PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Email : [email protected] Website : www.dinkesprovkepri.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1048/SK-DINKES/VI/2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Kesehattan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau meliputi ruang lingkup administrasi rekomendasi perizinan dan nonperizinan;

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat 1

pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal : Juli 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H. TJETJEP YUDIANA, SKM, M.Kes NIP. 19600630 198303 1 013

2

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 1048/SK-Dinkes/VII/2014 Tanggal : 02 Juli 2014 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu instansi teknis dalam membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pemerintahan. Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan; b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; c. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. B. STANDAR PELAYANAN 1. Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Dukungan Jaminan Kesehatan Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau

2.

Persyaratan Pelayanan

 Surat Permohonan dari pemohon  Surat Pengantar Dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota Setempat  Kartu Tanda Penduduk  Kartu Keluarga  Surat Keterangan Tidak Mampu

3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan jamkesda dan diberikan ke verifikator Jamkesda. 2. Verifikator jamkesda menerima berkas dari pemohon untuk diverifikasi apabila lengkap dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan Jamkesda dan diberikan kepada kepala seksi JPKM untuk diparaf, bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. 3. Kepala Seksi JPKM memeriksa berkas pemohon, bila disetujui Surat Jaminan Pelayanan diberi paraf dan selanjutnya diberikan kepada kepala bidang yankes, jika tidak disetujui dikembalikan kepada verifikator. 4. Kepala Bidang yankes memberi paraf dan selanjutnya diberikan kepada Kepala Sekretariat. 5. Kepala sekretariat memberi paraf dan selanjutnya diberikan kepada kepala dinas kesehatan. 6. Kepala Dinas kesehatan menandatangani Surat Jaminan Pelayanan dan kemudian diserahkan kepada 4 verivikator.

7. Verifikator Memberikan Surat jaminan pelayanan jamkesda kepada pemohon dan selanjutnya diberikan kepada pemohon dan didokumentasikan. 8. Pemohon Menerima Surat Jaminan Pelayanan untuk digunakan difasilitas kesehatan yang ditunjuk. Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

4.

Jangka waktu Jangka waktu pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah penyelesaian Provinsi Kepulauan Riau maksimal 3 hari kerja

5.

Biaya/tariff

Tidak dipungut biaya.

6.

Produk Pelayanan Sarana, prasarana dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksana

Surat Jaminan Pelayanan

9.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh Atasan Langsung, 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan

1. Melalui kotak saran, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.

7.

8.

11. 12.

1. Berkas Persyaratan 2. Surat Jaminan Pelayanan 1. Memahami prosedur pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2. Mampu memverivikasi berkas persyaratan pemohon

1 orang Diwujudkan

5 dalam

kualitas

proses

layanan

yang

Pelayanan

didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi verivikator yang ditugaskan dijamin kehandalannya.

14.

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

2. Jenis Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.

Persyaratan pelayanan

URAIAN No. 36 Tahun

 Undang-undang 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan  Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)  Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota (disesuaikan dengan Permenkes Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 dan bermaterai)  Rekomendasi dari Dinkes Kab/Kota atau dari PTSP  Berita Acara pemeriksaan dari Dinkes Kab/Kota  Akte Pendirian perusahaan yang berbentuk badan hukum yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM (tercantum usaha bidang alat kesehatan)  Fotocopy NPWP  Fotocopy SIUP dan TDP (mencantumkan perdagangan dibidang alkes)  Fotocopy izin usaha dari BKPM (yang PMA) mencantumkan usaha di bidang perdagangan alkes  UUG/HO(sesuai ketentuan daerah)  Surat keterangan domisili perusahaan  Peta lokasi dan denah bangunan (mencantumkan ukuran dan peruntukannya sesuai dengan jenis alkes yang disalurkan, jika menyalurkan Alkes Elektromedik harus mencantumkan denah bengkel)  Status bangunan sewa atau milik sendiri disertai dengan bukti pendukungnya (jika sewa minimal 2 tahun, jika milik sendiri disertai dengan surat pernyataan tidak keberatan bangunan digunakan 6 sebagai penyalur alat kesehatan, baik sewa maupun milik sendiri melampirkan akte bangunan, PBB dan

3.

