RENCANA KERJA TAHUN 2014

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jln. H. Agus Salim Telp (0756) 22687 Painan

RENCANA KERJA TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

KATA PENGANTAR Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 8

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 untuk mengimlementasikan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut perlu diwujudkan kedalam Rencana 5 Tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2010 tahap pertama telah beakhir dan saat ini telah memasuki RPJMD tahap ke dua yaitu RPJMD Tahun 2011-2015, selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah ini, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Selain berdasarkan

eksistensi RPJMD

Kabupaten

Pesisir

Selatan,

penyusunan Renja ini juga berpedoman pada Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 serta berpedoman kepada ketentuan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Laporan Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 ini diharapkan dapat terealisasi dan dapat membantu mewujudkan Pelayanan Prima Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera, akhirnya, semoga laporan Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pesisir Selatan ini dapat tepat guna dan berhasil guna.

Painan,

Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Januari 2014.

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Evaluasi Program Tahun 2013 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Targer dan Realisasi Pendapatan 2.5 Aspek Keuangan 2.6 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Tujuan dan Sasaran 3.2 Program SKPD

1 2 5 5

8 9 14 16 17 17

18 20

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program Kegiatan SKPD TH 2014 4.2 Indikator Kinerja 4.3 Kelompok Sasaran 4.4 Lokasi Kegiatan 4.5 Kebutuhan Dana Indikatif 4.6 Sumber Dana

23 24 22 24 24 24 24

BAB V PENUTUP LAMPIRAN

Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

ii

BAB I PENDAHULUAN I.1.

LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan

sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.Tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2011 – 2015 yaitu : “Terwujudnya Iklim

Investasi Yang Kondusif Serta Unggul Dalam Pelayanan “ .

Renja 2014

Page 1

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan , misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan personil yang sopan dan ramah.

2.

Melengkapi aturan hukum dan pedoman pelayanan perizinan.

3.

Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan berbasis perkembangan informasi dan teknologi.

4.

Meningkatkan administrasi dan SDM aparatur pelayanan perizinan yang professional.

5. Meningkatnya

pelayanan

perizinan

dan

infromasi

terhadap

masyarakat 6. Mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah menjadi potensi unggulan yang mampu menarik investor. Rencana Kerja (Renja) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 ini, secara prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

I.2.

LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Renja 2014

Page 2

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Renja 2014

Page 3

12. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara; 18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2005-2025; 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014; Renja 2014

Page 4

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanamanam Modal , Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;

I.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014. Sedangkan tujuan : 1. Sebegai acuan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. 2. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2014.

I.4.

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Renja 2014

Page 5

2.2. Evaluasi Program Kerja SKPD berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti

SPM

dan

MDGs

(Millenium

Development Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Target dan Realisasi Pendapatan berisikan uraian mengenai : pencapaian target dan realisasi pendapatan yang menjadi target kantor penanaman modaldan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pesisir selatan. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan

pelayanan

provinsi,

LSM,

asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD

dari

penelitian

lapangan

dan

pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Renja 2014

Page 6

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional

dan

sebagaimana

maksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Renja 2014

Page 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis terhadap tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Renja 2014

Page 8

2.2. Evaluasi Program Tahun 2013 Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 dilakukan terhadap

keberhasilan

pencapaian

sasaran,

program

beserta

kegiatan

pendukungnya, adapun sasaran dan program pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 dapat dilihat pada matrik berikut : No.

Proritas Pembangunan

Sasaran

Program

Pagu Indikatif

/ Proritas SKPD 1.

