RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014

a

1

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJASKPD) Badan Keoegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2015 memuat Visi dan Misi dari Badan Kepegawaian Daerah serta Program-program dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada priode tahun yang akan datang. Implementasi Kabupaten

program-program Sijunjung

usulan

mempunyai

Badan

kredibilitas

Kepegawaian

Daerah

nilai

bersifat

yang

terstrukrurisasi melalui kerangka acuan manajerial aparatur umum tentang arah pembangunan kedepan. Arahan ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja periode 1 (satu) tahun ke depan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah lebih kongkrit. Harapan kami, Rencana Kerja ini dapat di jadikan acuan untuk program

Kegiatan

tahun

depan.

Mudah-mudahan

dengan

di susunnya

Rencana Kerja ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Muaro Sijunjung,

Februari 2014

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Yunanto Masri SE Pembina Utama Muda NIP. 19570731 197903 1 005

2

Lampiran

:

Surat Keputusan Kepala BKD Kabupaten Sijunjung. Nomor :800/ /KPTS-BKD-2014 tanggal, Februari 2014 Tentang Rencana Kerja Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB

I

PENDAHULUAN............................................................................................. 1 1.1. LATAR BELAKANG.....................................................................................2 1.2. LANDASAN HUKUM…………………………………………………..…….4 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………………..…..6 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN……………………………………….…..…...8

BAB

II PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN ..................................................... 4 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSRA SKPD ...................................................................................... 4

2.2

ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ............................................... 5

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ....................................................................................... 5

2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD................................ 5

2.5

PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..................................................................................... 10

3

BAB

BAB

III CAPAIAN DAN ANALISA KEUANGAN ....................................................... 11 3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................... 11

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.............................................. 13

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN……………………………………………..15

IV PENUTUP .................................................................................................... 20

LAMPIRAN

4

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Semakin berkembangannya era globalisasi dan semakin terbukanya arus informasi dewasa ini, kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Dimana pemerintah dalam hal pelayanan public dituntut kea rah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabilitas, yang dipicu oleh semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan warga Negara. Salah

satu

perubahan

lingkungan

strategis

dimaksud

adalah

penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang

antara

membuktikan pelaksanaan

pemerintah,

bahwa

swasta

kesuksesan

pembangunan

dan

masyarakat.

penyelenggaraan

nasional

terutama

sangat

Kenyataan

pemerintah tergantung

dan dari

kesempurnaan aparatur pemerintah serta dukungan dari berbagai instansi pemerintah yang dalam tugas dan fungsinya berbeda-beda namun tetap menjadi satu yaitu menyukseskan pembangunan nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan sesuai sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya yang tertuang dalam rencana kerja daerah yang dihimpun dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam suatu bentuk rencana kerja tahunan.

5

B. LANDASAN HUKUM Landasan

Hukum

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung mengacu pada : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung merupakan Rencana Kerja 6

Badan Kepegawaian Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan di bidang kepegawaian sebagaimana visi dan misi serta perioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah dan dasar dalam penyusunan kebijakan APBD.

2. Tujuan.

Rencana

Kerja

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung mempunyai tujuan untuk memberikan arah pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan

sasaran

menentukan

yang

perioritas

ingin

dicapai,

kegiatan

dan

sebagai

rambu-rambu

menyalurkan

aspirasi

dalam dalam

perencanaan SKPD dalam rangka memajukan pembangunan Kabupaten Sijunjung.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan 7

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penalahaan

Usulan

Program

dan

Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

8

Kegiatan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (2013)

Rencana Kerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sijunjung adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah (LKP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung selama tahun 2013. 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis Kantor Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp.

276.380.590,-

keuangannya

sedangkan

sebesar

(73,51 %)

9

Rp.

capaian

realisasi

203.158.509,-

atau

Keluaran

:

Terlaksananya pelayanan Operasional Administrasi Perkantoran

pada

Badan

Kepegawaian

Daerah

selama 1 tahun. Hasil

:

Terealisasinya operasional administrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun.

b. Kegiatan Penunjang Operasional jasa Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah : untuk memenuhi kebutuhan

jasa

dalam kegiatan perkantoran. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp.

127.360.000,-

keuangannya

sedangkan

sebesar

Rp.

capaian

realisasi

111.315.738,-

atau

(87,40 %) Keluaran

:

Terlaksananya Operasional jasa perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun

Hasil

:

Terealisasinya Operasional jasa perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

untuk

biaya

pengadaan

dan

pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor. Masukan

:

Anggaran yang

disediakan 159.699.000,-

untuk Kegiatan ini

sebesar

Rp.

sedangkan

realisasi

keuangannya sebesar Rp.

capaian

101.372.964,-

atau (63,48 %) Keluaran :

Terlaksananya peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan

Prasarana

Kantor

Daerah untuk 1 tahun.

