RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

DAFTAR ISI halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................

1

1.1

LATAR BELAKANG ...........................................................................................

1

1.2

DASAR HUKUM .................................. ............................................................

2

1.3

TUGAS DAN FUNGSI ....................................................................................

6

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA ………………........... ...... …

11

A.

RENSTRA ................................................................……………………………

11

1 VISI......................................……………………………….……………………

11

2. MISI .............................................................………………………………….

12

3. TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………….……………

14

4. CARA PENCAPAIAN TUJUAN ……………………………………………….. RKT ………………………………………………………………………………….

23

PENUTUP ……………………………………………..................................................

28

A.

KESIMPULAN...............................................................................................

28

B.

SARAN – SARAN ....................................................................................

28

B. BAB III

21

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1 ................................................................................................................................

37

Tabel 3.2..................................................................................................................................

38

Tabel 3.3 ..................................................................................................................................

42

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

SEKRETARIAT DAERAH J ala n S ur ap ati No mo r 1 T elep o n ( 0 3 6 5 ) 4 1 2 1 0

N E GARA KEPUTUSAN ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Nomor : 180 /03/As. Kttp / 2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 ASISTEN KETATAPRAJAAN, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Renja Tahun 2012 untuk menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

b

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, maka perlu menetetapkan Keputusan Asisten Ketataprajaan tentang Rencana Kerja (RENJA) Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014;

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang ......

2

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4.

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6.

Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 7.

Undang-Undang Keuangan

antara

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Pusat

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah…………

3 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 11. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005

tentang

rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 354); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Rencana Kerja (RENJA) Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014. KEDUA : …………

4 KEDUA

: Rencana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetepkan di Negara pada tanggal 24 Januari 2013 Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kab. Jembrana.

I Made Sudiada, SH., MH. Pembina Utama Muda.

NIP. 19601231 199010 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 4. Asisten Ekbang. Sos. Sekda. Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 6. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. 7. Kepala Dinas / Badan/Kantor/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, di Negara.

Kata pengantar Renja Asisten Ketataprajaan

KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 merupakan kewajiban Asisten Ketataprajaa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. RKT disusun sebagai pegangan bagi setiap SKPD dalam mengelola keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana 2014. Penyusunan RKT Tahun 2014 ini, disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perauran Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Kami menyadari RKT ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, maka kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan RKT ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Asisten Ketataprajaan, terima kasih.

Negara, 24 Januari 2013 Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kab. Jembrana,

I Made Sudiada, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19601231 199010 1 003

ii

Pembina Tk. I

Asisten Ketataprajaan Sekda. Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya setiap Tahun Anggaran dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ). Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka peranan Renstra yang dijabarkan setiap tahun dalam bentuk RKT ini menjadi sangat penting.

1


Rencana Kerja Tahunan Sekda Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun sebagai wujud komitmen jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam RKT ini, maka dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan. Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Demikian juga halnya

yang merupakan

jabatan eselon II juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia,

berupaya

menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan guna mewujudkan Good Governance. Dalam menyusun RKT, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi , (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. 1.2 Dasar Hukum Dalam masa satu tahun, sebagai salah satu pejabat eselon II di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RKT) sebagai alat ukur 2


keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, maka pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Asisten Ketataprajaan Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Asisten Ketataprajaan Sekda. Kabupaten Jembrana. Rencana Kerja (RKT) disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil, yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : - Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 3

Perbendaharaan Negara (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangnan Negara

Pemeriksaan dan Tanggungjawab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

4


- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. - Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); - Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31); - Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 354);

5


1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Asisten Ketataprajaan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa RKT merupakan Rencana kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran periode ketiga RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2014, maka Tahun 2014 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan oleh masing-masing Bagian di bawahnya, yang merupakan penjabaran lebih lanjut

sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap

stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Penyusunan RKT Tahun 2014 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum dan adminitrasi keuangan dalam satu tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, bahwa Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, yang membawahi 4 (empat) Bagian yaitu : 6


a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Hukum dan HAM; c. Organisasi dan Tatalaksana; dan d. Bagian Umum. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Ketataprajaan dan masing-masing Bagian membawahi tiga Sub Bagian, dimana Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian. Adapun Sub Bagian-Sub Bagian yang berada di bawah Bagian-bagian tersebut adalah : a. Bagian Pemerintahan, membawahkan : 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum 2. Sub Bagian Otonomi Daerah 3. Sub Bagian Kerjasama. b. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan: 1. Sub Bagian Perundang-undangan; 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan 3. Sub Bagian Dokumentasi. c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan : 1. Sub Bagian Kelembagaan; 2. Sub Bagian Tatalaksana; dan 3. Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur. d. Bagian Umum, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Rumah Tangga 3. Sub Bagian Kepegawaian Setda. Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Asisten Ketataprajaan, sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

