Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

1

1. Pendahuluan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis


2

Tanggungjawab Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah : 1. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 2. Menyediakan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. 3. Menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 4. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 5. Menyediakan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 6. Menyediakan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan


3

Kompleksnya pembangunan kesehatan dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, memerlukan perencanaan pembangunan kesehatan yang komprehensif.


4

Landasan Hukum Undang-Undang • UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; • UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; • UU No. 36/2009 tentang Kesehatan; • UU No 23 tahun 2014 tentangpemerintahan daerah


5

Landasan Hukum Peraturan Pemerintah

• PP No 38/2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; • PP No 8/ 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


6

Landasan Hukum Peraturan Presiden, Intruksi Presiden dan Keputusan Presiden • Perpres No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; • Perpres No. 72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; • Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; • Keppres No. 9/2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;


7

Urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah : – pendidikan; – kesehatan; – pekerjaan umum dan penataan ruang; – perumahan rakyat dan kawasan permukiman; – ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan – sosial.


8


9


10


11


12


13

2. Permasalahan dan Isu Strategis • Tingginya kasus HIV AIDS. Kasus HIV AIDS dari tahun 2009 – 2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV sebesar 889 kasus sedangkan AIDS sebesar 364 kasus. Presentase penduduk usia 15 – 24 tahun masih kurang pengetahuannya terkait dengan penyebaran dan penularan HIV AIDS. • Tingginya AKI, AKB dan AKBa. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya AKI (95 per 100.000), AKB (4,60 per 1.000 kelahiran) dan AKBA (8,6 per 1.000 kelahiran hidup). Belum seluruh tenaga kesehatan memiliki kapasitas dalam memberikan pertolongan persalinan, dan manajemen terpadu balita sakit. Kondisi geografis menyebabkan sulitnya akses masyarakat menuju tempat pelayanan kesehatan.


14

• Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif dan promotif pada pembangunan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan rumah tangga yang ber PHBS. Cakupan rumah tangga ber PHBS pada tahun 2013 hanya 47,39%. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga masih kurang. Pada tahun 2013 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif sebesar 83,78% dengan cakupan terendah berada pada Kabupaten Lingga. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif yaitu sebesar 28,23% dengan cakupan terendah di Kabupaten Lingga. Cakupan pemeriksaan pada anak SD/MI, usila dan prausila masih kurang.


15

• Belum optimalnya pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. • Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan baik pada pelayanan primer maupun sekunder. Belum terpenuhinya puskesmas PONED dan sertifikasi, belum tersediannya kesiapan puskesmas BLUD. Masih perlu peningkatan kualitas RSUD sebagai RSUD BLUD. • Masih kurangnya gizi masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih ditingginya prevalensi gizi buruk (0,65%), balita pendek (stunting), balita dengan gizi buruk yang belum mendapat perawatan, dan kasus BBLR.


16

• Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan rumah sehat. Pada tahun 2013 cakupan rumah sehat sebesar 76,42% dengan cakupan terendah terjadi pada Kabupaten Natuna dengan capaian 13,49%. Cakupan Bangunan bebas Jentik masih sebesar 80,74%. Masih belum optimalnya cakupan pembinaan pada TTUPM. Belum satu pun kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kota Sehat.

• Kurangnya jumlah tenaga medis dan paramedis serta penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota. Masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki dokter, bidan. Bahkan dalam satu kabupaten ada yang belum memiliki dokter spesialis JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

17

• Masih belum optimalnya pelaksanaan imunisasi. Hal ini dapat dilihat cakupan Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2013 hanya 73%. Cakupan Desa/Kelurahan UCI terendah di Kabupaten Natuna, yaitu sebesar 53%. Selain itu juga masih ditemukannya PD3I terutama campak. Kondisi ini disebabkan kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data pelaksanaan imunisasi pada pelayanan kesehatan swasta. • Masih ditemukannya kasus Kusta, Malaria, Filariasis dan Diare. Angka Penemuan kasus kusta pada tahun 2013 sebesar 2,01 per 100.000 penduduk. Kasus Kusta lebih banyak terjadi pada lakilaki dibanding dengan perempuan. Sedangkan angka kesakitan Malaria (API) sebesar 1,13 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan filariasis sebesar 4 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus 86 kasus. Sedangkan jumlah kasus diare sebesar 24.903 kasus JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

18

3. Analisis Kebijakan Kesehatan Kebijakan Yang Menjadi Acuan • • • • • • • • •

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (2005 – 2025) Renstra Kementrian 2009 - 2014 RPJMN SKN (Sistem Kesehatan Nasional ) RPJP Provinsi Kepri RPJMN Provinsi Kepri tahun 2010 – 2015 Perda No 3 tahun 2013 tentang SKP


19

Arah Kebijakan Pusat Pembangunan Berdasarkan Peraturan yang telah diterbitkan 1. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik bidang kesehatan berupa ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.


20

2. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh ;

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

21

4. Pengelolaan Sistim kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; 5. Didalam rangka Peningkatan pelayanan kesehatan dan akuntabilitas perlu dilaksanakan Standart Pelayanan Minimal Kesehatan yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.


