VI.
STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
6.1 Visi dan Rencana Strategis Provinsi Riau 6.1.1 Visi Riau 2020 Visi Riau Tahun 2020 ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) yaitu: “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir batin di Asia Tenggara pada tahun 2020”. Untuk percepatan pencapaian Visi Riau dalam Jangka Panjang tersebut, maka dilaksanakan Visi Antara atau Visi Jangka Menengah. Visi Jangka Menengah Pertama dilaksanakan pada Tahun 2001-2003, sedangkan Visi Jangka Menengah Kedua tercantum Perda No. 5 Tahun 2006 yaitu: “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, pembangunan pendidikan yang menjamin kehidupan masyarakat agamis dan kemudahan aksesibilitas, dan pengembangan kebudayaan yang menempatkan kebudayaan Melayu secara proporsional dalam kerangka pemberdayaan”.
6.1.2 Master Plan Riau 2020 Sebelum pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, basis perekonomian di Provinsi Riau menitikberatkan pada sektor industri, dengan Batam sebagai pintu gerbang. Setelah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, terjadi reposisi basis perekonomian dari sektor industri ke sektor pertanian dalam arti luas yang didukung oleh agroindustri. Untuk melihat arah perkembangan Provinsi Riau pasca-pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, maka disusunlah Master Plan Riau 2020 yang merupakan pedoman bagi seluruh
stakeholders dalam pencapaian Visi Riau 2020. Dalam Master Plan Riau 2020 direkomendasikan sepuluh hal pokok yang harus dilaksanakan demi terwujudnya Visi Riau 2020 yaitu: 1) Meninggalkan dominasi lama yang terfokus pada eksploitasi sumberdaya alam; 2) Pemetaan dasar sosial-ekonomi Riau yang asli, yaitu sistem organisasi yang berdasarkan DAS; 3) Transformasi ekonomi di bidang pertanian pangan dan komoditas dapat dibangun secara efisien, kompetitif dan produktif dan dapat didukung dengan pembangunan pedesaan secara intensif; 4) Pembangunan perkotaan dan industri akan sangat tergantung pada pembangunan ekonomi modern dan sejahtera pedesaan; 5) Besarnya investasi yang dibutuhkan akan memerlukan kerjasama yang intensif dengan aktor swasta dan lembaga yang berpengalaman di Singapura; 6) Perlindungan lingkungan hidup, konservasi hutan serta flora dan fauna skala besar perlu diutamakan, apalagi perluasan ekonomi pertanian dapat diwujudkan dengan memanfaatkan lahan yang tergradasi; 7) Visi Riau 2020 tidak akan tercapai tanpa kerjasama yang substansial antar wilayah-di dalam DAS dan diantara DAS; 8) Aliansi antar masyarakat Riau dan Budaya Melayu perlu diperkuat melalui interaksi timbal balik; 9) Master Plan Riau 2020 adalah tahap pertama dari sebuah proses sosialisasi dan implementasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
81
10) Master Plan Riau 2020 tidak mendukung internalisasi Riau, yaitu Riau hanya terfokus pada permasalahan lokal saja.