(Rp)

Peningkatan efektivitas Meningkatnya pelayanan Pelayanan kelembagaan

dan perizinan

pelayanan

370.317.500

menuju Administrasi

pelayanan prima

Perkantoran

kepegawaian daerah Peningkatan sarana

81.296.000 dan

prasarana Peningkatan

22.238.000

disiplin aparatur 2

Proritas SKPD Terselenggaranya pendataan

3

Tersedianya data realisasi Peningkatan

realisasi investasi non fasilitas dan iklim dan

dan rumah tangga

invenstasi

yang

cepat, public

dengan SOP

mudah dan transparan

Peningkatan

Terlatihnya

ketrampilan profesionalime Total Pagu Indikatif

Renja 2014

realisasi

Terwujudnya pelayanan Pelayanan

penerbitan izin sesuai public

4

investasi

investasi non fasilitas rumah tangga

Terselenggaranya

dan dibidang

153.775.000

157.145.500

bidang

perizinan

aparatur Pendidikan

52.000.000

program kedinasan

SPIPISE 836.772.000

Page 9

Adapun keberhasilan pencapaian sasaran dievaluasi sebagai berikut: Untuk mewujudkan sasaran tersebut Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013 ini melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri dari Program Administrasi Perkantoran meliputi

11 (sebelas) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur meliputi 3(tiga) kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur masingmasing 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi meliputi 3 (tiga) kegiatan, Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan meliputi 2 (dua) kegiatan dan Program Pendidikan Kedinasan 1 (satu Kegiatan. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 786.506.815 atau 93,90 % dari anggaran sebesar Rp.836.772.000 dengan rincian sebagai berikut : Program No. 1

Kegiatan

Uraian Pelayanan

Jumlah

Administrasi 11

Anggaran

Realisasi

%

370.317.500

359.572.705

97,10

dan 3

81.296.000

63.726.450

78,39

Disiplin 1

12.238.000

12.238.000

100,00

Kapasitas 1

10.00.000

10.000.000

30,00

153.775.000

134.505.700

87,47

157.145.500

156.439.500

99,55

52.000.000

51.812.492

99,63

836.772.000

786.506.815

93,90

Perkantoran 2

Peningkatan

Sarana

Prasarana Aparatur 3

Peningkatan Aparatur

4

Peningkatan

Sumber Daya Aparatur 5

Peningkatan Iklim Investasi 3 dan Realisasi Investasi

6

Peningkatan

Pelayanan 2

Publik Bidang Perizinan 7

Pendidikan Kedinasan Total

Renja 2014

1

Page 10

Total realisasi anggaran sebesar 93,90 %, pencapaian indikator ini tingkat keberhasilan tidak 100 % terserap hal tersebut dikarenakan penyerapan anggaran berdasarkan kebutuhan terhadap kondisi pada tiap kegiatan, tetapi penyerapan secara fisik terealisasi sebesar 100 %, dari data tersebut dapat digambarkan penyerapan anggaran perprogram sebagai berikut : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik

berupa terlaksananya

pembayaran telepon, TV serta internet dengan jasa layanan berlangganan, secara anggaran terealisasi sebesar 86,82 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terpenuhinya sarana komunikasi dan telekomunikasi. 2. Tersedianya biaya jasa operasional pelaksanaan administrasi keuangan untuk 23 kegiatan meliputi honorarium pelaksana kegiatan, yang terdiri dari PPK SKPD, bendaharawan penerima, bendharawan pengeluaran, pengurus barang dan penyimpan barang, staf PPK, operator SIPKD, Uang lembur PNS serta makan dan minum terealisasi secara anggaran sebesar 94,82 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan secara berkualitas , transparan dan akuntabel. 3. Tersedianya jasa kebersihan kantor sebanyak 1 orang tenaga honor kebersihan dan penjaga kantor dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan realisasi anggaran sebesar 100 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terpeliharanya kebersihan kantor. 4. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa pemeliharaan/servic komputer laptop, mesin tik, ginset, printer, Fax, AC dan UPS serta Infocus.dengan realisasi anggaran 100 %. Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor. 5. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja Alat Tulis Kantor perbulan dengan

realisasi anggaran 100 %. Kegiatan ini dimaksud untuk

terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran. 6. Tersedianya blangko-blangko dan cetak lainnya untuk mendukung proses pelayanan perizinan berupa belanja cetakan, pengadaan dan foto copy dengan realisasi anggaran 100 %. Kegiatan ini dimaksud untuk terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran. 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor kegiatan ini terealisasi secara anggaran sebesar 100 %, hal ini disesuaikan dengan jumlah bola lampu yang putus dan komponen instalasi listrik yang rusak lainnya. 8. Terlaksananya pengadaan bahan bacaan sebagai penambah informasi bagi pegawai berupa langganan surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar 81,35 %.

