V. TINJAUAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Untuk mengembangkan masyarakat menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, selama ini telah banyak program-program pengemban gan masyarakat yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta, dan juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Berhasil tidaknya program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan selama ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana program-program pengembangan masyarakat yang telah ada mampu mempengaruhi atau memberdayakan masyarakat khususnya dalam hal peningkatan kemampuan, taraf hidup juga kapasitas masyarakat, perlu untuk mengevaluasi program pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan. Program-program pembangunan yang menyertakan partisipasi aktif masyarakat ditingkat lokal menjadi pilihan oleh beberapa instasi pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal ini berjalan seiring dengan semangat otonomi daerah yang berusaha untuk mendelegasikan kekuasaan ketingkat yang lebih rendah. Akan tetapi semangat ini kadang justru menghasilkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang terkesan terburu-buru dan sedikit dipaksakan. Kondisi ini justru membingungkan masyarakat yang menerima program pemberdayaan. Sering kali program pemberdayaan yang ada saling tumpang tindih. Dalam kajian ini, program pengembangan masyarakat yang akan dievaluasi adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang merupakan salah satu program dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah UP2K dan UED-SP sebagai program pemberdayaan telah menyentuh subtansi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
52
5.1. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) 5.1.1 Deskripsi Program Kegiatan ini dimulai sejak pemerintahan Orde Baru tepatnya sejak tahun 1985 dan masih berlangsung sampai sekarang. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau disingkat UP2K merupakan suatu program yang berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomis produktif yang diusahakan oleh wanita dan keluarga sebagai motor penggeraknya. Usaha ekonomis produktif itu bisa dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan dan partisip atif. Melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan berwiraswasta serta sebagai usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Penyelenggara program ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Sedangkan dana yang digunakan berasal dari Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Inpres Bandes). Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan UP2K adalah : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 53 B Tahun 1993 tentang Pedoman Program UP2K-PKK. 2. Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan UP2K -PKK tahun 1994. 3. Panduan Pembinaan UP2K-PKK melalui Tim Penggerak PKK tahun 1994. Sasaran program kegiatan UP2K adalah keluarga-keluarga berpenghasilan rendah yang telah atau belum memiliki kegiatan usaha dan benar-benar membutuhkan penambahan dana. Penentuan kaluarga atau kelompok yang dapat menerima bantuan dana didasarkan pada pengamatan dan penilaian kelompok khusus PKK. Bantuan yang diberikan berupa bantuan simultan yang harus dikembalikan kepada pengelola kegiatan untuk digulirkan atau berputar kepada kelompok lain yang belum pernah menerima bantuan ini atau kepada kelompok/perorangan yang pernah mendapatkan bantuan, tetapi berhasil baik dalam usaha maupun dalam pengembalian modal. Adap un tugas kelompok khusus UP2K-PKK adalah sebagai berikut:
53
