RENCANA KERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………………. 1.1 Latar Belakang............................................................................................................. 1.2 Landasan Hukum......................................................................................................... 1.3 Maksud dan tujuan..................................................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan.................................................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD S/D Tahun 2016………………………………………………. TABEL,2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016......................................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………………………………………………….. TABEL,2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD…………………………………………..……………. 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi................................................. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………………………………………… TABEL, 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD………………………………………………………… BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN................................................................. 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional....................................................................... 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.................................................................................. 3.3 Program dan Kegiatan................................................................................................. TABEL, 3.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.................................. BAB IV PENUTUP........................................................................................................

-i–

I

Seiring dengan rencana perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar (DPKD) akan dimerger dan dibentuk menjadi dua SKPD yakni Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah( BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah(DIPENDA). Sehubungan dengan hal tersebut, maka menyangkut segala bentuk perencanaan baik Renja maupun perencanaan lainnya akan menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan fungsi masing – masing SKPD yang akan dibentuk untuk kebutuhan baik program, kegiatan dan penganggarannya. Demikian penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2015, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Blitar, Pebruari 2014 KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601219 198702 1 003

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan

meningkatkan

daya

pelayanan saing

dan

dengan

pemberdayaan memperhatikan

masyarakat prinsip

serta

demokrasi,

pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi : a.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;

b.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;

c.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka

waktu

1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang

memuat

rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana

kerja dan pendanaannya. Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk

Rencana

Kerja-SKPD

yang

memuat

kebijakan,

program

dan

1

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah anggaran

yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka guna

menjamin

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

lebih

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran,

indikator kinerja, pagu

indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam

sistem perencanaan daerah, karena Renja-SKPD

menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke

dalam

rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.

2

1. 2. Landasan Hukum Bahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, mengacu : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia

tentang

Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia 4421) ; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 2025 ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timut Tahun 20112031;

3

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 20052025; 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 20162021 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2010-2030. 1. 3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, antara lain : a. Membantu

meningkatkan

konsistensi

antara

kebijakan

dengan

pelaksanaannya; b. Meningkatkan

transparansi

dan

partisipasi

dalam proses

perumusan

kebijakan dan perencanaan program ; c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ; d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ; e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD. Sedangkan, tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran ; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. 1. 4. Sistematika Penulisan Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III

:

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

4

Bab IV

:

Penutup

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra

SKPD yang

didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran

dengan

metode penganggaran berbasis Acrual.

Penganggaran berbasis Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kota Blitar dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kota Blitar, selain mempunyai

tugas dan fungsi koordinator juga melakukan

fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan

5

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara

lain

menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Blitar yang merupakan representasi dari Misi ke 6 (enam) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional”

yang

akan

dicapai

secara

sebagaimana yang tertuang dalam

bertahap

Rencana

dan

berkelanjutan

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2005 – 2025 yaitu : NO

1

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya

Persentase

kualitas

peningkatan

perencanaan

tertib

pengelolaan keuangan daerah

pengelolaan keuangan

FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah SKPD yang

1

-Dokumen

menyusun dokumen

PENANGGUNG JAWAB Bidang Anggaran

RKA -Dokumen

perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu Jumlah SKPD yang

SUMBER DATA

x100%

rancangan APBD -DPA

menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Jumlah SKPD dengan

SP2D

Bidang

realisasi sesuai target

Perbendaharaan

target min 80% Jumlah SKPD

x100%

keseluruhan Register SPM

Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu dengan

dan x100%

Jumlah SP2D yang

daftar

Bidang Perbendaharaan

SP2D

diterbitkan

Dokumen

Jumlah SKPD yang

Laporan

menyampaikan laporan

PPK

&

Akuntansi

Keuangan

keuangan tepat waktu Jumlah SKPD yang

Bidang

x100%

SKPD

menyampaikan

6

2

penatausahaan barang

milik

Jumlah DPA SKPD yang Prosentase

sesuai dengan RKBU

penyajian

data

daerah yang tertib

keuangan

dan

dan

Aset

terintegrasi

Asistensi dan x100%

Jumlah DPA seluruh

Bidang Aset

Evaluasi RKBU

SKPD

sistem informasi Prosentase nilai Asset tetap yang sudah tercatat

Berita x100%

acara

Bidang Aset

Rekonsiliasi

Jumlah nilai asset tetap yang seharusnya di catat

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan

Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 : 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kota Blitar, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, 2.2.1. Strength (kekuatan), 1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Blitar dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar ; 2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ; 3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup 4. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