IMB)  Daftar jenis alat kesehatan yang akan diedarkan  Brosur/katalog alkes yang akan diedarkan  Daftar peralatan di gudang  Daftar peralatan bengkel (khusus yang menyalurkan elektromedik jika tidak memiliki bengkel sendiri maka perusahaan dapat bekerjasama dengan PAK lain atau produsen alkes dalam negeri yang memiliki bengkel dengan melampirkan surat kerjasama bengkel dan fotokopi izin PAK/sertifikat produksi)  Surat pernyataan jaminan purna jual (khusus yang menyalurkan elektromedik dan atau instrument produk DIV ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan)  Struktur organisasi  Uraian tugas tiap pegawai  KTP Direktur  KTP dan Ijazah Penanggung jawab Teknis (minimal SMF atau sederajat sesuai dengan alkes yang akan diedarkan, jika KTP PJT dikeluarkan oleh Kab/Kota/Daerah yang berbeda dengan lokasi Cabang PAK maka PJT harus melampirkan surat keterangan domisili)  Surat pernyataan PJT bekerja fulltime (bermaterai)  Surat Perjanjian PJT dengan perusahaan (dilegalisir oleh notaris)  Daftar nama teknisi dan ijazah teknisi (khusus Alkes Elektromedik dan atau instrumen produk DIV, fotocopy KTP dan surat pernyataan sebagai tenaga teknisi perusahaan tersebut)  Daftar Petugas proteksi radiasi dan Salinan surat izin kerja (jika menyalurkan alkes elektromedik radiasi)  Contoh administrasi  Daftar kepustakaan  Fotocopy izin PAK yang sudah dilegalisir. Sistem, 1. PTSP menyerahkan berkas permohonan izin cabang mekanisme dan PAK kepada tim teknis perizinan (TTP) 2. TTP menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada PTSP untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. TTP menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama (TTB) untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana cabang PAK 4. TTP menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari TTB dan membuat draft surat rekomendasi izin cabang PAK dan menyerahkannya kepada Kasi 5. Kasi memeriksa draft surat rekomendasi izin cabang PAK. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada TTP untuk diperbaiki 6. Kabid memberi paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada Kadis 8. Kadis menandatangani surat rekomendasi izin cabang PAK dan menyerahkan kepada Kasi untuk didokumentasikan 9. Kasi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin cabang PAK 10. TTP mendokumentasikan surat rekomendasi izin cabang PAK dan menyerahkan surat rekomendasi izin cabang PAK ke PTSP 7 11. PTSP menerima surat rekomendasi izin cabang PAK

Prosedur pelayanan Penerbitan perizinan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif

10 (sepuluh) hari kerja

Produk Pelayanan Sarana, Prasarana Kompetensi pelaksana

Rekomendasi Izin Cabang PAK

Pengawasan Internal Penanganan pengaduan

Tidak Dipungut Biaya

Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK 

Memahami peraturan yang terkait dengan Penyaluran Alat Kesehatan  Memahami peraturan yang terkait dengan CDAKB Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.

8

11.

Jumlah pelaksana Jaminan Pelayanan

3 orang TTP

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

14.


1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

12.

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

3. Jenis Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Pengakuan PBF Cabang No 1.

KOMPONEN Dasar Hukum

    

2.


URAIAN Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Permenkes No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 Peraturan Kepala Badan POM RI No : HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 tentang Petunjuk Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

 Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang dan Calon APJ bermaterai ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Kepala Balai POM Batam  Rekomendasi dari Dinkes Kab/Kota  Rekomendasi dari Balai POM  Fotocopy KTP Kepala Cabang  Akte Pendirian Cabang Perusahaan Berbadan Hukum yang disahkan oleh Kemenkum HAM  Fotocopy NPWP  Struktur organisasi cabang  Surat Pernyataan Kepala Cabang tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir  Fotocopy KTP Calon APJ (jika KTP APJ dikeluarkan oleh Kab/Kota/Daerah yang berbeda dengan lokasi PBF Cabang maka APJ harus melampirkan surat keterangan domisili)  Fotocopy Ijazah dan STRA Penanggung jawab (legalisir)  Surat Pernyataan bekerja full time dari APJ (bermaterai)  Perjanjian kerjasama antara APJ dengan Perusahaan (legalisir notaris)  Domisili Perusahaan,  SIUP, TDP,  Peta lokasi dan Denah Bangunan disertai ukuran dan peruntukannya  Status bangunan (jika sewa melampirkan surat sewa 9 menyewa minimal 2 tahun, jika milik sendiri melampirkan

     3.

