Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG ENERGI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG, NOVEMBER 2015
Jumlah pulau : 2.408 pulau Berpenghuni : 366 pulau (15 %) Belum berpenghuni : 2.042pulau (85%) Pulau Terdepan : 19 pulau
Secara Administratif Terdiri dari: 1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Karimun 3. Kabupaten Lingga 4. Kabupaten Natuna 5. Kab. Kepulauan Anambas 6. Kota Batam 7. Kota Tanjungpinang
Batas Wilayah : Utara : Vietnam & Kamboja Selatan : Sum Sel & Jambi Barat : Singapura, Malaysia & Riau Timur : Malaysia Timur & Kal Bar
Gambaran Umum Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002 Pemerintahan efektif berjalan mulai tanggal 1 Juli 2004 Letak : 4o 15 ‘ LU s.d 0o 45 ‘ LS Dan 103o 11 ‘ BT s.d 109o 70 ‘ BT Luas Wilayah : ± 251.810,71 Km2 Darat : 10.595,41 KM2 atau 4,21 % Laut : 241.215,30 KM2 atau 95,79 %
LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
UU 30/2007
UU 30/2009
(Energi)
(Ketenagalistrikan)
PP 79/2014
PP 14/2012 jo PP 23/2014
(Kebijakan Energi Nasional-KEN) Pasal 11 ayat (2) Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan Persetujuan DPR
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pasal 12 ayat (2b) Dewan Energi Nasional bertugas menetapkan RUEN
(Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) [Kepmen ESDM No. 2682.K/21/MEM/2008]
Pasal 7 ayat (1) RUKN disusun berdasarkan pada KEN dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) [RUPTL PT PLN (Persero) - Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015]
Pasal 8 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUK dan RUPTL
ENERGI MIGAS
DASAR HUKUM 1.
Undang Undang Energi no. 30 tahun 2007 adalah untuk menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdaulat. KEN yang telah disusun didasarkan atas asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.
2.
Tujuan pengelolaan energi sendiri seperti dicantumkan pada Bab II pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2007, diantaranya : i. ii.
tercapainya kemandirian pengelolaan energi nasional, terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri, ... iii. terjaminnya pengelolaan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelenjutan, iv. tercapainya akses masyarakat yang tidak mampu, v. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, vi. terciptanya lapangan kerja dan vii. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN RPJMN 2015-2019 Kedaulatan Energi 2014 (baseline)
2019*
818
700
1.224
1.295
397
442
- Gas bumi DN
53%
64%
- Batubara DN
24%
60%
Regasifikasi onshore (unit)
-
6
Pembangunan FSRU (unit)
2
3
11.960
17.960
40
118
200 ribu
1 jt
-
2
INDIKATOR Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO):
Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (sambungan rumah) Pembangunan kilang baru (unit) * Dengan badan usaha
ARAH KEBIJAKAN: 1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)
Slide - 7
KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Peningkatan Kemen BUMN; produksi minyak Kemendag; bumi Pertamina memperpanjangu
Kemen ESDM; Kemen BUMN Pembangunan kilang migas
sia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak
Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN
Sistem fiskal yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian
Iklim investasi migas yg kondusif Pengembangan energi baru & terbarukan
Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN
Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik
KEDAULATAN ENERGI
Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG)
Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda
Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah)
Realokasi subsidi BBM ke biofuel
Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG
Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN
Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan
Kemen ESDM; Pertamina
Slide - 8
RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 No
Prioritas dan Fokus Pembangunan
Indikator Kinerja
3.
Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana Prasarana dasar masyarakat, dengan fokus pada :
e.
