RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG Jl. Raya Cilegon Km. 02 No. 22 Telp. 0254 – 212160

SERANG

KATA PENGANTAR

Seiring dengan laju pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan di wilayah

Kabupaten Serang yang belakangan ini tumbuh pesat dan berkembang yang berpengaruh kepada laju pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat sebagai pelaku ekonomi dan pembangunan itu sendiri sehingga diperlukan adanya upaya pembinaan dan pendataan penduduk secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam tahun anggaran 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang akanmelaksanakanpelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan atas kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT), Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Akta-Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pindah dan Datang ke Kabupaten Serang

serta melaksanakan berbagai kegiatan lain

yang bertujuan

untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menghasilkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2014 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, disampaikan agar dijadikan bahan acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan selanjutnya khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Serang,

Desember 2013

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

NANA SUKMANA KUSUMA, SE Pembina NIP. 19640424 198503 1 015

-i-

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ...............................................................................i DAFTAR ISI

......................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………. 1,2,3,4 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar belakang ........................................................................ 1 B. Dasar Hukum …………………………………………………….2 C. Visi dan Misi ………................................................................ 3 D. Maksud dan Tujuan…………................................................. 4 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................. 4 A. Sekretariat ................................... ........................... .............4-16 B. Bidang Administrasi Kependudukan ........................................17-28 C. Bidang Pencatatan Sipil...........................................................28-38 D. Bidang Pengolahan Informasi Kependudukan ........................39-55 E. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk ...........55-65 BAB III ORGANISASI KETATALAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN. .... 66 A. Organisasi Ketatalaksanaan ................................................66 B. Pembiayaan …………………………………………………..67 BAB IV RENCANA KERJA TAHUNAN………………………………. 68 A. Rencana Kerja Pokok ......................................................68 B. Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran …………. 68-73 C. Rencana Kerja Per Kegiatan Tahun 2014 ……………….. 73-75 D. Capaian Kinerja Dinas Tahun 2010 s/d 2015 …………….. 75 BAB V PENUTUP ................................................................................ 76 Lampiran – Lampiran : 1. 2. 3. 4.

Rencana Kegiatan Tahun 2014 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 Pengukuran Kinerja

- ii -

BAB. I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Serang merupakan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang dan menjadi acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam menetapkan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2010 – 2015.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran

yang

dalam

penyusunan

rencana

kerja

tahunan

dalam

pelaksanaannya mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan serta merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya meningkatkan pelayanan umum.

Dalam upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai, telah disusun dan digunakan untuk pengajuan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Daerah (RKA – SKPD) Tahun 2014 menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2014.

- 1 -

B.

DASAR HUKUM Dalam melaksanakan Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dilandasi oleh : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

8. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. 9. Peraturan Bupati Serang Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Kabupaten Serang. 10. Peraturan

Bupati

Serang

Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Serang.

- 2 -

C.

VISI DAN MISI

1. VISI “ Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat Menuju Masyarakat Kabupaten Serang Yang Agamis, Produktif, Adil dan Sejahtera “

2. MISI

a.

Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan

transparan

dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

b.

Melaksanakan kembangkan

pembinaan kemitraan

dan

masyarakat peran

serta

guna

menumbuh

masyarakat

dalam

melaksanakan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

c.

Menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data informasi kependudukan yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk;

d.

Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung

terciptanya

optimalisasi

pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- 3 -

dan

pembinaan

D.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2014 adalah untuk menetapkan arah dan program – program serta kegiatan dinas pada sektor Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Bidang Dokumen dan Pengembangan Penduduk yang dikumpulkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( RKA – SKPD ) yang nantinya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( DPA – SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2014.

Tujuan :

1. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

2. Terciptanya iklim dan etos kerja yang menunjang efektifitas pelaksanaan tugas.

3. Terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

4. Terciptanya tertib Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil.

Sasaran :

a. Adanya pelayanan yang cepat, tepat dan efisien. b. Meningkatnya sistim informasi managemen Kependudukan melalui unsur – unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependudukan terpadu.

c. Tersedianya dokumen Kependudukan yang akurat.

d. Menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

- 4 -

BAB. II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris

Daerah

yang

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir ( 1 ) ini Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b.

Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d.

Pengawasan Penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

e.

Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir ( 2 ) ini Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 1.

Perencanaan meliputi : a.

merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi Dinas;

b.

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas;

c.

merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

d.

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;

e. f.

merumuskan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas; merumuskan Dinas;

dan

menetapkan

-4-

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

g.

merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;

h.

merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;

i.

merumuskan dan menetapkan Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Teknis

di

bidang

j.

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;

2.

Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan unit satuan tugas kerja bawahannya; dan b. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi : a.

memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

b.

menandatangani dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c.

mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Dinas;

d.

menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen dan memo;

e.

menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat

undangan, surat panggilan, nota dinas, nota

pengajuan konsep naskah dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir; f.

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan SKPD

g.

melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

h.

melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

i.

menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas;

-5-

terkait;

j.

menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;

k.

menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;

l.

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; dan

m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : a.

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

b.

memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;

c.

memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d.

menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya;

e.

menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;

f.

membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan

g. 5.

melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;

b.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitian lintas SKPD; dan

c.

melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

A. SEKRETARIAT MEMPUNYAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

1.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas.

-6-

a. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan;

b.

Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan;

c.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan;

d.

Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan; dan

e.


3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam butir ( 2 ) ini, Sekretaris mempunyai uraian tugas : A.

Perencanaan meliputi : a. merumuskan Visi dan Misi Dinas; b. merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas; c. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; d. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas; e. merumuskan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas; f. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas; g. merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas; h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas; dan i. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;

B. Pengaturan meliputi : a . mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian; dan b.

membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

C. Pelaksanaan meliputi : a.

membantu Kepala Dinas dalam mengelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat yang meliputi Umum Kepegawaian, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan; d.

mengkordinasikan lingkup Dinas;

pelaksanaan

-7-

tugas

dengan

bidang-bidang

e.

mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Dinas dalam rangka penyusunan Visi dan Misi Dinas;

f.

mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Dinas dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;

g.

melaksanakan perencanaan program kegiatan Dinas;

h.

melaksanakan, evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Dinas;

i.

mengelola administrasi keuangan dan asset Daerah di lingkup tugasnya;

j.

melaksanakan pengelolaan urusan Ketatausahaan, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Dinas;

k.

melaksanakan Hubungan Kemasyarakatan;

l.

menyiapkan bahan rancangan dan pendokumentasian produk hukum;

m. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Dinas; n.

menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;

o.

menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;

p.

melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

q.

melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

r.

menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;

s.

menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkup tugasnya;

t.

menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di lingkup tugasnya;

u.

menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di lingkup tugasnya; dan

v.

memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;

atasannya

dan

Kinerja

instansi

Instansi

D. Pengawasan meliputi : a.

melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

b.

memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

c.


-8-

d.


e.

menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;

f.


g.


E. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

b.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan baik Internal maupun lintas SKPD

4. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan.

( 1 ) Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) ini, Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi;

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi; dan

5.

Pelaksanaan tugas tambahan

-9-

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir ( 2 ) ini, Sub Bagian Program dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut : 1.

Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi di sub bagiannya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di sub bagiannya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sub bagiannya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Bagiannya.

2.

Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

3.

Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan seksi-seksi lingkup Dinas; b. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan tugas di Sub Bagian Program dan Evaluasi; c. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan kegiatan Dinas; d. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Dinas;

-10-

e. mengkoordinasikan pengumpulan data dan masukan dari bidangbidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas; f. menghimpun bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bagian-sub bagian dalam rangka penyusunan RKA Sekretariat; g. mempersiapkan draft Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan PPTK berdasarkan usulan para Kepala Bidang; h. mendistribusikan

Surat

Keputusan

Kepala

Dinas

tentang

Pengangkatan PPTK kepada PPTK yang bersangkutan; i. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; l. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya; m.menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya; n. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya; dan o. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan. 4.

Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan

sanksi

kepada

bawahannya

yang

melakukan

pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya; e. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan -11-

5.

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan

tugas

kedinasan

lainnya

yang

diberikan

oleh

atasansesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun lintas SKPD.

( 2 )

Sub Bagian Umum

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Umum danKepegawaian Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Umum danKepegawaian Dinas;

2.

Pengaturan penyelenggaraan danKepegawaian Dinas;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan danKepegawaian Dinas;

urusan

Umum

tugas

urusan

Umum

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas danKepegawaian pada Sub Bagiannya; dan

urusan

Umum

5.


Untuk

melaksanakan

fungsi

tugas

sebagaimana

dimaksud

di

atas,

Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas : 1.


menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di sub bagiannya;

b.

menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;

c.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;

d.

menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di sub bagiannya;

e.

menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;

f.

menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sub bagiannya;

g.

menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya; dan

h.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya. -12-

2.


3. Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas b. mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar; c. melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan protokoler Dinas; d. mendokumentasikan kegiatan Dinas; e. menyiapkan kebutuhan rapat Dinas; f. melaksanakan pengadaan,pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Dinas; g. melaksanakan administrasi dan pengelolaan aset Dinas; h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas meliputi : 1. Menyiapkan makan minum rapat dinas dan tamu-tamu kedinasan; 2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan sset Dinas; 3. Menyiapkan bahan bacaan dan literature Dinas. i.

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi : 1. Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB); 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 3. Data pegawai; 4. Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), 5. Tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun; 6. Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat; 7. Mengusulkan kesejahteraan pegawai; 8. Mengusulkan penyesuaian ijazah; 9. Membuat konsep usulan cuti pegawai; 10. Mengusulkanpemberian izin cerai; 11. Membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan; 12. Membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai; 13. Melaksanakan pengelolaan Pegawai (DP-3); -13-

Daftar

Penilaian

Pekerjaan

14. Memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan 15. Mengusulkanpemberian kehormatan. j.

penghargaan

dan

tanda

melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya Pemerintah yang lebih tinggi; l.

dan instansi


m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya; n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya; o. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya; dan p. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3); e. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun Lintas SKPD.

( 3 )

Sub

Bagian

Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi tugasurusan Administrasi Keuangan Dinas.

-14-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) ini, Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan Administrasi Keuangan Dinas;

penyelenggaraan

tugas

urusan

2. Pengaturan penyelengggaraan tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas; 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas , Sub bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Sub Bagiannya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bagiannya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di Sub Bagiannya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bagiannya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sub Bagiannya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagiannya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya. 2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; b. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK; c. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan; -15-

d. melakukan verifikasi SPJ lingkup Dinas; e. menyiapkan SPM lingkup Dinas; f. mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Dinas; g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Dinas; h. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas; i.

menganalisa kebutuhan anggaran bidang-bidang;

j.

melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya;

k. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi; l.

atasannya

dan

instansi


m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya; n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya; o. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya; dan

Kinerja

Instansi

p. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai pelaksanaan tugas bawahan Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

untuk

bahan

Daftar

e. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun Lintas SKPD.

-16-

B. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4. Bidang Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , yang mempunyai

tugas

pokok

:

Memimpin,

melaksanakan dan mengawasi

merencanakan,

mengatur,

penyelenggaraan tugas Pemerintahan

Daerah di bidang Administrasi Kependudukan. 5. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) ini, Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; dan e. Pelaksanaan tugas tambahan. 6. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud butir ( 2 ) ini, Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di bidangnya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di bidangnya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di bidangnya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya. 2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk, Mutasi Penduduk dan Pengawasan Penduduk; -17-

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas; c. menyusun Standar Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan; d. menganalisa data, informasi, permasalahan Kependudukan dan tata kelola yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Administrasi Kependudukan; e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Administrasi Kependudukan; f. melaksanakan koordinasi fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Administrasi Kependudukan; g. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; h. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; i.


j.

menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;

k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya; l.

menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan

m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya; e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai; f. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas SKPD.

-18-

4. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran Penduduk, b. Seksi Mutasi Penduduk, c. Seksi Pengawasan Penduduk.

1. Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan yang mempunyai

tugas

pokok

:

Memimpin,

merencanakan,

mengatur,

melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) ini, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : 1.

Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Pendaftaran Penduduk;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk;

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk; dan

5.

Pelaksanaan tugas tambahan..

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi :

2.

a.

menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;

b.

menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;

c.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;

d.

menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;

e.

menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;

f.

menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;

g.

menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan

h.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.

Pengaturan meliputi : a.

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan

b.

membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

-19-

3.

Pelaksanaan meliputi : a.

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas;

b.

melaksanakan pencatatan dan pemutkahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan yang terdiri dari : 1) Memverifikasi pendaftaran biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI); 2) Memverifikasi pendaftaran kelengkapan pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI); 3) Memverifikasi pendaftaran Surat Kuasa Pengisian biodata Warga Negara Indonesia (WNI); 4) Memverifikasi pendaftaran pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri; 5) Memverifikasi pendaftaran surat pernyataan perubahan data kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI); 6) Memverifikasi pendaftaran biodata penduduk perubahan data Warga Negara Indonesia (WNI); 7) Memverifikasi pendaftaran Negara Indonesia (WNI);

penerbitan

biodata

untuk Warga

8) Memverifikasi pendaftaran Surat Kuasa Pengisian Biodata orang asing; 9) Memverifikasi pendaftaran kelengkapan pencatatan biodata penduduk orang asing; 10) Memverifikasi pendaftaran surat pernyataan perubahan data kependudukan penduduk asing; 11) Memverifikasi pendaftaran surat pernyataan perubahan data kependudukan penduduk orang asing; 12) Memverifikasi pendaftaran perubahan biodata penduduk orang asing; 13) Memverifikasi pendaftaran surat kuasa perubahan biodata penduduk orang asing;

pengisian

14) Memverifikasi pendaftaran penerbitan biodata penduduk orang asing; 15) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Keluarga (KK) baru; 16) Memverifikasi pendaftaran perubahan Kartu Keluarga (KK); 17) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru; 18) Memverifikasi pendaftaran perubahan Kartu Keluarga (KK); 19) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Keluarga (KK) baru; -20-

20) Memverifikasi pendaftaran perubahan Kartu Keluarga (KK); 21) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan 22) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP). b.

melaksanakan penerbitan pendaftaran penduduk;

dokumen

kependudukan

hasil

c.

melaksanakan dan menyiapkan program aplikasi penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d.

melaksanakan pendataan penduduk yang rentan administrasi kependudukan;

e.

melaksanakan pendaftaran, pengolahan dan pemeliharaan data hasil pendaftaran penduduk;

f.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi : 1) Fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota; 2) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3) Pendaftaran perubahan alamat; 4) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 5) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 6) Pendaftaran pindah datang antar negara; 7) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara; 8) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan; 9) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 10) Penatausahaan pendaftaran penduduk; 11) Penyelenggaraan kerjasama dengan kemasyarakatan dalam rangka tertib kependudukan.

organisasi administrasi

g.

melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk;

h.


i. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; j. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; -21-

k.

menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;

l. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan

Kinerja

Instansi

m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : a.


b.


c.

memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d.

menilai pelaksanaan tugas bawahan Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

e.

membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan

f.

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

untuk

bahan

Daftar

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a.


b.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

5.

Seksi Mutasi Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (2) ini, Seksi Mutasi Penduduk mempunyai fungsi :

1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk;

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk; dan

5


-22-

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Mutasi Penduduk mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya.