Sistem, mekanisme dan Prosedur

sertifikat bangunan dan IMB) Fotocopy surat izin PBF Pusat dilegalisir Daftar kepustakaan Contoh Administrasi (kwitansi, faktur, PO, kartu stok dll) Daftar macam/bentuk obat yang diedarkan Surat penunjukan dari Kepala Cabang sebagai APJ

1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas permohonan kepada tim teknis perizinan 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan membuat draft surat rekomendasi izin cabang PBF dan menyerahkannya kepada kepala seksi farmasi makanan dan minuman, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Kepala seksi Farmasi Makanan dan minuman memeriksa draft surat rekomendasi izin cabang PBF. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Makanan dan Minuman. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 4. Kepala bidang Yankes dan Farmamin memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris. 5. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menanda tangani surat rekomendasi izin cabang PBF dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Farmamin 7. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin cabang PBF 8. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin cabang PBF dan menyerahkan surat rekomendasi izin cabang PBF Ke pelayanan terpadu satu pintu 9. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin cabang PBF

10

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)

4.


10 (sepuluh) hari kerja


Surat Rekomendasi Izin Cabang PBF

Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang

10 .


11 . 12 .


3 orang TTP

13 .


5. 6. 7. 8.

9.


Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait dengan Pedagang Besar Farmasi  Memahami peraturan yang terkait dengan CDOB  Memahami peraturan yang terkat dengan narkotika

1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun 1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi11 TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya.

14 .



4. Jenis Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Industri Bahan Baku Farmasi No 1.


URAIAN  Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi  Peraturan Kepala Badan POM RI No : HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 tentang Petunjuk Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

2.


 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Apoteker Penanggung Jawab Pemastian Mutu dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri  Rekomendasi kelengkapan Administrasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri/PTSP  Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi  Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum disahkan oleh Kemenkum HAM  Fotocopy NPWP  Fotocopy Persetujuan Prinsip Industri Farmasi  Surat Persetujuan Penanaman Modal untuk Industri Farmasi dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam negeri  Fotocopy SIUP dan TDP, Fotocopy Domisili Usaha  Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan  Jumlah tenaga dan kualifikasinya  Fotocopy sertifikat upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  Daftar peralatan laboratorium  Peta Lokasi, Denah Bangunan  Daftar Buku Kepustakaan seperti Farmakope Indonesia edisi terakhir  Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari masing-masing apoteker penanggung jawab produksi, apoteker penangung jawab pengawasan mutu, apoteker penanggung jawab pemastian mutu  Fotocopy surat pengangkatan masing-masing Apoteker penanggung jawab produksi, apoteker penanggung jawab pengawasan mutu dan apoteker penangung jawab pemastian mutu  Fotocopy ijazah dan STRA dari masing-masing apoteker penanggung jawab (legalisir)  Surat pernyataan komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang kefarmasian.

3.


1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas permohonan kepada tim teknis perizinan 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis 12 perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan

sarana dan prasarana Industri Bahan Baku Farmasi 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas. 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi 10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin IndustriBahan Baku Farmasi dan menyerahkan surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Industri Bahan Baku Farmasi

13

4. 5. 6.

Jangka 10 (sepuluh) hari kerja Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya Produk Pelayanan Sarana, Prasarana Kompetensi pelaksana

Surat Rekomendasi Izin Industri Bahan Baku Farmasi


10 .


11 .

Jumlah pelaksana

3 orang TTP

12 .

Jaminan Pelayanan


7. 8.

9.

Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait industri Farmasi  Memahami peraturan yang terkait dengan CDOB


14

13

Jaminan

1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang

.

Keamanan dan Keselamatan pelayanan

berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya.

14 .



