RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2013 No.
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2013
A PENGEMBANGAN PROGRAM DAN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN 1 Tersusunnya Norma, Pedoman, Standar dan Kriteria Sistem Penyuluhan Pertanian
Jumlah Norma, Standar, Pedoman yang diterbitkan
2 Tersusunnya Programa, Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 3 Terjalinnya kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar Negeri
Jumlah Programa, Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Banyaknya kerjasama yang terjalin dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian di dalam dan luar negeri Banyaknya pertemuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian
4 Terselenggaranya kegiatan audit penyelenggaraan penyuluhan
5 Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan penyuluhan Jumlah provinsi yang dievaluasi dalam pertanian di 33 provinsi setiap tahun penyelenggaraan penyuluhan setiap tahun 6 Tersedianya Materi Cuber Extension
Jumlah Materi Cyber Extension yang dihasilkan
15 dokumen
5 Paket
4 Paket
2 paket
33 prov
1080 judul
7 Tersedianya dan tersebarnya informasi melalui media Jumlah informasi yang disebarkan melalui elektronik media elektronik yang dihasilkan
34 Judul
8 Tersedianya dan tersebarnya informasi melalui media Jumlah informasi yang disebarkan melalui cetak media cetak yang dihasilkan
40.000 ekspl
9 Tersedianya tablid pertanian untuk penyuluh pertanian Jumlah tabloid yang tersebar di 33 provinsi 1.057.766 ekspl
10 Terselenggaranya Apresiasi Cyber Extension dan Simluhtan
Jumlah Peserta yang mengikuti Apresiasi Cyber Extension dan Simluhtan
708 orang
No.
SASARAN
INDIKATOR
B PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN 1 Terfasilitasinya kelembagaan penyuluhan tingkat Jumlah kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi provinsi yang terfasilitasi
TARGET 2013 33 prov
2 Terfasilitasinya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten
Jumlah kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten yang terfasilitasi
383 Kab
3 Terfasilitasinya kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan
Jumlah kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan yang terfasilitasi
1020 BPK
4 Terfasilitasinya kelembagaan penyuluhan tingkat pusat Jumlah kelembagaan penyuluhan tingkat pusat yang terfasilitasi
6 paket
5 Tersalurkannya Biaya Operasional bagi 27.514 Penyuluh Pertanian PNS
Jumlah penyuluh pertanian PNS yang menerima BOP
27514 org
6 Tersalurkannya tunjangan profesi bagi 600 Penyuluh Pertanian PNS
Jumlah penyuluh pertanian PNS yang menerima tunjangan profesi
600 org
7 Tersalurkannya honorarium dan BOP bagi 22.163 THL- Jumlah THL-TB Penyuluh Pertanianyang TB Penyuluh Pertanian menerima Honorarium dan BOP
22163 org
8 Terfasilitasinya peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Jumlah Penyuluh PNS, THL-TB PP dan THL-TB PP dan Penyuluh swadaya Penyuluh swadaya yang meningkat kapsitasnya
1012 org
9 Ditetapkannya Penyuluh PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, dan Balai Penyuluhan Berprestasi
132 org
Jumlah Penyuluh PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, dan Balai Penyuluhan Berprestasi
No. C
SASARAN
INDIKATOR
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN USAHA TANI 1 Terfasilitasinya Pemberdayaan petani melalui demfarm Jumlah lokasi unit demfarm di lokasi swadaya murni petani
TARGET 2013 2700 WKPP
2 Terkawalnya dan terdampinginya petani di lokasi SLPTT
Jumlah Lokasi unit SL-PTT yang dikawal dan didampingi
5790 WKPP
3 Terkawalnya dan terdampinginya petani di lokasi Sentra Produksi Padi
Jumlah Lokasi unit yang dikawal dan didampingi
180 WKPP
4 Terkawalnya dan terdampinginya petani di lokasi sentra Produksi tebu
Jumlah Lokasi unit yang dikawal dan didampingi
360 WKPP
5 Terkawalnya dan terdampinginya petani di lokasi sentra produksi hortikultura
Jumlah Lokasi unit yang dikawal dan didampingi
360 WKPP
6 Terfasilitasinya kelembagaan petani dan usahatani
Jumlah kelembagaan petani dan usahatani
10 Paket
7 Ditetapkannya Petani dan gapoktan Berprestasi
Jumlah PenyuluhPetani dan gapoktan Berprestasi
66 orang
8 Terkawalnya dan terdampinginya petani di lokasi feati Jumlah Lokasi unit yang dikawal dan didampingi
1 paket
BAB I. PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Sektor pertanian di masa mendatang diharapkan masih memegang peran strategis
sebagai
penghela
pembangunan
ekonomi
nasional,
karena
konstribusinya yang nyata terhadap penyediaan pangan bagi 238 juta penduduk Indonesia, penyedia bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Pertanian pada periode 2010 – 2014 telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian, yaitu: “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan
yang
Berbasis
Sumberdaya
Lokal
untuk
Meningkatkan
Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”. Guna mempertegas pencapaian Visi Pembangunan Pertanian, telah dicanangkan 4 (empat) target utama pembangunan pertanian tahun 2010-2014, yaitu: (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani. Dalam rangka mendukung terwujudnya 4 (empat) target utama pembangunan pertanian tersebut, Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tahun 2010-2014 adalah: “Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan SDM 1
pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah perdesaan. Melalui kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian dikembangkan kemampuan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga mampu mengelola usahataninya secara produktif, efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi, yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha Untuk mewujudkan
pemantapan
sistem penyuluhan
pertanian, dalam
implemantasinya diperlukan pendanaan SDM dan sarana prasarana yang memadai, serta diperlukan instrumen yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dalam rangka memantau implementasi anggaran berbasis kinerja penyuluhan pertanian TA 2013, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai acuan bagi para pelaksana kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian.