2. Pengaturan meliputi : a.


b.




b.

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Indonesia yang terdiri dari :

1) Memverifikasi pendaftaran permohonan pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI); 2) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI); 3) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 4) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 5) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 6) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 7) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 8) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 9) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan tujuan; 10) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan;

-23-

11) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Desa/Kelurahan asal;

Antar

12) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 13) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Kecamatan Asal;

Antar

14) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 15) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan tujuan; 16) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan tujuan; 17) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; 18) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan; 19) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 20) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 21) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 22) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 23) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 24) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 25) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) datang di Desa/Kelurahan tujuan; 26) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; 27) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Desa/Kelurahan asal;

Antar

28) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 29) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Kecamatan asal;

Antar

30) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 31) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal; 32) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan tujuan;

-24-

33) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; 34) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan. b. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran dan pendataan Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara; c. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang melakukan perubahan alamat; d. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang pindah datang antar negara; e. melaksanakan dan menyiapkan program aplikasi penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi penduduk musiman/tinggal sementara; f. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mutasi penduduk; g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; i.

menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;

j.


k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan 4.

Memberikan masukan dan Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3); e. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5.

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

-25-

3.

Seksi Pengawasan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan

tugas

urusan

Pengawasan Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) ini, Seksi Pengawasan Penduduk mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Pengawasan Penduduk; b. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pengawasan Penduduk; c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengawasan Penduduk; d. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengawasan Penduduk; dan e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas Seksi Pengawasan Penduduk mempunyai uraian tugas : 1.

Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya. 3. Pengaturan meliput i : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

3.

Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas;

-26-

b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pengawasan kedatangan orang asing dari luar negeri yang terdiri dari : 1) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI; 2) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri di Desa/Kelurahan; 3) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri; dan 5) Memverifikasi pendaftaran Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas. c. melaksanakan (SKTT);

penerbitan Surat Ketarangan

Tempat Tinggal

d. melaksanakan dan menyiapkan program aplikasi penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk warga asing; e. melaksanakan dan memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Warga Negara Asing (WNA) yang meliputi : 1) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI; 2) Memverifikasi pendaftaran Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); 3) Memverifikasi pendaftaran Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap; 4) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 5) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Pas Lintas Batas di Desa/Kelurahan; dan 6) Memverifikasi pendaftaran Pendataan Penduduk Pemilik Buku Pas Lintas Batas di Pos Lintas Batas. e. melaksanakan pemantauan kepemilikan identitas penduduk;

dan

pengawasan

f. melaksanakan operasi yustisi secara berkala; g. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan penduduk; h. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

atasannya

dan

instansi

i.


j.

menyiapkan bahan Laporan Daerah (LPPD) di seksinya;

Penyelenggaraan

Pemerintahan

k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;

-27-

l.

menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan

Kinerja

Instansi

m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. n. Pengawasan meliputi :

i.

1.


2.


3.


4.

menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

5.


6.


Melaksanakan tugas tambahan meliputi : 1.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

2.melaksanakan tugas kedinasanlainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun Lintas SKPD.

C. BIDANG PENCATATAN SIPIL

2. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil. 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (1 ) ini, Kepala Bidang Pencatatan sipil mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan. -28-

3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (2 ) ini, Kepala Bidang Pencatatan sipil mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a.

menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di bidangnya;

b.

menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di bidangnya;

c.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas dibidangnya;

d.

menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di bidangnya;

e.

menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya;

f.

menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya;

g.

menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya; dan

h.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya.



b.



melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil yang meliputi Kelahiran dan Kematian, Perkawinan dan Perceraian serta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;

b.

mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas;

c.

merumuskan Standar Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil;

d.

menganalisa data, informasi, permasalahan Kependudukan dan tata kelola yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pencatatan Sipil;

e.

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Pencatatan Sipil;

f.

melaksanakan sosialisasi kebijakan teknis di Bidang Pencatatan Sipil;

g.

melaksanakan koordinasi fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Pencatatan Sipil;

h.


i.


atasannya

dan

instansi

j.

menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; -29-

k.


l.

menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;

m. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di bidangnya.

4.

Kinerja

Instansi

n.

memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

o.

melaksanakan Supervisi kebenaran data dan berkas serta meneliti kualitas semua penerbitan akta – akta Catatan Sipil, yang akan diberikan kepada masyarakat.

Pengawasan meliputi : b. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; c. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; d. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya; f. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai; g. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5.


6.

Bidang Pencatatan Sipil membawahkan : a. Seksi kelahiran dan Kematian; b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; c. Seksi Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

1. Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas

urusan Kelahiran dan Kematian.

-30-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi a. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; b. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; d. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; dan e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir di atas, Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan (RENSTRA) Dinas di Seksinya;

Rencana

Strategis

c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; g. menyiapkan bahan penyusunan Standar Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan

Operasional

h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya. 2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; b. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : 1. Pencatatan Kelahiran; 2. Pencatatan Lahir Mati;

3. Pencatatan Kematian; 4.

Penerbitan Dokumen Kelahiran dan Kematian hasil Pencatatan Sipil. -31-

c. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Laporan Kelahiran dan Kematian bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; d. melaksanakan pengumpulan, penganalisaan data;

pengolahan

dan

e. melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas meliputi : 1) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi peristiwa kelahiran yang terjadi di tempat domisili ibunya; 2) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran bagi peristiwa kelahiran terjadi di luar domisili ibunya; 3) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya; 4) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Akta Kelahiran Orang Asing; 5) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Kelahiran; 6) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran; 7) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Kelahiran; 8) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Lahir Mati; 9) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati; 10) Memverifikasi dokumen Pelaporan Kematian; 11) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kematian; 12) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Kematian; 13) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kematian; 14) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Kematian; 15) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya. f.

melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

g.


h.


i.


4.

j.


k.

menyiapkan bahan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;

l.

menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan

m.


Keterangan

Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai pelaksanaan tugas bawahan Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

untuk

bahan

Daftar

e. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 5.


2. Seksi

Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh

seorang Kepala

Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai

tugas

pokok

:

Memimpin,

merencanakan,

mengatur,

melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan tugas Perkawinan dan Perceraian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada butir (2) SeksiPerkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana kebijakan Perkawinan dan Perceraian;

penyelenggaraan

tugas

urusan

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Perkawinan dan Perceraian; c. Pelaksanaan Perceraian;

penyelenggaraan

tugas

urusan

Perkawinan

dan

d. Pengawasan penyelenggaraan Perceraian; dan

tugas

urusan

Perkawinan

dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.dan Perceraian.

-33-

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana di maksud pada poin di atas, SeksiPerkawinan dan Perceraian mempunyai uraian tugas : 1.

Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas di Seksinya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas di Seksinya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya.

2.


3.

Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; b. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : 1) Pencatatan Perkawinan; 2) Pencatatan Perceraian; 3) Pencatatan Pengesahan Anak; 4) Pencatatan Perubahan Akta-akta Catatan Sipil; 5) Pencatatan Pembetulan Akta Perkawinan; 6) Pencatatan Pembetulan Akta Perceraian; 7) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 8) Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri; 9) Pencatatan Pelaporan Perceraian di Luar Negeri; 10) Pencatatan Peristiwa Penting Catatan Sipil Lainnya; 11) Pencatatan Dokumen Kependudukan Hasil Pencatatan Sipil; 12) Penatausahaan Dokumen Pencatatan Sipil; 13) Pencatatan Salinan Akta Perkawinan;

14) Pencatatan Salinan Akta Perceraian; c. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Laporan Perkawinan dan Perceraian bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data; -34-

e. melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas meliputi : 1. Memverifikasi dokumen Penerbitan Perkawinan dan Perceraian hasil Pencatatan Sipil formulir Pencatatan Perkawinan; 2) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perkawinan; 3) Memverifikasi dokumen Surat Bukti Pencatatan Perkawinan; 4) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Perkawinan; 5) Memverifikasi dokumen Perkawinan;

Pencatatan dan Penerbitan

Data

6) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pembatalan Perkawinan; 7) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 8) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Perceraian; 9) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perceraian; 10) Memverifikasi dokumen Surat Bukti Pencatatan Perceraian; 11) Memverifikasi dokuemn Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Perceraian; 12) Memverifikasi dokuemn Pencatatan dan Penerbitan Perceraian;

Data

13) Memverifikasi dokuemn Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di Luar Negeri; 14) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Bukti Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di Luar Negeri; 15) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Pembatalan Percerian; 16) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. f.

melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian;

g.


h.


i.


atasannya

dan

instansi

n. menyiapkan .bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;

k .menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; l. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. -35-

4.

Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai pelaksanaan tugas bawahan Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

untuk

bahan

Daftar

e. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 5.


3. Seksi Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) Seksi Pengangkatan Anak,pengakuan anak, dan pengesahan anak mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;

urusan

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; d. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Seksi Pengangkatan Anak,pengakuan anak, dan pengesahan anak mempunyai fungsi :

-36-

1. Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya. 2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; b. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : 1) Pencatatan Pengangkatan Anak; 2) Pencatatan Pengakuan Anak; 3) Pencatatan Pengesahan Anak; 4) Pencatatan Pembatalan Pengangkatan Anak; 5) Pencatatan Pembatalan Pengakuan Anak; 6) Pencatatan Pembatalan Pengesahan; 7) Pencatatan Perubahan Akta-akta Catatan Sipil; 8) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 9) Pencatatan Peristiwa Penting Catatan Sipil Lainnya; 10) Pencatatan Dokumen Kependudukan Hasil Pencatatan Sipil; 11) Penatausahaan Dokumen Pencatatan Sipil; dan 12) Pencatatan Salinan Akta Pengakuan Anak.

c. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Laporan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data; e. melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas meliputi :

-37-

1) Memverifikasi dokumen Penerbitan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Hasil Pencatatan Sipil; 2) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing; 3) Memverifikasi dokumen Pencatatan Keterangan Pengangkatan Anak;

dan

Penerbitan

Surat

4) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pengakuan Anak; 5) Memverifikasi dokumen Pencatatan Pernyataan Pengakuan Anak; dan

dan

Penerbitan

Surat

6) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pengesahan Anak. f. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; g. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; h. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; i. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; j. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; k.. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; c. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan d. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : a.


b.


c.


d.


e.


f.


5.


-38-

D.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada huruf (D) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; d. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; e. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; f. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan g. Pelaksanaan tugas tambahan. 4. Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada poin di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 1.



b.


c.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya;

d.


e.

menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya;

f.


g.


h.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya. -39-

2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan, Pengolahan Data Kependudukan dan Pelayanan Informasi Kependudukan; b. mengkoordinasdikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas; c. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasional urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan, Pengolahan Data Kependudukan dan Pelayanan Informasi Kependudukan; d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Bina Administrasi Kependudukan; f. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; g. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

atasannya

dan

instansi

h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; i.


j.


k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan l.

Kinerja

Instansi


m. melaksanakan supervisi kebenaran data control kualitas semua dokumen kependudukan yang akan diterbitkan. n. memberikan hak akses kepada operator dalam mengoprasikan program SIAK.

4. Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -40-

d. menilai dan menandatangani Pekerjaan (DP-3) bawahannya;

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai; f. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

3.

Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

membawahkan : a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; b. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; c. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan

1.

Seksi

Sistem

dan

Teknologi

Informasi

Kependudukan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada butir (1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan;

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; d. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; dan e. Pelaksanaan tugas tambahan.

-41-

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada butir (1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 1.

2.

3.



b.


c.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) dinas di Seksinya;

d.


e.


f.


g.


h.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di seksinya.



b.



mengkoordinasdikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas;

b.

melaksanakan pengelolaan perangkat keras dan lunak sistem teknologi informasi kependudukan di Kabupaten dan Kecamatan;

c.

melaksanakan persiapan sarana dan prasarana Hardware dan Software komputer baik di Dinas maupun di 28 Kecamatan;

d.


e.

melaksanakan dan mempersiapkan jaringan Online dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan Akta Pencatatan Sipil ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang : f.

melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi informasi kependudukan Kabupaten dan Kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan;

g.

melaksanakan perluasan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online pada seluruh Kecamatan;

h.

melaksanakan pemeliharaan berkala perangkat SIAK online (Tower, instalasi jaringan, server, komputer, anti virus dan pendingin ruangan); -42

i.

melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan dan pencatatan sipil serta pemutathiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

j.

melaksanakan perekaman dan pencetakan dalam penerbitan dokumen kependudukan;

k.

melaksanakan perekaman dan pencetakan dalam penerbitan Akta Pencatatan Sipil;

l.

melaksanakan pemutakhiran data penduduk secara berkala;

m. meningkatkan kemampuan pengetahuan operator perekaman data melalui Diklat, Bintek dan pertemuan bulanan; n.

melaksanakan konsolidasi database SIAK ke Kementerian Dalam Negeri;

o.

melaksanakan penghapusan data ganda setiap seminggu sekali;

p.

melaksanakan pemeliharaan tempat perekaman kependudukan di Kabupaten dan Kecamatan;

q.

melaksanakan perawatan perekaman data;

r.

melaksanakan pembersihan virus pada seluruh komputer perekaman data;

s.

melaksanakan perawatan instalasi jaringan (tower dan sarana pendukung);

t.

meningkatkan kecepatan koneksi dengan client di Kecamatan;

u.

memantau perkembangan teknologi program SIAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

v.

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dan instansi yang lebih tinggi dalam menghadapi kendala, hambatan dan masalah dalam pelaksanaan SIAK ke Manajemen Helpdesk di Kementerian Dalam Negeri;

w.

melaksanakan verifikasi dan validasi data pada dokumen surat keterangan pindah atau datang.

x.


ruangan

server

dan

data

ruangan

y.


z.


aa. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; bb. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; cc. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan dd. memberikan pimpinan.

masukan

dan

pertimbangan

teknis

kepada

-43-

4.

5.

Pengawasan meliputi : a.


b.


c.


d.


e.

membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya;

f.




b.


2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada butir (2) Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi : 1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan;

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan; dan

5.


Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud poin di atas, Seksi Pengolahan Data mempunyai uraian tugas :

-44-

1.

2.

3.



b.

menyiapkan bahan perumusan (RENSTRA) Dinas di Seksinya;

c.


d.

menyiapkan bahan perumusan (TAPKIN) Dinas di Seksinya;

e.


f.


g.

menyiapkan bahan perumusan Standar Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan

h.


Rencana

Penetapan

Strategis

Kinerja

Operasional



b.



mengkordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas;

b.

melaksanakan pembangunan replika data kependudukan tingkat Kabupaten;

c.

menyiapkan scrip untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kecamatan dan desa;

d.

menyiapkan scrip untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan;

e.

menyiapkan scrip untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan agama;

f.

menyiapkan scrip untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, satu tahunan lima tahunan dan sepuluh tahunan;

g.

menyiapkasn scrip untuk menghitung jumlah wajib KTP per desa dan kecamatan;

h.

menyiapkan scrip untuk menampilkan data ganda;

i.

menyiapkan scrip untuk menampilkan daftar penduduk berdasarkan KK;

j.

menyiapkan file Daftar Keluarga pada 314 Desa pada 28 Kecamatan;

k.

menyiapkan file wajib KTP pada 314 Desa dan 28 Kecamatan;

l.

menyiapkan file DP4 untuk kegiatan Pemilukada tingkat Kabupaten dan Provinsi;

m. menyiapkan file Daftar Penduduk Wajib Pilih dalam Pilkades; -45-

n.

melaksanakan pemutakhiran melalui input data;

o.

melaksanakan pembangunan Bank data kependudukan Kabupaten;

p.

melaksanakan pembangunan tempat perekaman data kependudukan;

q.

melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Kependudukan;

r.

melaksanakan penduduk;

s.

melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten;

t.

melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;

u.

melaksanakan pengunpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik kependudukan dan pencatatan sipil yang terdiri dari :

penyajian

database

dan

Kependudukan

desiminasi

informasi

1)

Memverifikasi jumlah biodata yang sudah terentry;

2)

Memverifikasi tertentu;

3)

Memverifikasi jumlah data keluarga per Kecamatan;

4)

Memverifikasi jumlah biodata pada Desa/Kelurahan tertentu;

5)

Memverifikasi jumlah Desa/Kelurahan;

6)

Memverifikasi Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK Nama Lengkap dan Agama pada Kecamatan tertentu atau Desa atau berdasarkan Nomor KK;

jumlah

biodata

data

pada

Kecamatan

Kelauarga

pada

7)

Memverifikasi NIK, Nama Lengkap dan status kawin berdasarkan nomor KK;

8)

Menampilkan jumlah entri data keluarga (Penduduk) pada Kecamatan dan tanggal tertentu;

9)

Menampilkan jumlah entri biodata WNI (Penduduk) pada Kecamatan dan Tanggal tertentu;

10) Menampilkan jumlah entri data keluarga (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 11) Menampilkan jumlah entri biodata WNI (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 12) Memverifikasi jumlah penduduk perempuan) per Desa/Kelurahan;

(laki-laki

dan

(laki-laki

dan

-46-

13) Memverifikasi perempuan);

jumlah

pemilih

14) Menampilkan daftar penduduk yang sudah dan belum dicetak KTP; 15) Menampilkan data dan daftar penduduk berdasarkan tanggal cetak KTP; 16) Menampilkan keseluruhan kolom biodata WNI; 17) Menampilkan daftar penduduk per Desa/Kelurahan; 18) Menampilkan daftar Kepala Keluarga per Desa/Kelurahan; 19) Menampilkan daftar penduduk sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 20) Menampilkan daftar keluarga sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 21) Menghitung jumlah penduduk menurut agama; 22) Menghitung jumlah pendudukl menurut pendidikan; 23) Menghitung jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan per Kelurahan/Desa; 24) Menghitung jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan agama per Desa/Kelurahan; 25) Menghitung jumlah penduduk menuut jenis kelamin, agama dan pendidikan per Desa/Kelurahan; 26) Menghitung jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama, pendidikan dan pekerjaan per Desa/Kelurahan; 27) Menghitung jumlah penduduk perempuan) per Desa/Kelurahan;

(Laki-laki

28) Menghitung jumlah anggota keluarga per keluarga;

dan

29) Menghitung jumlah pemilih (laki-laki dan perempuan); 30) Menghitung Jumlah Pemilih pemula; 31) Menghitung daftar KK yang tercetak; 32) Menghitung KK yang belum tercetak; 33) Menampilkan daftar KK dan tanggal tercetak; 34) Menampilkan jumlah penduduk yang belum/telah cetak KTP per Desa/Kelurahan; 35) Menampilkan penduduk yang telah dan belum tercetak KTP, penduduk dan keluarga per Desa/Kelurahan 36) Menampilkan penduduk yang telah dan belum tercetak KTP per RT, RW dan Desa/Kelurahan; -47-

37) Menampilkan jumlah Akta Lahir menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 38) Menampilkan jumlah akta kawin menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 39) Menampilkan lengkap;

rekapitulasi

data

penduduk

versi

40) Menampilkan kelompok kelamin laki-laki;

usia

penduduk

berjenis

41) Menampilkjan kelompok kelamin perempuan;

usia

penduduk

berjenis

42) Menampilkan kelompok usia sekolah berjenis kelamin laki-laki; 43) Menampilkan kelompok usia sekolah berjenis kelamin perempuan; 44) Menampilkan kelompok usia sekolah; 45) Menampilkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, usia tertua, usia termuda dan rata-rata usia untuk setiap Desa/Kelurahan; 46) Menampilkan jumlah penduduk menurut perkawinan dan jenis kelamin untuk Desa/Kelurahan;

status setiap

47) Menampilkan jumlah penduduk menurut sgama dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 48) Menampilkan jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 49) Menampilkan jumlah penduduk menurut golongan darah dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan;

50) Menampilkan jumlah wanita usia subur (15-45 tahun) untuk setiap Desa/Kelurahan; 51) Menampilkan jumlah balita (5 tahun) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 52) Menampilkan jumlah lansia (65 tahun lebih) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 53) Menampilkan usia (pada tanggal hari H) dan kelamin kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 54) Menampilkan usia (tanggal hitung) dan kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 55) Menampilkan kelompok usia (pada tanggal hari H) dan kelamin dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 56) Menampilkan jumlah penduduk Warga Negara Asing (WNA) ; -48-

57) Menampilkan jumlah catat lahir; 58) Menampilkan jumlah catat kawin; 59) Menampilkan jumlah catat cerai; dan 60) Menampilkan jumlah catat mati. 61) Melaksanakan Verifikasi dan Validasi data pada Setiap penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP v.

melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;

w.

melaksanakan penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa dampak kependudukan;

x.

melaksanakan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisa dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan dalam banyak sasaran;

y.


z.


aa. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; bb. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; cc. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;

dd. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan ee. memberikan masukan kepada atasan. 4.

5.

dan

pertimbangan

teknis


melakukan pengawasan dan pengendalian tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

dari

setiap

b.


c.


d.


e.


f.



melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan -49-

b.


3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai

tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : 1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaran tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan;

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan; dan

5.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 1.



b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


-50-

2.

3.



b.




b.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kependudukan;

c.

melaksanakan penyajian berbagai media informasi;

d.

melaksanakan pelayanan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui media cetak, media elektronik dan unit pelayanan informasi;

e.

melaksanakan desiminasi dan bimbingan teknis informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f.

melaksanakan penyajian data informasi kependudukan dan statistik vital yang terdiri dari :

informasi kependudukan

melalui

1) Mencetak dan menyajikan Buku Induk Penduduk (Daftar Keluarga) pada 314 Desa pada 28 Kecamatan; 2) Mencetak dan menyajikan buku rekapitulasi Penduduk Wajib KTP pada 314 Desa dan 28 Kecamatan;

3) Mencetak dan menyajikan Buku Rekapitulasi DP4 untuk kegiatan Pemilu, Pemilukada tingkat Kabupaten dan Propinsi; 4) Mencetak dan menyajikan buku rekapitulasi Penduduk Wajib Pilih dalam Pilkades; 5) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi biodata yang sudah terentri; 6) Mencetak dan dan menyajikan rekapitulasi jumlah biodata pada Kecamatan tertentu; 7) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah data keluarga per Kecamatan; 8) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah biodata pada Desa/Kelurahan tertentu; 9) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah data keluarga pada Desa/Kelurahan tertentu; 10) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi Nomor KK, NIK, nama lengkap dan agama pada Kecamatan tertentu atau Desa atau berdasarkan Nomor KK; 11) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi NIK, nama lengkap dan status kawin berdasarkan nomor KK; 12) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri data keluarga (penduduk) pada Kecamatan dan tanggal tertentu; 13) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri biodata WNI (penduduk) pada Kecamatan dan tanggal tertentu; -51-

14) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri data keluarga (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 15) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri biodata WNI (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 16) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) per Desa/Kelurahan dengan toad; 17) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih (lakilaki dan perempuan); 18) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar penduduk yang sudah dan belum dicetak KTP; 19) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi data dan daftar penduduk berdasarkan tanggal cetak KTP; 20) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi keseluruhan kolom biodata WNI; 21) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar penduduk per Desa/Kelurahan; 22) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar Kepala Keluarga per Desa/Kelurahan; 23) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar penduduk sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan;

24) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar keluarga sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 25) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut agama; 26) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut pendidikan; 27) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan per kelurahan; 28) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan agama per Kelurahan; 29) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama dan pendididkan per Kelurahan; 30) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama, pendidikan dan pekerjaan per Kelurahan; 31) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) per Desa/Kelurahan; 32) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah anggota per keluarga; 33) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih (lakilaki dan perempuan); -52-

34) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih pemula; 35) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah KK tercetak dan belum tercetak; 36) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar KK yang telah tercetak; 37) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar KK yang belum tercetak; 38) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar KK dan tanggal tercetak; 39) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk yang belum atau telah cetak KTP per Desa/Kelurahan; 40) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi penduduk yang telah dan belum tercetak KTP, penduduk dan keluarga per Desa/Kelurahan; 41) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi penduduk yang telah dan belum tercetak KTP, penduduk dan keluarga per RT, RW dan Desa/Kelurahan; 42) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah akta lahir menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 43) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah akta kawin menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan;

44) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi data penduduk versi lengkap; 45) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia penduduk berjenis kelamin laki-laki; 46) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia penduduk berjenis kelamin perempuan; 47) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia sekolah berjenis kelamin laki-laki; 48) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia sekolah berjenis kelamin perempuan; 49) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, usia tertua, usi termuda dan ratarata usia untuk setiap Desa/Kelurahan; 50) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut status perkawinan dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 51) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut agama dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 52) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir dan jenis kelamin; 53) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut golongan darah dan jenis kelamin; 54) Menampilkan jumlah wanita usia subur (15-45 tahuan) untuk setiap Desa/Kelurahan; -53-

55) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah balita (5 tahun) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 56) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah lansia (65 tahun lebih) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 57) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi usia (pada tanggal hari H) dan jenis kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 58) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi usia (tanggal hitung) dan jenis kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 59) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia (pada tanggal hari H) dan jenis kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 60) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk WNA; 61) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat lahir; 62) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat Kawin; 63) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat Cerai; 64) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat Mati;

65) Mencetak dan menyajikan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI; 66) Mencetak dan menyajikan Buku Mutasi Penduduk WNI; 67) Mencetak dan menyajikan Buku Induk Penduduk WNI; 68) Mencetak dan menyajikan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kecamatan; 69) Mencetak dan menyajikan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kabupaten/Kota; 70) Mencetak dan menyajikan Buku Register WNI di Luar Negeri. 71) Melaksanakan Verifikasi dan validasi data pada penerbitan dokumen SKTT/SKTS. f.

melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan informasi kependudukan;

g.


h.


4.

5.

i.


j.


k.


l.


Keterangan


melakukan pengawasan dan pengendalian dari setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

b.


c.


d.


e.


f.


Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

a.


b.


F. BIDANG DOKUMENTASI DAN PENGEMBANGAN PENDUDUK.

Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasksud pada huruf € Kepala

Bidang

Dokumentasi

dan

Pengembangan

Penduduk

mempunyai fungsi :

-55-

1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi, Pengembangan Penduduk dan Penyuluhan

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; dan

5.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimasksud pada poin di atas, Kepala Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk mempunyai uraian tugas : 1.

Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di bidangnya; b. menyiapkan bahan perumusan (RENSTRA) Dinas di bidangnya;

Rencana

Strategis

c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya;

d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di bidangnya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya. 2.


3.


melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Dokumentasi dan pengembangan Penduduk yang meliputi Pendokumentasian, Pengembangan Penduduk dan Penyuluhan.

b.

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidangbidang lingkup Dinas;

c.

melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasional urusan Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; -56-

d.

menganalisa Dokumentasi, Informasi permasalahan Dokumentasi Penduduk yang terkait dengan pengolahan dan Pengembangan Bidang Dokumentasi Pengembangan Penduduk

e.

melaksanakan koordinasi fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

f.


g.


h.


i.


j.

menyiapkan bahan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;

k.


l.


Keterangan

m. melaksanakan Suvervisi kebenaran data dan dokumen untuk Mengecek buku register dan data pendukung asli untuk menerbitkan akta – akta Pencatatan Sipil.

5.

4.

Pengawasan meliputi :

a.

melakukan pengawasan dan pengendalian dari setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

b.


c.


d.


e.


f.


g.

menyampaikan atasan.

laporan

pelaksanaan

kegiatan

kepada



b.


-57-

d. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; e. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk.

6. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk, membawahkan : a. Seksi Dokumentasi; b. Seksi Pengembangan Penduduk; c. Seksi Penyuluhan.

1. Seksi Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung

jawab

Pengembangan

kepada

Pendudukan

Kepala yang

Bidang

Dokumentasi

mempunyai

tugas

dan

pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada butir (1) Kepala Seksi Dokumentasi mempunai fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Dokumentasi; 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi; 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi; 5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada poin di atas, Kepala Seksi Dokumentasi mempunai uraian tugas : 1.

Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; -58-

g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di seksinya. 2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a.


b.

melaksanakan penataan, pemeliharaan dan penyimpanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c.

melaksanakan Penataan dokumen Akte Pencatatan Sipil dan dokumen pendukung;

d.

melaksanakan foging arsip secara berkala;

e.

melaksanakan perlindungan dokumen dan data pribadi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f.

melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil;

g.

melaksanakan Kewarganegaraan;

Pencatatan

Perubahan

Status

h.

melaksanakan Pencatatan Perubahan Akta Kelahiran

i.

melaksanakan Pencatatan Pembatalan Akta Kelahiran

j.

melaksanakan pencatatan salinan Akta pengakuan Anak

k.

melaksanakan verifikasi Pencatatan dan Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Penerbitan

l.

melaksanakan verifikasi Pencatatan dan Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;

Penerbitan

m.

Memverifikasi dokumen Pencatatan Pelaporan Perubahan Nama;

Penerbitan

n.

Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia;

o.

Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas;

p.

memverifikasi Permohonan Indonesia;

q.

memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA);

dan

dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Kewarganegaraan Republik

-59-

r.

memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Penyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

s.

memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

t.

melaksanakan pemeriksaan, penelitian legalisasi akta Pencatatan Sipil;

u.


v.


dan

pencatatan

w. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; x.


y.


z.


aa. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada pimpinan. 4.

5.


melakukan pengawasan dan pengendalian tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

dari

setiap

b.


c.


d.


e.


f.


Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. b.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

-60-

2.

Seksi

Pengembangan

Penduduk

dipimpin

oleh seorang

Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Pendudukan yang mempunyai tugas

pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan

dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pengembangan Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (2) Seksi Pengembangan Penduduk mempunyai fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Pengembangan Penduduk; 2. Pengaturan Penduduk;

penyelenggaraan

tugas

urusan

Pengembangan

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengembangan Penduduk; 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengembangan Penduduk; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Seksi Pengembangan Penduduk mempunyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan h. menyusun Rencana Kerja Pengembangan Penduduk.

Anggaran

(RKA)

Seksi

2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

-61-

3. Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; b. melaksanakan pembuatan analisis pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk; c. menyusun profil kependudukan Kabupaten Serang untuk kepentingan pengambilan kebijakan pembangunan; d. melaksanakan penetapan indikator kependudukan proyeksi penduduk dan analisis dampak penduduk terdiri dari : 1) Menganalisis karakterisitik data kependudukan menurut umur dan jenis kelamin; 2) Menganalisis karekateristik penduduk menurut rasio jenis kelamin; 3) Menganalisis karaketeristik ketergantungan;

penduduk

berdasar

rasio

4) Menganalisis karaketristik penduduk berdasar piramida penduduk; 5) Menganalisis persebarannya;

karaketristik

penduduk

berdasar

6) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan pendidikan; 7) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kesehatan; 8) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kebutuhan sarana prsarana daerah; 9) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan keluarga berencana; 10) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan rencana APBD; 11) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan perencanangan pembangunan; 12) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kerukunan umat beragama; 13) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kebutuhan sandang pangan; 14) Memproyeksi jumlah penduduk 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun kedepan; 15) Menganalisis dampak peningkatan jumlah penduduk. e.

melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi masyarakat dan instansi terkait dalam rangka penyerasian, harmonisasi dan tertib administrasi kependudukan;

f.


g.


h.


4.

i.


j.


k.


l.

memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada pimpinan.



b.


c.


5.

d.


e.


f.




b.


3.

Seksi

Penyuluhan

bertanggung

jawab

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan kepada

Kepala

Bidang

Pengembangan Penduduk yang mempunyai

Dokumentasi tugas

dan

pokok :


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) Kepala Seksi Penyuluhan mempuyai fungsi : 1.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan;

2.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan;

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan;

4.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan; dan

5.


-63-

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Kepala Seksi Penyuluhan mempuyai uraian tugas : 1. Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;

g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di seksinya. 2. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3. Pelaksanaan meliputi : a.


b.

melaksanakan penyuluhan bagi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta peristiwa penting dan peritiwa kependudukan;

c.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh SD, SLTP di Kabupaten Serang;

d.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kader PKK;

e.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kader Posyandu;

f.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bidan Desa;

g.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh Kepala Desa;

h.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh Ketua RT/RW;

i.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Tokoh Masyarakat;

j.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Sekretaris Desa;

k.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;

l.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Lembaga Sosial Masyarakat; -64-

m. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya;

4.

n.


o.


p.


q.


r.


s.



atasannya

Penyelenggaraan

dan

instansi

Pemerintahan

Kinerja

Instansi

5.

a.

melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

b.


c.


d.


e.


f.


untuk

bahan

Daftar


melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD

-65-

BAB. III ORGANISASI KETATALAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

A. ORGANISASI KETATALAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan : 2.1. Sub Bagian Program dan Evaluasi 2.2. Sub Bagian Umum 2.3. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan 3.1. Seksi Pendaftaran Penduduk. 3.2. Seksi mutasi penduduk. 3.3. Seksi Pengawasan Penduduk.

4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 4.1. Seksi Kelahiran dan Kematian. 4.2. Seksi Perkawinan dan Perceraian. 4.3 Seksi Pengangkatan Anak,Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

5.

Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan,

membawahkan : 5.1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; 5.2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan 5.3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.

6. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk,membawahkan : 6.1. Seksi Dokumentasi; 6.2. Seksi Pengembangan Penduduk; 6.3….Seksi Penyuluhan.

- 66 -

B. PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sangat tergantung pada Anggaran Rutin dan Pembangunan Tahun 2014 yang terdiri dari :

a.

Anggaran Rutin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang (APBD II).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 67 -

BAB. IV

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG TAHUN 2014

A. RENCANA KERJA POKOK

Penyelenggaraan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) masing – masing

bidang yang diselaraskan dengan kegiatan yang menjadi skala prioritas

yang

bersifat mendesak untuk dilayani dan dilaksanakan secepatnya, sehingga seluruh kegiatan baik Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk dapat dikerjakan dengan baik dan lancar sehingga pencapaian sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2014 dapat terpenuhi.

B. RENCANA

KERJA BAGIAN SEKRETARIAT DAN RENCANA

KERJA

MASING – MASING BIDANG.

1. Sekretariat Dalam rangka mendukung kegiatan masing – masing Bidang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan rencana kerja tahun 2014

melaksanakan

penyusunan rencana kerja antara lain :

NO

1

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUT COME

INDIKATOR

Meningkatnya

Program

Penyediaan jasa

Tersedianya

Tersedianya

Kapasitas

Pelayanan

surat menyurat

jasa surat

jasa surat masuk

kelembagaan

Administrasi

menyurat

dan surat keluar

Disdukcapil

Perkantoran

sesuai aspek legalitas

2

Penyediaan jasa

Tersedianya

Terlaksananya

komunikasi,sumb

jasa komuni

jasa penerangan

er daya air dan

kasi sumber

kantor, jasa

listrik

daya air dan

komunikasi

listrik -

68 -

1

2

3

4

5

6

3

Penyediaan jasa

Tersedianya

Terpeliharanya

kebersihan kantor

jasa dan alat

kebersihan kantor

kebersihan

selama 24 jam

kantor 4

5

Penyediaan Alat

Tersedianya

Tersedianya 100

Tulis Kantor

100 item ATK

item ATK

Penyediaan

Tersedianya

Tersedianya

barang cetakan

photo copy

barang cetakan

dan penggandaan

buku kontrak,

dan

49.item

penggandaan

cetakan 6

7

Penyediaan

Tersedianya

Tersedianya

komponen

13 jenis

komponen

instalasi listrik /

komponen

instalasi listrik /

penerangan

penerangan

bangunan kantor

kantor

Penyediaan

Tersedianya

Tersedianya

makanan dan

makan 976

makan dan

minuman

porsi, snack

minum bagi

3000 porsi dan

pegawai dan

air mineral 744

tamu

galon

8

Rapat-rapat

Terselenggara

Terlaksananya

koordinasi dan

nya koordinasi

koordinasi dan

konsultasi ke luar

dan kerjasama

konsultasi ke luar

daerah

dgn instansi

daerah

terkait diluar daerah 9

Rapat-rapat

Terselenggara

Terlaksananya

koordinasi dan

nya koordinasi

koordinasi dan

konsultasi ke

dan kerjasama

konsultasi ke

dalam daerah

dgn instansi

dalam daerah

terkait ke dalam daerah 1

2

3

69 4

5

6

10

Meningkatnya

Program

Pengadaan

Tersedianya 2

Tersedianya

Sarana dan

Peningkatan

peralatan gedung

bh AC, 2 bh

sarana

prasarana

Sarana dan

kantor

mesin tik ,3unit penunjang

Aparatur

Prasana

Komptr/PCdan

Aparatur.

1 unit kamera,

kegiatan

3unit laptop, alat eKTP,sound sistem

11

Pengadaan

Tersedianya 4

Tersedianya

Mebeleur

bh kursi putar,

sarana

3 bh kursi

penunjang

tunggu , 15 bh

kegiatan

kursi rapat

12

13

Pemeliharaan rutin

Pengecatan

Terpelihara

/berkala gedung

tembok, pagar, gedung kantor

kantor

teralis

Pemelihan rutin

Pemeliharaan rutin

Terpeliharanya

Terpeliharanya

/berkala

/berkala

kendaraan

kendaraan dinas/

kendaraan dinas /

kendaraan dinas /

dinas /

operasional yang

operasional

operasional

operasional 15

dapat menunjang

roda dua dan 8 kegiatan roda empat agar layak pakai 14

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin

Terawatnya 25

Berfungsinya AC,

/ berkala perleng-

/ berkala perleng-

AC, tabung

tabung

kapan gedung

kapan gedung

kebakaran, dll

kebakaran dan

kantor

kantor

perlengkapan lainnya

-

1

2

3

70 -

4

5

6

15

16

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Terawatnya

Terpeliharanya

rutin / berkala

rutin / berkala

Hardware dan

komputer adm.

peralatan

peralatan gedung

Software

Kependudukan

gedung kantor

kantor

Penyediaan

Peningkatan

pakaian seragam

disiplin aparatur pakaian dinas

dinas pegawai

17

18

19

20

Pengadaan

dengan baik

Tersedianya

Terpeliharanya

pakaian

Tertib berpakaian

beserta

seragam dinas

Seragam

perlengkapannya

Pegawai

Pengadaan

Tersedianya

Terlaksananya

pakaian khusus

pakaian olah

Berolah raga

hari-hari tertentu

raga

yang teratur

Terpantaunya

Penyusunan

Pengembangan Penyusunan

Tersusunnya

laporan capaian

Sistem Pelapo

laporan capaian

laporan Bulanan, kinerja kegiatan

kinerja dan

ran Capaian

kinerja dan

Triwulan,Lakip,

melalui

ikhtisar realisasi

Kinerja dan

ikhtisar realisasi

Prog.Kerja,RKA,

penyusunan

kinerja SKPD

Keuangan

kinerja SKPD

DPA,Perub.DPA, laporan yang Lap.Tahunan dll.

akuntabel

Perencanaan

Perencanaan

Penyusunan

Tersusunnya

Tertib

Kegiatan SKPD

Kegiatan SKPD

Renstra dan

dokumen renstra

perencanaan

Renja SKPD

dan renja SKPD

tercapai.

Pelatihan tenaga

Program

Pelatihan tenaga

Terlaksananya

Terampil dalam

Pengelola SIAK

Penataan Adm.

pengelola SIAK

pelatihan 66 org

mengoperasikan

pengelola SIAK

program SIAK

Kependu dukan

di tk. Kab. dan Kecamatan.

21

22

Implementasi

Implementasi

Pengembangan

Terlaksananya

system adm.

system adm.

apllliiikasi e-KTP

pelayanan pen-

kependudukan

Kependudukan

dan pemelhrn

cetakan KTP

(membangun, up

rutin di 29 kec

lebih cepat

Dating, pemelhrn)

dan 1 dinas

Koordinasi

Koordinasi

326 org Sekdes,

Tersusunnya

pelaksanaan

pelaksanaan

29 org Kasi Tata

data kepdndudu-

kebijakan

kebijakan

Pem.di 29 Kec.

Dukan yg akurat

kependudukan

kependudukan

- 71 -

1

2

23 Peningkatan pela

3

4

5

6

Peningkatan pela

87 Desa di 29

Adm. Kepend.

yanan publik

yanan publik

Kec. Se Kab.

dan pencatatan

dalam bidang

dalam bidang

Serang

sipil lebih tertib

kependudukan

kependudukan

data base

Updating data

Tersusunnya

kependudukan

base Kepend.

data SIAK dan

(800 bk)

lap.informasi

Pengembangan 24 Pengembangan data base kependudukan

kependudukan

25 Peningkatan

Peningkatan

63 orang

Meningkatnya

kapasitas aparat

kapasitas aparat

bidan desa, 63 kapasitas aparat

kependudukan dan

kependudukan dan

kader

pelayanan adm.

pencatatan sipil

pencatatan sipil

dasawisma,

Kependudukan

dan 45 orang pegawai Disdukcapil. 26 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Sosialisasi

Sosialisasi

Meningkatnya

Kebijakan

2195 org

animo masy.

Kependudukan

peserta di Tk.

dalam memiliki

Kecamatan,

identitas diri

siaran radio, tayangandi TV

27 Peningkatan

Peningkatan

300 bk data

Tertatanya

kapasitas

kapasitas

pendukung

dokumen data

kelembagaan

kelembagaan

adm.Kepend.

pendukung dan

kependudukan

kependudukan

dan 300 bk

profil Kepend.

profil Kepend.

28 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Monitoring,evaluasi Akurasi data

Terlaksananya

dn pelaporan

pemantauan

terpenuhi

pelaksanaan kegiatan di lapangan

-

72 -

29 Memperingati hariharin besar

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hari-hari Besar

1 Paket.

hari besar Islam

Terlaksananya peran serta dalam peringatan

30

Penyelenggaraan

1 Paket

hari-hari besar.

Hari Ulang Tahun (HUT) Kab. Serang

C. RENCANA KERJA PER KEGIATAN TAHUN 2014

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 memiliki 30 (tiga puluh) kegiatan dan volume sarana serta besaran anggaran yang merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kerja yang ingin dicapai dengan mengoptimalisasikan anggaran yang tersedia.

Dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat diselenggarakan sesuai dengan program, untuk masing – masing kegiatan ditunjuk seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ), pelaksanaan administrasi dan pelaksana teknis rencana pengguna anggaran per triwulan sebagai berikut :

RENCANA KEGIATAN NO

URAIAN / KEGIATAN TR.

TR.

TR. III

TR. IV

I

II

ν

ν

ν

ν

dan listrik

ν

ν

ν

ν

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

ν

ν

ν

ν

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

ν

ν

ν

ν

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ν

ν

ν

ν

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

-

73 -

KET.

6

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik

/

ν

ν

ν

ν

penerangan bangunan kantor 7

Penyediaan Makanan dan Minuman

ν

ν

ν

ν

8

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

daerah 9

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

10

Pengadaan peralatan gedung kantor

11

Pengadaan Mebeleur

12

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

13

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/

ν ν ν

ν

ν

ν

ν

ν

V

ν

ν

ν

V

ν

ν

ν

operasional 14

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

15

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

16

Pengadaan

pakaian

dinas

ν

beserta

perlengkapannya 17

Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

18

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja

dan

ν ν

ν

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

ν

19

Penyusunan Renstra dan Renja

20

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

21

Implementasi

ν ν

ν

Kebijakan

ν

ν

ν

ν

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

Sistem

Adm.

Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan) 22

Koordinasi

Pelaksanaan

Kependudukan 23

kependudukan 24

Pengembangan data base kependudukan

ν

25

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan

ν

dan pencatatan sipil 26

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

ν

27

Peningkatan

ν

kapasitas

kelembagaan

kependudukan 28

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

ν

ν

29

Penyelenggaraan Hari Besar Islam

30

Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT)

ν

Kabupaten Serang

Dari rincian kegiatan tersebut di atas dalam tahun anggaran 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di alokasikan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dengan perincian sebagai berikut : a. SKTT

: Rp.

199.900.000,-

b. SKTS

: Rp.

100.000,-

J u m l a h

: Rp. 200.000.000,-

D. Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dari tahun 2010

s/d

2015

Bidang Adaministrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai berikut :

TAHUN

JUMLAH

WAJIB KTP

PENDUDUK

PEMILIK

PEMILIK

KTP

AKTA

2010

1.560.195

1.080.087

826.119

585.037

2011

1.648.142

1.121.179

912.489

1.062.477

2012

1.745.793

1.208.148

937.249

1.079.577

2013

1571004

1.119.870

1.012.190

1.174.827

Dari tabel di atas terlihat pencapaian kinerja program pencatatan administrasi kependudukan adanya sasaran pencapaian kinerja yang mendekati target kinerja sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2010 – 2015 yang berprediksi sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekita 100% dan Akta Kelahiran 75%.

-

75 -

KET.

BAB. V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 disusun dan disampaikan dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing – masing personil agar tidak menyimpang dari arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Serang, 22 Desember 2013



- 76 -

BAB. I PENDAHULUAN

B.

LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Serang merupakan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang dan menjadi acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam menetapkan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2010 – 2015.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran

yang

dalam

penyusunan

rencana

kerja

tahunan

dalam

pelaksanaannya mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan serta merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya meningkatkan pelayanan umum.

Dalam upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai, telah disusun dan digunakan untuk pengajuan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Daerah (RKA – SKPD) Tahun 2014 menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2014.

- 1 -

B.

DASAR HUKUM Dalam melaksanakan Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dilandasi oleh : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

8. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. 9. Peraturan Bupati Serang Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Kabupaten Serang. 10. Peraturan

Bupati

Serang

Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Serang.