Energi dan Sumberdaya Mineral
Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik yang memadai, handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
POLA PENGELOLAAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN RIAU •
Pola penggunaan energi oleh sektor pengguna di Provinsi Kepulauan Riau masih sangat bergantung kepada bahan bakar minyak, terutama untuk sektor transportasi. Secara keseluruhan penggunaan energi di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan dalam bahan bakar minyak, dan batubara, gas bumi, dan tenaga listrik
PETA POTENSI MIGAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SISTEM JARINGAN MINYAK DAN GAS BUMI Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 0225 K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010 – 2025, bahwa Gas Bumi masuk ke Provinsi Kepulauan Riau melewati Pulau Pemping- Batam direncanakan melaui 3 (tiga) jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi yaitu : 1. Jalur pipa gas bumi Provinsi Kepulauan Riau untuk jalur pipanisasi gas Grissik (sumsel) – Batam – Singapure sebagai operator PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) dengan total panjang pipa 477 KM, diameter pipa 28 inchi dan kapasitas gas 350 mmscf/hari (existing line). 2. Jalur pipa gas WNTS (West Natuna Transportasion System) Laut Natuna – Singapura dengan total panjang 640 KM, diameter pipa 28 inchi dan kapasitas gas 700 mmscf/hari (existing line), selanjutnya akan direncanakan pembangunan dari pipa WNTS Tie in (Hot Tap) ke Pulau Pemping dengan jarak 5,5 km akan dibangun Premier Oil kemudian jaringan pipa gas dari Pulau Pemping ke PLTG Tanjung Uncang Batam sepanjang 13,7 km dibangun PT PLN Batam dan PT. UBE, yang dijadwalkan tahun 2015 beroperasi. 3. Jalur pipa gas Natuna D Alpha - Batam – Duri yang sumber gas dari blok Natuna D Alpha dengan panjang pipa 740 KM (rencana). Peta Rencana jaringan pipa dapat dilihat pada gambar III. ….
Deskripsi Proyek Pipa Gas Pemping
12
JALUR PIPA BAWAH LAUT DARI PEMPING KE TG UNCANG - BATAM
6,075KM 13,5KM
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) AKTIF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO. OPERATOR NAMA BLOK 1 STAR ENERGY (KAKAP) LTD. KAKAP 2 PREMIER OIL NATUNA SEA B.V. NATUNA SEA BLOCK "A" 3 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B" 4 PERTAMINA EP UDANG BLOCK 5 TITAN RESOURCES (NATUNA) INDONESIA LIMITED N.E. NATUNA 6 SANYEN OIL AND GAS PTE. LTD. ANAMBAS 7 GENTING OIL NATUNA PTE. LTD NORTHWEST NATUNA 8 WEST NATUNA EXPLORATION LTD. DUYUNG 9 PREMIER OIL TUNA B.V. TUNA 10 INDOREACH EXPLORATION LTD. PARI 11 LUNDIN BARONANG B.V. BARONANG 12 LUNDIN CAKALANG B.V. CAKALANG 13 PEAR OIL (TACHILYTE) LIMITED KERAPU 14 NORTH SOKANG ENERGY LTD. NORTH SOKANG 15 BLACK PLATINUM INVESMENT LTD. SOKANG 16 KONSORSIUM LUNDIN SOUTH SOKANG B.V. - SOUTH SOKANG SALAMANDER ENERGY (SOUTH SOKANG) LTD 17 NATUNA VENTURES B.V GURITA 18 PT. MANDIRI PANCA USAHA SEMBILANG 19 PT. EQUATOR ENERGY EAST SOKANG
KONTRAK 22-Mar-75 16-Oct-79 3-Aug-90 17-Sep-05 15-May-97 29-Jun-04 12-Dec-04 16-Jan-07 21-Mar-07 16-Jan-07 13-Nov-08 13-Nov-08 13-Nov-08 26-Nov-10 17-Dec-10
