RENCANA KERJA TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUN 2015 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG Alamat Sekretariat: Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Jl. Wahid Hasyim No. 137 Jombang

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Hubungan Masyarakat Tahun 2015 dapat diselesaikan. Renja tahun 2015 ini merupakan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya di Bagian Hubungan Masyarakat selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2015. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu diharapkan agar laporan ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jombang, Januari 2015 Kepala Bagian Humas

Drs. AGUS USMAN PANUWUN Pembina Tk.I NIP. 19600527 198903 1 007

i

DAFTAR ISI Hal

Kata Pengantar.......................................................................................................... i Daftar isi .................................................................................................................... ii BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang …………………………………...................................... 1 1.2 Landasan Hukum…. ........................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 5 1.3.1 Maksud ……............................................................................... 5 1.3.2 Tujuan ……………………………………………………………..

5

1.4 Sistemetika Renja …………………………………...…………………… 6 BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD………… .............................................................................. 7 A.1. Visi .............................................................................................. 7 A.2. Misi ……………………………………………………………………. 8 A.3. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………… 8 A.4. Rencana Kinerja Tahunan …………………………………………. 9 B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja ....................................................... 13 B.1. Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah tahun rencana … ………………………………………….. 14 C. Penetapan Kinerja .............................................................................. 14 D. Pengukuran Kinerja ............................................................................ 15

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan A. Capaian Indikator Kinerja Utama ........................................................ 18 B. Analisis dan Evaluasi Kinerja .............................................................. 19 C. Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………… … 24 BAB IV Penutup ................................................................................................... . 26

Lampiran – Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Bagian Humas Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

1.1 LATAR BELAKANG Hubungan masyarakat yang sering kita kenal dengan humas atau dalam bahasa Inggris yakni Public Relation adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program sebuah institusi dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya upaya-upayanya upayanya mempertahankan dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakat. Ketika berbicara mengenai keberadaan sebuah organisasi, maka eksistensi sebuah organisasi akan sangat tergantung pada Humas atau biasa dis disebut ebut PR (Public ( Relations) dalam menciptakan citra positif dan pengertian antara organisasi dengan publiknya, karena ketika pengertian tersebut telah dicapai, maka apa yang menjadi tujuan organisasi akan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Rencana ana Kerja adalah sebuah dokumen perencanaan yang memiliki periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari program program-program dan kegiatan-kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 201 2016.. Penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas Tahun 2016 ini merupakan pelaksanaan dari Undang Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ssebagaimana ebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 201 2016 6 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah enengah Daerah Tahun 2014 - 2018. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan demikian Rencana Kerja ini merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Tahun 20 2015 dan merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014 - 2018.

Rencana Kerja Bagian Humas Tahun 201 016

I- 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Humas atau public relation ini sendiri mempunyai pengertian yakni kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah atau timbal balik. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah public internal dan eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, maka Bagian Humas mempunyai : a. Urusan 1. Perumusan kebijakan dan program Hubungan Masyarakat. 2. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di Bidang Hubungan Masyarakat serta penyebarluasan dan pelayanan informasi. 3. Pelaksanaan

penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan

kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 4. Pengelolaan radio pemerintah daerah. 5. Pos dan Telekomunikasi -

Penyelenggaraan pelayanan Pos di pedesaan;

-

Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

-

Penerrtiban jada titipan untuk kantor agen;

-

Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelengaaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan Kabupaten

-

Pemberian

rekomendasi

wilayah

prioritas

untuk

pembangunan

kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; -

Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang

cakupan

areanya

kabupaten,

pelkasanaan

pembangunan

telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya; -

Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;


I- 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG - Pengendalian dan Penertiban terhadap pelanggaran pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi - Fasilitasi

pelaksanaan

koordinasi

penyelenggaraan

pos

dan

telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga . 6. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi - Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; - Koordinasi Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial; - Pelaksanaa diseminasi informasi Nasional; - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemtraan media.

b. Tugas Pokok Tugas

Pokok

menghimpun,

Bagian

menyiapkan

Hubungan perumusan,

Masyarakat pedoman

adalah dan

menyusun,

petunjuk

teknis

mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hubungan Masyarakat yang meliputi urusan peliputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan dokumentasi serta pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat.

c. Fungsi 1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pembinaan hubungan masyarakat. 2. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi dan komunikasi melalui penerbitan ( media cetak ), pameran, radio, televisi dan film. 3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dengan media informasi baik pada Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah, lembaga Pers Daerah, maupun unsur masyarakat umum. 4. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan peliputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian seta komunikasi 5. Penyelenggaraan penyiaran melalui Radio Pemerintah Daerah. 6. Penyusunan bahan dan naskah sambutan Bupati. 7. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 8. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah.


I- 3


1.2 LANDASAN HUKUM Landasan riil penyusunan Rencana Kerja Bagian Humas Tahun 2016 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara

Republik

operasionalnya

Indonesia

meliputi

Tahun

1945.

peraturan-peraturan

Sedangkan yang

untuk

landasan

berkaitan

dengan

Keuangan

Negara

pembangunan daerah, antara lain : 1. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

Tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4355); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 400 );; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844 ); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;


I- 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

13

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. 17. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Jombang. 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025. 19 Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud dari pada rencana kerja adalah untuk merencanakan perubahan dalam

lingkungan

memantapkan peningkatan

yang

komitmen kualitas

semakin yang

pelayanan

kompleks,

berorientasi serta

pengelolaan pada

untuk

masa

efektivitas

keberhasilan, depan, dan

untuk

efisiensi

pemanfaatan sumber daya organisasi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. 1.3.2. Tujuan Tujuan dari pada rencana kerja itu sendiri bagi Bagian Humas adalah mewujudkan peran lembaga hubungan masyarakat yang aktif, cepat dan akurat. Yang kedua, adalah meningkatkan sistem alat informasi daerah guna


I- 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG mendukung terwujudnya informasi daerah yang bermutu dan tertata secara baik serta dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur kehumasan.

1.4 SISTEMATIKA RENJA Rencana Kerja Bagian Humas Tahun 2016, yang menjembatani antara perencanaan

strategis

jangka

menengah

dengan

perencanaan

dan

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar belakang, menjelaskan pengertian ringkas tentang rencana kerja, kedudukan RK tahun rencana dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan RK.

1.2.

Landasan Hukum, merupakan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja

1.3.

Maksud dan Tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja tahun rencana

1.4.

Sistematika Penulisan menguraikan isi bahasan tiap bab dalam rencana kerja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUMAS TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2 atau 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1atau 2015)

dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2015) yang sudah disahkan . Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran daerah maupun 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM ,IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan

Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007.


I- 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD serta ketentuan peraturan perundan-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarajan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nacional , 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatan priorotas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan 2.5

Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini menguraikan hasil hasil kajian atas program kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan LSM< asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain berdasrkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang .

BAB. III. TUJUAN SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan Nasinal dan Provinsi yang terkait denga tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isusisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Resntra SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:


I- 7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya terkait dengan: -

Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJM dan Renstra SKPD.

-

Pencapaian MDGs

-

Pengentasan kemiskinan

-

Pencapaian SPM

-

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

-

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis agribisnis, .

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulais program dan kegiatan meliputi: -

Jumlah program dan kegiatan.

-

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

-

Pelaksanaan hibah dan BK, Bansos

-

Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup serta beberapa penjelasan yang memuat: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah - kaidah pelaksanaan

c.