- 2 -

C.

VISI DAN MISI

2. VISI “ Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat Menuju Masyarakat Kabupaten Serang Yang Agamis, Produktif, Adil dan Sejahtera “

2. MISI

a.

Memberikan pelayanan yang

cepat, tepat, mudah dan

transparan

dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

b.

Melaksanakan kembangkan

pembinaan kemitraan

dan

masyarakat peran

serta

guna

menumbuh

masyarakat

dalam

melaksanakan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

c.

Menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data informasi kependudukan yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk;

d.

Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung

terciptanya

optimalisasi

pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- 3 -

dan

pembinaan

D.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2014 adalah untuk menetapkan arah dan program – program serta kegiatan dinas pada sektor Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Bidang Dokumen dan Pengembangan Penduduk yang dikumpulkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( RKA – SKPD ) yang nantinya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( DPA – SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2014.

Tujuan :

1. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

2. Terciptanya iklim dan etos kerja yang menunjang efektifitas pelaksanaan tugas.

3. Terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

4. Terciptanya tertib Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil.

Sasaran :

a. Adanya pelayanan yang cepat, tepat dan efisien. b. Meningkatnya sistim informasi managemen Kependudukan melalui unsur – unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependudukan terpadu.

c. Tersedianya dokumen Kependudukan yang akurat.

e. Menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

- 4 -

BAB. II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris

Daerah

yang

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir ( 1 ) ini Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f.

Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h.

Pengawasan Penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

i.


3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir ( 2 ) ini Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 6.

Perencanaan meliputi : k.

merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi Dinas;

l.

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas;

m.

merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

n.

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;

o. p.

merumuskan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas; merumuskan Dinas;

dan

menetapkan

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

-4-

q.

merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;

r.

merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;

s.

merumuskan dan menetapkan Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Teknis

di

bidang

t.

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;

7.

Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan unit satuan tugas kerja bawahannya; dan d. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

8. Pelaksanaan meliputi : n.

memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

o.

menandatangani dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

p.

mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Dinas;

q.

menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen dan memo;

r.

menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat

undangan, surat panggilan, nota dinas, nota

pengajuan konsep naskah dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir; s.

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan SKPD

t.

melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

u.


v.

menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas;

-5-

terkait;

w. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas; x.

menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;

y.

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; dan

z.


9. Pengawasan meliputi : h.

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

i.

memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;

j.


k.


l.

menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;

m. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan n.


10.

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : d.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;

e.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitian lintas SKPD; dan

f.

melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

A. SEKRETARIAT MEMPUNYAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

1.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas.

-6-

w. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

f.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan;

g.

Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan;

h.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan;

i.

Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan; dan

j.


3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam butir ( 2 ) ini, Sekretaris mempunyai uraian tugas : A.

Perencanaan meliputi : i.

merumuskan Visi dan Misi Dinas;

j.

merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas;

k. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; l.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas;

m. merumuskan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas; n. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas; o. merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas; p. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas; dan i. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas; G. Pengaturan meliputi : a . mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian; dan x.

membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

H. Pelaksanaan meliputi : a.

membantu Kepala Dinas dalam mengelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

y. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat yang meliputi Umum Kepegawaian, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan; z.

mengkordinasikan lingkup Dinas;

pelaksanaan

tugas

dengan

bidang-bidang

-7-

å.

mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Dinas dalam rangka penyusunan Visi dan Misi Dinas;

ä.

mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Dinas dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;

ö.

melaksanakan perencanaan program kegiatan Dinas;

aa. melaksanakan, evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Dinas; bb. mengelola administrasi keuangan dan asset Daerah di lingkup tugasnya; cc. melaksanakan pengelolaan urusan Ketatausahaan, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Dinas; dd. melaksanakan Hubungan Kemasyarakatan; ee. menyiapkan bahan rancangan dan pendokumentasian produk hukum; ff.

melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Dinas;

gg. menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas; hh. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien; ii.

melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

jj.


atasannya

dan

instansi

kk. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; ll.

menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkup tugasnya;

mm. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di lingkup tugasnya; nn. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di lingkup tugasnya; dan

Kinerja

Instansi

oo. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan; I.



b.


c.


-8-

J.

d.


e.


f.


g.




b.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan baik Internal maupun lintas SKPD

4. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan.

( 1 ) Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) ini, Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

6.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi;

7.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi;

9.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Program dan Evaluasi; dan

10. Pelaksanaan tugas tambahan

-9-

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir ( 2 ) ini, Sub Bagian Program dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut : 6.

Perencanaan meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi di sub bagiannya; b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya; c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya; d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di sub bagiannya; e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya; f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sub bagiannya; g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya; dan h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Bagiannya.

7.

Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

8.

Pelaksanaan meliputi : p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan seksi-seksi lingkup Dinas; q. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan tugas di Sub Bagian Program dan Evaluasi; r. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan kegiatan Dinas; s. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Dinas;

-10-

t. mengkoordinasikan pengumpulan data dan masukan dari bidangbidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas; u. menghimpun bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bagian-sub bagian dalam rangka penyusunan RKA Sekretariat; v. mempersiapkan draft Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan PPTK berdasarkan usulan para Kepala Bidang; w. mendistribusikan

Surat

Keputusan

Kepala

Dinas

tentang

Pengangkatan PPTK kepada PPTK yang bersangkutan; x. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; y. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; z. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; å. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya; ä. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya; ö. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya; dan aa. 9.

memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

Pengawasan meliputi : g. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; h. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; i. memberikan

sanksi

kepada

bawahannya

yang

melakukan

pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; j. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya; k. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

-11-

10. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun lintas SKPD.

( 2 )

Sub Bagian Umum

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Umum dan Kepegawaian Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

6.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Umum dan Kepegawaian Dinas;

7.

Pengaturan penyelenggaraan Kepegawaian Dinas;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan Kepegawaian Dinas;

9.

tugas

urusan

Umum

dan

tugas

urusan

Umum

dan

Pengawasan penyelenggaraan tugas Kepegawaian pada Sub Bagiannya; dan

urusan

Umum

dan

10. Pelaksanaan tugas tambahan. Untuk

melaksanakan

fungsi

sebagaimana

dimaksud

di

atas,

Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas : 3.

Perencanaan meliputi : i. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di sub bagiannya; j. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya; k.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;

l. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di sub bagiannya; m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya; n.

menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sub bagiannya;

o.

menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya; dan

p.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya. -12-

4.


6.

Pelaksanaan meliputi : q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas r. mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar; s. melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan protokoler Dinas; t. mendokumentasikan kegiatan Dinas; u. menyiapkan kebutuhan rapat Dinas; v. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Dinas; w. melaksanakan administrasi dan pengelolaan aset Dinas; x. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas meliputi : 7. Menyiapkan makan minum rapat dinas dan tamu-tamu kedinasan; 8. Melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan sset Dinas; 9. Menyiapkan bahan bacaan dan literature Dinas. y.

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi : 16. Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB); 17. Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 18. Data pegawai; 19. Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), 20. Tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun; 21. Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat; 22. Mengusulkan kesejahteraan pegawai; 23. Mengusulkan penyesuaian ijazah; 24. Membuat konsep usulan cuti pegawai; 25. Mengusulkan pemberian izin cerai; 26. Membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan; 27. Membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai; 28. Melaksanakan pengelolaan Pegawai (DP-3);

Daftar

Penilaian

Pekerjaan

-13-

29. Memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan 30. Mengusulkan kehormatan. z.

pemberian

penghargaan

dan

tanda


aa. melaksanakan konsultasi dengan atasannya Pemerintah yang lebih tinggi;

dan instansi

bb. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; cc. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya; dd. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya; ee. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya; dan ff. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 7. Pengawasan meliputi : g. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; h. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; i. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; j. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

bahan

Daftar

k. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 8. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun Lintas SKPD.

( 3 )

Sub

Bagian

Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas.

-14-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) ini, Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

6. Perumusan rencana kebijakan Administrasi Keuangan Dinas;

penyelenggaraan

tugas

urusan

7. Pengaturan penyelengggaraan tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas; 8. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas; 9. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Administrasi Keuangan Dinas; dan 10.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas , Sub bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : 6. Perencanaan meliputi : i.

menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Sub Bagiannya;

j.

menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bagiannya;

k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya; l.

menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di Sub Bagiannya;

m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bagiannya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sub Bagiannya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagiannya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya. 7. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 8. Pelaksanaan meliputi : q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; r. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;

s. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan; -15-

t. melakukan verifikasi SPJ lingkup Dinas; u. menyiapkan SPM lingkup Dinas; v. mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Dinas; w. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Dinas; x. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas; y. menganalisa kebutuhan anggaran bidang-bidang; z. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; å. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

atasannya

dan

instansi

ä. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; ö. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya; aa. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya; bb. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya; dan

Kinerja

Instansi

cc. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 9. Pengawasan meliputi : g. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; h. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; i.


j.


untuk

bahan

Daftar

k. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan l. 10.

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun Lintas SKPD.

-16-

B. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

10.

Bidang Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan tugas Pemerintahan

Daerah di bidang Administrasi Kependudukan. 11.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir

(1) ini, Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; g. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; h. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; i.

Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan; dan

j.

Pelaksanaan tugas tambahan. 12. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud butir ( 2 ) ini, Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas :

2. Perencanaan meliputi : i.


j.


k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya; l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya. 4. Pengaturan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

5. Pelaksanaan meliputi : n. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk, Mutasi Penduduk dan Pengawasan Penduduk; -17-

o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas; p. menyusun Standar Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan; q. menganalisa data, informasi, permasalahan Kependudukan dan tata kelola yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Administrasi Kependudukan; r. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Administrasi Kependudukan; s. melaksanakan koordinasi fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Administrasi Kependudukan; t. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; u. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; v. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; w. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya; x. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya; y. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan z. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 6. Pengawasan meliputi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya; e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai; f. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 7. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas SKPD.

-18-

4. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran Penduduk, b. Seksi Mutasi Penduduk, c. Seksi Pengawasan Penduduk.

1. Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan yang mempunyai

tugas

pokok

:

Memimpin,

merencanakan,

mengatur,

melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) ini, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : 6.

Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Pendaftaran Penduduk;

7.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk;

9.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pendaftaran Penduduk; dan

10. Pelaksanaan tugas tambahan..

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas : 2. Perencanaan meliputi : i.


j.


k.


l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;

2.

n.


o.


p.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.

Pengaturan meliputi :

a.


b.


-19-

3.

Pelaksanaan meliputi : c.


d.

melaksanakan pencatatan dan pemutkahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan yang terdiri dari : 1) Memverifikasi pendaftaran biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI); 2) Memverifikasi pendaftaran kelengkapan pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI); 3) Memverifikasi pendaftaran Surat Kuasa Pengisian biodata Warga Negara Indonesia (WNI); 4) Memverifikasi pendaftaran pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri; 5) Memverifikasi pendaftaran surat pernyataan perubahan data kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI); 6) Memverifikasi pendaftaran biodata penduduk perubahan data Warga Negara Indonesia (WNI); 7) Memverifikasi pendaftaran Negara Indonesia (WNI);

penerbitan

biodata

untuk Warga

8) Memverifikasi pendaftaran Surat Kuasa Pengisian Biodata orang asing; 9) Memverifikasi pendaftaran kelengkapan pencatatan biodata penduduk orang asing; 10) Memverifikasi pendaftaran surat pernyataan perubahan data kependudukan penduduk asing; 11) Memverifikasi pendaftaran surat pernyataan perubahan data kependudukan penduduk orang asing; 12) Memverifikasi pendaftaran perubahan biodata penduduk orang asing; 13) Memverifikasi pendaftaran surat kuasa perubahan biodata penduduk orang asing;

pengisian

14) Memverifikasi pendaftaran penerbitan biodata penduduk orang asing; 15) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Keluarga (KK) baru; 16) Memverifikasi pendaftaran perubahan Kartu Keluarga (KK); 17) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru; 18) Memverifikasi pendaftaran perubahan Kartu Keluarga (KK);

19) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Keluarga (KK) baru; -20-

20) Memverifikasi pendaftaran perubahan Kartu Keluarga (KK); 21) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Penduduk (KTP); dan

Tanda

22) Memverifikasi pendaftaran permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP). b.

melaksanakan penerbitan pendaftaran penduduk;

dokumen

kependudukan

hasil

c.


d.

melaksanakan pendataan penduduk yang rentan administrasi kependudukan;

e.

melaksanakan pendaftaran, pengolahan dan pemeliharaan data hasil pendaftaran penduduk;

f.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi : 12) Fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota; 13) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK); 14) Pendaftaran perubahan alamat; 15) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 16) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 17) Pendaftaran pindah datang antar negara; 18) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara; 19) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan; 20) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 21) Penatausahaan pendaftaran penduduk; 22) Penyelenggaraan kerjasama dengan kemasyarakatan dalam rangka tertib kependudukan.

organisasi administrasi

g.

melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk;

h.


i.


j.

menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; -21-

k.


l.


m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. 4. Pengawasan meliputi : g.


h.


i.

memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

j.


k.


l.


untuk

bahan

Daftar

6. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c.


d.


6.

Seksi Mutasi Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (2) ini, Seksi Mutasi Penduduk mempunyai fungsi :

5.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk;

6.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk;

7.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk;

8.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Mutasi Penduduk; dan

5


-22-

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Mutasi Penduduk mempunyai uraian tugas : 2. Perencanaan meliputi : i.


j.


k.


l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n.


o.


p.




b.




b.

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Indonesia yang terdiri dari :

35) Memverifikasi pendaftaran permohonan pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI); 36) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI); 37) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 38) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 39) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 40) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI);

41) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 42) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 43) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan tujuan; 44) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; -23-

45) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Desa/Kelurahan asal;

Antar

46) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 47) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Kecamatan Asal;

Antar

48) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 49) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan tujuan; 50) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan tujuan; 51) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; 52) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan; 53) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 54) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI); 55) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 56) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI); 57) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal; 58) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 59) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) datang di Desa/Kelurahan tujuan; 60) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; 61) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Desa/Kelurahan asal;

Antar

62) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan asal;

63) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di Kecamatan asal;

Antar

64) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan asal; 65) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal; 66) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Desa/Kelurahan tujuan; -24-

67) Memverifikasi pendaftaran Permohonan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kecamatan tujuan; 68) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan. b. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran dan pendataan Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara; c. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang melakukan perubahan alamat; d. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang pindah datang antar negara; e. melaksanakan dan menyiapkan program aplikasi penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi penduduk musiman/tinggal sementara; f. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mutasi penduduk; g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; i.


j.


k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan 4.

Memberikan masukan dan Pengawasan meliputi : g. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; h. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; i.


j.


k. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan l.


6.

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

-25-

3.

Seksi Pengawasan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan

tugas

urusan

Pengawasan Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) ini, Seksi Pengawasan Penduduk mempunyai fungsi :

f. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Pengawasan Penduduk; g. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pengawasan Penduduk; h. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengawasan Penduduk; i. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengawasan Penduduk; dan j. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas Seksi Pengawasan Penduduk mempunyai uraian tugas : 2.



j.


k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) dinas di Seksinya; l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya.