HABIS JENIS KONTRAK 21-Mar-28 PSC 15-Oct-26 PSC 15-Oct-28 PSC-EXT 16-Sep-35 KKS 14-May-27 PSC 28-Jun-34 PSC 11-Dec-34 PSC 15-Jan-37 PSC 20-Mar-37 PSC 15-Jan-37 PSC 12-Nov-38 PSC 12-Nov-38 PSC 12-Nov-38 PSC 25-Nov-40 KKS 16-Dec-40 KKS
STATUS PRODUKSI PRODUKSI PRODUKSI PRODUKSI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI
17-Dec-10 16-Dec-40
KKS
EKSPLORASI
Mar-2011 Mar-2011
KKS KKS
EKSPLORASI EKSPLORASI EKSPLORASI
Mar-2041 Mar-2041
JALUR PIPA GAS BUMI
Gajah Baru
Singapore
Future Pemping System Pemping
GREATER BATAM GAS DEVELOPMENT PLAN LEGEND Proposed Pipeline Proposed CNG Batam Eksisting Grissik – Singapore Natuna - Singapore
MALAYSIA
SINGAPORE Sakra
28 " WNTS Feeder line
Zona 5 Karimun & Others Karimun 2009
CNG
OTHERS
Pemping
Zona 1 Batam 2007-2009
Sekupang
LNG Terminal
Zona 2 Bintan 2008
BINTAN
BATAM
Bintan Distribution
Zona 4 Lumba Besar - Pemping 2009 Rempang
28"
Zona 3 Rempang Galang 2009
Galang
Sumber :DITJEN MIGAS
KEBUTUHAN GAS BUMI BATAM DAN BINTAN I. Penggunaan Gas Area Batam (Existing) Satuan : MMSCF
Sektor Industri
2010
2011
2012
2013
2014
8510
9330.9
10153.9
9543.6
10394.3
Komersial
4.6
5.7
4.6
6.8
8.8
Rumah tangga
0.2
0.4
0.4
0.4
1.2
14671.1
14524.1
14184.2
13059.7
12840.8
23185.9
23861.1
24343.1
22610.5
23245.1
Pembangkit Total
*Penggunaan Gas area batam dari tahun 2010 sampai 2014 untuk sektor Industri meningkat rata-rata 4,2 % per tahun, komersial meningkat rata-rata 17,1 % per tahun, sedangkan sektor rumah tangga meningkat rata-rata 28,5 % per tahun.
KEBUTUHAN GAS BUMI BATAM DAN BINTAN (LANJUTAN) II. Penggunaan Gas Area Tanjung Pinang (Existing) Satuan : MMSCF
Sektor
2014
Industri
1948.2
Komersial
1.6
Rumah tangga
0.2
Pembangkit
185.4 2135.4
Total
III. Penggunaan Gas Area Bintan (Existing) Satuan : MMSCF
Sektor Industri Komersial Rumah tangga Pembangkit Total
2014 1478.7 1.3 0.2 185.4 1665.6
Kebutuhan Energi Batam, Tanjungpinang, dan Bintan Skenario II
Pada skenario kedua, akan dilakukan substitusi 80% penggunaan bensin premium pada kendaraan bermotor menjadi bahan bakar gas. Kemudian 50% pembangkit berbahan bakar batubara akan disubstitusi menjadi pembangkit berbahan bakar gas dan kapasitas pembangkit PLTD dibatasi menjadi maksimum 25% dari total pembangkitan. Dengan skenario tersebut, kebutuhan gas diproyeksikan meningkat hingga 174,01 juta MMBtu.
Hasil Proyeksi Kebutuhan Gas (satuan MMSCFD) Skenario
2015
2025
2035
Skenario I
101,84
358,36
462,96
Skenario II
113,29
379,45
476,74
Cadangan gas Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 tercatat sebesar 50,27 TSCF. Dari angka cadangan tersebut, gas yang dapat diproduksi adalah 14 TSCF. Apabila DMO sebesar 25% diambil oleh pemerintah provinsi, jumlah gas DMO yang dapat diambil adalah 3,5 TSCF. Apabila diasumsikan bahwa dalam 20 tahun tidak ada eksplorasi baru, maka jumlah gas DMO tersebut akan habis dalam 20 tahun dengan kapasitas aliran 479,5 MMSCFD. Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil proyeksi kebutuhan gas maksimum pada tahun 2035 yang ditunjukkan dalam Tabel 28, yaitu 476,74 MMSCFD.