Renja 2014

Page 11

9. Penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat dengan realisasi anggaran sebesar 98,10 %, hal ini guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berupa rapat koordinasi perizinan dan non perinan di bidang penanaman modal. 10. Tersedianya biaya Perjalanan Dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dimana didalamnya berupa belanja perjalanan dinas luar daerah yang disesuaikan dengan adanya undangan mengikuti kegiatan baik di luar daerah dalam propinsi, maupun di luar daerah luar propinsir anggaran tersebut terealisasi sebesar 97, 14 % 11. Tersedianya biaya Perjalanan Dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dimana didalamnya berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berupa rapat koordinasi dalam daerah tentang perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, anggaran tersebut terealisasi sebesar 100 %. 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pengadaan mebeleur kantor dengan menghasilkan berupa Filling kabinet sebanyak 1 unit, dan meja operator komputer sebanyak 2 unit dengan realisasi anggaran sebesar 100 %. 13. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor guna terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun anggaran dengan realisasi anggaran sebesar 100 % . 14. Pemeliharaan rutin / berkala kendraan dinas operasional menghasilkan output terlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendraan dinas yang terdiri dari jasa sevice, pengantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak dan gas, anggaran yang terealisasi sebesar 70,40 %.

3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai khusus hari-hari tertentu sebanyak 25 stel, dengan realisasi anggaran sebesar 100 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan aparatur penyelenggaraan perizinan.

4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16. Pendidikan dan Pelatihan Formal,

merupakan pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan aparatur dalam rangka menambah wawasan peningkatan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tupoksi, dengan realisasi anggaran sebesar 30 %, hal ini disebabkan hanya ada satu kali undangan tentang pelatihan yang berhubungan dengan penanaman modal.

Renja 2014

Page 12

5)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 17. Pendataan realisasi investasi non fasilitas dan rumah tangga, menghasilkan output terlaksanya pendataan investasi non fasilitas pada kecamatan-kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar 95,15 %. Kegiatan ini menghasilkan laporan penerbitan izin sebanyak 25 bh buku laporan perizinan. 18. Koordinasi Bidang Penanaman Modal , menghasilkan output terlaksananya koordinasi dan konsultasi di bidang penanaman modal ke BKPMRI dan kementerian terkait dengan realisasi anggaran sebesar 87,57 %. Kegiatan ini untuk menunjang pelaksanaan bidang penanaman di daerah. 19. Operasional Tim Tsk Force Investasi Penanaman Modal, menghasilkan output pelaksanaan survey lapangan atas permohonan izin, dalam bentuk berita acara lapangan oleh tim perizinan untuk diterbitkan atau ditolaknya izin di bidang penanaman modal dengan realisasi anggaran sebesar 82, 44 %. Kegiatan ini untuk menunjang terlaksanya penerbitan izin di bidang penanaman modal.

6)

Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan 20. Pelaksanaan Operasional Penyelenggaraan Perizinan , menghasilkan output penerbitan izin sebanyak SITU: 476 bh, HO: 290 bh, SIUP: 562 bh, TDP: 570 bh, TDI: 27 bh, IMB: 173 bh dan TDG: 4 bh dengan realisasi anggaran sebesar 99,32 %. Kegiatan ini untuk penerbitan izin sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). 21. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan, menghasilkan autput terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan yang telah diterbitkan sesuai dengan permohonan izin dengan realisasi anggaran sebesar 100 %. Kegiatan ini sekaligus mengevaluasi masa berlakunya izin, dari hasil lapangan ditemui sebanyak 519 izin yang telah habis masa berlakunya.

7)

Program Pendidikan Kedinasan. 22. Pelaksanaan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme , menghasilkan autput terlaksananya pelatihan bagi aparatur pelayanan perizinan penanaman modal ke BKPMRI dengan realisasi anggaran sebesar 99, 63 %. Kegiatan ini untuk dapat terlaksananya program pelayanan perizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE ( sistem pelayanan, informasi dan perizinan infestasi secara elektronik).