7

2.2.2. Weaknes (kelemahan), 1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ; 2. Adanya

lembaga/instansi

yang

masih

memiliki

keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ; 3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja ; 4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ; 5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2.2.3. Opportunity (peluang), 1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah ; 2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

8

Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan

APBD/Perubahan

APBD

dan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kota Blitar

disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur

untuk dievaluasi ; 3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kota Blitar diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan perencanaan

anggaran

sampai

dengan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD. 2.2.4. Treath (ancaman), 1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ; 2. Semangat reformasi

yang dan

pemahaman

berlebihan otonomi

dan

(euphoria)

daerah,

persepsi

yang

yang

terhadap seringkali

berbeda

pelaksanaan menimbulkan

terhadap

substansi

peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang ; 3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun

menggunakan

SAP

berbasis

akrual

yang

semula

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

9

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

Target Renstra SKPD NO

1

I

1

2

3

4

Indikator

2

SPM

3

IKK

4

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan Daerah

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah dok Raperda tentang APBD

Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Rancangan APBD Peraturan Daerah

Jumlah dok. Raperwali tentang penjabaran Jumlah APBD dok.Raperda Perubahan APBD

tentang perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD

Jumlah dok.Raperwali tentang Penjabaran perubahan APBD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

5

6

7

8

9

10

12

13

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

(tnn n)

Tahun 2018 (thn n+1)

Catatan Analisis

14

Dokumen Pengendalian Anggaran

Jumlah Dokumen Pengendalian Anggaran

6

petunjuk teknis Pelaksanaan APBD

Berfungsinya Sistem Aplikasi SIP-APBD

9

Evaluasi pengelolaan Kas

5

10

11

12

13

14

Rekonsiliasi Kas

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah

Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Laporan penyerapan Dana , Laporan investasi sinkronisasi data dan pelaporan penerimaan PAD antar dinas terkait Berfungsinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Frekuensi fasilitasi penggajian PNSD Pemerintah Kota Blitar Frekuensi laporan SPJ SKPD yang tertib dan akuntabel Jumlah dok. kebijakan akuntansi pemerintah daerah

4 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

85 SKPD

85 SKPD

85 SKPD

85 SKPD

85 SKPD

85 SKPD

85 SKPD

85 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

90 SKPD

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

120 buku

120 buku

120 buku

120 buku

120 buku

120 buku

120 buku

120 buku

15

16

17

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Pertanggungjawa ban Pelaksanan APBD yang Akuntabel

Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Dok. Raperwali tentang Penjabaran Pertanggungjawa banpelaksanaan APBD

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan dan pelaporan APBD secara periodik setiap semester

Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Frekuensi rekonsiliasi laporan keuangan tribulanan SKPD

Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah

Prosentase Data akuntansi keuangan SKPD yang sesuai SAP

Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

Berfungsinya aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah

Jumlah Penerima bantuan Belanja Tidak langsung(non gaji) berdasarkan aturan penetapan penerima

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

100 buku

6 kali

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

85 skpd

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

300 orang

290 orang

285 orang

280 orang

275 orang

270 orang

265 orang

260 orang

Penyelesaian Kerugian Daerah

Prosentase penyelesaian kasus kerugian daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Prosentase tertib adminitrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja

Penyusunan analisa standar belanja

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

750 orang

750 orang

750 orang

750 orang

750 orang

750 orang

750 orang

750 orang

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

Jumlah paket kebutuhan barang daerah

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

Jumlah dok.penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

Peningkatan manajemen Aset barang daerah

Penatausahaan dan rekonsiliasi Aset Daerah dengan SIMBADA

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Penataan Barang Daerah

Prosentase barang dalam kondisi baik

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Asistensi Penyusunan Keuangan Kab/Kota Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

Prosentase Regulasi bidang Dokumen keuangan rancangan yang regulasi dievaluasi

pengelolaan Kelancaran keuangantugas daerah kegiatan kantor Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

50%

100%

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasionalalat tulis kantor Penyediaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayarpajak Jumlah kendaraan bermotor yang terbayarAlat Tulis Jumlah kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan dan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan teratur Laporan dokumen yg tertib dan teratur

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

54 jenis

54 jenis

54 jenis

54 jenis

54 jenis

54 jenis

54 jenis

54 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

900 dos

905 dos

910 dos

915 dos

920 dos

925 dos

930 dos

935 dos

175 kali

175 kali

175 kali

175 kali

175 kali

175 kali

175 kali

175 kali

12 bulan

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

8 Dok

8 Dok

8 Dok

8 Dok

8 Dok

8 Dok

8 Dok

8 Dok

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya kelancaran tugas kantor Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Jumlah gedung kantor kendaraan Dinas/Operasiona l yang terawat (penggantian suku cadang)dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor

0

4 jenis

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme

Aparatur yang trampil dan Profesionalisme

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Keikutsertaan dalam kegiatan pada Even daerah dan hari besar Nasional

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

0

0

4 event

4 event

0

4 event

4 event

0

4 event

4 event

0

4 event

4 event

0

4 event

4 event

1 paket

4 event

4 event

4 event

4 event

1 paket

4 event

4 event

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan. 2. Belum optimalnya

pemahaman aparatur dalam memahami peraturan

perundangan yang berlaku. 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi anatara lain : 1.

Masih

terbatasnya

SDM

yang

berlatarbelakang

pendididkan

tentang

pengelolaan keuangan. 2. Sering terjadinya perubahan peraturan 3. Masih

terbatasnya

SDM dalam

pengelolaan keuangan daerah.

penguasaan

perkembangan teknologi

informasi. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kota Blitar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Rancangan Awal RKPD Program / No Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan 1

Target Capaian

Pagu Indikati Rp. 000

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana Rp. 000

5

6

7

8

9

10

11

BPKAD

Kelancaran kegiatan tugas kantor

12 bulan

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BPKAD



BPKAD

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

Penyediaan jasa surat menyurat

BPKAD


BPKAD

Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar

Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

BPKAD


12 bulan

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional

BPKAD

Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

20 unit

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional

BPKAD


20 unit

Penyediaan alat tulis kantor

BPKAD

Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

54 jenis

70.265.000

Penyediaan alat tulis kantor

BPKAD


54 jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BPKAD

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

5 jenis

176.955.000


BPKAD


5 jenis

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BPKAD

Jumlah Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan


BPKAD


12 bulan

Penyediaan peralatan rumah tangga

BPKAD

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12 bulan


BPKAD


12 bulan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

4

Hasil Analisis Kebutuhan

12 bulan

12 bulan

30.375.000

110.762.800

10.000.000

30.850.000

26.001.000

31.893.750

116.300.900

10.500.000

73.778.200

185.802.750

32.392.500

27.301.000

Catatan Penting 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

BPKAD

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

12 bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

BPKAD

Jumlah paket makan dan minum yang tersedia

900 dos

BPKAD

Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

BPKAD

Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan teratur

BPKAD

Laporan dokumen yg tertib dan teratur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



BPKAD


12 bulan


BPKAD


900 dos

BPKAD


175 kali

8 Dokumen


BPKAD


8 Dokumen

8 Dokumen


BPKAD


8 Dokumen

BPKAD


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

BPKAD


BPKAD

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

BPKAD

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

1 unit

BPKAD

Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran


BPKAD


3 jenis

11.520.000

40.017.000

175 kali

223.966.000

55.872.000

-

-


12.096.000

42.017.850

235.164.300

42.915.600

350.000.000

250.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

BPKAD

Terlaksananya kelancaran tugas kantor

BPKAD

Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

BPKAD

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang)dan mendapatkan BBM secara teratur

