RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR

2014

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 ini dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2010 – 2015 dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun

akan datang yang berisi program dan kegiatan serta

sasaran dan capaian. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015, atas dukungan semua pihak diucapkan terimakasih. Martapura,

Februari 2014

Kepala Bappeda Kab. OKU TIMUR,

Ir. Ridwan Abubakar, M.M Pembina Tingkat I NIP. 19580827 199003 1 001

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015

i



i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………. i Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………….. ii Bab I

Bab II

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………

1

1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………….

1

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………

2

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………

3

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Bab III

Bab IV

Renstra SKPD …………………………………………………………………

5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………….

6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ….

6

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………….

9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………

10

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………….

11

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………………………

11

3.3.Program dan Kegiatan ……………………………………………………

13

Penutup 4.1.Kaidah Pelaksanaan ……………………………………………………….

16

4.2.Rencana Tindak Lanjut dan Harapan ……………………………….

17

Lampiran


ii


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perencana dalam segala hal.

Dalam

mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pembagian sumber daya nasional yang berkeadilan dan dengan adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah yang jelas dan tegas. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timbulnya Undang Undang tentang otonomi daerah tersebut bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan dalam era reformasi, tetapi kondisi pembangunan dewasa ini menuntut

agar

daerah

lebih

mampu

melaksanakan

berbagai

tugas

pemerintahan dan lebih banyak berperan dalam pembangunan. Sebagai konsekuensinya, maka pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan lebih baik. Dalam kontek tersebut, Bappeda sebagai lembaga perencanaan harus mempersiapkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah harus benarbenar mempertimbangkan unsur efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk itu perencanaan daerah harus mencerminkan konsistensi terhadap kondisi objektif, sehingga seluruh sumber daya yang ada disetiap daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap lestari untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, diamanatkan dalam beberapa peraturan-perundangan, antara lain : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan;


1


3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR tahun 2010-2015. 12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015

2


program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sehingga dapat menetapkan target yang mesti dicapai, pengukuran kinerja serta membantu proses Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan LAKIP.

1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk : 1.

Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf untuk memberikan yang terbaik bagi Bappeda Kab. OKU TIMUR agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai perencana dengan baik.

2.

Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.

3.

Memperbesar kontribusi Bappeda di dalam meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan

di

Kabupaten

OKU

TIMUR

agar

pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan

dan

berkeadilan

serta

keberpihakan

terhadap

kesejahteraan masyarakat. 4.

Dapat mengintegrasikan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan mencapain tujuan yang telah ditetapkan.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Renja Bappeda diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Berisikan uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.


3


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisikan uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review rethadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV

PENUTUP Memuat kesimpulan yang perlu mendapat perhatian, Kaidahkaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak lanjut.


4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2014 baru akan dilaksanakan sehingga belum dapat dilihat realisasi anggaran secara keseluruhan. Namun untuk tahun 2013 seluruh kegiatan Pada BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR membutuhkan dana sebesar Rp. 2.325.996,Adapun realisasi dari tiap-tiap Program Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 457.489.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 416.058.289,- dengan Persentase 90,94 %. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 175.088.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 150.155.600,dengan Persentase 85,76 %. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 70.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.973.000,- dengan persentase 69,96 %. 4. Program

Pengembangan

Data

/

Informasi

dengan

anggaran

Rp.

336.850.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 335.379.220,- dengan persentase 99,56 %. 5. Program Kerjasama Pembangunan dengan anggaran Rp. 218.200.000,dan realisasi anggaran Rp. 188.876.150,- dengan persentase 86,56 %. 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 802.645.000,-

dan

realisasi

anggaran

Rp.

796.282.520,-

dengan

persentase 99,21 %. 7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp 186.350.000,- dan realisasi anggaran Rp. 185.170.200,dengan persentase 99,37 %.


5


8. Program Perencanaan Tata Ruang dengan anggaran Rp 79.374.000,- dan realisasi anggaran Rp. 79.047.528,- dengan persentase 99,59 %.

Dari total anggaran BAPPEDA OKU TIMUR Tahun 2013 secara keseluruhan yang telah berjalan dapat terealisasi sebesar 94,58 %, namun masih sangat dibutuhkan lagi perbaikan dalam penyerapan anggaran kegiatan rutin untuk tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat kesadaran dalam bekerja tinggi dan mencapai hasil yang maksimal.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam rangka menentukan alokasi anggaran yang relevan dengan upaya untuk mengakselerasikan pencapaian visi dan misi BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR, maka dilakukan analisis dan pengkajian terhadap bidang bidang pembangunan di daerah yang secara langsung memiliki determinasi dan

secara

signifikan

mendukung

terhadap

akselerasi

peningkatan

kemandirian dan daya saing pada tahun 2013. Pelaksanan APBD Tahun 2013 tidak terlalu mendapat kendala dan hambatan, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan masa jabatan Bupati OKU TIMUR terpilih untuk ketiga kalinya, sehingga pembangunan yang sempat tertunda pada tahun 2012 kini berangsur-angsur sudah kembali normal seperti biasanya. Keselarasan

antara

APBN

dan

APBD

sangat

penting

untuk

meningkatkan efektivitas dari penggunaannya. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pelaksanaan program kegiatan harus benar-benar dijalani sesuai dengan prioritas pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, program yang mendesak dan sangat penting untuk segera dilaksanakan serta realistis sehingga dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari skala prioritas dan kegiatan yang memang sangat mendesak kepentinganya dalam masyarakat.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Perencanaan

pembangunan

sangat

erat

hubungannya

dengan

ekonomi pembangunan, bila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015

