RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN 2012
KATA PENGANTAR
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melaksanakan
Akuntabilitas
setiap instansi pemerintah diwajibkan Kinerja
Instansi
sebagai
perwujudan
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan yaitu ; menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tahun 2013 telah menyusun RKT yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai tahun 2013. Dengan disusunnya RKT tahun 2013 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja BBPP Ketindan.
Ketindan, Mei 2012 Kepala Balai,
Dr. Ir. Adang Warya, MM NIP. 19590722 198903 1 006
i
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR ........................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................
1
B. Tujuan ..............................................................................
2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi BBPP Ketindan ..................................................... B. Misi BBPP Ketindan..................................................... C. Tujuan ......................................................................... D. Sasaran .......................................................................
3 3 4 4
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Arah Kebijakan ............................................................ B. Strategi ........................................................................ C. Program dan Kegiatan ................................................. 1. Bagian Umum ....................................................... 2. Bidang Program dan Evaluasi ............................... 3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan ...................... 4. Jabatan Fungsional ...............................................
7 8 8 9 9 10 10
BAB IV PENUTUP
11
Lampiran : MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2013
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sektor pertanian di masa mendatang diperkirakan masih memegang peran yang sangat strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang nyata bagi 237.556.363 jiwa penduduk Indonesia (hasil sensus tahun 2010), penyedia bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto, penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk
meningkatkan
peran
sektor
pertanian
sebagai
penghela
pembangunan nasional, Kementerian Pertanian, dalam rencana strategisnya Tahun 2010 – 2014 telah menetapkan visi pembangunan pertanian yaitu : “Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani”. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan empat target utama atau empat sukses pembangunan pertanian, yaitu : (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui 4 sukses pertanian, dibutuhkan sumberdaya manusia yang profesional, inovatif, kreatif dan berwawasan global, sehingga salah satu dari 7 (tujuh) GEMA revitalisasi pertanian yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian adalah revitalisasi sumberdaya manusia. Dalam revitalisasi sumberdaya manusia, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pertanian, terutama masyarakat pelaku agribisnis yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Di samping itu juga, diperlukan upaya peningkatan profesionalisme aparatur pertanian yang kompeten,
visioner,
serta
memahami
peran
dan
fungsinya
dalam
pembangunan pertanian. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian 1
perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, inovasi dan kredibilitas yang dapat dibangun antara lain dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur SDM pertanian melalui diklatyang juga ditujukan untuk: 1) memperkuat kelembagaan petani, 2) memberdayakan usaha petani, dan 3) mewujudkan pelaku utama pembangunan pertanian yang mandiri, berjiwa wirausaha, berdaya saing, dan berwawasan global. BBPP Ketindan sebagai unit kerja yang menyelenggarakan pelatihan, dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui kegiatan pelatihan bagi aparatur pemerintah maupun non aparatur. Agar penyelenggaraan kegiatan pelatihan terlaksana dengan baik maka perlu RKT BBPP Ketindan tahun 2013.
B. Tujuan Tujuan penyusunan RKT BBPP Ketindan tahun 2013 sebagai berikut : a. Menyediakan arahan penyusunan penetapan kinerja (PK) BBPP Ketindan tahun 2013. b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas BBPP Ketindan.
2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi BBPP Ketindan Sesuai tugas dan fungsi BBPP Ketindan serta memperhatikan potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi BBPP Ketindan periode 2010-2014 adalah “ Menjadi lembaga DIKLAT terpercaya untuk mewujudkan SDM Pertanian yang profesional ”
B. Misi BBPP Ketindan Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan program DIKLAT pertanian berbasis kompetensi kerja dan sistem informasi terintegrasi serta mengembangkan jejaring kerjasama melalui pelayanan DIKLAT pertanian dan konsultasi agribisnis yang prima; 2. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan DIKLAT dan melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel; 3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK); 4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan SKK. 5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan; 6. Mengembangkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis; 7. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen penatausahaan, keuangan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.
3
C. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan ditetapkan tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi kerja dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan DIKLAT pertanian dan konsultasi agribisnis yang prima; 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian internal secara akurat dan kredibel; 3. Meningkatkan kualitas teknik DIKLAT teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan SKK; 4. Meningkatkan kualitas teknik DIKLAT teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan SKK. 5. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme ketenagaan; 6. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana DIKLAT serta produktivitas instalasi agribisnis; 7. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen penatausahaan, keuangan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel. D. Sasaran 1. Pemantapan kelembagaan DIKLAT bagi aparatur dan non aparatur a. Terakreditasinya
program
DIKLAT
pendukung
pembangunan
pertanian; b. Terklasifikasikannya 270 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah binaan; c.