10

pada

Badan

Kepegawaian

Hasil

:

Terealisasinya peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan

prasarana

kantor

pada

Badan

Kepegawaian

Daerah untuk 1 tahun. 

Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Sumber daya aparatur Bentuk kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang sebesar realisasi

Rp.

disediakan 25.000.000,-

untuk Kegiatan ini sedangkan


capaian

21.360.200,-

atau (85,44 %). Keluaran :

Terciptanya optimalisasi pemanfaatan SDM.

Hasil

Tersedianya PNS BKD yang telah mengikuti diklat

:

sesuai tupoksi terealisasi sebanyak 35 orang. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Bentuk Kegiatan adalah Pelaksanaan diklat tugas dan fungsi bagi PNS Masukan

:

Anggaran yang sebesar realisasi

Rp.

disediakan untuk 234.096.400,-

Kegiatan ini

sedangkan


capaian

227.083.200,-

atau (97,00 %). Keluaran :

Terlaksananya pelaksnaan diklat tugas dan fungsi bagi PNS 35 orang.

Hasil

:

Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklat tugas dan fungsi bagi PNS..

11

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Bentuk Kegiatan adalah terlaksananya diklat kepemimpinan bagi PNS. Masukan

:

Anggaran yang sebesar

disediakan untuk

Kegiatan ini

Rp. 1.338.124.737,- sedangkan capaian

realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.178.185.657,atau (88,05 %). Keluaran :

Terlaksananya pelaksnaan diklat kepemimpinan bagai PNS 88 orang.

Hasil

:

Tersedianya

PNS

yang

telah

mengikuti

Diklat

kepemimpinan . Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

Kegiatan ini

sebesar Rp. 32.517.800,- sedangkan capaian realisasi keuangannya sebesar Rp. 16.634.350,- atau (51,15 %). Keluaran :

Terlaksananya

pelantikan

jabatan,

pengambilan

sumpah PNS dan Rapat Kerja Kepegawaian. Hasil

:

Terrealisasinya

pelantikan

jabatan,

pengambilan

sumpah PNS dan Rapat Kerja Kepegawaian 600 orang.

b. Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS Bentuk kegiatan : Menyeleksi pelamar CPNS sesuai formasi yang dibutuhkan dan sebanyak kuota yang diberikan.

12

Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

431.295.900,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

110.585.263,-

atau (25.64 %). Keluaran :

Terlaksananya

seleksi

CPNS

Honorer

yang

dianggarkan menjadi CPNS ( kategori 2) Kategori II sebanyak 647 orang. Hasil

:

Terealisasinya

CPNSD

sesuai

dengan

Formasi

sebanyak 647 orang.

c. Penempatan PNS Bentuk

Kegiatan

:

Perpanjangan

SK

Pegawai

Kontrak

dan

menempatkan PNS baik dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Masukan

:


disediakan untuk

Rp.

13.520.870,-

Kegiatan ini

sedangkan

capaian

realisasi keuangannya sebesar Rp. 6.102.400,- atau (45,13 %). Keluaran :

Terciptanya optimalisasi pemanfaatan SDM sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku selama 1 tahun.

Hasil

:

Terealisasinya

penempatan

PNS

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku selama 1 tahun.

d. Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Bentuk Kegiatan : Pengurusan kenaikan pangkat PNS baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKD Propinsi Sumatera Barat untuk dua kali periode dalam satu tahun.

13

Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

120.898.000,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

110.086.030,-


Terlaksananya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 1.191 orang.

Hasil

:

Terealisasinya sistim kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 1.191orang.

e. Kegiatan

Pembangunan/pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian daerah Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Peremajaan

Kabupaten Sijunjung, menerbitkan

data

Kepegawaian

bedzeting PNS Kabupaten

Sijunjung 2 kali dalam satu tahun, Peremajaan data dalam bentuk SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan membuat DUK Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

155.469.000,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

105.175.600,-


Terlaksananya

pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian sebanyak 4.972 orang.

Hasil

:

Tersedianya data / informasi kepegawaian daerah untuk 4972 orang.

f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Bentuk kegitan ini adalah : Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa piagam penghargaan masa tugas.

14

sesuai dengan

Masukan

:


disediakan untuk

Rp.