6.1.3 Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2004-2008 Berdasarkan Visi Riau 2020 dan Visi Antara 2004-2008 dan isu-isu sentral yang terjadi di Provinsi Riau, maka kebijakan ekonomi diarahkan pada upaya pembangunan ketahanan ekonomi rakyat melalui pengembangan industri agribisnis komoditas unggulan daerah. Untuk mendukung ekonomini berbasis kerakyatan di Provinsi Riau, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan industri agribisnis berdasarkan komoditas unggulan daerah; 2) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan; 3) Melakukan restrukturisasi dan redistribusi asset produktif kepada masyarakat; 4) Optimalisasi peran dan fungsi dunia usaha agribisnis dan forestry sebagai investor dan mendorong kemitraan dengan masyarakat; 5) Mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi dan usaha mikro lainnya; 6) Mengembangkan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan dengan bidang pembangunan lainnya seperti industri, pertanian, transportasi, perdagangan dan investasi; 7) Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur secara proporsional untuk kelancaran arus penumpang, barang dan jasa; 8) Mendorong upaya peningkatan nilai tambah (value added) produk pertanian melalui sistem Agribisnis dan Agroindustri;
82
9) Mengembangkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara terkoordinasi dan berkelanjutan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kebijakan khusus daerah difokuskan pada masalah kemiskinan, ketertinggalan, dan infrastruktur (K2I). Kebijakan khusus ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengentasan kemiskinan, dengan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat manusiawi yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi desa. 2) Menanggulangi ketertinggalan sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu sumberdaya manusia di segala sektor, dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemampuan bertahan dalam persaingan regional dan global. 3) Peningkatan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur transportasi, kelistrikan, air bersih dan telekomunikasi.
6.2 Penentuan Strategi Pengembangan 6.2.1
Analisis Kondisi Internal Analisis kondisi internal dilakukan dengan melakukan mengidentifikasikan
kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses) yang ada di dalam kawasan. Hasil analisis kondisi internal disajikan pada Tabel 25. Dari Tabel 25 tampak bahwa kekuatan yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam kawasan terutama adalah karena limpahan sumberdaya alam yang besar dan didukung oleh kemampuan industri dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang kompetitif; sementara kekurangan yang ada terutama pada rendahnya kualitas SDM, tingginya kemiskinan,
83
serta belum adanya payung hukum mengenai pengembangan kawasan dan tataruang yang jelas.
Tabel 25. Analisis Kondisi Internal KSN Provinsi Riau Strength (Kekuatan)
Weakness (Kelemahan)
6.2.2
1. Memiliki keungulan dalam menghasilkan produk-produk berbasis pertanian (kelapa sawit, kelapa, karet), dan perikanan 2. Memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional, karena letaknya di Selat Malaka, khususnya Malaysia dan Singapura 3. Memiliki pelabuhan internasional yang akan ditingkatkan menjadi Internasional Hub 4. Memiliki lingkungan industri (bahan baku, persaingan usaha, kondisi permintaan) yang kondusif 5. Memiliki kawasan industri yang strategis 6. Memiliki kondisi sosial-politik yang kondusif 1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat 2. Masih terbatasnya sebagian infrastruktur (jalan darat, kereta api) untuk transportasi produk dan bahan baku secara masal 3. Belum adanya payung hukum bagi pengembangan KSN 4. Tataruang kawasan belum tertata dengan baik 5. Keterbatasan dana bagi pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan 6. Memiliki SDM dan sarana pendidikan (balai latihan kerja) yang belum baik
Analisis Kondisi Eksternal Analisis kondisi eksternal kawasan mengidentifikasikan peluang-peluang
(opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pengembangan KSN. Kondisi peluang dan ancaman pengembangan KSN disajikan dalam Tabel 26. Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro di luar kawasan antara lain berupa: kecenderungan meningkatnya permintaan produk-produk kelapa
sawit
terkait
dengan
rencana
pengembangan
bio-fuel,
kerjasama
multistakeholders dalam pengembangan industri di kawasan, dan lainnya; sementara
84
ancaman-ancaman yang ada antara lain: persaingan dengan Malaysia dalam menghasilkan produk yang homogen.
Tabel 26. Analisis Kondisi Eksternal KSN Provinsi Riau Opportunity (Peluang)
1. 2. 3. 4. 5.
Threat (Ancaman)
1. 2.