3. Pengaturan meliput i : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 3.

Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; -26-

b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pengawasan kedatangan orang asing dari luar negeri yang terdiri dari : 1) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI; 2) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri di Desa/Kelurahan; 3) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri; dan 5) Memverifikasi pendaftaran Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas. c. melaksanakan penerbitan Surat Ketarangan (SKTT);

Tempat Tinggal

d. melaksanakan dan menyiapkan program aplikasi penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk warga asing; e. melaksanakan dan memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Warga Negara Asing (WNA) yang meliputi : 7) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI; 8) Memverifikasi pendaftaran Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); 9) Memverifikasi pendaftaran Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap; 10) Memverifikasi pendaftaran Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 11) Memverifikasi pendaftaran Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Pas Lintas Batas di Desa/Kelurahan; dan 12) Memverifikasi pendaftaran Pendataan Penduduk Pemilik Buku Pas Lintas Batas di Pos Lintas Batas. e. melaksanakan pemantauan kepemilikan identitas penduduk;

dan

pengawasan

f. melaksanakan operasi yustisi secara berkala;

g. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan penduduk; h. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

atasannya

dan

instansi

i.


j.


Penyelenggaraan

Pemerintahan

k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; -27-

l.


Kinerja

Instansi

m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. n. Pengawasan meliputi : 7.


8.


9.


10. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3); 11. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan 12. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. i.

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : 1.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan baik Internal maupun Lintas SKPD.

C. BIDANG PENCATATAN SIPIL

5. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil.

6. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (1 ) ini, Kepala Bidang Pencatatan sipil mempunyai fungsi :

f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; g. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; h. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; i. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil; dan j. Pelaksanaan tugas tambahan. -28-

3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (2 ) ini, Kepala Bidang Pencatatan sipil mempunyai uraian tugas : 2. Perencanaan meliputi : i.


j.


k.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas dibidangnya;

l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya; n.


o.


p.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya.



b.


3. Pelaksanaan meliputi : p.

melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pencatatan Sipil yang meliputi Kelahiran dan Kematian, Perkawinan dan Perceraian serta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;

q.

mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas;

r.

merumuskan Standar Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil;

s.

menganalisa data, informasi, permasalahan Kependudukan dan tata kelola yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pencatatan Sipil;

t.

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Pencatatan Sipil;

u.

melaksanakan sosialisasi kebijakan teknis di Bidang Pencatatan Sipil;

v.

melaksanakan koordinasi fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Pencatatan Sipil;

w. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; x.


atasannya

dan

instansi

y.


z.


å.


ä.

menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di bidangnya.

ö.


Kinerja

Instansi

aa. melaksanakan Supervisi kebenaran data dan berkas serta meneliti kualitas semua penerbitan akta – akta Catatan Sipil, yang akan diberikan kepada masyarakat. 4.

Pengawasan meliputi : b. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; c. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; d. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya; f. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai; g. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5.


6.

Bidang Pencatatan Sipil membawahkan : a. Seksi kelahiran dan Kematian; b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; c. Seksi Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

2. Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian.

-30-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi f. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; g. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; h. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; i. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Kelahiran dan Kematian; dan j. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir di atas, Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai uraian tugas : 2. Perencanaan meliputi : i.


j.


Rencana

Strategis

k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; o. menyiapkan bahan penyusunan Standar Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan

Operasional

p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya. 3. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 4. Pelaksanaan meliputi : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; b. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : 5.

Pencatatan Kelahiran;

6.

Pencatatan Lahir Mati;

7.

Pencatatan Kematian;

8.

Penerbitan Dokumen Kelahiran dan Kematian hasil Pencatatan Sipil. -31-

f. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Laporan Kelahiran dan Kematian bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; g. melaksanakan pengumpulan, penganalisaan data;

pengolahan

dan

h. melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas meliputi : 16) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi peristiwa kelahiran yang terjadi di tempat domisili ibunya; 17) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran bagi peristiwa kelahiran terjadi di luar domisili ibunya; 18) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya; 19) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Akta Kelahiran Orang Asing; 20) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Kelahiran; 21) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran; 22) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Kelahiran; 23) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Lahir Mati; 24) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati; 25) Memverifikasi dokumen Pelaporan Kematian; 26) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;

27) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Kematian; 28) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kematian; 29) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Kematian; 30) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya. o.

melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

p.


q.


r.


s.


t.


u.


v. 4.

Keterangan


Pengawasan meliputi : g. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; h. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; i. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; j. menilai pelaksanaan tugas bawahan Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);

untuk

bahan

Daftar

k. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 6.


2. Seksi

Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh

seorang Kepala

Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai

tugas

pokok

:

Memimpin,

merencanakan,

mengatur,

melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan tugas Perkawinan dan Perceraian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada butir (2) SeksiPerkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi : i.

Perumusan rencana kebijakan Perkawinan dan Perceraian;

j.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Perkawinan dan Perceraian;

k. Pelaksanaan Perceraian; l.

penyelenggaraan

tugas

urusan

penyelenggaraan

tugas

urusan

Perkawinan

dan

Pengawasan penyelenggaraan Perceraian; dan

tugas

urusan

Perkawinan

dan

m. Pelaksanaan tugas tambahan.dan Perceraian.

-33-

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana di maksud pada poin di atas, SeksiPerkawinan dan Perceraian mempunyai uraian tugas : 2.



j.




m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas di Seksinya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas di Seksinya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya. 3.


4.

Pelaksanaan meliputi : e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; f. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : 15) Pencatatan Perkawinan; 16) Pencatatan Perceraian; 17) Pencatatan Pengesahan Anak;

18) Pencatatan Perubahan Akta-akta Catatan Sipil; 19) Pencatatan Pembetulan Akta Perkawinan; 20) Pencatatan Pembetulan Akta Perceraian; 21) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 22) Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri; 23) Pencatatan Pelaporan Perceraian di Luar Negeri; 24) Pencatatan Peristiwa Penting Catatan Sipil Lainnya; 25) Pencatatan Dokumen Kependudukan Hasil Pencatatan Sipil; 26) Penatausahaan Dokumen Pencatatan Sipil; 27) Pencatatan Salinan Akta Perkawinan; 28) Pencatatan Salinan Akta Perceraian; g. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Laporan Perkawinan dan Perceraian bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data; -34-

f. melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas meliputi : 1. Memverifikasi dokumen Penerbitan Perkawinan dan Perceraian hasil Pencatatan Sipil formulir Pencatatan Perkawinan; 17) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perkawinan; 18) Memverifikasi dokumen Surat Bukti Pencatatan Perkawinan; 19) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Perkawinan; 20) Memverifikasi dokumen Perkawinan;

Pencatatan dan Penerbitan

Data

21) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pembatalan Perkawinan; 22) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 23) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Perceraian; 24) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perceraian; 25) Memverifikasi dokumen Surat Bukti Pencatatan Perceraian; 26) Memverifikasi dokuemn Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Perceraian; 27) Memverifikasi dokuemn Pencatatan dan Penerbitan Perceraian;

Data

28) Memverifikasi dokuemn Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di Luar Negeri; 29) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Bukti Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di Luar Negeri; 30) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Pembatalan Percerian;

31) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. n.

melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian;

o.


p.


i.


atasannya

dan

instansi

w. menyiapkan .bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; k .menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; l. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan m. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan. -35-

4.

Pengawasan meliputi : g. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; h. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi; i.


j.


untuk

bahan

Daftar

k. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan l. 6.



4. Seksi Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3)

Seksi Pengangkatan Anak,pengakuan anak, dan pengesahan anak mempunyai fungsi :

i.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;

urusan

j.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;

k. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; l.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan; dan

m. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Seksi Pengangkatan Anak,pengakuan anak, dan pengesahan anak mempunyai fungsi :

-36-

2. Perencanaan meliputi : i.


j.




m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Seksinya. 3. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 4. Pelaksanaan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; d. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari : 13) Pencatatan Pengangkatan Anak; 14) Pencatatan Pengakuan Anak;

15) Pencatatan Pengesahan Anak; 16) Pencatatan Pembatalan Pengangkatan Anak; 17) Pencatatan Pembatalan Pengakuan Anak; 18) Pencatatan Pembatalan Pengesahan; 19) Pencatatan Perubahan Akta-akta Catatan Sipil; 20) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 21) Pencatatan Peristiwa Penting Catatan Sipil Lainnya; 22) Pencatatan Dokumen Kependudukan Hasil Pencatatan Sipil; 23) Penatausahaan Dokumen Pencatatan Sipil; dan 24) Pencatatan Salinan Akta Pengakuan Anak. c. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Laporan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data; e. melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas meliputi :

-37-

7) Memverifikasi dokumen Penerbitan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Hasil Pencatatan Sipil; 8) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing; 9) Memverifikasi dokumen Pencatatan Keterangan Pengangkatan Anak;

dan

Penerbitan

Surat

10) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pengakuan Anak; 11) Memverifikasi dokumen Pencatatan Pernyataan Pengakuan Anak; dan

dan

Penerbitan

Surat

12) Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pengesahan Anak. n. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan jasa publik kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; o. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; p. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; i. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; j. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; k.. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; c. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan d. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

6.

g.


h.


i.


j.


k.


l.


Melaksanakan tugas tambahan meliputi : h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan i.


-38-

D.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. j.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada huruf (D) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; k. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; l.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

m. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan n. Pelaksanaan tugas tambahan.

7. Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada poin di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 2.



j.


k.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya;

l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya; n.


o.


p.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya. -39-

3. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 5. Pelaksanaan meliputi : a. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan, Pengolahan Data Kependudukan dan Pelayanan Informasi Kependudukan; b. mengkoordinasdikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas; c. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasional urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan, Pengolahan Data Kependudukan dan Pelayanan Informasi Kependudukan; d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Bina Administrasi Kependudukan; f. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; g. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

atasannya

dan

instansi

h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; i.


j.


k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan l.

Kinerja

Instansi


m. melaksanakan supervisi kebenaran data control kualitas semua dokumen kependudukan yang akan diterbitkan. n. memberikan hak akses kepada operator dalam mengoprasikan program SIAK. 6. Pengawasan meliputi : h. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi; i.


j.

memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -40-

k. menilai dan menandatangani Pekerjaan (DP-3) bawahannya; l.

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


m. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan n. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 6. Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

3.

Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

membawahkan : a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; b. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; c. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan

1.

Seksi

Sistem

dan

Teknologi

Informasi

Kependudukan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada butir (1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; g. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; h. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; i. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; dan j.


-41-

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada butir (1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 1.



j.


k.

menyusun Rencana Kerja (RENJA) dinas di Seksinya;

l.



3.

n.


o.


p.


Pengaturan meliputi : c.


d.


4.

Pelaksanaan meliputi : ee. mengkoordinasdikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas; ff.

melaksanakan pengelolaan perangkat keras dan lunak sistem teknologi informasi kependudukan di Kabupaten dan Kecamatan;

gg. melaksanakan persiapan sarana dan prasarana Hardware dan Software komputer baik di Dinas maupun di 28 Kecamatan; hh. melaksanakan dan menyiapkan program aplikasi penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); ii.

melaksanakan dan mempersiapkan jaringan Online dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Pencatatan Sipil ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang :

jj.

melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi informasi kependudukan Kabupaten dan Kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan;

kk. melaksanakan perluasan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online pada seluruh Kecamatan; ll.

melaksanakan pemeliharaan berkala perangkat SIAK online (Tower, instalasi jaringan, server, komputer, anti virus dan pendingin ruangan); -42

mm. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan dan pencatatan sipil serta pemutathiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); nn. melaksanakan perekaman dan pencetakan dalam penerbitan dokumen kependudukan; oo. melaksanakan perekaman dan pencetakan dalam penerbitan Akta Pencatatan Sipil; pp. melaksanakan pemutakhiran data penduduk secara berkala; qq. meningkatkan kemampuan pengetahuan operator perekaman data melalui Diklat, Bintek dan pertemuan bulanan; rr. melaksanakan konsolidasi database SIAK ke Kementerian Dalam Negeri; ss. melaksanakan penghapusan data ganda setiap seminggu sekali; tt.

melaksanakan pemeliharaan tempat perekaman kependudukan di Kabupaten dan Kecamatan;

uu. melaksanakan perawatan perekaman data;

ruangan

server

dan

data

ruangan

vv. melaksanakan pembersihan virus pada seluruh komputer perekaman data;

ww. melaksanakan perawatan instalasi jaringan (tower dan sarana pendukung); xx. meningkatkan kecepatan koneksi dengan client di Kecamatan; yy. memantau perkembangan teknologi program SIAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri; zz. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dan instansi yang lebih tinggi dalam menghadapi kendala, hambatan dan masalah dalam pelaksanaan SIAK ke Manajemen Helpdesk di Kementerian Dalam Negeri; aaa. melaksanakan verifikasi dan validasi data pada dokumen surat keterangan pindah atau datang. bbb. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; ccc. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; ddd. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; eee. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; fff. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya; ggg. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan hhh. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada pimpinan.

-43-

5.

6.

Pengawasan meliputi : g.


h.


i.


j.


k.


l.


Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c.


d.


3. Seksi Pengolahan Data Kependudukan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada butir (2) Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi : 6.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan;

7.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan;

9.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan Data Kependudukan; dan

10.


Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud poin di atas, Seksi Pengolahan Data mempunyai uraian tugas :

-44-

2.



j.


k.


l.

menyiapkan bahan perumusan (TAPKIN) Dinas di Seksinya;

Rencana

Penetapan

Strategis

Kinerja


3.

n.


o.

menyiapkan bahan perumusan Standar Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan

p.


Operasional



d.


4.

