BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU Nomor 51/07/21/Th. XII, 17 Juli 2017
PROFIL KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, MARET 2017 Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2017 sebanyak 125.370 orang (6,06 persen). Jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk miskin pada September 2016 yang berjumlah 119.143 orang (5,84 persen), secara absolut mengalami peningkatan sebanyak 6.227 orang atau naik sebesar 0,22 poin. Selama periode September 2016-Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 5.301 orang dari 86.189 orang menjadi 91.490 orang, demikian pula di daerah perdesaan secara absolut mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 926 orang.
Secara relatif persentase penduduk miskin daerah perkotaan mengalami peningkatan 0,21 poin selama periode September 2016-Maret 2017, yaitu dari 4,99 persen menjadi 5,20 persen. Sementara di perdesaan persentase penduduk miskin bertambah sebesar 0,45 poin, yaitu dari 10,47 persen menjadi 10,92 persen. Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2017,
sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 67,47 persen, sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Bukan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2017 adalah sebesar 32,53 persen. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah beras, rokok, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sedangkan di daerah perdesaan adalah komoditas beras, rokok, telur ayam ras, dan gula pasir. Untuk komoditas bukan makanan, kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, listrik, dan bensin baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.
Pada periode September 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51/07/21/Th. XII, 17 Juli 2017
1
1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, September 2016-Maret 2017 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada periode September 2016Maret 2017 bertambah sebanyak 6.227 orang, yaitu dari 119.143 orang pada September 2016 menjadi 125.370 orang pada Maret 2017. Persentase penduduk miskin bertambah sebesar 0,22 poin yaitu dari 5,84 persen menjadi 6,06 persen pada periode tersebut. Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan bertambah sebanyak 5.301 orang, dari 86.189 orang pada September 2016 menjadi 91.490 orang pada Maret 2017. Sementara di daerah perdesaan, penduduk miskin juga mengalami peningkatan sebanyak 926 orang, dari 32.954 orang pada September 2016 menjadi 33.880 orang pada Maret 2017. Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Daerah, September 2016-Maret 2017 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Daerah/Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Org)
Persentase Penduduk Miskin
Makanan
Bukan Makanan
Total
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
September 2016
334 582
171 398
505 980
86 189
4,99
Maret 2017
340 730
175 688
516 418
91 490
5,20
September 2016
366 411
115 276
481 687
32 954
10,47
Maret 2017
375 169
117 473
492 642
33 880
10,92
September 2016
339 924
162 729
502 653
119 143
5,84
Maret 2017
346 267
166 969
513 237
125 370
6,06
(1) Perkotaan
Perdesaan
Kota+Desa
Sumber: Diolah dari data Susenas, Maret 2017 dan September 2016
2. Perubahan Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, September 2016-Maret 2017 Banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama September 2016-Maret 2017, pertumbuhan Garis Kemiskinan sebesar 2,11 persen, yaitu dari Rp. 502.653,- pada September 2016 menjadi Rp. 513.237,- pada Maret 2017. Pada periode yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan tumbuh sebesar 2,06 persen dan di wilayah perdesaan pertumbuhannya sebesar 2,27 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2017 peranan GKM terhadap GK sebesar 67,47 persen, menurun dibandingkan September 2016 peranan GKM terhadap GK yang besarnya 67,63 persen. Di daerah perkotaan peranan GKM terhadap GK terlihat menurun dari 66,13 persen pada September 2016 menjadi 65,98 persen pada Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51/07/21/Th. XII, 17 Juli 2017
2
Maret 2017, sedamgkan untuk di pedesaan peranan GKM terhadap GK terlihat meningkat dari 76,07 persen pada September 2016 menjadi 76,15 persen pada Maret 2017. Komoditas makanan yang paling penting bagi penduduk miskin di daerah perkotaan adalah beras. Pada Maret 2017, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan di daerah perkotaan sebesar 22,48 persen. Demikian pula halnya di daerah perdesaan, komoditas yang menyumbang paling besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah beras, yaitu sebesar 29,10 persen, sedangkan rokok menempati urutan kedua peranannya terhadap Garis Kemiskinan Makanan, yaitu sebesar 17,13 persen di perdesaan, dan 15,11 persen di perkotaan. Tabel 2. Peranan Beberapa Komoditas Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2017 Komoditas
Perkotaan (%)
Komoditas
Perdesaan (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Beras
22,48
1.
Beras
29,10
2.
Rokok Kretek filter
15,11
2.
Rokok Kretek filter
17,13
3.
Daging Ayam Ras
7,20
3.
Telur Ayam Ras
6,21
4.
Telur Ayam Ras
5,41
4.
Gula Pasir
5,92
5.
Mie Instan
3,83
5.
Mie Instan
4,99
6.
Gula Pasir
3,43
6.
Kue Basah
4,75
7.
Tongkol/Tuna/Cakalang
3,41
7.
Tongkol Tuna Cakalang
3,12
8.
Kue Basah
3,32
8.
Cabe Rawit
2,96
Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017.
Tabel 3. Peranan Beberapa Komoditas Bukan Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2017 Komoditas (1)
Perkotaan (%) (2)
Komoditas (3)
Perdesaan (%) (4)
1. Perumahan
33,26
1. Perumahan
36,91
2. Listrik
14,40
2. Listrik
13,07
3. Bensin
9,42
3. Bensin
9,40
4. Pendidikan
7,00
4. Perlengkapan Mandi
4,87
Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017
Biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan, yaitu 33,26 persen di perkotaan dan 36,91 persen di pedesaan. Komoditas bukan makanan lainnya yang berpengaruh cukup besar pada Garis Kemiskinan Bukan Makanan antara lain: biaya yang dikeluarkan untuk listrik (14,40 persen di perkotaan, 13,07 persen di perdesaan), Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51/07/21/Th. XII, 17 Juli 2017
3
bensin (9,42 persen di perkotaan, 9,40 persen di perdesaan). Biaya pendidikan menempati urutan keempat di perkotaan sebesar 7,00 persen sedangkan di daerah perdesaan urutan keempat adalah perlengkapan mandi dengan kontribusi sebesar 4,87 persen.
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode September 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan adanya perubahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,714 pada September 2016 menjadi 0,971. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,147 pada September 2016 menjadi 0,228 pada Maret 2017 (Tabel 4). Di daerah perkotaan pada periode September 2016-Maret 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,620 menjadi 0,859 dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 0,128 menjadi 0,210. Sedangkan di daerah perdesaan pada periode September 2016-Maret 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan dari 1,230 menjadi 1,606 dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga meningkat dari 0,247 menjadi 0,331 (Tabel 4).
Tabel 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Daerah, September 2016-Maret 2017 Tahun
Kota
Desa
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
September 2016
0,620
1,230
0,714
Maret 2017
0,859
1,606
0,971
September 2016
0,128
0,247
0,147
Maret 2017
0,210
0,331
0,228
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sumber: Diolah dari data Susenas, Maret 2017 dan September 2016
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51/07/21/Th. XII, 17 Juli 2017
4
4. Penjelasan Teknis dan Sumber Data a.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
b.
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan BukanMakanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
c.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
d.
Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
e.
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2015 ini adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi dan Pengeluaran bulan Maret 2016. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditas pokok bukan makanan.
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51/07/21/Th. XII, 17 Juli 2017
5
