RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

DAFTAR ISI halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................

1

A. Gambaran Umum ..................................................................................................

1

A.1 Organisasi .........................................................................................................

1

A.2 Geografis .................................. .......................................................................

3

A.3

6

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN..…………...........

10

A.

Rencana Strategik.................................................……………………………...

10

A.1 Visi......................................……………………………….………………….

10

A.2 Misi .......................................................…………………………………....

10

A.3 Tujuan dan Sasaran.................................................................................

12

Permasalahan Utama………………………………………………………….......

47

B.1 Permasalahan Pembangunan Daerah......................................................

58

B.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis......................................................................

58

RKT.................................................................................................................

59

PENUTUP ……………………………………………..................................................

84

A.

KESIMPULAN...............................................................................................

84

B.

SARAN – SARAN ....................................................................................

84

B.

C.

BAB III

Dasar Hukum ....................................................................................................

RKT Kab. Jembrana

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Jembrana tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan RKT, sebagai salah satu media perencanaan dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumber daya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Tersusunnya RKT Tahun 2014 ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah bekerja secara maksimal. RKT Kabupaten Jembrana ini tidak terlepas dari kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi narasumber. Semoga RKT Kabupaten Jembrana dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana kedepannya. Negara, 8 Juli 2013 BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

i

RKT Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari delapan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinan Bupati I Putu Artha, SE., MM dan I Made Kembang Hartawan, SE., MM berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di segala bidang serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud, berbagai program dan terobosan terlahir dari ide Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana seperti; peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menetapkan beberapa Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, mengaktifkan kembali PUSTU dengan layanan 24 Jam. Program dibidang pendidikan dengan memberikan beasiswa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) perSemester kepada mahasiswa asal Kabupaten Jembrana dengan Indek Prestasi (IP) terendah 3,3, membuka komunitas Perguruan Tinggi Jurusan Pariwisata. Program pengurangan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada Pokmas, Bedah rumah, melakukan pengiriman tenaga kerja keluar negeri, serta masih banyak program-program yang dilahirkan untuk membangun dan mensejahterakan masyarkat Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati saat ini. Menghadapi tantangan perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Upaya menggerakkan seluruh potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Jembrana, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. A. Gambaran Umum A.1 Organisasi Untuk mendukung pelaksanaan semua program perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; 1


b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat d. Dinas Daerah berjumlah 10, terdiri dari : 1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 2. Dinas Kehutanan Perikanan dan Kelautan 3. Dinas Pekerjaan Umum. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 6. Dinas Kesejahtraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 8. Dinas Kesehatan 9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan. 10. Dinas Pendapatan Daerah f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : I. Badan, sejumlah 3, terdiri dari; 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa II. Kantor, sejumlah 5, terdiri dari; 1.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.

2.

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

3.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

4.

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

5.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

III. RSU g. Satuan Polisi Pamong Praja. g. 5 Kecamatan. h. 10 Kelurahan. 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Urusan-urusan dimaksud, dirinci dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

2


A.2 Geografis Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya 495,8 kilometer. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah: a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. d. Sebelah Barat adalah Selat Bali Gambar 1.6 Peta Kabupaten Jembrana

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas 3


antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali No.

Luas Wilayah

1

Jembrana

2

Buleleng

3

Km2

%

841,80

14,93

1.365,88

24,23

Karangasem

839,54

14,89

4

Tabanan

839,33

14,89

5

Bangli

520,81

9,24

6

Badung

418,52

7,42

7

Gianyar

368,00

6,53

8

Klungkung

315,00

5,59

9

Kota Denpasar

127,78

2,27

5.636,66

100,00

Provinsi Bali Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2013

Perbandingan luas masing-masing Kabupaten dalam Provinsi Bali dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.8

L UAS WIL AY A H P R O V INS I B AL I J embrana K arangas em B angli G ianyar K ota D enpas ar

B uleleng Tabanan B adung K lungk ung

5,59%2,27% 6,53%

14,93%

7,42% 9,24%

24,23%

14,89% 14,89%

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2014

4


Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: 197,19 km2

a. Kecamatan Melaya seluas

:

b. Kecamatan Negara seluas

: 126,60 km2

c. Kecamatan Mendoyo seluas :

294,49 km2

d. Kecamatan Pekutatan seluas

: 129,65 km2

e. Kecamatan Jembrana

: 93,87 km2

Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Tabel 1.9 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana No.

Pembagian Wilayah Administrasi

1

Jumlah Kecamatan

2

Jumlah Desa/Kelurahan

Jumlah 5 41/10

Jumlah Dusun/Lingkungan

207/43

3

Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman)

64

4

Jumlah Banjar Adat

5

Jumlah Rumah Tangga

6

Jumlah Penduduk

7

Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio)

8

Kepadatan Jiwa Per Km2

9

Luas Wilayah

232

841,80 Km2

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2014

A.3 Dasar Hukum Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti/pencabut Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 5


Pemerintah. Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tersebut, Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Republik

Indonesia

menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut diatur bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) perencanaan strategis, 2)perencanaan kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) pengelolaan data kinerja, 5) pelaporan kinerja dan reviu, dan 6) evaluasi Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini disusun untuk memenuhi komponen yang ke-5 (kelima) dari Sistem AKIP, yaitu pelaporan kinerja. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu : ( 1 ) Landasan Idiil, yaitu Pancasila, ( 2 ) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, ( 3 ) Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

Pemeriksaan dan Tanggungjawab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); f.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 6


dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) l.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentuka Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ); p.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 (Lembaran Daerah 7


Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41), sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah KAbupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 43); q.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 265 ).

r.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 549);

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa RKT merupakan Rencana kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran periode ke-4 RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, maka Tahun 2014 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan oleh SKPD, yang merupakan penjabaran lebih lanjut sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Penyusunan RKT

Tahun 2014 adalah menyediakan dokumen perencanaan

komprehensif dalam urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum dan adminitrasi keuangan dalam satu tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

8

Bab II RKT Kabupaten Membrana. BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. RENCANA STRATEGIK Sebagai langkah awal pembangunan yang tersusun dalam Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, merupakan suatu proses dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1. VISI Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

2. MISI dalam mewujukan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut:

11

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing – masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi peotensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sector-sektor yang lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan 12

Bab II RKT Kabupaten Membrana. dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu mengahadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

3. Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

13

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Misi Pertama:

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tabel : Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Pertama No 1

2

3

4

5

6

Tujuan Sasaran Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. kualitas perencanaan Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. pembangunan Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatkan fungsi Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara Dewan sebagai pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Lembaga yang pemerintahan dan pembangunan daerah. aspiratif. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. layanan kepada kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja peyelenggaraan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. pemerintahan. Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan pengelolaan daerah. keuangan daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatkan Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan pengawasan keuangan daerah. kebijakan kepala Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan daerah. kebijakan kepala daerah. Meningkatnya disiplin kerja aparatur. 14

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 7

Meningkatkan penataan peraturan perundang – undangan.

8

Meningkatkan penataan kelembagaan. Meningkatkan pengelolaan aparatur daerah. Meningkatkan pelayanan umum perijinan.

9

10

11

Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang – undangan di daerah. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang – undangan daerah dengan peraturan perundang – undangan diatasnya. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda. Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat. Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin.

Meningkatkan sistem Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan Pengelolaan tanah aset daerah. pertanahan.

Misi Kedua: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tabel : Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kedua No 1

2 3

4 5

Tujuan Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.

Sasaran - Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. - Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. - Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Meningkatkan iklim Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. investasi daerah. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. Meningkatkan Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. kualitas dan kuantitas Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM. pengelolaan koperasi dan UMKM. Meningkatkan akses Meningkatnya ketersediaan pangan. ketahanan pangan. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. Meningkatkan - Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta Kapasitas masyarakat dalam pembangunan. pemerintahan desa - Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. lembaga 15

Bab II RKT Kabupaten Membrana. kemasyarakatannya. 6

7

8

9

10

11

12

13

Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. ketersediaan data/ informasi untuk pembangunan. Meningkatkan - Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan pengelolaan media massa. komunikasi dan - Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. informatika. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. Meningkatkan Meningkatnya produktivitas pertanian. pengelolaan Meningkatnya produktivitas perkebunan. pertanian sebagai Meningkatnya produktivitas peternakan. agribisnis. Meningkatkan Meningkatnya pelestarian hutan. produksi dan Berkurangnya rasio hutan yang rusak. pelestarian tanaman hutan. Melaksanakan - Terwujudnya promosi pariwisata. pengembangan

-

Terwujudnya penataan obyek wisata.

pariwisata budaya.

-

Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.

Meningkatkan Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. produktivitas Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. perikanan dan kelautan. Meningkatkan - Meningkatnya peranan sektor industri terhadap kuantitas dan kualitas pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. perindustrian. - Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. Meningkatkan Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. kuantitas dan kualitas Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. perdagangan. - Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

16

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Tabel : Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Ketiga No 1

2

3

Tujuan Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

dan -

Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional da berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. -

4 5

6

7

8

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tertib kependudukan. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meningkatkan kualitas keluarga berencana dan sejahtera. Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial.