Fasilitas dan produk CNG di Panaran, Batam
Compressed Natural Gas (CNG) di Panaran kapasitas 4,5 BBTUD dimanfaatkan oleh : 1. PT. Natgas, 2. PT. Exelson dan 3. PT. Adipratek.
Rencana Pengembangan Pembangkit untuk Optimasi Pemakaian Gas
Kepulauan Anambas (17 MW/LNG) ± 420 km
Pulau Pulau Batam Karimun Pulau (30 Bintan ±MW/LNG) 74 (12 ± 50 km MW/CNG) ± 76 km Pulau km Kundur ± 120 (10 km Pulau MW/LNG) Lingga (10 ± 180 km MW/LNG) Pulau Singkep (33 MW/LNG)
± 560 km
Pulau Natuna Besar (25 MW/LNG)
KELISTRIKAN
DASAR HUKUM UU NO. 30 TAHUN 2009 (KETENAGALISTRIKAN)
PP NO. 14 TAHUN 2012
PP NO. 62 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)
PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2014 (TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN)
KEPMEN ESDM NO. 2052 K/40/MEM/2001 (STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN) … sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan PERMEN ESDM No.19 Tahun 2011
PERATURAN DIRJEN KETENAGALISTRIKAN NO. 556K/20/DJL.1/2014 (TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTERASI SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN [Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan]
Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN
PENGUSAHAAN PENGUASAAN KELISTRIKAN • Regulasi • Standar • Kebijakan
NEGARA
BUMN*
•
BUMD
Pemerintah Pusat
SWASTA
•
Pemerintah Daerah
KOPERASI SWADAYA MASYARAKAT * : Prioritas Pertama
RATIO ELEKTRIFIKASI 2014 KATEGORI
Aceh
92,31%
Sumut
> 70 %
Kaltara
91,03%
Kaltim
69,64%
Riau
85,53%
Gorontalo
79,77%
Kepri
< 50 % Sulut
Kalbar
84,54%
50 - 70 %
91,71%
74,65%
74,06%
Malut
90,52%
Papua Barat
77,81%
Sumsel
Sumbar
Kalteng
76,38%
80,14%
67,23%
Sulteng
75,58% Sulbar
Babel
Jambi
95,53%
80,70%
43,46%
Sultra
Jakarta
Bengkulu
Jateng
99,61% 88,04%
83,47% 81,27%
66,78%
Kalsel
Maluku
82,22%
83,75% Sulsel
Bali
Lampung
85,05%
85,17%
Banten
92,93% Jabar
86,04% RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
Papua
74,11%
DIY
82,26%
Jatim
83,55%
NTB
NTT
68,05%
58,91%
REALISASI
TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
67.15%
72.95%
76.56%
80.51%
84.35%
87.35%
90.15%
92.75%
95.15%
97.35%
PROGRAM DAN KEGIATAN KETENAGALISTRIKAN PADA RPJMN 2015-2015
Lanjutan
KONDISI UMUM KELISTRIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO
SISTEM
DAYA MAMPU
1.
TANJUNGPINANG
56,70 MW
BEBAN PUNCAK 53 MW
2.
TANJUNG UBAN
6,90 MW
6,85 MW
0,05 MW
3.
BELAKANG PADANG
1,25 MW
0,75 MW
4.
BATAM
2 MW Terhubung dengan sistem Batam 364, 60 MW
5.
KARIMUN
30,60 MW
23,32 MW
7,28 MW
6.
RANAI
5,31 MW
5,19 MW
0,12 MW
7.
TNJ BATU
6,62 MW
5,97 MW
0,65 MW
8.
DABO SINGKEP
4,30 MW
3,80MW
0,50 MW
9.
