1
PROFIL PEMBANGUNAN KEPULAUAN RIAU A.
GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH
Kepulauan Riau terletak pada posisi Gambar 1 1º10' LS - 5º10' LU102º 50' - 109º 20' BT. Luas Peta Administrasi wilayah Kepulauan Riau 252.601 km2. Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura. Berdasarkan administrasi wilayah, Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut Utara dengan Vietnam dan Kamboja, Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat.
B.
SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN
B1.
Kependudukan
Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 sebanyak 1.764.766 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 167 jiwa per km2. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih bertumpu di Kota Batam yakni sebesar 56,2 persen, Kabupaten Karimun sebesar 12,7 persen dan Kota Tanjung Pinang sebesar 11,2 persen sedangkan kabupaten yang lainnya dibawah 10 persen dengan nilai terendah di Kepulauan Anambas sebesar 2,2 persen. Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Batam yakni sebanyak 822 jiwa per Km 2 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 26 jiwa per Km2. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,99 persen lebih tinggi dari pertumbuhan nasional penduduk nasional (1,49%) dan merupakan provinsi dengan nilai laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Sumatera. Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi terdapat di Kota Batam7,70 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Linggasebesar 0,83 persen.
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2 Tabel 1: Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Kabupaten/Kota
Luas Daratan
Jumlah Penduduk
Kepadatan per Km2
Karimun
1.524,00
223.397
147
Bintan
1.739,44
149.554
86
Natuna
2.814,26
72.521
26
Lingga
2.117,72
90.641
43
590,14
39.318
67
1.570,35
992.425
632
239,50
196.910
822
10.595,41
1.764.766
167
Kepulauan Anambas Batam Tanjungpinang Jumlah
Sumber: Provinsi Dalam Angka tahun 2012
B2.
Ketenagakerjaan
Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja, dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat. Penduduk Usia Kerja, Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2012 mencapai 1.315.276 jiwa lebih besar dari tahun 2008, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 871.365 jiwa dan bukan angkatan kerja 443.911 jiwa. Penyebaran penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kota Batam yaitu sebanyak 740.147 jiwa. Tabel 2: Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan RiauTahun 2008 dan 2012 Kabupaten/Kota
Penduduk Usia Kerja 2008 Angkatan Kerja
KEPULAUAN RIAU Karimun Kepulauan Riau Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang
666.000 91.203 51.645 38.024 36.219 0 368.615 80.294
Bukan Angkatan Kerja 341.771 67.778 38.988 31.162 26.378 0 132.748 44.717
2012 Jumlah
1.007.771 158.981 90.633 69.186 62.597 0 501.363 125.011
Angkatan Kerja
Bukan Angkatan Kerja
871.365 97.252 69.033 34.971 42.733 16.814 517.747 92.815
443.911 67.702 42.627 17.505 26.179 11.781 222.400 55.717
Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jumlah
1.315.276 164.954 111.660 52.476 68.912 28.595 740.147 148.532
3 Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar masih merupakan tamatan pendidikan dasar mencapai 28,52 persen, dan menengah (SMP dan SMA) mencapai sekitar 62,57 persen. Sementara untuk tamatan pendidikan tinggi (universitas dan akademi) tidak sampai 10 persen dari total penduduk usia kerja. Sementara berdasarkan tipe daerah, sebagian besar penduduk usia kerja terdapat di perdesaan, yaitu sekitar 50,79 persen. Gambar 2: Distribusi Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Pendidikan
Tipe Daerah ≤ SD
3,78
5,12
SMTP
15,50
28,52
25,02
22,05
SMTA Umum
49,21
50,79
SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
Perkotaan
Pedesaan
Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012 Angkatan Kerja. Jumlah angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 (Februari) tercatat 949.121 jiwa atau sekitar 0,78 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 888,421 jiwa penduduk bekerja dan 60.700 jiwa pengangguran terbuka. Persebaran jumlah angkatan kerja tahun 2012 terbesar di Kota Batam yaitu sebanyak 27.462 jiwa, dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 945 jiwa. Tabel 3: Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan RiauTahun 2008 dan 2012 Kabupaten/Kota