-

Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkendalinya mobilitas penduduk.

-

Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja.

-

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.

-

Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing.

-

-

9

Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar Meningkatnya APK dan APM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan.

17


11

Meningkatkan pengembangan kebudayaan. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga. -

12

13

14

15

Menigkatnya pengolahan kearsipan daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab. Jembrana. Menigkatkan pengelolaan data elektronik Meningkatkan kualitas ketransmigrasian.

Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatnya peran serta kepemudaan. Meningkatnya kompetensi da kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan Meningkatnya minat baca. Meningkatnya perpustakaan keliling. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.

-

Meningkatnya kualitas data elektronik Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

Misi Keempat: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tabel : Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Keempat No 1

2

3

Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. dan kuantitas sarana Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang baik. prasarana publik. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. Meningkatnya penyediaan air baku. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. Meningkatkan Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. pengelolaan perumahan. Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. penyelenggaraan Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan penataan ruang dan 18

Bab II RKT Kabupaten Membrana. wilayah. Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

4

5

ruang. Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Misi Kelima: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tabel : Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kelima No 1

2

3

4

Tujuan Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisifasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman dan

Sasaran keamanan, ketentraman

Terwujudnya dan ketertiban masyarakat. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasardasar Linmas. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik.

Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.

Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan 19

Bab II RKT Kabupaten Membrana. ketertiban umum serta perundang-undangan yang berlaku. meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 5 Meningkatkan Upaya Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat Pencegahan dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan penanggulangan musibah Kebakaran. Musibah Kebakaran. Sumber : RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihakpihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. Sedangkan Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. Adapun strategi dan arah kebijakan dari masing – masing prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut : Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 VISI BUPATI JEMBRANA 2011-2016 “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tujuan Meningkatkan

Sasaran 1. Meningkatnya

Strategi 1. Mendorong kerjasama 20

Arah kebijakan

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tujuan kualitas perencanaan pembangunan 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif.

1.

Sasaran ketersediaan kerjasama pembangunan. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Strategi antara pemerintah Kab. Jembrana dengan pemerintah daerah lainnya, propinsi dan pusat. Mendorong pengembangan wilayah perbatasan. Memacu pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.

Arah kebijakan Penguatan partisipasi pemangku kepentingan

Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan kepentingan bersama

Mendorong penjaring aspirasi Keterbukaan masayarakat informasi publik

21

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tujuan

Sasaran Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Strategi

1.

Meningkatkan layanan kepala/ wakil kepala daerah.

Meningkatnya koordinasi antar pemerintah.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan .

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. 3. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah

2.

Singkronisasi prioritas program Medorong layanan prima

Penguatan regulasi pedoman kerja.

Arah kebijakan

Harmonisasi hubungan antar pemerintahan. Reformasi birokrasi.

1.

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah. Pengembangan dan penerapan Sistem 2. Meningkatnya sistem Pengawasan Internal. pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 3. Meningkatnya disiplin

Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas KKN

1.

Meningkatkan pengawasan kebijakan kepala daerah.

22

Penyusunan SOP masing – masing program pada SKPD lingkup Kab. Jembrana.

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tujuan

Sasaran kerja aparatur

Strategi

Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang – undangan di daerah. 2. Meningkatnya harmonisasi peraturan Meningkatkan penataan peraturan Regulasi dan harmonisasi perundang – peraturan daerah. perundang – undangan daerah undangan. dengan peraturan perundang – undangan diatasnya. 3. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda.

Arah kebijakan

1.

Meningkatkan penataan kelembagaan.

Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan Peraturan Perundang - undangan.

Meningkatnya ketersediaan sumber Meningkatkan daya aparatur. pengelolaan aparatur daerah. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. 1. Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, Meningkatkan pelayanan umum benar dan transparan. perijinan. 2. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. Meningkatnya kepastian Meningkatkan hukum kepemilikan dan sistem Pengelolaan penggunaan tanah aset pertanahan. daerah.

Mendorong Harmonisasi kelembagaan.

1.

1. 2.

Rekrutmen aparatur. Mendorong kinerja aparatur.

1. Penyiapan Perda. 2. Penegakan Perda.

Optimalisasi tugas fungsi kelembagaan. Rekrutmen dan Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian.

1. Layanan yang mudah dan berstandar.

Menyederhanakan proses dan persyaratan 2. Kebijakan : menyederhanakan proses perijinan. dan persyaratan perijinan.

Tertib hukum pengelolaan aset pertanahan daerah.

Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

23

Sosialisasi dan fasilitasi administrasi pertanahan.

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. Meningkatkan 2. Meningkatnya sarana pelayanan di bidang dan prasarana lalu perhubungan. lintas. 3. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 1.

Pembenahan tata kelola perhubungan.

Fasilitasi Perhubungan yang murah, mudah, aman, nyaman dan tertib.

Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi.

Menyiapkan regulasi dan menyederhanakan perijinan.

Pembenahan iklim investasi.

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. 2. Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.

Mendorong pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan UMKM.

Sosialisasi keanekaragaman pangan

Pemanfaatan keanekaragaman pangan.

Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan programprogram pemberdayaan masyarakat

Keterpaduan pembangunan di pedesaan.

Mendorong kelengkapan data informasi.

Mengoptimalkan system dan

1.

Meningkatkan iklim investasi daerah.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM.

1.

Meningkatnya ketersediaan pangan. 2. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. 1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 2. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meningkatnya ketersediaan data/ 1.

Meningkatkan akses ketahanan pangan.

Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.

Meningkatkan ketersediaan data/

24

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan informasi untuk informasi. sumber data pembangunan. informasi. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 2. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. 3. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. 1.

Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informatika.

Meningkatnya produktivitas pertanian. 2. Meningkatnya produktivitas perkebunan. 3. Meningkatnya produktivitas peternakan.

1. 2.

Kerjasama informasi dan komunikasi. Meningkatkan kualitas SDM.

Peningkatan sistem Keterbukaan Informasi Publik.

1.

Meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis.

1. Meningkatnya Meningkatkan pelestarian hutan. produksi dan pelestarian tanaman 2. Berkurangnya rasio hutan. hutan yang rusak

Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan Petani.

Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan.

Mendorong produktivitas pertanian.

1. Zero Visit to Forest. 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terwujudnya promosi pariwisata. 2. Terwujudnya penataan obyek wisata. 3. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.

Mengembangkan, menata dan mempromosikan obyek pariwisata daerah.

Pengembangan kepariwisataan yang senergis dengan budaya dan potensi daerah.

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatnya

Mendorong produktivitas Perikanan dan kelautan.

Pengembangan sistem perikanan dan kelautan terpadu.

1.

Melaksanakan pengembangan pariwisata budaya.

Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan.

1.

25

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan produktivitas perikanan budidaya. Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. 2. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. 3. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial.

Mendorong produksivitas perindustrian.

Pengembangan industri ungulan daerah yang potensial.

Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. 2. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. 3. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

Mendorong produktivitas perdagangan.

Pengembangan perdagangan ungulan daerah yang potensial.

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.

Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Meningkatkan 1. Tersedianya sarana perluasan dan dan prasarana pemerataan pendukung pendidikan Pelayanan kesempatan 2. Meningkatnya APK Mendorong Perluasan akses pendidikan yang memperoleh dan APM dan mutu pendidikan. berkualitas. pendidikan yang 3. Meningkatnya bermutu partisipasi masyarakat dalam pendidikan 26

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 4. Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas sesuai Kebutuhan 5. Menurunnya angka Drop Out (DO) Meningkatkan - Meningkatnya kualitas mutu/ kualitas SDM SDM masyarakat Melakukan yang professional Kabupaten Jembrana kerjasama dengan da berdaya saing yang terampil. Optimalisasi pengelolaan LAN (Lembaga - Meningkatnya kualitas penyelenggara dan Administrasi Negara) dan aparatur Pemkab pelaksanaan diklat. Jembrana dan Badan Diklat pelayanan birokrasi Provinsi Bali. kepada masyarakat. 1. Meningkatnya Mutu, Jangkauan dan Sistem Layanan Masyarakat 2. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mendorong upaya Kesehatan Membuat Regulasi Menular dan Tidak Meningkatkan Menular Promotif, Preventif, Kuratif yang Mendorong derajat kesehatan 3. Meningkatnya Upaya dan Rehabilitatif secara Pencapaian Upaya masyarakat. Promotif dan Preventif holistik Kesehatan Kesehatan Masyarakat 4. Meningkatnya Upaya Pengkajian dan Pengembangan Sumber 5. Daya Kesehatan Meningkatkan - Tersedianya derajat kesehatan pelayanan kesehatan Pengembangan produk baru masyarakat. prima yang SERASI. - Meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan 1. Meningkatnya Pelayanan pelayanan dibidang pelayanan dibidang Mengoptimalkan tertib administrasi yang Kependudukan dan Administrasi administrasi kependudukan di mudah dan Catatan Sipil serta Kependudukan dan kab Jembrana. berkualitas. tertib Catatan Sipil tertib 27

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan kependudukan. kependudukan. 2. Terkendalinya movilitas penduduk Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. 1.