TAREMPA
2,40 MW
1,95 MW
0,45 MW
339
MW
SISA DAYA 3,7 MW
25,21 MW
KONDISI SISTEM KELISTRIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SISTEM TAREMPA Daya Mampu : 2,40 MW Beban Puncak : 1,95 MW
SISTEM RANAI Daya Mampu : 5,31 MW Beban Puncak : 5,19 MW
SISTEM BATAM Daya Mampu : 364, 60 MW Beban Puncak : 339 MW
SISTEM BELAKANG PADANG Terhubung dengan sistem Batam Beban Puncak : 1,25 MW
SISTEM TNJ UBAN Daya Mampu : 6,90 MW Beban Puncak : 6,85 MW
SISTEM KARIMUN Daya Mampu : 30,60 MW Beban Puncak : 23,32 MW
SISTEM TANJUNGPINANG Daya Mampu : 56,70 MW Beban Puncak : 52,00 MW
SISTEM TNJ BATU Daya Mampu : 6,62 MW Beban Puncak : 5,97 MW
SISTEM DABO SINGKEP Daya Mampu : 4,30 MW Beban Puncak : 3,80MW
SISTEM JARINGAN LISTRIK DAN GAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU GUNA MENDUKUNG NAWACITA TELAH DIAKOMODIR DIDALAM RTRW PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO. KABUPATEN/KOTA 1 TANJUNGPINANG
Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) PLTG Tanjung Pinang-2 30 MW (Tanjung Pinang)
a.
PLTG TB. Karimun Peaker-1 40 MW (Karimun)
b. PLTU di Galang Batang, PLTU di Sungai Lekop, PLTU Tanjungpinang dan PLTU Tanjung Kasam.
MUATAN PERDA RTRW PROVINSI KEPRI
PLTD Air Raja dan PLTD Suka Berenang
c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Pulau Dompak; d. Pembangunan jaringan PLTU interkoneksi Batam – Bintan; 2 KARIMUN
3 LINGGA
PLTG TB. Karimun Peaker-1 40 MW (Karimun)
PLTS TB. Karimun 2,5 MW (Karimun) PLTG Tanjung Batu-1 15 MW (Karimun) PLTS Tanjung Batu 1 MW (Karimun) PLTG Dabo Singkep 16 MW (Lingga)
a. PLTD di Bukit Carok, PLTU Peranap, PLTU di Tanjung Sebatak, PLTU Bukit Jantan Power, PLTU Pulau Kundur, PLTU Batubara; dan
a. PLTD yang tersebar di Kabupaten Lingga; b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat; c. Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) terletak di Sungai Jelutung Desa Mentuda Kecamatan Lingga dan Desa Resun
4 NATUNA
PLTG Natuna-2 25 MW (Ranai) a. PLTD Ranai, PLTD Kelarik, PLTD Sedanau, PLTD Midai, PLTD Serasan, PLTD Pering, PLTD di Pulau Subi, PLTU di Kecamatan Bunguran Selatan, PLTG Teluk Buton, PLTMH Seisegram, PLTMH Pulau Tiga, PLTS Komunal Pulau Subi, PLTS Komunal Pulau Tiga, Pembangkit listrik di Pulau Tiga dan Pulau Tiga.
5 ANAMBAS a. PLTD Letung, PLTD Tarempa, PLTD Palmatak dan Pembangkit listrik mikro hidro (PLMH) di Kecamatan Siantan Timur, PLTS Komunal dan PLTS Hybrid. 6 BATAM a. PLTD Sei Baloi, PLTD Batu Ampar I, PLTD Batu Ampar II, PLTD Tanjung Sengkuang, PLTD Jembo, PLTD Sekupang I, PLTD Sekupang II, PLTD Belakang Padang, PLTD Pulau Terong, PLTD Pecong, PLTD Kasu, PLTD Pulau Karas, PLTD Pulau Sembulang dan PLTD Pulau Abang; b. PLTG Panaran I, PLTG Panaran II, PLTG New 1, PLTG/E Kabil,PLTG/E PLNB, PLTG New 2, PLTGU Tanjung Sengkuang, PLTGU Panaran, PLTG Tanjung Uncang I dan PLTG Tanjung Uncang II. c. PLTU Tanjung Kasam I, PLTU Tanjung Kasam II, PLTU Pulau Rempang dan PLTU Pulau Galang.