BPKAD


BPKAD

Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor


BPKAD


0


BPKAD


0

BPKAD

SKPD yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional




-

1 paket

2 Unit

4 Paket

4 Paket

4 event

-


91.784.000


72.262.000

35.150.000

54.735.000

-

-

BPKAD


BPKAD


1 paket

BPKAD


2 Unit

BPKAD


4 Paket

BPKAD


4 Paket


BPKAD



BPKAD


1 paket

BPKAD


4 event





4 jenis

90.000.000

96.373.200

75.875.100

36.907.500

57.471.750

0

-

145.000.000

69.271.600

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD

Pengendalian Anggaran


BPKAD

Keikutsertaan dalam kegiatan pada Even daerah dan hari besar Nasional

BPKAD


BPKAD



BPKAD


BPKAD

dok.rancangan Perda tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

BPKAD

dok.rancangan Perda tentang APBD

135 buku

BPKAD

Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

BPKAD


135 buku

BPKAD

Jumlah Dok Raperda tentang perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

BPKAD


135 buku

BPKAD

Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD

BPKAD

Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD

135 buku

BPKAD

Jumlah Dokumen Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien

BPKAD


4 event

100%

135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

4 dokumen

85.033.000

34.952.000

248.557.000

166.910.000

143.938.000

178.004.000

130.000.000




BPKAD


4 event

BPKAD


100%

4 dokumen

69.271.600

36.699.600

260.984.800

175.255.500

151.134.900

186.904.200

68.843.200

Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah paket aplikasi SIPAPBD

BPKAD

Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

BPKAD

Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota


BPKAD

Prosentase Peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Manajemen Investasi Daerah

BPKAD

Jumlah monitoring investasi daerah

BPKAD

Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan Kas keuangan daerah

BPKAD

Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah

BPKAD

prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota


Rekonsiliasi Kas

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

1 paket

4 dokumen

4 dokumen

4 kali

86 SKPD

4 kali

80%

215.532.000

412.459.000

412.459.000

45.000.000

31.256.000

71.542.000

50.000.000


BPKAD



BPKAD


4 dokumen

BPKAD


4 dokumen


BPKAD



BPKAD


4 kali

BPKAD


86 SKPD

BPKAD


4 kali

BPKAD


80%



Rekonsiliasi Kas


1 paket

293.965.300

433.081.900

433.081.900

47.250.000

32.818.800

75.119.100

52.500.000

Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



BPKAD

Frekuensi penggajian PNSD Pemerintah Kota Blitar

BPKAD

Prosentase laporan SPJ SKPD yang tertib dan akuntabel

BPKAD

Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

BPKAD

Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok.rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

BPKAD

Pendampingan dan pemeliharaan efinance

BPKAD


12 persen

100%

120 buku

150 buku

110 buku

1 paket

100 buku

103.000.000

235.172.000

52.593.000

179.946.000

74.018.000

246.669.000

52.805.000

BPKAD


12 persen

BPKAD


100%

BPKAD


120 buku

BPKAD


150 buku


BPKAD


110 buku


BPKAD

Pendampingan dan pemeliharaan efinance

1 paket

BPKAD


100 buku

Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah



108.150.000

246.930.600

55.222.600

188.943.300

77.718.900

259.002.450

55.445.200

Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah


BPKAD


34.952.000


BPKAD


62.504.000


BPKAD


1.739.000.000


BPKAD

Prosentase tertib adminitrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah

BPKAD

Prosentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah

204.630.000


BPKAD

Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja

120.877.000


BPKAD


200 buku

94.421.000


BPKAD


4 paket

542.642.400


BPKAD


6 paket

BPKAD


6 kali

BPKAD


1

BPKAD


BPKAD


BPKAD

Prosentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah



BPKAD

Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja


BPKAD


BPKAD


BPKAD



Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Peningkatan manajemen Aset barang daerah

6 buku

99%

4 paket

200 buku

4 paket

6 paket

145.137.000

6 kali

1

6 buku

99%

4 paket

152.393.800

36.699.600

65.629.200

1.825.950.000

214.861.500

126.920.800

99.142.000

569.775.000


BPKAD

Prosentase penyajian data keuangan dan aset daerah


BPKAD


50%

50.000.000


BPKAD



BPKAD


50%

52.500.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 37 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2016 tidak melakukan pengumpulan

usulan

program

dan

kegiatan

menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

masyarakat

karena

hanya

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Bahwa

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan

kualitas

manusia

dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan

Nasional

(Propenas).

