RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAFTAR ISI Hal BAB I
BAB II
:
:
PENDAHULUAN..............................................................................................
I-1
1.1.
Latar Belakang ........................................................................................
I-1
1.2.
Landasan Hukum ....................................................................................
I-1
1.3.
Maksud dan Tujuan.................................................................................
I-3
1.4.
Sistematika Penulisan .............................................................................
I-3
EVALUASI PELAKSANAAN SKPD TAHUN LALU ....................................
II-5
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra ....................................................................................................
II-5
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Blora s/d Tahun 2014 Kabupaten Blora 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .................................................
II-7
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blora 2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ...........
II-10
2.4.
Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD ...........................................
II-11
Tabel 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Blora 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masayarakat ........................
II-12
Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Blora
BAB III
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................
III-13
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................
III-13
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Blora Tahun
3.3
2016 ........................................................................................................
III-15
Program dan Kegiatan.............................................................................
III-15
Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Blora
BAB IV
:
PENUTUP ..........................................................................................................
IV-19
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern dimana fungsi-fungsi manajemen berjalan secara simultan, proporsional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Fungsifungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Renja SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab maka Inspektorat Kabupaten Blora sebagai salah satu Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah, berkewajiban membuat Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2014 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082013.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Blora.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2012.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Blora.
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blora
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blora adalah sebagai dokumen Perencanaan program dan kegiatan pengawasan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta konsistensi dan kesinambungannya, untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blora adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk
3
anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja (RENJA), Landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan disusunnya Renja, dan sistematika penulisan penyusunan Renja.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Blora tahun lalu, capaian Renstra Inspektorat, dan Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat / realisasi APBD untuk Inspektorat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Bab ini dipaparkan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Blora berdasarkan hasil analisis pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu, dan rincian program dan kegiatan disertai dengan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
BAB IV PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
4
B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan
perencanaan
program
dengan
membuat
persentase
realisasi
pelaksanaan program dengan rencana program yang telah disusun tahun lalu. Evaluasi ini bertujuan agar penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya serta guna menentukan kegiatan apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dari Inspektorat Kabupaten Blora di Tahun 2014. Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Keberhasilan pelaksanaan Renja tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi dari masing-masing SKPD. Hal tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada, baik dari aparat pengawas maupun dari obyek pemeriksaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) di Inspektorat Kabupaten Blora pada Tahun 2012 telah berjalan dengan baik, yaitu dapat dilihat dari capaian atas target kinerja setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Blora berdasarkan jumlah anggaran yang terserap pada Tahun 2012 berdasarkan kelompok sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya LHP Reguler, dari target 100% terealisir 95,61% 2. Tersusunnya LHP Kasus, dari target 100% terealisir 34,76% 3. Meningkatnya Kemampuan Aparat, dari target 100% terealisir 98,95% 4. Terlaksananya Tindak Lanjut, dari target 100% terealisir 100% 5. Terlaksananya Peningkatan Pemantauan Tindak Lanjut, dari target 100% terealisir 99,83% 6. Tersusunnya Laporan Evaluasi Monitoring, dari target 100% terealisir 96,69%
5
7. Terlaksananya Sosialisasi SPIP dan Perbup SPIP, dari target 100% terealisir 77,74% 8. Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari target 100% terealisir 98,24% 9. Terselamatkannya dokumen/arsip, dari target 100% terealisir 95,39% 10. Meningkatnya Kemampuan Personil, dari target 100% terealisir 98,04% Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Blora pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada umumnya program kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau terwujud, sebagaimana terlampir dalam form Evaluasi pelaksanaan Renja, Inspektorat Kabupaten Blora dapat menyerap dana kegiatan sebanyak 94,45% dari dana APBD Kabupaten Blora. Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2012. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Blora dalam upaya mencapai tujuan ,misi dan visi daerah. Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian kinerja output dan kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
Dari 5 program dan 27 kegiatan yang dicanangkan dilaksanakan pada tahun 2012, semua kegiatan dapat terlaksana, yang mana PPTK kegiatan telah memberikan laporan akhir/konsolidasi kinerja kegiatan masing-masing.
Dari aspek keuangan semua kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Blora selama Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku. Segala pengeluaran telah disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau standar lain yang mungkin dapat dipergunakan. Berikut ini disajikan review hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja
Inspektorat tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD pada tabel 2.1.
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blora
Analisis
kinerja
adalah
ukuran
kuantitatif
dan
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja suatu program, dibutuhkan suatu indikator kinerja. Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang proyek, tujuannya, sumber daya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan, dan saling hubungan yang terdapat diantara berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menyajikan capaian atas target kinerja setiap sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja kegiatan didahului dengan penetapan indikator kinerja berupa masukan (input), output (keluaran), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). a. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan output. b. Output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. c. Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Benefit adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. e. Impact adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai dalam capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator Kinerja suatu SKPD merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. Indikator kinerja dapat ditampilkan berupa angka, presentase (%) dan penjelasan naratif. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2012 adalah : 1. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler sebanyak 142 Obyek Pemeriksaan, dari target 100% terealisir 100% 2. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus sebanyak 10 Obyek Pemeriksaan, dari target 100% terealisir 40% 3. Meningkatnya Kemampuan Aparat sebanyak 40 orang karyawan Inspektorat, dari target 100% terealisir 99%
7
4. Terlaksananya Tindak Lanjut sebanyak 40 Obyek Pemeriksaan dan Laporannya, dari target 100% terealisir 100% 5. Terlaksananya Peningkatan Pemantauan Tindak Lanjut sebanyak 40 Obyek Pemeriksaan, dari target 100% terealisir 99% 6. Tersusunnya Laporan Evaluasi Monitoring sebanyak 52 Obyek Pemeriksaan dan Laporannya, dari target 100% terealisir 100% 7. Terlaksananya Sosialisasi SPIP dan Perbup SPIP sebanyak 1 paket, dari target 100% terealisir 78% 8. Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 paket, dari target 100% terealisir 98% 9. Terselamatkannya dokumen/arsip sebanyak 1 set dokumen, dari target 100% terealisir 95% 10. Meningkatnya Kemampuan Personil sebanyak 21 Aparat Pemeriksa, dari target 100% terealisir 98% Berdasarkan data-data yang ada, kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yaitu capaian kinerjanya 94,45% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Inspektorat besungguhsungguh dalam upaya mencapai visi dan misinya. Berikut ini disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Blora, yang dapat dilihat pada tabel 2.2.
8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blora
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh Inspektorat dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang pengawasan dalam jangka panjang. Dalam hal ini yang menjadi isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Blora adalah berupa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit/ bidang/ bagian sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Kabupaten Blora. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan antara lain meliputi : 1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Blora terutama dari segi kualitas. 2. Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pegawai yang melanggar disiplin pegawai. 3. Kurangnya sarana penunjang operasional pengawasan. 4. Lambatnya penuntasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk menghadapi kendala tersebut di atas, maka penggunaan analisis SWOT sangat membantu dalam memecahkan permasalahan dengan cara identifikasi/ penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman. Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka program prioritas sangat diperlukan dalam penyusunan rencana strategis di Inspektorat Kabupaten Blora, sebab berisi tentang program upaya yang akan dilaksanakan oleh unit/ bidang/ bagian di Inspektorat Kabupaten Blora dalam mengatasi permasalahan dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi. Upaya yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Blora dalam memecahkan permasalahan adalah : 1. Melaksanakan koordinasi dengan pusat maupun propinsi melalui Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) dan Rasingram (Rapat Sinkronisasi Program Pemeriksaan). 2. Peningkatan kualitas aparat pemeriksa melalui beberapa Diklat Teknis maupun fungsional.
9
3. Melakukan koordinasi dengan pembuat anggaran daerah agar sarana penunjang operasional pengawasan dapat ditingkatkan. 4. Memonitoring secara intens tindak lanjut hasil pengawasan, dengan terus berkoordinasi dengan Obrik yang diperiksa agar segera menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
2.4. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan
terhadap
rancangan
awal
RKPD
dimaksudkan
untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renja Inspektorat dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat, dengan arahan Bupati Blora terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Berikut ini disajikan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Blora, yang disajikan pada tabel 2.4.
10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
sesuai
dengan
Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yang terintegrasi ke dalam suatu dokumen perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up): 1. Pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka
panjang
daerah
tidak
terlepas
dari
kebijakan
perencanaan pembangunan nasional. 2. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. 4. Pendekatan atas-bawah (top-down)
merupakan perencanaan yang diawali
dari Pemerintah Pusat yang ditujukan ke Pemerintah Daerah. 5. Pendekatan bawah-atas
(bottom-up) merupakan perencanaan yang diawali
dengan penyusunan perencanaan dari tingkat
lapisan masyarakat bawah
yang kemudian diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dari kelima pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan program dan kegiatan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Blora, di dalamnya meggunakan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, dan pendekatan atas bawah (top-down). Jadi penyusunan perencanaan di Inspektorat Kabupaten Blora tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, karena di dalamnya tidak melibatkan unsur masyarakat atau tidak menggunakan pendekatan partisipatif dan pendekatan bawah-atas (bottom-up) dalam penyusunan program kegiatan.
11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan semua pelaku pembangunan di daerah untuk berpartisipasi membangun daerahnya. Persoalan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan membuat sasaran-sasaran yang dapat dipenuhi. Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan
umum
pembangunan
nasional
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang
tertuang
dalam
Rencana
(RPJMN) Tahun 2010-2014 adalah
sebagai berikut: 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.50 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara
12
kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2014 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, pencapaian visi dan misi Bupati Blora seperti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010 - 2015 dan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025, sehingga diharapkan ada kesinambungan dan sinkronisasi program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pengkajian permasalahan yang berkembang baik secara nasional, regional maupun daerah, serta memperhatikan pelaksanaan program pembangunan sampai akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2011-2015, maka arah kebijakan prioritas yang diambil dalam memecahkan permasalahan pembangunan Daerah tahun 2014 diarahkan pada : 1.
Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal
2.
Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan
3.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
4.
Penyelesaian program
dan kegiatan tahun
sebelumnya
yang belum
terselesaikan Dari telaahan di atas, maka Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawas Fungsional Daerah memiliki andil yang sangat penting dalam rangka mensukseskan tujuan pembangunan Nasional maupun pembangunan daerah, khususnya pada bidang pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Blora, yaitu dengan cara melakukan pengawasan, pembinaan, serta memonitoring jalannya pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan pemerintahan daerah.
13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2014
Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktorfaktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi/ keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta dapat mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Sesuai dengan penjabaran visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Blora adalah : 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pengawasan. 3. Meningkatkan profesionaliatas aparat pengawasan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Penentuan sasaran harus dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sesuai dengan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2014, maka sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan sasaran Inspektorat Kabupaten Blora adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya kompetensi dan kapabilitas aparatur. 2. Terwujudnya
peningkatan
transparansi
dalam
proses
perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan. 3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Terwujudnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan. 5. Terwujudnya peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka sasaran Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah : 1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan. 3. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
14
3.3. Program dan Kegiatan
Penyusunan program dan kegiatan berisi tentang Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana, dan Sumber Dana. Dalam program harus dipilih prioritas program yang menjadi program nomenklatur dalam suatu rencana yang dianggap menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program prioritas Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan RKPD Tahun 2014 yang sesuai dengan program prioritas Inspektorat Kabupaten Blora dalam rangka mewujudkan sasaran adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Berdasarkan penjabaran mengenai program prioritas di atas, maka prioritas program Inspektorat Kabupaten Blora pada Tahun 2014, adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor 2. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan e. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pewngawasan f. Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah g. Sosialisasi SPIP & Perbup SPIP h. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan : a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4. Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan kegiatan : a. Penataan Arsip / Dokumen Pengawasan
15
Dalam rangka pelaksanaan Tupoksi, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2014 direncanakan sebanyak 7 Program dan 31 kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend Dinas Oprasional d. Penyediaan jasa administrasi Keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Pengadaan Mebelair e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional g. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : -
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan e. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan f. Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah g. Sosialisasi SPIP & Perbup SPIP h. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan : -
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
16
6. Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan kegiatan : -
Penataan Arsip / Dokumen Pengawasan
7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, dengan kegiatan : -
Penyusunan Renja, Renstra & Penetapan Kinerja
Dalam Tahun Anggaran 2014 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Blora dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya yang disajikan dalam tabel 3.1 yang memuat rencana program dan kegiatan yang memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dananya.
17
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2014 ini merupakan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Tahun 2014 dan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada baik dari aparat pengawas maupun kesadaran dari obyek pemeriksaan. Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja ini semoga akan lebih baik pelaksanaan tugas di bidang pengawasan.
18
