Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

1

1. Pendahuluan

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan


Pembangunan kesehatan bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis

2

Tanggungjawab Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah : 1. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 2. Menyediakan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. 3. Menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 4. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 5. Menyediakan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 6. Menyediakan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan


3

Kompleksnya pembangunan kesehatan dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, memerlukan perencanaan pembangunan kesehatan yang komprehensif.


4

Urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah : – pendidikan; – kesehatan; – pekerjaan umum dan penataan ruang; – perumahan rakyat dan kawasan permukiman; – ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan – sosial.


5


6


7


8


9


10

2. Permasalahan dan Isu Strategis • Tingginya kasus HIV AIDS. Kasus HIV AIDS dari tahun 2009 – 2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV sebesar 889 kasus sedangkan AIDS sebesar 364 kasus. Presentase penduduk usia 15 – 24 tahun masih kurang pengetahuannya terkait dengan penyebaran dan penularan HIV AIDS. • Tingginya AKI, AKB dan AKBa. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya AKI (95 per 100.000), AKB (4,60 per 1.000 kelahiran) dan AKBA (8,6 per 1.000 kelahiran hidup). Belum seluruh tenaga kesehatan memiliki kapasitas dalam memberikan pertolongan persalinan, dan manajemen terpadu balita sakit. Kondisi geografis menyebabkan sulitnya akses masyarakat menuju tempat pelayanan kesehatan.


11

• Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif dan promotif pada pembangunan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan rumah tangga yang ber PHBS. Cakupan rumah tangga ber PHBS pada tahun 2013 hanya 47,39%. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga masih kurang. Pada tahun 2013 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif sebesar 83,78% dengan cakupan terendah berada pada Kabupaten Lingga. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif yaitu sebesar 28,23% dengan cakupan terendah di Kabupaten Lingga. Cakupan pemeriksaan pada anak SD/MI, usila dan prausila masih kurang.


12

• Belum optimalnya pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. • Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan baik pada pelayanan primer maupun sekunder. Belum terpenuhinya puskesmas PONED dan sertifikasi, belum tersediannya kesiapan puskesmas BLUD. Masih perlu peningkatan kualitas RSUD sebagai RSUD BLUD. • Masih kurangnya gizi masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih ditingginya prevalensi gizi buruk (0,65%), balita pendek (stunting), balita dengan gizi buruk yang belum mendapat perawatan, dan kasus BBLR.


13

• Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan rumah sehat. Pada tahun 2013 cakupan rumah sehat sebesar 76,42% dengan cakupan terendah terjadi pada Kabupaten Natuna dengan capaian 13,49%. Cakupan Bangunan bebas Jentik masih sebesar 80,74%. Masih belum optimalnya cakupan pembinaan pada TTUPM. Belum satu pun kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kota Sehat.

• Kurangnya jumlah tenaga medis dan paramedis serta penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota. Masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki dokter, bidan. Bahkan dalam satu kabupaten ada yang belum memiliki dokter spesialis JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

14

• Masih belum optimalnya pelaksanaan imunisasi. Hal ini dapat dilihat cakupan Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2013 hanya 73%. Cakupan Desa/Kelurahan UCI terendah di Kabupaten Natuna, yaitu sebesar 53%. Selain itu juga masih ditemukannya PD3I terutama campak. Kondisi ini disebabkan kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data pelaksanaan imunisasi pada pelayanan kesehatan swasta. • Masih ditemukannya kasus Kusta, Malaria, Filariasis dan Diare. Angka Penemuan kasus kusta pada tahun 2013 sebesar 2,01 per 100.000 penduduk. Kasus Kusta lebih banyak terjadi pada lakilaki dibanding dengan perempuan. Sedangkan angka kesakitan Malaria (API) sebesar 1,13 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan filariasis sebesar 4 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus 86 kasus. Sedangkan jumlah kasus diare sebesar 24.903 kasus JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

15

3. PEMBAGIAN URUSAN KESEHATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


16

REKOMENDASI RUMUSAN VISI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ADALAH 2015 – 2020:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU YANG SEHAT MANDIRI DAN BERKEADILAN”

Masyarakat sehat yang mandiri adalah kemampuan seluruh masyarakat dan semua pemangku kepentingan kesehatan di Kepulauan Riau untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terus mengupayakan peningkatan derajat kesehatanya. Kesehatan masyarakat yang mandiri juga bermakna kesiapan mewujudkan daya dukung lingkungan untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik. Kesehatan masyarakat yang berkeadilan adalah mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan dimana kesehatan adalah hak semua warga dan terus berupaya mengurangi disparitas pelayanan kesehatan di kepulauan Riau, selain itu seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa membedakan miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan


17

REKOMENDASI RUMUSAN MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ADALAH 2015 – 2020:

1. 2. 3. 4. 5.

