BUKU RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2017

BUKU RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Tugu No. 1 Malang

DARTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

2

1.3

Maksud dan Tujuan

3

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

5

2.1

Tahun

5

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

9

Usulan

Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran

Anggaran Tahun 2016 2.2

Renstra SKPD 2.3

Faktor-faktor

Penyebab

Tidak

Tercapainya

Target

31

Kinerja Program/Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya 2.4

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

42

SKPD dan SKPKD 2.5 BAB III

BAB IV

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

46

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

48

3.1

Tujuan

48

3.2

Sasaran

49

3.3

Program

50

3.4

Kegiatan

51

PENUTUP

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

56

DARTAR TABEL

Tabel 2.1.1

Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2017

5

Tabel 2.2.1

Program

11

dan

Kebijakan

Pencapaian

Sasaran

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tabel 2.2.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan

21

keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tabel 2.2.3

Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan

22

Tabel 2.2.4

Capaian Program dan Anggaran

26

Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 Tabel 2.2.5

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2016

28

Tabel 2.2.6

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2016

29

Tabel 2.2.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

31

Tabel 3.1.1

Alokasi Anggaran Tahun 2017

52


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

(RKPD), Rencana

Strategis

(Renstra) SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja ( Renja ) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkahlangkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2014 – 2018; 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


11. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/59/35.73.408/2015 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018; 13. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/20/35.73.404/2017 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017, antara lain untuk : a.

Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;

b.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;

c.

Menyelaraskan program dengan penganggaran ;

d.

Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;

e.

Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2017; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 ;


c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III

: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

: Penutup


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.600.000.000,00 ( Sebelas milyar enam ratus juta rupiah ) yang tertuang dalam 9 ( sembilan ) program dan dijabarkan dalam 68 (enam puluh delapan) kegiatan.

Secara

keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 2.1.1 Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2017

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.867.969.600

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

68.000.000

3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

88.333.900

4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

47.275.000

5.

Penyediaan alat tulis kantor

110.500.000

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

114.397.000

7.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

497.598.000

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.

Penyedian makanan dan minuman

115.031.700

10.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

518.900.000

11.

Pawai pembangunan


269.300.000

18.634.000

20.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

831.362.000

12.

Pembangunan Gedung Kantor (DED)

13.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

332.862.000

14.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125.000.000

15.

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

277.500.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.

Optimalisasi/Peningkatan Kapsitas Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17 Sosialisasi Peraturan Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.

19.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

96.000.000

684.521.200 544.521.200

140.000.000

367.935.000 63.000.000

111.385.000

20.

Penyusunan Standart Pelayanan Publik dan IKM

16.100.000

21.

Penyusunan Buku Profil

88.800.000

22.

Penyusunan RKA dan DPA

20.000.000

23.

Review Renstra SKPD

12.000.000

24.

Penyusunan ANJAB dan ABK

28.000.000

25.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

28.650.000

Penyusunan Anggaran Daerah

1.675.293.000

26.

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)

105.480.000

27.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2017

591.832.500

28.


554.362.500

29.

Penyusunan Standar Biaya Umum

119.500.000

30.

Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

106.425.000

31.

Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA

151.000.000

32.

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

46.693.000 1.822.522.000

33.

Penatausahaan keuangan PPKD

373.000.000

34.

Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas

118.876.000

35.

Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer

145.456.000

Peningkatan pelayanan gaji PNS

375.000.000

36. 37. 38.

Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual 39. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 40. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Pelaporan Keuangan Daerah 41.

42.

43.

44.

45.

Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah


63.000.000

242.100.000

289.000.000

216.090.000

973.178.800 149.799.800

136.379.000

178.200.000

404.000.000

104.800.000

Penatausahaan Aset Daerah 46.

2.008.610.000

Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga

167.600.000

49.

Peningkatan Manajemen Aset

144.000.000

50.

Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

159.200.000

53.

Pengamanan Aset Daerah

500.000.000

54.

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

233.500.000

47.

48.

51.

52.

55.

Pemeliharaan/Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan BendaBenda Berharga Milik Daerah Pemanfaatan Aset Daerah

122.000.000

68.460.000

176.850.000

337.000.000

100.000.000

1.368.608.400

56.

Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi

56.700.000

57.

Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah

60.000.000

58.

Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah

88.700.000

59.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) pemanfaatan aset daerah Pemberian Ijin Sewa TempatTempat Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Penyusunan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

44.000.000

60.

61.

62.

145.808.400

65.000.000

128.100.000

63.

Penghapusan Barang Milik Daerah

110.000.000

64.

Penyusunan Tata Cara Sewa Pemanfaatan Aset Daerah

236.000.000


65.

Penyusunan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah

130.000.000

67.

Fasilitasi penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan

165.000.000

68.

Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi

74.600.000

66.

64.700.000

2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPASKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan. Sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan

tingkat

keberhasilan

dari

program

dan

kegiatan

yang

direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota


Malang selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja

Pemerintah Kota Malang.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis ( Renstra )

BPKAD Tahun 2015 – 2018 dan selaras dengan Reviu RPJMD Kota Malang 20142018 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 serta mengacu kepada Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama , dimana yang semula tujuan BPKAD sebanyak 2 (dua) menjadi 1 (satu) dan sasaran semula 2 (dua) menjadi 1 (satu) sasaran, dengan indikator sasaran yaitu : 1

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

2

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang

3

Persentase Pelayanan Penerbitan SP2D Kurang Dari 2 (dua) hari

4

Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90%

5

Persentase Penyajian L/K SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrual

6

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar

7

Persentase Aset dan Barang Daerah Terinventarisasi Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik

8

Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat

Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang pencapaian sasaran “Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib dan akuntabel

”

dituangkan ke dalam 11 (sebelas) program dan 73 (tujuh puluh tiga ) kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Tabel 2.2.1 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

NO A

1

B 2

C 3

D 4

PROGRAM/KEGIATAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan Input Output : Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan

TARGET

REALISASI

%

95.931.000,-

89.306.000,-

93,09

Rp 95.931.000,40 titik lokasi / 5 kecamatan

Rp 89.306.000,40 titik lokasi / 5 kecamatan

93,09

Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

10,86%

10,90%

100

PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Input Output : kasus / konflik-konflik tanah dan / atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya

174.926.100,-

164.055.075,-

93,78

Rp 174.926.100,15 kasus

Rp 164.055.075,7 kasus

93,78 46.66

Outcome : Persentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi

100%

100%

100

PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : jumlah bidang lahan tanah aset daerah proses sertifikasi Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

253.245.700.-

235.615.950,-

93,03

Rp 253.245.700.-

Rp 235.615.950,-

93,03

40 bidang

51 bidang

100

10,86%

10,90%

100

4.255.949.800,-

3.942.731.029,-

92,64

Rp 146.540.000,32.000 surat Nilai 75,875

Rp 131.002.150 36.894 surat Nilai 78,22

89,40

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Output : surat terkirim setahun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat


100

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Output : jenis dan bukti pembayaran rekening Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Output : jumlah ruangan kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Output : jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output : jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Output : Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penataan gudang arsip Input Output : arsip penatausahaan keuangan daerah Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Output : jenis bahan bacaan yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Makanan dan Minuman Input Output : jumlah rapat dinas dan tamu dinas yang disediakan makanan dan minumannya Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp 51.200.000,3 jenis/12 bulan

Rp 30.244.392,3 jenis/12 bulan

59,07

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 105.703.500,10 ruangan

Rp 105.644.700,10 ruangan

99,94

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 117.600.000,7 jenis alat

Rp 103.673.000,7 jenis alat

88,16

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 91.725.400,61 jenis

Rp 91.669.400,61 jenis

99,93

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 129.856.900,17 jenis

Rp 124.449.170,17 jenis

95,83

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 990.162.500,22 jenis

Rp 912.166.900 22 jenis

92,12

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 66.000.000,12 bulan

Rp 65.150.000,12 bulan

98,71

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 21.000.000,4 surat kabar

Rp 20.313.000,3 surat kabar

96,72

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 75.750.000,49 kali rapat dan 440 orang tamu

Rp 70.411.000,Jumlah rapat-rapat dinas = 11 kali; mamin tamu = 360 org Nilai 78,22