Terfasilitasinya pengembangan Balai sebagai Lembaga DIKLAT Profesi;
d. Berfungsinya Pusat Inkubator Agribisnis sebagai Pusat Pelayanan Jasa konsultasi agribisnis dalam kegiatan pengembangan; e. Tersusunnya 1 paket master plan Balai dan tersedianya sarana prasarana DIKLAT sesuai standar profesi;
4
f.
Terlaksananya sistem administrasi, manajemen dan tata kelola rumah tangga Balai setiap tahun;
g. Tersedianya sistem informasi, promosi dan publikasi setiap tahun. 2. Peningkatan mutu penyelenggaraan DIKLAT bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program pembangunan pertanian a. Tersusunnya
petunjuk pelaksanaan
(juklak),
petunjuk teknis
(juknis), modul, materi paket pembelajaran DIKLAT berbasis multimedia; b. Terselenggaranya DIKLAT bagi 13.227 orang penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), rumpun ilmu hayati pertanian (RIHP) non Penyuluh
dan
petugas
lainnya
lingkup
pertanian
berbasis
kompetensi kerja; c.
Terselenggaranya DIKLAT dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi 9.496 orang penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dan kelembagaan petani lainnya;
d. Terselenggaranya DIKLAT fungsional (dasar terampil, dasar ahli dan alih kelompok) bagi penyuluh PNS dan RIHP non Penyuluh; e. Tersertifikasinya
sistem
manajemen
mutu
penyelenggaraan
DIKLAT pertanian berstandar internasional; f.
Terselenggaranya
monitoring
dan
evaluasi
DIKLAT
secara
berkelanjutan terhadap 13.227 orang penyuluh PNS, RIHP non Penyuluh dan petugas lainnya serta 9.496 orang penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus GAPOKTAN dan kelembagaan petani lainnya; g. Tersedianya data base DIKLAT pertanian.
3. Peningkatan kapasitas tenaga penyelenggara DIKLAT pertanian. a. Pemetaan spesialisasi dan kompetensi widyaiswara sesuai standar profesi dan tupoksi Balai; 5
b. Meningkatnya
kompetensi
dan
profesionalisme
25
orang
widyaiswara dan 90 orang tenaga penyelenggara DIKLAT; c.
Meningkatnya kompetensi kepemimpinan dan manajerial 11 orang pejabat BBPP Ketindan;
d. Meningkatnya kompetensi instruktur P4S sebanyak 150 orang. 4. Peningkatan program dan kerjasama DIKLAT pertanian. a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan/magang bagi 2.794 aparatur/non aparatur dan kerjasama penyediaan sarana prasarana/kunjungan/studi banding bagi 20.958 orang; b. Terselenggaranya
pengiriman
widyaiswara
dan
tenaga
penyelenggara DIKLAT dalam rangka kerjasama di dalam/luar negeri; c.
Terselenggaranya
pelatihan/permagangan
bertaraf
nasional/
internasional; d. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program DIKLAT dengan instansi terkait.
6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Arah Kebijakan Arah kebijakan Kementerian Pertanian difokuskan dalam mencapai empat sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu : 1. Terwujudnya swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2. Peningkatan diversifikasi pangan; 3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; 4. Peningkatan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian menindaklanjuti pengembangan enam Pembangunan Koridor Ekonomi (PKE) yang memiliki fungsi strategis untuk menghasilkan dampak
ekonomi
nasional
khususnya
industri
daerah
dan
mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengarahkan pembangunan pertanian pada masing-masing koridor sebagai berikut : (a) Sumatera sebagai sentra produksi kelapa sawit dan karet; (b) Jawa sebagai sentra pengembangan industri makanan/pangan; (c) Kalimantan sebagai sentra produksi kelapa sawit dan karet; (d) Sulawesi sebagai sentra produksi beras, singkong, jagung dan kakao; (e) Bali, NTB, NTT sebagai sentra produksi jagung, kedelai; (f) Papua sebagai sentra produksi pangan dan perkebunan. Mengacu pada hal tersebut dan sesuai dengan tujuan dan sasaran BBPP Ketindan pada kurun waktu 2010-2014, maka ditetapkan arah kebijakan Balai sebagai berikut: 1. Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan. 2. DIKLAT diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis. 3. DIKLAT bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
7
4. Pemantapan
sistem
administrasi
dan
manajemen
penyuluhan
dan
pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
B. Strategi Berdasarkan arah kebijakan BBPP Ketindan pada kurun waktu 2010-2014, maka ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Penguatan
dan
pengembangan
P4S
sebagai
pusat
pelatihan
dan
permagangan bidang agribisnis bagi masyarakat tani. 2. Penumbuhan wirausahawan muda di bidang agribisnis dilakukan melalui Agric Training Camp, magang maupun DIKLAT kewirausahaan pertanian. 3. Penataan, pemantapan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk tata kelola administrasi dan manajemen penyelenggaraan DIKLAT SDM pertanian dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi. 4. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk komoditas unggulan dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah.
C. Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan strateginya, maka program BBPP Ketindan pada periode 2010 - 2014 telah ditetapkan mengacu pada program Badan Penyuluhan dan
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
Pertanian
yaitu
“Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani” adalah sebagai berikut : 1. Pemantapan kelembagaan DIKLAT pertanian. 2. Peningkatan ketenagaan DIKLAT pertanian; 3. Peningkatan penyelenggaraan DIKLAT pertanian; 4. Peningkatan program dan kerjasama DIKLAT pertanian.
8
Implementasi program tersebut secara rinci di BBPP Ketindan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing bagian/bidang sebagai berikut :
1. Bagian Umum a. Pengembangan software, sarana dan prasarana mendukung Lembaga DIKLAT Profesi dan Tempat Uji Kompetensi; b. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis sebagai unit usaha produksi, pendampingan tenant dan jasa konsultasi agribisnis; c. Pengembangan sarana dan prasarana DIKLAT; d. Pengembangan pelayanan perkantoran, sistem administrasi/keuangan, manajemen dan tata kelola rumah tangga Balai; e. Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial pejabat struktural; f.
Peningkatan profesionalisme widyaiswara;
g. Peningkatan profesionalisme tenaga penyelenggara DIKLAT; h. Kajian kebutuhan widyaiswara dan tenaga penyelenggara DIKLAT;
2. Bidang Program dan Evaluasi; a. Penyelenggaraan sistem informasi, publikasi dan promosi; b. Pengembangan kelembagaan DIKLAT pertanian swadaya; c. Identifikasi dan Analisa Kebutuhan DIKLAT; d. Identifikasi peserta program magang Jepang; e. Pengembangan sistem database, informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan. f.
Pengembangan jejaring kerjasama DIKLAT pertanian dalam dan luar negeri;
g. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program DIKLAT pertanian dengan instansi pusat dan daerah; h. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan kerjasama DIKLAT pertanian; i.
Evaluasi penyelenggaraan DIKLAT aparatur dan non aparatur pelatihan;
j.
Evaluasi pasca DIKLAT; 9
k. Monitoring evaluasi DIKLAT kegiatan koordinatif (ket : PUAP, LM3 dan lain sebagainya); l.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan a. Penyusunan pedoman dan materi DIKLAT aparatur dan non aparatur pertanian; b. Pengembangan multimedia pelatihan; c. Akreditasi program DIKLAT pertanian bagi aparatur; d. Penyelenggaraan diklatteknis agribisnis dan kewirausahaan bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja; e. Pengembangan DIKLAT fungsional bagi penyuluh, RIHP non penyuluh lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja; f.
Pengembangan DIKLAT dan permagangan teknis agribisnis, manajemen dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi non aparatur pertanian;
g. Peningkatan manajemen mutu penyelenggaraan DIKLAT berdasarkan standar internasional (ISO).
4. Jabatan Fungsional a. Peningkatan kompetensi menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai widyaiswara melalui DIKLAT; b. Pengembangan
dan
pelaksanaan
DIKLAT
teknis
agribisnis
dan
kewirausahaan bagi aparatur pertanian; c. Pengembangan dan pelaksanaan DIKLAT fungsional bagi penyuluh dan pejabat RIHP non penyuluh lainnya; d. Pengembangan dan pelaksanaan DIKLAT teknis agribisnis, manajemen dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian; e. Pengembangan profesionalisme widyaiswara.
10
BAB IV PENUTUP RKT
BBPP
Ketindan
tahun
2013
merupakan
suatu
dokumen
yang
dipersyaratkan dalam SAKIP yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
RKT BBPP Ketindan merupakan dokumen anggaran kegiatan tahunan yang akan
dijadikan
acuan
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
Anggaran
Kementerian/Lembaga Tahun 2013.
Dokumen RKT ini diharapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.