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.

Optimalisasi Pengarusutamaan gender dan anak melalui ARG.

Kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Mendorong peran serta masyarakat dalam ber KB dan pemberdayaan kelompok PIKKRR.

Peningkatan pemahaman remaja terhadap alat reproduksi melalui triad KRR serta keikutsertaan PUS dalam ber KB.

Pengurangan beban PMKS dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Pemberdayaan PMKS dan Perlindungan Sosial Masyarakat.

1.

Meningkatkan kualitas keluarga berencana dan sejahtera.

1.

Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial.

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan.

2.

3.

1.

2.

Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan Komunitas Adat Terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki daya saing.

1.

2.

28

Mendorong pengembangan ketenagakerjaan. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pengembangan sistem ketenagakerjaan.

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1. Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya. 2. Meningkatnya Nilai nilai Budaya. 3. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya.

Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional.

Merangsang pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.

Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

Meningkatnya peran serta kepemudaan. 2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup 3. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

Mendorong kemandirian pemuda dan olahraga.

Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga.

Menigkatnya pengolahan kearsipan daerah

1. Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. 2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

Optimalisasi pengelolaan kearsipan.

Meningkatnya tertib administrasi kearsipan.

Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitias perpustakaan.

Komitmen pemerintah daerah meningkatkan budaya baca.

Mendorong penggunaan data elektronik.

Penyediaan fasilitas data elektronik.

Meningkatkan pengembangan kebudayaan.

1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab. Jembrana. Menigkatkan pengelolaan data

1. Meningkatnya minat baca. 2. Meningkatnya perpustakaan keliling. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. - Meningkatnya kualitas data elektronik. - Meningkatnya kualitas

29

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan dan kuantitas SDM elektronik. pengelolaan data elektronik. Meningkatkan Meningkatnya minat Kerjasama pengelolaan masyarakat Sosialisasi ketransmigrasian. ketransmigrasian. ketransmigrasian. bertransmigrasi.

30

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 MISI 4 (Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1. 2.

3.

Meningkatkan kualitas Pekerjaan Umum.

4.

5. 6. 7.

8.

Meningkatkan pengelolaan perumahan.

Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. Meningkatnya saluran drainase/ goronggorong yang baik. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. Meningkatnya rasio Penyesuaian kebutuhan jaringan irigasi yang sarana dan prasarana baik. infrastruktur. Meningkatnya penyediaan air baku. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan.

Peningkatan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat.

Penyehatan lingkungan.

Lingkungan yang lestari.

Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah.

Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.

Melengkapi regulasi tata ruang.

Tertib tata ruang.

Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C.

Meningkatnya sumber daya alam.

Membenahi Regulasi, eksploitasi Sumber Daya

1.

31

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 4 (Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan lingkungan. Alam. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. 2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 1.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengurangan kerusakan lingkungan hidup.

Pemeliharaan dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup.

Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5 MISI 5 (Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. 3. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. 1.

Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, berkedaulatan

Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membangun iklim nasionalisme.

Pembauran dan semangat nasionalisme.

Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Peningkatan profesionalisme linmas. Dasar-dasar Linmas. 2. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan,

Memberi kesempatan mengikuti diklat dan pemantapan tugas linmas.

1.

32

Bab II RKT Kabupaten Membrana. MISI 5 (Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan rakyat dan bela Negara dan menghargai diskusi politik. perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan 1. Terwujudnya koordinasi dan sosialisasi kesiagaan komunikasi antara dan penanggulangan Pemerintah dengan bencana alam. masyarakat serta partisifasi aktif dan 2. Terwujudnya semangat gotong pengadaan sarana royong dalam dan prasarana penanganan evakuasi penduduk penanggulangan dari ancaman / korban bencana dan bencana alam. pengungsi.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.

Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

Kesiapsiagaan bencana.

Meningkatkan kesiagaan bencana.

Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan

Menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan meningkatkan kesadaran masyarakat jembrana agar taat dan patuh terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku

Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Meningkatkan kesadaran masyarakat jembrana untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah kebakaran.

33

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Arah kebijakan pembangunan dari ke-5 misi tersebut akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, yang dikelompokkan berdasarkan urusan. Adapun Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008, yang terdiri dari 2 komponen yaitu urusan wajib serta urusan pilihan. Pengelompokan berdasarkan urusan dan SKPD yang bertanggungjawab, sebagaimana tabel berikut; Tabel : Pengelompokan Arah Kebijakan Berdasarkan Urusan MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Sasaran 1.

Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan.

2.

Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi.

3.

4.

5.

6.

Strategi

Bidang Urusan

1. Mendorong kerjasama antara -Perencanaan Pembanguanan pemerintah Kab. Jembrana dengan pemerintah daerah lainnya, propinsi dan pusat. 2. Mendorong pengembangan wilayah perbatasan. 3. Memacu pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan. 6. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan. 7. Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.

8. Mengoptimalkan sumber 34

SKPD Penanggung Jawab BAPPEDA dan PM

Bab II RKT Kabupaten Membrana.

Sasaran 7.

8.

9.

1.

2.

Strategi

Bidang Urusan

Meningkatnya daya perencanaan ketersediaan pembangunan. perencanaan pembangunan 9. Mengoptimalkan sumber sosial budaya. daya perencanaan Meningkatnya pembangunan. perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam Mendorong penjaring dan aspirasi penyelenggaraan masyarakat. pemerintahan dan pembangunan daerah. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Meningkatnya koordinasi antar pemerintah.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. 2.

Sinkronisasi prioritas program. Medorong layanan prima.

Penguatan regulasi pedoman kerja.

35

SKPD Penanggung Jawab

Otonomi Daerah, Sekretariat DPRD Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SETDA

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

SETDA


Sasaran

Strategi

Bidang Urusan


Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah. Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang – undangan daerah dengan peraturan perundang – undangan diatasnya.


SETDA

INSPEKTORAT

Pengembangan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal.



SETDA

1. Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-udangan daerah.

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

36


Sasaran

1. Meningkatnya ketersediaan peraturan perundangundangan di daerah

Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat.

Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.

Strategi

Bidang Urusan

1. Penyusunan produk hukum daerah 2. Dokumentasi peraturan perundang-undangan

Mendorong Harmonisasi kelembagaan.

1.

1. Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan. 2. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin.

Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah.

1. Rekrutmen aparatur. 2. Mendorong kinerja aparatur.

3. Layanan yang mudah dan berstandar. 4. menyederhanakan proses dan persyaratan perijinan.

Tertib hukum pengelolaan aset pertanahan daerah.

37


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandia

SETDA


SETDA


BKD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

KPPT

SETDA


Sasaran

Strategi

Bidang Urusan


MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 1. Terlaksananya Bidang Perhubungan Dinas pengembangan dan Perhubungan, pemeliharaan komunikasi dan sarana transportasi. Infomatika 2. Meningkatnya sarana dan Pembenahan tata kelola prasarana lalu perhubungan. lintas. 3. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 1. Meningkatnya Bidang Ekonomi dan BAPPEDA ketersediaan PM dan PM regulasi investasi Regulasi Investasi. daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. 1. Meningkatnya Bidang Koperasi Dinas kualitas Perindagkop Mendorong pengembangan dan kelembagaan pemberdayaan koperasi dan koperasi. UMKM yang inovatif dan berdaya 2. Meningkatnya saing. kewirausahaan pelaku UMKM. 1. Meningkatnya Ketahanan pangan BPMPD ketersediaan pangan. 2. Meningkatnya Sosialisasi keanekaragaman keanekaragaman pangan sumber daya pangan.

1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam

Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program 38

Pemberdayaan masyarakat desa

BPMPD


Sasaran pembangunan. 2. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat. 1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa/kelurahan Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. 1. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi. 2. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. 1.

2.

3.

1. 2. 1. 2.

Meningkatnya produktivitas pertanian. Meningkatnya produktivitas perkebunan. Meningkatnya produktivitas peternakan. Meningkatnya pelestarian hutan. Berkurangnya rasio hutan yang rusak. Terwujudnya promosi pariwisata. Terwujudnya penataan obyek wisata.

Strategi

Bidang Urusan


pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya kinerja aparatur desa/kelurahan

Mendorong kelengkapan data informasi.

1.

Kerjasama informasi dan komunikasi.

2.

Meningkatkan kualitas SDM.

Pemberdayaan masyarakat desa

BPMPD

Bidang Sarana dan Prasarana

BAPPEDA Dan PM

Bidang Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika

Bidang Pertanian, peternakan, dan perkebunan

Dinas PPP

Bidang Kehutanan

Dinas KPK

Pariwisata

Dikporaparbud

Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan Petani.

Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan.

Mengembangkan, menata dan mempromosikan obyek pariwisata daerah.

39


Sasaran 3.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

Strategi

Bidang Urusan


Bidang Perikanan dan Kelautan

Dinas KPK

Bidang Perdagangan

Dinas Perindagkop

Bidang Perindustrian

Dinas Perindagkop

Mendorong produktivitas Perikanan.

Mendorong produksivitas perindustrian.

Mendorong produktivitas perdagangan.

MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya 40


Sasaran 1.

2. 3.

4.

5.

-

-

1.

2.

3.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan Meningkatnya APK dan APM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan Menurunnya angka drop aut (DO) Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Meningkatnya upaya pomotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Strategi

Pendidikan

SKPD Penanggung Jawab Dikporaparbud

Pendidikan

BKD

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bidang Urusan

Mendorong perluasan akses dan mutu pendidikan.

Optimalisasi pengelolaan penyelenggara dan pelaksanaan diklat.

Mendorong upaya promotif, perventif, kuratif dan rehabilitasi secara holistik.

41


Sasaran 4.

-

-

1.

2.

1.

2.

3.

3.

4.

Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatnya Pelayanan di bidang kependudukan dan capil serta tertib kependudukan. Terkendalinya mobilitas penduduk di kab. jembrana. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok catur bina. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.

Strategi

Bidang Urusan


Bidang Pelayanan Medik

RSU Negara

Kependudukan

Dinas Dukcapil

Kasi Pemberdayaan Perempuan

Kantor PPKB

Kasi KB dan Reproduksi Kasi Ketahanan Pemberdayaan Keluarga

Kantor PPKB

Pengembangan produk baru

Mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan di kab Jembrana.

Optimalisasi Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak melalui ARG.

Mendorong peran serta masyarakat dalam ber KB dan pemberdayaan kelompok PIKKRR.

42


Sasaran 1. Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. 2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial. 3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat 3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 4. Meningkatnya Tenaga Kerja terampil yang memiliki daya saing. 4. Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. 5. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. 1. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya 1. Meningkatnya peran serta kepemudaan. 2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. 3. Meningkatnya

Strategi

Bidang Urusan Sosial

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesos Nakertran

Pengurangan beban PMKS dan peningkatan partisipasi masyarakat

1. 2.

Mendorong pengembangan ketenagakerjaan. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Tenaga Kerja

Dinas Kesos Nakertran

Kebudayaan

Dikporaparbud

Kepemudaan dan Olahraga

Dikporaparbud

Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional.

Mendorong kemandirian pemuda dan olahraga.

43


Sasaran

Strategi

Bidang Urusan

pemasyarakatan olahraga. 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana Optimalisasi pengelolaan kearsipan. kerasipan. 2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan.

Kearsipan


Kantor Perpustakaan Dan Arsip

Perpustakaan Kantor 1. Meningkatnya minat Perpustakaan baca. Dan Arsip 2. Meningkatnya layanan perpustakaan Mendorong peningkatan kualitas keliling. dan kuantitas perpustakaan. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. - Meningkatnya Keharsipan Kantor Perpustakaan kualitas data elektronik. Dan Arsip - Meningkatnya Mendorong penggunaan data kualitas dan elektronik. kuantitas SDM pengelolaan data elektronik. Meningkatnya minat Transmigrasi Dinas Kesos masyarakat Sosialisasi ketransmigrasian. Nakertran bertransmigrasi. MISI 4 (Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 1. Meningkatnya rasio Dinas PU dan jalan yang baik. 1. Penyesuaian kebutuhan Pekerjaan Umum sarana dan prasarana 2. Meningkatnya infrastruktur. 44


Sasaran

3.

4.

5.

Strategi

Bidang Urusan

saluran drainase/ gorong-gorong yang baik.

Pekerjaan Umum

Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik, efektif dan berdaya guna

Pekerjaan Umum

Meningkatnya penyediaan air baku.


Perumahan 2. Penyesuaian kebutuhan air minum masyarakat.

Meningkatnya kinerja pengendalian banjir, yang berhasil dan berdaya guna di Unit Kab. Jembrana.

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum 6.

Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. Meningkatnya lingkungan perumahan Penyehatan lingkungan. yang sehat. 1. Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. Melengkapi regulasi tata ruang. 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. 7.

45

Penataan Ruang

Penataan Ruang

Penataan Ruang

Dinas PU


Sasaran

Strategi

Bidang Urusan


Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Meningkatnya Energi dan sumber Dinas PU penertiban daya mineral Meningkatnya sumber daya alam. penambangan bahan galian golongan C. 1. Meningkatnya - Lingkungan Hidup Kantor LHKP kinerja pengelolaan persampahan. 2. Meningkatnya Pengurangan kerusakan pengendalian lingkungan hidup. pencemaran dan perusakan Peningkatan pencadangan lingkungan hidup. sumber daya alam 3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. MISI 5 (Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 1. Penyelesaian dan pelayanan Setda Otonomi Daerah, bantuan masalah-masalah Pemerintahan Terwujudnya hukum dan HAM. Umum, masyarakat Jembrana Administrasi yang aman, tertib dan Keuangan Daerah, tentram serta taan dan 2. Penyuluhan hukum dan Perangkat Daerah, patuh terhadap pembinaan desa sadar hukum Kepegawaian dan peraturan perundangPersandian undangan yang berlaku. 3. Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan 1. Terwujudnya Kesatuan bangsa Kesbang Dan keamanan, dan politik dalam Pol ketentraman dan negeri Mendorong peningkatan ketertiban kesadaran masyarakat dalam masyarakat. membangun iklim nasionalisme. 2. Terwujudnya pemerintahan daerah yang 3.

46


Sasaran

Strategi

Bidang Urusan


mantap. 3. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. 1. Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. 2. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik. 1. Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. 2. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam. Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Memelihara ketentraman dan Umum, ketertiban umum serta penegakan Administrasi peraturan dan perundangKeuangan Daerah, undangan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sat Pol PP

Terwujudnya masyarakat Jembrana

Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Sat Pol PP

Peningkatan profesionalisme linmas.

Kesiapsiagaan bencana.

47


Sat Pol PP


Sat Pol PP

Otonomi Daerah, Pemerintahan


Sasaran

Strategi

Bidang Urusan

yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

Meningkatnya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam


Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satpol PP

Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


Satpol PP

Peningkatan peran linmas dan penanggulangan bencana alam

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Satpol PP

Meningkatnya - Memelihara Ketentraman dan pelaksanaan Ketertiban Umum dengan Penegakan Peraturan melaksanakan Patroli Perundang- undangan Gangguan Trantib - Penegakan Perundangundangan

C. Permasalahan Utama Permasalahan merupakan kesenjangan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembanguan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah.

48

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan sebagai berikut ini; 1. Pendidikan Permasalahan Pendidikan: 1. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. 49

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. 2. Kesehatan Permasalahan Kesehatan : 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) 2. Masih rendahnya persentase Rumah Tangga Sehat. 3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan Degeneratif. 3. Pekerjaan Umum Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : - Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan. - Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran. - Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun. - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan. - Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kwalitas hasil pekerjaan. 4. Perumahan Pemasalahan Perumaan:Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih 5. Tata Ruang Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi dari pada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. 50

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 6. Perencanaan Pembangunan 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional

serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

dapat

dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. 2. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD. 7. Perhubungan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan. 2. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. 3. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan 8. Lingkungan Hidup Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : a. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan b. Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan c. Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan d. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana e. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping

51

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 9.Pertanahan Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan. 10.Kependudukan dan Capil Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan

akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut,

kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 2. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir. 3. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling 12. KB dan Keluarga sejahtera Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda. 13.Sosial Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dan pelbagai kasus PMKS

52

Bab II RKT Kabupaten Membrana. sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Jembrana, Dinas sosial Prov. Bali dan Kementrian Sosial RI memberikan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan sosial dan bantuan sosial bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin. 14. Ketenagakerjaan Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban

Normatif

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

ketenagakerjaan. 15. Koperasi dan UKM Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut : Sektor Koperasi − Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. − Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. − Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable).

53

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 16. Penanaman Modal Peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal. 17. Kebudayaan Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. 18. Pemuda dan Olah Raga Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda. 19. Kesbanglinmas Poldagri Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok-kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain-lainnya. 20. Otonomi Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimlnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara.

21. Ketahanan Pangan Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan

54


22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya antara lain : 1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal 2. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. 23. Statisitik Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani. 24. Komunkasi dan Informasi Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain: a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas infokom d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan f. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

55

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 25.Pepustakaan Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : 1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan, sehingga

perlu

dilaksanakan

Bimbingan

teknis dan

juga adanya petugas

fungsional

Pustakawan. 2. Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan

kesadaran dari masyarakat tentang

pentingnya budaya baca dan gemar membaca. 3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum. 26. Arsip Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah 1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan 3. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis.