Rencana Tindak lanjut.


I- 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan an Capaian Renstra SKPD

Menguraikan pelaksanaan dan hasil hasil-hasil hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 20 2014.. Evaluasi ini memuat antara lain kinerja sasaran program, kinerja realisasi program, kinerja sasaran terhadap APBD dan kinerja realisasi terhadap APBD a. Pengukuran kinerja kegiatan (PKK ) 1.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Input

: Dana Rp. 410.412..000,00 target 100% terealisasi Rp. 373.681.997,00

 Output

pencapaian sebesar sebe 94,78 %.

: Target 95 % terealisasi 94 % karena kurangnya pengelolaan administrasi keuanganTerpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kantor.

 Outcome : Target 92 % terealisasi 90 % karena belum maksimalnya pengelolaan administrasi keuangan Sarana dan Prasarana kantor yang memadai.  Benefit

: Target 90 % terealisasi 86 % karena belum maksimalnya pengelolaan administrasi keuangan Tercapaina kinerja SKPD.

 Impact

: Target 85 % terealisasi 82 % karena belum maksimalnya pengelolaan administrasi keuangan Kelancaran pelaksanaan tugas.

. 2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor  Input

: Dana

Rp.

76.900.000,00

72.853.950,00  Output

target

100%

terealisasi

Rp.

pencapaian sebesar 94,78 9 %.

: Target 95 % terealisasi 94 % karena kurangnya pengelolaan administrasi keuanganTerpenuhinya Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kantor.

 Outcome : Target 92 % terealisasi 90 % karena belum maksimalnya pengelolaan administrasi trasi keuangan Sarana dan Prasarana kantor yang memadai.  Benefit



II - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Impact


3. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor.  Input

: Dana Rp.17.450.000,- target 100% terealisasi Rp. 16.768.000,pencapaian sebesar 92,99 %.

 Output

: Target 98 % terealisasi 97 % karena tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor.

 Outcome : Target 95 % terealisasi 93 % karena kelancaran administrasi kantor terepenuhi Sarana dan prasarana gedug kantor terawatt baik.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena administrasi kantor berjalan tertib dan rapi tercapainya hasil kerja.

 Impact

: Target 80 % terealisasi 78 % karena pelaksanaan tugas berjalan lancer kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Pengadaan pakian dinas dan pakaian khusus lainnya Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Input

: Dana

Rp.

24.900.000,.00

target

100%

terealisasi

Rp.

24.199.500,00 pencapaian sebesar 97 %.  Output

: Target 85 % terealisasi 83 % karena terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

 Outcome : Target 80 % terealisasi 78 % karena kendaraan dinas operasional terawat baik.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena kenyamanan dan keamanan terjaga.

 Impact

: Target 90% terealisasi 88 % karena tercapaianya kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Pengadaan pakian dinas dan pakaian khusus lainnya  Input

: Dana

Rp.

9.150.000,00

target

100%

terealisasi

Rp.

8.800.000,00 pencapaian sebesar 96,17 %.  Output

: Target 94 % terealisasi 90 % karena tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

 Outcome : Target 90 % terealisasi 87 % Keseragaman pakaian Olah Raga dan Tim Liputan.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 %. Ada nya kesatuan dan kerapian kerja.


II - 2


: Target 85 % terealisasi 82 % karena pelaksanaan tugas berjalan lancar. Kenyamanan aparatur kehumasan

6. Penyusunan rencana kerja SKPD  Input

: Dana

Rp.

3.332..000,00

target

100%

terealisasi

Rp.


: Target 94 % terealisasi 90 % karena tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. Tersusunnya dokumen renja.

 Outcome : Target 90 % terealisasi 87 % karena bahan bacaan dan perundang-undangan telah terpenuhi.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena tersedianya secara maksimal bahan bacaan dan perundang-undangan.

 Impact

: Target 85 % terealisasi 82 % karena pelaksanaan tugas berjalan lancar.

7. Penyusunan laporan capaian kerja SKPD  Input

: Dana

Rp.2.352.000,00

target

100%

terealisasi

Rp.

2.072.000,00- pencapaian sebesar 88,10 %.  Output

: Target 94 % terealisasi 90 % karena tersedianya makanan dan minuman. Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akunbilitas kinerja bagian humas.

 Outcome : Target 90 % terealisasi 87 % karena adanya penambahan gizi.  Benefit

: Target 90 % terealisasi 88 % karena adanya kesegaran dan kenyamanan kerja.

 Impact

: Target 85% terealisasi 82 % karena adanya peningkatan pelaksanaan tugas.

8. Penyusunan laporan keuangan SKPD  Input

: Dana

Rp.

5.000.000,00

target

100%

terealisasi

Rp.


: Target 90 % terealisasi 89 % karena

terpenuhinya rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Tersusunnya dokumen laporan keuangan per bulan, semester (progonis) dan akhir tahun bagian humas.  Outcome : Target 80 % terealisasi 70 % karena belum maksimalnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.  Benefit

: Target 90 % terealisasi 83 % karena belum tercapainya hasil koordinasi secara maksimal.

 Impact

: Target 85% terealisasi 80 % karena belum maksimalnya pelaksanaan tugas.


II - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 9. Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.  Input

: Dana

Rp.

150.000.000,-

target

100%

terealisasi

Rp.

148.300.000,00,- pencapaian sebesar 99,41 %.  Output

: Target 90 % terealisasi 84 % karena kurang terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Iklan layanan masyarakat terkait dengan cukai rokok.

 Outcome : Target 80 % terealisasi 74 % karena kurang terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah. Iklan layanan

masyarakat terkait dengan cukai berbagai media baik cetak maupun elektronik.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena tercapainya hasil koordinasi secara maksimal. Berkurangnya penggunaan pita cukai palsu.

 Impact

: Target 80% terealisasi 77 % karena maksimalnya pelaksanaan tugas. Berkurangnya rokok illegal.

10. Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi  Input

: Dana Rp. 122.400.000,00 dengan target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 117.200.000,00 sehingga pencapaian sebesar 95,36 %.

 Output

: Target 90 % pencapaian terealisasi 65 % karena informasi program dan potensi pemerintah Kabupaten Jombang belum tercapai secara penuh. Tersedianya

sarana

radio

yang

memadai.  Outcome : Target 80 % pencapaian terealisasi 60 % karena informasi timbal

balik

antara

masyarakat

dan

aparat

Pemerintah

Kabupaten Jombang baik secara langsung maupun tidak langsung

belum

optimal.

Tercapainya

informassi

pada

msayarakat melalui media radio.  Benefit

: Target 90 % pencapaian terealisasi 78 % karena Masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan memahami potensi dan pembangunan

daerah.

Menumbuhkan

masayarakat

yang

informatif.  Impact

: Target 90 % pencapaian terealisasi 70 % karena masyarakat belum seluruhnya ikut serta berpartisipasi dan mendukung proses potensi dan pembangunan daerah. Menumbuhkan masayarakat yang informatif.


II - 4


11. Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Dokumen Informasi  Input

: Dana sebesar Rp. 114.040.000,- dengan rincian target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 222.994.000,- sehingga tercapai 91,77 %.

 Output

: Target 80 % terealisasi 75 % karena tercukupinya dokumen informasi.