1. Membimbing dan mengarahkan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan perorangan dan kelompok-kelompok pelaksana. 2. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompokkelompok pelaksana dan perorangan yang meliputi bidang produksi, pemasaran dan penambahan nilai. 3. Mengatur kelancaran, mencatat dan menyimpan penyisihan dana usaha. 4. Mengatur pemberian dana usaha kepada kelompok pelaksana dan perorangan UP2K yang baru, berdasarkan penyisihan dana yang terkumpul. 5. Menetapkan ketua dan keanggotaan kelompok dengan mengutamakan musyawarah kelompok. 6. Menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan melalui Ketua Pokja II. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan dalam UP2K, meliputi : 1. Usaha merupakan penyediaan/pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari. 2. Hasil usaha yang mudah dipasarkan. 3. Bahan baku usaha mudah diperoleh. 4. Usaha berkelanjutan. 5. Kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan dengan kebudayaan setempat. Pelaksanaan program UP2K di Desa Koto Teluk dikelola oleh Tim Penggerak PKK dengan dibentuk kelompok khusus dibawah Pokja II yang kepengurusannya terdiri dari kader-kader PKK yang disetujui Pembina dan ditetapkan dengan SK Ketua Tim Penggerak PKK Desa Koto Teluk. Kegiatan UP2K di Desa Koto Teluk dimulai sejak tahun 1996 yaitu sejak diterimanya bantuan Inpres Pembangunan Masyarakat Desa sebesar Rp. 12.000.000,-. Dan dibentuk dalam lima kelompok dengan masing-masing kelompok mendapat bantuan dana sebesar Rp. 2.400.000,-. Lima kelompok besar yang ada yaitu Kelompok Melati, Kembang Kertas, Katus Indah, Mawar Putih dan Bongsai Indah diberikan kebebasan untuk menyalurkan bantuan dana kepada anggota perorangan maupun kelompok kecil dengan persetujuan kelompok khusus. Dalam pengumpulan danapun, kelompok khusus menerima langsung dari kelompok besar tersebut, dimana jika ada anggota
54
dari kelompok besar tersebut yang tidak bisa menjalankan kewajibannya maka semua anggota dari kelompok besar tersebut tidak bisa mengajukan pinjaman modal baru. Secara individual, anggota juga dapat langsung meminjam bantuan modal kepada kelompok khusus dengan persetujuan dari kelompok besar dimana anggota tersebut terdaftar. Besarnya pinjaman sangat bervariasi, sehingga dalam pencairannya tergantung pada penilaian kelompok khusus serta kondisi modal yang ada. Untuk pinjaman melalui kelompok besar, besarnya bunga pinjaman adalah 10 persen dengan jangka waktu pinjaman sepuluh bulan. Sedangkan untuk pinjaman yang sifatnya individual, bunga pinjaman adalah 10 persen dengan jangka waktu pinjaman satu bulan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan dana bergulir UP2K-PKK Desa Koto Teluk, dapat d ilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Perkembangan Dana Bergulir Program UP2K-PKK Di Desa Koto Teluk Tahun 2004 No
Tahun Melati
BESAR MODAL (Rp) Kembang Katus Mawar Kertas Indah Putih
Bongsai Indah
Jumlah (Rp)
1
1996
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
12.000.000
2
1997
3.100.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
15.500.000
3
1998
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
20.000.000
4
1999
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
25.000.000
5
2000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
32.000.000
6
2001
8.800.000
8.800.000
8.800.000
8.800.000
8.800.000
44.000.000
7
2002
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
55.000.000
8
2003
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
70.000.000
9
2004
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
90.000.000
Sumber : Pengurus UP2K Desa Koto Teluk Tahun 2005 .
5.1.2. Pengorganisasian Kegiatan Pelaksana kegiatan UP2K dikelola oleh Tim Penggerak PKK pada semua tingkatan kepengurusan Tim Penggerak PKK baik dari tingkatan kepengurusan
55