Mewujudkan sumber daya kesehatan yang profesional dan mencukupi kebutuhan dalam pelayanan. Mewujudkan peran serta masyarakat dan seluruh komponen (stakeholder) dalam pembangunan kesehatan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Mewujudkan Upaya Pengendalian Penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan yang efektif berbasis Lingkungan dan masyarakat; Menciptakan tata kelola pelayanan publik kesehatan yang baik.


18

REKOMENDASI PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ; 2. Pengembangan Data/Informasi; 3. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 4. Program Upaya Pelayanan Kesehatan; 5. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; 6. Program Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; 7. Program Gizi Masyarakat; 8. Pengembangan Lingkungan Sehat; 9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata; 10. Peningkatan SDM Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan; 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12. Program Penanggulangan Kemiskinan 13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 14. Program Pelayanan KB 15. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1.


19

Indikator IPM Provinsi Kepri

Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Riil/Hari IPM Rank IPM Nasional


2010 68,42 11,51 9,38 12.267 71,13 4

2011 68,63 11,61 9,46 12.513 71,61 4

2012 68,85 11,90 9,58 12.740 72,36 4

2013 69,05 12,26 9,63 12.942 73,02 4

2014 69,15 12,51 9,64 13.019 73,40 4

20

INDIKATOR MDGS KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI KEPRI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Balita (AKBa) / 1.000 KH Angka Kematian IBU (AKI) /100.000 KH Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Profesional (%) Balita Gizi Buruk (%) Balita Gizi Kurang (%) Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil (%) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Angka Kejadian Tubercolusis / 100.000 Penduduk Prevalensi HIV/AIDS usia 15-49 tahun Incident Rate DBD


2009 7,44 6,19 97,0

2010 8,67 9,59 183,5

2011 3,85 6,93 109,2

2012 4,31 6,20 110,1

2013 4,60 8,26 95,0

86,0

97,8

111,38

97,10

91,5

0,67 77,96

1,72 80,98

0,90 4,69 85,41

0,58 3,77 78,76

0,65 2,67 91,48

66,77

63,53

80,30

72,20

71,90

-

-

60,06

68,03

64,44

659 103,21

738 82,03

730 56,31

906 80,00

889 74,02

21

INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PERMENDAGRI 54/2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan (%) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) Cakupan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (%) Cakupan Masyarakat Miskin Mendapat Pelayanan Rawat Jalan (%) Cakupan Masyarakat Miskin Mendapat Pelayanan Rawat Inap (%) Cakupan Rumah Sehat (%)

91

2010 100

2011 96

2012 95

2013 74

85,42

77,26

66,24

55,9

68,56

76,89

48,48

88

63,3

63,3

47,34

30,75

51,7

17

17

1,81

1,27

8,3

0,4

0,4

55,43

72,02

66,44

88,0

76,42

Angka Bebas Jentik (%)

64,27

84,09

83,77

80,07

80,74

Cakupan Jamban Sehat (%) Cakupan Saluran Pengolahan Air Limbah Sederhana (%)

75,10

21,24

80,65

94,53

94,61

66,20

19,81

79,11

95,07

95,63


2009

22

Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 (unit) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fasilitas Karimun Kesehatan Rumah Sakit 2 Umum Rumah Sakit 0 Jiwa Rumah Sakit 0 Khusus Lainnya Puskesmas 3 Perawatan Puskesmas Non 6 Perawatan Puskesmas 2 Keliling Puskesmas 37 Pembantu Rumah Bersalin 2 Poskesdes 70 JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

Bintan

Natuna Lingga

Batam

Tanjung Anambas pinang

Provinsi Kepri

1

2

2

8

3

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

8

5

8

4

3

2

3

28

7

5

3

13

4

4

42

0

16

5

38

5

9

75

29

31

36

55

12

21

221

2 56

1 22

0 1

58 31

10 18

0 13

73 211

23

Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Umum Tahun 2013 No

Unit Kerja

L

1 Puskesmas 2 RS Sarana 3 Kesehatan lainnya

18,2


L

Jumlah P

3

133

164

297

136

164

61

239

111

111

222

289

172

1

6

244

237

481

249

238

5 186

Dokter Umum L P L+P

-

3 178

4 Jumlah rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 5 penduduk

Dr Spesialis P L+P

L+P 300 461

487 62

6,5

248

12,5

488

47,7

512

53,3

1.000

50,4

674

65,9

574

59,8

1.248

62,9

24

Jumlah Bidan dan Perawat Tahun 2013

Bidan Unit Kerja

Bidan

DIII Bidan

Perawat Sarjana D-III D-I Jumlah Keperawatan Perawat Perawat 845 31 888 69

Puskesmas

48

797

RS

23

463

486

248

Jumlah

72

1.421

1.493

308


1765

2.708

Jumlah 989

1007

3020

1.107

4.124

25

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Recommend Documents