Angkatan Kerja 2008 Penduduk Bekerja
KEPULAUAN RIAU
2012 Pengangguran Terbuka
Penduduk Bekerja
Pengangguran Terbuka
535.685
53.333
824.567
46.798
Karimun
81.595
9.608
91.740
5.512
Kepulauan Riau
44.822
6.823
63.663
5.370
Natuna
36.156
1.868
32.579
2.392
Lingga
33.321
2.898
41.228
1.505
0
0
15.869
945
343.973
24.642
490.285
27.462
72.800
7.494
89.203
3.612
Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang
Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4 Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 (Februari sebanyak 888,421 jiwa atau bertambah sebanyak 275,754 jiwa dari tahun 2008. Jumlah penduduk bekerja antar sebagian besar tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan, dan sebagian besar penduduk bekerja masih mengantungkan pendapatnnya di sektor perdagangan (27,42%) dan sektor industri (23,55%). Sementara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah dasar dan menengah. Gambar 3: Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan dan Lapangan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Pendidikan
Lapangan Usaha
≤ SD 4,91 7,41 17,94
Pertanian
7,21 3,45
SMTP 26,12
11,93
Industri
SMTA Umum 15,73
Listik-gas-Air
23,55 27,42
SMTA Kejuruan
27,88
Pertambangan
2,12 16,42
Bangunan
7,52
Perdaggngan
Diploma I/II/III/Akademi Universitas
0,39
Angkutan Keuangan Jasa
Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012 Pengangguran Terbuka. Tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional, persentase tingkat pengangguran tahun 2013 (Februari) sebesar 6,39 persen, dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 60.700 jiwa. Sementara untuk persebaran tingkat pengangguran tertinggi terdapat di di Kabupaten Bintan, yaitu sebesar 7,78 persen dan terendah di Kabupaten Lingga (3,52 %). Gambar 4: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi terhadap Nasional Tahun 2008-2013. 9,00
8,39
8,50
7,87
8,00
Persen
7,50
8,01
8,11
7,14 7,80 6,56
7,00 6,50
6,14
6,90
5,92
2009
2010
2011
2012
2013 (Feb)
TPT_Kab/Kota
Sumber : Sakernas (Februari), BPS 2013
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TPT_Kep.Babel
KOTA TANJUNG PINANG
2008
KOTA B A T A M
4,00
KEPULAUAN ANAMBAS
Indonesia
LINGGA
5,37
Kepulauan Riau
4,50
5,37
NATUNA
5,00
6,14
BINTAN
6,39
5,50
9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
KARIMUN
6,00
Gambar 5: Perbandingan Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2012.
TPT_Nasional
5
B3.
Kondisi Pendidikan
Perkembangan kondisi pendidikan menurut indicator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Perkembangan AMH Kep. Riau selama 2005-2011 membaik, AMH 2011 mencapai 97,67 persen dan lebih tinggi dari rata-rata AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Batam (98.97%) dan terendah di Kabupaten Lingga (91,79%). Gambar 6: Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2011
97,19 96,00
96,00
96,00
96,00
96,08
91,87
92,19
92,58
97,67
%
94 90,90
91,45
98,00
98,70 97,67
96,00
96
92
98,97
100,00
100 98
Gambar 7: Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
92,91
92,99
94,00
92,99
92,00 90,00
90 AMH_KEPULAUAN RIAU AMH_NASIONAL
88
88,00 Karimun
Natuna
Kepulauan Anambas
Kota Tanjung Pinang
86 AMH_Kab/Kota
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AMH_Kepri
AMH_Nasional
Sumber: BPS 2011 Perkembangan angka Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2005-2011 semakin membaik, RLS tahun 2011 mencapai 9,73 tahun dan berada diatas RLS nasional. Sementara untuk perkembangan RLS antar kabupaten/kota, di Kep. Riau tertinggi di Kota Batam yaitu 10,78 tahun dan terendah di Kabupaten Anambas (6,38 tahun). Gambar 8:
Gambar 9:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2005-2011
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan RiauTahun 2011
9,73
10 9,5
8,94
9 8 7,5
8,96
7,30
7,40
RLS_KEPRI
RLS_Nasional
10,00
8,40 8,10 7,47
7,52
7,72
7,92
7,94
7
9,73 7,94
8,00
Tahun
tahun
8,5
8,94
RLS_Kab/Kota
12,00
9,16
6,00 4,00
6,5 6 5,5
RLS_KEPULAUAN RIAU
2,00
RLS_Nasional
0,00 Karimun Kepulauan Natuna Riau
5 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sumber: BPS 2011
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Lingga
Kepulauan Anambas
Kota Batam
Kota Tanjung Pinang
6
B4.
