V. TINJAUAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
5.1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 5.1.1. Gambaran Umum Program Pengembangan Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang meliputi dana bantuan bergulir, bantuan sarana dan prasarana serta kelembagaan. Juga bantuan pendampingan merupakan program yang memiliki pendekatan yang berbeda. Keberhasilan PPK tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat. Timbulnya motivasi karena adanya kebutuhan yang nyata dari masyarakat, adanya peluang bagi peran aktif masyarakat dan dibebaskannya masyarakat untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Hal ini merupakan perwujudan dari pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat yang tengah berlangsung harus disertai dengan proses pemberdayaan kelembagaan, pengembangan
ekonomi
lokal,
perencanaan
dan
kebijakan,
dengan
memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat desa. Masyarakat desa terutama dari kelompok miskin, kelompok usaha ekonomi produktif, merupakan sasaran PPK sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan dari pelaksanaan PPK. Pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pembina, agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Penyaluran dana PPK adalah aliran Dana Bantuan Langsung (BLM) Kecamatan Pasawahan APBD Kabupaten Purwakarta melelui kantor kas daerah (Bank Jabar) dari dana cost sharing kabupaten, dan APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pencairan dana PPK di Desa Sawah Kulon adalah aliran dana PPK dari rekening kolektif di tingkat Kecamatan Pasawahan ke Desa Sawah Kulon melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Kelompok pengrajin anyaman dipandang sebagai kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapat dana bantuan bergulir dari PPK. Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan adalah kelompok yang terdapat di dusun Sukahaji 1 kelompok, Cihuni 1 kelompok, dan 2 kelompok di Pasawahan.
49
Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000,-/kelompok
yang digunakan
untuk mengembangkan usaha kerajinan. Penggunan dana diantaranya untuk biaya produksi, pencarian bahan baku, dan proses pemasaran. Namun karena pemberian bantuan tidak disertai dengan pengetahuan dalam hal manajemen usaha, maka bantuan tersebut tidak mengalami keberlanjutan. Padahal bantuan diberikan kepada kelompok usaha yang telah mengakar pada masyarakat Sawah Kulon. Ketidakberlanjutan dari efek bantuan PPK dan ketidakberkembangan usaha sangat ditunjang oleh faktor intern pengrajin, diantaranya tingkat pengetahuan sebagai imbas dari pendidikan yang rendah. A. Penyelenggara dan Sumber Dana Pada prinsipnya, semua administrasi penyaluran dan pencairan dana PPK akan dikelola dan diadministrasi oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Termasuk kegiatan administrasi sarana dan prasarana, ekonomi simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan, maupun untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan administrasi di desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sumber dana bantuan langsung PPK yang diperoleh kelompok pengrajin anyaman pada tahun 2003 meliputi dana APBD dari Pemerintah Daerah dan dana APBN dari Pemerintah Pusat. Dengan mengikuti ketentuan bahwa Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kapasitas fiskal sedang. Adapun porsi pembiayaan pemerintah pusat sebesar 60 persen, dan porsi pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta adalah 40 persen dari alokasi dana BLM. Kesepakatan porsi pembiayaan BLM dari Kabupaten Purwakarta dengan pusat dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian besarnya dana bantuan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk di kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk di bawah 50 ribu jiwa mendapat bantuan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Untuk kecamatan dengan jumlah penduduk di atas 50 ribu jiwa akan mendapatkan bantuan sebesar satu milyar rupiah (Rp. 1.000.000.000,-). Kecamatan Pasawahan yang memiliki 10 Desa (diantaranya Desa Sawah Kulon) memiliki jumlah penduduk diatas 50 ribu jiwa sehingga mendapat bantuan langsung masyarakat untuk program PPK sebesar Rp 1 Milyar. B. Pendekatan dan Pengelolaan Program PPK meliputi bantuan dana bergulir, bantuan sarana dan prasarana serta kelembagaan. Juga ada bantuan pendampingan yang
50
merupakan program yang memiliki pendekatan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pendekatan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat penerima bantuan dalam wadah kelompok diberikan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah kelompok. Program PPK yang sampai di Desa Sawah Kulon banyak ditujukan kepada masyarakat miskin melalui pengelola di kecamatan. Bentuk dari program PPK tersebut berupa pemberian dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan dana pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi. Pendekatan dalam program PPK di Desa Sawah Kulon yang sampai kepada kelompok pengrajin anyaman adalah dengan : 1) Pemihakan kepada penduduk miskin, 4 kelompok pengrajin anyaman yang medapat bantuan termasuk dalam kategori Pra KS. 2) Pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan. Kelompok pengrajin anyaman adalah usaha ekonomi produktif yang merupakan kekuatan ekonomi lokal dan kebutuhan kelompok ini adalah mengembangkan usaha kerajinan baik dalam produksi maupun pemasaran. 3) Pemberian akses informasi kepada penduduk miskin, kebebasan memilih dan memutuskan serta pelaksanaan kegiatan termasuk keuangan. Akses informasi yang didapat kelompok pengrajin anyaman menjadi terbatas karena tingkat kemampuan anggota kelompok pengrajin yang mengalami kesulitan dalam memanajemen keuangan. 4) Paritisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian program pengembangan masyarakat. Ketika bantuan akan digulirkan, tokoh masyarakat mengusulkan kelompok pengrajin anyaman sebagai bagian dari penerima program. 5) Kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan (proposal) sehingga masyarakat lebih mampu menentukan prioritas kegiatan secara efektif dan efisien. Dalam kompetisi, dukungan dari tokoh masyarakat dan aparat desa menjadi diperlukan untuk menunjukkan bahwa usaha kerajinan anyaman adalah ada dan perlu mendapat bantuan dana bergulir. 6) Swadaya masyarakat dalam pelaksanan program PPK. Kegiatan selanjutnya setelah mendapat bantuan dana bergulir PPK, kelompok pengrajin anyaman melakukan pembenahan pada sistem produksi terutama penyediaan bahan baku, pengelolaan keuangan (upah, tranport, penerimaan hasil penjualan,
51
dan lain-lain), dan berusaha meperluas pemasaran dengan melakukan kerja sama dengan koperasi dan pasar desa. Prinsip pengelolaan program PPK pada kelompok pengrajin anyaman di Desa Sawah Kulon yaitu : 1) Mudah diterima dan didayagunakan oleh kelompok pengrajin anyaman. 2) Dikelola oleh seluruh anggota kelompok
secara terbuka dan dapat
dipertanggung-jawabkan 3) Meningkatkan pendekatan dengan kemampuan anggota kelompok pengrajin melalui pengelolaan kegiatan secara ekonomis. 4) Pelestarian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan keberlanjutan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. 5) Dana dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh kelompok dalam lingkup yang lebih luas melalui kerja sama dengan kelompok usaha ekonomi produktif lainnya.