92,95

Nilai 75,875


100

Input Output : jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

16

17

E 18

19

20

21

22

23

24

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Operasional UPT PerkantoranTerpadu Input Output : pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu Kota Malang Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pawai pembangunan Input Output : pawai pembangunan yang diikuti Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Input Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pembangunan Gedung Kantor Input Output : jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pembangunan kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu Input Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Kota Malang Input Output : Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi) Input Output : Kanopi parkir kendaraan yang terbangun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu Input : Output : ruang layanan publik tersedia

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pelayanan Terpadu

Rp 422.035.000,60 kali dalam daerah, 25 kali keluar daerah Nilai 75,875

Rp 399.306.180,91 kali / 314 org dalam daerah, 50 kl/203 org ke keluar daerah Nilai 78,22

94,61

Rp 2.013.376.50012 bulan

Rp 1.864.259.137,12 bulan

92,60

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 25.000.0001 kali Nilai 75,875

Rp 24.442.000,1 kali Nilai 78,22

97,77

1.722.547.500,-

1.628.372.444,-

94,53

Rp 114.041.000,-

Rp 107.391.000,-

94,17

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 390.340.000,1 dokumen DED pembangunan gedung kantor Nilai 75,875

Rp 381.626.600,1 dokumen DED pembangunan gedung kantor Nilai 78,22

97,77

Rp 203.416.500,-

Rp 201.409.000,-

99,01

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 204.348.000,1 paket ( Gedung A) Nilai 75,875

Rp 201.913.500,1 paket ( Gedung A) Nilai 78,22

98,81

Rp 55.526.000,1 paket

Rp 54.861.500,1 paket

99,29

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 105.000.000,1 paket ruang layanan kependudukan Nilai 75,875

Rp 102.727.000,1 paket ruang layanan kependudukan

97,84

Nilai 78,22

100


100

100

100

100

Input Output : bangunan gedung kantor yang terpelihara

25

26

F

27

28

G

29

30

31

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Output : jumlah ruangan gedung kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Output : jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD Input : Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Input : Output :jumlah kali terselenggaranya optimalisasi Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Input Output : Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM

Rp 481.043.000,2 bangunan : Gedung A dan gedung B Nilai 75,875

Rp 453.257.220,2 bangunan : Gedung A dan gedung B

94,22

Nilai 78,22

100

Rp 11.633.000,10 ruang

Rp 11.080.000,8 ruang

95,25

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 157.200.000,5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh) kendaraan roda 2 Nilai 75,875

Rp 114.106.624,5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh) kendaraan roda 2 Nilai 78,22

72,59

348.189.000,-

307.222.350,-

88,23

Rp 253.754.000,-

Rp 250.737.500,-

98,81

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 94.435.000,8 orang/2 kali

Rp 56.484.850,10 orang/1 kali

59,81

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

259.010.000,-

255.528.250,-

98,65

Rp 48.395.000,5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, P-PK) Nilai 75,875

Rp 47.036.000,5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, PPK) Nilai 78,22

97,19

Rp 106.495.000,7 jenis dokumen ( Neraca,LRA, LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO, LPSAL) Nilai 75,875

Rp 106.489.000,6 jenis dokumen ( Neraca,LRA, LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO)

99,99

Nilai 78,22

100


100

100

Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

32

33

34

H

35

36

37

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan buku profil Input Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan RKA dan DPA Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Output : jumlah dokumen yan g tersusun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Input:

Rp 9.032.000,2 dokumen ( SP,IKM/SKM) Nilai 75,875

Rp 8.988.000,2 dokumen (SP,IKM/SKM) Nilai 78,22

99,51

Rp 68.040.000,-

Rp 66.293.500,-

97,43

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 15.736.000,7 dokumen ( P-KUA PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, PRKA/DPPA,RKT) Nilai 75,875

Rp 15.719.750,7 dokumen ( P-KUA PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, PRKA/DPPA,RKT) Nilai 78,22

99,90

Rp 11.312.0002 dokumen (SOP, SP) Nilai 75,875

Rp 11.002.000,2 dokumen (SOP, SP)