6


berusaha mencari strategi pembangunan Negara yang sedang berkembang, maka perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menterjemahkan strategi pembangunan tersebut kedalam berbagai program kegiatan yang terkoordinir. Dalam perencanan pembangunan itu sendiri merupakan suatu usaha untuk merencanakan perkembangan masa depan suatu negara maupun daerah, tentunya tidak akan maju dan berhasil pembangunannya tanpa adanya perencanaan pembangunan yang terarah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang tepat. Ketepatan ini diukur dari pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan). Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada ketiga potensi sumber daya tersebut akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sudah kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan. Tidak efektifnya pembangunan juga dapat dialami apabila aspek sumber daya manusia sebagai bagian aspek sosial tidak diperhatikan, dimana nilai-nilai tradisi, kemampuan teknologi dan potensi sumber daya manusia harus selaras dengan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada ketiga sumber daya tersebut, digunakan penataan ruang sebagai payung kebijakan pembangunan dan pengendalian dalam implementasinya. Sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang. Paradigma baru, pembangunan diarahkan agar sustainable

yaitu

(mendesentralisasi

pembangunan kekuasaan),

yang

menghormati

melibatkan budaya


lokal

masyarakat (menjamin 7


pluralisme), desentralisasi sumber pendapatan dan penggunaan pendapatan nasional. Melalui perencanaan pembangunan pada akhirnya hak seseorang (property

right)

dapat

terlindungi

tanpa

menghambat

kreatifitasnya. Oleh sebab itu, penerapan pembangunan

wilayah

sangat

relevan

inovasi

dan

prinsip-prinsip perencanaan

dalam

rangka

mewujudkan

pembangunan wilayah yang sistematik dan terintegrasi. Guna memfokuskan strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR, dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efesien, maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan yang merupakan issue strategis yang dihadapi. Permasalahan yang merupakan issue strategis tersebut dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut : 1.

Permasalahan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Manusia a.

Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan strategis seperti kawasan pesisir komering.

b.

Belum adanya data kawasan kumuh sebagai dasar perencanaan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.

c.

Masih terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Bappeda.

2.

Permasalahan Bidang Aspirasi Masyarakat a.

Kebijakan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

(juga

pemanfaatan dan pengendalian) yang belum sepenuhnya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. b.

Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dan rendahnya upaya

diseminasi

informasi

dalam

proses

perencanaan

pembangunan. c.

Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder.

d.

Panjangnya birokrasi pengambilan keputusan.


8


Berdasarkan pengalaman-pengalaman pembangunan yang telah terjadi, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan telah mengakibatkan dampak negatif sebagai berikut : 

Rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program/proyek pembangunan wilayah yang disusun. Mengakibatkan keberlanjutan (sustainability) dari program/proyek yang dilaksanakan tidak terwujud.



Munculnya biaya transaksi (transaction cost) yang sangat mahal karena masyarakat

kurang

pembangunan

memahami

sehingga

tujuan

seringkali

dari

muncul

program/proyek penolakan

atas

program/proyek yang dilaksanakan. 

Program/proyek pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya.



Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Seiring dengan demokratisasi yang menjadi tuntutan bersama

masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani (civil society), maka hal ini pun tidak luput berimbas terhadap proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, guna mewujudkan peran masyarakat yang seutuhnya, proses pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti sampai pada tahap yang hanya bersifat konsultasi dan sosialisasi, akan tetapi harus terlihat

jelas

bahwa

aspirasi

masyarakat

terefleksi

dalam

proses

perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, saluran-saluran aspirasi masyarakat harus diformulasikan secara jelas, sehingga apabila terjadi penyimpangan

dilapangan

dari

proses

perencanaan

pembangunan

masyarakat dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi aktif.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan

Renstra

BAPPEDA

OKU

TIMUR

Tahun

2010-2015,

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sudah sesuai dengan Renstra yang disusun, namun ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak tertuang di dalam dan tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena Plafon Anggaran Tahun 2013 pada BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR sangat terbatas. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015

9


2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Tugas Pokok Fungsinya, BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan Pembangunan yang tentunya dapat mengarahkan kegiatankegiatan pembangunan di OKU TIMUR yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR dalam menampung aspirasi masyarakat secara rutin dilaksanakan pada kegiatan tahunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Dari setiap usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut tentunya tidak keseluruhan dapat terlaksana mengingat keterbatasan APBD Kabupaten OKU TIMUR yang tentunya masih membutuhkan dana-dana pusat dan bantuan lainnya. Akan tetapi BAPPEDA selalu berusaha untuk mewujudkan VISI kabupaten OKU TIMUR yang tertuang pada RPJMD

2010-2015

“TERWUJUDNYA

KABUPATEN OKU TIMUR YANG MANDIRI DAN MADANI BERBASIS PADA EKONOMI PERTANIAN MENUJU KABUPATEN YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”.