36.783.000,-

Kegiatan ini

sedangkan

capaian


Terlaksananya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya dilingkungan Pemkab. Sijunjung

Hasil

:

Terealisasinya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Sijunjung untuk 91 orang. g. Kegiatan Pemberian bantuan Tugas belajar dan ikatan Dinas Bentuk kegiatan : pemberian bantuan untuk PNS yang tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan melaksanakan ujian dinas serta ujian Persamaan ijazah. Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

167.612.700,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

125.709.250,-

atau (75 %). Keluaran :

Terlaksananya Penugasan PNS untuk tugas belajar , pemberian bantuan tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan pelaksanaan ujian dinas serta ujian Penyesuaian ijazah untuk 140 orang

Hasil

:

Tersedianya SDM yang berkualitas dilingkungan SKPD Pemerintah Kab.Sijunjung untuk 140 orang.

h. Kegiatan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Bentuk Kegiatan : Menseleksi Administrasi calon Praja IPDN di Tk. Kabupaten dan mendampingi calon Praja IPDN untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

15

Masukan

:


Rp.


Kegiatan ini

sedangkan

capaian


Terlaksananya

seleksi

calon

Praja

IPDN

asal

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 40 orang. Hasil

:

Terpilinya Praja IPDN asal Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 3 orang.

i. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS Bentuk Kegiatan : Menyusun formasi PNS sesuai kebutuhan masingmasing SKPD. Masukan

:


Rp.


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

realisasi keuangannya sebesar Rp. 14.193.923,- atau (59.07 %). Keluaran :

Tersusunnya formasi kebutuhan PNS tahun 2013 untuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung .

Hasil

:

j. Kegiatan

Tersedianya formasi PNS tahun Anggaran 2013. Pengelolaan

Administrasi

Pensiun

dan

Status

Kepegawaian Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Pengurusan

kenaikan

pangkat

pengabdian anumerta, pemberhentian PNS dengan hormat, dengan hak pensiun dan pengurusan Karis/karsu PNS Kabupaten Sijunjung ke BKN Pusat dan BKN Regional XII Pekanbaru serta BKD Propinsi Sumatera Barat. Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

Kegiatan ini

sebesar Rp. 139.900525,- sedangkan capaian realisasi keuangannya sebesar Rp. 104.185.075,- atau (74,47 %).

16

Keluaran :

Terlaksannya

pengurusan

SK

pensiun,

Karpeg,

Karis/Karsu, Ketaspenan, Taperum dan Askes. Hasil

:

Terealisasinya

pengurusan

SK

pensiun,

Karpeg,

Karis/Karsu, Ketaspenan, Taperum dan Askes. B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 1. Analisa Lingkungan Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksanaan tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung bertugas membantu

Pejabat

melaksanakan

Pembina

Kepegawaian

Daerah

dalam

manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standard an prosedur yang ditetapkan pemerintah. b. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah. c. Penyiapan

pengadaan

dan

pengangkatan,

kenaikan

pangkat,pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

17

d. Penyediaan data dan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan. e. Pelayanan

administrasi

pemindahan,

dan

kepegawaian

pemberhentian

dalam

dalam

pengangkatan,

dan

dari

jabatan

structural atau fungsional sesuai dengan peraturan perundangudangan. f. Penyiapandan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai

standard an prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang dilakukan terhadap factor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup kepegawaian pada kondisi terkini. Adapun kekuatan dan kelemahan yang terindentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan : 

Adanya Sumber Dana



Adanya

Undang-undang

Kepegawaian

dalam

dan

Peraturan

menunjang

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan bidang kepegawaian

18

tentang



Tersedianya

aparatur

yang

memiliki

Kompentensi

pendidikan dan komitmen kinerja yang baik. 

Kemampuan

personil

dalam

struktur

organisasi

yang

kurang

memadai

untuk

relevan dan professional. b. Kelemahan : 

SDM Aparatur masih rendah



Sarana

dan

Prasarana

yang

memberikan kenyaman pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya

sarana

yang

cukup

khususnya

untuk

penyimpanan data arsip perorangan PNS. 

Terbatasnya

personil

yang

menangani

kepegawaian

dibanding dengan jumlah PNS yang diberikan pelayanan. 

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.

3. Analisis lingkungan Eksternal Analisis lingkungan internal merupakan analis yang dilakukan terhadap factor-faktor yang berada di luar lingkup kepegawaian pada kondisi terkini, yang terdiri dari peluang dan tantangan. Adapun peluang dan tantangan sebagai berikut : a. Peluang 

Adanya Undang-Undang ASN dan Peraturan Peraturan lain yangt menyangkut Pegawai Negeri Sipil.

19



Adanya

potensi

Sumber

daya

manusia

yang

dapat

dikembangkan dalam penataan personil. 

Adanya

kebijakan

untuk

melakukan

pembinaan,

pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional. 

Adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan dan pengelola PNS yang professional dalam penataan manajen PNS.



Sistem

teknologi

informasi

dan

komputerisasi

yang

mendukung pelayanan yang prima cepat dan tepat. b. Tantangan 

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun.



Era globalisasi dan kemajuan ilmu teknologi yang dituntut perkembangan

system

pelayanan

kepegawaian

harus

pemerintah

yang

mengikuti perubahan. 

Adanya

perkembangan

baru,untuk

direspon

kebijakan secara

cepat

dan

segera

ditindaklanjuti. 

Tuntutan

standar

pelayanan

Publik

bagi

masyarakat

penerima pelayanan dari PNS secara professional. C. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD

20

Isu strategis adala kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya yang signifikan bagi intensitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat dalam jangka panjang. Penentuan

isu-isu

Badan

Kepegawaian

Daerah

kabupaten

Sijunjung tahun 2015 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu : 1. Masih rendahnya jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga perlu peningkatan anggaran Diklat untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang serta adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang diberikan aparatur. 2. Banyaknya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan tugas belajar dan mengajukan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan. 3. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai yang ada di daerah. 4. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadsai.

21

D. Review terhadap Rancangan awal RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya saja kegiatan pengadaan CPNS dari pelamar umum yang tidak dapat dilaksanakan karena

kabupaten

Sijunjung

bebarapa

tahun

terakhir

ini

tidak

mendapatkan kuata penerimaan CPNS dari pelamar umum. E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dari hasil Musrenbang Kabupaten Sijunjung secara spesifik usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung pada Rencana Kerja (RENJA) tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan

dan

prioritas

pembangunan

pada

pemerintah

daerah

bertujuan

untuk

meningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD

dalam 22

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. B.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan rencana kerja

melalui penyusunan

program dan kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian

Daerah dimana Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian adalah : 1.

Peningkatan ketrampilan dan profesionaliseme aparatur setelah mengikuti diklat dengan sasaran terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi;

2.

Peningkatan

SDM

Aparatur

yang

berkualitas

dengan

sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian; 3.

Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian dengan sasaran terwujudnya kesejahteraan pegawai

dengan

pemberian

penghargaan/reward

dan

sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin

dan

mengembangkan

melalui

rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar 23

dan menata sistem informasi kepegawaian.

C.

Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan mengunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dan terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam

Rencana

Kerja

(RENJA)

Program/kegiatan yang direncanakan telah

tahun

anggaran

2015

ditetapkan Indikator kinerja dan

terget kinerja dalam rangka memberikan konstribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Berikut ini disampaikan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah dengan menggunakan indikator bentuk, masukan, keluaran dan hasil

1. Program Pelayanan 2. Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis Kantor Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 307.780.000,-

Keluaran

:

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor selama 12 bulan.

Hasil

:

Terealisasinya operasional administrasi Perkantoran

24

selama 12 bulan. b. Kegiatan Penunjang Operasional jasa Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah : untuk memenuhi kebutuhan

jasa

dalam kegiatan perkantoran. Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Operasional jasa perkantoran selama 12 bulan.

Hasil

:

Terealisasinya Operasional jasa perkantoran selama 12 bulan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bentuk Kegiatan ini adalah untuk biaya pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya peningkatan sarana dan Prasarana Kantor untuk 12 bulan.

Hasil

:

Terealisasinya peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk 12 bulan.

4. Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Sumber daya aparatur Bentuk kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 28.750.000,- .

Keluaran :

Terciptanya optimalisasi pemanfaatan SDM sebanyak 5 orang.

25

Hasil

:

Tersedianya PNS BKD yang telah mengikuti diklat sesuai tupoksi terealisasi sebanyak 5 orang.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Bentuk Kegiatan adalah Pelantikan jabatan dan pengambilan sumpah PNS Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya

pelantikan

jabatan

4

kali

dan

Pengambilan sumpah PNS I kali. Hasil

:

Terealisasinya pelantikan jabatan sebanyak 4 kali dan pengambilan sumpah PNS 1 kali.

b. Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS Bentuk kegiatan : Menyeleksi pelamar CPNS sesuai formasi yang dibutuhkan dan sebanyak kuota yang diberikan. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya seleksi CPNS sesuai formasi.

Hasil

Terialisasinya seleksi CPNS sesuai formasi .

:

c. Penempatan PNS Bentuk

Kegiatan

:

Perpanjangan

SK

Pegawai

Kontrak

dan

menempatkan PNS baik dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya

penempatan PNS sebanyak 1000

orang sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku selama 1 tahun.