27.Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). 6. Masih rendahnya permodalan petani. 7. Nilai jual hasil pertanian sangat tergantung posisi tawar penebas. 8. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap penyakit ternak dan kurang efektifnya petani ternak terhadap cara-cara pemeliharaan ternak sesuai teknis. 56

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 28. Kehutanan Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. 4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga

batas kawasan hutan menjadi kurang

mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. 6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman. 29. Energi dan sumber Daya Mineral Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana antara lain : - Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C. - Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. - Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. - Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 30.Pariwisata Kurang dikenalnya

Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali

dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi 57

Bab II RKT Kabupaten Membrana. kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata. 31.Kelautan dan Perikanan Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut: 1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. 32.Perdagangan Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . b) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. c) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. d) Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. e) Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. f) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. g) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4. h) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia. 33. Perindustrian Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : 58

Bab II RKT Kabupaten Membrana. a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : a. Ketatnya tingkat persaingan pasar. b. Dinamisnya selera konsumen. c. Tingginya cost produksi. d. Maraknya Black Market. e. Kurang kondusifnya iklim usaha. 34. Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun 2011 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1). Permasalahan Pembangunan Daerah , dan 2) Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. B.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012-2016 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan). 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumbersumber dana tersebut sangat rendah. B.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 diidentifikasi Isu strategis adalah sebagai berikut:

59

Bab II RKT Kabupaten Membrana. 1. Adanya beban kerja SKPD yang yang sangat berat karena kurangnya SDM sehingga dalam melaksanakan aspek pelayanan umum sangat terbatas. 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. C. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKAT)

RKT disusun setiap tahun yang merupakan penjabaran dari pada Renstra yang memuat informasi tentang : (a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; dan (b) indikator kinerja sasaran dan target capaiannya Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Jembrana, sebagai berikut : RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014. Anggaran No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

(Rp.)

3

4

5

6

Misi 1 : Mewujudkan pemeritah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan aspiratif, partisipatif dan transparan

1

2

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Jumlah peserta yang mengikuti bintek perencanaan pembangunan daerah'

50 orang

Meningkatya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2015 yang tersusun.

1 dokumen

Penyusunan rancangan RKPD

205,067,000

Jumlah dokumen hasil musrenbang RKPD

1 dokumen

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

106,199,400

Jumlah dokumen hasil Penetapan RKPD

100 buku

Penetapan RKPD

Jumlah laporan evaluasi program/kegiatan

150 buku

Jumlah dokumen hasil penyusunan KUA, PPAS dan dokumen perencanaan lainnya

4 dokumen

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyususnan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya

60

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

93,078,500

39,305,000 154,994,250

41,050,000


3

4

Meningkatnya Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah dokumen hasil Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya

4 dokumen

Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya

61,409,600

Terlaksananya pemeliharaan sistem program perencanaan daerah

1 paket

Pemeliharaan sistem Program Perencanaan Daerah

181,365,995

Jumah dokumen/ laporan pengembangan ekonomi masyarakat yang tersusun

1 dokumen

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

54,585,000

Jumlah Tersedianya dokumen/ laporan lembaga ekonomi keuangan mikro di Kabupaten Jembrana

1 dokumen

Kajian Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro

130,266,500

Jumah dokumen/ laporan pemetaan UMKM di Kabupaten Jembrana yang tersusun

1 dokumen/ 20 buku

Kajian Pemetaan UMKM

104,831,500

Jumlah dokumen program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan Kabupaten Jembrana yang tersusun

1 paket 1 dokumen

Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

Jumlah dokumen hasil Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. Jembrana

1 paket dokumen

Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. Jembrana

125,085,000

1 dokumen

Kajian Potensi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jembrana

210,000,000

8000 nasi ktk, 8000 snack ktk, 12 paket

Penyediaan makanan dan minuman

263,500,000

Reses

360,000,000

Jumah kajian potensi pemngembangan pariwisata sebagai dasar penyusunan RIPDA

5

6

Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Harmonis Antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman

Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat melalui lembaga Perwakilan Rakyat

Jumlah pelaksanaan reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat

61

450 kali

40,000,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan

20 kali

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

417,000,000

12 Dokumen Kerja sama

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota

133,420,000

12 buku

Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas

29,640,000

100 buku

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015

94,167,500

Terbentuknya Perbup Penjabaran APBD

100 buku

128,919,500

Terbentuknya Perda Perubahan APBD

100 buku

Terbentuknya Perbup Penjabaran Perubahan APBD

100 buku

Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan SKPD

47 Jaringan

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA)

Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan di Bagian Keuangan

1 jaringan

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMAKDA)

109,443,400

Terbentuknya Perbup tentang Penjabaaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100 buku

115,623,797

Terbentuknya Perda Tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD

100 buku

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Meningkatnya Koordinasi Antar Pemerintah

Jumlah Dokumen Kerjasama

8

Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

9

Meningkatnya Ketersediaan Regulasi tentang Keuangan Daearah

Jumlah Tersusunnya Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Jembrana Terbentuknya Perda APBD

7

62

325,575,500

142,790,000

339,037,000

125,560,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Tentang Aset Daerah 10

11

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Terlaksananya tertib Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah pada SKPD dan Unit SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

12 bulan

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

709,715,200

Terlekasananya Inventarisasi Barang Milik Daerah

12 bulan

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

327,314,000

Jumlah kegiatan Penyebaran SKPS Pajak Daerah

4 kali

Penyebaran SKPS Pajak Daerah

239,829,000

Jumlah Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi Daerah

7 kali

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

504,490,750

Jumlah Terselenggaranya Gebyar PBB Jumlah Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah

1 Kali

Gebyar Pajak Daerah

296,505,400

2 Kali

Sosialisasi Pajak Daerah

Jumlah laporan hasil PAD

1 kali

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Laporan Proyeksi PAD

4 Kali

Penyusunan Proyeksi PAD

4,365,000

Jumlah Penyebaran Wajib Retribusi Daerah

10 Kali

14,119,000

Jumlah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan daerah

11 SKPD

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

umlah Wajib Retribusi yang di kelola

2.116 WR

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Jumlah Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

12 kali

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

637,477,000

Jumlah Tersedianya Jaringan Sistem Pendapatan Asli Daerah

1 paket

Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah

553,420,000

63

23,861,000

257,872,800

139,940,000

2,454,190,400


12

13

14

15

16

Meningkatnya Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Daerah

Jumlah Tersedianya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana

1 Paket

Meningkiatnya Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah Tersedianya laporan Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012

4 Laporan

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012

119,460,000

Terlaksananya Indikator Sasaran Jumlah LHP Reguler

61 buah

'Indikator Sasaran Jumlah LHOP Reguler

126,278,000

Terlaksananya Indikator sasaran Jumlah LHP khusus dan penanganan pengaduan masyarakat

72 buah

Indikator Sasaran Jumlah LHP Khusus, dan Penangan Pengaduan Masyarakat

79,680,000

Terlaksananya indikator sasaran jumlah rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti

12 kali

'Indikator Sasaran jumlah Rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti

80,480,000

Jumlaj tersedianya laporan hasil kormonev APBD tahun 2014

12 bulan

Laporan Hasil Kormonev APBD tahun 2014

106,860,199,8 63

Jumlah Terevaluasinya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP

2 paket

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP

22,800,000

Meningkatnya Disiplin Kerja Aparatur

Jumlah Tersedianya Laporan hasil Pengawsan Pelaksanaan GDN

24 LHP

Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional

38,160,000

Meningkatnya Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan Diatasnya

Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan

4 kali kegiatan

46,040,000

Meningkatnya Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD

5 Ranperda

Kegiatan Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, Lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan PerundangUndangan Daerah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

64

Reviu laporan keuangan

11,100,000

286,698,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah himpunan produk hukum daerah dan katalog produk hukum daerah yang terdokumentasikan

17

Meningkatnya Kesesuaian Kelembagaan Daerah dengan Pemerintah Pusat

3 buku Himpunan Produk Hukum Daerah dan 1 Katalog Produk Hukum Daerah 2 kali

Kegiatan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan

49,662,000

ISO / SNI

87,150,000

6 Kali

Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

40,000,000

JumlahTersusunnya Evalusi Jabatan dan Beban Kerja

53 buku

Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja

45,000,000

Jumlah tersusunnya draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah tersusunnya laporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jembrana

20 buku

Road Map Reformasi Birokrasi

71,110,000

10 buku

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

84,535,000

Jumlah pelamar CPNS yang diseleksi

100%

Terlaksanya seleksi penerimaan CPNS

Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar

100%

Terlaksanya seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

20,000,000

Jumlah PNS yang diberikan penghargaan

348 orang

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS Terlaksananya proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Tersusunnya formasi PNS

74,435,500

Tertatanya pegawai dalam jabatan dan staf

161,372,150

Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Sertifikasi ISO/SNI Jumlah Terlaksananya Penataan / Evaluasi Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