Kesehatan
Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Kepulauan Riau selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik. Angka Kematian Balita (AKB), Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB menunjukan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010 sebesar 19,8 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi AKB Provinsi Kepulauan Riau tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata AKB nasional. Status Gizi Balita, Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi balita, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia balita. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil. Perkembangan status gizi balita tahun 2010 untuk persentase balita gizi buruk (4,9%), balita gizi kurang (9,8%), dan balita kekurangan gizi (14,1%) meningkat dibandingkan kondisi tahun 2007, namun kondisi gizi balita Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah rata-rata nasional. Gambar 10: Perkembangan Angka Kematian Bayi Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nasional 2005-2010 Kepulauan Riau
AKB_INDONESIA
20,0
35,00 30,00
28,90
28,20
27,50
26,80
26,20
Gambar 11: Perkembangan Status Gizi Balita Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Nasional Tahun 2007 dan 2010.
25,5
17,9
18,0
2007
16,0
2010
14,0
Nasional 2010
13,0
12,0
25,00
10,0 20,00
8,0 6,0
15,00
4,0 20,80
20,60
20,30
20,10
19,8
2,0
21,10
10,00
4,9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5,00
0,0
3,0
4,3
Gizi Buruk (%)
9,4
9,8
Gizi Kurang (%)
12,4 14,1
Gizi Buruk/ Kurang
Angka Harapan Hidup (AHH), perkembangan AHH Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir meningkat dan AHH kabupeten/kota berdasarkan estimasi rata-rata menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. AHH Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 mencapai 69,85 tahun lebih tinggi dibandingkan AHH nasional. Sementara untuk perbandingan AHH antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, AHH tertinggi berada di Kota Batam sebesar 70,86 tahun lebih tinggi dari AHH provinsi dan nasional, dan terendah di Kepulauan Anambas (67,53 tahun).
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
7 Gambar 12: Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan RiauTahun 2005-2011 70 69,50
69,60
69,60
69,70
69,75
69,80
69,85
69,65 69,43
69
70,86 69,85
70,00
69,65
69,00
69,21 69,00
68,5
72,00 71,00
69,5
68,00
68,70
67,00
68,47
66,00
68 68,08
65,00
AHH_KEPULAUAN RIAU
67,5
Karimun Kepulauan Riau
AHH_NASIONAL
Natuna
Lingga
Kepulauan Anambas
Kota Batam
Kota Tanjung Pinang
67 2005
2006
2007
2008
2009
2010
AHH_Kab/Kota
2011
AHH_Kepri
AHH_Nasional
Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses melahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran balita menurut penolong kelahiran terakhir. Perkembangan dari persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dalam lima tahun terakhir di Provinsi Keulauan Riau terus meningkat dan lebih tinggi dari angka nasional. Gambar 14: Perkembangan Persentase Kelahiran Balita Ditolong Tenaga Medis terhadap Nasional 2004-2011 100,00
93,57
95,00
89,11
90,00
89,87
91,51
94,44
95,46
79,82
81,25
87,45
85,00 80,00 %
tahun