97,26

Nilai 78,22

100

5.194.635.950,-

4.735.648.089,-

91,78

Rp 99.535.0001 dokumen SSH

Rp 98.641.000,1 dokumen /Perwal nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga ( SSH) Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu

99,10

84,18

Tepat Waktu

Rp 526.152.096,2 dokumen ( Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017; dan perwal nomor 93 tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu

Rp 554.580.700,-

Rp 518.135.774,-

93,43

Tepat Waktu

Rp 625.042.050,2 dokumen ( Perda + Perwal )


100

100

100

100

Output : jumlah dokumen yang tersusun

38

39

40

41

42

43

44

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Input Output Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Input Output : jumlah SP2D tercetak Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Penatausahaan keuangan PPKD Input Output : pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Input Output : jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer Input Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Penyusunan Standar Biaya Umum Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Output : jumlah Wajib Retribusi yang menunggak Outcome : persentase bidang lahan aset

2 dokumen ( Perda + Perwal )

2 dokumen ( Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; dan perwal nomor 18 tahun 2016 tentang Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2016

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

Rp 109.210.000,102 SKPD/12 bulan 70%

Rp 105.535.000,102 SKPD/12 bulan 81,17%

96,63

Rp 356.994.500,25.000 SP2D 70%

Rp 331.597.000,35.759 SP2D 81,17%

92,89

Rp 188.318.00012 bulan

Rp 180.314.410,12 bulan

95,75

80%

77,45%

96,81%

Rp 405.479.000102 SKPD/12 bulan

Rp 402.287.475,102 SKPD/12 bulan

99,21

70%

81,17%

100

Rp 153.600.000,4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian 80%

Rp 125.874.138,4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian

81,95

77,45%

96,81%

Rp 149.631.0001 dokumen SBU

94,19

Tepat Waktu

Rp 140.941.494,1 dokumen /Perwal nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu

Rp 30.774.100,350 WR

Rp 27.843.100,350 WR

90,48

10,86%

10,90%

100


100

100

100

45

46

47

48

49

50

51

daerah yang bersertifikat Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Input Output : Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K Interim SKPD Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Input Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual Input Output : Jumlah peserta desiminasi sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Input Output : jumlah Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang yang teecetak dan terkirim Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang Input Output : jumlah dan jenis dokumen yg tersusun Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : data wajib retribusi pemanfaatan tanah Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Output : jumlah rekapan gaji yang tercetak Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari

Rp 94.903.800,3 kali/102 SKPD

Rp 94.676.800,3 kali/102 SKPD

99,76

80%

94,12%

100

Rp 39.081.000,4 jenis dokumen ( Neraca Restatement,LRA,L O dan LAK) 80%

Rp 30.478.500,4 jenis dokumen ( Neraca Restatement,LRA,LO dan LAK) 94,12%

77,99

Rp 210.517.000,102 SKPD/3kali

Rp 181.843.185,102 SKPD/3kali

86,38

80%

94,12%

100

Rp 49.084.000,6.221 SKRD

Rp 48.829.050,5.447 SPRT dan 4.200 SKRD

99,48

10,86%

10,90%

100

Rp 105.000.000,1 Ranperwal tentang perubahan sistem 80%

Rp 69.073.345,1 Ranperwal tentang perubahan sistem

65,78

94,12%

100

Rp 68.025.200,Wilayah kecamatan klojen 60%

Rp 59.438.000,Wilayah kecamatan klojen 48,25%

87,38

Rp 298.901.000,468 Daftar Gaji, 500 SKPP/12 bulan 70%

Rp 272.916.895,532 Daftar Gaji, 379 SKPP/12 bulan 81,17%

91,31


100

80,41

100

52

53

54

55

56

57

58

59

Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Output : jumlah NPHD yang tersusun Outcome: penetapan APBD Kota Malang Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Output : SKPD yang terfasilitasi Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Output : jumlah laporan penerimaan dan belanja yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input : Output : jumlah kali PPK-SKPD mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K SKPD Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Output : pelaksanaan anggaran SKPD yang terkendali Outcome: penetapan APBD Kota Malang Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : ijin pemanfaatan tanah aset daerah yang diterbitkan Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Input Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Input Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual

Rp 176.205.000,300 NPHD Tepat Waktu

Rp 167.007.500,885 NPHD Tepat Waktu

94,78

Rp 176.130.000,102 SKPD/2 kali Tepat Waktu

Rp 122.974.000,102 SKPD/2 kali Tepat Waktu

69,82

Rp 135.632.500,2 laporan ( Laporan penerimaan dan Laporan Belanja ) 80%

Rp 131.852.582,2 laporan ( Laporan penerimaan dan Laporan Belanja ) 94,12%

97,21

Rp 125.876.500,3 kali /102 PPKSKPD

Rp 124.290.500,3 kali /102 PPK-SKPD

98,74

80%

94,12%

100

Rp 46.693.000,102 SKPD/12 bulan

Rp 46.353.000,102 SKPD/12 bulan

99,27

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

Rp 150.918.600,350 ijin

Rp 144.163.500,165 ijin

95,52

10,86%

10,90%

100

Rp 216.411.500,6 jenis ( Laporan RC,BKU BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi dan Laporan STS) 80%

Rp 213.308.908,6 jenis ( Laporan RC,BKU BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi dan Laporan STS) 77,45%

98,57

Rp 178.169.500,7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL dan LAK) 80%

Rp 174.577.251.25,7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL dan LAK) 94,12%


100

100

100

96,81%

97,98

100

60

61

I

62

62

63

64

Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Input Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Input Output : jumlah SKPD penghasil Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : Data nilai taksir aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan/ penghapusan Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar Penghapusan Barang Milik Daerah Input Output : tanah dan barang milik daerah dalam proses penghapusan

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Input Output : jumlah peserta bimbingan teknis Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Input Output : Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah melalui sistem aplikasi Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

Rp 410.615.000,2 dokumen ( Ranperda dan Ranperwal )

Rp 396.543.586,2 dokumen Perda nomor 6 Tahun 2016 dan Perwal nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 94,12%

96,57

39.308.000,15 SKPD dan 3 BUMD 80%

Rp 31.738.000,15 SKPD dan 3 BUMD

80,74

94,12%

100

1.152.586.310,-

1.007.465.461,-

87,41

Rp 204.124.300,5 jenis

Rp 179.360.551,10 jenis

87,87

40%

100%

100

Rp 143.289.000,5 SK penghapusan

Rp 104.866.400,1 SK penghapusan ( SK penghapusan kendaraan yg terdiri dr 12 (duabeelas) unit kendaraan roda 4 dan 21 (duapuluh satu) untuk kendaraan roda 2

73,19

40%

100%

100

Rp 178.716.300,200 org/1 kali / 102 SKPD 40%

Rp 174.081.000,200 org/1 kali / 102 SKPD 100%

97,41

Rp 185.275.500,1 software SIMBADA dengan data yang terupdate 40%

Rp 177.546.900,1 sofware SIMBADA dengan data yang terupdate

95,83

100%

100

80%

Rp


100

100

65

66

67

68

69

70

secara benar Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Input Output : jumlah SKPD yang terfasilitasi Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah Input Output : Jumlah kali SKPD yang mendapatkan asistensi penyusunan LBMD Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Pembinaan Pengelolahan Barang Milik Daerah Input Output : jumlah SKPD/pengguna barang Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Input Output : Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah Input Output : jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendaliakan Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Rp 88.030.300,102 SKPD/12 bulan 40%

Rp 86.637.700,102 SKPD/12 bulan 100%

98,42

Rp 51.003.100,102 SKPD/3 kali/tahun

Rp 44.558.500,102 SKPD/3 kali/tahun

87,36

40%

100%

100

Rp 67.200.000,102 Pengguna Barang 40%

Rp 40.586.500,102 Pengguna Barang

60,40

100%

100

Rp 25.594.900,100 Wajib Retribusi ( WR) 10,86%

Rp 2.389.900,0

9,34

10,90%

100

Rp 103.991.610,27 dokumen PKS

Rp 92.241.610,27 dokumen PKS Barang

88,70

60%

48,25%

80,41

Rp 105.361.300,1 dokumen

Rp 105.196.400,Pedoman Teknis ttg kegiatan Porforasi Benda-benda Berharga “ Penyusunan Standar Desain Blanko/Form benda-benda berharg a Retribusi Daerah Kota Malang” dan pengadaan mesin porforasi. 48,25%