5.1.2. PPK dan Pengembangan Ekonomi Lokal Kelompok Pengrajin Anyaman Penerima bantuan PPK di lokasi praktek lapangan II yang menjadi sasaran evaluasi program adalah aggota kelompok yang mempunyai kegiatan usaha ternak domba dan sapi, usaha bata merah, usaha warungan pasar desa, dan 4 kelompok pengrajin anyaman. Usaha yang dilakukan masyarakat yang tergolong kategori Pra KS dan Sejahtera I tersebut merupakan usaha ekonomi produktif yang diharapkan dapat membantu terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi masyarakat. A. PPK dan Pertumbuhan Ekonomi Kelompok Pengrajin Anyaman Menurut anggota kelompok yang tergabung pengrajin anyaman, sebagian usaha yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengangsur pinjaman. Empat kelompok pengrajin anyaman mendapat dana bantuan pinjaman uang dari dana PPK sebesar Rp. 2.000.000,-.
Pemberian
dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu diharapkan dapat mempengruhi pertumbuhan ekonomi anggota kelompok pengrajin anyaman. Dengan dana sebesar itu anggota kelompok pengrajin bisa melakukan kegiatan produksi dan pemasaran yang diharapkan usaha anyaman dapat berkembang dengan baik dan memiliki nilai ekonomi yang lebih memadai.
52
Indikasi
sementara
yang
dapat
dipakai
dalam
melihat
adanya
pertumbuhan ekonomi pada anggota kelompok pengrajin anyaman adalah dari data pelunasan angsuran dana pinjaman PPK. Menururt informasi UPK Kecamatan Pasawahan, sampai bulan Desember 2005 pengguna bantuan dana PPK untuk kelompok pengrajin anyaman di Desa Sawah Kulon dari empat kelompok ternak dua kelompok diantaranya (Kelompok Dusun Pasawahan dan Cihuni) sudah melunasi pinjaman dana, dua kelompok lagi (Pasawahan dan Sukahaji) masih mencicil dan sampai saat ini belum ada laporan dari kelompoknya. Berdasarkan informasi dari bapak Diman yang merupakan anggota kelompok pengrajin yang masih mencicil mengeluhkan sebabai berikut : ” ... sepertinya saya tidak dapat melunasi pinjaman dana PPK itu karena pasaran anyamannya seret, susah, banyak saingan. Saya juga sekarang nyambi kerja jadi ikut bantu bikin kue simping di tempat lain. Repot ngandelin usaha anyaman makin banyak saingan di pasaran, dana yang dipinjam sedikit sekali karna dibagi dalam kelompok sedangkan keuntungan uang lama sekali diperoleh..” Dari pernyataan anggota kelompok ternyata dapat disimpulkan bahwa perguliran
dana
pinjaman
untuk
kelompok
pengrajin
anyaman
belum
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga pengrajin. Tetapi dari data pelunasan pinjaman dana juga dapat disimpulkan ternyata ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pengrajin. Jika dibandingkan maka perguliran dana pinjaman dari PPK bisa berpengaruh bisa juga tidak terhadap pertumbuhan ekonomi kelompok pengrajin anyaman. Di sisi lain ada informasi dari pihak BPD bahwa keinginan kelompok pengrajin anyaman untuk melunasi segera pinjaman dana PPK karena ada prinsip dari anggota pengrajin untuk tidak berhutang bukan karena usaha yang mengalami kemajuan.
Bantuan yang bergulir menjadi macet dan tidak
berkembang karena anggapan dari masyarakat desa bahwa bantuan tersebut tidak harus dikembalikan. Hal ini timbul karena dua kemungkinan, pertama karena memang tidak mengerti akan bantuan tersebut, kedua sifat masyarakat yang cenderung konsumtif sehingga modal usaha tidak dapat digulirkan. Dalam jangka waktu tertentu dikhawatirkan muncul anggapan PPK sebagai lembaga kredit pemberi bantuan pijaman dari pemerintah. Pada tabel berikut dapat dilihat bagaiman tingkat kemajuan yang dicapai pengrajin anyaman dalam mengelola bantuan PPK. 53
Tabel 10. Perkembangan Bantuan PPK pada Kelompok Pengajin Anyaman di Desa Sawah Kulon pada Bulan Juli Tahun 2006 Kelompok Cihuni Pasawahan 1 Pasawahan 2 Sukahaji
Dana Awal (Rp) 600.000,700.000,500.000,500.000,-
Bantuan PPK (Rp) 2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,-
Perkembangan (Rp) 2004 2005 3.000.000,3.300.000,2.700.000,3.000.000,2.700.000,2.700.000,2.000.000,2.000.000,-
B. PPK dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal PPK yang dilaksanakan di Desa Sawah Kulon dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang ada. Potensi ekonomi lokal tersebut berupa : kelompok ternak sapi dan domba, pengusaha bata merah, usaha warungan, pengusaha wajit dan gula, pengusaha simping, dan uasha kerajinan anyaman. Dikategorikan sebagai potensi ekonomi lokal karena kegiatan usaha produktif tersebut merupakan salah satu kekuatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawah Kulon berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka yang berdampak juga pada tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup (quality of life) penduduk Desa Sawah kulon. Pembangunan ekonomi yang diprogramkan dalam kegiatanh PPK merupakan
pembangunan
yang
bertumpu
pada
kemampuan
ekonomi
masyarakat atau pada kemandirian masyarakat. Kemandirian mengandung arti bahwa proses pembangunan diciptakan dari setiap anggota masyarakat, oleh setiap anggota masyarakat, dan untuk setiap anggota masyarakat.
Dalam
kegiatan PPK yang menggulirkan bantuan dana pinjaman kepada kelompok usaha pengrajin anyaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi pengrajin secara khusus, dan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan menggunakan potensi ekonomi lokal yaitu kelompok pengrajin anyaman yang ada di desa Sawah Kulon, diharapkan kegiatan PPK dapat berkelanjutan walaupun bantuan dana pinjaman dudah dihentikan. Pada tabel berikut dapat dilihat bagaimana PPK menyalurkan dana bantuan pinjaman melalui potensi ekonomi lokal penduduk desa.