7


Bagan Struktur Organisasi Asisten Ketataprajaan Skretaris Daerah Kabupaten Jembrana ASISTEN KETATAPRAJAAN

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN Hukum dan HAM

BAGIAN Organisasi dan Tatalaksana

BAGIAN UMUM

SUB-BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

SUB-BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN

SUB-BAGIAN

SUB-BAGIAN

Kelembagaan

TATA USAHA

SUB-BAGIAN OTONOMI DAERAH

SUB-BAGIAN DOKUMENTASI

SUB-BAGIAN

SUB-BAGIAN

Tatalaksana

RUMAH TANGGA

SUB-BAGIAN

SUB-BAGIAN

SUB-BAGIAN

SUB-BAGIAN

KERJASAMA

Bantuan Hukum dan HAM

Pemberdayaan Aparatur

Kepegawaian Setda.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

46 Tahun 2011, Asisten Ketataprajaan

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekda dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta membina aparatur pemerintahan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Asisten Ketataprajaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan sekretariat daerah yang membidangi ; pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, kerjasama, 8


kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan, kelautan, perikanan, pendidikan, pelayanan umum, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, SDM aparatur dan urusan umum; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya; d. pembina administrasi dan disiplin aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian uraian tugas Asisten Ketataprajaan, antara lain : a. menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pelaksanaan tugas; b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan; c. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi para Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung, yang meliputi bidang ; pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, kerjasama, pendidikan, kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan, kelautan, perikanan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, SDM aparatur dan urusan umum; d. melaksanaan pembinaan administrasi dan disiplin pegawai; e. menilai prestasi kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier; f. memberi saran dan masukan kepada Sekda sesuai bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 9


h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kedinasan kepada Sekda.

2) Sumber daya Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Asisten Ketatprajaan adalah meliputi : a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama. b. Hubungan kerja/Koordinasi yang harmonis antara Bagian-bagian yang berada dibawahnya; Sumber daya manusia (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Asisten Ketataprajaan berdasarkan data bulan Desember 2013 adalah sejumlah 125 orang dengan rincian masing-masing Bagian, sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai) NO

BAGIAN

JML.

SETRATA

PEGAWAI

PRNDIDIKAN

(orang)

S2

S1

D

SMA

SMP SD

1

Hukum dan HAM

10

1

6

1

1

0

1

2

Pemerintahan

13

3

6

0

4

0

0

6

2

4

0

0

0

0

98

7

14

0

54

13

10

127

13

30

1

59

13

11

3 4

Organisasi dan tatalaksana Umum TOTAL

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural Eselon IIb sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak 4 Orang, Eselon IV.a sebanyak 12 orang, Pejabat Fungsional Tertentu (Arsiparis) sebanyak 1. orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 109 orang.

10

Bab II RKT Asisten Ketataprajaan sekda. Kabupaten Membrana.

BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA ASISTEN KETATAPRAJAAN TAHUN 2014 A. RENCANA STRATEGIK Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Stratejik harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1.

Visi Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dapat menyusun Visi yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana adalah : Terwujudnya pelayanan tertib administrasi pemerintahan, hukum dan HAM, organisasi tatalaksana, kepegawaian, dan penyediaan sarana prasarana, dengan dilandasi semangat kebersamaan ”. Penjelasan Visi : Pelayanan tertib Administrasi merupakan kegiatan administrasi perkantoran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi; administrasi bidang pemerintahan, bidang hukum dan HAM, bidang organisasi tatalaksana, bidang kepegawaian, dan bidang pelayanan penyediaan sarana prasarana yang 11


dilandasi semangat kebersamaan dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 2. MISI Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah

Kabupaten Jembrana. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Asisten Ketataprajaan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Asisten Ketataprajaan dirumuskan dengan tetap memperhatikan misi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekda. Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu misi Asisten Ketataprajaan dirumuskan sebagai berikut : 1. Mewujudkan tertib adminitrasi pertanah pemerintah Kabupaten Jembrana, ketepatan waktu penyusunan LKPJ dan LPPD, pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional, kerja sama dan penataan batas wilayah serta rupa bumi. 2. Mewujudkan pelaksanaan tertib hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Mewujudkan

organisasi dan ketatalaksanaan yang ideal mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mewujudkan peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur di lingkungan Asisten Ketataprajaan. 5. Mewujudkan pelayanan tertib administrasi penyediaan sarana prasarana rumah tangga sekretariat daerah. Penjelasan masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Kesatu :

Mewujudkan tertib adminitrasi pertanah pemerintah Kabupaten Jembrana, ketepatan waktu penyusunan LKPJ dan LPPD, pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional, kerja sama dan penataan batas wilayah serta rupa bumi.