Propenas

merupakan

rencana

induk

pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Blitar menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut bersifat

strategis

memperkuat

dengan

landasan

tujuan

kebutuhan daerah dengan pendekatan mewujudkan

pembangunan

yang

adil

pemerintahan dan

yang

baik,

berkelanjutan

serta

meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional No.

Kebijakan Nasional

Sumber

1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

APBN

Keterangan

Pemerintah Daerah 2

Peningkatan

Profesionalisme

APBN

Aparatur Pemerintah Daerah 3

Kapasitas Keuangan Daerah

APBN

4

Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD Kota Blitar mengacu pada kebijakan nasional “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja- BPKAD pada tahuntahun sebelumnya. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Dengan

memperhatikan

uraian

diatas

meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta

dan

efisiensi

sebagai

upaya

untuk

pelaksanaanpengelolaan

keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain : “ Meningkatkan Tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah”

Indikator Tujuan : “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota” Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : “Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

secara

profesional dan teritegrasi” Idikator Sasaran : a.

Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan Daerah

b. Prosentase Penyajian data keuangan dan Aset Daerah Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN Persentase peningkatan pengelolaan keuangan

tertib

Jumlah SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Jumlah SKPD dengan realisasi sesuai target target min 80% Jumlah SKPD keseluruhan Jumlah SKPD dengan realisasi sesuai target target min 80% Jumlah SKPD keseluruhan Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu Jumlah SP2D yang diterbitkan Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu Jumlah SKPD yang menyampaikan

Prosentase penyajian keuangan dan Aset

data

Prosentase Penyerapan Anggaran SKPD

Jumlah DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU Jumlah DPA seluruh SKPD Prosentase nilai Asset tetap yang sudah tercatat Jumlah nilai asset tetap yang seharusnya di catat Jumlah penyerapan Anggaran SKPD Jumlah SKPD seluruhnya

x100%

x100% x100%

x100% x100%

x100% x100% x 100%

Tabel 3.2 Sasaran,Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar Tahun 2017

2.

Tujuan

Indikator tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Sasaran

Indikator Sasaran

Peningkatan 1.Prosentase SKPD Pengelolaan yang menyusun Keuangan dan dokumen kegiatan Aset Daerah dan anggaran secara profesional perencanaan tepat dan teritegrasi waktu

FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah SKPD yang menyusun dokumen anggaran perencanaan tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan

Jumlah SKPD dengan Realisasi sesuai Target Min 80%

X100%

X 100%

Jumlah seluruh SKPD Jumlah Penerbitan SP2D tepat waktu

X 100%

Program

Kegiatan

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

248.557.000

2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD 5.Pengendalian Anggaran

166.910.000

6.Penyusunan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBD 1.Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten /kota

215.532.000

1.

235.172.100

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah 3 Rekonsiliasi Kas 4 Evaluasi Pengelolaan Kas

Rp.

143.938.000

178.004.600

178.004.000

412.459.840

71.542.000 31.256.000

Jumlah SP2D yang diterbitkan 5


50.000.000

6

Pemberian Opini yang diberikan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu X 100%

Jumlah SKPD yang menyampaikan

Prosentase penyajian keuangan Aset

data dan

Jumlah DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU Jumlah DPA seluruh SKPD

Prosentase Nilai Aset Tetap Yang Sudah Tercatat Jumlah Nilai Barang Yang Seharusnya di Catat

X 100%

X 100%



Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah 1.Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah

103.000.000

2 Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi keuangan daerah

246.669.000

3.Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD 4.Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah 5.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 6.Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7.Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 1.Penyusunan Analisa Standar belanja

145.137.000

2.Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

120.877.000

3.Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa 1.Peningkatan Manajemen aset barang daerah

94.421.000

52.593.000

34.952.000

179.946.000

74.018.000

52.805.000 204.630.600

542.642.400

Prosentase penyerapan Anggaran

Jumlah penyerapan Anggaran SKPD Jumlah penyerapan anggaran seluruh SKPD

X 100%


1.Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah 2.Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah 3.Penyelesaian Kerugian Daerah

1.739.000,000

59.380.000

62.504.000

3.

Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi

oleh

pemerintah

daerah

untuk

mencapai

sasaran

dan

tujuan

pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Blitar. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kota Blitar dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran ; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ; 3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 4. Program peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah 5. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.

Secara

keseluruhan alokasi anggaran untuk program

kegiatan BPKAD Kota Blitar pada Tahun Anggaran anggaran

sebesar Rp. 9.514.626.500,00 terdiri dari :

2017 mengajukan

usulan

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 2.698.134,300,00 dipergunakan untuk

belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah, uang makan dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Timur. 2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 6.816.492.200,00 sebagaimana tabel 3.3.

Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, terdapat 2 (dua) katagori belanja yaitu :

A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.816.492,00, sebagaimana tabel 3.3, Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas NAMA KEGIATAN

PROG. 1

A

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

PAGU INDIKATIF 3

5.278.485.400 248.557.000

tentang APBD 2

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

166.910.000

tentang penjabaran APBD 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

143.938.000

tentang perubahan APBD 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

178.004.000

Daerah tentang Penjabaran perubahan 5

APBD

Pengendalian Anggaran 6 Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan 7

APBD Pengembangan dan pemeliharaan Sistem

130.000.000 215.532.000 50.000.000

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 8

(SIPKD) Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah

103.000.000

9

Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan

235.172.000

Keuangan Daerah

10 Penyusunan Manajemen Investasi Daerah

45.000.000

11 Evaluasi pengelolaan Kas

31.256.000

12. Rekonsiliasi Kas

71.542.000

13. Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah

52.593.000

daerah 14. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

179.946.000

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 15. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

74.018.000

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 16. Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi

246.669.000

Keuangan Daerah 17.Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

52.805.000

18. Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan

145.137.000

Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD 19. Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan

34.952.000

Daerah 20. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan

59.380.000

bantuan dan Hibah Daerah 21. Penyelesaian Kerugian Daerah 22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.739.000.000

23. Penyusunan analisa standar belanja

204.630.000

24. Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

120.877.000

25. Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa 26. Peningkatan manajemen Aset barang daerah 27. Penataan Barang Daerah

B

62.504.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

94.421.000 542.642.400 50.000.000

412.459.000,00

Kabupaten/Kota

1. Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota

412.459.000,00

A. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 51.950.792.000,00, sebagaimana tabel 3.4, Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Reguler

PROG. 1

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

2

3

Belanja A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


2


3

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan alat tulis kantor

4 5 6 7 8

30.375.000 110.762.800 10.000.000 70.265.000 176.955.000 30.850.000 26.001.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

11.520.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

223.966.000

9

B

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

730.711.800

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah 1


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2

Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional

40.017.000

55.872.000 55.872.000 323.991.900 91.784.000 72.262.000

4 5

C

Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah 1


35.150.000 54.735.000

85.033.000 85.033.000

Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Nama SKPD : BPKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

I



1



BPKAD

12 bulan

30.375.000

2



BPKAD

12 bulan

3

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan alat tulis kantor


BPKAD


5


6

Catatan Penting Sumber Dana 7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