tingkat pusat sampai Desa/Kelurahan dan dibentuk kelompok khusus UP2K-PKK. Pengorganisasian kelompok khusus (poksus) UP2K-PKK diatur sebagai berikut : 1. Mulai dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan, Kelompok Khusus UP2KPKK dijabat rangkap menjadi tugas Pokja II pada masing-masing tingkatan. 2. Di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk kelompok khusus PKK dibawah Pokja II yang kepengurusannya terdiri dari kader-kader PKK yang disetujui oleh pembina dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan. 3. Susunan kepengurusan Kelompok Khusus UP2K-PKK di Desa/Kelurahan terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Sedangkan jumlah dan susunan kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun ketentuan untuk menjadi kelompok pelaksana UP2K-PKK adalah: 1. Perorangan yang sangat memerlukan dana usaha, baik yang telah maupun belum mempunyai usaha, 2. Kelompok yang terdiri dari keluarga-keluarga yang belum memiliki usaha maupun yang belum dan tergabung dalam kelompok usaha maupun belum. Setiap kelompok terdiri dari tiga sampai lima keluarga, dimana setiap keluarga terdiri dari satu wakil dan setiap keluarga hanya dapat menjadi anggota satu kelompok pelaksana saja. Dalam mengorganisasikan masyarakat, program UP2K-PKK mempunyai petunjuk teknis bagaimana mekanisme kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap. 1. Pembentukan Tim Penggerak PKK dari tingkat pusat sampai desa. 2. Pembentukan kelompok khusus dari tingkat pusat sampai desa. 3. Pembentukan kelompok pelaksana UP2K-PKK. Keanggotaan UP2K Desa Koto Teluk ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antara anggota dan pengurus PKK Desa Koto Teluk. Dari kesepakatan tersebut anggota dan pengurus sepakat bahwa yang berhak menjadi
anggota
UP2K adalah seluruh anggota PKK yang terbagi dalam lima dasawisma. Prinsip penerimaan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Artinya seluruh perempuan yang bertempat tinggal di Desa Koto Teluk berkesempatan untuk menjadi anggota UP2K. Keseluruhan anggota UP2K berhak untuk mengajukan
56
pinjaman bantuan modal, akan tetapi pengurus mempunyai hak untuk menyeleksi permohonan pinjaman tersebut disesuaikan kondisi keuangan UP2K dan bentuk usaha yang dikembangkan oleh pemohon pinjaman. Jaringan kerja sama yang dibentuk oleh UP2K hanya sebatas koordinasi dengan kelembagaan pemerintah desa dan belum membentuk net work dengan kelembagaan atau instansi lain. Keterbatasan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota UP2K belum disikapi dengan membentuk jaringan kerja sama dengan pihak yang berkompeten. Selama ini pelatihan kertrampilan yang diberikan oleh UP2K dikhususkan bagi para anggotanya yang bergerak dibidang makanan kecil dan belum menjangkau usaha lainnya. 5.1.3. Kegiatan yang Dijalankan Dengan program otonomi daerah, pendekatan pembangunan ekonomi lokal (local economic development) selayaknya diperhatikan dan sekaligus diaplikasikan
oleh
pemerintah
daerah
kabupaten
bahkan
desa
dalam
pengembangan daerahnya. Dengan pendekatan ini, kegiatan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan dan pemanfaatan unsur-unsur endegenous (unsurunsur lokal) yang mencakup sumber daya alam, manusia, sosio kultural dan lokal strategis dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini diharapkan daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri didasarkan pada keuntungan kompetitif dan komparatif daerah. Terkait dengan pengembangan ekonomi lokal, program UP2K-PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pada akhirnyapun haruslah memperhatikan potensi-potensi lokal yang ada di desa. Para anggota yang menerima bantuan modal usaha dari UP2K-PKK diharapkan mampu untuk memanfaatkan sumber dan potensi lokal yang ada disamping memperhatikan permintaan pasar. Adapun bidang usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun kelompok kecil adalah: 1. Peternakan Peternakan yang dikembangkan oleh anggota UP2K masih tergolong skala kecil dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang ada. Pada umumnya peternakan yang dikembangkan oleh anggota UP2K adalah peternakan ayam
57