Tersedianya

sarana

informasi

melalui

media

pemerintah daerah.  Outcome : Target 80 % terealisasi 65 % karena belum tercapainya informasi

kepada

masyarakat

secara

keseluruhan.

Terfasilitasinya informasi melalui media pemerintah daerah.  Benefit

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat tumbuh secara informative. Menumbuhkan masayarakat yang informatif.



Impac

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat kreatif menumbuhkan masyarakat yang informatif

12.Kegiatan pengumpulan dan penyusunan dokumen informasi  Input

: Dana sebesar Rp. 192.400.000,00 dengan rincian target 100 %, terealisasi sebesar Rp.117 200.000,00- sehingga tercapai 91,77 %.

 Output


Tersedianya

sarana

informasi

melalui

media


kepada

masyarakat

secara

keseluruhan.



 Impact

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat kreatif. Menumbuhkan masayarakat yang informatif.

13. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Input

: Dana sebesar Rp. 677.550.000,00 dengan rincian target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 657.152.800,00 sehingga tercapai 91,77 %.

 Output

: Target 80 % terealisasi 75 % karena terbawanya informasi pada masyarakat desa. Tersedian nya informasi melalui mass media.


II - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Outcome : Target 80 % terealisasi 65 % karena tercapainya informasi pembangunan pada masyarakat. Terfasilitasinya informasi pemerintah Kabupaten Jombang melalui media dan selebaran.  Benefit

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat tumbuh secara informative. Informasi kepada masyarakat bisa merata.

 Impact

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat kreatif.

Mampu

menumbuhkan

partisipasi

masyarakat

pembangunan. 14.Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah :  Input

: Dana Rp. 734.300.000,00 target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 729.500.000,00 sehingga pencapaian sebesar 95,85 %.

 Output

: Target 90 % pencapaian terealisasi 70 % karena informasi program dan potensi pemerintah Kabupaten Jombang belum tercapai secara penuh.

 Outcome : Target 90 % pencapaian terealisasi 80 % karena informasi timbal balik antara masyarakat dan aparat Pemkab Jombang baik secara langsung maupun tidak langsung belum optimal.  Benefit

: Target 92 % pencapaian terealisasi 90 % karena masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan memahami potensi dan pembangunan daerah.

 Impact

: Target 85 % pencapaian terealisasi 80 % karena masyarakat belum seluruhnya ikut serta berpartisipasi dan mendukung proses potensi dan pembangunan daerah.

15. Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain  Input

: Dana sebesar Rp. 39.500.000,00 target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 25.740.000,00 pencapaian 98,33 %.

 Output

: Target 100 % terealisasi 80 % karena masyarakat dapat berpartisipasi.

Tercapainya

informasi

progam

pemerintah

kabupaten dengan masyarakat.  Outcome : Target 100 %, terealisasi 85 % karena kelompok informasi masyarakat

memperoleh

pengetahuan.

Terlaksananya

informasi timbal balik antara pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat.  Benefit

: Target 100 %, terealisasi 83 % karena produk unggulan kelompok informasi masyarakat bisa tersosialisasi . mengetahui progam pembangunan pemerintah kabupaten jombang.


II - 6


: Target 100 % , terealisasi 80 % karena kelompok informasi masyarakat lebih maju dan berkembang. Masayarakat mau berpatisipasi dan mendukung progam pemerintah Kabupaten Jombang.

b. Pengukuran pencapaian sasaran kegiatan ( Forum PPS ). 1.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 94 % terealisasi 83,31 % dengan indikator sasaran tercapainya Penyediaan Administrasi Perkantoran

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 89,30 % dengan indikator sasaran tercapainya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor.

3.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 80 % terealisasi 38,66 % dengan indikator sasaran terwujudnya kenyamanan dan keamanan kerja.

4.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraann Dinas /kendaraan operasional. Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 71,51 % dengan indikator sasaran terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.

5.

Pengadaan pakian dinas dan pakaian khusus lainnya Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 88,52 % dengan indikator sasaran terwujudnya keseragaman dan kenyamanan pakaian olah raga.

6.

Penyusunan rencana kerja SKPD Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 89,30 % dengan indikator sasaran tercapainya. penyusunan rencana kerja SKPD.

7.

Penyusunan lapporan Pencapaian Kinerja SKPD Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 89,30 % dengan indikator sasaran tercapainya. penyusunan rencana kerja SKPD.

8.

Penyusunan laporan capaian kerja SKPD Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 89,30 % dengan indikator sasaran tercapainya. penyusunan rencana kerja SKPD.

9.

Penyusunan laporan keuangan SKPD


II - 7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 89,30 % dengan indikator sasaran tercapainya. penyusunan laporan Keuangan SKPD 10.

Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai Pencapaian sasaran kegiatan rencana tercapai 95 % terealisasi 89,30 % dengan indikator sasaran tercapainya ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat.

11.

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pencapaian sasaran kegiatan rencana tecapai 100 %, terealisasi 95,36 % indikator sasaran penyampaian informasi yang akurat, cepat dan mudah terjangkau.

12.

Kegiatan pengumpulan dan penyusunan dokumen informasi Pencapaian sasaran kegiatan rencana tecapai 87 %, terealisasi 91,77 % indikator sasaran tercukupinya dokumen informasi.

13

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan

Penyebarluasan

Informasi penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Pencapaian sasaran kegiatan tersebut targetnya 100 % tetapi terealisasi mencapai 89,59 %, indikator sasaran tersusunnya dokumentasi kegiatan pemerintah Kabupaten Jombang secara berkelanjutan. 14.

Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah Pencapaian sasaran kegiatan tersebut targetnya 100 % tetapi terealisasi mencapai

98,93

%,

indikator

sasaran

terciptanya

informasi

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada masyarakat . 15.

Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain Pencapaian sasaran kegiatan tersebut targetnya 100 % tetapi terealisasi mencapai 98,93 %, indikator sasaran terciptanya informasi Pemerintah Kabupaten Jombang lewat media cetak kepada masyarakat


II - 8

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Perencanaan

pembangunan

merupakan

suatu

proses

yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu

perencanaan

sangat

bergantung

dari

proses

perencanaan

yang

dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (topdown), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Humas Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Bagian Humas Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1)

Terakomodirnya usulan – usulan program/kegiatan baik dari tingkat Desa maupun sampai dengan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dalam Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Kabupaten.

2)

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025

3)

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

4)

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Jombang

Nomor 17

Tahun

2012

tentang

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 5)

Penjabaran program dan kegiatan RPJMD yang dituangkan didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2014 ke dalam RKPD

6)

Tersedianya informasi/data dan dokumen Jombang dalam angka serta PDRB Kabupaten.Jombang.


II - 9

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Humas Setda Kab.Jombang adalah sebagai berikut :


II - 10


EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD NO

Sasaran

Program

Indikator

/Kegiatan

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja

Target Kinerja dan dan

Rencana Capaian Kinerja

Taget Capaian

Kinerja

Th 2018

Renstra SKPD s/d Renja

Anggaran Renstra SKPD

dan Anggaran Renstra

Kinerja dan Realisasi

Program

(Akhir Periode Renstra

SKPD Tahun tahun Lalu

Tahun Berjalan

SKPD s/d Tahun 2015

Anggaran renstra SKPD

(outcome)

SKPD)

(2014)

(Th 2015)

Tahun 2015

Kegiatan (output)

1

2

3

4

Tersedanya

Program Pelayanan

Tersedianya

Pengelolaan

Administrasi

administrasi

Administrasi

Perkantoran

Perkantorabn

5

6

7

8

9

K

Rp

K

Rp

K

pengelolaan perkantoran

414.312.000,00

410,.412.000,00

10

11

12

13

14

K

Rp

K.

Rp.

358.337.500,00

358.337.500,00

358.337.500,00

yang

efektif dan efisien

yang

efektif dan Efisien 1

Pengelolaan Administrasi


Terlaksananya pelayanan

12 Bln

414.312.000,00

12 Bln

410,.412.000,00

12 Bln

358.337.500,00

12 Bln

358.337.500,00

12 Bln

358.337.500,00

dibidang administrasi perkantoran

Perkantorabn dapat terwujud Tercapainya Kinerja SKPD 2

Saarana prasarana pendukung kantor yang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaann Sarana & prasarana Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan aparatur (sarana dan prasarana aparatur tercukupi dengan baik) Terpenuhinya bsarana dan prasarana gedung kantor

103.450.000,00

119.250.000,00

12 Bln

61.000.000,00

12 Bln

12 Bln

9.150.000,00

12 Bln

76.900.000,00

188.470.000,00

188.470.000,00

188.470.000,00

12 Bln

160.020.000,00

12 Bln

160.020.000,00

12 Bln

160.020.000,00

12 Bln7.

21.000.000,00

12 Bln

21.000.000,00

12 Bln

21.000.000,00

memadai

3.

Tercapainya Hasil Kerja

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan prasarana Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor


II - 11

9.150.000,00


Sasaran

Program

Indikator

Target Renstra SKPD



Rencana Capaian

Taget Capaian

/Kegiatan

Kinerja

Th 2018

Renstra SKPD Tahun


Kinerja dan Anggaran


Program


Berjalan

Tahun Berjalan

Renstra SKPD s/d

Anggaran renstra

(outcome)

SKPD)

(Th 2014)

(Th 2015)

Tahun 2015

SKPD Tahun 2015

Kegiatan (output)

1 4.

2 Kendaraan dinas terawatt dengan baik

Keseragaman Pakaian Olah Raga dan Tim Liputan

5.

6.

Keseragaman Pakaian Olah Raga dan Tim Liputan

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K.

Rp.

3

4

K

Rp

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas

4 tribln

33.000.000,00

Terpenuhinya pakaian tim liputan dan olahraga Staf Bagian Humas Terpenuhinya pakaian tim liputan dan olahraga Staf Bagian Humas Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

2 Paket

Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Pakaian Khusus lainnya Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

8.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4 tribln

24.900.000,00

4 tribln

21.000.000,00

4

21.000.000,00

tribln

Tersusunya dokumen Renja Tersusunya Capaian kineja SKPD Resusunnya Laporan Keuangan


17.950.000,00

2 Paket

9.150..000.000,00

2 Paket

20.500.000,00

2

4

21.000.000,00

tribln 20.500.000,00

Paket

2

20.500.000,00

Paket

9.150.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

16.000.000,00

10.584.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

5.000.000,00

3.332.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

3.352.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

II - 12


NO

Sasaran

Program

Indikator

Target Renstra SKPD



Rencana Capaian

Taget Capaian

/Kegiatan

Kinerja

Th 2018

Renstra SKPD Tahun


Kinerja dan Anggaran


Program


Berjalan

Tahun Berjalan

Renstra SKPD s/d

Anggaran renstra

(outcome)

SKPD)

(Th 2014)

(Th 2015)

Tahun 2015

SKPD Tahun 2015

Kegiatan (output)

1

9..

10.

2

Berkurang nya penggunaan pita cukai palsu

Tercapainya informasi kepada Masyarakat

11

Terfasilatasinya informasi melalui

3 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Penyampaian Ketentuan Dibidang cukai kepada masy. Ynag bertujuan agar masy. Mengetahui, memahami Komunikasi dan Informasi

Terfasilitasinya informasi melalui berbagai media

6

7

8

9

10

11

12

13

14

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K.

Rp.

Iklan layanan Masy.terkait dg sukai rokok

150.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.765.990.000,00

1.765.990.000,00

1.762.735.000,00

1.762.735.000,00

1.762.735.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya saran aradio yang memadai

215.200.000,00

122.400.000,00

215.200.000,00

1.762.735.000,00

1.762.735.000,00

Pengumpulan dan Penyusunan Dokumentasi Informasi

Tersedianya sarana informasi melalui Media Pemda Tersedianya sarana informasi melalui media cetak, elektronik maupun media luar

305.840.000,00

192.240.000,00

144.040.000,00

144.040.000,00

144.040.000,00

880.946.250,00

677.550.000,00

480.635.000,00

480.635.000,00

480.635.000,00

media Pemda 12.

4

5

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah


II - 13

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Menumbuhkan masyarakat yang informatif

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

13.

Terwujudnya masyarakat yang informatf

Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah

14

Terlaksananya Informasi Timbal Balik antara Pemkab dan Masyarakat

Peningkatan Kerjasama dengan unsur Pers dan Lembaga lain

. Program Pengembangan Komunikasi dan informatika Pengembangan komunikasi Ssial dan Diseminasi Informasi nasional

15.

Terlaksananya Pengembangan Komunikasi social dan Diseminasi Informasi Nasional

16.

Terlaksanaya Pentaan Menara Telekomunikasi

Penataan Menara Telekomunikasi di kabupaten Jombang

17.

Terlaksanaya Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Terfasilitasinya kerjasama informasi dengan Media Masa Terfasilitasinya Informasi pembangunan Daerah Tercapainya Informasi Program pemerintah kabupaten dengan Masyarakat

Terbentuknya wadah komunikasi social sebagi media pemerintah Terciptanya Penertiban Menara Telekomunikasi Terciptanya penertiban Pengusaha Jasa Titipan


1.429.900.000,00

1.025.960.000,00

1.429.900,00

1.429.900,00

1.429.900,00

1.205.600,000,00

734.300.000,00

922.960.000,00

922.960.000,00

922.960.000,00

224.300.000,00

39.500.000,00

103.000.000,00

103.000.000,00

103.000.000,00

-

-

480.000.000,00

-

-

410.000.000,00

410.000.000,00

410.000.000,00

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

-

-

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

II - 14


RANCANGAN AWAL RENJA SKPD TAHUN 2016 USULAN PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATIF ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN NO

KODE

NAMA

LOKASI

1

2

3

4

1.20 . 1.20 04. 01

1.

1.20 . 1.20 04. 01 . 24

1.20 . 1.20 04. 02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Jombang


Kabupaten Jombang

Program Peningkatan Sarana

Kabupaten Jombang

dan Prasarana Aparatur

2.

1.20 . 1.20 04. 02 .46

Pengadaann Sarana &

1.20 . 1.20 04. 02 .48

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan prasarana Gedung

Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang

Kantor

4.

1.20 . 1.20 04. 02 .49

1.20 . 1.20 04. 03 5.

1.20 . 1.20 04. 03 .06

INDIKATOR HASIL

5

6

Tersedanya Pengelolaan Administrasi Perkantorabn yang efektif dan Efisien

Terlaksananya

Tersedianya pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Terlaksananya

Tercapainya Kinerja SKPD

Prasarana Gedung Kantor

3.