Tertib administras merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh rakyat. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel memerlukan 12


pengelolaan adminsitrasi pemerintahan yang tertib karena kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan sangat tergantung bagaimana manajemen administrasi itu diterapkan. Ketidak tertiban administrasi pemerintah akan menimbulkan lemahnya kekuatan hukum dalam penguasaan aset tanah, memecahkan permasalahan dalam suatu perjajian kerjasama, dan munculnya permasalahan tapal batas Desa/Kelurahan. Ketepatan waktu penyelesaian penyusunan LKPJ dan LPPD juga menunjuk salah satu tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan begitu pula dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional. Misi Kedua : Mewujudkan pelaksanaan tertib hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala proses penyelengaraan pemerintahan haruslah berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang ada termasuk berbagai produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dibuat wajib ditaati dan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan produk hukum wajib mempertimbangkan Hak Azazi Manusia, serta dapat memberikan fasilitasi terhadap peneyelesaian masalah hukum pemerintah kabupaten. Misi Ketiga : Mewujudkan organisasi dan ketatalaksanaan yang ideal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan berbagai urusan yang diberikan oleh pemerintah yang susunan organsiasinya ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Keberadaan struktur organisasi yang ideal dimaksudkan bahwa struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan dapat berfungsi secara optimal dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

13


Misi Keempat :

Mewujudkan peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur di lingkungan Asisten Ketataprajaan.

Sumber daya aparatur/pegawai merupakan aparatur penyelenggara pemerintahan yang juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat dalam status kepegawaiannya, maka pelayanan yang baik terhadap pemenuhan hak-hak pegawai akan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk memenuhi kewajibannya. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi diperlukan peningkatan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan mengikuti pendidikan/diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga lainnya. Misi Kelima : Mewujudkan pelayanan tertib administrasi penyediaan sarana rumah tangga sekretariat daerah. Setiap organisasi membutuhkan sarana yang memadai agar penyelenggaraan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Sebagai organisasi besar, sekretariat daerah membutuhkan sarana yang besar pula untuk dapat berjalan dengan optimal. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki tentunya memerlukan pengelolaan anggaran yang baik dan tertib administrasi dalam proses penyediaan sarana tersebut agar betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari praktek-praktek KKN. 3.

Tujuan dan Sasaran Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah

Kabupataen

Jembrana. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. 14


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dipaparkan per- Bagian dengan pertimbangan lebih memudahkan dalam perencanaan dan evaluasi. Tabel 2.1 Penjabaran Misi -Tujuan Asisten Ketataprajaan No

Misi

I

Asisten Ketataprajaan

1.

Bagain Pemerintahan - Mewujudkan akuntabilitas dan transaparansi penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan

1. Terciptanya sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat taerhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2

Bagian Hukum dan HAM - Mewujudkan pelaksanaan tertib hukum 3. Meningkatnya kehidupan supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan dan HAM pemerintahan

15


No

Misi

Tujuan

3.

Bagian Organisasi dan Tatalaksana - Mewujudkan organisasi dan ketatalaksanaan yang ideal sesuai

4. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien.

peraturan perundang-undangan yang berlaku 4.

Bagian Umum -Mewujudkan pelayanan tertib

5. Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat

administrasi penyediaan sarana rumah

daerah yang cepat, tepat dan relevan

tangga sekretariat daerah.

sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabel 2.2 Penjabaran Tujuan Asisten Ketataprajaan No

Tujuan

I

Asisten Ketataprajaan

1.

Bagain Pemerintahan

Sasaran

a. Terciptanya sistem administrasi Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatnya tertib administrasi pertanahan Terdatanya nama-nama unsur rupabumi Terwujudnya Pelaksanaan penetapan Batas Wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Meningkatnya kerjasama antar daerah dan pihak ketiga b. Meningkatnya partisipasi masyarakat daerhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatnya partisipasi masyarakat

16


No 2

Tujuan Bagian Hukum dan HAM - Meningkatnya kehidupan supremasi hukum dan HAM

3.