54
Tabel 11. Penyaluran Dana Bantuan Pinjaman PPK di Desa Sawah Kulon pada Bulan Juli Tahun 2006 Potensi Jenis Usaha ekonomi lokal 1. Usaha a. Ternak Sapi Ternak b. Ternak domba
3 Klp/15 KK 4 Klp/20 KK
2. Usaha warungan
a. Warungan rumah b. Warungan pasar
2 Klp/12 KK 3 Klp/15 KK
3. Pembuat makanan
a. Pembuat Wajit dan gula merah b. Pembuat simping Kerajinan anyaman
4. Pembuat Kerajinan 5. Usaha bata merah
Pembuat bata merah
Jumlah
Pembiayaan PPK Swadaya 45.000.000 51.000.000 20.000.000 23.000.000
Pengembalian
Perguliran
11.000.000
-
2.500.000 15.000.000
3.400.000 3.000.000
8.000.000
4.000.000
1 KK
1.000.000
1.250.000
800.000
250.000
2 KK
1.500.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
4 Klp/50 KK
8.000.000
11.000.000
4.000.000
4.000.000
2 KK
5.000.000
7.000.000
3.500.000
3.500.000
A. PPK dan Program Ekonomi Lokal PPK yang digulirkan ke Desa Sawah Kulon melalui kelompok usaha ekonomi yang diharapkan produktif tidak konsumtif. Perguliran tersebut dapat dikatakan sebagai program untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal karena merupakan bagian dari proses memperbaiki sumber daya masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Fokus pengembangan dalam ekonomi lokal adalah pembentukan usaha kecil dan menengah serta menciptakan lapangan kerja. PPK dengan sasaran kelompok pengrajin anyaman menekankan pada pemanfaatan SDM dan SDA secara optimal untuk mengembangkan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran) dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Sawah Kulon. Agar PPK dapat berkelanjutan, maka titik masuk program tersebut melalui jenis usaha ekonomi yang sudah mengakar pada masyarakat Desa Sawah Kulon. Walaupun usaha mereka bersifat informal, tetapi dengan program ekonomi lokal dapat membantu memahami usaha sektor informal tersebut. Usaha kerajinan anyaman merupakan usaha yang diturunkan dalam keluarga pengrajin. Keterampilan yang dimilki pengrajin diperoleh secara turun temurun. Maka usaha ini merupakan sebuah potensi ekonomi lokal karena ada, tumbuh, dan berkembang dari dalam masyarakat sendiri. Usaha kerajinan anyaman dilakukan sebagai sebuah kegiatan ekonomi karena menjadi mata pencaharian hidup. Sebagai potensi ekonomi lokal karena apabila dapat dikembangkan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kelompok pengrajin anyaman secara khusus dan masyarakat Desa Sawah Kulon secara umum.
Jika usaha kerajinan anyaman mengalami perkembangan baik pada
55
kelembagaan produksi maupun pemasaran, maka penyerapan tenaga kerja dapat terjadi. Implikasi selanjutnya pada pengurangan tenaga kerja, menambah penghasilan penduduk, dan membuka lapangan kerja baru.
5.1.3.
PPK, Pengembangan Kelembagaan, Modal Sosial dan Gerakan Sosial Kelompok Pengrajin Anyaman PPK merupakan sebuah kelembagaan, karena
di dalam program
tersebut terdapat sebuah tata aturan, pola hubungan, nilai yang mengatur kegiatan PPK agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dapat juga dikatakan sebagai sebuah institusi (organisasi) karena adanya sturktur pembagian tugas, pembagian peran dan hubungan antar peran. A. PPK dan Proses Kelembagaan Proses kelembagaan dan kegiatan PPK terjadi dengan melihat prosedur dan aturan yang ditetapkan untuk dapat mangakses PPK. Dana bantuan pinjman yang diberikan oleh PPK kepada masyarakat melaui pola hubungan yang diatur dalam prosedur tertentu. PPK jika dilihat sebagai sebuah organisasi/institusi adalah organisasi modern. Di mulai pada tingkatan nasional, regional, dan daerah. Adanya proses transparansi, accountabilitas, dan democracy dalam proses pelaksanaan kegiatan PPK di masyarakat. Struktur keorganisasian dalam PPK disusun secara hirarki berdasarkan status kekuasaan dalam pemerintahan. Siatem kelembagaan produksi pada kelompok pengrajin anyaman akan menjadi input bagi tercapainya hasil pemasaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Sistem upah tenaga kerja dan penentuan harga produksi dapat dipengaruhi oleh pola kelembagaan produksi yang selama ini dilakukan. Penggunaan teknologi pada proses produksi sangat memungkinkan dilakukan pada kelompok pengrajin anyaman. Tetapi karena pola hidup di pedesaan yang mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong, bukan tidak mungkin untuk menggunakan teknologi, tetapi lebih pada pentingnya penyerapan tenaga kerja di desa dan pembagian hasil (upah) yang merata. Istilah kelembagaan (instituion) pada produksi dan pemasaran dapat diartikan sebagai tata aturan atau pola hubungan yang mengatur perilaku dalam sebuah sebuah sistem (abstark) untuk menghasilkan sebuah anyaman dan sampai pada konsumen. Dapat pula diartikan sebagai bentuk wujud berupa lembaga seperti organisasi tertentu (konkrit). Kelembagaan menurut Hayami dan Kikuchi (1982) seperti dikutip Syahyuti (2003) adalah suatu perangkat aturan
56
yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Pengembangan kelembagaan dalam kaitannya dengan ekonomi lokal dapat didefinisikan sebagai proses
untuk
memperbaiki
kemampuan
lembaga
guna
mengefektifkan
penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia (Israel, 1992). Pada pelaksanaan PPK di tingkat desa dengan peneriman bantuan kelompok pengrajin anyaman, pengrajin anyaman dituntut untuk mengorganisir kegiatan
agar
dapat
mengakses
dana
bantuan
pinjaman
dari
PPK.
Pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif dibentuk dengan aturan, pola hubungan yang disusun berdasarkan susunan hirarki. Proses kelembagaan dalam kelompok pengrajin anyaman pada dasarnya untuk mengatur kegiatan agar mudah dalam mencapai tujuan. Untuk mengembangkan organisasi PPK maka peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kerangka kerja pengembangan institusi (KKPI) karena PPK adalah kelembagaan yang cukup maju dan linier. KKPI dikembangkan untuk membantu penyempurnaan sistem manajemen organsiasi yang transparans untuk meningkatkan partisipasi. Dengan KKPI, PPK dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan keberhasilan sebuah program.