10


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Telaah Kebijakan Nasional terhadap Kebijakan umum Kabupaten OKU TIMUR terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, maka untuk mewujudkan Program Pembangunan yang mendukung Misi I “Melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah”,

program-program strategis yang akan dilakukan sebagai

berikut :

3.2



Pengembangan data / informasi



Perencanaan tata ruang



Kerjasama pembangunan



Perencanaan pembangunan daerah



Perencanaan pembangunan ekonomi



Perancangan Prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tujuan dan Sasaran Renja 3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini tidak hanya dinyatakan dalam bentuk : 1.

Misi Pertama : Melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah.


11


Tujuan: Mewujudkan perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2.

Misi Kedua Melaksanakan pengendalian sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tujuan: Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan).

3.2.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran

untuk

diwujudkan

pada

implementasi

program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target. 1.

Tujuan Pertama Mewujudkan perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sasaran : 

Terwujudnya dokumen

RTRW

yang

Kabupaten

menjadi

acuan

OKU

TIMUR

dalam

menjadi

pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan wilayah.


12




Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka.



Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan secara lengkap dan akurat.



Terciptanya

kerjasama

pembangunan

dengan

pihak

pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka

menunjang

pengembangan

pembangunan

di

Kabupaten OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Terwujudnya Program pembangunan yang terarah dan terpadu

berdasarkan

pada

sistem

dan

mekanisme

pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. 2.

Tujuan Kedua : Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan). Sasaran : 

Terwujudnya

optimalisasi

proses

penyusunan

Program

pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien. 

Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja

3.3

Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional e. Penyediaan jasa administrasi keuangan f. Penyediaan jasa kebersihan kantor


13


g. Penyediaan alat tulis kantor h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan l. Penyediaan makanan dan minuman m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah n. Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknik perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan gedung kantor dan tempat parkir b. Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Pengembangan Data/Informasi a. Penyusunan profile daerah (Kabupaten OKU TIMUR) tahun 2014 b. Penyusunan OKU TIMUR dalam angka tahun 2014 c. Penyusunan buku PDRB tahun 2014 d. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 5. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan RDTR kawasan pesisir komering b. Penyusunan RDTR kawasan minopolitan c. Penetapan perda RDTR d. Koordinasi perencanaan tata ruang (BKPRD) e. Updating GIS 6. Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah b. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015

14


c. Operasional pabrik biofuel / minyak jarak pagar d. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 – 2020 b. Koordinasi penyusunan Renstra SKPD c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan LH d. Penyusunan rancangan RKPD e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD f. Koordinasi penyusunan LKPJ g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan h. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah i. Laporan Kinerja Pencapaian MDG’s j. Evaluasi RPJMD 2010 - 2015 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam a. Pendamping pamsimas b. Studi Identifikasi Kawasan Kumuh c. Operasional PPSP d. Review RPIJM bidang cipta karya e. Penyusunan RPIJM bidang perikanan f. Penyusunan SPPIP dan RKPPD


15


BAB IV PENUTUP

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini, dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja maupun penganggaran program kegiatan serta dapat memacu semangat kerja dalam rangka meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten OKU TIMUR. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini dipertanggungjawakan secara moral Kepada Kepala BAPPEDA selaku pimpinan organisasi dan akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu diharapkan kepada seluruh staf BAPPEDA agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, penuh integritas dan tanggung jawab tugas. Sehingga terwujud Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang inovatif, aspiratif dan akuntabel di dukung aparatur yang profesional. 4.1.

KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten OKU TIMUR merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Nomor 22 Tahun 2011). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Bappeda Kabupaten OKU TIMUR berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja

yang

membuat

visi,

misi,

tujuan,

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten OKU TIMUR yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015. 2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten OKU TIMUR adalah pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 3. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten OKU TIMUR juga berfungsi sebagai penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 4. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten OKU TIMUR merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015

16


4.2.

RENCANA TINDAK LANJUT DAN HARAPAN 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten OKU TIMUR yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda Kabupaten OKU TIMUR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 3. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretaris dan Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda, sedangkan teknis administrasi tetap melalui Sekretaris. Apabila Kepala Badan berhalangan maka Sekretaris ditetapkan sebagai pejabat yang mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya masingmasing. 4. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis daerah

bertanggung

jawab

memimpin

dan

mengkoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 5. Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. 6. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


17



1

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Recommend Documents