18

Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

Persentase kasus pelanggaran yang terselesaikan

100%

Jumlah dokumenn formasi PNS yang tersusun Jumlah Pegawai yang tertata dalam jabatan dan staf

100%

100%

65

641,947,900

33,905,000

78,689,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Persentase terselesaikannya administrasi kepegawaian Jumlah SIMPEG yang terpelihara

100%

Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian Terpeliharanya SIMPEG

244,848,260

1 dokumen

Tersusunnya daftar urut kepangkatan

2,497,000

100%

Terfasilitasinya seleksi penerimaan calon Praja IPDN

10,500,000

Jumlah calon pengawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

27 orang

Terselenggaranya diklat prajabatan

204,323,600

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat kepemimpinan

62 Orang

Terselenggaranya diklat struktural

1,524,543,500

Jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen keuangan

50 orang

Terselenggaranya diklat manajemen keuangan

95,110,500

100%

Terselenggaranya diklat kompetensi aparatur

154,225,500

Jumlah PNS yang mengikuti diklat CAKEP

40 Orang

Terselenggaranya diklat Calon Kepala Sekolah

96,839,000

Jumlah PNS yang mengikuti diklat manajemen kepegawaian

50 Orang

Terselenggaranya diklat manajemen kepegawaian

96,078,000

Jumlah pemeriksaan /pengecekan ijin

150 kali

Peningkatan pemeriksaan/pengecek an ijin

128,189,000

Jumlah pengawasan dan penertiban reklame

100 kali

17,887,000

Jumlah pendataan / sosialisasi perijinan

170 kali

Peningkatan Pengawasan dan penertiban reklame Peningkatan Pendataan /sosialisasi perijinan

22,360,000

1 paket

Jumlah daftar urut kepangkatan yang tersusun Jumlah siswa pelamar praja IPDN yang terseleksi Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur 19

Jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi

20

21

Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang tepat, cepat, benar dan transparan

Meningkatnya Kepastian Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

Jumlah permohonan ijin yang masuk

9030 buah

Peningkatan Verifikasi perijinan

Jumlah permohonan pengukuran

25 berkas

Kegiatan Kepastian Kepastian Hukum kepemilikan dan Penggunaan Tanah

66

40,088,840

3,680,000

331,167,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah berkas permohonan hak

25 berkas

Jumlah berkas pendaftaran SK Hak

25 berkas

Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi, Basisi dan Pemberdayaan Masyarakat

1

Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Trasportasi

Jumlah DED terminal Gilimanuk yang terselesaikan

1 paket

Jumlah balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalulintas 2

Jumlah halte yang dipelihara Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara

8 unit 1 paket (trafiic light, 7 unit warning light 25 unit

Jumlah rambu-rambu laulintas yang diadakan

3

4

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan

225,000,000

Kegiatan Rehabilitasi/pemelihara an prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Halte Rehabilitasi/pemelihara an traffic light dan warning light

20,936,000

10,000,000 181,314,000

3 jenis (50 buah rambu dan 5 buah cermin tikungan dan 200 buah delinator 1 paket

Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas

201,851,500

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

124,820,000

Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan

Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Investasi Daerah

Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama usaha besar dan UKM

50 buku

Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

13,724,000

Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal

50 buku

93,774,000

Jumlah Pameran investasi dan dunia usaha yang terselenggara dan diikuti

1 paket

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan pameran investasi

67

138,589,700

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang mendapat pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

150 koperasi

5

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Koperasi

Jumlah terselenggaranya Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan

3 kali

6

Meningkatnya Kewirausahaan Pelaku UMKM

7

8

9

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Meningkatnya Rasa Kebersamaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatnya Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga

375 UMKM

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Jumlah terlaksananya pemasaran Produk melalui pamerah UMKM di luar daerah

2 UMKM

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

5 kecamatan

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

25,500,000

Jumlah pembinaan desa mandiri pangan Jumlah partisipasi KPMD dalam pembangunan

5 kecamatan

pengembangan desa mandiri pangan Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM-MP)

27,500,000

Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa

253 Br/Lingk

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

347,974,950

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan

5 Kecamatan

Perlombaan Desa/Kelurahan

114,000,000

Jumlah monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi PNPMIntegrasi

51 Desa/Kel

PAP - PNPM Integrasi

Jumlah peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan

51 Desa/Kel

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd)

68

153 Orang

170,200,000

74,114,000

10,886,840,00 0


10

11

12

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

Jumlah Aparatur desa yang dibintek

90 0rang

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam menejemen pemerintahan desa

39,380,000

Jumlah Pengelolaan administrasi dan Keuangan Desa

41 desa

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi DAU Desa

20,000,000

Jumlah desa yang mempunyai profil desa/kelurahan

51 desa

Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

30,000,000

Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi

Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara

1 paket

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

790,714,400

Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika

Jumlah Audit standar mutu organisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun

2 paket

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

30,000,000

Meningkatnya Produktivitas Pertanian

Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang dapat dipelihara

20 paket

5,557,872,450

Jumlah benih unggul padi yang dapat disalurkan kepada petani

16.000 kg

Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu berbasis organik Kegiatan Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SLPHT) Kakako Petani Perkebunan

13

Meningkatnya Produktivtas Perkebunan 14

290,000,000

Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat bantuan

8 kelompok tani/subak

Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat pembinaan good manifacture practice (GMP)

20 kelompok

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Perkebunan

194,000,000

'Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat pembinaan good manifacture practice (GMP)

55 kelompok tani/subak abian

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

950,000,000

69

306,000,608

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Meningkatnya Produktivitas Peternakan

15

16

Meningkatnya Kelestarian Hutan

Tersedianya vaksin dan obat-obatan hewan, jumlah hewan ternak yang memperoleh vaksin dan pemeliharaan kesehatan, terangkutnya limbah padat dan cair di RPH

1 paket, 26.650 ekor, 74 kali

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

152,780,000

Cakupan pemberian bibit ternak

69 ekor

10,000,000

Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit kambing, bibit babi, bibit babi bali

71 kelompok

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Kegiatan pengembangan Agribisnis Peternakan

Cakupan kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi peternakan

5 kelompok

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

10,000,000

Terwujudnya pelestarian kawasan hutan Jumlah ketersediaan dokumen kajian teknis penelitian hutan desa

6 desa

Kegiatan Pengeloloaan dan Pemanfaatan Hutan

87,375,000

Pengembangan Hasil Hutan Non kayu Melalui Pengembangan Budidaya lebah Madu

68,600,000

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

1,300,804,098

1 dokumen

Terwujudnya pelestarian kawasan hutan manggrove dan sepadan pantai

4 lokasi/dea

Jumlah stup lebah madu

1 desa

Jumlah terbentuknya usaha ekonomi hasil hutan non kayu

1 desa

Jumlah tersusunnya rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

1 dokumen

Jumlah tersusunnya rencana pengolahan rehabilitisi hutan dan lahan

1 dokumen

Jumlah ketersediaan bibit tanaman hutan rakyat Jumlah tersediaan bibit tanaman manggrove

1 paket

1 paket

70

2,595,000,000


Terwujudnya Promosi Pariwisata

Jumlah ketersediaan bibit tanaman pembangunan hutan kota Jumlan ketersediaan penghijauan tanaman penghijau lingkunngan

1 paket

Jumlah Peserta Promosi Pariwisata

100%

Kegiatan Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata

67,661,000

Jumlah Peserta Promosi Pariwisata

100%

Kegiatan Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara Dalam dan di Luar negeri

83,273,000

Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang terpelihara/terawat

1 paket

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

1,587,835,000

Jumlah lomba jenis dan paket wisata yang dilaksanakan

1 paket

Kegiatan Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan

Jumlah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok nelayan

1 paket (173 mesin tempel, 2 unit rumpon)

Jumlah belanja ATK, belanja piala dan piagam serta uang hadiah lomba mancing di laut

1 paket

1 paket

17

18

Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap

Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan

313,141,000

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

1,559,000,000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Tempat pelelangan ikan

183,785,680

1 paket (2 ,mesin ketik, 8 kalkulator, 1 almari, 2 filling kabinet, 10 bh kursi penimbangan ikan)

Jumlah ketersediaan tenaga kontrak penimbangan dan pelelangan ikan di TPI Pengambengan

13 orang

71


19

20

21

Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya

Meningkatnya Kualitas Teknologi IKM di Kabupaten Jembrana

Bekembangnya sentrasentra industri potensial

Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan

1 paket

Jumlah sarana dan prasarana untuk Balai Benih Ikan (BBI)

1 paket

Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat

50 paket

Jumlah pengadaan ikan untuk lomba mancing

1 paket

Jumlah pengadaan papan nama BBI serta unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah rahab kolam pendederan dan pembesaran di BBI

1 paket

Jumlah pembangunan kantor BBI tahap II

1 paket

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

1,937,444,264

1 paket

Jumlah terlaksananya bimtek manaje men sederhana dan kerajinan bambu

2 Kali

Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Jumlah terlaksananya bimtek patung mil, Bordir dan kemasan di Kab. Jembrana