11
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran
: :
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
Tertatanya Kelembagaan Pelatihan A) Pertanian
B) 2
3
Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensinya Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja
A)
A)
B)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN 2013 TARGET
Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah Yang Difasilitasi Akreditasi Program Pelatihan Pengembangan Unit Usaha Produksi Identifikasi Kebutuhan Pelatihan LDP dan TUK Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang terbina dan terklasifikasi Pembinaan dan Klasifikasi P4S Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan Peningkatan profesionalisme widyaiswara peningkatan profesioanlisme petugas Jumlah Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Diklat teknis agribisnis padi Diklat teknis agribisnis jagung Diklat teknis agribisnis kedelai Diklat TOT teknis agribisnis kedelai Diklat teknis agribisnis cabe Diklat teknis agribisnis bawang merah Diklat teknis agribisnis kentang Diklat teknis agribisnis kacang tanah Diklat teknis agribisnis tanaman hias Diklat teknis agribisnis tanaman buah Diklat budidaya tanaman obat rimpang Diklat budidaya kedelai Diklat pengolahan hasil ubi kayu dan ubi jalar Diklat pengelolaan tanaman terpadu padi Diklat diversifikasi pangan Diklat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Diklat perbenihan tanaman Padi Diklat manajemen kelembagaan benih Diklat sertifikasi penyuluh pertanian Diklat TOT PUAP Bagi Penyuluh Pendamping Diklat PUAP Bagi Penyuluh Pendamping Diklat dasar penyuluh pertanian terampil Diklat dasar penyuluh pertanian ahli Diklat alih kelompok bagi penyuluh pertanian Diklat dasar POPT terampil Diklat dasar POPT Ahli Diklat alih kelompok POPT Diklat dasar PBT terampil Diklat dasar PBT ahli Diklat dasar PMHP Ahli Jumlah Non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Diklat teknis agribisnis padi Diklat teknis agribisnis jagung Diklat teknis agribisnis kedelai Diklat teknis agribisnis tebu Diklat pengolahan hasil pertanian Diklat teknis agribisnis cabe Diklat teknis agribisnis kentang Diklat teknis agribisnis tanaman hias Diklat GAP buah Diklat GAP sayur Diklat benih bersertifikat (padi) Diklat benih bersertifikat (jagung) Diklat teknis agribisnis bawang putih Diklat rumah pangan lestari Diklat diversifikasi pangan Diklat kepemimpinan bagi pengelola P4S Diklat kewirausahaan bagi petani muda Magang petani di P4S Diklat metodologi permagangan bagi instruktur P4S Diklat Agric Training Cam Diklat orientasi calon magang Jepang Diklat PUAP Bagi Pengurus Gapoktan
1
2 40 3 2
39 45
Keg Orang Keg Keg
orang orang
60 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 30 30 150 93 471 60 60 60 60 60 60 30 30 30
orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 60 60 1,200
orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
NO
SASARAN STRATEGIS
1 4
Tertatanya Kelembagaan Pelatihan A) Tersusunnya Dokumen Norma, PertanianPedoman dan Kebijakan Standar, (NSPK)
5
Terlaksananya pelayanan perkantoran
INDIKATOR KINERJA
A)
B) C) D)
E)
TARGET
Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerahdan Yang Difasilitasi serta evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan, organisasi kepegawaian Penyusunan program dan kerjasama pelatihan Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Evaluasi pasca pelatihan Rapat koordinasi persiapan pelatihan Identifikasi peserta calon magang jepang Sistem informasi, publikasi dan promosi Administrasi kegiatan Apresiasi PUAP Monev Pelatihan PUAP Bagi Penyuluh Pendamping dan Pengurus Gapoktan Koordinasi Kegiatan PUAP Surveilance ISO Sistem Pengendali Internal (SPI) Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK) Perawatan Kendaraan Bermotor Langganan Daya dan Jasa Operasional Instalasi Pelatihan Penyelenggara Operasional Satker Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Roda 4 Perangkat Pengolah data dan komunikasi Pengadaan sarana pelatihan: Peralatan dan fasilitasi perkantoran Pengadaan peralatan perkantoran Pengadaan Peralatan Instalasi Laboratorium Pengadaan sarana pelatihan Pengadaan Perlengkapan Asrama (PNBP) Gedung / Bangunan Perawatan Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung Kelas Pembangunan Gedung Asrama Pengembangan Gedung Laboratorium
2
2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
dokumen dokumen Diklat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
12 12 12 12 12 12
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
1
Unit
74
Unit
14 25 50 75
Unit Unit Unit Unit
1 900 2,373.75 64
Paket M2 M2 M2