buras atau ayam kampung serta peternakan ayam pedaging (broiler). Untuk peternakan ayam kampung, kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan untuk peternakan ayam pedaging, sejak pertengahan tahun 2005 mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan adanya wabah penyakit gumboro yang menyerang ayam ayam tersebut. Disamping itu maraknya pemberitaan tentang flu burung juga menyebabkan orang mulai mengurangi konsumsi terhadap daging ayam terutama daging ayam negeri/ras dan lebih memilih mengkonsumsi daging ayam kampung/buras. 2. Perdagangan Usaha perdagangan yang dilakukan oleh anggota UP2K meliputi usaha warungan dan pedagang telur keliling. Untuk usaha warungan yang membutuhkan modal relatif lebih besar, kebutuhan modal juga diperoleh dari bantuan modal dari UED-SP yang juga menyediakan bantuan modal. Selain usaha warungan dan pedagang keliling, usaha yang dikembangkan oleh UP2K adalah usaha makanan kecil seperti kue-kue kering maupun basah yang dititipkan diwarung-warung yang ada di Desa Koto Teluk ataupun di luar desa. 5.1.4. Evaluasi Umum Walaupun program UP2K-PKK merupakan program nasional yang bersifat Top Down yang direncanakan dan dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bersifat administratif, akan tetapi jika pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat dalam mengelolanya maka akan dapat berhasil. Di Desa Koto Teluk program UP2K-PKK telah dapat membantu kesulitan akan modal usaha bagi keluarga-keluarga yang ada. Bahkan pada tahun 2003, kegiatan UP2K-PKK Desa Koto Teluk mampu memenangkan penghargaan sebagai program UP2K-PKK terbaik se Provinsi Jambi. Jika dilihat dari segi ekonomi, maka program ini mampu membantu kesulitan modal usaha dari beberapa keluarga yang ada di Desa Koto Teluk. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha ini, terjadi peningkatan pendapatan keluarga sesuai dengan tujuan program UP2K-PKK tersebut. Walapun belum bisa dikatakan bahwa program ini telah meningkatkan kesejahteraan
58
masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi setidaknya jika program ini bisa berkembang dan didukung dengan program-program pengembangan lain, kondisi masyarakat yang sejahtera bukanlah merupakan sekedar impian saja. Program inipun telah mampu memanfaatkan potensi-potensi ekonomi lokal yang ada di Desa Koto Teluk. Dengan pemanfaatan potensi ekonomi lokal diharapkan keberlanjutan kegiatan tersebut akan terjaga karena tidak terlalu tergantung dengan kondisi daerah lain, dan juga mampu mendorong berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif yang berhubungan dengan kegiatan UP2K-PKK ini. Agar kegiatan ini dapat berkembang dengan baik, diperlukan adanya peningkatan ketrampilan bagi para penerima bantuan modal usaha. Selama ini bantuan ketrampilan yang diberikan hanyalah bantuan ketrampilan dalam pengolahan bahan makanan yang lebih dibutuhkan oleh para anggota yang bergerak di bidang usaha pembuatan kue. Bidang-bidang usaha lain seperti kerajinan anyaman tidak pernah mendapatkan semacam pelatihan yang dapat meningkatkan ketrampilan mereka. Salah satu aspek yang bisa menjamin keberlanjutan suatu program adalah aspek keterbukaan atau tranparansi. Tranparansi terutama kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan agar kepercayaan yang telah ada di masyarakat tetap terjaga. Transparansi di sini bukan sekedar mengenai sisi keuangan saja, akan tetapi juga menyangkut sisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan dimana masyarakat perlu diikutsertakan dalam setiap kegiatan. Program UP2K-PKK merupakan program yang disamping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, juga merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal yang ada di Desa Koto Teluk. Program ini dapat saling melengkapi dengan program lain yang sejenis seperti UED-SP dalam pengembangan ekonomi lokal. Terutama dalam penyediaan modal usaha bagi masyarakat.
59
5.2 Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 5.2.1 Deskripsi Program Desa Koto Teluk merupakan salah satu desa di Kabupaten Kerinci yang mendapat bantuan khusus melalui dana Inpres Bandes untuk membentuk UED-SP pada tahun 1997. Di Kecamatan Hamparan Rawang, selain Desa Koto Teluk, masih ada ada dua desa lain yang memperoleh bantuan khusus tersebut. Dua desa tersebut adalah Desa Koto Baru dan Desa Koto Dian. Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal dengan membuka akses masyarakat
terhadap
sumber
daya
ekonomi
terutama
modal.
UED-SP
dimaksudkan sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah tanpa ada jaminan apapun. Sesuai dengan tujuan tersebut seharusnya UED-SP dapat berkembang dengan baik dan masyarakat kecil yang sebagian besar bekerja di sektor informal dapat memanfaatkan sebagai modal awal maupun modal untuk mengembangkan usaha. Pada perkembangannya UED-SP Desa Koto Teluk sampai dengan saat ini masih berjalan walaupun sempat mengalami kevakuman kegiatan. Hanya satu tahun berjalan, pada tahun 1998 kegiatan UED-SP mengalami kegagalan perguliran dana sehingga dana awal sebesar Rp 6.000.000,- mengalami kredit macet. Dalam tiga tahun kevakuman tersebut tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana UED -SP yang telah dikucurkan. Pada tahun 2001, Desa Koto Teluk mendapat bantuan dana dari program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) untuk kegiatan ekonomi. Dari total Rp 70.000.000,- dana PDM-DKE, 70 persennya digunakan untuk kegiatan fisik berupa pengerasan jalan desa. Sedangkan 30 persennya, yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- dipergunakan untuk menghidupkan kembali UED-SP yang telah vakum selama tiga tahun tersebut. Untuk memudahkan sistem penyaluran dana serta memudahkan pengurus UED-SP dalam mengumpulkan setoran, maka dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan Rukun Tetanga yang ada Desa Koto Teluk. Tujuh kelompok yang menjadi anggota Usaha Ekonomi Desa adalah: 1. Kelompok Mekar Jaya 2. Kelompok Melati
60
3. Kelompok Pinang Sakti 4. Kelompok Pandan Wangi 5. Kelompok Jaya Bersama 6. Kelompok Bigau Rebah 7. Kelompok Usaha Bers ama Pada awalnya (tahun 2001-2003) UED-SP berjalan dengan baik dan lancar, jika dilihat dari aspek perputaran bantuan modal. Meskipun ada beberapa peminjam yang menunggak, tetapi pada akhirnya dapat melunasi pinjamannya. Fungsi kelompok UED-SP ditiap RT dapat berjalan dengan baik, dimana jika ada salah satu anggotanya mengalami kemacetan, kelompok dapat membantu dengan menggunakan dana yang ada pada kelompok. Walau jumlah pinjaman yang dapat diajukan relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per anggota untuk pinjaman individual, minat masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari UED-SP sangatlah besar. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam proses peminjaman. Setiap anggota dapat mengajukan pinjaman individual ini kepada pengurus UED-SP tingkat desa dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen dalam jangka waktu pengembalian satu bulan. Setiap kelompok diberikan bantuan modal sebesar Rp. 3.000.000,-
pertahun
pembukuan,
mengenai
pembagiannya
diserahkan
sepenuhnya kepada kelompok yang bersangkutan. Pengurus UED-SP tingkat desa hanya menerima setoran pinjaman dari para pengurus tingkat RT untuk pinjaman kelompok. Memasuki tahun pembukuan 2003/2004, dua kelompok terpaksa tidak lagi mendapat bantuan modal lagi karena kesulitan melunasi tunggakan. Sulitnya perekonomian akibat krisis ekonomi menyebabkan beberapa nasabah mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Di samping itu, fungsi kelompok yang biasanya dapat menanggulangi sementara tunggakan ini tidak lag i berfungsi seperti biasanya. Hal ini karena anggota yang menunggak tersebut telah berkali-kali dibantu, sehingga banyak anggota kelompok yang tidak setuju kalau harus terus menerus
mengorbankan
kas
kelompok
untuk
membantu
orang
sama.
Konsekwensi dari keadaan ini adalah dua kelompok tersebut yaitu Kelompok Melati dan Kelompok Usaha Bersama, pada tahun pembukuan 2003/2004 tidak
61