Renja 2014

Page 13

2.3

Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Secara umum permasalahan atau isu dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 1. Perlunya peningkatan kerjasama dan koordinasi antar staf dinas instansi teknis, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan, baik terhadap masyarakat yang telah kita keluarkan izinnya maupun bagi masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki izin. 2. Masih terbatasnya

sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran

operasional / pelayanan perizinan, khususnya kendaraan roda 4, dimana saat ini Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya memiliki 1 unit kendaraan roda 4, kendaraan ini selain merupakan kendaraan pimpinan juga digunakan untuk operasional lapangan baik untuk pengecekan izin yang akan diterbitkan, penagihan, penanganan/keberatan masyarakat dan lain sebagainya. 3. Masih kurangnya jumlah dan SDM personil yang ada pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, dimana jumlah personil Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan saat ini berjumlah 16 orang, dengan jumlah perizinan yang dikelola 42 perizinan maka jumlah staf saat ini jelas tidak mencukupi. Periode 2011-2015 adalah periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2006-2025. Pada periode pertama yaitu periode 2005-2010 telah diletakkan dasar-dasar pembangunan untuk menuju cita-cita pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD dimaksud. Berangkat dari hasil pembangunan pada periode 2006-2010, maka untuk terciptanya kesinambungan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, maka visi Kabupaten Pesisir Selatan pada periode kedua atau pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 adalah “ Terwujudnya

Masyarakat Pesisir Selatan Yang

Sejahtera ”.

Renja 2014

Page 14

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip “good governance dan clean government”. 2. Mewujudkan sistem pengelolaan perizinan yang handal, yaitu dengan mengembangkan pola pelayanan perizinan yang efektif dan efisien yaitu tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran. Sehingga tercipta sistem pelayanan yang mudah, murah, cepat dan pasti. 3. Menumbuh kembangkan sinergitas pengelolaan perizinan dengan stakeholders dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kepastian. Hal ini harus terus menerus dibangun karena keterkaitan fungsional antara KPMP2T dengan SKPD teknis. Adapun faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 1. Masih banyaknya jenis perizinan yang belum mempunyai peraturan daerah, kalau ada sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini. 2. Belum sempurnanya SOP Pelayanan yang tersedia saat ini. 3. Sumber daya aparatur tenaga teknis perizinan belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 4. Sarana dan prasarana yang belum mencukupi. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi adalah sebagai berikut : a. Peluang Eksternal - Teknologi infromasi berkembang pesat. - Dokumen perizinan merupakan keharusan bagi masyarakat yang terkait dengan Peraturan Tentang Perizinan - Adanya peraturan daerah Nomor 7

tahun 2011 tentang RTRW.

- Dokumen perizinan dijadikan persyaratan bagi kreditor untuk mendapatkan pinjaman di bank b. Tantangan Internal -

Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin

-

Tata ruang yang belum maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Renja 2014

Page 15

-

Koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan belum optimal.

-

Kurangnya pelaksanaan masalah pengawasan oleh SKPD teknis dalam penerbitan izin yang diterbitkan oleh KPMP2T.

2.4

Target dan Realisasi Pendapatan Target Pendapatan yang ditetapkan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 dan tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu yang hanya dapat dipungut retribusinya adalah izin gangguan dan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai berikut : REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 Tahun 2012 No.

1.

Jenis Izin

Izin

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

300.000.000

298.559.375

-

184.741.950

Tahun 2013 %

Target

Realisasi

%

(Rp)

(Rp)

99,5

500.000.000

395.412.000

79,8

100

300.000.000

292.664.000

97,5

Gangguan 2.

IMB

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 cukup mengalami peningkatan yaitu dimana realisasi Izin Gangguan tahun 2012 Rp. 298.559.375 dan tahun 2013 menjadi Rp. 395.412.000 , namun dibandingkan dengan target tahun 2013 hanya terealisasi 78 %, sedangkan untuk Izin Mendirikan bangunan untuk tahun 2012 belum ada target pada kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Kabupaten

Pesisir

Selatan

namun

realisasi

sebanyak

Rp.184.741.950 dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 cukup megalami peningkatan yaitu realisasi Rp.292.664.000

(97,55) dari target yang telah

ditetapkan.