Gambar 13: Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupeten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
75,00 70,00 65,00
71,53
70,47
72,41
72,53
74,87
77,34
60,00 Kepulauan Riau
55,00
Indonesia
50,00 2004
B5.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kondisi Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2012 (sept) 131,2 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2004-2012 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2012 mencapai 6,83%. Kondisi kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%). PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
8 Gambar 16: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013 30,00
138,00 15,42
25,00
136,00
14,15
13,33
12,49
11,67
20,00
134,00 11,37
132,00 130,00
%
15,00 9,18
8,05
7,40
6,83
128
130
130
131
127
124,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,00
126,00
6,46
136,40
10,00
128,00
8,27
122,00
-
120,00 Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)
NASIONAL
Kepulauan Riau
Penyebaran penduduk miskin terbesar tahun 2011 terdapat di Kota Batam yaitu sebanyak 61,80 ribu jiwa dan Tanjung pinang sebanyak 21,10 ribu jiwa, dan terendah di Kepulauan Anambas sebesar 1,60 ribu jiwa. Sementara untuk penyebaran tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 12,98% dan tingkat kemiskinan terendah di Kepulauan Anambas sebesar 3,98%. Tabel 4: Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan RiauTahun 2006-2011 kabupaten/kota
Pendududk Miskin (000) 2006
2011
Presentase Kemiskinan (%)
Δ 2006-2011
2006
2011
Δ 2006-2011
Karimun
17,6
13,70
3,90
8,35
5,93
2,42
Kabuapten Bintan
16,6
9,30
7,30
13,59
6,04
7,55
Natuna
9,7
3,00
6,70
10,57
4,06
6,51
Lingga
27,7
12,10
15,60
32,27
12,98
19,29
1,60
-1,60
3,95
-3,95
Kota Batam
65,6
61,80
3,80
10,00
6,11
3,89
Kota Tanjung Pinang
25,8
21,10
4,70
14,85
10,52
4,33
KEPULAUAN RIAU
163,0
122,50
40,50
12,16
6,79
5,37
Kepulauan Anambas
Keterangan: *) data kemiskinan Kabupaten/Kota 2011 belum tersedia Sumber : BPS Tahun 2011
B6.
Perkembangan IPM
Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2004-2011 semakin membaik, IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 mencapai 75,78 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 menduduki peringkat ke 6 secara nasional setelah Kalimantan Timur dan peringkat ke 2 di Pulau Sumatera setelah Riau. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Batam (78,03) dan menduduki peringkat ke-21 secara nasional, dan IPM terendah adalah Kepulauan Anambas yaitu 69,50 dan berada diperingkat ke-361 secara nasional. PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
9 Gambar 17: Perkembangan IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2004-2011
Gambar 18: Perbandingan IPM Kabupaten/Kota terhadap dan Nasional, Tahun 2011
77
74,18
72,23
75,78
74,00
71,76
72,77
72,00
71,17
70,8
78,03
76,00
72,77 72,27
72
IPM_Nasional
78,00
72,79
73
70,59
69,50
70,00
70,1 69,57
70 69
74,54
73,68
74
IPM_KEPRI
80,00
75,07
75
71
IPM_Kab/Kota
75,78
76
68,7
68,00
Kepri Nasional
66,00
68
64,00 Karimun
67
Natuna Kepulauan Riau
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lingga
Kota Kepulauan Batam Anambas
Kota Tanjung Pinang
Sumber: BPS Tahun 2011
D.