B. PPK dan Modal Sosial Entry point PPK ke desa melalui modal sosial yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat desa. Gotong royong, kebersamaan, partisipasi, adalah wadah dimana kegiatan PPK dapat dilakukan. Bantuan yang diterima oleh kelompok pengrajin anyaman, kelompok ternak, pembuat makanan, pengrajin, dan lain-lain, dilaksanakan dalam situasi kekeluargaan, partisipasi aktif anggota kelompok, kebersamaan, gotong royong demi tercapainya kondisi pertumbuhann kondisi ekonomi secara kelompok. Situasi demikian merupakan modal sosial yang telah ada, tumbuh, dan berkembang pada setiap masyarakat desa. Sehingga setiap program pengembangan masyarakat yang masuk hanya tinggal memperkuat program yang akan didukung oleh modal sosial yang ada pada masyarakat. PPK bisa menjelma sebagai modal sosial untuk mengembangkan masyarakat apabila kegiatan yang dilaksanakan betul-betul menjadi kebutuhan dan mengakar pada masyarakat desa. Keberlanjutan kegiatan PPK dapat
57
tercipta jika modal sosial dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan. PPK dapat dikatakan sebagai modal sosial berupa : a. Modal fisik berupa modal materi dana bantuan pinjaman yang digulirkan b. Modal manusia berupa pengelola PPK dari tingkat pusat sampai desa. c. Modal sosial yaitu dapat dilihat adanya rasa kebersamaan, tolong menolong, gotong royong pada kelompok penerima dana bantuan. . Modal
sosial
pengelola
PPK
dibentuk
karena
adanya
trust
(kepercayaan) diantara pengelola PPK, dan diantara anggota kelompok penerima bantuan. Hubungan
timbal balik (resiprocity) yang terjalin pada
pelaksanaan PPK dan saling menguntungkan. Dilihat dari dimensi modal sosial, pemberian dana bantuan PPK kepada kelompok pengrajin anyaman di desa Sawah Kulon memiliki dimensi : a. Integrasi : adanya ikatan yang terjalin baik dalam pengelolaan PPK, baik intern PPK maupun masyarakat subjek PPK, dan dengan kelompok penerima bantuan. b. Linkage (pertalian) : kerja sama yang dibentuk antara kelompok penerima bantuan dan pengelola PPK dengan berbagai tingkatan. c. Integritas organisasi : merupakan kemampuan organisasi PPK untuk dapat memberikan
peluang
pengembangan
mengakses
usaha
ekonomi
fasiltas
masyarakat
dana Desa
bantuan
untuk
Sawah
Kulon.
Memberikan peluang kepada kelompok penerima bantuan untuk dapat mengakses sumber daya yang ada di luar kelompok mereka. d. Sinergi : adanya relasi yang terjalin antara organisasi PPK dengan institusi lain seperti koperasi, lembaga keuangan, dan lain-lain. C. PPK dan Gerakan Sosial Pelaksanaan kegiatan PPK di desa Sawah Kulon dapat dilihat sebagai gerakan sosial. Kegiatan PPK dilakukan secara kolektif oleh kelompok usaha ekonomi produktif, terorganisir melalui tata cara, aturan dan pola hubungan un tuk dapat mengakses PPK. Gerakan tersebut terlembaga dalam proses transparansi, accountability, dan democracy yang diharapkan membawa perubahan sosial pada masyarakat desa. PPK dapat dikatakan sebagai agen gerakan sosial dengan menyimak peran khas dari gerakan sosial yang dilakukan melalui program kegiatan PPK. Gerakan sosial yang dilakukan program PPK tersebut merupakan cara untuk
58
menata ulang sebuah masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dari program PPK ini harus dilakukan melalui kondisi yang kondusif, antara pelaku PPK dan sasaran PPK.
5.1.4. PPK dan Kebijakan Sosial PPK merupakan visi pemerintah yang di jabarkan dalam sebuah program bertujuan
untuk
mengembangkan
kecamatan.
Proses
pengembangan
kecamatan memiliki arti yang luas tidak hanya bersifat fisik tetapi non fisik. Tujuan dari PPK adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kemampuan
kelembagaan
masyarakat
dan
aparat
melalui
pemberian modal usaha dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan.
Kondisi ini sesuai dengan definisi
kebijakan sosial oleh Suharto (2005) yang menekankan pada seperangkat tindakan (courses of plain), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencara (plan), peta (map), dan strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politisi pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tidakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare). Sehubungan dengan definisi kebijakan sosial dan keterkaitan dengan tujuan PPK, maka jelas bahwa PPK merupakan kebijakan pemerintah dalam penanganan penanggulangan kemiskinan. Walaupun kebijakan tersebut sekilas bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada perkembangan selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dalam pembuatan pengajuan proposal permohonan bantuan dana pinjaman. Kebijakan pemerintah dalam menitikberatkan sasaran program PPK yaitu masyarakat miskin. Secara tidak langsung kebijakan tersebut merupakan keberpihakan
pemerintah
kepada
masyarakat
miskin
dalam
mengatasi
kemiskinannya. Memberikan akses kepada kelompok pengrajin anyaman untuk dapat menjangkau sistem sumber berupa bantuan dana bergulir untuk dapat mengembangkan usaha kerajinan anyaman. Dalam perumusan kebijakan PPK keterlibatan masyarakat sebagai subjek pengelola dana bantuan perlu dilibatkan. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat atas kegiatan PPK dapat ditampung melalui wadah yang dapat dibentuk dalam UPK.
59
5.1.5. PPK dan Aspek Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial Perilaku manusia berdasarkan teori konvergensi dibentuk karena pengaruh
faktor
internal
dan
eksternal.
Dalam
proses
pengembangan
masyarakat, maka setiap individu harus dipahami dari faktor internal yang mempengruhi terbentuknya individu tersebut. Juga dengan melihat lingkungan sekitar yang berinteraksi dengan individu yang mempengaruhi kepribadian individu tersebut. Begitu juga dengan melihat masyarakat sebagai kumpulan dari individuidividu yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sebuah masyarakat memiliki ciri karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lain karena faktor intern dan ekstern pada masyarakat. Pada pelaksanaan PPK masyarakat dipengaruhi oleh faktor ekstern dengan tujuan untuk merubah kondisi intern pada masyarakat. Motivasi kelompok pengrajin anyaman berdasarkan
adanya
kebutuhan
akan
untuk dapat menerima PPK
bantuan
untuk
meningkatkan
perekonomian. Berdasarkan hirarki kebutuhan Maslow (1943), maka kebutuhan kelompok pengrajin anyaman untuk mengakses PPK karena basic physiological needs yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tetap dapat bertahan hidup. Pengrajin termotivasi untuk dapat mengakses PPK karna ingin mendapatkan ganjaran, dalam ilmu psikologi disebut symbolic process.
Melakukan suatu
tingkah laku agar mendapatkan dana bantuan walaupun bantuan tersebut membuat simbol bagi masyarakat bahwa mereka orang miskin.