mendapat bantuan pinjaman modal baik yang diperuntukkan bagi kelompok maupun pinjaman yang sifatnya individual. 5.1.2. Pengo rganisasian Kegiatan Kelembagaan UED-SP merupakan lembaga milik desa, akan tetapi pada pelaksanaannya di Desa Koto Teluk fungsi dan kedudukan kelembagaan UED-SP dalam pemerintahan desa masih belum jelas. Hal ini berpengaruh pada kegiatan UED-SP itu sendiri. Dari wawancara yang dilakukan dengan para pengurus UEDSP tingkat desa, peneliti menangkap kesan bahwa adanya ketidakharmonisan antara pengurus UED-SP dengan aparat pemerintahan karena ketidakjelasan posisi UED-SP dalam desa. Para pengurus mengaku belum menerima Surat Keputusan Kepala Desa yang mengangkat mereka sebagai pengurus. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan kepada siapa pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun oleh pengurus UED-SP harus disampaikan. Kepengurusan UED-SP Desa Koto Teluk tahun 2001 diben tuk berdasarkan musyawarah BPD dan menetapkan tiga pengurus inti, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Akan tetapi baru berjalan enam bulan salah satu pengurus yaitu ketua UED-SP mengundurkan diri karena merasa tidak sejalan dengan pengurus lainnya. Pada tanggal 11 Desember 2001 dilaksanakan musyawarah
desa
di
Mesjid
Al
Falah
untuk
menerima
Laporan
pertanggungjawaban pengurus UED-SP. Pada kesempatan yang sama juga dipilih orang yang akan menggantikan ketua yang lama, sedangkan sekretaris dan bendahara diputuskan masih dijabat oleh pengurus yang lama. Untuk melengkapi aturan-aturan kelembagaan UED-SP, pada musyawarah itu juga disepakati adanya perubahan-perubahan aturan mengenai UED-SP. Seperti halnya program UP2K, program UED-SP juga merupakan kelembagaan simpan pinjam yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hanya saja jika program UP2K keanggotaannya adalah perempuan yang tergabung dalam program PKK, maka keanggotaannya seluruh keluarga yang ada di Desa Koto Teluk tanpa terkecuali. Dan dalam pengajuan pinjaman tidak terbatas pada suami saja, akan tetapi istripun bisa meminjam melalui UED-SP. Tentu saja ada kebijakan yang membatasi agar jangan sampai ada pinjaman yang tumpang tindih
62
dalam satu keluarga. Jika salah satu pihak baik suami maupun istri telah meminjam, pihak satunya tidak boleh mengajukan pinjaman dalam waktu yang bersamaan. Dalam pelaksanaan program UED-SP selain keterlibatan pengurus dan anggota, kesuksesan program ini juga dipengaruhi oleh partisipasi pemerintahan desa karena kedudukan lembaga UED-SP itu sendiri sebagai lembaga milik desa. Selain dengan aparat pemerintahan, stake holder yang juga berperan dalam kegiatan UED-SP adalah pihak BPD, instansi pemerintah, BUMN dan juga pihak swasta. Akan tetapi UED-SP Desa Koto Teluk belum membentuk jaringan kerja dengan para stake holder yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan UED -SP. 5.1.3. Kegiatan Yang Dijalankan Kegiatan utama yang dilakukan oleh UED-SP adalah kegiatan simpan pinjam bagi kegiatan usaha ekonomis produktif bagi anggotanya. Bantuan modal ini dapat digunakan oleh anggotanya untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka usaha baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, UED-SP mempunyai kecenderungan untuk memberikan bantuan modal kepada anggotanya yang telah mempunyai usaha saja. Sedangkan bagi anggota yang akan membuka usaha baru, pengurus UED-SP cenderung untuk menolak bantuan pinjaman yang diajukan. Hal ini karena pengurus UED-SP lebih berorientasi pada pengembalian pinjaman saja. Ada kekhawatiran yang berlebihan dari pengurus UED-SP akan keberhasilan usaha yang sifatnya baru. 1. Bidang Pertanian Walaupun tidak secara khusus berusaha untuk mengembangkan bidang pertanian, UED-SP ju ga memberikan pinjaman modal usaha bagi para petani. Pada umumnya bantuan modal tersebut dipergunakan para petani untuk membeli pupuk dan festisida maupun sebagai upah tenaga kerja. Para petani sering mengeluhkan besarnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan yaitu sebesar 10 persen. Jangka waktu pinjaman terutama bagi pinjaman individual yang hanya satu bulan juga menjadi kendala karena pertanian padi sawah relatif membutuhkan waktu yang lebih lama guna mendapatkan hasilnya.