26

Hasil

:

Terealisasinya penempatan PNS sebanyak 1000 orang sesuai

dengan

kompetensi

dan

ketentuan

yang

berlaku selama 1 tahun.

d. Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Bentuk Kegiatan : Pengurusan kenaikan pangkat PNS baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKD Propinsi Sumatera Barat untuk dua kali periode dalam satu tahun. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 1000 orang.

Hasil

:

Terealisasinya kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 1000 orang.

e. Kegiatan

Pembangunan/pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian daerah Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Peremajaan

Kabupaten Sijunjung, menerbitkan

data

Kepegawaian

bedzeting PNS Kabupaten

Sijunjung 2 kali dalam satu tahun, Peremajaan data dalam bentuk SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan membuat DUK Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya

pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian dan pengambilan foto & sidik jari PNS sebanyak 5.900 orang. Hasil

:

Tersedianya data / informasi kepegawaian daerah untuk 5.900 orang.

f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Bentuk kegitan ini adalah : Pemberian penghargaan kepada PNS 27

yang menerima Satyalancana Karya Satya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa piagam penghargaan

sesuai dengan

masa tugas. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya dilingkungan Pemkab. Sijunjung

Hasil

:

Terealisasinya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Sijunjung untuk 120 orang. g. Kegiatan Pemberian bantuan Tugas belajar dan ikatan Dinas Bentuk kegiatan : pemberian bantuan untuk PNS yang tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan melaksanakan ujian dinas serta ujian Persamaan ijazah. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya Penugasan PNS untuk tugas belajar , pemberian bantuan tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan pelaksanaan ujian dinas serta ujian Penyesuaian ijazah untuk 250 orang

Hasil

:

Tersedianya SDM yang berkualitas dilingkungan SKPD Pemerintah Kab.Sijunjung untuk 250 orang.

h. Kegiatan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Bentuk Kegiatan : Menseleksi Administrasi calon Praja IPDN di Tk. Kabupaten dan mendampingi calon Praja IPDN untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Masukan

:


28

Keluaran :

Terlaksananya

seleksi

calon

Praja

IPDN

asal

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 5 orang. Hasil

:

Terpilinya Praja IPDN asal Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 5 orang.

i. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS Bentuk Kegiatan : Menyusun formasi PNS sesuai kebutuhan masingmasing SKPD. Masukan

:


Keluaran :

Tersusunnya formasi kebutuhan PNS tahun 2015 untuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk 1 tahun.

Hasil

:

j. Kegiatan

Tersedianya formasi PNS tahun Anggaran 2015.

Pengelolaan

Administrasi

Pensiun

dan

Status

Kepegawaian Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Pengurusan

kenaikan

pangkat

pengabdian anumerta, pemberhentian PNS dengan hormat, dengan hak pensiun dan pengurusan Karis/karsu PNS Kabupaten Sijunjung ke BKN Pusat dan BKN Regional XII Pekanbaru serta BKD Propinsi Sumatera Barat.

Masukan

:


Keluaran :

Terlaksannya

pengurusan

SK

pensiun

38

orang,

Karpeg 100 orang. Ketaspenan, Taperum dan Askes. Hasil

:

Terlaksannya

pengurusan

SK

pensiun

38

orang,

Karpeg 100 orang karis/Karsu , Ketaspenan, Taperum dan Askes. k. Kegiatan Pembinaan Aparatur 29

Bentuk Kegiatan ini adalah : Melaksanakan Sosialisasi PP Tahun

2011

dari

masing-masing

SKPD

yang

No 46

membidangi

kepegawaian, melakukan pembinaan kepada PNS terutama yang bermasaalah,

melaksanakan

Sidak,

dan

melaksanakan

Sidang

Majelis Pertimbangan Pegawai. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- untuk 1 paket kegiatan.

Keluaran :

Terlaksananya Pembinaan PNS dan Sosialisasi PP No. 46 tahun 2011 untuk 60 orang.

Hasil

:

Terealisasinya Pembinaan PNS dan PP No 46 tahun 2011 untuk 60 orang.

Hasil

:

Terealisasinya pelaksanaan diklat PIM Tk IV dan pengiriman Diklat PIM II dan PIM III sebanyak 50 orang.

30

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun ke depan disusun berdasarkan efektifitas / efisiensi ketatalaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mempersiapkan program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2015 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sijunjung selama periode waktu tersebut, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara Institution building. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2015 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program-program kegiatan, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi terwujudnya Visi dan Misi organisasi. Demikian usulan rencana kerja ini disusun berdasarkan implementasi programprogram dalam eksistensi manajerial Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi agar dapat dijadikan pedoman dalam penetapan kegiatan di Tahun Anggaran 2015.

31

32

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents