RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DIREKTORAT P2 MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
A. LATAR BELAKANG Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, presentase populasi anak dan remaja adalah sebanyak 46 % dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 237 juta. Sehubungan dengan hal tersebut maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa ini. Dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas baik tersebut perlu meningkatkan kesehatan tidak hanya fisik saja tapi juga kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Upaya kesehatan jiwa dilakukan untuk mempertahankan kesehatan individu sepanjang hayat sejak masa konsepsi sampai lansia, dilakukan sesuai tingkat tumbuh kembang dari bayi sampai lansia. Perkembangan individu dimulai sejak dalam kandungan kemudian dilanjutkan ke 8 tahap mulai bayi (0-18 bulan), toddler (1,5–3 tahun), anak - anak awal atau pra sekolah (3-6 tahun), sekolah (6-12 tahun), remaja (12-18 tahun), dewasa muda ( 18 –35 tahun), dewasa tengah (35-65) tahun, dan tahap terakhir yaitu dewasa akhir (>65 tahun). Dalam tahapan perkembangan tersebut terdapat periode penting yaitu periode pra sekolah, masa pra sekolah disebut masa keemasan (Golden period), jendela kesempatan (window of opportunity), dan masa kritis ( critical period) Pada rentang usia remaja, rentan terjadi beberapa masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pemicu masalah kesehatan jiwa dan napza Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2014, menunjukkan hasil penelitian di 128 kecamatan diperoleh angka kejadian bunuh diri di Indonesia sebesar 1,77 per 100.000 penduduk. Disisi lain, GSHS (2015) menemukan proporsi pada siswa/i SMP dan SMA yang mengalami masalah kesepian 39,9% remaja laki-laki dan 52,9% remaja perempuan, 37,7% remaja lakilaki dan 46,8% remaja perempuan mengalami kecemasan dan 4,5% remaja laki-laki dan 6,5% remaja perempuan ingin bunuh diri.Fakta kekerasan sering kita dengar di media sosial, di lingkungan pendidikan sendiri dari data ICRW (2015) dinyatakan bahwa sekitar 75-84% siswa/i mengalami kekerasan di sekolah, 50% mengalami perundungan. Data dari Unicef tahun 2014, siswa usia 13-15 th melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya.Riskesdas (2007), prevalensi remaja yang mengalami masalahpsikososial sebanyak 8,7%, prevalensi merokok usia 15 – 19 tahun, minumanberalkohol dan satu di antara 11 remaja Indonesia berusia 15 – 24 tahun mengalami ketidakstabilan emosi yang juga ditemukan satu dari 7 siswa pada studi GSHS pada pelajar SMP usia 13 – 15 tahun di Depok.Penelitian di 3 sekolah menengah atas dan kejuruan (2015) didapatkan ada keterkaitan antara problem emosional – problem perilaku – tekanan teman sebaya.Faktor risiko utama yang menjadi masalah emosional adalah perempuan yang lebih berisiko.Tidak semua yang terjaring di skrining adalah pelajar yang bermasalah. Maka kondisi kondisi tersebut perlu segera diatasi dan dilakukan intervensi intervensi yang baik agar Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara yang dilandasi oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang merata di Indonesia.
Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25 % dari seluruh penduduk pada suatu masa dari hidupnya .WHO ( report 2001) menemukan bahwa 24% pasien yang berobat ke pelayanan primer memiliki diagnosa gangguan jiwa antara lain depersi dan cemas, baik diagnosis tersendiri maupun komorbid dengan diagnosis fisik Berdasarkan hasil riskesda tahun 2013 , data nasional untuk gangguan mental emosional (gejala depresi dan cemas) yang di deteksi pada penduduk usia lebih dari 15 tahun sebanyak 6% atau 14 juta jiwa. Sedangkan gangguan jiwa berat (psikotik) dialami 1,7/1000 atau lebih dari 400.000 jiwa dan 14,3% atau 57 ribu kasus dari ganguan psikotik tersebut pernah di pasung. Tidak sedikit masalah kesehatan jiwa tersebut dialami oleh usia produktif, bahkan sejak usia remaja. Berdasarkan data riskesdas 2103 di temukan bahwa semakin lanjut usia semakin tinggi gangguan mental emosional yang di deteksi, selain itu pada masa kehamilan dan pasca kehamilan sering terjadi masalah kejiwaaan seperti depresi. Beban yang di timbulkan akibat masalah kesehatan jiwa cukup besar. Selaian masalah kesehatan jiwa, gangguan penggunaan napza merupakan penyakit dari organ otak dan bersifat kronis kambuhan. Sebagaimana sifatnya, kekambuhan bukanlah semata-mata kurangnya niat untuk sembuh, melainkan karena interaksi berbagai faktor dalam diri seseorang yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosialnya. Secara biologis, terjadi perubahan fungsi dan struktur otak dari seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat mempersulit proses perubahan perilaku itu sendiri. Tidak jarang diperlukan beberapa kali terapi rehabilitasi bagi penderita untuk dapat pulih atau mempertahankan kepulihannya.
