RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Wamena Januari – 2016

[Type text ]

[Type text ]

[Type text ]

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Wamena Januari – 2016

[Type text ]

[Type text ]

[Type text ]

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Jayawijaya selaku SKPD yang menangani bidang penyuluhan pertanian dan bidang ketahanan pangan, merumuskan program dan kegiatan yang berlaku untuk masa satu tahun anggaran 2017 sebagai implementasi kebijakan Pemerintah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah, BP4K2P menetapkan rencana kerja berupa program dan kegiatan dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BP4K2P Kabupaten jayawijaya Tahun Anggaran 2017 mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dimasa sekarang dan yang akan datang. Disamping itu juga mengacu kepada prinsip pendanaan berimbang dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Jumlah anggaran yang diusulkan untuk pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebesar Rp. 17.495.826.835,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dari sumber dana APBD Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2017. Dokumen perencanaan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Jayawijaya c.q. Bappeda Kabupaten Jayawijaya untuk dipergunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2017.

Wamena, 26 Januari 2016 Kepala Badan

YUSUF TODING,SPi Pembina TK.I NIP. 19591001 198203 1 019

ii

[Type text ]

[Type text ]

[Type text ]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN

ii iii iv ………………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………..

1

1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan. ............................................

2

1.3. Landasan hukum. …………………………………………………………..

2

1.4. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………….

4

1.5. Sistematika Penyusunan Renja. …………………………………………..

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA ……..

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra. ….……

5

2.1.1. Belanja Tidak Langsung APBD tahun 2015. .……………….………

5

2.1.2. Belanja Langsung APBD tahun 2015. .…..…………………………..

5

2.1.3. Belanja Langsung APBN tahun 2015. ..…………………………….

6

2.1.4. Capaian Renstra SKPD. ……………………………………………

7

2.1.5. Pelaksanaan Renja Tahun anggaran 2016. ………………………….

7

2.1.5.1. Belanja Tidak Langsung APBD tahun 2016. ………………

7

2.1.5.2. Belanja Langsung APBD tahun 2016. ……………………..

8

2.1.3. Belanja Langsung APBN tahun 2016. ………………………

8

2.2. Analisis Kinerja. ……………………………………………………………..

8

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi …………………….

9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………. 11 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. ………………………………………

11

3.2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. …………………………………..

11

3.2.1. Tujuan. ……………………………………………………………….

12

3.2.2. Sasaran ……………………………………………………………….

12

3.2.3. Rencana Program. …..………………………………………………..

12

3.2.4. Rencana Kegiatan.…………………………………………………….

13

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….. 21

iii

[Type text ]

[Type text ]

[Type text ]

DAFTAR TABEL

Hal. Tabel 1. Rencana Pendanaan Indikatif Belanja Tidak Langsung BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2017

16

Tabel 2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2017

17

iv

[Type text ]

[Type text ]

[Type text ]

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut Renja SKPD adalah merupakan salah satu dokumen perencanan yang merincikan program dan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran kedepan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud dimulai dengan sistem perencanaan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, mengikuti tahapan dan tatacara penyusunan yang benar. Berdasarkan pandangan tersebut, Rencana Kerja BP4K2P Jayawijaya tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan dan memberikan arah penyelenggaraan pembangunan,

khususnya

dalam

upaya

peningkatan

ketahanan

pangan

dan

penyelenggaraan penyuluhan selama satu tahun kedepan, dengan maksud menyatakan gerak langkah seluruh unsur yang terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian secara umum. Dengan demikian dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang, sehingga memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan visi dan misi BP4K2P Kabupaten Jayawijaya. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung misi Kabupaten Jayawijaya untuk mewujudkan Good Governance melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan demokratis. Pengertian Rencana Kerja (Renja) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renja mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang

realistis dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan. Penyusunan Renja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumberdaya yang dimiliki dan mengupayakan

Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

1

sumberdaya lain untuk terlibat didalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai berikut : a. Merupakan

alat

bantu

untuk

manajemen

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. b. Sebagai instrumen untuk memicu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan. c. Sebagai alat kontrol masyarakat dan Pemerintah Daerah akan masa depan melalui tindakan masa kini. d. Dapat menjadi alat ukur pelaksanaan aparat Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya. 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan. Sama halnya dengan dokumen perencanaan lainnya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu Dokumen yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat oleh suatu Instansi/Dinas untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan bagian yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang dibuat atau dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Seluruh Dokumen pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi pemerintah daerah, dan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah RENTSRA SKPD. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD, dimana RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Terkait dengan itu maka RKPD merupakan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan. Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan dalam Renstra SKPD kedalam program dan kegiatan tahunan. Renja digunakan sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-SKPD. 1.3. Landasan hukum. 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi dan Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);


2

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Jayawijaya; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga–Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah menyusun dokumen yang berisi rencana tahunan SKPD, yang menyatakan dan mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD guna memberikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan, arah dan pedoman teknis berikut penganggarannya, serta untuk memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat lebih atas. Tujuan Penyusunan Renja SKPD BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2017 adalah merumuskan kebijakan dan program tahunan yang menjamin pelaksanaan pembangunan khususnya ketahanan pangan dan penyuluhan yang efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. 1.5. Sistematika Penyusunan Renja. Renja SKPD ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : 1.

Bab I. Pendahuluan, menjabarkan tentang : 1). Latar belakang, 2). Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, 3). Landasan hukum, 4). Maksud dan tujuan, dan 5). Sistematika penyusunan Renja.

2.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya, yang merincikan tentang : 1). Evaluasi perencanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra, 2). Analisis kinerja pelayanan, 3). Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

3.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang berisi : 1). Telaah terhadap kebijakan nasional, 2). Tujuan dan sasaran Renja, 3). Program dan kegiatan.

4.

Bab IV. Penutup.


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya sebagaimana dilaporkan dalam laporan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan BP4K2P Kabupaten Jayawijaya, yaitu menyangkut pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD. Berikut ini adalah pelaksanaan Renja BP4K2P tahun 2015. 2.1.1. Belanja Tidak Langsung APBD. Belanja Tidak Langsung BP4K2P Kabupaten Jayawijaya terdiri dari Gaji Pegawai dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan yang keseluruhannya bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan pembayarannya tepat waktu, gaji dan tunjangan dibayarkan rutin setiap awal bulan, sedangkan tambahan penghasilan dibayarkan setiap triwulan. Bendahara gaji yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP4K2P Kabupaten Jayawijaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menemui permasalahan yang dapat menghambat kelancaran proses pengurusan hingga pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan kepada pegawai yang berhak menerima. Jumlah gaji pegawai dan tunjangan tahun anggaran 2015 sebesar Rp 3.186.835.632,- terealisasi sebesar Rp 2.370.431.307,- (74,38%) dan jumlah Tambahan Penghasilan PNS tahun 2015 sebesar Rp 943.730.000,- terealisasi sebesar Rp 797.089.475,- (84,46%). Realisasi fisik pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS tahun 2015 mencapai 100% dengan prosentase rata-rata serapan dana terhadap pagu anggaran belanja tidak langsung sebesar 76,68%. 2.1.2. Belanja Langsung APBD. Belanja Langsung APBD BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 kegiatan yang bersumber dari DAK Pertanian, DAU, Dana OTSUS, dan DBH. Untuk pengelolaan Belanja Langsung APBD, ditetapkan pejabat pengelola keuangan melalui Surat Keputusan Kepala BP4K2P Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari : 1. Pengguna Anggaran. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