INDIKATOR KELUARAN

pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan aparatur (sarana dan prasarana aparatur tercukupi dengan baik)

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan prasarana Gedung Kantor

sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang memadai Sarana dan Prasarana Gedung kantor terawat baik

Kabupaten Jombang

Terpenuhinya bsarana dan prasarana pendukung kantor

Saran dan Prasarana gedung kantor yang memadai

Kabupaten Jombang

Teruhinya pakaian khusus hari-hari tetentu

Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Pakaian Khusus lainnya

Kabupaten Jombang

Terrpenuhinya pakaian Khusus hari-hari tertentu

Keseragaman Pkaian Olah Raga dan Tim Liputan Keseragaman Pkaian Olah Raga dan Tim Liputan

II - 15

KETERANGAN

7

8

414.312.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur


ANGGARAN (Rp.)

414.312.000,00

97.236.000,00

53.786.000,00

10.450.000,00

17.950.000,00 9.150.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM KEGIATAN NO

KODE

1

2 1.20 . 1.20 04. 07

6.

1.20 . 1.20 04. 07,02

LOKASI

NAMA 3 Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja

4

1.20 . 1.20 04. 07.03 1.20 . 1.20 04. 07. 04 1.25 . 1.20 04. 15

9.

1.25 . 1.20 04. 15 . 02

10.

1.25 . 1.20 04. 15 . 08

11.

1.25 . 1.20 04. 15 . 11

5

6

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

7

8

16.000.000,00

Kabupaten Jombang

Tesusunnya Renja SKPD

Tertib Aministrasi

5.000.000,00

Kabupaten Jombang

Tersusunnya laporan capaian Kinerja

Tertib Aministrasi

5.000.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Informas dan Media massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informas Pengumpulan dan Penyusunan Dokumentasi Informasi

Kabupaten Jombang

Tersusunnya laporan Keuangan SKPD

Tertib Aministrasi

6.000.000,00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten Jombang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

8.

INDIKATOR HASIL

Kabupaten Jombang

SKPD

7.

INDIKATOR KELUARAN

Kabupaten Jombang

1.401.986.250,00

Kabupaten Jombang

Tersedianya sarana Radio yang memadai

Kabupaten Jombang

Tersedianya sarana Informasi melalui Media pemerintah Daerah Tersedianya sarana Informasi melalui berbagai media baik cetak , elektronik maupun media luar ruang


II - 16

Tecapainya Informasi pada masyarakat melalui media Radio Terfasilitasinya Informasi melalui media Pemerintah Darah Terfasilitasinya Informasi melalui berbagai media

215.250.000,00 305.840.000,00 881.946.250,00


1.25 . 1.20 04. 18

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah

Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang

12.

1.25 . 1.20 04. 18 . 01

13.

1.25 . 1.20 04. 18 . 04

Peningkatan Kerjasama dengan unsur Pers dan Lembaga lain

Kabupaten Jombang

1.25 . 1.20 04. 19

Program Pengembangan Komunikasi dan informatika Pengembangan komunikasi Ssial dan Diseminasi Informasi nasional

Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang

14

1.25 . 1.20 04. 19 . 04

15

1.25 . 1.20 04. 19 . 05

Penataan Menara Telekomunikasi di kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang

16.

1.25 . 1.20 04. 19 . 06


Kabupaten Jombang

1.25 . 1.20 052

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Penyampaian Ketentuan Dibidang cukai kepada masy. Ynag bertujuan agar masy. Mengetahui, memahami

Kabupaten Jombang

17.

1.25 . 1.20 052 . 01

Kabupaten Jombang


1.429.900.000,00 Tersedianya Sarana Informasi melalui Mass Media Tercapainya Informasi program Pemkab kepada masyarakat

Terfasilitasinya Informasi pemerintah daerah melalui media dan selebaran Terlaksanany Informasi timbal balik anatar Pemkab dengan Masyarakat

1.205.600.000,00

224.300.000,00

480.000.000,00 Terlaksananya Pengembangan Komunikasi social dan Diseminasi Informasi Nasional Terlaksanaya Pentaan Menara Telekomunikasi

Terbentuknya wadah komunikasi social sebagi media pemerintah

410.000.000,00

Terciptanya Penertiban Menara Telekomunikasi

25.000.000,00

Terlaksanaya Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Terciptanya penertiban Pengusaha Jasa Titipan

45.000.000,00

Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan cukai rokok

Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan cukai rokok di berbagi Media baik cetak maupun elektronik

II - 17

150.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Humas

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebagai penyelenggara penyampaian informasi maka dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut maka Bagian Humas berupaya membangun suasana kerja yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya dan hal tersebut sesuai dengan Visi, dan misi Bagian Humas.  Hambatan dan usaha penanggulangannya Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Humas selama tahun 2014 adalah :  Adanya kegiatan yang bersamaan dengan dinas lain.  Kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.  Adanya keterbatasan SDM yang ada.  Kurangnya sinkronisasi program antar SKPD.  Pelaksanaan anggaran yang tidak tepat waktu.  Keterbatasan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tentang perjalanan dinas luar daerah.  Adanya sistem pertanggungjawaban keuangan yang berjenjang.  Usaha penanggulangannya :  Peningkatan koordinasi.  Pelatihan / kursus di bidang komunikasi dan informasi.  Adanya peningkatan sinkronisasi program antar SKPD.  Usulan PAK untuk perjalanan dinas luar daerah untuk mendukung kegiatan Bupati.  Pelatihan pertanggung jawaban keuangan 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden


II - 19

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan

Daerah.

Dimana

dalam

proses

perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :


II - 20

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Humas Kabupaten Jombang pada tahun 2014, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 dan Renstra Bagian Humas tahun 2014-2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang nantinya

rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bagian Humas. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Humas. Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014, maka ditetapkan Renja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :


II - 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN



3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal ttersebut ersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun PEMBANGUNAN 2015-2019 2019 (NAWA CITA) VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA

YANG

BERDAULAT,

MANDIRI

DAN

BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. MISI: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimb berkeseimbangan

dan

demokratis

berlandaskan Negara Hukum. 3. Mewujudkan Politik Luar Negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagaii negara Maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) CITA). 1. Menghadirkan

kembali

negara

untuk

melindungi

segenap

bangsa

dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara negara. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun embangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatua kesatuan. 4. Memperkuat emperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya terpercaya.

Rencana encana Kerja Bagian Humas Tahun 2016

III - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

DASAR-DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah. 2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Membangun dari pinggir dan dari desa. 4. Membangun dari pinggir dan dari desa. 5. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat. 6. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas . MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK. 1. 1. Mengejar peningkatan daya saing. 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia

Yang

Sejahtera,

Demokratis

dan

Berkeadilan”.