5. Jenis Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Industri Farmasi No 1.


URAIAN  Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi  Peraturan Kepala Badan POM RI No : HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 tentang Petunjuk Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

2.


 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Apoteker Penanggung Jawab Pemastian Mutu dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri  Rekomendasi kelengkapan Administrasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri/PTSP  Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi  Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum disahkan oleh Kemenkum HAM  Fotocopy NPWP  Fotocopy Persetujuan Prinsip Industri Farmasi  Surat Persetujuan Penanaman Modal untuk Industri Farmasi dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam negeri  Fotocopy SIUP dan TDP, Fotocopy Domisili Usaha  Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan  Jumlah tenaga dan kualifikasinya  Fotocopy sertifikat upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  Daftar peralatan laboratorium  Peta Lokasi, Denah Bangunan  Daftar Buku Kepustakaan seperti Farmakope Indonesia edisi terakhir  Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari masing-masing apoteker penanggung jawab produksi, apoteker penangung jawab pengawasan mutu, apoteker penanggung jawab pemastian mutu  Fotocopy surat pengangkatan masing-masing Apoteker penanggung jawab produksi, apoteker penanggung jawab pengawasan mutu dan apoteker penangung jawab pemastian mutu  Fotocopy ijazah dan STRA dari masing-masing apoteker penanggung jawab (legalisir)  Surat pernyataan komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang kefarmasian.

3.


1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas permohonan 15kepada tim teknis perizinan 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas

permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Industri Farmasi 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin Industri Farmasi dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas. 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Industri Farmasi dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Farmasi 10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Farmasi dan menyerahkan surat rekomendasi izin Industri Farmasi Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Industri Farmasi

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Industri Farmasi

16

4. 5. 6.


Surat Rekomendasi Izin Industri Farmasi


10 .


11 .

Jumlah pelaksana

3 orang TTP

12 .

Jaminan Pelayanan


13 .


4. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 6. Kompetensi TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya.

14 .

Evaluasi kinerja

17 pelayanan dilakukan melalui pengukuran Evaluasi kinerja penerapan 14 komponen standar pelayanan yang

7. 8.

9.

Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait industri Farmasi  Memahami peraturan yang terkait dengan CDOB


pelaksana

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

6. Jenis Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Gol. A No 1.


    

URAIAN Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Peraturan Kepala Badan Pom No. Hk.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman tata Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (mencantumkan alamat jelas dan No. Telp/Fax) dengan tembusan ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Badan POM dan Balai POM setempat  Fotocopy izin usaha industri/Tanda Daftar Industri  Fotocopy KTP/KITAS Direktur/pengurus  Surat pernyataan direksi/pengrus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi (dibuat diatas materai)  Fotocopy akte pendirian perusahaan  Fotocopy NPWP,  Denah bangunan yang disahkan oleh Kepala BPOM  Bentuk dan jenis kosmetika yang dibuat  Daftar peralatan yang tersedia  Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggung jawab, Fotocopy ijazah penanggung jawab (Apoteker), Fotocopy STRA penanggung jawab yang dilegalisir

2.


3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Industri Kosmetika Gol. A 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk 18 mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A

10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A dan menyerahkan surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. A

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Industri Kosmetika Gol. A

19

4. 5. 6. 7. 8.

9.


Surat Rekomendasi Izin Industri Kosmetika Gol.A Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait industri kosmetika  Memahami peraturan yang terkait dengan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang

10 .


11 . 12 .


3 orang TTP

13 .



14 .





7. Jenis Pelayanan Pemberian Izin Produksi Kosmetika Gol. B

20

No 1.


    



URAIAN Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.123.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri Kosmetika yang memiliki Izin Produksi Gol B Peraturan Kepala Badan Pom No. Hk.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman tata Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (mencantumkan alamat jelas dan No. Telp/Fax) dengan tembusan ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Badan POM dan Balai POM setempat  Fotocopy izin usaha industri/Tanda Daftar Industri  Fotocopy KTP/KITAS Direktur/pengurus  Surat pernyataan direksi/pengrus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi (dibuat diatas materai)  Fotocopy akte pendirian perusahaan  Fotocopy NPWP  Denah bangunan yang disahkan oleh Kepala BPOM, Bentuk dan jenis kosmetika yang dibuat  Daftar peralatan yang tersedia  Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggung jawab  Fotocopy ijazah penanggung jawab (DIII Farmasi)  Fotocopy STRTTK penanggung jawab yang dilegalisir

2.


3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Industri Kosmetika Gol. B 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. B dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. B. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. B dan menyerahkan kepada kepala seksi21 untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk

mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. B 10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. B dan menyerahkan surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol. B Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol.B

22

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Industri Kosmetika Gol. B

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10 .



Surat Rekomendasi izin Industri Kosmetika Gol.B Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait industri kosmetika  Memahami peraturan yang terkait dengan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang 1. Melalui kotak saran 23 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.

11 . 12 .


3 orang TTP

13 .



14 .




8. Jenis Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional-IEBA No 1.


URAIAN  Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional  Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

2.


 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri dan Badan POM dan Kepala Balai POM setempat  Surat Persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  Daftar peralatan dan mesin yang digunakan  Daftar jumlah tenaga kerja serta tempat penugasannya  Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional/ ekstrak yang akan dibuat  Fotocopy sertifikat Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup/Analisis mengenai dampak lingkungan hidup  Surat rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan POM dengan melampirkan BAP dari Kepala Balai POM  Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/PTSP

3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Industri Obat Tradisional/Industri Ekstrak Bahan Alam 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil 24sarana dan prasana dari tim pemeriksaan pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin

Industri Obat Tradisional/Industri ekstrak Bahan Alam dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Industri Obat Tradisional/Industri Ekstrak Bahan Alam. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris. 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Industri Obat Tradisional/Industri Ekstrak Bahan Alam dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Farmasi 10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin Industri Obat Tradisional/Industri ekstrak Bahan Alam dan menyerahkan surat rekomendasi izin Industri Obat Tradisional/Industri Ekstrak Bahan Alam Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Industri Obat Tradisional/ Industri Ekstrak Bahan Alam

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional/ Industri Ekstrak Bahan Alam

25

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10

11 12


Surat Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional/Industri Ekstrak Bahan Alam Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK




 Memahami peraturan yang terkait dengan Industri dan Usaha Obat Tradisional  Memahami peraturan yang terkait dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan. 3 orang TTP Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya 26pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan dengan perilaku santun.

13



14



9. Jenis Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan No 1.


     

2.


URAIAN Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

 Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010  Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri/Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Berita Acara pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri  Akte Pendirian perusahaan yang berbentuk badan hukum yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM (tercantum usaha bidang alat kesehatan)  Fotocopy NPWP  Fotocopy SIUP dan TDP (mencantumkan perdagangan di bidang alkes)  Fotocopy izin usaha dari BKPM (yang PMA) mencantumkan usaha di bidang perdagangan alkes  UUG/HO (sesuai ketentuan daerah)  Surat keterangan domisili perusahaan, peta lokasi dan denah bangunan (disertai dengan ukuran dan peruntukannya sesuai dengan jenis alkes yang disalurkan)  Status bangunan sewa atau milik sendiri disertai dengan bukti pendukungnya (jika sewa minimal 2 tahun, jika milik sendiri disertai dengan surat pernyataan tidak keberatan bangunan digunakan sebagai penyalur alat kesehatan, baik sewa maupun milik sendiri melampirkan akte bangunan, PBB dan IMB)  Daftar jenis alat kesehatan yang akan diedarkan  Brosur/katalog alkes yang akan diedarkan  Daftar peralatan di gudang  Daftar peralatan bengkel (khusus yang menyalurkan elektromedik jika tidak memiliki bengkel sendiri maka perusahaan dapat bekerjasama dengan PAK lain atau produsen alkes 27 dalam negeri yang memiliki bengkel dengan melampirkan surat kerjasama bengkel dan fotocopy PAK/sertifikat produksi)