5

3. Pejabat Penandatangan SPM. 4. Bendahara Pengeluaran. 5. Bendahara Penerimaan. 6. Bendahara Aset/Barang. 7. Bendaharan Gaji. Pagu anggaran belanja langsung BP4K2P yang berasal dari APBD tahun 2015 sebesar Rp 4.915.573.000,- terdiri dari dana-dana DAK. DAU, DOK dan DBH. Realisasi belanja langsung APBD, baik belanja kegiatan rutin kantor maupun kegiatan pembangunan, dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, tanpa ditemui permasalahan yang dapat menghambat. Para pejabat yang ditugaskan masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dan mampu menjalin koordinasi dengan baik, internal maupun eksternal BP4K2P, sehingga setelah tanggal 31 Desember 2015 prosentase rata-rata pencapaian realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,48%. Adapun rincian pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2015 per sumber dana adalah sebagai berikut : No

Sumber Dana

Pagu (Rp)

(Rp)

%

1

DAK

2.506.930.000

2.506.930.000

100%

2

DAU

1.083.643.000

1.061.294.510

97,94%

3

DOK

1.175.000.000

1.122.880.000

95,56%

4

DBH

150.000.000

150.000.000

4.915.573.000

4.841.104.510

Jumlah

Realisasi

Keterangan

100% 98,48%

2.1.3. Belanja Langsung APBN. Pengelolaan kegiatan dengan sumber dana APBN Tugas Pembantuan Satker BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 dan kegiatan dari dana APBN Dekonsentrasi, dilaksanakan secara terintegrasi, dimana kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya merupakan kesatuan

dari

direalisasikan

pengelolaan secara

pemantapan ketahanan pangan yang harus

bekesinambungan.

Untuk

menjamin

keberhasilan

pengelolaan dana APBN-TP sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan, Kepala BP4K2P Kabupaten Jayawijaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh beberapa pejabat pengelola keuangan dan staf dengan susunan sebagai berikut : 1. Pejabat Penandatangan SPM. 2. Bendahara Pengeluaran. Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

6

3. Staf Pengelola Keuangan. 4. Staf Pengelola Administrasi. Realisasi serapan dan pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan (TP) selama tahun 2015 mencapai 98,83%, realisasi pelaksanaan fisik masing-masing kegiatan mencapai 100%. Kecuali pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya hanya tercapai 89,69%, terdapat satu sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Pemberian Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara karena alasan jumlah dana yang tersedia tidak mencukupi jumlah kebutuhan bagi pelaksanaannya. Pada dasarnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, tanpa ditemui permasalahan yang dapat menghambat. Para pejabat yang diberi tugas masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dan mampu menjalin koordinasi yang baik, baik internal dalam lingkungan BP4K2P maupun eksternal dengan petani, pelaku usaha dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya pada pelaksanaan APBN-Dekonsentrasi (DK) Satker Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua yang pelaksanaannya diserahkan kepada BP4K2P Kabupaten Jayawijaya dengan mekanisme penyaluran dana melalui Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK), tersedia pagu anggaran sebesar Rp 256.955.000,- , realisasi fisik maupun realisasi keuangan dapat terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 100%. 2.1.4. Capaian Renstra SKPD. Realisasi pelaksanaan Renja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2015 juga berkaitan dengan realisasi Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018, dimana penempatan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Capaian Renstra menurut jumlah anggaran yang direncanakan untuk tahun 2015 dan terealisasi kedalam penyusunan Renja tahun 2015 sebesar 100%. Kesesuaian isi Renja terhadap Renstra rata-rata telah maksimal, tidak terjadi perubahan program dan kegiatan, yang selanjutnya seluruhnya dapat diakomodir kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 2.1.5. Pelaksanaan Renja Tahun anggaran 2016. 2.1.5.1. Belanja Tidak Langsung APBD tahun 2016. Belanja Tidak Langsung BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Gaji Pegawai dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan yang keseluruhannya bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU). Pagu anggaran belanja tidak langsung berjumlah Rp 3.836.906.700,- yaitu : 1. Gaji dan tunjangan pegawai