3 kali bimtek

Kegiatan Penghembangan dan PelayananTeknologi Industri

2 kali

Peningkatan Produktivitas Sentra Industri

Jumlah Bimtek Pencelupan Menjahit

Jumlah terlaksanya pameran yang diikuti

1 kali

Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah pembinaan indusri kerajinan Kab. Jembrana oleh Dekranasda

12 kali pembinaan

Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda

72

70,300,000

61,091,000

25,597,000

90,160,000

137,902,000


22

Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan

32 Kali

Jumlah terlaksananya pengawasan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya

23

Meningkatnya Perkembangan dan Distribusi Perdagangan

20 kali

Jumlah terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional

7 Pkt

Jumlah terlaksananya kegiatan pendataan barang dan jasa

5 kali

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Kegiatan pelaksanaan pengawasan dan tera ulang takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk Kegiatan Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

34,676,000

7,080,000

3,379,085,500

3,875,000

Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya 1

Meningkatnya APK dan APM

Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir sekolah yang dibangun

2 sekolah

Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir

325,945,000

Jumlah sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan

30 sekolah

Kegiatan pengadaan meubelair sekolah

197,350,000

Jumlah Sekolah yang direhab

3 sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1,438,075,000

Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab

7 sekolah

1,314,120,000

Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasional sekolah

SD dan SMP

Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta

Jumlah peserta paket B setara SMP Jumlah kegiatan olimpiade mata pelajaran Jumlah kegiatan LombaLomba Pendidikan

10 kelompok

73

4 sekolah

1 kegiatan

11 kegiatan lomba

Penyelenggaraan Paket B setara SMP Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran Lomba-Lomba Pendidikan

666,267,500

1,167,524,934

41,186,000 53,050,000

204,045,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah sekolah yang direhab dan peningkatan sarana prasarana

45 sekolah

Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan sarana Prasarana Pendidikan

5,972,940,704

Jumlah sekolah yang sarana dan prasarananya meningkat

26 sekolah

Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

4,334,373,280

Jumlah kecamatan yang menerima operasional

5 Kecamatan

Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti ujian Nasional

Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan

414,578,600

SD = 196 dan SMP = 35

Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP

122,231,000

SD = 195 dan SMP = 35 1 kegiatan

Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP)

22,210,000

Green and Clean School (Dikdas)

86,984,900

Jumlah sekolah yanng mengikuti penyelenggaraan UKS

3 sekolah

Penyelenggaraan UKS SD dan SMP

82,215,000

Jumlah yang mengikuti lomba Wawasan Wiyata Mandala

1 kegiatan

Lomba Wawasan Wiyata Mandala

42,640,000

Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia

5 sekolah

Pembangunan Gedung Sekolah Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

Jumlah sekolah yang mengikuti Green and Clean School

Jumlah sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan

32 unit komputer, 8 unit printer, 18 LCD 12 unit alamari arsip, meja kursi belajar, 588 set meja kursi praktek komputer, 32 set meja kursi guru dan TU, 24 set meja kursi kepala sekolah, 1 set 4 PKBM

Jumlah peserta penyelenggara paket C Jumlah peserta yang mengikuti olympiade mata pelajaran

280 siswa

74

Kegiatan pengadaan meubelair sekolah

Penyelenggaraan Paket C Pembinaan Olympiade mata pelajaran

3,790,653,129 396,400,000

433,125,000

9,819,268 179,278,400

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah kegiatan lombalomba pendiidikan Jumlah sekolahn yang menerima bantuan Jumlah sekolah yang mengikuti Jumlah siswa yang mengikuti

2

3

Meningkatnya Kulaitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil

11 sekolah

25 sekolah 3.463 siswa

Jumlah seklolah yang mengikuti Jumlah sekolah yang mengikuti Jumlah peserta yang mengikuti Jumlah sekolah yang sarana dan prasarananya meningkat

Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan

13 kali

Jumlah pesertayang mengikuti kurikulum Jumlah Guru SMA dan SMK yang dinilai kinerjanya

1 sekolah 1 sekolah 3464 siswa 24 sekolah

50 orang 250 Guru

Kegiatan lomba-lomba pendidikan Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah SMA/SMK Green and Clean School (Dikdas) Pemantapann dan try out ujian akhir SMA/SMK Wawasan Wiyata Mandala Lomba UKS Pelaksanaan ujian akhir SMA/SMK Kegiatan rehabilitasi gedung sekolah

144,986,750 5,643,009,400

16,832,000 159,982,000

87,379,150 67,947,660 30,350,110 5,167,907,100

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK

25,250,000

Kegiatan Pengembangan kurikulum Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK

300,000,000

42,275,000

Jumlah Kurikulum yang dikembangkan

1 kegiatan

Jumlah kepala sekolah SMA dan SMK yang dinilai knerjanya

25 Kepala sekolah

Jumlah Jasa pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia

144 orang

Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1,776,755,000

Jumlah Kepala sekolah yang dinilai kinerjanya

60 orang

13,085,000

Jumlah Lembaga yang menerima Sarana dan Prasarana Pendidian Non Formal

3 lembaga

Penilaian Kinerja Kepala sekolah SD dan SMP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta diklat serati banten Jumlah peserta diklat tata rias Jumlah pserta Jambore PTK-PNF

25 orang

Diklat serati Banten

60 orang

Diklat tata Rias

20 orang

Kegiatan Jambore PTKPNF

75

14,997,000

176,850,000

20,915,500 108,539,900 4,500,000


4

5

Meningkatnya Kulaitas Aparatur Pemkab Jembrana dan Pelayanan Birokrasi Kepada Masyarakat

Meningkatnya Mutu Jangkauan dan Sistem Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Jumlah peserta yang mengikuti Hari anak nasional

500 oarang

Kegiatan Hari Anak Nasional

10,125,000

Jumlah peserta yang mengikui hari anak nasional

1 paket

Kegiatan hari aksara internasional

5,000,000

Jumlah peserta yang mengikuti gebyar PAUD Jumlah peserta yang mengikuti diklat kecantikan

1 kegiatan

Kegiatan Gebyar PAUD

19,150,000

40 orang

Kegiatan Diklat Kecantikan kulit

63,768,000

Jumlah peserta yang mengikuti dklat kepemangkuan

25 orang

Kegiatan Diklat kepemangkuan

32,487,500

Jumlah peserta yang mengikuti Operasional SKB

10 orang

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional SKB

59,355,000

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

27 orang

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

204,323,600

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural Diklat Kompetensi

62 Orang

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil

1,524,543,500

Jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen keuangan

50 orang

Pendidikan dan Pelatihan Menejemen Keuangan

95,110,500

Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat kompetensi

1 Tahun

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

154,225,500

Jumlah Calon Kepala Sekolah yang Mengikuti Diklat Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Menajemen

40 Orang

Diklat Calon Kepala Sekolah

96,839,000

50 Orang

Pendidikan dan Pelatihan Menajemen Kepegawaian

96,078,000

Jumlah pengadaan bahan praktek kedokteran dan Laboratorium

1 paket

'Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

2,412,316,913

Jumlah Cotine Urine Test Jumlah pengadaan alat kesehatan Jumlah lomba nakes teladan

1 paket

76

1 paket 4 jenis


6

7

Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat

Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria.

96 kali

Jumlah kegiatan fooging utk pemberantasan vektor DBD

300 kali

Jumlah pelatihan konselor VCT Jumlah obat-obatan untuk SAR Jumlah Bahan Penunjang Laborat Jumlah hadiah lomba PKTP Jumlah hadiah lomba hari AIDS sedunia Jumlah mesin pengolah sampah Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu

1 paket

Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi

8

3,331,743,935

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

2,009,920,500

Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

1,236,000,000

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 10 Puskesmas

10 Puskesmas

Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Prima yang serasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pembrantasan Penyakit Menular dan wabah

51 Desa 328 Posyandu

Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di TK

24 TK

Jumlah Pelayanan UKS

196 sekolah

Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di sekolah

32 sekolah

Dibangunnya Gedung Pasca bersalin dan gedung perawatan interna serta rehab ruang rawat inap Bakung

77

3 paket

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meningkat

9

Meningkatnya Pelayanan dibidang Kependudukan dan Capil serta tertib kependudukan

Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk Kepemilikan KTP

10

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam KB

11,314,583,76 0

0,90 rasio

Kegiatan :Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

252,768,800

1 rasio

Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya

0,547 rasio

Kegiatan :Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

856,472,000

Rasio bayi berakte kelahiran

0,288 rasio

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan sipil

85,000,000

Rasio pasangan berakte perkawinan Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk

0,24 rasio

Persentase pengurus organisasi wanita yang mendapat sosialisasi

100%

Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan

37,641,000

Peningkatan Kapasitas dan jaringankelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

79,622,800

14,600,000

Jumlah terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita Jumlah peserta yang mengikuti workshop