 Surat pernyataan jaminan purna jual (khusus yang menyalurkan elektromedik dan atau instrumen produk DIV di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan)  Struktur organisasi  Uraian tugas tiap pegawai  KTP Direktur (WNA melampirkan KITAS)  KTP Penanggung Jawab Teknis (jika KTP PJT dikeluarkan oleh Kab/Kota/Daerah yang berbeda dengan lokasi PAK maka PJT harus melampirkan surat keterangan domisili)  Fotocopy ijazah PJT (minimal DIII sesuai dengan alkes yang akan diedarkan)  Surat pernyataan PJT bekerja fulltime  Surat perjanjian PJT dengan perusahaan (dilegalisir oleh notaris)  Daftar nama teknisi khusu alkes elektromedik dan atau instrument produk DIV, fotokopy KTP dan surat pernyataan sebagai tenaga teknisi perusahaan tersebut, ijazah teknisi  Petugas proteksi radiasi, salinan surat izin kerja (jika menyalurkan alkes elektromedik radiasi),  Contoh administrasi  Daftar kepustakaan. 3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan izin PAK kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Penyalur Alat Kesehatan 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin PAK dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin PAK. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris. 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas. 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin PAK dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin PAK 10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin PAK dan menyerahkan surat rekomendasi izin PAK Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin PAK Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

28

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10

11 12

13 .

Jangka 10 (sepuluh) hari kerja Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya Produk Pelayanan Sarana, Prasarana Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal Penanganan pengaduan Jumlah pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

Surat Rekomendasi Izin Penyaluran Alat Kesehatan Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait dengan Penyaluran Alat Kesehatan  Memahami peraturan yang terkait dengan CDAKB Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan. 3 orang TTP Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi29 TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya.

14 .



10. Jenis Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin PBF Khusus Narkotika No 1.


URAIAN  Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi  Peraturan Kepala Badan POM RI No : HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

2.


 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri dan Kepala Balai POM Batam  Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri/PTSP  Fotocopy KTP Direktur  Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kemenkum HAM  Fotocopy NPWP  Susunan dewan komisaris, direksi dan anggota  Surat pernyataan dewan komisaris, Direksi dan anggota tidak pernah terlibat pelanggaran UU di bid kefarmasian  Fotocopy KTP Apoteker penanggung jawab (jika KTP APJ dikeluarkan oleh Kab/Kota/Daerah yang berbeda dengan lokasi PBF maka APJ harus melampirkan surat keterangan domisili)  Fotocopy ijazah APJ dan STRA yang dilegalisir  Surat Pernyataan APJ bekerja full time (bermaterai)  Fotocopy surat perjanjian kerjasama antara APJ dengan Perusahaan  Surat keterangan domisili perusahaan  Peta lokasi dan Denah bangunan disertai ukuran dan peruntukannya  Status bangunan (sewa/milik sendiri) dan bukti pendukungnya, jika sewa melampirkan perjanjian sewa menyewa minimal 2 tahun, jika milik sendiri melampirkan Sertifikat Bangunan/IMB  Fotocopy SIUP dan TDP (mencantumkan perdagangan di bidang farmasi)  Berita Acara Pemeriksaan Balai POM  Rekomendasi pemenuhan CDOB dari Balai POM  Surat lolos butuh APJ  Daftar obat yang akan disalurkan.

3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan membuat draft surat rekomendasi izin PBF Khusus Narkotika dan menyerahkannya kepada kepala seksi farmasi makanan dan minuman, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Kepala seksi Farmasi Makanan dan minuman memeriksa 30 draft surat rekomendasi izin PBF Khusus Narkotika. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan

4. 5. 6.

7. 8.

9.

kepada kabid Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Makanan dan Minuman. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki Kepala bidang Yankes dan Farmamin memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menanda tangani surat rekomendasi PBF Khusus Narkotika dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Farmamin Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi PBF Khusus Narkotika Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi PBF Khusus Narkotika dan menyerahkan surat rekomendasi PBF Khusus Narkotika Ke pelayanan terpadu satu pintu Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi PBF Khusus Narkotika

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Khusus Narkotika

31

4. 5. 6. 7. 8.

9.

Jangka 10 (sepuluh hari kerja Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya Produk Pelayanan Sarana, Prasarana Kompetensi pelaksana

Surat Rekomendasi Izin PBF Khusus Narkotika Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait dengan Pedagang Besar Farmasi  Memahami peraturan yang terkait dengan CDOB

10 .



11 . 12 .


13 .



14 .



1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan. 3 orang TTP Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

11. Jenis Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin PBF No 1.


URAIAN  Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi  Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Permenkes No. 1148/Menkes/Per/VI/2011  Peraturan 32Kepala Badan POM RI No : HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 tentang Petunjuk

Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)  Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri dan Kepala Balai POM Batam  Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri/PTSP  Fotocopy KTP Direktur  Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kemenkum HAM  Fotocopy NPWP  Susunan dewan komisaris, direksi dan anggota  Surat pernyataan dewan komisaris, Direksi dan anggota tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir  Fotocopy KTP Apoteker penanggung jawab (jika KTP APJ dikeluarkan oleh Kab/Kota/Daerah yang berbeda dengan lokasi PBF maka APJ harus melampirkan surat keterangan domisili)  Fotocopy ijazah APJ dan STRA yang dilegalisir  Surat Pernyataan APJ bekerja full time (bermaterai),  Fotocopy surat perjanjian kerjasama antara APJ dengan Perusahaan (legalisir notaris)  Surat keterangan domisili perusahaan  Peta lokasi dan Denah bangunan disertai ukuran dan peruntukannya  Status bangunan (sewa/milik sendiri) dan bukti pendukungnya, jika sewa melampirkan perjanjian sewa menyewa, jika milik sendiri melampirkan Sertifikat Bangunan/IMB  Fotocopy SIUP dan TDP (mencantumkan usaha perdagangan di bidang farmasi)  Berita Acara Pemeriksaan Balai POM dan Rekomendasi pemenuhan CDOB  Daftar obat yang akan disalurkan.

2.


3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Pedagang Besar Farmasi 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin PBF dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin PBF. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin PBF dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin PBF 33 perizinan mendokumentasikan surat 10. Tim Teknis rekomendasi PBF dan menyerahkan surat

rekomendasi izin PBF Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin PBF

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)

34

4.


14 (empat belas) hari kerja


Surat Rekomendasi Izin PBF


10 .


11 . 12 .


1 orang TTP

13 .



14 .



5. 6. 7. 8.

9.


Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait dengan Pedagang Besar Farmasi  Memahami peraturan yang terkait dengan CDOB



12. Jenis Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT No 1.


2.


URAIAN  Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan  Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepri 35  Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri/PTSP

 Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi  Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum disahkan oleh Kemenkum HAM  Fotocopy NPWP  Fotocopy Tanda Daftar Industri/Izin Industri (Non PMA)  Fotocopy Izin Usaha Industri dari BKPM (UNTUK PMA)  Fotocopy UUG/HO (sesuai ketentuan daerah)  Fotocopy Surat keterangan Domisili Usaha, Peta Lokasi, Denah Bangunan disertai dengan ukuran dan peruntukannya  Status bangunan (jika sewa melampirkan bukti sewa menyewa minimal 5 tahun, jika milik sendiri, melampirkan surat pernyataan tidak keberatan digunakan untuk kegiatan produksi alkes/PKRT, baik sewa amaupun milik sendiri harus melampirkan bukti pendukung seperti akte bangunan, PBB, IMB)  Daftar produk yang akan diproduksi  Daftar alat kelengkapan produksi  Rencana alur proses produksi masing-masing produk  Daftar peralatan dalam gudang (gudang bahan baku dan gudang produk jadi)  Daftar peralatan laboratorium/QC  Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi/diakui (bila tidak memiliki fasilitas pengujian sendiri)  Struktur organisasi  Uraian tugas dari setiap pegawai  Salinan KTP direktur/pimpinan (KITAS/KITAP yang masih berlaku)  Salinan KTP penanggung jawab Teknis (PJT) (jika KTP PJT dikeluarkan oleh Kab/Kota/Daerah yang berbeda maka PJT harus melampirkan surat keterangan domisili)  Salinan Ijazah PJT (legalisir)  Surat pernyataan PJT sanggup bekerja fulltime (bermaterai)  Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan Perusahaan (legalisir notaris)  Daftar nama teknisi (jika perlu)  Salinan ijazah teknisi (bila ada teknisi)  Daftar buku kepustakaan (tentang alkes yang disalurkan dan peraturan)  Contoh kelengkapan administrastif (PO, faktur, kwitansi, kartu stock dll)  Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL)  Izin penggunaan fasilitas bersama (jika sarana digunakan untuk produksi dengan produk farmasi) 3.