Prevalensi penyalahgunaan Narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta - 4,1 juta orang atau sekitar 2,1% - 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun -2014 (Laporan survey BNN bersama Puslitkes Ul tahun 2014) Undang-undang nomor 35 tahun 20019 tentang narkotika, khususnya pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara lebih rinci pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Sesuai dengan pasal 2 dari PP Nomor 25 tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk : 1. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social 2. Mengikutisertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya. 3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Kementerian kesehatan RI, khususnya subdit P2 Masalah Penyalahgunaan Napza telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan rehabilitasi medis yang merupakan acuan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam menyelenggarakan proses wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna Napza termasuk mereka yang dalam proses hukum. Selain hal diatas, juknis ini juga mengatur persyaratan pengusulan penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), besaran pembiayaan rehabilitasi medis yang disediakan oleh Kemenkes, mekanisme pembiayaan rehabilitasi melalui klaim, utilisasi dana klaim, serta sistem pelaporan wajib lapor dan rehabilitasi medis.
B. STRUKTUR ORGANISASI Semula Direktorat Bina Kesehatan Jiwa berada pada unit eselon 1 Ditjen BUK , setelah terbitnya Permenkes No 64 tahun 2015 tentang struktur organisasi tata laksana kerja, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa berpindah pada Unit Eselon 1 Ditjen P2P menjadi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza.
SOTK DIREKTORAT P2M KESEHATAN JIWA DAN NAPZA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT MASALAH KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA
SUBDIREKTORAT MASALAH KESEHATAN JIWA DEWASA DAN LANJUT USIA
SUBDIREKTORAT MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA
SEKSI KESEHATAN JIWA ANAK
SEKSI KESEHATAN JIWA DEWASA
SEKSI MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA DI MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN JIWA REMAJA
SEKSI KESEHATAN JIWA LANJUT USIA
SEKSI MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA DI INSTITUSI
Berdasarkan gambar di atas, SOTK Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza terdiri dari 1 (satu) Direktur, 3 (tiga) subdirektorat dengan 2 (dua) kepala seksi.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT P2 MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA Berdasarkan permenkes No 64 tahun 2015 tentang struktur organisasi tata laksana kerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza berada pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ( Ditjen P2P) dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :
Tugas Pokok Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza 1. Perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak, Remaja, Dewasa, Usia lanjut dan NAPZA; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak, Remaja, Dewasa, Usia lanjut dan NAPZA; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak, Remaja, Dewasa, Usia lanjut dan NAPZA; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak, Remaja, Dewasa, Usia lanjut dan NAPZA; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak, Remaja, Dewasa, Usia lanjut dan NAPZA; 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