5. 2. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 5. 2. 1. Gambaran Umum UP2K Dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagai prasyarat menaggulangi kemiskinan, maka keluarga dan masyarakat menjadi ujung tombak. Masyarakat terbentuk dari keluarga (rumah tangga) menjadi jaring pengaman sosial utama. Keluarga dapat dijadikan ujung tombak ekonomi yang kemudian diharapkan dapat berkembang pada keluarga yang lebih besar, lingkungan tetangga, ekonomi pasar, hingga asosiasi-asosiasi atau lembagalembaga lain yang lebih luas. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dilaksanakanlah program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) yang dikelola oleh pemerintah yang berbasiskan masyarakat kota dan desa. Program UP2K diharapkan dapat mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan. Program UP2K merupakan
60
bagian dari program pemberdayaan keluarga miskin, dimana UP2K merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi produktif
yang
diusahakan
oleh
wanita
dan
keluarga
sebagai
motor
penggeraknya. Kegiatan UP2K diselenggarakan oleh pemerintah masa orde baru sejak tahun 1985 hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya program ini mengalami penyempurnaan pedoman pelaksanaan pada tahun 1993 A. Penyelenggara dan Sumber Dana Penyelenggara UP2K adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) pada tingkat propinsi. Pada Tingkat Kabupaten di Kabupaten Purwakarta penyelanggra adalah Dinas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKM). Pada tingkat propinsi sumber dana berasal dari Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Inpres Bangdes), sedangkan pada tingkat kabupaten dana bersaral dari APBD (Anggrana Pendapatan dan Belanja Daerah). Pada tahun 2003, dua kelompok pengrajin anyaman di Desa Sawah kulom mendapat dana bantuan APBD sebesar Rp. .1.500.000,-. Besarnya dana bantuan yang diterima kelompok usaha tidak sama tergantung pada jebins usaha dan jumloah anggota dalam kelompok usaha. Dana sebesar Rp. 1.500.000,dikelola oleh kelompok pengrajin dengan jumlah anggota 10 orang (KK). Dana tersebut digulirkan dalam kegiatan usaha kerajinan anyaman yang diharapkan pada perkembangan selanjutnya dapat mengalami penambahan jumlah dana. Penyelenggara UP2K selanjutnya dikelola oleh PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), mulai dari tingkat kepengurusan pusat sampai desa/kelurahan. Maka dibentuklah kelompok khusus UP2K-PKK yang secara operasional di bawah Pokja II yaitu bidang pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi. Adapun tugas dari kelompok khusus UP2K-PKK adalah : 1. Membimbing dan mengarahkan, mengawasi dan mengembangkan egiatankegiatan kelompok pelaksana dan perorangan. 2. Membantu
memecahkan
masalah-masalah
yang
dihadapi
kelompok-
kelompok pelaksana dan perorangan yang meliputi bidang prodiksi, pemasaran dan penambahan nilai. 3. Mengatur kelancaran, mencatat dan menyimpan penyisihan dana usaha. 4. Mengatur pemberian dana usaha kepada kelompok usaha atau perorangan.
61
5. Menetapkan ketua dan keanggotaan kelompok dengan mengutamakan musyawarah kelompok. Dasar hukum dari pelaksanaan UP2K meliputi : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 53 B tahun 1993 tentang Pedoman Program UP2K-PKK. 2. Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan UP2K-PKK tahun 1994. 3. Panduan Pembinaan UP2K-PKK melalui Tim Penggerak PKK tahun 1994. Dasar hukum dari pelaksanaan UP2K di Kabupaten Purwakarta dan penunjukkan kelompok penerima program UP2K-PKK meliputi : 1. Keputusan Bupati Purwakrta No. 011 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program UP2K-PKK. 2. Keputusan Bupati Purwakarta no. 051
tahun 2003 tentang Pedoman
Program UP2K-PKK dan Penunjukkan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif penerima bantuan program UP2K-PKK . 3. Keputusan Bupati Purwakarta No. 183 tentang Penunjukkan kelompok kerja PKK dalam pengelolaan kegiatan UP2K-PKK. B. Pendekatan dan Pengelolaan Pendekatan
yang
dilakukan
dalam
program
UP2K-PKK
adalah
pemberdayaan dan partisipasi, yaitu memberdayakan masyarakat khususnya para wanita dan keluarganya yang mengalami kemiskinan dengan pemberian bantuan modal usaha dan pelaksanaannya melalui peran aktif dari masingmasing anggota masyarakat. Pelaksanaan program UP2K-PKK di Desa Sawah Kulon dikelola oleh Tim Penggerak PKK dengan dibentuk kelompok khusus di bawah Pokja II yang kepengurusannya terdiri dari kader-kader PKK Desa. Kelompok pengrajin anyaman yang memperoleh dana bantuan dari program UP2K-PKK ada 2 kelompok yang berasal dari dusun Pasawahan dan Sukahaji. Kedua kelompok pengrajin ini diketuai oleh perempuan sebagai penggerak kegiatan usaha kerajinan anyaman. Kelompok pengrajin anyaman di Dusun Pasawahan dipimpin oleh ibu Diah (umur 42 tahun, pendidikan SLTA) terdiri dari 10 anggota kelompok, dan kelompok pengrajin anyaman Dusun Sukahaji dipimpin oleh ibu Aas (umur 52 tahun, pendidikan SLTP) terdiri dari 10 anggota kelompok. Ketentuan untuk menjadi anggota kelompok pengrajin anyaman sebagai pelaksana UP2K-PKK di Desa Sawah Kulon adalah :
62
1. Kelompok yang terdiri dari anggota yang sangat memerlukan dana usaha perbaikan pengembangan perajinan anyaman, baik yang telah atau belum mendapatkan bantuan dana dari program manapun, 2. Kelompok pengrajin anyaman yang terdiri dari anggota dengan keluarga yang memilki usaha belum tergabung pada kelompok usaha ekonomi produktif secara bersama. 3. Setiap kelompok terdiri dari 7 – 10 keluarga yang diwakili oleh 1 orang yang masuk dalam 1 kelompok pelaksana usaha. 4. Program UP2K-PKK memfokuskan pada wanita sebagai anggota kelompok usaha dengan pertimbangan wanita sebagai motor penggerak ekonomi keluarga. Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam UP2K-PKK di Kabupaten Purwakarta meliputi : 1. Usaha merupakan penyediaan/pengadaan kebutuhan masyarakat seharihari. 2. Hasil usaha (produksi) yang mudah untuk dipasarkan. 3. Bahan baku usaha mudah diperoleh dan tersedia sebagai kekayaan lokal yang dimilki warga anggota kelompok usaha. 4. Usaha produktif dapat menghasilkan dalam waktu singkat (3 – 6 bulan). 5. Usaha yang berkelanjutan, artinya usaha yang dirintis adalah usaha yang telah mengakar pada kelompok dan menjadi kebutuhan bagi anggota kelompok. 6. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata nilai, norma, dan peraturan yang ada dan dengan kebudayaan setempat. 5. 2. 2. Dampak UP2K terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal Kelompok Pengrajin Anyaman Pengembangan ekonomi lokal (local economic development) merupakan kerja sama seluruh komponen masyarakat di suatu daerah (local) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic growth) yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (economic welfare) dan kualitas hidup (quality of life) seluruh masyarakat di dalam komunitas. Pengembangan ekonomi lokal lebih menunjuk pada adanya aktivitas ekonomi lokal yang dilakukan secara bersama-sama oleh komunitas lokal dengan tujuan untuk mencapai perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.