PEREKONOMIAN DAERAH
D1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Provinsi Kepulauan Riau menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas tahun tahun 2012 mencapai 91.717 miliar rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi Kepulauan Riau menyumbang sebesar 1,36 persen terhadap PDB nasional (33 provinsi). Sementara untuk PDRB ADHK tahun 2000 dengan migas sebesar 47.405 miliar rupiah, sementara tanpa migas sebesar 45.548 miliar rupiah Tabel 5: Perkembangan PDRB menurut ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Timur, Tahun 2008-2012. Miliar Rupiah Tahun
PDRB ADHB Dengan Migas
PDRB ADHK
Tanpa Migas
Dengan Migas
Tanpa Migas
2008
58.575
53.842
37.015
35.308
2009
63.893
59.062
38.319
36.601
2010
71.615
66.505
41.076
39.350
2011
80.238
75.002
43.810
42.072
2012
91.717
85.923
47.405
45.548
Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011, didominasi bersarnya kontribusi Sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Kepulauan Riau adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 47,78%, sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,40%), dan sektor bangunan (7,79%). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor jasa keungan (4,99%), dan pertanian (4,49%)
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10 Gambar 20: Struktur Perekonomian PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 JASA; 2,69 PERTANIAN; 4,63
KEUANGAN; 4,99 PENGANGKUTAN ; 4,49
PERTAMBANGAN; 7,63
PERDAGANGAN; 19,40
BANGUNAN; 7,79 INDUSTRI PENGOLAHAN; 47,78
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH; 0,60
Sumber: BPS tahun 2011 Jika dilihat perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas 2011 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, menunjukan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana PDRB tertinggi mencapai 52.635 miliar rupiah (Kota Batam) dan PDRB terendah sebesar 1.136 miliar rupiah (Kabupaten Lingga). Tabel 5: Perbandingan Nilai PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2011. (Rp. miliar) KABUPATEN/KOTA
2007
2008
2009
2010*
2011**
Kab. Karimun
3.049
3.447
3.819
4.288
4.814
Kab. Bintan
3.503
3.793
4.050
4.425
4.875
Kab. Natuna
5.592
6.183
3.877
4.143
4.373
Kab. Lingga
742
838
921
1.022
1.136
Kota Batam
33.023
38.264
40.969
47.298
52.635
3.476
38.264
4.561
5.177
5.760
Kota Tanjung Pinang
Sumber: BPS tahun 2011 Perkembangan ekonomi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 8,21% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan sektor, seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2011 dan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau adalah: sektor listrik, gas, dan air bersih (13,96%), sektor pengangkutan (9,93%), dan sektor bangunan (9,90%).
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
11 Gambar 21: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nasional Tahun 2004-2012, (%) % 9
8,21
8 7
6,57
6,47
6,78
6 5 4
5,69
5,03
3
Kepri
2
Nasional
7,01 6,35
5,50
7,19
6,63 6,01
4,63
6,66
6,22
6,49
6,23
2010
2011
2012
3,52
1 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Batam dengan laju pertumbuhan sebesar 7,22%, dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Natuna dengan laju pertumbuhan sebesar 2,47%. Tabel 6: Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007-2011 (persen) KABUPATEN/KOTA
Tahun 2007
2008
2009
2010*
2011**
Kab. Karimun
5,90
6,04
6,30
6,56
7,05
Kab. Bintan
5,31
5,27
5,11
5,56
6,18
Kab. Natuna
-0,10
-4,27
2,22
2,10
2,47
Kab. Lingga
6,71
6,64
6,63
6,60
6,64
Kota Batam
7,52
7,18
4(36
7,77
7,22
Kota Tanjung Pinang
6,92
7,07
6,97
7,08
7,06
KEP. RIAU
7,01
6,63
3,52
7,19
6,67
Sumber: BPS, 2011 PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya, PDRB perkapita tahun 2012 Kepulauan Riau mencapai sebesar 49.644 ribu/jiwa lebih tinggi dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Kepulauan Riau kecenderungan adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi mencapai 70.546 ribu/jiwa terdapat di Kepulauan Anambas dan terendah sebesar 12.532 ribu/jiwa di Kabupaten Lingga.