63
2. Bidang Peternakan Potensi pengembangan peternakan di Desa Koto Teluk cukup terbuka terutama peternakan sapi dan ayam ras petelur. Akan tetapi potensi ini belum bisa dimanfaatkan karena adanya keterbatasan modal. Karena modal usaha yang diberikan oleh UED-SP relatif kecil, maka usaha dib idang peternakan yang dikembangkan oleh anggota UED-SP juga relatif kecil dan lebih bersifat usaha sampingan. Usaha peternakan yang dikembangkan oleh anggota UEDSP adalah peternakan ayam kampung dan peternakan itik juga memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong. 3. Bidang Perdagangan Di samping mengembangkan usaha warungan dan pedagang telur keliling seperti halnya UP2K, UED-SP juga memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya yang berprofesi sebagai pedagang kelontong yang berkeliling ke daerah-daerah terpencil. Selain itu UED-SP juga memberikan bantuan modal usaha bagi para pengumpul dedak yang merupakan pakan bagi peternakan ayam negeri yang banyak di Kecamatan Hamparan Rawang. 4. Bidang Kerajinan Bidang kerajinan yang coba dikembangkan oleh UED-SP adalah kerajinan anyaman pandan duri. Hasil-hasil dari kerajinan anyaman ini berupa alat-alat kebutuhan rumah tangga seperti tikar dan bakul. Selama ini pemasaran hasil kerajinan anyaman ini masih sebatas kecamatan saja. Dan pembuatannya karena adanya pesanan dari konsumen dan belum diproduksi secara besarbesaran. Disamping masalah area pemasaran yang masih terbatas, ketrampilan para pengrajin dalam mengembangkan bidang kerajinan ini juga masih rendah. Hal ini menyebabkan produk-produk yang dihasilkan terkesan monoton dan tidak inovatif. 5.1.4. Evaluasi Umum Program inipun belum mampu memanfaatkan potensi-potensi ekonomi lokal yang ada di Desa Koto Teluk secara optimal. Padahal dengan pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang ada, diharapkan keberlanjutan kegiatan tersebut akan terjaga karena tidak terlalu tergantung dengan kondisi daerah lain karena setiap
64
kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari adanya keterkaitan pasar yang lebih luas. Seperti halnya kegiatan UP2K-PKK, kegiatan UED ini pun sangat dirasakan kurang dalam memberikan pelatihan ketrampilan bagi keluarga yang menerima bantuan modal. Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan bidang usaha para anggota dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Para anggota/keluarga sebaiknya memperoleh pendampingan secara kontinyu, paling tidak agar mereka termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka. Tujuan utama dibentuknya UED-SP adalah menciptakan iklim permodalan yang kondusif, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa dan memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha baru dan pengembangan usaha. Jika mengacu pada tujuan dibentuknya UED-SP, maka kelembagaan UED-SP belum dapat dikatakan belum mencapai tujuan tersebut. UED-SP dengan segala keterbatasan modal maupun sumber daya manusia belum mampu mencip takan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi masyarakat Desa Koto Teluk. Pertumbuhan modal yang kecil ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari anggota untuk menyimpan uangnya pada lembaga UED-SP sangat rendah. Kondisi ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan anggota UED-SP tentang norma-norma yang berlaku di UED-SP. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap norma-norma yang ada di UED-SP menyebabkan normanorma tersebut menjadi tidak melembaga. Masyarakat kurang menganggap pentingnya perguliran dana bagi kelangsungan UED-SP sendiri dan juga bagi anggota lainnya. Ketidaktahuan masyarakat tentang norma-norma ini juga merupakan potensi konflik dalam masyarakat, karena adanya perasaan curiga dari sebagian masyarakat. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh lembaga UED-SP kepada masyarakat juga disebabkan manajemen yang dilakukan oleh pengurus. Belum adanya pembagian kerja yang jelas antar pengurus sehingga sering terjadi tumpang tindih kekuasaan. Setiap pengurus juga memiliki kesibukan sendiri-
65
sendiri sehingga terkesan pengurus hanya bekerja setiap tanggal 15 saja, dimana pada tanggal tersebut anggota menyetorkan pinjaman serta mengajukan pinjaman. Pada kegiatan Usaha Ekonomi Desa di Desa Koto Teluk yang merupakan program murni swadaya masyarakat seharusnya melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatannya. Baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Sehingga masyarakat tidak sekedar dijadikan objek dari kegiatan UED-SP, akan tetapi masyarakat merupakan subjek dari kegiatan UEDSP. Walaupun tingkat partisipasi dari masyarakat cenderung kurang, akan tetapi melalui kegiatan inilah saatnya mulai mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kesejahteraan bersama. Mengikutsertakan seluruh masyarakat dapat dimulai dari diskusi-diskusi ditingkat yang lebih kecil seperti di tingkat RT.