63
Usaha kelompok pengrajin anyaman merupakan lembaga ekonomi lokal masyarakat Desa Sawah Kulon. Aktivitas yang dilakukan pengrajin anyaman menunjuk pada usaha bersama untuk pertumbuhan ekonomi pengrajin dan masyarakat desa secara berkelanjutan. Aktifitas tersebut merupakan aktifitas bersama antara pengrajin dalam kelompok usaha, penyedia bahan baku, pedagang dan pembeli. A. UP2K dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Sasaran program UP2K-PKK adalah keluarga dengan penghasilan rendah, telah atau belum memilki kegiatan usaha, benar-benar menambahkan penambahan dana. Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan kelompok khusus pokja PKK desa. Bantuan yang diberikan kepada amnggota kelompok berupa stimulan yang harus dikembalikan kepada pengelola kegiatan kelompok untuk diputarkan atau digulirkan kepada anggota kelompok lainnya. Dari sistem kelembagaan perguliran dana bantuan UP2K-PKK nampak dengan jelas bahwa bantuan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi anggota kelompok usaha. Kegiatan usaha kerajinan anyaman dilakukan dengan : 1. Merupakan usaha yang dilakukan secara berkelompok karena penggunaan bahan baku secara bersama-sama. 2. Kekuatan dan kohesifitas (Kebersamaan, gotong royong, kepercayaan) dalam kelompok menjadi penentu tetap berlangsungnya usaha tersebut. 3. Usaha bersama pada kelompok masyarakat yang masih dalam kondisi pra sejahtera dan sejahtera 1. 4. Kelompok usaha ini merupakan kekuatan ekonomi lokal yang dapat mengembangkan ekonomi lokal. 5. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui aktivitas produksi, perdagangan dan jasa. 6. Dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Keberadaan usaha kelompok pengrajin anyaman dinilai mampu menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Sawah Kulon. Usaha ini pun dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa khususnya di Desa Sawah Kulon melaui kegiatan : a. Penyerapan tenaga kerja pada sistem produksi dan pemasaran. b. Pemerataan pendapatan/penghasilan/upah. c. Peningkatan hasil pertanian bahan baku utama kerajinan anyaman.
64
B. UP2k dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal Pelaksanaan program UP2K-PKK lebih menekankan pada pemanfaatan potensi ekonomim lokal, sumber daya manusia, serta mendorong agar usaha berkelanjutan. Usaha kerajinan anyaman merupakan potensi ekonomi lokal yang dijalankan anggota kelompok dengan keterbatasan dalam keahlian, bahan baku, modal, pemasaran, maka kontribusi untuk pemasaran yang lebih luas pun cenderung sedikit. Potensi ekonomi lokal yang terdapat di Desa Sawah Kulon diantaranya berupa : 1. Kelompok pengrajin anyaman yang dilakukan oleh 12 kelompok (142 KK). 2. Pembuat makanan ringan (simping, wajit dan opak) yang dikerjakan oleh kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam kegiatan usaha ekonomi produktif. 3. Pembuat gula aren yang dekerjakan oleh 5 kelompok ibu-ibu. 4. Pengrajin pembuat sapu injuk yang dikelola oleh 3 kelompok. 5. Pasar desa dan koperasi. Kelompok pembuat kerajinan anyaman dan pembuat makanan tersebut dapat dikatakan sebagai pengusaha skala kecil yang keuntunganya hanya memperhitungkan biaya produksi saja. Mereka menyalurkan hasil produksi sebagian ke pasar desa Sawah Kulon dan sebagian dipasarkan sendiri. Jika melihat perputaran anyaman mereka menjual di pasar desa, maka pasar desa sangat membantu memasarkan produk mereka. Artinya potensi ekonomi lokal dapat ditampung/dipasarkan melalui pasar desa. Kenyataan di lapangan adanya pasar desa tidak semua hasil produksi pertanian, industri rumah tangga dan kerajinan penduduk dapat ditampung di pasar desa. Seperti yang diungkapkan olah ketua kelompok pengrajin samak anyaman, ibu Diah yang menyatakan : “... kalaui samak ini di jual di pasar desa, harganya tidak bisa ditawar. Penjual pasar menginginkan kami menjual lebih murah supaya pedagang bisa menjual lagi dengan keuntungan yang lebih besar. Misalnya kami menjual seharga Rp. 25.000,- mereka tidak terima karena berapa mereka harus menjual, mereka terima kalau kita jual Rp. 15.000,-. Tapi kalau kami menitipkan di salah satu kios biasanya samak kami tidak dipajangkan malah disembunikan...” Ungkapan lain dikatakan oleh pak Haji Yasin, seorang pedagang di pasar Desa Sawah Kulon : “ ... samak anyaman dari daun pandan sudah jarang peminatnya palagi harga jualnya mahal. Karpet dari kota saja hanya Rp. 65
25.000,- lumayan bagus. Paling kalau ada pembeli yang menanyakan samak itu baru saya katakan ada dan mau pesan ukuran berapa da berapa banyak ...” Sementara untuk pembuat gula dan wajit, mereka tidak banyak mengeluhkan tentang barang produksi yang mereka titipkan di pasar desa. Beriktu penuturan ibu Ani pembuat gula aren dan wajit : “ Saya sudah lama menitipkan barang dagangan di beberapa kios di pasar, Alhamdulillah dalam semingggu hasil penjuialan sudah bisa diambil. Wajit dan gula aren sudah ada peminatnya sendiri. Harga yang saya jual juga tidak terlalu mahal, yang penting usaha saya jalan terus” Ternyata dalam
kenyataannya pasar desa Sawah Kulon dapat
menampung sebagain hasil produksi warga desa. Artinya pasar desa Sawah Kulon belum maksimal dapat menampung potensi ekonomi lokal Desa Sawah Kulon. Namun persaingan dalam menitipkan berbagai jenis barang dagangan melalui kios di pasar desa pun tidak dapat dihindari. Adanya kerja sama antar produsen dan pedagang pasar desa harus lebih dikuatkan agar tecipta hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Pada tabel berikut dapat dilihat bagaiman tingkat kemajuan yang dicapai pengrajin anyaman dalam mengelola bantuan UP2K. Tabel 12. Perkembangan Bantuan UP2K pada Kelompok Pengajin Anyaman di Desa Sawah Kulon pada Bulan Juli Tahun 2006 Kelompok Pasawahan Sukahaji
Dana Awal (Rp) 500.000,500.000,-
Bantuan UP2K (Rp) 1.500.000,1.500.000,-
Perkembangan (Rp) 2004 2005 1.700.00,2.200.000,2.00.000,2.700.000,-
C. UP2K dan Program Ekonomi Lokal Program UP2K-PKK dapat dikategorikan menjadi tiga kegiatan, yaitu : 1. Kegiatan ekonomi produktif, yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan. 2. Penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan melalui interaksi dan relasi antar anggota kelompok pengrajin. 3. Pengembangan
kapasitas
anggota
dan
pengurus
melalui
pelatihan
keterampilan praktis. Mengacu pada pelaksanaan program UP2K-PKK tahun 2003 dengan program ekonomi lokal, anggota kelompok yang terlibat adalah perempuan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Dua kelompok (Sukajahi dan Pasawahan) yang masing-masing terdiri dari 10 anggota (jadi 20 anggota
66