Dalam

mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu : 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Agenda ini tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Melalui program pembangunan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang


III - 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan

kualitas hidup rakyat. 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan.Untuk itu reformasi birokrasi harus diterapkan di seluruh K/L dan juga pemerintah daerah guna menurunkan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. 3. Penegakan pilar demokasi Penegakan pilar demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya cheks dan balance, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal - usul, golongan dan gender. 4. Penegakan hukum Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya “rule of law”. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat, khususnya bagi dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang nantinya berdampak positif bagi perekonamian indonesia. 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Agenda prioritas ini juga masih menjadi fokus pembangunan nasional, sasaran yang ingin dicapai dalam agenda ini masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik, karena proses pembangunan yang partisipatif

belum

banyak

diterapkan

sehinggga

keadilan

dan

keikutsertaan serta masyarakat belum diterapkan. Oleh karena itu, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) dan pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat,


III - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG yaitu Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) dan Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI). Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan infrastruktur di wilayah indonesia dengan pengembangan koridor - koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya serta didukung dengan perbaikan konektivitas antar daerah, diharapkan mampu mewujudkan integrasi pasar hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan akan lebih baik dan merata sejalan dengan progran MP3KI yang diarahkan dalam betuk akselerasi program - program kerja pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, mengacu pada visi RPJMN tahun 2010-2014 dan dengan melihat capaian hasil kinerja tahun lalu serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan

yang

ada

tema

RKP

tahun

2014,

yaitu

“Memperkuat

perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat”.Untuk mendukung pencapaian tema tersebut ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, 12) bidang politik, hukum dan kemananan, 13) bidang perekonomian, dan 14) bidang kesejahteraan rakyat. Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP tahun 2013 serta 11 prioritas nasional dan 3 bidang lainnya, maka pembangunan nasional lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu : 1. Peningkatan daya saing, meliputi : a. Peningkatan iklim investasi dan usaha b. Percepatan pembangunan infrastruktur c. Peningkatan pembangunan industri diberbagai koridor ekonomi d. Penciptaan kesempatan kerja 2. Peningkatan daya tahan ekonomi, meliputi : a. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi 3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, meliputi : a. Peningkatan pembangunan SDM b. Percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1 sampai 4 4. Pematapan stabilitas sosial politik, meliputi :


III - 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG a. Antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 b. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi c. Pencapaian pembangunan minimum essential force (MEF) Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014 – 2018sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor

19

Tahun

2008

merupakan

dokumen

perencanaan

strategis

pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan

pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018. Di dalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa tema pembangunan lima tahun kedepan adalah “Menumbuhkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis”.

Tema tersebut direfleksikan melalui visi

“Terwujudnya Masyarakat Jombang yang Sejahtera, Agamis dan Berdaya Saing Berbasis Agribisnis”. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung suatu misi yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan serta ditunjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”. sejalan dengan visi dan misi yang ingin di capai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Jombang tahun 2014, tema RKPD Kabupaten Jombang tahun 2014yaitu “Memperkuat daya saing dan perbaikan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan rakyat”. Dengan tema tersebut diharapkan adanya pemerataan

pembangunan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat melalui kebijakan dan isu strategis, yaitu : 1. Peningkatan daya saing a. Integrasi pembangunan pertanian secara simultan b. Peningkatan iklim investasi dan usaha c. Perluasan kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja muda 2. Perbaikan infrastruktur a. Penyediaan infrastruktur SDA bagi ketahanan pangan b. Percepatan perbaikan infrastruktur


III - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG c.

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

3. Peningkatan daya tahan ekonomi a. Ketahanan pangan daerah b. Revitalisasi pasar daerah c. Fasilitasi akses UMKM 4. Pemantapan stabilitas sospol a. Pelaksanaan Pilkades serentak b. Pemilu Kepala Daerah c. Pemilu Gubernur 5. Peningkatan kesejahteraan rakyat a. Peningkatan pembangunan SDM b. Percepatan pengurangan kemiskinan Dengan didukung 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu 1) Penguatan

ketahanan

pangan,

2)

Peningkatan

efektivitas

penanggulangankemiskinan, 3) Peningkatan kualitas infrastrukutur daerah, 4) Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, 5) Penguatan daya dukung lingkungan hidup, 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, 7) Peningkatan

kualitas

dan

peran

pemuda,

perempuan,

dan

anak,

8)

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dan 9) Pengembangan kearifan dan budaya lokal. Terkait hal tersebut, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan

adalah

governance),

terselenggaranya

transparan,

demokrasi,

pemerintahan dan

dapat

yang

baik

(good

dipertanggungjawabkan

(accountable) serta mendapat legitimasi dari masyarakat. Refleksi dari kondisi tersebut di atas adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif

bagi

pembangunan

daerah,

sehingga

mampu

meningkatkan

produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

3.2.1 Tujuan Tujuan daripada rencana kerjja itu sendiri bagi Bagian Humas adalah mewujudkan peran lembaga hubungan masyarakat yang aktif, cepat dan akurat. Yang kedua, adalah meningkatkan sistem alat informasi daerah guna


III - 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG mendukung terwujudnya informasi daerah yang bermutu dan tertata secara baik serta dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur kehumasan.

3.2.2 Sasaran Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan : Tujuan

:

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Sasaran

:

Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor.

Tujuan

:

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kantor.

Sasaran

:

Sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Kegiatan :

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor .

Tujuan

:

Terpenuhinya

pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

sarana dan prasarana gedung kantor. Sasaran

:

Kegiatan :

Sarana dan prasarana gedung kantor terawat baik. Pemeliharaan rutin /

berkala

/

sedang /

berat

kendaraan dinas/kendaraan operasional


III - 7

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Tujuan

:

Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala / sedang / berat.kendaraan dinas/kendaraan operasional

Sasaran

:

Sarana

dan

prasarana

kendaraan

dinas/kendaraan

operasionalterawat baik. 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Kegiatan :

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.

Tujuan

:

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu.

Sasaran

:

Keseragaman pakaian olahraga dan tim liputan.

4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Kegiatan :

Penyusunan rencana kerja SKPD.

Tujuan

:

Tersusunnya dokumen RENJA SKPD.

Sasaran :

Tersedianya dokumen RENJA SKPD.

Kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.

Tujuan

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan

:

laporan akuntanbilitas kinerja Bagian Humas. Sasaran

:

Tersedianya

laporan

capaian

kinerja

dan

lapora

akuntanbilitas kinerja Bagian Humas. Kegiatan :

Penyusunan laporan keuangan SKPD.

Tujuan

:

Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD.

Sasaran

:

Tersedianya laporan Keuangan dan laporan akuntanbilitas kinerja Bagian Humas.

5. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai Kegiatan :

Penyampaian masyarakat

ketentuan yang

di

bertujuan

bidang agar

cukai

kepada

masyarakat

yang

bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.


III - 8

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Tujuan

:

Iklan layanan masyarakat terkait dengan cukai rokok.

Sasaran

:

Iklan layanan masyarakat terkait dengan cukai di berbagai media baik cetak maupun elektronik.

6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatan :

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Tujuan

:

Tersedianya sarana radio yang memadai.

Sasaran

:

Tercapainya informasi pada masyarakat melalui radio.

Kegiatan :

Pengumpulan dan penyusunan dokumen informasi.

Tujuan

Tersedianya sarana informasi melalui media Pemerintah

:

Daerah. Sasaran

:

Kegiatan :

Terfasilitasinya masyarakat yang informatif. Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah Tujuan

:

Tersedianya sarana informasi melalui berbagai media baik cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Sasaran

:

Terfasilitasinya informasi melalui berbagai media.

7. Program kerjasama informasi dengan mas media Kegiatan :

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Tujuan

:

Tersedianya sarana informasi melalui mass media.

Sasaran

:

Terfasilitasinya informasi Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Media dan selebaran.

8. Program kerjasama informasi dengan mas media Kegiatan :

Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain.

Tujuan

:

Tercapainya informasi program pemerintah Kabupaten dengan Masyarkat.

Sasaran

:

Terlaksananya informasi timbal balik antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat.