: Rp 2.893.176.700,-

2. Tambahan penghasilan pegawai

: Rp


943.730.000,7

2.1.5.2. Belanja Langsung APBD. Belanja Langsung APBD BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 7 program dan 27 kegiatan yang bersumber dana DAU, dana OTSUS, DBH dan DAK Pertanian. Jumlah pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 6.652.063.000,- dengan rincian : 1). DAU :

Rp

842.278.000,-

2). DOK :

Rp 1.784.785.000,-

3). DAK :

Rp 3.000.000.000,-

4). DBH

:

Rp

525.000.000,- dan

5). PAD

:

Rp

500.000.000,-

Untuk pengelolaan Belanja Langsung APBD, ditetapkan pejabat pengelola keuangan melalui Surat Keputusan Kepala BP4K2P Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari : 1. Pengguna Anggaran. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 3. Pejabat Penandatangan SPM. 4. Bendahara Pengeluaran. 5. Bendahara Penerimaan. 6. Bendahara Aset/Barang. 7. Bendahara Gaji. 2.1.3. Belanja Langsung APBN. Untuk belanja langsung kegiatan dengan sumber dana APBN Dekonsentrasi Satker Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua tahun anggaran 2016 hingga penyusunan Rencana Kerja ini belum tersedia Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang pasti, akan tetapi sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bayangan

besaran

Pendampingan

anggaran

Kawasan

yang

Mandiri

disediakan Pangan

untuk

Program

Kegiatan

Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan tahun anggaran berjumlah Rp 225.000.000,-. Pagu anggaran tersebut masih bersifat nilai pagu sementara, bukan nilai tetap, artinya bahwa untuk pendanaan kegiatan ini masih dimungkinkan adnya perubahan nilai pagu anggaran. 2.2. Analisis Kinerja. Secara umum kinerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan, penyuluhan kehutanan dan bidang ketahanan pangan Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

8

di Kabupaten Jayawijaya telah berjalan baik dan mencapai sasaran, baik pelaksanaan program yang bersumber dana dari APBD maupun APBN. Dukungan dari seluruh aparatur BP4K2P terhadap program sangat besar, dan partisipasi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan dibuat melalui proses perencanaan yang terkoordinir dan mengikuti prosedur berdasarkan petunjuk teknis dari Bappeda Kabupaten Jayawijaya dan petunjuk-petunjuk lainnya. Hubungan keterkaitan dokumen perencanaan satu dengan lainnya cukup relevan, akan tetapi kesesuaian program dan kegiatan dalam rencana kerja tahunan terhadap rencana strategis rata-rata belum maksimal. 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Konsisten terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, bahwa BP4K2P Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok ’’Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, Penyuluhan Kehutanan dan dibidang Ketahanan Pangan Daerah’’. Sedangkan Fungsi BP4K2P adalah : a. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta dibidang ketahanan pangan. b. Pelakasanaan koordinasi dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan, pemantapan keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi. c. Pembinaan terhadap peningkatan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pelaku usaha penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan. d. Pelaksanaan sistem informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan. e. Pelaksanaan pengelolaan UPT. f. Pelaksanaan Kegiatan lain dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan sesuai kebijakan Bupati. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka untuk mewujudkan visi, ditetapkan misi BP4K2P yaitu : a. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat. b. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan Pangan masyarakat. c. Meningkatkan

koordinasi

lintas

sektor

dalam

perumusan

kebijakan

dan

pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. d. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah. e. Mengembangkan sistim penyuluhan yang terpadu dan komprehensif.


9

Masih sama seperti tahun anggaran sebelumnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BP4K2P dihadapkan pada isu – isu strategis antara lain : 1.

Pelaksanaan kegiatan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan dibidang ketahanan pangan, merupakan aksi pembangunan dengan menerapkan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan partisipasi langsung masyarakat secara aktif;

2.

Potensi lahan pertanian cukup luas dan relatif subur, belum tergarap dengan baik;

3.

Kondisi topografi dan klimatologi cukup memungkinkan untuk pengembangan penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pertanian secara umum;

4.