kelompok), 14 anggota diantaranya adalah perempuan. Program UP2K-PKK pada kelompok pengrajin ini mengutamakan peran gender dalam keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Pengembangan
ekonomi
lokal
merupakan
pengembangan
dalam
komunitas yang menitikberatkan pada penciptaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang nyata bagi masyarakat. Pemilihan kegiatan usaha ekonomi disesuaikan dengan kondisi pada masyarakat. UP2K-PKK melihat adanya potensi pengrajin anyaman yang dapat dikembangkan melalui kegiatan program ini. Pengaruh program UP2K-PKK terhadap keberhasilan pengembangan ekonomi lokal, dapat dianalisis dengan melihat apakah program tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic), dapat meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare) dan kualitas hidup (quality of life). Bagaimana peran stakeholders dalam pelaksanaan program UP2K-PKK ini, dan yang juga penting bagaimana peran program ini dapat menciptakan peningkatan daya saing (competitveness). Competitive advantage timbul ketika jenis usaha mampu memasarkan produk dengan harga yang sama dengan yang dipasarkan pihak lain. Tetapi dengan tingkat biaya yang rendah dan kualitas yang sama atau bahkan lebih tinggi. Dengan adanya tingkat biaya yang rendah (cost advantages) akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi (differentiation advantages), sehingga jenis usaha tersebut mampu menciptakan nilai-nilai (value) yang lebih unggul di mata konsumen. Kesinambungan antara SDA dengan SDM dengan dukungan modal akan dapat meningkatkan pendapatan dari suatu jenis usaha. Tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah usaha, antara lain manajemen, teknologi, pasar input, dan pasar produk. Sedangkan penerimaan pasar terhadap hasil produksi dipengaruhi oleh harga. Kondisi pasar dipengaruhi biaya dalam produksi. Apabila biaya produksi tinggi, untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan, maka harga jual akan dinaikan. Kondisi produksi anyaman memiliki kendala dalam hal manajemen, produksi dan pemasaran. Keberhasilan usaha kerajinan anyaman perlu ditunjang oleh bahan baku, tenaga kerja, pengelolaam keuangan, teknologi dalam produksi, teknik pemasaran, sampai pada melakukan kemitraan dan jejaring (networking) dengan usaha yang lain. Selama ini usaha kerajinan anyaman
67
dilakukan secara tradisional sehingga prinsip yang mereka jalankan adalah asal barang laku, asal ada uang masuk.
5. 2. 3. UP2K, Pengembangan Kelembagaan, Modal Sosial, dan Gerakan Sosial Usaha kerajinan anyaman merupakan sebuah kelembagaan, karena di dalam kegiatan usaha dari produksi sampai pemasaran terdapat sebuah tata aturan, pola hubungan, nilai yang mengatur hubungan yang terjadi agar dapat mencapai tujuan. Dapat juga dikatakan sebagai sebuah institusi (organisasi) karena adanya sturktur pembagian tugas, pembagian peran dan hubungan antar peran dalam pembagian kerja di kelompok pengrajin anyaman. A. UP2K dan Proses Kelembagaan Proses kelembagaan dari program IP2K terjadi dengan melihat prosedur dan aturan yang mengatur bagaimana kelompom usaha ekonomi produktif dapat menjangkau progam UP2K, serta bagaimana pula program UP2K dapat sampai dan diterima oleh kelompok usaha ekonomi produktif. Program UP2K dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pengorganisasian sebuah kegiatan pemberian bantuan kepada kelumpok usaha kecil. Oleh karena itu tedapat susunan kepengurusan dan prosedur yang ditetapkan dalam program UP2K. Dengan demikian perspektif kelembagaan sosial program UP2K dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama perspektif program UP2K merupakan sebauh bentuk kembaga yang memiliki tujuan spesifik. Perspektif kedua bahwa program UP2K adalah sebuah komplek peraturan dan paranan sosial secara abstrak. UP2K dilihat sebagai sebuah organisasi/institusi adalah organisasi semi modern. Pada tingkatan regional pengorganisasian program UP2K ini ada pada kelompok usaha kecil penerima bantuan program UP2K. Adanya proses transparansi, accountabilitas, dan democracy dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan program UP2K di masyarakat. Struktur keorganisasian dalam pengelolaan program UP2K pada kelompok peneriman bantuan disusun secara hirarki berdasarkan pertanggung jawaban dalam setiap peranan. Pengelolaan UP2K pada kelompok pengrajin anyaman dituntut untuk mengorganisir kegiatan agar dapat mencapai tingkat perkembangan sesuai dengan target yang telah dianjurkan oleh penanggung jawab program UP2K pada tingkat kabupaten. Pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif dibentuk dengan aturan, pola hubungan yang disusun berdasarkan susunan
68
hirarki. Proses kelembagaan dalam pengelolaan program UP2K pada dasarnya untuk mengatur pengeloalaan kegiatan agar mudah dalam mencapai tujuan bersama. Untuk mengembangkan program UP2K diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal melalui pengembangan jejaring. Jejaring kelembagaan dapat dikembangkan dengan menjalin hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan antara stakeholders yang terlibat. Pengembangan program dengan kemitraan dan jejaring sebagai media untuk perumusan sebuah kebijakan tentang program UP2K menjadi sangat penting. Tujuan
dari
aktifitas
peningkatan
kapasitasa
kelembagaan
lokal
(kelompok usaha pengrajin anyaman) adalah untuk meningkatkan kemampuan warga pengrajin mengimplementasikan aksi-aksi kolektif dalam kegiatan konversi dan pemberdayaan ekonomi lokal (Desa Sawah Kulon). Output/keluaran yang diharapkan dari pengembangan jejaring adalah : a. Terwujudnya kelembagaan program UP2K yang bisa menjadikan kelompok sasaran program yang mandiri dan berkelanjutan. b. Dapat meningkatkan pelayan kepada kelompok sasaran program. c. Meningkatkan
peran
serta
kelompok
sasaran
program
dalam
pengorganisasian program kegiatan. UP2K yang dikelola oleh kelompok pengrajin anyaman dilakukan dengan manajemen tradisional. Tetapi memiliki akses langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Untuk dapat menunjang proses
pengembangan
masyarakat, maka program UP2K yang diterima kelompok pengrajin anyaman dapat
membantu
menyempurnakan
sistem
kelembagaan
produksi
dan
pemasaran yang selama ini telah dilakukan. Tetapi kendala pengembangan potensi selalu muncul baik dari luar mapun dari dalam kelompok penrtajin maupun dari program yang digulirkan pemerintah. B. UP2K dan Modal Sosial Program UP2K dapat dikatakan sebagai modal sosial berupa : •
Modal fisik berupa dana bantuan yang digulirkan pada kelompok sasaran.
•
Modal manusia berupa anggota kelompok sasaran dan pengelola program UP2K.