D. TUJUAN Meningkatnya kesehatan jiwa dan penurunnya penyalahguna napza E. SASARAN Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa dan nazpa F. TARGET INDIKATOR 2016 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika yang aktif dengan target sebanyak 30% 2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan target sebanyak 130 kab/kota 3. Persentase RS Umum Rujukan Regional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri dengan target sebanyak 30 % G. ANGGARAN 2016 Anggaran 2016 sebesar Rp 28.600.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : Belanja Barang sebesar Rp.100.000.000,Belanja Modal sebesar Rp.28.500.000.000,-
H. KEGIATAN 2016
NO
KEGIATAN SUBDIT P2M KESWA DEWASA DAN LANSIA
ALOKASI
051
PENYUSUNAN PETA STRATEGIS BEBAS PASUNG 2015-2020
Rp153.050.000
052
PENYUSUNAN MODUL RESILIENSI MENTAL PADA ANTE NATAL CARE BAGI IBU HAMIL
Rp183.150.000
053
PENYUSUNAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DEMENSIA
Rp158.850.000
054
PENYUSUNAN MATERI KIE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ALZHEIMER
Rp226.850.000
055
PENYUSUNAN MODUL KESWA BAGI KADER KOMUNITAS
Rp146.280.000
056
PENYUSUNAN INSTUMEN KESENJANGAN PENGOBATAN GANGGUAN JIWA DI MASYARAKAT
Rp417.350.000
051
PENINGKATAN KETERAMPILAN KESWA BAGI PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS
Rp1.352.600.000
052
PENINGKATAN KETERAMPILAN KESWA BAGI NAKES DI KKP
Rp373.350.000
051
ADVOKASI DAN SOSIALISASI KESWA BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN DI LAPAS RUTAN
Rp250.150.000
052
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENINGKATAN KESWA BAGI PEREMPUAN DAN IBU HAMIL
Rp411.750.000
053
ADVOKASI DAN SOSIALISASI KESWA BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN TENAGA KERJA MIGRAN
Rp219.050.000
054
LOKAKARYA PENILAIAN KEBUTUHAN KESWA BAGI PEREMPUAN
Rp208.250.000
055
LOKAKARYA UNTUK PERENCANAAN TINDAK LANJUT PROGRAM BEBAS PASUNG
Rp208.250.000
056
EVALUASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK PSIKOSOSIAL DAN KESWA AKIBAT BENCANA
Rp325.150.000
057
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ALZHEIMER
Rp413.100.000
058
LOKAKARYA HARI ALZHEIMER SEDUNIA
Rp177.175.000
059
PEMETAAN DATA KASUS ALZHEIMER DI MASYARAKAT
Rp359.200.000
060
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEDOMAN MPKP DASAR
Rp299.860.000
061
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEDOMAN MPKP LANJUTAN
Rp299.860.000
062
ADVOKASI DAN SOSIALISASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL
Rp299.860.000
063
KOORDINASI LP/LS TERKAIT TPPO
064
LOKAKARYA KESEHATAN JIWA BAGI PETUGAS PROMKES
Rp296.650.000
065
PERTEMUAN KOORDINASI TPKJM
Rp322.500.000
066
ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
Rp418.200.000
067
KOORDINASI MITRA PEDULI KESEHATAN JIWA LAYANAN KESWA BERGERAK (MMHS) PADA HARI-HARI BESAR KESEHATAN
Rp276.200.000
069
EVALUASI PROGRAM BEBAS PASUNG
Rp531.050.000
070
ADVOKASI PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
Rp944.600.000
068
TOTAL
Rp65.150.000
Rp251.000.000
Rp9.588.485.000
NO
KEGIATAN SUBDIT P2M KESWA ANAK DAN REMAJA
ALOKASI
051
PENYUSUNAN MUDOL POLA ASUH YANG MENDUKUNG TUMBUH KEMBANG ANAK
Rp232.100.000
052
PENYUSUNAN MODUL DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN PADA ANAK
Rp215.175.000
053
PENYUSUNAN JUKLAK PEMBIAYAAN PENANGANANN DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
Rp133.650.000
054
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK DISABILITAS PADA ANAK BEREBUTUHAN KHUSUS
Rp182.300.000
055
PENYUSUNAN ROADMAP KESWA ANAK DAN REMAJA
Rp150.050.000
056
PENYUSUNAN MATERI MEDIA KIE KESWA ANAK DAN REMAJA
Rp197.100.000
057
PENYUSUNAN ALGORITMA HOTLINE SERVICE KESWA KE DALAM SPGDT
Rp182.300.000
051
PENINGKATAN KESWA REMAJA MELALUI KETERAMPILAN SOSIAL PADA PRAMUKA SAKA BHAKTI HUSADA SEJABODETABEK