99,84

60%


100

80,41

J 71

K 72

73

PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Inventarisasi/Sensus dan kodefikasi Aset Milik Daerah Input Output : jumlah obyek aset dan barang milik daerah yg terinventarisasi

Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga Input Output : ruangan arsip yang terpelihara Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP) Input Output : kodefikasi dokumen serifikat hak pakai Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik JUMLAH TOTAL

331.369.300,-

302.724.100,-

91,35

Rp 331.369.300,1500 obyek/2 kecamatan

91,36

60%

Rp 302.724.100,1.1192 obyek/1 kecamatan/4 Kelurahan ( Sukun, Bakalankrajan,Pisang Candi, Karang Besuki) 48,25%

255.030.800,-

250.347.300,-

98,17

Rp 189.690.000,1 ruang arsip/12 bulan 60%

Rp 186.014.500,1 ruang arsip/12 bulan

98,06

48,25%

80,41

Rp 65.340.800,SHP= 821, 1.900 ijin pemakaian; BPKB= 1.243 60%

Rp 64.332.800,900 SHP, Dokumen Ijin Pemakaian= 2.443 obyek, BPKB= 1.380 48,25%

98,46

Rp 14.043.421.500

Rp 12.950.754.048,25

92,22

80,41

80,41

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut. Tabel 2.2.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tahun 2016 Misi

: Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara dan normatif

Tujuan 1

: Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan

Indikator Kinerja Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun 2016 Target Nilai 75,875

Realisasi Nilai 78,22


% 100%

keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

80%

94,12 %

100%

10,86%

100%

80%

10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%) 77,45%

70%

81,17%

100%

40%

100%

100%

60%

48,25%

Rata - rata

96,81%

80,41%

97,15%

Tabel berikut menyajikan data capaian realisasi target anggaran per kegiatan Tabel 2.2.3. Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan

NO

URAIAN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN ( %)

1.

Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

95.931.000

89.306.000

93,09

2.

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

174.926.100

164.055.075

93,78%

3.


253.245.700

235.615.950

93,03%

4.


146.540.000

131.002.150

89,40%

5.


51.200.000

30.244.392

59,07%

6.


105.703.500

105.644.700

99,94%

7.


117.600.000

103.673.000

88,16%

8.


91.725.400

91.669.400

99,93%

9.


129.856.900

124.449.170

95,83%


10.


990.162.500

912.166.900

92,12%

11.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyedian makanan dan minuman

21.000.000

20.313.000

96,72%

75.750.000

70.411.000

92,95%

13.


422.035.000

399.306.180

94,61%

14.

Penataan gudang arsip

66.000.000

65.150.000

98,71%

15.

Operasional UPT Perkantoran Terpadu

2.013.376.500

1.864.259.137

92,60%

16.

Pawai pembangunan

25.000.000

24.442.000

97,77%

17.


390.340.000

381.626.600

97,77%

18.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

114.041.000

107.391.000

94,17%

19.

Pembangunan Kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu Pengecatan gedung perkantoran terpadu

203.416.500

201.409.000

99,01%

204.348.000

201.913.500

98,81%

55.526.000

54.861.500

99,29%

105.000.000

102.727.000

97,84%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

481.043.000

453.257.220

94,22%

11.633.040

11.080.000

95,25%

25.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal

157.200.000

114.106.624

72,59%

26.

Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

253.754.000

250.737.500

98,81%

94.435.000

56.484.850

59,81%

48.395.000

47.036.000

97,19%

106.495.000

106.489.000

99,99%

9.032.000

8.988.000

99,51%

12.

20. 21.

22. 23.

24.

27.

28.

29. 30.

Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi) Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu



31.

Penyusunan buku profil

68.040.000

66.293.500

97,43%

32.


15.736.000

15.719.750

99,90%

33.


11.312.000

11.002.000

97,26%

34.