Renja 2014

Page 16

2.5

Aspek Keuangan Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013, alokasi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 1.722.602.470, dengan realisasi anggaran Rp. 1.588.870.328. dengan rincian sebagai berikut : No.

Program

I

Belanja

II

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

1.722.602.470

1.588.870.328

92,00

Belanja Tidak Langsung

885.830.470

807.575.481

91,00

III

Belanja Langsung

836.772.000

786.506.815

93,90

1

Program Administrasi Perkantoran

370.317.500

359.572.705

97,10

2

Program Sarana dan Prasarana

81.296.000

63.726.450

78,39

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12.238.000

12.238.000

100

4

Program Peningkatan Kapasitas SDA

10.000.000

3.000.000

30

5

Program Peningkatan Iklim Investasi

153.775.000

134.505.700

87,47

6

Pogram Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Program Pendidikan Kedinasan

157.145.500

156.439.500

99,55

52.000.000

51.812.492

99,64

7

Dari tabel di atas menunjukan persentase dana yang terserap secara keseluruhan adalah 92,00 % yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 91,00 % dari anggaran dan belanja langsung sebesar 93,90 %, dan secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini pada umumnya disebabkan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan , agar dana APBD dapat digunakan secara efektif, efesien, tepat guna dan tepat sasaran. 2.6

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir selatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

yang

langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Namun sejauh ini belum ada hasil musrenbang yang berkaitan dengan

Renja 2014

Page 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan pelayanan perizinan dan membantu Bupati dalam mewujudkan visi dan misi.. Untuk itu, disusun visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah : ““Terwujudnya Iklim Investasi Yang Profesional dalam Pelayanan Masyarakat “

Kondusif

Serta

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tahun 2011 – 2015 misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 1.

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip “Good Governance dan celan government”.

2.

Mewujudkan sistem pengelolaan perizinan dan penanaman modal yang handal.

3.

Meningkatkan administrasi dan SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal yang professional.

4. Renja 2014

Meningkatnya pelayanan perizinan dan infromasi terhadap masyarakat.

Page 18

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Trpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip “Good Governance dan Clean Government.

Tujuan : Perlu adanya kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat tidak diskriminatif terhadap seluruh masayarakat.

Sasaran : a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah. b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Publik. 2. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Perizinan dan penanaman modal Yang Handal.

Tujuan : a. Mempermudah proses pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diurus masyarakat secara cepat, tepat dan transparan melalui pelayanan satu pintu. b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sasaran : a. Peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara cepat, dan transparan melalui pelayanan satu pintu. b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang disiplin dan professional. 3.

Menumbuh kembangkan pengelolaan perizinan dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integritas dan kepastian.

Tujuan : Meningkatkan koordinasi kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan SKPD teknis terkait dibidang perizinan dan penanaman modal.

Renja 2014

Page 19

Sasaran

:

Terciptanya koordinasi kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan SKPD teknis terkait dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

3.2. PROGRAM SKPD Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2015 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera ”, maka program dan kegiatan yang dirancang Kantor Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 terdiri dari : Program Utama

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program ini bertujuan untuk mendorong investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempermudah proses perizinan dibidang penanaman modal.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program ini bertujuan untuk mewujudkan adanya pedoman / peraturan daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

3. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi penilaian masyarakat terhadap Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaraan Pemerintah Daerah Program ini bertujuan untuk memberikan panduan/gambaran kepada masyarakat mengenai proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Renja 2014

Page 20

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan Dispilin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan

disiplin

aparatur

dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Renja 2014

Page 21

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mewujudkan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, maka secara operasional dijabarkan ke dalam programprogram tahun 2014 sebagai berikut : 4.1

Program dan Kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 meliputi : a. Program Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi yang ada pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik .

2.

Penyediaan jasa administrasi keuangan.

3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor.

4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

5.

Penyediaan alat tulis kantor.