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Bagian Organisasi dan Tatalaksana - Terwujudnya Organisasi Pemkab yang efektif dan efesien.

4.

Sasaran

Bagian Umum - Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Terciptanya organisasi Pemkab. Jembrana yang efektif dan efisien Adanya SOP, anjab, ABK, dan evaluasi organisasi dan Tupoksi serta pembinaan CPP dan CBAN Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya koordinasi yang mantap Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Dari beberapa sasaran tersebut diatas, pada Tahu 2013 tidak semua sasaran dapat diwujudkan, hal tersebut dengan pertimbangan proriatas. Adapun sasaran yang dapat dilasanakan melalui program dan kegiatan ditahun 2014, sebagai beikut dalam Tabel 2.3 :

( disajikan per-Bagian ) Sasaran

Tabel 2.3 Sasaran Terpilih dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Indikator Kinerja Utama

Satuan

I. Asisten Ketataprajaan 1. Bagian Pemerintahan Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD Jumlah buku LPPD yang disusun 17

Buku/Buah


Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Jumlah buku LKPJ yang disusun Terdatanya

nama-nama

unsur Jumlah pelaksanaan penataan

kali

rupabumi Terwujudnya penetapan

Pelaksanaan Jumlah Desa/Kel di fasilitasi Batas

Desa/Kelurahan

Wilayah, penyelesaian tapal batas wilayah

Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

Jumlah pemerosesan sertifikat asset

Sertifikat

Jumlah surat rekomendasi alih

Pucuk/buah

fungsi lahan. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian

Kasus

konflik konflik pertanahan Meningkatnya kerjasama antar

Frekwensi sosialisasi peraturan

daerah dan pihak ketiga

kerjasama

Mingkatnya partisipasi masyarakat

Kali

Jumlah dukumen kerjasama

Buah

Jumlah pelaksanaan peringatan hari

kegiatan

besar dan bersejarah 2. Bagian Hukum dan HAM Peningkatan kualitas produk hukum

Jumlah kegiatan pengharominsan

daerah yang dihasilkan.

peraturan per U-U Jumlah Ranperda yang diajukan ke

kegiatan Buah/ranperda

DPRD Jumlah Kasus yang difasilitasi dalam

Kasus

penyelesaian Jumlah himpunan produk hukum

Buah/buku

yang terdokumentasikan Meningkatnya kesadaran hukum

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum

masyarakat

dan pembinaan Desa sadar hukum 18

Kegiatan


Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah kegiatan sosialisasi produk

Satuan Kegiatan

hukum daerah/ peraturan perundangundangan 3. Bagian Organisasi & Tatalaksana Terciptanya organisasi pemkab

Jumlah sertifikat ISO/SNI

Paket

Jembrana yang bersih, efektif dan

Jumlah Dokumen IKU Setda.

buku

Jumlah Dokumen RKT Setda

buku

Jumlah Dokumen LAKIP Setda.

buku

Jumlah Prosedur kerja SKPD yang

SKPD

efisien.

Adanya SOP, anjab, ABK, dan

evaluasi organisasi dan Tupoksi serta disusun pembinaan CPP dan CBAN

Jumlah Dokumen Laporan anjab

Buah

Jumlah dokumen Laporan beban

buah

kerja yang disusun Frekwenasi penataan/ evaluasi

Kali

organisasi dan dan Tupoksi 4. Bagian Umum Terpenuhinya kebutuhan sarana

Jumlah penyediaan materai,

sekretariat daerah yang cepat, tepat

perangko dan paket pengiriman

dan relevan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jumlah penyediaan sewa peralatan

Buah

Buah/Jenis

dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaan bahan pembersih Jenis/orang dan jasa untuk kebersihan Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan 19

Jenis


Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Satuan Buah/jenis

Jumlah penyediaan barang cetak dan Buah/lembar fotocopy Jumlah penyediaan peralatan dan