6.2.3
Pengembangan Kota Dumai sebagai pusat pengembangan KSN akan menjadi daya tarik bagi investor Permintaan terhadap produk-produk olahan kelapa sawit semakin meningkat Kerjasama kemitraan multistakeholders (pemerintah – swasta masyarakat) dalam pengembangan KSN Program pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh, dan relatif tertinggal telah lama dilaksanakan di Indonesia Mengisi kerjasama-kerjasama yang telah disepakati dengan negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand) Perkembangan produk-produk berbasis kelapa sawit sejenis dari Malaysia Adanya kecenderungan ganti pejabat - ganti kebijakan, sehingga bisa menelantarkan program pengembangan KSN yang akan/sedang dikerjkaan
Strategi Pengembangan KSN: 2008 - 2020 Berdasarkan kondisi-kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi-
kondisi eksternal (peluang dan ancaman) sebagaimana disajikan pada Tabel 25 dan Tabel 26, maka strategi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan KSN disajikan pada Tabel 27. Strategi-strategi tersebut juga tetap memperhatikan Visi Riau baik dalam jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan khusus Provinsi Riau yang difokuskan pada penanganan masalah K2I, yakni kemiskinan, ketertinggalan, dan infrastruktur. Khusus di bidang perkebunan, strategi-stragi tersebut dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan, menuju tercapainya visi “Kebun untuk Kesejahteraan Masyarakat Riau tahun 2020” (Zainal, 2006c). Dari
85
tabel tersebut tampak bahwa secara umum terdapat delapan strategi utama pengembangan KSN Provinsi Riau.
Tabel 27. Strategi Pengembangan Kawasan Stregis Nasional Provinsi Riau Strategi Strength – Opportunity (S-O)
Strength – Threat (S-T) Weakness – Opportunity (W-O)
Weakness – Threat (W-T)
Strategi Pengembangan KSN 1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam di KSN dalam rangka pengembangan klaster industri kelapa sawit (integrasi vertikal sistem agribisnis) dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya 2. Pengembangan investasi di bidang bio-enerji berbasis kelapa sawit dengan Dumai sebagai pusat pengolahan, pendidikan dan pelatihan penguasaan teknologi, dan pemasarannya (untuk domestik maupun internasional) 3. Diversifikasi produk sawit dan pengembangan industri hilir kelapa sawit (oleo-pangan, oleo-kimia) 4. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan di balai latihan kerja 5. Pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan, serta utilitas publik (air bersih, listrik, telefon, fasilitas pengelolaan limbah) dengan bekerjasama dengan swasta 6. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri, dalam pengembangan kebun kelapa sawit rakyat melalui program investasi yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat 7. Redistribusi aset lahan untuk pengembangan investasi perkebunan yang dapat mengentaskan kemiskinan 8. Pengembangan payung hukum, penyederhannan birokrasi dan perizinan, dan penataan ruang kawasan (daerah dan wilayah) dalam pengembangan KSN di Provinsi Riau.
6.3 Program Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, ke-delapan strategi yang dihasilkan tersebut dapat diurutkan dan dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: 1) pembenahan aspek hukum – strategi (8);
86
2) pengembangan infrastruktur – strategi (5); 3) realokasi dan optimisasi pemanfaatan aset lahan untuk penanggulangan kemiskinan – strategi (1) dan (7); 4) pengembangan kerjasama multipihak – strategi (6); dan 5) Pengembangan investasi bagi biversifikasi produk sawit dan pengembangan industri hilir kelapa sawit – strategi (2) dan (3), 6) pengembangan sumberdaya manusia – strategi (4)
6.3.1
Pembenahan aspek hukum
a) Menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor perkebunan dan industri pengolahannya melalui jaminan keamanan, kemudahan perizinan, mengurangi ”high cost economy”, dan memberikan insentif bagi pengusaha b) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (one stop service) untuk memudahkan proses investasi di Kota Dumai, sehingga prosedur dan proses investasi di Kota Dumai (dan di KSN pada umumnya) jelas, transparan, dan dapat diselesaikan tepat waktu. c) Pengembangan sistem tata ruang (Rencana Umum Tata Ruang) yang baik, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam peruntukan lahan di suatu kawasan tertentu, dan tetap menjaga ruang terbuka hijau, fasilitas umum, dan fasilitas sosial secara proporsional agar kondisi lingkungan tetap nyaman