Sistem, 1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas mekanisme permohonan kepada tim teknis perizinan dan Prosedur 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Tim teknis perizinan menyerahkan berkas kepada tim pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana Produksi Alkes/PKRT 4. Tim teknis perizinan menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana dan prasana dari tim pemeriksaan bersama dan membuat draft surat rekomendasi izin Sertifikat Produksi Alkes/PKRT dan menyerahkannya kepada kepala seksi 5. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Sertifkat Produksi Alkes/PKRT. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk 36 diperbaiki

6. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 7. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas 8. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Sertifikat Produksi Alkes/PKRT dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 9. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin Sertifikat Produksi Alkes/PKRT 10. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin Sertifikat Produksi Alkes/PKRT dan menyerahkan surat rekomendasi izin Sertifikat Produksi Alkes/PKRT Ke pelayanan terpadu satu pintu 11. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Sertifikat Produksi Alkes/PKRT

37

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Alkes/PKRT

4. 5. 6.

Jangka 14 (empat belas) hari kerja Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya Produk Pelayanan Sarana, Prasarana Kompetensi pelaksana

Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Alkes/PKRT


10 .


11 . 12 .


1 orang TTP

7. 8.

9.

Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait dengan Produksi Alat Kesehatan dan PKRT  Memahami peraturan yang terkait dengan Izin Edar Alat kesehatan dan PKRT  Memahami peraturan yang terkait dengan Penyaluran Alat Kesehatan


Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung 38 berkompeten di bidang tugasnya dengan oleh petugas yang perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

13 .


14 .


1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

13. Jenis Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional No 1.


    

2.




   



     

       

URAIAN Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri melalui PTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Kepala Balai POM Setempat Fotocopy akte pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas Fotokopy KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan pengawas Surat Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi (bermaterai) Fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan (milik sendiri/sewa, jika sewa melampirkan surat sewa menyewa minimal 2 tahun, jika milik sendiri melampirkan akte bangunan, PBB dan IMB) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Surat Tanda Daftar Perusahaan Fotocopy Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) Fotocopy NPWP Surat Keterangan Domisili Perusahaan Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab atau Apoteker jika memproduksi sediaan kapsul dan atau cairan obat dalam) bermaterai Fotocopy Surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan Fotocopy STRTTK/STRA Ijazah penanggung Jawab Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya Surat Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan CPOTB dari Kepala Balai POM Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota 39

3.


1. Pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan berkas permohonan kepada tim teknis perizinan 2. Tim teknis perizinan menerima dan memeriksa dan mengevaluasi berkas permohonan. Jika memenuhi persyaratan akan membuat draft surat rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional dan menyerahkannya kepada kepala seksi, jika tidak akan dikembalikan kepada Pelayanan terpadu satu pintu untuk disampaikan ke pemohon agar diperbaiki 3. Kepala seksi memeriksa draft surat rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid. Jika tidak mengembalikan kepada tim teknis perizinan untuk diperbaiki 4. Kepala bidang memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris 5. Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas 6. Kepala dinas menanda tangani surat rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk didokumentasikan 7. Kepala seksi memerintahkan tim teknis perizinan untuk mendokumentasikan surat rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional 8. Tim Teknis perizinan mendokumentasikan surat rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional dan menyerahkan surat rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional Ke pelayanan terpadu satu pintu 9. Pelayanan Terpadu satu pintu menerima surat rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional

40

Prosedur Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

4. 5. 6. 7. 8.

9.

Jangka 14 (empat belas) hari kerja Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya Produk Pelayanan Sarana, Prasarana Kompetensi pelaksana

10 .


11 . 12 .


Surat Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK  Memahami peraturan yang terkait dengan Industri dan Usaha Obat Tradisional  Memahami peraturan yang terkait dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan. 1 orang TTP Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

41

13

Jaminan

1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang

.

Keamanan dan Keselamatan pelayanan

berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya.

14 .


Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H. TJETJEP YUDIANA, SKM, M.Kes NIP. 19600630 198303 1 013

42

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Recommend Documents