Proyeksi Pertumbuhan Kelistrikan Untuk Kebutuhan Rumah Tangga/ Komersial dan Industri / Pariwisata di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015- 2035
No
Kebutuhan Konsumsi Energi Listrik
Proyeksi Pertumbuhan Kelistikan Pertahun 2015 (MW)
2020 (MW)
2025 (MW)
2030 (MW)
2035 (MW)
1 Rumah Tangga/Komersial 206
517
863
1.470
2.584
98
301
503
834
1.402
304
818
1.366
2.304
3.986
2 Industri/Pariwisata
Total Pertahun
RASIO ELEKTRIFIKASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU RE Prov Kepri di tahun 2014 77%, akan tetapi masih terdapat 34 (tiga puluh empat) pulau hynterland yang jam operasi Pembangkit Listriknya belum beroperasi 24 jam.
RASIO ELEKTRIFIKASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 90.00 80.00 70.00
Persentase %
60.00
50.00
40.00
30.00
•
11 Pulau operasi PLTD masih 7 jam menyala
•
23 Pulau operasi PLTD masih 14 jam menyala
20.00 10.00 0.00
Tanjungp inang RE (%) 90.00
Batam
Bintan
Karimun
Lingga
Natuna
Anambas
69.00
78.60
73.00
77.00
72.00
87.00
RENCANA JANGKA PANJANG PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PT. PLN DI PROV KEPRI No
KABUPATEN/ KOTA
Proyek
Jenis
Tahun Asumsi Kapasitas Pengembang (MW) 2015 2016 2017 2018 2019
1 Tanjungpinang 1 (TLB) 2 TANJUNGPINANG Tanjungpinang 2 (FTP2) 3 Tanjungpinang 3
PLTU PLTU
Swasta PLN
30 30
PLTU
Unallocated
100
4
Tanjung Balai Karimun #1,2 (FTP1)
PLTU
PLN
14
√
5
Tanjung Balai Karimun-1 (FTP2)
PLTU
PLN
15
√
6 KARIMUN
Tanjung Karimun-1 (FTP-2)
PLTU
PLN
15
7
Tanjung Balai Karimun Peaker
PLTG/MG
PLN
20
8 9
Tanjung Batu-1 Tanjung Batu Baru
PLTU PLTU
Swasta PLN
14 14
10
Dabo Singkep
11 12
LINGGA
PLTG/MG Unallocated
√
√ √ √ √
7
Dabo Singkep-1
PLTU
Swasta
6
Dabo Singkep-2
PLTU
Unallocated
14
PTMPD
Unallocated
7
13
Dabo Singkep (ORC)
14
Natuna-1
PLTU
PLN
14
15 NATUNA
Natuna-2
PLTU
Unallocated
14
16
Ranai (ORC)
PTMPD
Unallocated
7
17 BINTAN
Interkoneksi Batam-Bintan
PLTU
PLN
110
TOTAL
√ √
431
√
√ √
√ √ √ √
√ √ √
√
Rencana Pengembangan Pembangkit 2014 - 2023 (on-grid) Di Pulau Batam • PLTGU Panaran 1 (20.6 MW)
2014
• Combine Cycle Tj. Uncang IPP (30 MW)
• Gas Turbine (25MW)
2015
• PLTG Tj. Uncang IPP (70 MW) • PLTG Tj. Uncang PLNB (85 MW)
2016
2017
2018
• PLTU Batam (130 MW) • PLTG Tj. Uncang #1 (42.5 MW)
Total Pembangkit yang akan dibangun s.d 2023 sebesar 871 MW senilai Rp. 9,57 triliun
• PLTU Rempang #1 (65 MW)
2019
• PLTG Tj. Uncang PLNB #2 (42.5 MW)
2020
• PLTU Rempang #2 (65 MW)
2021
• PLTG Tj. Uncang PLNB #3 (42.5 MW) • PLTG Peaker (25 MW)
2022
2023
• PLTU Rempang #3 (65 MW) • PLTG Peaker (25 MW)