III - 9

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 9. Program Pengembangan Komunikasi dan informasika Kegiatan :

Pengembangan Komunikasi Sosial dan Diseminasi Informasi Nasional

Tujuan

:

Tercapainya informasi program pemerintah Kabupaten dengan Masyarkat.

Sasaran

:

Terlaksananya Penyebarluasan informasi Ppemerintah Kabupaten kepada masyarakat.

Kegiatan :

Penataan

Menara

Telekomunikasi

di

Kabupaten

Jombang Tujuan

:

Terlaksananyapenataan menara telekomunkasi t.

Sasaran

:

Terlwujudnya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Kegiatan :


Tujuan

Terlaksananya

:

Pengembangan

Komunikasi

dan

Informatika Sasaran

:

Terciptanya penertiban Pengusaha Jasa Titipan

b. Rekapitulasi program dan kegiatan 1. PenyediaanPelayanan Administrasi Perkantoran.r  Input

: Dana

Rp.

373.681.997,00

72.853.950,00  Output

target

100%

terealisasi

Rp.

pencapaian sebesar 94,78 %.

: Target 95 % terealisasi 94 % karena kurangnya pengelolaan administrasi keuanganTersedianya pengelolaan administrasi perkantoran

 Outcome : Target 92 % terealisasi 90 % Target 95 % terealisasi 93 % karena adanya peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terlaksananya

pengelolaan

administrasi

perkantoran.  Benefit


 Impact



III - 10

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor  Input

: Dana

Rp.

78.900.000,00

72.853.950,00  Output

target

100%

terealisasi

Rp.

pencapaian sebesar 94,78 %.

: Target 95 % terealisasi 94 % karena kurangnya pengelolaan administrasi keuanganTerpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kantor.

 Outcome : Target 92 % terealisasi 90 % karena belum maksimalnya pengelolaan administrasi keuangan Sarana dan Prasarana kantor yang memadai.  Benefit


 Impact


3. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor.  Input

: Dana Rp.17.450.000,- target 100% terealisasi Rp. 16.768.000,pencapaian sebesar 92,99 %.

 Output

: Target 98 % terealisasi 97 % karena tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor.

 Outcome : Target 95 % terealisasi 93 % karena kelancaran administrasi kantor terepenuhi Sarana dan prasarana gedug kantor terawatt baik.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena administrasi kantor berjalan tertib dan rapi tercapainya hasil kerja.

 Impact

: Target 80 % terealisasi 78 % karena pelaksanaan tugas berjalan lancer kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Pengadaan pakian dinas dan pakaian khusus lainnya Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Input

: Dana

Rp.

24.900.000,.00

target

100%

terealisasi

Rp.

24.199.500,00 pencapaian sebesar 97 %.  Output

: Target 85 % terealisasi 83 % karena terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

 Outcome : Target 80 % terealisasi 78 % karena kendaraan dinas operasional terawat baik.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena kenyamanan dan keamanan terjaga.


III - 11


: Target 90% terealisasi 88 % karena tercapaianya kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Pengadaan pakian dinas dan pakaian khusus lainnya  Input

: Dana

Rp.

9.150.000,00

target

100%

terealisasi

Rp.


: Target 94 % terealisasi 90 % karena tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

 Outcome : Target 90 % terealisasi 87 % Keseragaman pakaian Olah Raga dan Tim Liputan.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 %. Ada nya kesatuan dan kerapian kerja.

 Impact

: Target 85 % terealisasi 82 % karena pelaksanaan tugas berjalan lancar. Kenyamanan aparatur kehumasan

6. Penyusunan rencana kerja SKPD  Input

: Dana

Rp.

3.332..000,00

target

100%

terealisasi

Rp.


: Target 94 % terealisasi 90 % karena tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. Tersusunnya dokumen renja.

 Outcome : Target 90 % terealisasi 87 % karena bahan bacaan dan perundang-undangan telah terpenuhi.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena tersedianya secara maksimal bahan bacaan dan perundang-undangan.

 Impact

: Target 85 % terealisasi 82 % karena pelaksanaan tugas berjalan lancar.

7. Penyusunan laporan capaian kerja SKPD  Input

: Dana

Rp.2.352.000,00

target

100%

terealisasi

Rp.

2.072.000,00- pencapaian sebesar 88,10 %.  Output

: Target 94 % terealisasi 90 % karena tersedianya makanan dan minuman. Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akunbilitas kinerja bagian humas.

 Outcome : Target 90 % terealisasi 87 % karena adanya penambahan gizi.  Benefit

: Target 90 % terealisasi 88 % karena adanya kesegaran dan kenyamanan kerja.

 Impact

: Target 85% terealisasi 82 % karena adanya peningkatan pelaksanaan tugas.

8. Penyusunan laporan keuangan SKPD


III - 12

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Input

: Dana

Rp.

5.000.000,00

target

100%

terealisasi

Rp.


: Target 90 % terealisasi 89 % karena

terpenuhinya rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Tersusunnya dokumen laporan keuangan per bulan, semester (progonis) dan akhir tahun bagian humas.  Outcome : Target 80 % terealisasi 70 % karena belum maksimalnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.  Benefit

: Target 90 % terealisasi 83 % karena belum tercapainya hasil koordinasi secara maksimal.

 Impact

: Target 85% terealisasi 80 % karena belum maksimalnya pelaksanaan tugas.

9. Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.  Input

: Dana

Rp.

150.000.000,-

target

100%

terealisasi

Rp.

148.300.000,00,- pencapaian sebesar 99,41 %.  Output

: Target 90 % terealisasi 84 % karena kurang terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Iklan layanan masyarakat terkait dengan cukai rokok.

 Outcome : Target 80 % terealisasi 74 % karena kurang terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah. Iklan layanan

masyarakat terkait dengan cukai berbagai media baik cetak maupun elektronik.  Benefit

: Target 85 % terealisasi 83 % karena tercapainya hasil koordinasi secara maksimal. Berkurangnya penggunaan pita cukai palsu.

 Impact

: Target 80% terealisasi 77 % karena maksimalnya pelaksanaan tugas. Berkurangnya rokok illegal.

10.Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi  Input

: Dana Rp. 122.400.000,00 dengan target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 117.200.000,00 sehingga pencapaian sebesar 95,36 %.

 Output

: Target 90 % pencapaian terealisasi 65 % karena informasi program dan potensi pemerintah Kabupaten Jombang belum tercapai secara penuh. Tersedianya

sarana

radio

yang

memadai.


III - 13

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Outcome : Target 80 % pencapaian terealisasi 60 % karena informasi timbal

balik

antara

masyarakat

dan

aparat

Pemerintah

Kabupaten Jombang baik secara langsung maupun tidak langsung

belum

optimal.

Tercapainya

informassi

pada

msayarakat melalui media radio.  Benefit

: Target 90 % pencapaian terealisasi 78 % karena Masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan memahami potensi dan pembangunan

daerah.

Menumbuhkan

masayarakat

yang

informatif.  Impact

: Target 90 % pencapaian terealisasi 70 % karena masyarakat belum seluruhnya ikut serta berpartisipasi dan mendukung proses potensi dan pembangunan daerah. Menumbuhkan masayarakat yang informatif.

11. Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Dokumen Informasi  Input

: Dana sebesar Rp. 114.040.000,- dengan rincian target 100 %, terealisasi sebesar Rp.222.994.000,- sehingga tercapai 91,77 %.