B.
TUJUAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah untuk memberikan arahan bagi pejabat/petugas dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian tahun anggaran 2013.
2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
A.
VISI “Menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian Andal untuk Mewujudkan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha yang Profesional, Kreatif, Inovatif, dan Berwawasan Global”.
B.
MISI Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menetapkan misi sebagai berikut. a. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. b. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional. c. Memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
C.
TUJUAN Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pusat Penyuluhan Pertanian menetapkan tujuan sebagai berikut: a. Mengembangkan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; b. Mengembangkan metoda, materi, sarana prasarana dan pembiayaan sesuai programa penyuluhan pertanian; c. Menata dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal; d. Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; e. Menata dan mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; f. Menata dan mengembangkan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.
3
D.
SASARAN Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian adalah: a. Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; b. Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian; c. Tersedianya meteri-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik; d. Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa
(penyuluh
PNS,
THL-TB
Penyuluh
Pertanian
dan
penyuluh
swadaya/swasta); e. Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.514 orang penyuluh pertanian PNS, 22.163 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompentensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/swasta;
4
BAB III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN
A.
KEBIJAKAN Kebijakan penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global adalah sebagai berikut: a. Penyuluhan pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; b. Pemantapan programa penyuluhan pertanian diarahkan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; c. Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian diarahkan melalui pendekatan pemajuan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; d. Pengembangan kelembagaan penyuluhan diarahkan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis; e. Pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk peningkatan kompetensi penyuluh yang bersifat Polivalen di tingkat desa dan Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat; f. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung kebijakan satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta; g. Pemantapan penyuluhan pertanian ditujukan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengubah pola pikir dari sistem usaha tani tradisional ke arah yang lebih modern, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani.
5
B.
STRATEGI Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan penyuluhan pertanian, maka strategi penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; 2. Pengembangan metoda, materi, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan; 3. Penataan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal melalui pemenuhan personil, sarana prasarana dan pembiayaan; 4. Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui rekruitmen dan pembinaan karier; 5. Penataan dan pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri melalui fasilitasi pemberdayaan kelembagaan tani; 6. Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing melalui fasilitasi kemudahan akses terhadap modal, informasi pasar, teknologi dan sumberdaya lainnya.
C.
PROGRAM DAN KEGIATAN Program pada Pusat Penyuluhan Pertanian mengacu pada Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yaitu Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Pelaksanaan Program adalah kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013, yang meliputi : 1. Kegiatan pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian a. Apresiasi Cyber Extension b. Pengawalan dan Pendampingan Cyber Extension c. Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)
6
d. Pengembangan dan Penyusunan Materi Cyber Extension e. Penerbitan Majalah Ekstensia f. Pencetakan Buku Saku Penyuluhan Pertanian g. Langganan Tabloid Pertanian h. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Televisi i. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Radio j. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak k. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian l. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian m. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional n. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan dalam rangka Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian o. Kerjasama Pengembangan Penyuluhan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri p. Pendampingan/Binaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat q. Pengembangan Profesionalisme Staf r. Administrasi Kegiatan s. Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan t. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian u. Pangadaan Perlengkapan Kantor v. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian Dalam mendukung P2BN di Lokasi SL-PTT w. Mobil Unit Penyuluhan Pertanian x. Kendaraan Operasional Penyuluh Pertanian Roda 2 y. Soil Tester 2. Kegiatan
Pengembangan
Kelembagaan
dan
Ketenagaan
Penyuluhan
Pertanian a. Penyelesaian Peraturan Presiden Tindak Lanjut UU No.16/2006 dan Peraturan-peraturan lainnya b. Pengembangan Database Kelembagaan Penyuluhan Pertanian c. Pengembangan Database Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
7
d. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, Kelembagaan Teknis dan Kelembagaan Litbang e. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian f. Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan g. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) h. Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi i. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian dalam mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian j. Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh k. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota l. Fasilitasi Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pusat m. Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB PP Teladan Nasional, serta Balai Penyuluhan Terbaik n. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP o. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP p. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian (seminar, workshop dan magang penyuluh) q. Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya r. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan Kecamatan 3. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaanpetani dan Usahatani a. Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm (3.600 Desa) b. Pengembangan
Data
Base
Kelembagaan
Petani
(Kelembagaan
Poktan/Gapoktan dan Usahatani) c. Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani (Rembug Tani) d. Pertemuan Pengurus Kelembagaan Usaha Tani (Temu Usaha) e. Pengawalan dan Pendampingan Poktan dan Gapoktan f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (5 Jurus Kemampuan Kelompoktani) g. Pemberian Penghargaan bagi Petani dan Gapoktan Berprestasi
8
h. Apresiasi Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani i. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Petani Tingkat Nasional j. Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan 4. Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian di 33 Provinsi, meliputi: a. Honor dan BOP THL-TB PP b. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penuluh PNS c. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung d. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan e. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian f. Fasilitasi
Penilaian
Penyuluh,
Petani,/Gapoktan
dan
Kelembagaan
Penyuluhan g. Administrasi Kegiatan h. Penggandaan Materi Penyuluhan i. Langganan Tabloid Pertanian j. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan k. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SLPTT (5.760 desa) l. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani m. Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan n. Pembinaan Poktan dan Gapoktan o. Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara p. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP q. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP r. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya s. Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis 5. Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI)
9