87
6.3.2
Pengembangan infrastruktur
Jenis-jenis infrastruktur yang dibutuhkan meliputi sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, kereta api), serta pengembangan fasilitas umum (air minum, listrik, telekomunikasi, penanganan limbah industri). Secara spesifik program pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan adalah (Rusli, 2006b): a)
Pengembangan Pelabuhan RORO dari Dumai ke Malaka
b)
Pembangunan Jalan Toll dari Pekanbaru ke Dumai
c)
Pembangunan Jalan Kereta Api dari Pekanbaru – Duri – Dumai – Rantau Prapat
d)
Pembangunan prasarana komunikasi, listrik, dan air bersih, serta pengolahan limbah
6.3.3
a)
Realokasi dan optimisasi pemanfaatan aset lahan menjadi kebun kelapa sawit yang mampu menanggulani masalah kemiskinan
Realokasi lahan-lahan tidur untuk dikembangkan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Masyarakat petani (pekebun) seringkali dihadapkan kepada masalah
sempitnya luas penguasaan lahan atau tidak memiliki lahan sama sekali. Dilain pihak, di Provinsi Riau terdapat lahan-lahan marjinal dan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Realokasi lahan merupakan salah satu tawaran dalam mengatasi hal ini.
Realokasi aset lahan untuk mendorong investasi yang
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Riau merupakan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan yang pada hakekatnya berkaitan dengan kebijakan mengenai pengembangan keuangan dan investasi. Kebijakan tersebut mensyaratkan kepastian akses masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
88
dan lingkungan yang ada di Provinsi Riau. Kebijakan ini perlu dipandang sebagai suatu usaha untuk mengajak berbagai pihak dalam melihat perkembangan upayaupaya memajukan aspek ekonomi, sosial, maupun politik di Provinsi Riau. Hasil tersebut kemudian disikapi dalam kerangka pembangunan multi-dimensi Provinsi Riau yang mengutamakan keseimbangan antara perubahan-perubahan dalam struktur sosial dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang adaptif dengan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. b)
Dukungan fasilitas pembiayaan dalam pengembangan kebun kelapa sawit rakyat. Sebagian
besar
petani
dihadapkan
pengembangan kebun kelapa sawit.
kepada
masalah
permodalan
dalam
Untuk mengatasi masalah ini, maka
pemerintah perlu menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk skim kredit khusus untuk pengembangan kelapa sawit, atau untuk peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah tua. c)
Penataan dan pembanguan klaster industri kelapa sawit terintegrasi dan diikuti dengan pengembangan kelembagaan untuk mendukung pemanfaatan kebun kelapa sawit. Program ini diarahkan pada pengembangan jaringan dan memperlancar usaha distribusi pupuk, obat-obatan, disamping meningkatkan pemasaran. Program ini meliputi: (1) pengembangan jaringan distribusi pupuk dan obat-obatan, (2) pengembangan lembaga penghasil bibit unggul kelapa sawit, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, (3) peningkatan pemasaran (regional, nasional, dan internasional), dan (4) bantuan usaha bagi kelompok usaha yang terlibat dalam jaringan distribusi pupuk dan obat-obatan.
89
d)
Pengembangan kebun bibit kelapa sawit berkualitas. Pembangunan kebun sawit membutuhkan adanya bibit kelapa sawit yang bermutu. Untuk mengatasi masalah bibit palsu dan berkualitas rendah, maka perlu dikembangkan kebun-kebun bibit yang berkualitas (berpotensi produksi tinggi) dan toleran terhadap hama dan penyakit
6.3.4 a)
Pengembangan kerjasama multipihak
Melakukan promosi, negosiasi, dan peningkatan hubungan bilateral dengan negaranegara tujuan ekspor produk-produk olahan kelapa sawit Indonesia, khususnya negara-negara importir produk-produk olahan kelapa sawit dari Riau
b)
Melakukan kerjasama dengan Malaysia sebagai negara pesaing Indonesia dalam menghasilkan kelapa sawit dan produk-produk olahannya
c)
Pembentukan Forum Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Proses pelibatan berbagai pihak – pemerintah, swasta, dan masyarakat – dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KSN perlu dilakukan dengan membentuk Forum Pengembangan KSN. Keterkaitan antar berbagai pihak terkait pengembangan pengembangan KSN disajikan dalam Gambar **.