11

Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit

83%

Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

1 paket

29%

8 jenis kegiatan

20 orang

55,000,000

Jumlah kesertaan ber KB Jumlah pemberian hadiah lomba peserta kelompok KB

15 buah banner 30 orang

Kegiatan Pelayanan KIE Kegiatan Peserta KB aktif

136,726,000

Jumlah Pengadaan BKB KIT

100 set

Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

418,307,500

78

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah bantuan bedah rumah bagi KK miskin dan jumlah bantuan sembako bagi KK miskin

Menigkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah pemulangan orang terlantar secara estapet ke daerah asal

12

13

14

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

212 unit rumah, 2.025 paket

Kegiatan Bantuan Sosial bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya

100 orang

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah Pemulangan /Pengantaran Orang Gila Terlantar, WTS dan Gepeng

12 kali

Jumlah Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat /Disabilitas

510 paket

Jumlah Kursi Roda bagi Penyandang cacat Jumlah bansos bagi lansia miskin, anak terlantar dalam panti dan paket usaha UEP bagi anak terlantar

30 buah

3,451,121,250

284,002,000

18.000 orang, 100 paket

Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia

1,399,640,000

Jumlah Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kab. Jembrana yang ber KTP

1.668 orang

Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Jembrana

2,542,217,000

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang PHP Jumlah masyarakat yang terampil di bidang komputer

100 orang

Kegiatan diklat PHP

40 orang

Kegiatan diklat komputer

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang las Jumlah masyarakat yang terampil di bidang ukir Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam rangka tatarias

60 orang

Kegiatan diklat las

153,419,500

40 orang

Kegiatan diklat ukir

117,045,500

80 orang

Kegiatan diklat dalam rangka tata rias

144,502,000

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang Spa Jumlah masyarakat yang terampil di bidang menjahit

60 orang

Kegiatan diklat Spa

40 orang

Kegiatan diklat menjahit

79

213,620,000 84,647,000

76,714,500 277,520,500


15

Meningkatnya Tenaga Kerja terampil yang memiliki daya saing

Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya 16

Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 17

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kearsipan 18

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang handycraff

40 orang

Kegiatan diklat hanycraff

38,961,000

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang teknisi komputer

40 orang

Kegiatan diklat teknisi komputer

59,840,000

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang desaign grafis

40 orang

Kegiatan diklat desaign grafis

116,870,000

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang mengemudi

20 orang

Kegiatan diklat mengemudi

67,316,000

Jumlah masyarakat yang terampil di bidang bahasa asing

40 orang

Kegiatan diklat bahasa asing

40,318,000

Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapat Informasi Bursa Kerja

320 orang

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

155,800,000

Terkirimnya Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan

50 orang

Penyiapan Tenaga kerja siap pakai

115,940,000

Jumlah sekaa yang mengikuti Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

50 sekaa

Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya Daerah

1,764,450,000

Jumlah Sekaa yang mengikuti Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

20 sekaa

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1,301,105,000

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Seni Pelajar Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba

50 Sekaa

Pekan Seni Pelajar

71,090,000

420 orang

Penyuluhan Pencegahan Penggunaann Narkoba di Kalangan Generasi Muda Napak Tilas Jejak Pahlawan Fasilitas Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pekan Olah raga Pelajar

19,970,000

Jumlah Peserta Napak Tilas Jumlah Peserta Peran serta Kepemudaan

280 orang

Jumlah Peserta Pekan Olah raga Pelajar

4200 orang

Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli

1.061 buah

121 orang

80

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

179,440,000 82,209,000

877,907,500

17,000,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Meningkatnya Minat Baca 19

Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling 20

Jumlah sasaran SDM yang di Bimtek

51 orang

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan

14,984,500

Jumlah Pembinaan pada perpustakaan desa/kelurahan/sekolah dalam setahun

144 kali

Kegiatan pembinaan perpustakaan

96,105,500

Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik seKabupaten Jembrana Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun

1 kali

Lomba-lomba minat baca

18,272,400

1 kali

Kegiatan lomba perpustakaan terbaik

10,029,000

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

10,405,000

161 kali

Meningkatnya Minat Jumlah Peminat 5 KK Penyuluhan 37,680,000 masyarakat Transmigrasi Regional Transmigrasi Regional Bertransmigrasi Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Terlaksananya Jumlah dokumen 5 dokumen Kegiatan Perencanaan 207,993,000 Pengembangan dan perencanaan rehabilitasi rehabilitasi/pemeliharaa 1 Pemeliharaan Sarana pemeliharaan jalan n jalan Trasportasi 21

2

3

4

Terlaksananya saluran draenase/gorong-gorong

Jumlah rehabilitasi pemeliharaan jalan jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / GorongGorong (trotoar)

Meningkatnya Rasio jaringan Irigasi yang baik, efektif dan berdaya guna

Jumlah rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi

Meningkatnya kinerja pengendalian banjir, yang berhasil dan berdaya guna di Unit kabupaten Jembrana

66 km

Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

40,241,961,76 5 3,060,000,000

23 Paket

Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

7,737,070,220

Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

26 unit

Kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

618,377,000

Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan pintu air

2 paket

Kegiatan rehabilitsi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan pintu air

550,000,000

Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir

5 Paket

Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

1,600,000,000

8 Paket

81


6

7

Meningkatnya Pengembangan wilayah stategis dan cepat tumbuh Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan

6 Paket

Meningkatnya Ketersesdiaan dokumen tata ruang

Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Ibu Kota Kecamatan Pekutatan

1 Dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

196,000,000

Jumlah dokumen Konsultasi Penyesuaian Revisi Materi Teknis RDTR Kota Negara dan Konsultasi Penyesuaian Ranperda RDTR Kota Negara

1 Dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

376,954,000

1 Dokumen

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

61,000,000

Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31,58 Km.

Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kegiatan Rehab / Pemel Jalan dan Jembatan Perdesaan

1,881,157,000

14,711,944,45 0

8

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan ruang

Jumlah Dokumen Pengawasan

9

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

213 stel

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Persampahan

1 paket

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Tersedianya Buku Profil Jembrana untuk Adipura

1 tahun

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

8,500,000

Tersedianya Alat Pengukur Kualitas Lingkungan

1 paket

Kegiatan Pemantuan kualitas lingkungan (DAK)

1,831,749,000

10

11

Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

41 unit

55,950,000 1,231,790,500

5,032,534,736

Terciptanya Sungai yang Bersih

80%

Kegiatan koordinasi pengelolaan proakasih dan super kasih

55,120,000

Terciptanya Desa Sadar Lingkungan Kabupaten

6 desa

Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat

24,936,800

Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata

33,936,800

Terciptanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten

50%

Terpantaunya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

1 Paket

82

Penyusunan status ligkungan hidup daerah (SLHD) dan status mutu

187,800,000

Bab II RKT Kabupaten Membrana. alam

Jembrana

air sungai

Tertatanya Ruang terbuka hijau

1 tahun

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau

Jumlah terpeliharanya RTH

1 tahun

Kegiatan pemeliharaan RTH

4,071,100,000 376,286,400

Misi 5: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat

1

2

Terwujudnya Masyarakat Jembrana Yang Aman, Tertib dan Tentram Serta taan dan Patuh Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku

Terwujudnya Pemerintahan Daerah Daerah yang mantap

3

Meningkatnya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

4

Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana alam

5

Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundangundangan

Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM

1 paket

Kegiatan penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM

202,600,000

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

5 kegiatan

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum

32,000,000

Jumlah Kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan Frewensi Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

5 kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

33,000,000

12 bulan

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

275,900,000

Prekwensi pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Negeri

12 bulan

Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri

27,245,000

Jumlah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

24 kali

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

146,500,000

Jumlah Kegiatan yang tersedia

1 jenis

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

136,963,500

Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda

96 kali

Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati

163,495,000

83

Bab II RKT Kabupaten Membrana. Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda yang terselesaikan

120 Berkas

Penyidikan Pelanggaran Perda

24,000,000

Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda

360 kali

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

1,045,162,600

Frekuensi Pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum

365 kali

Patroli Gangguan Trantibum

84

98,272,000

Bab III RKT Kabupaten Jembrana BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Perencanaan Strategik dan pula mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam RKT Tahun 20014 tidak semua program dan kegiatan yang tertuang dalam Reencana Strategik dapat dilaksanakan karena mempertimbangkan proritas atau kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. Meskipun RKT ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak menemui permasalahan dan hambatan, untuk hal tersebut masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikanperbaikan dalam peneyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya. Dengan kesungguhan dalam penyusunan RKT ini, nantinya merupakan komitmen seluruh jajaran/SKPD yang mendukung untuk mewujudkannya. B. SARAN-SARAN Dengan tersusunnya RKT ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang dicapai pada tahun 2014 dan bermanfaat sebagai dasar penjabaran dari pelaksanaan TUPOKSI, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan dapat dipahami seluruh Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

23

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Recommend Documents