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
12 Gambar 22: PDRB Perkapita ADHB Provinsi Kepulauan RiauTahun 2005-2012, (Ribu Rupiah)
Gambar 23: PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, Tahun 2011
PDRB Perkapita_Kepulauan Riau
55.000 45.000 40.000 30.893
33.200
35.485
38.276
50.000
12.558
14.892
45.467
40.000
30.795 21.365
60.295
60.000
27.029
25.000 15.000
42.359 33.748
30.000 20.000
39.774
70.546
70.000
45.467
50.000
35.000
80.000
49.644
Indonesia (PDB)
30.000
23.881
20.000
17.361
10.000 0 Karimun
10.000
Bintan
Natuna
5.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
D2.
Kep. Anambas #
PDRB Perkapita_Kab/Kota
Lingga
Kota Batam
Kota Tanjung Pinang
PDRB Perkapita_Lampung
Investasi PMA dan PMDN
Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) meningkat, nilai realisasi investasi PMA tahun 2012 tercatat sekitar 537,11 juta US$ meningkat dibandingkan tahun 2011 (219,74 juta US$) atau sekitar 1,13 persen dari total PMA nasional dengan jumlah proyek sebanyak 165 proyek. Sementara untuk perkembangan realisasi investasi PMDN pada tahun 2012 menurun cukup tajam dibandingkan PMPMDN 2011, nilai realisasi investasi PMDN tahun 2012 hanya mencapai sebesar 43,47 miliar rupiah menurun dari nilai PMDN 2011 (1.370,41 miliar rupiah) dengan jumlah proyek sebanyak 33proyek. Tabel 7: Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2012 Tahun
PMA Juta US$
2010 2011 2012
165,68 219,74 537,11
E.
PRASARANA WILAYAH
E1.
Infrastruktur Jalan
PMDN Proyek 86 155 165
Rp. Miliar 166,89 1.370,41 43,47
Proyek 28 50 33
Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 1013,48 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 333,99 km, jalan Provinsi sepanjang 679,49 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 mencapai 42,10 km yang terdiri dari 1,67 persen kondisi jalan rusak ringan dan 10,98 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 291,89 km atau sekitar 87,39 persen kondisi jalan mantap di Kepulauan Riau.
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
13 Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,37. Km/Km² lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 24 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 39 persen jalan kerikil, 37 persen jalan tanah dan lainnya. Tabel 8: Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) Provinsi
Negara
Kepulauan Riau
Provinsi 333,99
Kab / Kota
Jumlah
679,49
-
1013,48
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kab/Kota Tabel 9: Kondisi Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Berdasarkan Kerataan Permukaan Jalan (IRI) Status : Awal Agustus 2011 Panjang Kepmen PU (km)
Kondisi Permukaan Jalan (km)
Baik 334,00
283,38
Kondisi Kemantapan (km)
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Mantap
Tidak Mantap
8,51
5,58
36,52
291,89
42,10
Kondisi Permukaan Jalan (%)
Baik 84,84
Sedang
Rusak Ringan
2,55
1,67
Rusak Berat 10,93
Kondisi Kemantapan (%) Mantap
Tidak Mantap
87,39
12,61
Sumber: Subdit Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementrian PU
E3.
Jaringan Listrik
Perkembangan jumlah produksi listrik yang dibangkitkan di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah produksi energi listrik tahun 2011 mencapai 2155,14 Gwh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 1043,84 Gwh. Gambar 25: Tenaga Listrik Yang Dibangkitkan Provinsi Kepulauan Riau Produksi (Gwh)
Gwh
Perkembangan (%) 106,46
2500,00 2000,00
% 120,00 100,00
72,10
80,00 60,00
1500,00
40,00 1000,00
4,18
20,00 0,00
-24,03
500,00
-20,00
0,00
-40,00 2008
2009
2010
2011
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
14
F.
POTENSI SUMBERDAYA ALAM
F1.