99.535.000

98.641.000

99,10%

35.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan keuangan PPKD

625.042.050

526.152.096

84,18%

554.580.700

518.135.774

93,43%

109.210.000

105.535.000

96,63%

356.994.500

331.597.000

92,89%

188.318.000

180.314.410

95,75%

Pendampingan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD berbasis akrual Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer Penyusunan Standar Biaya Umum

405.479.000

402.287.475

99,21%

153.600.000

125.874.138

81,95%

149.631.000

140.941.494

94,19%

43.

Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

30.774.100

27.843.100

90,48%

44.

Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual Perhitungan penetapan dan pengetikan surat pemberitahuan retribusi terhutang (SPRT)

94.903.800

94.676.800

99,76%

39.081.000

30.478.500

77,99%

210.517.000

181.843.185

86,38%

49.084.000

48.829.050

99,48%

105.000.000

69.073.345

65,78%

68.025.200

59.438.000

87,38%

36.

37.

38.

39. 40.

41.

42.

45.

46.

47.

48.

49.

Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempattempat tertentu yang dikuasai


50.

oleh Pemerintah Kota Malang Peningkatan pelayanan gaji PNS

298.901.000

272.916.895

91,31%

Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD

176.205.000

167.007.500

94,78%

176.130.000

122.974.000

69,82%

Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

135.632.500

131.852.582

97,21%

125.876.500

124.290.500

98,74%

46.693.000

46.353.000

99,27%

Pemberian Ijin Sewa TenpatTempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas

150.918.600

144.163.500

95,52%

216.411.500

213.308.908

98,57%

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

178.169.500

174.577.251.25

97,98%

410.615.000

396.543.586

96,57%

39.308.000

31.738.000

80,74%

204.124.300

179.360.551

87,87%

62.


143.289.000

104.866.400

73,19%

63.

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

178.716.300

174.081.000

97,41%

185.275.500

177.546.900

95,83%

88.030.300

86.637.700

98,42%

51.

52. 53.

54.

55. 56.

57. 58.

59.

60.

61.

64.

65. 66.

Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah

51.003.100

44.558.500

87,36%

67.

Pembinaan pengelolahan BMD

67.200.000

40.586.500

60,40%

68.

Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah

25.594.900

2.389.900

9,34%


69.

70.

71. 72.

73.

Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah Pelaksanaan dan penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi benda-benda berharga Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah

103.991.610

92.241.610

88,70%

105.361.300

105.196.400

99,84%

331.369.300

302.724.100

91,36%

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP)

189.690.000

186.014.500

98,06%

65.340.800

64.332.800

98,46%

12.950.754.048,25

92,22%

JUMLAH TOTAL

14.043.421.500

Selanjutnya pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil ( outcome ) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel (tabel 2.2.4) yang menyajikan capaian program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016. Tabel 2.2.4. Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 Sasaran : Strategi Kebijakan

Program/Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

:

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat

:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan umum 2. Mengembangkan pengelolaan Keuangan daerah 3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatkan manajemen aset/barang milik daerah 5. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah Anggaran Capain Indikator Kinerja

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

4.255.949.800

3.942.731.029

92,64

1.722.547.540

1.628.372.444

94,53

348.189.000

307.222.350

88,23

Nilai 78,22


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

259.010.000

255.528.250

98,65

5.194.635.950

4.735.648.089

91,78

1.152.586.310

1.007.465.461

87,41

95.931.000

89.306.000

93,09

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Status Hukum Aset

253.245.700

235.615.950

93,03

174.926.100

164.055.075

93,78

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

331.369.300

302.724.100

91,35

255.030.800

250.347.300

98,17

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Tepat Waktu 77,45% 81,17%

94,12%

100%

10,90%

48,25%

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Jumlah

14.043.421.500

12.950.754.048,25

92,22

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan tercapai seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :  predikat “Sangat Berhasil” = 10 (sepuluh) program  predikat “ Berhasil” = 1 (satu) program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Berikut tabel 2.2.5 menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel” terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Tabel 2.2.5. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 Anggaran Tahun 2016 No

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase Terhadap Total Anggaran (%)