•
Modal sosial yaitu dapat dilihat adanya rasa kebersamaan, tolong menolong, gotong royong antar anggota kelomopok. Juga dilihat dari adanya kegiatan dalam pelaksanaan program UP2K ini.
69
Modal sosial yang tumbuh pada komunitas pelaksanaan program UP2K dibentuk kareba adanya trust (kepercayaan) diantara pengelola kegiatan. Hubungan timbal balik (resiprocity) yang terjalin pada komunitas tersebut dan saling menguntungkan. Dilihat dari dimensi modal sosial, maka UP2K ini memiliki dimensi : •
Integrasi : adanya ikatan yang terjalin baik dalam pengelolaan program UP2K.
•
Linkage (pertalian) : dibentuk dengan menjalin hubungan antara dua sektor yaitu pemerintah sebagai pemilik program dan kelompok uasha kecil sebagai penerima program..
•
Integritas organisasi : merupakan kemampuan program UP2K untuk dapat memberikan
kesempatan
kepada
penerima
dana
bantuan
untuk
pengembangan usaha ekonomi. •
Sinergi : adanya relasi yang terjalin dalam pelaksanaan program dengan institusi lain seperti koperasi, lembaga keuangan, dan lain-lain.
C. UP2K dan Gerakan Sosial Program UP2K dapat dilihat sebagai sebuah gerakan sosial. Pendekatan yang dibangun berangkat dari adanya rasa diperlakukan tidak adil atas sebuah kebijakan yang mempersulit pengrajin untuk mengakses fasilitas lembaga keuangan. Rasa kebersamaan dalam kelompok, gotong royong, dapat mendorong pengrajin melakukan sebuah perubahan sosial. Perubahan ini bertujuan untuk mencapai sebuah situasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan bersama. Perilaku kolektif yang merupakan bagian dari gerakan sosial dipicu oleh adanya suatu rangsangan yang sama akan adanya semacam kebutuhan kolektif. Menurut pengrajin anyaman peneriman bantuan UP2K, mereka manyadari akan adanya dorongan kebutuhan yang sama akan peningkatan kesejahteraan hidup. Maka kegiatan kelompok pengrajin anyaman dalam mengelola bantuan UP2K adalah tingkah laku yang muncul sebagai kesempatan melakukan sebuah gerakan sosial untuk mengubah kondisi kehidupan mereka.
5. 2. 4. UP2K dan Kebijakan Sosial Kebijakan sosial dari Suharto (2005) menekankan pada suatu rencana dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang,
70
atau seperangkat tindakan yang dirancang untuk
menterjemahkan
visi
pemerintah ke dalam program untuk mencapai bidang kesejahteraan sosial. Adanya program UP2K adalah wujud adanya kebijakan pemerintah dan merupakan visi pemerintah yang dijabarkan dalam sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha ekonomi kecil. Keterkaitan definisi kebijakan sosial dengan tujuan program UP2K jelas bahwa prpgram UP2K merupakan kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki usaha ekonomim produktif dalam skala kecilo. Pada perkembangan selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Seorang pengembang masyarakat dapat berperan dalam kebijakan soaisl. Walaupun peran pengembang adalah tidak langsung dalam kebijakan sosial, namun melalui gerakan partisipatif yang dibangun dengan masyarakat dari bawah (bottom-up) dapat memunculkan sebuah kebijakan sosial yang berpihak pada masyarakat bawah. Langkah konkrit yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swadaya komunitas dapat dikembangkan agar eksistensi program UP2K terhadap pertumbuhan usaha ekonomi kecil dapat berlanjut dan membawa pengaruh perkembangan kondisi ekonomi kelompok sasaran. Oleh karena dalam pengelolaan program UP2K khususnya dengan sasaran pengrajin anyaman di Desa Sawah Kulon selama ini perlu diadakan refisi agar potensi lebih dapat dikembangkan. Langkah-langkah tersebut antara lain : 1) Kebijakan pemerintah dalam menentukan sasaran program UP2K berdasar pada potensi ekonomi lokal dari setiap wilayah. 2) Pelaksaan program agar mengalami keberlanjutan bagi penerima program harus disertai kemampuan dalam mengelola usaha secara modern. 3) Menciptakan iklim comparative dan competitive advantages terhadap hasil produksi usaha kecil agar bisa bersaing dengan pasar lokal. 4) Iklim tersebut diciptakan atas aspirasi dan partisispasi komunitas pengelola usaha kecil yang dutunjang oleh dukungan pengelola program UP2K. 5) Peranan pemerintah baik desa maupun kabupaten masih diperlukan untuk keberpihakan pembangunan kelompok usaha kecil di setiap desa dengan mengadakan program yang tidak hanya sesaat dalam satu tahun anggaran, tetapi berlanjut dengan program lanjutan lainnya untuk pengembangan usaha yan g lebih nyata.
71
6) Pembagian peran antar stakeholders dalam melakukan pengembangunan usaha ekonomi kecil dilakukan secara terpadu dan penyeluruh agar tidak tejadi timpah tindish dan salah sasaran dalam pengelolaan program kegiatan. 7) Potensi ekonomi lokal lainnya yang mendukung bagi berkembangnya usaha ekonomi sakala kecil yang dilakukan warga masyarakat, perlu dujangkau pula oleh pemerintah.
5. 2. 5. UP2K dan Aspek Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial Program UP2K ditinjau dari perspektif dalam psikologi maka termasuk kategori perspektif struktural dan interaksionis. Dalam perspektif struktural terdapat pembagian peranan. Pengrajin berperan sebagai produsen sebuah kebutuhan bagi konsumen, dan program UP2K memiliki kewenangan untuk memberi bantuan atau tidak terhadap kelompok usaha kecil. Adanya harapanharapan dari tingkah laku yang dimunculkan oleh individu yang berinteraksi dalam kelembagaan produksi dan pemasaran pada kelompok pengrajin anyaman, untuk mendapatkan reward sebuah bantuan permodalan bagi pengembangan usaha mereka. Dari perspektif interaksionis bahwa tingkah laku yang dimunculkan tersebut adalah hasil interaksi yang terjadi dalam produksi dan pemasaran anyaman dengan program UP2K yang merupakan kebijakan pemerintah. Perspektif lain dalam perilaku manusia dalam lingkungan sosial atau Human behaviuoral Social Environmental (HBSE) adalah perspektif ekologi dimana individu akan berguna apabila individu tersebut berguna bagi lingkungan dan ada kesesuaian peranan dengan lingkungan. Pengelolaan program UP2K pada kelompok pengrajin anyaman melihat individu dari perspektif ekologi. Secara sederhana prespektif ekologi dengan melihat pemanfaatan bahan baku tanaman pandan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan anyaman. Lingkungan alam memberi manfaat bagi manusia, dan manusia yang memberi nilai lebih pada sebuah produk alam.
72