Pelaksanaan meliputi : ff.

mengkordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas;

gg. melaksanakan pembangunan replika data kependudukan tingkat Kabupaten; hh. menyiapkan scrip untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kecamatan dan desa; ii. menyiapkan scrip untuk berdasarkan pekerjaan;

menghitung

jumlah

penduduk

jj. menyiapkan scrip untuk berdasarkan agama;

menghitung

jumlah

penduduk

kk.

menyiapkan scrip untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, satu tahunan lima tahunan dan sepuluh tahunan;

ll. menyiapkasn scrip untuk menghitung jumlah wajib KTP per desa dan kecamatan; mm.

menyiapkan scrip untuk menampilkan data ganda;

nn.

menyiapkan scrip untuk menampilkan daftar penduduk berdasarkan KK;

oo.

menyiapkan file Daftar Keluarga pada 314 Desa pada 28 Kecamatan;

pp. menyiapkan file wajib KTP pada 314 Desa dan 28 Kecamatan; qq.

menyiapkan file DP4 untuk kegiatan Pemilukada tingkat Kabupaten dan Provinsi;

rr. menyiapkan file Daftar Penduduk Wajib Pilih dalam Pilkades; -45-

ss. melaksanakan pemutakhiran melalui input data; tt.

database

Kependudukan

melaksanakan pembangunan Bank data kependudukan Kabupaten;

uu. melaksanakan pembangunan tempat perekaman data kependudukan; vv. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Kependudukan; ww.

melaksanakan penduduk;

penyajian

dan

desiminasi

informasi

xx. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten; yy.

melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;

zz. melaksanakan pengunpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik kependudukan dan pencatatan sipil yang terdiri dari :

1)

Memverifikasi jumlah biodata yang sudah terentry;

2)

Memverifikasi tertentu;

3)

Memverifikasi jumlah data keluarga per Kecamatan;

4)

Memverifikasi jumlah biodata pada Desa/Kelurahan tertentu;

5)

Memverifikasi jumlah Desa/Kelurahan;

6)

Memverifikasi Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK Nama Lengkap dan Agama pada Kecamatan tertentu atau Desa atau berdasarkan Nomor KK;

7)

Memverifikasi NIK, Nama Lengkap dan status kawin berdasarkan nomor KK;

8)

Menampilkan jumlah entri data keluarga (Penduduk) pada Kecamatan dan tanggal tertentu;

9)

Menampilkan jumlah entri biodata WNI (Penduduk) pada Kecamatan dan Tanggal tertentu;

jumlah

biodata

data

pada

Kecamatan

Kelauarga

pada

10) Menampilkan jumlah entri data keluarga (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 11) Menampilkan jumlah entri biodata WNI (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 12) Memverifikasi jumlah penduduk perempuan) per Desa/Kelurahan;

(laki-laki

dan

(laki-laki

dan

-46-

13) Memverifikasi perempuan);

jumlah

pemilih

14) Menampilkan daftar penduduk yang sudah dan belum dicetak KTP; 15) Menampilkan data dan daftar penduduk berdasarkan tanggal cetak KTP; 16) Menampilkan keseluruhan kolom biodata WNI; 17) Menampilkan daftar penduduk per Desa/Kelurahan; 18) Menampilkan daftar Kepala Keluarga per Desa/Kelurahan; 19) Menampilkan daftar penduduk sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 20) Menampilkan daftar keluarga sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 21) Menghitung jumlah penduduk menurut agama; 22) Menghitung jumlah pendudukl menurut pendidikan;

23) Menghitung jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan per Kelurahan/Desa; 24) Menghitung jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan agama per Desa/Kelurahan; 25) Menghitung jumlah penduduk menuut jenis kelamin, agama dan pendidikan per Desa/Kelurahan; 26) Menghitung jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama, pendidikan dan pekerjaan per Desa/Kelurahan; 27) Menghitung jumlah penduduk perempuan) per Desa/Kelurahan;

(Laki-laki

dan

28) Menghitung jumlah anggota keluarga per keluarga; 29) Menghitung jumlah pemilih (laki-laki dan perempuan); 30) Menghitung Jumlah Pemilih pemula; 31) Menghitung daftar KK yang tercetak; 32) Menghitung KK yang belum tercetak; 33) Menampilkan daftar KK dan tanggal tercetak; 34) Menampilkan jumlah penduduk yang belum/telah cetak KTP per Desa/Kelurahan; 35) Menampilkan penduduk yang telah dan belum tercetak KTP, penduduk dan keluarga per Desa/Kelurahan 36) Menampilkan penduduk yang telah dan belum tercetak KTP per RT, RW dan Desa/Kelurahan; -47-

37) Menampilkan jumlah Akta Lahir menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 38) Menampilkan jumlah akta kawin menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 39) Menampilkan lengkap;

rekapitulasi

data

penduduk

versi

40) Menampilkan kelompok kelamin laki-laki;

usia

penduduk

berjenis

41) Menampilkjan kelompok kelamin perempuan;

usia

penduduk

berjenis

42) Menampilkan kelompok usia sekolah berjenis kelamin laki-laki; 43) Menampilkan kelompok usia sekolah berjenis kelamin perempuan; 44) Menampilkan kelompok usia sekolah;

45) Menampilkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, usia tertua, usia termuda dan rata-rata usia untuk setiap Desa/Kelurahan; 46) Menampilkan jumlah penduduk menurut perkawinan dan jenis kelamin untuk Desa/Kelurahan;

status setiap

47) Menampilkan jumlah penduduk menurut sgama dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 48) Menampilkan jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 49) Menampilkan jumlah penduduk menurut golongan darah dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 50) Menampilkan jumlah wanita usia subur (15-45 tahun) untuk setiap Desa/Kelurahan; 51) Menampilkan jumlah balita (5 tahun) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 52) Menampilkan jumlah lansia (65 tahun lebih) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 53) Menampilkan usia (pada tanggal hari H) dan kelamin kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 54) Menampilkan usia (tanggal hitung) dan kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 55) Menampilkan kelompok usia (pada tanggal hari H) dan kelamin dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 56) Menampilkan jumlah penduduk Warga Negara Asing (WNA) ; -48-

57) Menampilkan jumlah catat lahir; 58) Menampilkan jumlah catat kawin; 59) Menampilkan jumlah catat cerai; dan 60) Menampilkan jumlah catat mati. 61) Melaksanakan Verifikasi dan Validasi data pada Setiap penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP aaa. melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; bbb. melaksanakan penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa dampak kependudukan; ccc. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisa dampak

kependudukan serta kebijakan kependudukan dalam banyak sasaran; ddd. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; eee. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; fff.


ggg. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya; hhh. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;

5.

6.

iii.


jjj.

memberikan masukan kepada atasan.

dan

pertimbangan

teknis


melakukan pengawasan dan pengendalian tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

dari

setiap

h.


i.


j.


k.


l.



melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan -49-

d.


3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai

tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3)

Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : 6.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaran tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan;

7.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan;

9.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pelayanan Informasi Kependudukan; dan

10. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai uraian tugas : 2.



j.


k.


l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n.


o.


p.


-50-

3.

4.



d.




b.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kependudukan;

c.

melaksanakan penyajian berbagai media informasi;

informasi kependudukan

melalui

d.

melaksanakan pelayanan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui media cetak, media elektronik dan unit pelayanan informasi;

e.

melaksanakan desiminasi dan bimbingan teknis informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f.

melaksanakan penyajian data informasi kependudukan dan statistik vital yang terdiri dari : 1) Mencetak dan menyajikan Buku Induk Penduduk (Daftar Keluarga) pada 314 Desa pada 28 Kecamatan; 2) Mencetak dan menyajikan buku rekapitulasi Penduduk Wajib KTP pada 314 Desa dan 28 Kecamatan; 3) Mencetak dan menyajikan Buku Rekapitulasi DP4 untuk kegiatan Pemilu, Pemilukada tingkat Kabupaten dan Propinsi; 4) Mencetak dan menyajikan buku rekapitulasi Penduduk Wajib Pilih dalam Pilkades; 5) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi biodata yang sudah terentri; 6) Mencetak dan dan menyajikan rekapitulasi jumlah biodata pada Kecamatan tertentu; 7) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah data keluarga per Kecamatan; 8) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah biodata pada Desa/Kelurahan tertentu; 9) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah data keluarga pada Desa/Kelurahan tertentu; 10) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi Nomor KK, NIK, nama lengkap dan agama pada Kecamatan tertentu atau Desa atau berdasarkan Nomor KK; 11) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi NIK, nama lengkap dan status kawin berdasarkan nomor KK; 12) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri data keluarga (penduduk) pada Kecamatan dan tanggal tertentu; 13) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri biodata WNI (penduduk) pada Kecamatan dan tanggal tertentu; -51-

14) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri data keluarga (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 15) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah entri biodata WNI (penduduk) pada Desa/Kelurahan dan tanggal tertentu; 16) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) per Desa/Kelurahan dengan toad; 17) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih (lakilaki dan perempuan); 18) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar penduduk yang sudah dan belum dicetak KTP;

19) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi data dan daftar penduduk berdasarkan tanggal cetak KTP; 20) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi keseluruhan kolom biodata WNI; 21) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar penduduk per Desa/Kelurahan; 22) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar Kepala Keluarga per Desa/Kelurahan; 23) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar penduduk sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 24) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar keluarga sesuai kebutuhan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desa/Kelurahan; 25) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut agama; 26) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut pendidikan; 27) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan per kelurahan; 28) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan agama per Kelurahan; 29) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama dan pendididkan per Kelurahan; 30) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, agama, pendidikan dan pekerjaan per Kelurahan; 31) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) per Desa/Kelurahan; 32) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah anggota per keluarga; 33) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih (lakilaki dan perempuan); -52-

34) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih pemula; 35) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah KK tercetak dan belum tercetak; 36) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar KK yang telah tercetak; 37) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar KK yang belum tercetak; 38) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi daftar KK dan tanggal tercetak;

39) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk yang belum atau telah cetak KTP per Desa/Kelurahan; 40) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi penduduk yang telah dan belum tercetak KTP, penduduk dan keluarga per Desa/Kelurahan; 41) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi penduduk yang telah dan belum tercetak KTP, penduduk dan keluarga per RT, RW dan Desa/Kelurahan; 42) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah akta lahir menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 43) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah akta kawin menurut jenis kelamin per Desa/Kelurahan; 44) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi data penduduk versi lengkap; 45) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia penduduk berjenis kelamin laki-laki; 46) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia penduduk berjenis kelamin perempuan; 47) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia sekolah berjenis kelamin laki-laki; 48) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia sekolah berjenis kelamin perempuan; 49) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, usia tertua, usi termuda dan ratarata usia untuk setiap Desa/Kelurahan; 50) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut status perkawinan dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 51) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut agama dan jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 52) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir dan jenis kelamin; 53) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk menurut golongan darah dan jenis kelamin; 54) Menampilkan jumlah wanita usia subur (15-45 tahuan) untuk setiap Desa/Kelurahan; -53-

55) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah balita (5 tahun) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 56) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah lansia (65 tahun lebih) menurut jenis kelamin untuk setiap Desa/Kelurahan; 57) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi usia (pada tanggal hari H) dan jenis kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 58) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi usia (tanggal hitung) dan jenis kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan

65 tahun dan Desa/Kelurahan;

jumlah

penduduk

untuk

setiap

59) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi kelompok usia (pada tanggal hari H) dan jenis kelamin mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan 65 tahun dan jumlah penduduk untuk setiap Desa/Kelurahan; 60) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah penduduk WNA; 61) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat lahir; 62) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat Kawin; 63) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat Cerai; 64) Mencetak dan menyajikan rekapitulasi jumlah Catat Mati; 65) Mencetak dan menyajikan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI; 66) Mencetak dan menyajikan Buku Mutasi Penduduk WNI; 67) Mencetak dan menyajikan Buku Induk Penduduk WNI; 68) Mencetak dan menyajikan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kecamatan; 69) Mencetak dan menyajikan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kabupaten/Kota; 70) Mencetak dan menyajikan Buku Register WNI di Luar Negeri. 71) Melaksanakan Verifikasi dan validasi data pada penerbitan dokumen SKTT/SKTS. m. melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan informasi kependudukan; n.


o.


6.

p.


q.


r.


s.


Keterangan



7.

h.


i.


j.


k.


l.




d.


K. BIDANG DOKUMENTASI DAN PENGEMBANGAN PENDUDUK.

Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasksud pada huruf € Kepala

Bidang

Dokumentasi

dan

Pengembangan

Penduduk

mempunyai fungsi :

-55-

6.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

7.

Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi, Pengembangan Penduduk dan Penyuluhan

9.

Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; dan


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimasksud pada poin di atas, Kepala Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk mempunyai uraian tugas : 2.



j.

menyiapkan bahan perumusan (RENSTRA) Dinas di bidangnya;

Rencana

Strategis

k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya; l.


m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya. 3.


5.


melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Dokumentasi dan pengembangan Penduduk yang meliputi Pendokumentasian, Pengembangan Penduduk dan Penyuluhan.

b.

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidangbidang lingkup Dinas;

c.

melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasional urusan Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; -56-

d.

menganalisa Dokumentasi, Informasi permasalahan Dokumentasi Penduduk yang terkait dengan pengolahan dan Pengembangan Bidang Dokumentasi Pengembangan Penduduk

e.

melaksanakan koordinasi fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk;

f.


g.


h.


i.


j.

menyiapkan bahan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;

k.


l.


Keterangan

m. melaksanakan Suvervisi kebenaran data dan dokumen untuk Mengecek buku register dan data pendukung asli untuk menerbitkan akta – akta Pencatatan Sipil. 6.


h.

melakukan pengawasan dan pengendalian dari setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

i.


j.


k.


l.


m. membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan n. 6.

menyampaikan atasan.

laporan

pelaksanaan

kegiatan

kepada



d.


-57-

d. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; e. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk; f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk.

6. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk, membawahkan

: a. Seksi Dokumentasi; b. Seksi Pengembangan Penduduk; c. Seksi Penyuluhan.

1. Seksi Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung

jawab

Pengembangan

kepada

Kepala

Pendudukan

yang

Bidang

Dokumentasi

mempunyai

tugas

dan

pokok:


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada butir (1) Kepala Seksi Dokumentasi mempunai fungsi : 6. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Dokumentasi; 7. Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi; 8. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi; 9. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Dokumentasi; 10. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada poin di atas, Kepala Seksi Dokumentasi mempunai uraian tugas : 2.



j.




m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; -58-

o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di seksinya. 3. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan

d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 4. Pelaksanaan meliputi : bb.


cc.

melaksanakan penataan, pemeliharaan dan penyimpanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

dd.

melaksanakan Penataan dokumen Akte Pencatatan Sipil dan dokumen pendukung;

ee.

melaksanakan foging arsip secara berkala;

ff.

melaksanakan perlindungan dokumen dan data pribadi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

gg.

melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil;

hh.

melaksanakan Kewarganegaraan;

Pencatatan

Perubahan

Status

ii.

melaksanakan Pencatatan Perubahan Akta Kelahiran

jj.

melaksanakan Pencatatan Pembatalan Akta Kelahiran

kk.

melaksanakan pencatatan salinan Akta pengakuan Anak

ll.

melaksanakan verifikasi Pencatatan dan Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Penerbitan

mm. melaksanakan verifikasi Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; kk.

Memverifikasi dokumen Pencatatan Pelaporan Perubahan Nama;

dan

Penerbitan

ll.

Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia;

mm. Memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas; nn. memverifikasi Permohonan Indonesia;

dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pencatatan Kewarganegaraan Republik

oo. memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA);

-59-

pp. memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Penyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; qq. memverifikasi dokumen Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

uu. melaksanakan pemeriksaan, penelitian legalisasi akta Pencatatan Sipil;

dan

pencatatan

vv. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya; ww. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi; xx. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; yy. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya; zz. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya; aaa. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan bbb. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada pimpinan. 5.

6.


melakukan pengawasan dan pengendalian tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

dari

setiap

h.


i.


j.


k.


l.


Melaksanakan tugas tambahan meliputi : c. d.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD.

-60-

2.

Seksi

Pengembangan

Penduduk

dipimpin

oleh seorang

Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Pendudukan yang tugas

mempunyai

pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan

dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pengembangan Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (2) Seksi Pengembangan Penduduk mempunyai fungsi : 6. Perumusan rencana kebijakan tugas urusan Pengembangan Penduduk; 7. Pengaturan Penduduk;

penyelenggaraan

tugas

urusan

Pengembangan

8. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Pengembangan Penduduk; 9. Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Pengembangan Penduduk; dan 10. Pelaksanaan tugas tambahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Seksi Pengembangan Penduduk mempunyai uraian tugas : 2. Perencanaan meliputi : i.


j.




m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan p. menyusun Rencana Kerja Pengembangan Penduduk.