DBHBP

12 bulan

31.893.750

110.762.800

DAU

12 bulan

116.300.900

20 unit

10.000.000

DAU

12 bulan

10.500.000

BPKAD

54 jenis

70.265.000

DAU

12 bulan

73.778.200


BPKAD

5 jenis

176.955.000

DAU

12 bulan

185.802.750



BPKAD

12 bulan

30.850.000

DAU

12 bulan

32.392.500

7



BPKAD

12 bulan

26.001.000

DAU

12 bulan

27.301.000

8



BPKAD

12 bulan

11.520.000

DAU

12 bulan

12.096.000

4

9



BPKAD

900 dos

40.017.000

DAU

12 bulan

42.017.850

10



BPKAD

175 kali

223.966.000

DAU

12 bulan

235.164.300

II



DAU

8 Dokumen

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


DAU

8 Dokumen



BPKAD



BPKAD


Prosentase terlaksananya pemeliharaan perawatan kantor

BPKAD

1 paket

91.784.000

DAU

1 paket

96.373.200

BPKAD

2 Unit

72.262.000

DAU

2 Unit

75.875.100

III

1

2

3

4


8 Dokumen

BPKAD

8 Dokumen

55.872.000


42.915.600

DAU

-

-

DAU -

-

-

DAU -

dan gedung


5


Prosentase terlaksananya pemeliharaan perawatan kantor

BPKAD

4 Paket

35.150.000

DAU

4 Paket

36.907.500

BPKAD

4 Paket

54.735.000

DAU

4 Paket

57.471.750

dan gedung

6



IV



1



V



1



VI



1

Penyusunan Akuntansi daerah


BPKAD

120 buku

52.593.000

2



BPKAD

150 buku

179.946.000

kebijakan pemerintah

BPKAD

0

-

DAU

0

-

0

-

DAU

0

-

4 event

BPKAD

4 event

85.033.000

4 event

69.271.600

4 event

69.271.600

DAU

120 buku

55.222.600

DAU

150 buku

188.943.300

PAD

DAU

3



BPKAD

110 buku

74.018.000

DAU

110 buku

77.718.900

4


Pendampingan dan pemeliharaan e-finance

BPKAD

1 paket

246.669.000

DAU

1 paket

259.002.450

5



BPKAD

100 buku

52.805.000

DAU

100 buku

55.445.200

6



BPKAD

6 kali

145.137.000

DAU

6 kali

152.393.800

7

Jurnal Penatausahaan Daerah


BPKAD

100%

34.952.000

DAU

100%

36.699.600

Akuntansi Keuangan



1



BPKAD

80%

50.000.000

DAU

1 paket

52.500.000

2

Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah


BPKAD

12 persen

103.000.000

DAU

12 bulan

108.150.000

3

Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah


BPKAD

100%

235.172.000

DAU

100%

246.930.600



Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dok.rancangan tentang APBD

135 buku

260.984.800

1

Perda

DAU

DAU

BPKAD

135 buku

248.557.000

DAU

2

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD


BPKAD

135 buku

166.910.000

DAU

135 buku

175.255.500

3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD


BPKAD

135 buku

143.938.000

DAU

135 buku

151.134.900

4


Dokumen Perwali penjabaran APBD

BPKAD

135 buku

178.004.000

DAU

135 buku

186.904.200

5



BPKAD

4 dokumen

130.000.000

DAU

4 dokumen

68.843.200

6



BPKAD

1 paket

215.532.000

DAU

1 paket

293.965.300

VII



1



4 dokumen

433.081.900



1



BPKAD

4 kali

45.000.000

DAU

4 kali

47.250.000

2



BPKAD

86 SKPD

31.256.000

DAU

86 SKPD

32.818.800

3

Rekonsiliasi Kas


BPKAD

4 kali

71.542.000

DAU

4 kali

75.119.100


Prosentase penyerapan anggaran

rancangan tentang perubahan

DAU

BPKAD

4 dokumen

412.459.000

DAU

DAU

DAU

1

Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah

Jumlah Penerima bantuan Belanja Tidak langsung(non gaji) berdasarkan aturan penetapan penerima

BPKAD

300 orang

59.380.000

DAU

300 orang

62.349.000

2

Penyelesaian Daerah

Kerugian


BPKAD

6 buku

62.504.000

DAU

6 buku

65.629.200

3



BPKAD

99%

1.739.000.000

DAU

99%

1.825.950.000

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan analisa standar belanja

Prosentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja

BPKAD

4 paket

204.630.000

DAU

4 paket

214.861.500

2

Perencanaan Barang Daerah

Kebutuhan


BPKAD

200 buku

120.877.000

DAU

200 buku

126.920.800

3



BPKAD

4 paket

94.421.000

DAU

4 paket

99.142.000

4



BPKAD

6 paket

542.642.400

DAU

6 paket

569.775.000

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Barang Daerah


50%

52.500.000

1

1


Jumlah

DAU

DAU

BPKAD

50%

50.000.000

6.816.492.200

DAU

7.190.825.250

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

drh.EMMY IRADNI Pembina Tk.I NIP.19641027 199203 2 004

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Recommend Documents