Gedung

perlengkapan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan

Buah/jenis

peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan surat kabar dan

Buah/jenis

majalah Jumlah penyediaan bahan bakar

Liter

premium dan solar Jumlah penyediaan nasi kotak,

Kotak/orang

snack, dan prasmanan Jumlah penyediaan jasa sewa

Buah

kendaraan dinas operasional Jumlah pelaksanaan fasilitasi rapat-

Kali

rapat koordinasi/ konsultasi ke luar Meningkatnya koordinasi yang

daerah

mantap

Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah

kali

Jumlah penyediaan jasa tenaga

orang

Meningkatnya kapasitas Sumber

administrasi dan jasa lanilla

Daya Aparatur

Jumlah pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur

20

Kali/orang


4. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal diperlukan cara mencapainya dengan menetapkan beberapa kebijakan dan program. a) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan di masing-masing Bagian dibawah Asisten Ketataprajaan. Setiap tahun dalam perencanaan stratejik ditetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan. Adapun kebijakan yang ditempuh antara lain : 1. Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan. 2. Meningkatkan partisifasi masayarakat 3. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 5. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan 6. Meningkatkan organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien 7. Meninkatkan pelayanan administrasi perkantoran 8. Meningkatkan pelayanan kadinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. Menyusun pengembangan sistem laporan capaian kinerja b) Program. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan 21


terpadu. Adapun Program Asisten Ketataprajaan Sekda. Kabupaten Jembrana diuraikan perBagian untuk memudahkan pengawasan dalam pelaksanaannya. A. Bagian Pemerintahan, dengan Program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapaoran Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Penataan Daerah otonomi Baru 3. Program Pembinaan Masyarakat 4. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 6. Program Peningkatan Kerjasama antar daerah

B. Bagian Hukum dan HAM, dengan Program sebagai berikut 7. Program Penataan Peraturan Perundangan.

C. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dengan Program,sebagai berikut : 8. Program Penataan Peraturan Perundangan 9. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

D. Bagian Umum, dengan Program sebagai berikut : 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Fasilitasi pelayanan tamu-tamu daerah,. 13.. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 22


B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) RKT disusun setiap tahun yang merupakan penjabaran dari pada Renstra yang memuat informasi tentang : (a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (c) program; (d) kegiatan; (e) indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Asisten Ketataprajaan Sekda Kabupaten Jembrana, sebagai berikut : Tabel 2.4 RENCANA KERJA TAHUNAN (Program, kegiatan dan target capaian Asisten Ketataprajaan Sekda. Kabupaten Jembrana Tahun 2014) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Sasaran Trategis

1

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

3

4

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Ketersediaan Buku LKPJ Ketersediaan Buku LPPD

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

Kegiatan Penataaan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

Meningkatnya tertib adminstrasi pertanahan

Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Jumlah buku LKPJ

60 buku

Jumlah buku LPPD

60 buku

Cakupan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

100%

Jumlah sertifikat tanah pemkab Jumlah rekomendasi pemanfaatan

23

35 sertifikat

Bab II RKT Asisten Ketataprajaan sekda. Kabupaten Membrana. Meningkatnya tertib adminstrasi pertanahan

Program Pembinaan Masyarakat

tanah 22 buah

Cakupan Pembinaan Masyarakat

100%

Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Jumlah pelaksanaan peringatan harihari besar dan bersejarah nasional di Kabupaten Jembrana

20 kegiatan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cakupan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

100%

Jumlah MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama

10 MoU/Kesep akatan/Perj anjian

Cakupan Penataan Daerah Otonomi baru

100%

Jumlah desa/Kelurahan difasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah

1 paket

Cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

100%

1. Jumlah pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Panitia RANHAM Kabupaten Jembrana

4 Kegiatan

2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disampaikan ke DPRD

5 Ranperda

3. Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaiannya

1 Paket

Meningkatnya partisifasi masyarakat

Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kerjasama anatar daerah dan pihak ketiga

Program Penataan Daerah Otonomi baru Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Terwujudnya pelaksanaan penetapan batas wilayah, kecamatan dan desa/kelurahan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya kuakitas produk hukum daerah yang diasilkan Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kegiatan Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum dan HAM

Meningkatnya kuakitas produk hukum daerah yang diasilkan


24


Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum


Meningkatnya kesadaran hukum msayarakat

4. Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan

3 Himpunan Produk Hukum

5. Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

5 Kegiatan

6. Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan

5 Kegiatan

Cakupan Penataan Peraturan Perundang - Undangan

100%

Jumlah Pemeliharaan sertifikasi ISO / SNI

2 Kali

Meningkatnya kesadaran hukum msayarakat Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peratuan PerundangUndangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan ISO / SNI