Anggaran

(RKA)

Seksi

3. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

-61-

4. Pelaksanaan meliputi : m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas; n. melaksanakan pembuatan analisis pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk;

o. menyusun profil kependudukan Kabupaten Serang untuk kepentingan pengambilan kebijakan pembangunan; p. melaksanakan penetapan indikator kependudukan proyeksi penduduk dan analisis dampak penduduk terdiri dari : 16) Menganalisis karakterisitik data kependudukan menurut umur dan jenis kelamin; 17) Menganalisis karekateristik penduduk menurut rasio jenis kelamin; 18) Menganalisis karaketeristik ketergantungan;

penduduk

berdasar

rasio

19) Menganalisis karaketristik penduduk berdasar piramida penduduk; 20) Menganalisis persebarannya;

karaketristik

penduduk

berdasar

21) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan pendidikan; 22) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kesehatan; 23) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kebutuhan sarana prsarana daerah; 24) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan keluarga berencana; 25) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan rencana APBD; 26) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan perencanangan pembangunan; 27) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kerukunan umat beragama; 28) Menganalisis data kependudukan hubungannya dengan kebutuhan sandang pangan; 29) Memproyeksi jumlah penduduk 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun kedepan; 30) Menganalisis dampak peningkatan jumlah penduduk. q.

melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi masyarakat dan instansi terkait dalam rangka penyerasian, harmonisasi dan tertib administrasi kependudukan;

r.


s.


t.


u.


v.


w. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan x. 5.

6.




h.


i.


j.


k.


l.




d.


3.

Seksi

Penyuluhan

bertanggung

jawab

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan kepada

Kepala

Bidang

Pengembangan Penduduk yang mempunyai

Dokumentasi tugas

dan

pokok :


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (3) Kepala Seksi Penyuluhan mempuyai fungsi : 6.

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan;

7.

Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan;

8.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan;

9.

Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan; dan


-63-

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin di atas, Kepala Seksi Penyuluhan mempuyai uraian tugas : 2. Perencanaan meliputi :

i. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya; j. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya; k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya; l. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya; m. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya; n. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya; o. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan p. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di seksinya. 3. Pengaturan meliputi : c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; dan d. membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya. 4. Pelaksanaan meliputi : t.


u.

melaksanakan penyuluhan bagi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta peristiwa penting dan peritiwa kependudukan;

v.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh SD, SLTP di Kabupaten Serang;

w. melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kader PKK; x.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kader Posyandu;

y.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bidan Desa;

z.

melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh Kepala Desa;

aa. melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh Ketua RT/RW; bb. melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Tokoh Masyarakat; cc. melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Sekretaris Desa; dd. melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; ee. melaksanakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Lembaga Sosial Masyarakat; -64ff.


gg. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi;

atasannya

dan

instansi

hh. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya; ii.


Penyelenggaraan

jj.


kk. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan ll. 5.

6.

Pemerintahan

Kinerja

Instansi



melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

h.


i.


j.


k.


l.


untuk

bahan

Daftar

Melaksanakan tugas tambahan meliputi : b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas SKPD

-65-

BAB. III

ORGANISASI KETATALAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

A. ORGANISASI KETATALAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan : 2.1. Sub Bagian Program dan Evaluasi 2.2. Sub Bagian Umum 2.3. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan 3.1. Seksi Pendaftaran Penduduk. 3.2. Seksi mutasi penduduk. 3.3. Seksi Pengawasan Penduduk.

4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 4.1. Seksi Kelahiran dan Kematian. 4.2. Seksi Perkawinan dan Perceraian. 4.3 Seksi Pengangkatan Anak,Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

5.

Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan,

membawahkan : 5.1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan; 5.2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan 5.3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.

6. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk,membawahkan : 6.1. Seksi Dokumentasi; 6.2. Seksi Pengembangan Penduduk; 6.3….Seksi Penyuluhan.

- 66 -

B. PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sangat tergantung pada Anggaran Rutin dan Pembangunan Tahun 2014 yang terdiri dari :

a.

Anggaran Rutin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang (APBD II).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 67 -

BAB. IV

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG TAHUN 2014

A. RENCANA KERJA POKOK

Penyelenggaraan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) masing – masing bidang yang diselaraskan dengan kegiatan yang menjadi skala prioritas

yang

bersifat mendesak untuk dilayani dan dilaksanakan secepatnya, sehingga seluruh kegiatan baik Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk dapat dikerjakan dengan baik dan lancar sehingga pencapaian sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2014 dapat terpenuhi.

B. RENCANA

KERJA BAGIAN SEKRETARIAT DAN RENCANA

KERJA

MASING – MASING BIDANG.

1. Sekretariat Dalam rangka mendukung kegiatan masing – masing Bidang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan rencana kerja tahun 2014

melaksanakan

penyusunan rencana kerja antara lain :

NO

1

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUT COME

INDIKATOR

Meningkatnya

Program

Penyediaan jasa

Tersedianya

Tersedianya

Kapasitas

Pelayanan

surat menyurat

jasa surat

jasa surat masuk

kelembagaan

Administrasi

menyurat

dan surat keluar

Disdukcapil

Perkantoran

sesuai aspek legalitas

2

Penyediaan jasa

Tersedianya

Terlaksananya

komunikasi,sumb

jasa komuni

jasa penerangan

er daya air dan

kasi sumber

kantor, jasa

listrik

daya air dan

komunikasi

listrik -

68 -

1

2

3

4

5

6

3

Penyediaan jasa

Tersedianya

Terpeliharanya

kebersihan kantor

jasa dan alat

kebersihan kantor

kebersihan

selama 24 jam

kantor 4

5

Penyediaan Alat

Tersedianya

Tersedianya 100

Tulis Kantor

100 item ATK

item ATK

Penyediaan

Tersedianya

Tersedianya

barang cetakan

photo copy

barang cetakan

dan penggandaan

buku kontrak,

dan

49.item

penggandaan

cetakan 6

7

Penyediaan

Tersedianya

Tersedianya

komponen

13 jenis

komponen

instalasi listrik /

komponen

instalasi listrik /

penerangan

penerangan

bangunan kantor

kantor

Penyediaan

Tersedianya

Tersedianya

makanan dan

makan 976

makan dan

minuman

porsi, snack

minum bagi

3000 porsi dan

pegawai dan

air mineral 744

tamu

galon

8

Rapat-rapat

Terselenggara

Terlaksananya

koordinasi dan

nya koordinasi

koordinasi dan

konsultasi ke luar

dan kerjasama

konsultasi ke luar

daerah

dgn instansi

daerah

terkait diluar daerah 9

Rapat-rapat

Terselenggara

Terlaksananya

koordinasi dan

nya koordinasi

koordinasi dan

konsultasi ke

dan kerjasama

konsultasi ke

dalam daerah

dgn instansi

dalam daerah

terkait ke dalam daerah 1

2

3

69 4

5

6

10

Meningkatnya

Program

Pengadaan

Tersedianya 2

Tersedianya

Sarana dan

Peningkatan

peralatan gedung

bh AC, 2 bh

sarana

prasarana

Sarana dan

kantor

mesin tik ,3unit penunjang

Aparatur

Prasana

Komptr/PCdan

Aparatur.

1 unit kamera,

kegiatan

3unit laptop, alat eKTP,sound sistem

11

Pengadaan

Tersedianya 4

Tersedianya

Mebeleur

bh kursi putar,

sarana

3 bh kursi

penunjang

tunggu , 15 bh

kegiatan

kursi rapat

12

13

Pemeliharaan rutin

Pengecatan

Terpelihara

/berkala gedung

tembok, pagar, gedung kantor

kantor

teralis

Pemelihan rutin

Pemeliharaan rutin

Terpeliharanya

Terpeliharanya

/berkala

/berkala

kendaraan

kendaraan dinas/

kendaraan dinas /

kendaraan dinas /

dinas /

operasional yang

operasional

operasional

operasional 15

dapat menunjang

roda dua dan 8 kegiatan roda empat agar layak pakai 14

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin

Terawatnya 25

Berfungsinya AC,

/ berkala perleng-

/ berkala perleng-

AC, tabung

tabung

kapan gedung

kapan gedung

kebakaran, dll

kebakaran dan

kantor

kantor

perlengkapan lainnya

-

1

2

3

70 -

4

5

6

15

16

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Terawatnya

Terpeliharanya

rutin / berkala

rutin / berkala

Hardware dan

komputer adm.

peralatan

peralatan gedung

Software

Kependudukan

gedung kantor

kantor

Penyediaan

Peningkatan

pakaian seragam

disiplin aparatur pakaian dinas

dinas pegawai

17

18

19

20

Pengadaan

dengan baik

Tersedianya

Terpeliharanya

pakaian

Tertib berpakaian

beserta

seragam dinas

Seragam

perlengkapannya

Pegawai

Pengadaan

Tersedianya

Terlaksananya

pakaian khusus

pakaian olah

Berolah raga

hari-hari tertentu

raga

yang teratur

Terpantaunya

Penyusunan

Pengembangan Penyusunan

Tersusunnya

laporan capaian

Sistem Pelapo

laporan capaian

laporan Bulanan, kinerja kegiatan

kinerja dan

ran Capaian

kinerja dan

Triwulan,Lakip,

melalui

ikhtisar realisasi

Kinerja dan

ikhtisar realisasi

Prog.Kerja,RKA,

penyusunan

kinerja SKPD

Keuangan

kinerja SKPD

DPA,Perub.DPA, laporan yang Lap.Tahunan dll.

akuntabel

Perencanaan

Perencanaan

Penyusunan

Tersusunnya

Tertib

Kegiatan SKPD

Kegiatan SKPD

Renstra dan

dokumen renstra

perencanaan

Renja SKPD

dan renja SKPD

tercapai.

Pelatihan tenaga

Program

Pelatihan tenaga

Terlaksananya

Terampil dalam

Pengelola SIAK

Penataan Adm.

pengelola SIAK

pelatihan 66 org

mengoperasikan

pengelola SIAK

program SIAK

Kependu dukan

di tk. Kab. dan Kecamatan.

21

22

Implementasi

Implementasi

Pengembangan

Terlaksananya

system adm.

system adm.

apllliiikasi e-KTP

pelayanan pen-

kependudukan

Kependudukan

dan pemelhrn

cetakan KTP

(membangun, up

rutin di 29 kec

lebih cepat

Dating, pemelhrn)

dan 1 dinas

Koordinasi

Koordinasi

326 org Sekdes,

Tersusunnya

pelaksanaan

pelaksanaan

29 org Kasi Tata

data kepdndudu-

kebijakan

kebijakan

Pem.di 29 Kec.

Dukan yg akurat

kependudukan

kependudukan

- 71 -

1

2

23 Peningkatan pela

3

4

5

6

Peningkatan pela

87 Desa di 29

Adm. Kepend.

yanan publik

yanan publik

Kec. Se Kab.

dan pencatatan

dalam bidang

dalam bidang

Serang

sipil lebih tertib

kependudukan

kependudukan

data base

Updating data

Tersusunnya

kependudukan

base Kepend.

data SIAK dan

(800 bk)

lap.informasi

Pengembangan 24 Pengembangan data base kependudukan

kependudukan

25 Peningkatan

Peningkatan

63 orang

Meningkatnya

kapasitas aparat

kapasitas aparat

bidan desa, 63 kapasitas aparat

kependudukan dan

kependudukan dan

kader

pelayanan adm.

pencatatan sipil

pencatatan sipil

dasawisma,

Kependudukan

dan 45 orang pegawai Disdukcapil. 26 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Sosialisasi

Sosialisasi

Meningkatnya

Kebijakan

2195 org

animo masy.

Kependudukan

peserta di Tk.

dalam memiliki

Kecamatan,

identitas diri

siaran radio, tayangandi TV

27 Peningkatan

Peningkatan

300 bk data

Tertatanya

kapasitas

kapasitas

pendukung

dokumen data

kelembagaan

kelembagaan

adm.Kepend.

pendukung dan

kependudukan

kependudukan

dan 300 bk

profil Kepend.

profil Kepend.

28 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Monitoring,evaluasi Akurasi data

Terlaksananya

dn pelaporan

pemantauan

terpenuhi

pelaksanaan kegiatan di lapangan

-

72 -

29 Memperingati hariharin besar

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hari-hari Besar

1 Paket.

hari besar Islam

Terlaksananya peran serta dalam peringatan

30

Penyelenggaraan

1 Paket

hari-hari besar.

Hari Ulang Tahun (HUT) Kab. Serang

C. RENCANA KERJA PER KEGIATAN TAHUN 2014

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 memiliki 30 (tiga puluh) kegiatan dan volume sarana serta besaran anggaran yang merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kerja yang ingin dicapai dengan mengoptimalisasikan anggaran yang tersedia.

Dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat diselenggarakan sesuai dengan program, untuk masing – masing kegiatan ditunjuk seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ), pelaksanaan administrasi dan pelaksana teknis rencana pengguna anggaran per triwulan sebagai berikut :

RENCANA KEGIATAN NO

URAIAN / KEGIATAN TR.

TR.

TR. III

TR. IV

I

II

ν

ν

ν

ν

dan listrik

ν

ν

ν

ν

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

ν

ν

ν

ν

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

ν

ν

ν

ν

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ν

ν

ν

ν

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

-

73 -

KET.

6

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik

/

ν

ν

ν

ν

penerangan bangunan kantor 7

Penyediaan Makanan dan Minuman

ν

ν

ν

ν

8

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

daerah 9

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

10

Pengadaan peralatan gedung kantor

11

Pengadaan Mebeleur

12

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

13

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/

ν ν ν

ν

ν

ν

ν

ν

V

ν

ν

ν

V

ν

ν

ν

operasional 14

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

15

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

16

Pengadaan

pakaian

dinas

ν

beserta

perlengkapannya 17

Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

18

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja

dan

ν ν

ν

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

ν

19

Penyusunan Renstra dan Renja

20

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

21

Implementasi

ν ν

ν

Kebijakan

ν

ν

ν

ν

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

Sistem

Adm.

Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan) 22

Koordinasi

Pelaksanaan

Kependudukan 23

kependudukan 24

Pengembangan data base kependudukan

ν

25

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan

ν

dan pencatatan sipil 26

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

ν

27

Peningkatan

ν

kapasitas

kelembagaan

kependudukan 28

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

ν

ν

29

Penyelenggaraan Hari Besar Islam

30

Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT)

ν

Kabupaten Serang

Dari rincian kegiatan tersebut di atas dalam tahun anggaran 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di alokasikan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dengan perincian sebagai berikut : a. SKTT

: Rp.

199.900.000,-

b. SKTS

: Rp.

100.000,-

J u m l a h

: Rp. 200.000.000,-

E. Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dari tahun 2010

s/d

2015

Bidang Adaministrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai berikut :

TAHUN

JUMLAH

WAJIB KTP

PENDUDUK

PEMILIK

PEMILIK

KTP

AKTA

2010

1.560.195

1.080.087

826.119

585.037

2011

1.648.142

1.121.179

912.489

1.062.477

2012

1.745.793

1.208.148

937.249

1.079.577

2013

1571004

1.119.870

1.012.190

1.174.827

Dari tabel di atas terlihat pencapaian kinerja program pencatatan administrasi kependudukan adanya sasaran pencapaian kinerja yang mendekati target kinerja sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2010 – 2015 yang berprediksi sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekita 100% dan Akta Kelahiran 75%.

-

75 -

KET.

BAB. V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 disusun dan disampaikan dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing – masing personil agar tidak menyimpang dari arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Serang, 22 Desember 2013



- 76 -

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Recommend Documents