 Output


Tersedianya

sarana

informasi

melalui

media


kepada

masyarakat

secara

keseluruhan.





Impac

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat kreatif menumbuhkan masyarakat yang informatif

12.Kegiatan pengumpulan dan penyusunan dokumen informasi  Input

: Dana sebesar Rp. 192.400.000,00 dengan rincian target 100 %, terealisasi sebesar Rp.117 200.000,00- sehingga tercapai 91,77 %.

 Output


Tersedianya

sarana

informasi

melalui

media

pemerintah daerah.


III - 14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Outcome : Target 80 % terealisasi 65 % karena belum tercapainya informasi

kepada

masyarakat

secara

keseluruhan.



 Impact

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat kreatif. Menumbuhkan masayarakat yang informatif.

13. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Input

: Dana sebesar Rp. 677.550.000,00 dengan rincian target 100 %, terealisasi sebesar

Rp.657.152.800,00

sehingga

tercapai

91,77 %.  Output

: Target 80 % terealisasi 75 % karena terbawanya informasi pada masyarakat desa. Tersedian nya informasi melalui mass media.

 Outcome : Target 80 % terealisasi 65 % karena tercapainya informasi pembangunan pada masyarakat. Terfasilitasinya informasi pemerintah Kabupaten Jombang melalui media dan selebaran.  Benefit

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat tumbuh secara informative. Informasi kepada masyarakat bisa merata.

 Impact

: Target 80 % terealisasi 65 % karena belum semua masyarakat kreatif.

Mampu

menumbuhkan

partisipasi

masyarakat

pembangunan. 14.Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah :  Input

: Dana Rp. 734.300.000,00 target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 729.500.000,00 sehingga pencapaian sebesar 95,85 %.

 Output

: Target 90 % pencapaian terealisasi 70 % karena informasi program dan potensi pemerintah Kabupaten Jombang belum tercapai secara penuh.

 Outcome : Target 90 % pencapaian terealisasi 80 % karena informasi timbal balik antara masyarakat dan aparat Pemkab Jombang baik secara langsung maupun tidak langsung belum optimal.  Benefit

:Target 92 % pencapaian terealisasi 90 % karena masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan memahami potensi dan pembangunan daerah.

 Impact

:Target 85 % pencapaian terealisasi 80 % karena masyarakat belum seluruhnya ikut serta berpartisipasi dan mendukung proses potensi dan pembangunan daerah.


III - 15

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 15. Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain  Input

: Dana sebesar Rp. 39.500.000,00 target 100 %, terealisasi sebesar Rp. 25.740.000,00 pencapaian 98,33 %.

 Output

: Target 100 % terealisasi 80 % karena masyarakat dapat berpartisipasi.

Tercapainya

informasi

progam

pemerintah

kabupaten dengan masyarakat.  Outcome : Target 100 %, terealisasi 85 % karena kelompok informasi masyarakat

memperoleh

pengetahuan.

Terlaksananya

informasi timbal balik antara pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat.  Benefit

: Target 100 %, terealisasi 83 % karena produk unggulan kelompok informasi masyarakat bisa tersosialisasi.mengetahui progam pembangunan pemerintah kabupaten jombang.

 Impact

: Target 100 % , terealisasi 80 % karena kelompok informasi masyarakat lebih maju dan berkembang. Masayarakat mau berpatisipasi dan mendukung progam pemerintah Kabupaten Jombang.


III - 16

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 NAMA SKPD : Bagian Humas Setda Kab.Jombang PROGRAM / KEGIATAN KODE

NAMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

1.20.1.20.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan dibidang administrasi perkantoran

1.20.1.20.04.01.24



1.20.1.20.4.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.4.02.46

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan aparatur (sarana dan prasarana aparatur tercukupi dengan baik) Terpenuhinya sarana prasarana pendukung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (PC, printer,AC,kamera) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.4.02.48

1.20.1.20.4.02.49

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

1.20.1.20.4.03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.20.1.20.4.03.06

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

1.25.1.20.4.07

1.25.1.20.4.07.01

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

1.25.1.20.4.07.02

Penyusunan rencana kerja SKPD

RENCANA TAHUN 2014 LOKASI

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.) 410.412.000,00

SUMBER DANA

Jombang

90%

410.412.000,00

APBD

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.) 358.337.600,00

90%

358.337.600,00

119.250.000,00

188.470.000,00

Jombang

90%

76.900.000,00

APBD

90%

166.020.000,00

Jombang

90%

17.450.000,00

APBD

90%

7.450.000

Jombang

90%

24.900.000,00

APBD

90%

21.000.000

9.150.000,00 Terpenuhinya pakaian tim liputan dan olahraga Staf Bagian Humas

Jombang

90%

9.150.000,00

20.500.000,00 APBD

90%

10.684.000,00

Tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD

Jombang

90%

Tersusunnya dokumen RENJA SKPD

Jombang

90%


III - 17

3.332.000.,00

20.500.000,00 12.000.000,00

APBD

90%

3.000.000

APBD

90%

3.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

NAMA

1.25.1.20.4.07.03

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

1.25.1.20.4.07.04

Penyusunan laporan keuangan SKPD

1.25.1.20.4.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.1.20.4.15.02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pengumpulan dan penyusunan dokumen informasi

1.25.1.20.4.15.08

1.25.1.20.4.15.11

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.25.1.20.4.18

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.25.1.20.4.18.01

1.25.1.20.4.18.04

Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain

1.20.1.20.04.52

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai

1.20.1.20.04.52.01

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen Keuangan Semester, Prognosis dan Akhir Tahun SKPD

RENCANA TAHUN 2014

Jombang

TARGET KINERJA 90%

Jombang

90%

LOKASI

ANGGARAN (Rp.) 2.352.000,0

5.000.000

SUMBER DANA APBD

APBD

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TARGET KINERJA 90%

90%

992.190.000,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan radio Suara Jombang Tercukupinya sarana penunjang informasi dan komunikasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas dokumentasi kegiatan Pemerintah Meningkatnya kualitas informasi pembangunan dan kualitas peliputan kegiatan pemerintah daerah

ANGGARAN (Rp.) 3.000.000

3.000.000

736.775.000,00

Jombang

90%

122.400.000,00

APBD

90%

112.100.000,00

Jombang

90%

192.240.000,00

APBD

90%

144.040.000,00

Jombang

90%

773.800.000,00

APBD

90%

480.635..000,00

677.550.000,00

1.025.960.000,00

Tecapainya publikasi informasi pembangunan daerah di media massa

Jombang

90%

734.300.000,00

APBD

90%

922.960.000,00

Terlaksananya forum dialogis antara pemerintah dengan pers dan masyarakat

Jombang

90%

734.300.000,00

APBD

90%

103.000.000,00

150.000.000 Meningkatnya informasi dan sosialisasi di bidang cukai

Kabupaten Jombang

TOTAL


100%

150.000.000

2.515.486.100,00

III - 18

150.000.000 APBN

100%

150.000.000

2.297.142.600

BAB IV PENUTUP



Renja Bagian Humas Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya Bagian Humas Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Humas, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Renja Bagian Humas Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Humas Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Humas tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Bagian Humas.

Jombang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN HUMAS KABUPATEN JOMBANG

Drs. AGUS USMAN PANUWUN Pembina Tk.I NIP. 19600527 198903 1 007


IV - 1

RENCANA KERJA TAHUN 2015

Recommend Documents