Rp135.925.000
051
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PROGRAM POLA ASUH YANG MENDUKUNG TUMBUH KEMBANG ANAK
Rp434.700.000
052
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PRGRAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI PADA REMAJA
Rp419.700.000
053
PEMETAAN DATA KASUS PERCOBAAN DAN BUNUH DIRI DI MASYARAKAT
Rp703.360.000
054
LOKAKARYA DALAM HARI PENCEGAHAN BUNUH DIRI SEDUNIA
Rp113.475.000
055
PELAYANAN KESWA PENCEGAHAN DN PENANGGULANGAN PADA KELOMPOK BERESIKO DAN HARI KESEHATAN (MMHS)
Rp138.000.000
056
KOORDINASI LP/LS PENCEGAHAN BUNUH DIRI PADA ANAK DAN REMAJA
057
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN
058
KOORDINASI LP/LS PENANGANAN DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN
Rp60.300.000
059
ADVOKASI PENINGKATAN KESWA REMAJA MELALUI KETERAMPILAN SOSIAL PADA PEMANGKU KEBIJAKAN
Rp96.800.000
060
PENGEMBANGAN MODEL KESWA REMAJA MELALUI KETERAMPILAN SOSIAL PADA PRAMUKA SAKA BHAKTI HUSADA SEJABODETABEK
Rp92.925.000
061
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN
Rp208.400.000
062
LOKAKARYA DALAM RANGKA HARI AUTIS SEDUNIA
Rp183.775.000
063
PEMETAAN DATA ANAK DENGAN AUTIS
Rp339.700.000
064
PEMBIAYAN PROGRAM PENANGANAN DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN DAN PELAKU KEKERASAN
Rp696.200.000
TOTAL
Rp60.300.000
Rp434.700.000
Rp5.410.935.000
NO
KEGIATAN P2M NAPZA
ALOKASI
051
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN PENGENDALIAN MASALAH NAPZA
Rp234.250.000
052
PENYUSUNAN MATERI KIE PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA
Rp174.650.000
053
PENYUSUNAN MODUL PEMBERDAYAAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
Rp217.850.000
051
PENINGKATAN KETERAMPILAN INTERPERSONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA BERBASIS SEKOLAH BAGI PELATIH
Rp278.975.000
052
PENINGKATAN KETERAMPILAN INTERPERSONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA BAGI ANAK JALANAN
Rp278.975.000
053
PENINGKATAN KETERAMPILAN SKRINING MENGGUNAKAN ASSIST DAN KETERAMPILAN INTERVENSI SINGKAT BAGI PELATIH
Rp275.375.000
054
PELATIHAN ASESMEN WAJIB LAPOR
Rp956.680.000
051
ADVOKASI DAN SOSIALISASI DAMPAK BURUK ALKOHOL DI MASYARAKAT
Rp251.775.000
052
KOORDINASI PROGRAM REHABILITASI MEDIS PECANDU NARKOTIKA
Rp178.675.000
053
LOKAKARYA DALAM RANGKA HARI ANTI NARKOBA (HANI)
Rp260.825.000
054
PERTEMUAN KOORDINASI DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDULI NAPZA
055
SUPERVISI PROGRAM TERAPI DAN REHABILITASI NAPZA
Rp106.995.000
056
SKRINING DAMPAK BURUK ALKOHOL PADA PENGEMUDI ANGKUTAN LEBARAN
Rp282.350.000
058
UJI COBA PENGGUNAAN INSTRUMEN ASSIST DAN INTERVENSI SINGKAT
Rp136.375.000
Rp91.775.000
059
PROGRAM WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUNA PENGGUNAAN NAPZA
Rp6.015.960.000
TOTAL
Rp9.741.485.000
NO
KEGIATAN TATA USAHA
ALOKASI
051
EVALUASI PROGRAM - ANGGARAN DAN INDIKATOR
052
KUNKER-RAKONTEK-RAKERKES-BINWILMONEV TERPADU
Rp355.232.000
053
PENINGKATAN SDM KESWA
Rp463.108.000
054
DISEMINASI DAN INFORMASI HKJS
Rp338.400.000
055
PERTEMUAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA DAN NAPZA
Rp213.000.000
056
MONITORING DAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA DAN NAPZA
Rp397.800.000
051
PROGRAM DAN ANGGARAN KESWA
Rp198.400.000
052
BARANG CETAKAN
Rp150.000.000
053 054
SAK DAN SIMAK BMN LAKIP
Rp234.825.000 Rp89.450.000
055 051
PENATALAKSANAAN ARSIP LAYANAN PERKANTORAN
Rp47.800.000 Rp763.090.000
007
Peralatan dan Mesin
Rp100.000.000
penyusunan RPP DN PPDGJ KESWA
Rp414.290.000
TOTAL
Rp93.700.000
Rp3.859.095.000
Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Dr.dr.Fidiansjah,SpKJ,MPH NIP. 196306271988121002