22

6. Arah pembangunan kesehatan tahun 2014-2019 meliputi peningkatan jumlah dan kualitas sarpras kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyalit tidak menular, peningkatan efisiensi pembiayaan, peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, openingklatan mutu jenis dan penyebaran tenaga kesehatan, openingkatan ketersediaan obat, peningkatan promosi kesehatan serta perbaikan manajemen kesehatan;


23

Arah Kebijakan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun adalah: • Pembangunan Kesehatan dilakukan melaui pemberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. • Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan. • Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. • Mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. • Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.


24

• Upaya kesehatan bertujuan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk UKM adalah posyandu, pos kesehatan desa, pos bersalian desa, puskesmas pembantu, puskesmas dan puskesmas perawatan; • Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan


25

• Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu dan/atau belum memiliki jaminan kesehatanPemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu dan/atau belum memiliki jaminan kesehatan; • Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu dan/atau belum memiliki jaminan kesehatan. • Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit menular potensial wabah dan penyakit tidak menular; JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

26

• Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolan bufferstock obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, termasuk obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana.


27

Indikator IPM Provinsi Kepri

Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Riil/Hari IPM Rank IPM Nasional


2010 68,42 11,51 9,38 12.267 71,13 4

2011 68,63 11,61 9,46 12.513 71,61 4

2012 68,85 11,90 9,58 12.740 72,36 4

2013 69,05 12,26 9,63 12.942 73,02 4

2014 69,15 12,51 9,64 13.019 73,40 4

28

Indikator MDGs Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepri No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Balita (AKBa) / 1.000 KH Angka Kematian IBU (AKI) /100.000 KH Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Profesional (%) Balita Gizi Buruk (%) Balita Gizi Kurang (%) Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil (%) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Angka Kejadian Tubercolusis / 100.000 Penduduk Prevalensi HIV/AIDS usia 15-49 tahun Incident Rate DBD


2009 7,44 6,19 97,0

2010 8,67 9,59 183,5

2011 3,85 6,93 109,2

2012 4,31 6,20 110,1

2013 4,60 8,26 95,0

86,0

97,8

111,38

97,10

91,5

0,67 77,96

1,72 80,98

0,90 4,69 85,41

0,58 3,77 78,76

0,65 2,67 91,48

66,77

63,53

80,30

72,20

71,90

-

-

60,06

68,03

64,44

659 103,21

738 82,03

730 56,31

906 80,00

889 74,02

29

Indikator Permendagri 54 Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepri No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan (%) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) Cakupan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (%) Cakupan Masyarakat Miskin Mendapat Pelayanan Rawat Jalan (%) Cakupan Masyarakat Miskin Mendapat Pelayanan Rawat Inap (%) Cakupan Rumah Sehat (%) Angka Bebas Jentik (%) Cakupan Jamban Sehat (%) Cakupan Saluran Pengolahan Air Limbah Sederhana (%)


2009

2010

2011

2012

2013

91

100

96

95

74

85,42

77,26

66,24

55,9

68,56

76,89

48,48

88

63,3

63,3

47,34

30,75

51,7

17

17

1,81

1,27

8,3

0,4

0,4

55,43

72,02

66,44

88,0

76,42

64,27 75,10

84,09 21,24

83,77 80,65

80,07 94,53

80,74 94,61

66,20

19,81

79,11

95,07

95,63

30

Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 (unit) NO 1 2

3 4 5 6

7 8 9

Fasilitas Karimun Kesehatan Rumah Sakit 2 Umum Rumah Sakit 0 Jiwa Rumah Sakit 0 Khusus Lainnya Puskesmas 3 Perawatan Puskesmas Non 6 Perawatan Puskesmas 2 Keliling Puskesmas 37 Pembantu Rumah Bersalin 2 Poskesdes 70 JAMINAN BAPPEDA KESEHATAN NASIONAL Prov. Kepri

Bintan

Natuna Lingga

Batam

Tanjung Anambas pinang

Provinsi Kepri

1

2

2

8

3

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

8

5

8

4

3

2

3

28

7

5

3

13

4

4

42

0

16

5

38

5

9

75

29

31

36

55

12

21

221

2 56

1 22

0 1

58 31

10 18

0 13

73 211 31

Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Umum Tahun 2013 No

Unit Kerja

L

1 Puskesmas 2 RS Sarana 3 Kesehatan lainnya

18,2


L

Jumlah P

3

133

164

297

136

164

61

239

111

111

222

289

172

1

6

244

237

481

249

238

5 186

Dokter Umum L P L+P

-

3 178

4 Jumlah rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 5 penduduk

Dr Spesialis P L+P

L+P 300 461

487 62

6,5

248

12,5

488

47,7

512

53,3

1.000

50,4

674

65,9

574

59,8

1.248

62,9

32

Jumlah Bidan dan Perawat Tahun 2013

Bidan Unit Kerja

Bidan

DIII Bidan

Perawat Sarjana D-III D-I Jumlah Keperawatan Perawat Perawat 845 31 888 69

Puskesmas

48

797

RS

23

463

486

248

Jumlah

72

1.421

1.493

308


1765

2.708

Jumlah 989

1007

3020

1.107

4.124

33

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Recommend Documents