Ketersediaan tenaga kerja usia produktif belum diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup;

5.

Tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi banyak yang kurang berpihak kepada pengembangan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di daerah;

6.

Ketersediaan teknologi dan infrastruktur pengembangannya belum banyak diaplikasikan ditingkat masyarakat;

7.

Akibat pertambahan penduduk dan pergeseran pola sosial masyarakat, kebutuhan akan pangan di Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya meningkat, baik dalam jumlah, mutu maupun dalam hal keragamannya;

8.

Ketersediaan pasar yang baik belum diimbangi dengan kemampuan daya saing yang tinggi;

9.

Akibat letak Kabupaten Jayawijaya di wilayah pegunungan yang terbatas prasarana transportasinya, hal ini menyebabkan kecenderungan ketergantungan kepada perhubungan udara, regional maupun lokal. Pada keadaan semacam ini ketersediaan bahan pangan yang tidak diproduksi di daerah atau bahan yang harus didatangkan dari luar daerah kecukupan dan keamanannya sangat dipengaruhi oleh eksistensi transportasi udara tersebut.

10. Sistem koordinasi ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian belum tertata dengan baik, baik dalam hal penyediaan pangan lokal, perdagangan luar daerah dan industri pangan rakyat.


10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. Percepatan pertumbuhan ekonomi, stabilitasi ketersediaan pangan, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan menjadi prioritas sasaran pembangunan di masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada sasaran pembangunan nasional. Upaya mempertahankan kinerja percepatan perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah diharapkan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, dan di lain sisi akan berdampak pemerataan pembangunan antar wilayah. Keterkaitan pembangunan antar wilayah belum maksimal, hal ini terlihat bahwa aktivitas pembangunan, perdagangan dan invenstasi masih berpusat diwilayah Jawa, Bali dan Sumatera, sehingga kondisi ini dapat dikatakan bahwa keterkaitan ekonomi dikawasan barat Indonesia lebih berkembang dibandingkan kawasan timur Indonesia. Penerapan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat belum optimal dilaksanakan, sumber daya alam Papua masih dikelola oleh pusat yang mana seharusnya Papua mendapat porsi yang lebih besar. Kehadiran UP4B di Papua masih bersifat pendekatan politis bukan pendekatan pembangunan, sehingga peran UP4B belum terlihat nyata sebagai corong untuk menyuarakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua maupun Papua Barat, keterlibatannya dalam pembangunan belum membuahkan hasil yang baik. Untuk itu perlu adanya komitmen pemerintah pusat untuk mengedepankan

pemerataan

pembangunan

antar

wilayah

dengan

melakukan

pembukaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dikawasan Indonesia Timur. 3.2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Visi Badan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, adalah : “Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Kesejahteraan Petani”. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pengertian Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Selain itu ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, karena pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kelangsungan hidup manusia untuk dapat hidup sehat dan produktif, sehingga harus tersedia sepanjang waktu, terjangkau serta aman dikonsumsi. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu : Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

11

(1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) distribusi pangan yang efektif dan efisien; (3) konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. 3.2.1. Tujuan. Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan BP4K2P Tahun 2017 merupakan penjabaran dari misi BP4K2P sesuai dengan Restra BP4K2P, yaitu : a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan; b. Meningkatkan sistim distribusi pangan dan akses pangan, serta sistim informasi harga bahan pangan strategis; c. Terwujudnya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat dan keamanan pangan; d. Terwujudnya penguatan kelembagaan tani dan kelembagaan pangan masyarakat tani, pemerintah dan swasta; e. Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 3.2.2. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dari program dan kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan fungsi BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2017, yaitu : a. Koordinasi, sinkonisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan

perencanaan

pembangunan

sehingga

tersedia

dokumen

perencanaan yang berkualitas dan partispatif. b. Membangun sistem pendataan dan informasi yang akurat dan up to date. c. Menyediakan aparatur yang terampil dan professional. d. Membentuk kelembagaan pangan dan kelembagaan penyuluhan yang memiliki inisiatif, kreatif dan partisipatif dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. e. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program ketahanan pangan, baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN. 3.2.3. Rencana Program Berdasarkan tujuan dan sasaran terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4K2P Kabupaten Jayawijaya, maka ditetapkan rencana program tahun anggaran 2017 yang meliputi 1 program Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebanyak 10 program, yaitu : A. Belanja Tidak Langsung (BTL). 1. Pembayaran Gaji Pegawai 2. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Rencana Kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

12

B. Belanja Langsung (BL). 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. 8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. 9. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 3.2.4. Rencana Kegiatan. Rencana program tahun anggaran 2017 tersebut di atas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan sebanyak 46 kegiatan, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. 3). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaanan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. 4). Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7). Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. 9). Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1). Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas. 2). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. 3). Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4). Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 5). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 6). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 7). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 8). Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas.


13

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Dinas beserta Atributnya. 2) Kegiatan Bimbingan Pengadaan Pakaian KORPRI. 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. 2) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan NBM dan PPH. 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur. 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 1). Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan. 2). Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan. 3) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan. 4). Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. 5) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. 6). Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. 7) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. 8). Kegiatan Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan. 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 1) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. 2) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. 3) Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Peningkatan Produktifitas Lahan Tidur. 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Rembug KTNA. 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. 1) Kegiatan Promosi/Pameran atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. 8. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 9.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. 1) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan. 3) Kegiatan Dukungan Operasional BPP dan Penyuluhan Pertanian.


14

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 1) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. 2) Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan. 3) Kegiatan Pengembangan Informasi dan Metode Penyuluhan. 4) Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian. 5) Kegiatan Penilaian Dinamika Kelompok Tani. Rencana pendanaan indikatif program dan kegiatan tersebut di atas berjumlah Rp 17.495.826.835,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), terdiri dari pendanaan Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan) sebesar Rp 3.850.586.835,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus

Tiga

Puluh

Lima

Rupiah).

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp 13.645.240.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Kebutuhan pendanaan tersebut diharapkan dapat dipenuhi seluruhnya dengan sumber dana berasal dari DAU, DAK, Dana OTSUS, DBH dan PAD. Adapun gambaran rencana program dan rencana kegiatan BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2017 beserta pendanaan indikatifnya tercantum didalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini :


15


16


17


18


19


20

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja BP4K2P Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2017 meliputi rencana belanja tidak langsung dan belanja langsung. Penyediaan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung bersumber dari DAU, mengakomodir belanja gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan 50 (lima puluh) orang pegawai negeri sipil di lingkungan BP4K2P Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah pendanaan yang direncanakan sebesar Rp 3.850.586.835,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). Sedangkan belanja langsung terdiri dari 10 program yang meliputi 46 kegiatan, dengan total rencana pendanaan indikatif sebesar Rp 13.645.240.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Sumber pendanaan yang diharapkan adalah dari dana APBD (DAU, DOK, DAK, DBH dan PAD), dengan jumlah kebutuhan sebesar Rp 17.495.826.835,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah),.. Disadari bahwa untuk mencapai kedaulatan pangan dengan menerapkan sistem penyuluhan yang handal tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama lingkup BP4K2P Kabupaten Jayawijaya, serta koordinasi yang terintegrasi, akan tercapai tujuan dan sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan. Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen kontribusi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Implementasi

Rencana

Kerja

BP4K2P

Kabupaten

Jayawijaya

dalam

pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya, masih memerlukan perbaikan. Untuk itu diharapkan adanya dukungan pembinaan dan dukungan anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Provinsi Papua dan dari Pemerintah Pusat.

Wamena, 22 Januari 2016 Kepala BP4K2P Kab. Jayawijaya,

YUSUF TODING. S.Pi. Pembina Tk.I NIP. 1919591001 198203 1 019


21


22

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

Recommend Documents