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

10. Penyediaan makanan dan minuman. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 13. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan kendraan dalam rangka meningkatkan kinerja proses pelayanan kepada masyarakat

Renja 2014

Page 22

dengan kegiatan- kegiatan berupa : 1. Pengadaan mebeleur. 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendraan dinas / operasional. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatankegiatan berupa: 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas serta semangat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan- kegiatan berupa: 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal. e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas

melakukan pelayanan kepada

masyarakat dengan kegiatan- kegiatan berupa: 1. Pendataan realisasi investasi non fasilitas dan rumah tangga. 2. Koordinasi bidang penanaman modal. 3. Operasional tim task force investasi penanaman modal. f. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaran pelayanan perizinan dan monitoring evaluasi perizinan bidang penanaman modal kepada masyarakat dengan kegiatan- kegiatan berupa: 1. Operasional penyelenggaran perizinan. 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Renja 2014

Page 23

4.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stratejik organisasi, bersifat kuantatif atau kualitatif dan menjadi patokan keberhasilan atau gegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai misi dan visi organisasi. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 menetapkan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayanani dalam pengurusan perizinan. 2. Menurunnya indek lama proses perizinan dan waktu proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. 4. Peningkatan target retribusi. 4.3

Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran adalah sasaran pada masing-masing program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2014.

4.4

Lokasi Kegiatan. Lokasi kegiatan yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, seluruhnya berada pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

4.5

Kebutuhan Dana Indikatif. Kebutuhan dana indikatif adalah kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai suatu kegiatan selama satu tahun anggaran.

4.6

Sumber Dana. Sumber dana adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan, selengkapnya tabel Renjana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada lampiran:

Renja 2014

Page 24

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran KPMP2T. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja 2014

Page 25

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Pesisir Selatan Nama SKPD : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Prakiraan Maju Rencana Th. 2015

Rencana Tahun 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

14

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif

15

16

Target Capaian Kinerja 1

1

16

2

3

5

6

PENANAMAN MODAL

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

450.500.000

Tersedianya jasa komunikasi kantor Kab.Pessel

Lancarnya operasional kantor

32.500.000 APBD

Rutinitas

Lancarnya operasional kantor

34.000.000

2 Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Tersedianya jasa kebersihaan kantor

Kab.Pessel

1 org jasa kebersihan kantor, dan 1 0rg pramu kantor

30.000.000 APBD

Rutinitas

1 org jasa kebersihan kantor, dan 1 0rg pramu kantor

32.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya jasa Administrasi keuangan kantor

Kab.Pessel

Lancarnya pelaksana program/kegiatan

26.000.000 APBD

Rutinitas

Lancarnya pelaksanaan program/kegiatan

30.000.000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Kab.Pessel

Service komputer,laptop,printer , mesin tik, ginset,AC dan handycam

13.000.000 APBD

Rutinitas

Service komputer,laptop,printe r, mesin tik, ginset,AC dan handycam

15.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kab.Pessel

25.000.000 APBD

Rutinitas

Penyediaan Barang Cetakan dan 6 Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab.Pessel

25.000.000 APBD

Rutinitas

4.500.000 APBD

Rutinitas

Lampu pijar,neon,pilpis, baterai kering

65.000.000 APBD

Rutinitas

Gorden,Laptop, Printer,mesin tik,brangkas, scaner

1

Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air & listrik

422.500.000

Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor

7

Penyediaan Komponen listrik/penerangan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor

Kab.Pessel

Lampu pijar,neon,pilips, baterai kering,stop kontak

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kab.Pessel

Gorden,Laptop, Printer,mesin tik,brangkas, scaner

Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor

26.000.000 27.000.000

5.000.000

70.000.000

9

02

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Kab.Pessel

2 eksp koran dan 1 set buku

3.000.000 APBD

Rutinitas

2 eksp koran dan 1 set buku per-UU an

3.500.000

26.000.000 APBD

Rutinitas

tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu selama 1 th

28.000.000

Perjalanan dinas eselon III, 1 org 6 kali, esolan IV 5 org 5 kali, staf 9 org 3 kali

130.000.000

Perjalanan dinas eselon III, 1 org 5 kali, esolan IV 5 org 4 kali, staf 9 org 3 kali

50.000.000

10 Penyediaan Makanan & Minuman

Terbayarnya makan,minum harian, Kab.Pessel rapat dan tamu kantor

tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu selama 1 th

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar 11 Daerah

Kab.Pessel, Terbayarnya perjalanan dinas rapat- BKPM RI dan rapat koordinasi & konsultasi keluar kemenrerian daerah apartur kantor terkaitdan prop

Perjalanan dinas eselon III, 1 org 5 kali, esolan IV 5 org 4 kali, staf 9 org 3 kali

126.500.000 APBD

kegiatan berkelanjutan tiap tahun

46.000.000 APBD

kegiatan berkelanjutan tiap tahun

12

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Terbayarnya perjalanan dinas rapatKab.Pessel, rapat koordinasi & konsultasi dalam Propinsi daerah bagi apartur kantor

Perjalanan dinas eselon III, 1 org 4 kali, esolan IV 5 org 3 kali, staf 9 org 3 kali

13

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terlaksanya penyusunan standar operasional prosedur dan SPM

Tersedianya buku standar operasional dan prosedur dan SPM

Kab.Pessel

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

65.000.000

Tersedianya buku standar operasional dan prosedur dan SPM

APBD

103.000.000

1 Pengadaan Mebeluer

Terlaksananya pembelian mebeluer Kab.Pessel kantor untuk ruang kepala

Kursi tamu 1 set,meja kerja,lemari pajang,lemari filing kabinet

2 Pengadaan Alat-Alat Kebersihan Kantor

Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor

Kab.Pessel

70.000.000

114.000.000

28.000.000 APBD

Rutinitas

Kursi tamu 1 set,meja kerja,lemari pajang,lemari filing kabinet

1 Paket

5.000.000 APBD

Rutinitas

1 Paket

7.000.000

30.000.000

3

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharnya 1 unit gedung kantor yang meliputi pengecatan dinding, Kab.Pessel loteng dan ruangan

1 Paket

10.000.000 APBD

Rutinitas

1 Paket

12.000.000

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendraan Dinas

Terpeliharnya 1 unit kendraan dinas roda 4 dan roda 2 dalam rangka Kab.Pessel operasional

1 unit kend. Roda 4 dan 1 unit kend. Roda 2

60.000.000 APBD

Rutinitas

1 unit kend. Roda 4 dan 1 unit kend. Roda 2

65.000.000

450.000.000 03

510.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pendataan Realisasi investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga

Tersedianya data realisasi investasi Kab. Pes. fasilitas, non fasilitas dan rumah Selatan tangga

2 Koordinasi Bidang Penanaman Modal

-

3 Penyusunan buku peluang Investasi

-

60.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Buku data realisasi inv. Failitas, non fasilitas dan rumah tangga sebanyak 30 buku.

70.000.000

Terselenggaranya koordinasi Kab. Pes. Meningkatnya penanamanam modal ke BKPM RI Selatan dan pengetahuan staf di dan kementrian terkait BKPM RI dan bidang penanaman kementerian modal terkait

60.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Meningkatnya pengetahuan staf di bidang penanaman modal

70.000.000

Tersedianya buku peluang investasi Kab. Pes. daerah Selatan

buku profil peluang sebanyak 20 buku

70.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

buku profil peluang sebanyak 25 buku

80.000.000

4 Penyusunan buku data perkembangan Investasi -

Tersedianya buku data perkembangan Investasi di kabupaten pesisir selatan

buku data perkembangan Investasi sebanyak 20 buku

60.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

buku data perkembangan Investasi sebanyak 30 buku

70.000.000

5 Pemantauan dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN

-

Terlaksananya pemantaun dan evaluasi Kab. Pes. Selatan terhadap perusahaan PMA/PMDN

Terpantau dan terevaluasinya perusahaan PMA/PMDN disebanyak 20 perusahan PMA/PMDN

50.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Terpantau dan terevaluasinya perusahaan PMA/PMDN disebanyak 25 perusahan PMA/PMDN

60.000.000

6 Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal

-

Terselesaikannya permasalahan investasi yang menghambat penanaman modal

Kab. Pes. Selatan

Dapat menyelesaikan permasalahan investasi 40 %

80.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Dapat menyelesaikan permasalahan inv. 60 %

80.000.000

7 Penyusunan prosedur perizinan dan penanaman modal

-

Tersedianya pedoman /prosedur perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modal

Kab. Pes. Selatan,BKP M RI dan kementerian terkait

buku standar /prosedur perizinan penanaman modal 15 jenis perizinan

70.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

buku standar /prosedur perijinan penanaman modal 20 jenis perizinan

80.000.000

Kab. Pes. Selatan

Buku data realisasi inv. Failitas, non fasilitas dan rumah tangga sebanyak 30 buku.

260.000.000

310.000.000

Program Peningkatan Promosi dan 04 Kerjasama Investasi 1 Promosi Investasi Dalam Negeri

-

Ikut dalam ivent-ivent promosi di dalam negeri

Tingkat Meningkatnya calon Sumbar , dan investor yang berminat pulau jawa menanamkan modalnya di Pesisir Selatan

60.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Tingkat Sumbar , dan pulau jawa

65.000.000

2 Pendataan Investasi UMKM

-

Tersedianya data investasi UMKM

Kab. Pes. Selatan

Buku data investasi UMKM

50.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Buku data investasi UMKM

65.000.000

3 Pembuatan buku saku, panflet, brosur Investasi dan Perizinan

-

Adanya panflet/brosur tentang investasi penanaman modal yang disajikan minimal dalam dua bahasa

Kab. Pes. Selatan

1 paket

50.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Panflet dan brosur

60.000.000

4 Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan

-

Terlaksananya sosialisasi Perda Kab. Pes. Retribusi perizinan tertentu ( Izin Selatan Gangguan dan IMB) terhadap aparatur kecamatan dana nagari di 6 kecamatan

100.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Pahamnya aparatur kecamatan dan nagari tentang perda Retribusi perizinan tertentu (IMB dan HO) terhadap 15 kecamatan

Pahamnya aparatur kecamatan dan nagari tentang perda Retribusi perizinan tertentu (IMB dan HO) terhadap 15 kecamatan

130.000.000

120.000.000

160.000.000

Program Penyiapan potensi sumberdaya, 05 sarana dan prasarana daerah 1

Pelatihan SPIPISE bagi aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan

Terlatihnya aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan tentang program SPIPISE.

BKPM RI

Meningkatnya kwalitas aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan tentang program SPIPISE

50.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Meningkatnya kwalitas aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan tentang program SPIPISE

60.000.000

2

Magang pada PTSP terbaik

3 Pendidikan dan pelatihan Formal

-

Terlaksanya magang aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan magang pada PTSP terbaik diindonesia

Kota Cimahi

Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pesisir selatan

Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan

BKPM RI dan Pelatihan pelayanan depertemen publik dan terkait pengetahuan dasar investasi. Penanaman modal

50.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pesisir selatan

60.000.000

30.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Pelatihan pelayanan publik dan pengetahuan dasar inv. Penanaman modal

40.000.000

230.000.000 06

260.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perizinan 1 Operasional Penyelenggaraan Perizinan

-

Terlakasananya proses pelayanan perizinan dan non perizinan

Kab. Pes. Selatan

30 jenis perizinan

110.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

40 jenis perizinan

2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

-

Terpantau dan terbinanya perusahan yang telah menginvestasikan modalnya baik yang PMA maupun PMDN

Kab. Pes. Selatan

3 Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal

-

Terlaksananya penyusunan buku standar pelayanan minimal terhadap kepuasan masyarakt di bidang perizinan

Kab. Pes. Selatan

50 % dari usaha yang ada di Pesisir Selatan

70.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

60 % dari usaha yang ada di Pesisir Selatan

80.000.000

Buku standar pelayanan minimal

50.000.000 APBD

Program / kegiatan berkelanjutan tiap tahun

Buku standar pelayanan minimal

60.000.000

1.595.500.000

120.000.000

1.804.500.000