90
Sektor Publik:
Sektor Swasta:
•Pengusaha •KADIN / KADINDA •Lembaga Keuangan •Jasa Pelatihan
•Gubernur/Bupati/ Walikota
•DPRD Prov/Daerah •Bapeda Prov/Daerah •BKPMD •Dinas Perindag •Dinas Koperasi & UKM •Dinas Pendidikan •Dinas Pertanian •Dinas Pariwisata •Dinas Tenaga Kerja
Forum Pengembangan KSN
(BLK)
Sektor Komunitas:
•LSM •Lembaga Adat •Kelompok Strategis
•Perguruan Tinggi Gambar **. Forum Pengembangan KSN
Dalam hal pengembangan kerjasama antar pihak di dalam dan di luar negeri, maka kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain: Kerjasama antar-pihak di dalam negeri: • Sharing pembiayaan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota • Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat Kerjasama dengan pihak luar negeri: • Mengisi kesepakatan-kesepakatan IMT-GT, IMS-GT • Pembuatan MOU dengan negara-negara yang berminat untuk investasi pengembangan KSN
91
• Turut berperanserta mendorong perwakilan Indonesia menjadi duta ekonomi di luar negeri untuk terlibat dalam pengembangan KSN
6.3.5
a)
Pengembangan investasi dan fasilitas pendukung untuk diversifikasi produk sawit dan pengembangan industri hilir kelapa sawit
Peningkatan investasi untuk pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit terintegrasi klaster industrinya. Selama ini produk olahan kelapa sawit baru sampai crude palm oil (CPO).
CPO ini memiliki harga yang relatif murah.
Untuk
meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit, dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut menjadi bahan setengah jadi yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni oleo-pangan (minyak goreng dan lemak makan – margarine, vanaspati, dan shortening), dan oleo-kimia, yakni penggunaan minyak sawit untuk produk kimia non-pangan, seperti fatty acid, fatty alcohol, fatty amine, bio-diesel (methyl ester), glycerol, ethoxylate dan epoxylate, serta garam metalik (Pahan, 2006). Pengembangan-pengembangan produk ini dapat dikembangan di Kawasan Industri pengolahan produk kelapa sawit di Lubuk Gaung & Pelintung (di Kota Dumai) b)
Penciptaan iklim yang kondusif dan rasa aman bagi investor melalui pembentukan tim pemantau kondisi iklim investasi dan pelayanan pengaduan investor di Provinsi Riau
c)
Penyusunan mapping dan zoning antara luas areal kebun kelapa sawit dengan jumlah dan kapasitas oleh pabrik kelapa sawit dalam suatu kawasan tertentu, khususnya untuk Kawasan Strategis Nasional – sebagai kawasan pengembangan industri kelapa sawit yang baru
92
d)
Peningkatan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai sumber teknologi maupun dukungan petani pekebun dan pelaku usaha lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan dayasaing minyak sawit dan produk olahan kelapa sawit Indonesia lainnya dibandingkan dengan negara pesaing (khususnya Malaysia).
6.3.6
Pengembangan sumberdaya manusia
a) Pemberdayaan petani dan organisasi petani, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit b) Pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan magang petani dan petugas. Dalam mempersiapkan tenaga yang siap pakai untuk industri kelapa sawit, maka perlu pendidikan dan latihan bagi calon para pekerja dan petugas yang terkait dengan produksi dan industri kelapa sawit. Untuk itu, maka perlu programprogram pendidikan dan latihan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis penguasaan teknologi agroindustri bio-enerji berskala internasional di Kota Dumai.
93