Terciptanya organisasi Pemkab jembrana yang bersih, efektif dan efisien

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas Kegiatan Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Penyusunan Buku RKT Terciptanya organisasi Pemkab jembrana yang bersih, efektif dan efisien

Jumlah Penyusunan Buku Perecanaan /IKU

100% 50 bh RKT 50 bh IKU

Jumlah Penyusunan Buku Pelaporan Kinerja Aparatur

50 bh LAKIP

Jumlah SOP SKPD yang di evaluasi

12 dokumen

Jumlah Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang di evaluasi

6 kali

Frekwensi Pembinaan Citra Pelayanan Prima ( CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

6 kali

Jumlah SKPD yang di evaluasi jabatan dan beban Kerja

53 dolumen

Adany Draf Road Map Pemkab Jembrana

Jumlah Dokumen Road Map

20 Dokumen

Tersusunnya laporan percepatan penerapan SPM

Jumlah Dokumen

10 Dokumen

Adanya evaluasi SOP Adanya Evaluasi Organisasi dan TUPOKSI Adanya pembinaa CPP dan CBAN

Kegiatan Citra Pelayanan Prima ( CPP ) dan Citra Bhakti Abdi Negara ( CBAN )

Kegiatan Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja Kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi Kegiatan Percepatan penerapan stándar pelayanan Minimal (SPM)

Adanya evaluasi Anjab, dan ABK

25

Bab II RKT Asisten Ketataprajaan sekda. Kabupaten Membrana. Kegiatan Penyusunan estándar Kompetensi menejerial dan Kompetensi Teknis PNS

Tersusunnya Stnadar KOmpetensi manejarial dan teknis PNS

Jumlah dokumen

15 Buku

Cakupan Pelaynan Administrasi Perkantoran

100%

Jumlah penerimaan/pengiriman surat

5.550 pucuk surat

Jumlah paket pengiriman

950 Paket

Jumlah penyediaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor

6 Jenis

Jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan

44 Jenis

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan

15 jenis

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

45 jenis

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggadaan/fotho copy

39 jenis

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

36 jenis peralatan

Jumlah penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga

21 jenis

Jumlah penyediaan surat kabar dan majalah

13 Jenis

Jumlah penyediaan bahan bakar premium dan solar

12 Paket

Jumlah penyediaan nasi kotak, snack, dan prasmanan

12 Paket

Jumlah fasilitasi administrasi rapatrapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

669 kali

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program Pelaynan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetak dan penggadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan

Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan

Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat daerah yang cepat, tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan

26

Bab II RKT Asisten Ketataprajaan sekda. Kabupaten Membrana. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi


Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional


Program Peningkatan fasilitasi pelayanan tamu-tamu daerah Kegiatan pelayanan kunjungan tamutamu daerah

Meningkatnya Koordinasi yang mantap

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan keompetensi aparatur

C.

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi dan jasa lainnya

14 orang

Cakupan Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

100%

Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional

12 Paket

Cakupan Peningkatan fasilitasi pelayanan tamu-tamu daerah

100%

Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamu-tamu daerah

12 Paket

Cakupan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100%

Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

10 kali

DANA DAN SUMBER DANA Untuk mendukung pelaksaaan program dan kegiatan tersebut, bersumberkan dari anggaran Daerah (APBD) yang besaran anggarannya untuk mendukung kegiatan Tahun 2014 adalah Rp. 13.481.150.400,-

27

Bab III RKT Asisten Ketataprajaan sekda. Kabupaten Jembrana

BAB III

PENUTUP A. Kesimpulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Asisten Ketataprajaan disusun berdasarkan Perencanaan Strategik dan pula mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut tidak lepas dari pada Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Ketataprajaan. Dalam Renja Tahun 20014 tidak semua program dan kegiatan yang tertuang dalam Reencana Strategik dapat dilaksanakan karena mempertimbangkan proritas atau kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. Meskipun RKT ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak menemui permasalahan dan hambatan, untuk hal tersebut masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam peneyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya. Dengan kesungguhan dalam penyusunan RKT ini, nantinya merupakan komitmen seluruh jajaran yang mendukung dan sekaligus merupakan bawahan Asisten Ketataprajaan untuk mewujudkannya. B. SARAN-SARAN Dengan tersusunnya RKT Asisten Ketataprajaan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang dicapai pada tahun 2014 dan bermanfaat sebagai dasar penjabaran dari pelaksanaan TUPOKSI, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan dapat dipahami seluruh Pegawai dilingkungan Asisten Ketataprajaan.

28

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Recommend Documents