Sumber Daya Lahan
Dilihat dari sumber daya lahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau sekitar 95,79 persen atau seluas 241.215,30 Km2 adalah lautan. Sedangkan sisanya sebesar 4,21 persen atau seluas 10.595,41 Km2 adalah daratan. Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 251.810,71 Km2. Sebagian besar masyarakat di provinsi Kepulauan Riau berprofesi sebagai nelayan. Salah satu hal yang menjadi faktor utamanya adalah lautan yang meliputi sebagian besar (95,79%) wilayah Kepulauan Riau. Selain itu tipe tanah di daratan Kepulauan Riau adalah tanah merah atau tanah bauksit yang hanya biasa ditanami jenis tanaman tertentu. Luas kawasan hutan dan perairan tahun 2010 di Wilayah Kepulauan Riau tercatat sekitar 275.453,52 hektar. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan produksi terbatas 156.016,4 hektar atau sekitar 56,64 persen dari total kawasan hutan di Kepulauan Riau. Hutan lindung seluas 101661,7 hektar atau 36,91 persen. Gambar 26: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan RiauTahun 2010 6,45
36,91
Hutan Lindung Produksi Terbatas Kawasan Konservasi 56,64
F2.
Potensi Pertanian
Komoditas jagung mengalami penurunan baik dari sisi lauas lahan maupun produksinya. Demikian juga dengan ubi kayu yang produksinya juga turun dengan luas tanam ubi kayu 778 ha. Secara umum produksi palawija di Kepulauan Riau mengalami penurunan disbanding tahun 2009. Selanjutnya adalah data mengenai buah-buahan di provinsi Kepulauan Riau. Kondisi berbeda dari produksi sayur-sayuran yang menurun, produksi buah mengalami peningkatan. Namun tentunya potensi ini masih dapat dikembangkan bila dikelola lebih baik lagi.
F3.
Potensi Perikanan dan Kelautan
Berdasarkan data dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, jumlah rumah tangga budidaya perikanan pada tahun 2009 tercatat sebesar 7.430 rumah tangga, di tahun 2010meningkat menjadi 7.877 rumah tangga.meningkatnya jumlah tangga yang berusaha di bidang perikanan ini seiring meningkatnya luas usaha budidaya rumput laut dari 318 ha menjadi 1.200ha.
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
15 Produsi perikanan tahun 2010 adalah sebesar 3.84319 ton.bila diusahakan secara optimal dan melalui pengelolaan yang profesional, hasil kelautan ini akan begitu berlimpah d i masa mendatang, dan bukan yang mustahil kalau nantinya sektor perikanan akan menggeser sektor industri sebagai penyumbang terbesar PDRB Kepulauan Riau. Dari seluruh kabupaten/kota Batam merupakan penghasil produksi perikanan budidaya terbesar sebanyak 21.205 ton dari total produksi Kepulauan Riau sebesar 54.900 ton. Diikuti kabupaten Karimun sebesar 20.430 ton. Produksi perikanan tangkap juga memberikan hasil yang cukup tingg. Sepanjang tahun 2010 produk perikanan tangkap mencapai 275.453,08 ton dengan nilai mencapai 5.509.061.600 juta rupiah.
F4.
Potensi Sumberdaya Mineral
Kontribusi sektor industri pengolahan di Kepulauan Riau secara relatif dengan sektor lainnya dalam pembentukan PDRB menurut harga berlaku mencapai 46.76% meningakat dari tahun sebelumnya sebesar 46,20%. Kondisi kelistrikan yang ada di Kepulauan riau di ambil dari seluruh unit pelayanan PLN yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN pada tahun 2010 masih ada sebanyak 21 desa yang belum dialiri listrik. Seadngkan untuk penggunaan air minum disalurkan oleh Tirta Kepri Tanjung Pinang provinsi Kepulauan Riau, adanya penurunan 2.535.788 m3 di tahun 2009 menjadi 2.476.546 m3 di tahun 2010. Seadangkan jumlah pelanggan air minum mengalami peningkatan setahun terakhir menjadi 17.095 pelanggan dari 17.034 pelanggan, menigkatnya jumlah pelanggan dibarengi dengan penurunan jumlah penerimaan (total of revenue) yaitu dari Rp 12.185.959.858 di tahun 2009 menjadi Rp 10.245.711.644
PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