Paket 1 : - Progres : 78. 3701 % - Laying Submarine West Corridor dan East Corridor : Selesai - LP Kasam : Sealing End, Jointing, Under Ground Cable, Sneaking Cable Selesai - LP Sauh : HV Equipment, Sealing End Selesai - LP Ngenang : HV Equipment, Sealing End Selesai - LP T Talok : HV Equipment Sealing End Selesai PLTU Tanjung Kasam LP Tanjung Sauh 3.4 KM
Sri Bintan – T Uban Section 1 (22 Desember 2011): - Progres Overall : 56.9855 % - Tanah Bebas : 3 - Pondasi : 2/45; On Going: - Erection : 2/45 - Pengadaan : 94.1526 % - Pemasangan : -
116 TOWER
GI. SRI BINTAN (1 X 30 MVA) 14.33 KMR 45 GI. TANJUNG TOWER
UBAN
5.37 KMR 28 TOWER 5 KM
GI Ngenang
Sri Bintan – Air Raja Section 1 (22 Desember 2011): - Progres Overall : 17.7598 % - Tanah Bebas : 0 - Pondasi : 0/57; On Going: 0/57 - Pengadaan : 24.8365 % - Pemasangan 38 : - KMR
LP Tanjung Taloh
(1 X 10 MVA)
Paket 2 : - Progres : 72.318 % - Pondasi : 13/13; - Erection : 13/13 - Stringing : 13/13 - GI T.Kasam : Penarikkan kabel selesai, Wiring on going 85 % - GI T Uban : Wiring Cable on going 85 %
Sri Bintan – T Uban Section 2 (22 Desember 2011): - Progres Overall : 54.0946 % - Tanah Bebas : 20 - Pondasi : 17/20; On Going: 3/20 - Erection : 15/20; On going: 1/20 - Pengadaan : 95.6367 % - Pemasangan : -
Sri Bintan – Air Raja Section 2 (22 Desember 2011): - Progres Overall : 33.3823 % - Tanah Bebas : 0 - Pondasi : 0/59; On Going: 0/59 - Pengadaan : 57.6055 % - Pemasangan : -
12.8 KMR 65 TOWER
(2 X 30 MVA)
Air Raja – Kijang (22 Desember 2011) : - Progres Overall : 41.9528 % - Tanah Bebas : 0 - Pondasi : 0/65; On Going: 0/65 - Pengadaan : 61.6026 % - Pemasangan : -
GI. AIR RAJA
(1 X 30 MVA)
GI. KIJANG
PROGRES PEKERJAAN JARINGAN KELISTRIKAN DI KEPULAUAN RIAU
RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PT. PLN DI PULAU TERLUAR PROV KEPRI NO UNIT/LOKASI
KAPASITAS (kW)
JENIS
PENGEMBANG
PLTD dan PLTMG
PT. PLN (Persero)
31.000
1
Ranai
2
Pulau Sedanau
PLTD
PT. PLN (Persero)
400
3
Pulau Tiga
PLTD
PT. PLN (Persero)
4
Pulau Midai
PLTD
PT. PLN (Persero)
1.400 400
5
Pulau Laut
PLTD
PT. PLN (Persero)
1.000
6
Pulau Sededap
PLTD
PT. PLN (Persero)
400
7
Pulau Subi
PLTD
PT. PLN (Persero)
8
Pulau Panjang
PLTD
PT. PLN (Persero)
837 200
9
Pulau Batang
PLTD
PT. PLN (Persero)
600
10
Pulau Serasan
PLTD
PT. PLN (Persero)
1.200
11
Pulau Siantan
PLTD
PT. PLN (Persero)
3.063
12
Pulau Jemaja
PLTD
PT. PLN (Persero)
1.557
13 14
Pulau Palmatak Pulau Seraya
PLTD PLTD
PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero)
1.149 200
Sekian Terima Kasih