14.043.421.500

12.950.754.048,25

92,22

6.585.696.340

6.133.854.073

93,13

1.827.816.750

1.620.204.864

88,64

1.170.584.500

1.112.336.370

95,02

519.497.456

93,04

1.339.103.300

1.235.073.749,25

92,23

1.152.586.310

1.007.465.461

87,41

524.102.800

488.977.025

93,29

586.400.100

553.071.400

94,31

558.329.500

Dari tabel sebagaimana diatas, terlihat alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran strategis “ , meningkatnya


pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel” sebesar

92,22

%

dari

total

anggaran

yang

terealisasi

atau

mencapai sebesar

Rp 12.950.754.048,25 ( Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen ). Tabel berikut di bawah ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap anggaran pada tahun 2016 Tabel 2.2.6. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Kinerja Sasaran/ Program

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Program 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

Target

Realisa si

Anggaran Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

6.585.696.340

6.133.854.073

93,13

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase Penyajian

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

1.827.816.750

1.620.204.864

88,64

70%

81,17%

100

1.170.584.500

1.112.336.370

95,02

80%

77,45%

96,81

558.329.500

519.497.45 6

93,04

80%

94,12 %

100

1.339.103.300

1.235.073.7 49,25

92,23

Program 1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program 1.3 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program 1.4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program 1.5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Program 1.6. Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Program 1.7. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program 1.8 Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Program 1.9. Peningkatan Status Hukum Aset Program 1.10. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintaha n Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

Persentase aset dan barang daerah terinventaris asi sudah teridentifikas i dan terdokument asi dengan baik

40%

100%

100

1.152.586.310

1.007.465.4 61

87,41

10,86%

10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%)

100

524.102.800

488.977.02 5

93,29

60%

48,25%

80,41

586.400.100

553.071.40 0

94,31

Program 1.11. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rata-Rata

97,15

92,22

Dari tabel 2.2.6. terlihat bahwa capaian anggaran masing-masing capaian sasaran rata-rata sebesar 92,22% dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 97,15% dengan kategori “ Sangat Berhasil”, Tabel 2.2.7. berikut adalah penyampaian tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian target kinerja sasaran


Tabel 2.2.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA NO 1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA

PENYERAPA N ANGGARAN

97,15%

92,22%

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

TINGKAT EFISIENSI 105,34%

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Tabel 2.2.7. menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya pencapaian sasaran “ meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel “ sebesar 105,34%, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar 92,22% namun capaian indikator kinerjanya mencapai 97,15%.

2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang selaku koordinator

pengelolaan

keuangan

dan

aset

daerah,

maka keberhasilan

pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain : 

Secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang masih menjadi kendala, antara lain dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Akrual, yaitu

SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Malang telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP berbasis Akrual sejak tahun 2015. Namun demikian dalan penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK - RI ) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015, terdapat beberapa cacatan yaitu: # Belum sepenuhnya Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan antara lain : a. Kebijakan akuntansi terkait pelaporan dana BOSNAS di Dinas Pendidikan belum diatur secara spesifik, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Walikota Malang


tentang Perubahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang, sedangkan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan akan diatur tersendiri b. Kebijakan akuntansi yang belum menggabungkan nilai aset yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal dengan aset induknya.

Hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi tersebut dibuat

pada saat kondisi pencatatan aset Pemerintah Kota Malang yang masih terpisah antara SKPD yang mencatat aset definitif dengan SKPD pengguna yang menggunakan dan melakukan renovasi atas aset tersebut. Pada tahun 2015 telah dilakukan penyerahan sebagian besar aset-aset definitif tersebut kepada SKPD pengguna yang memanfaatkan aset-aset tersebut, sehingga antara aset definitif dan aset hasil renovasi sudah dicatat pada SKPD yang sama. Ketentuan dimaksud sudah diatur dengan menyusun Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Tindaklanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan L/K oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), pada perubahan anggaran tahun 2016 dilakukan perubahan dan/atau penambahan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang meliputi : a. Standar/kriteria yang ditambahkan : 1) Akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; 2) Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah; 3) Renovasi aset tetap; dan


4) Penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan. b. Standar/kriteria yang diubah : 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk aset tetap lainnya; 2) Tabel masa manfaat setelah perolehan awal diubah sesuai ketentuan dalam tabel penambahan masa manfaat aset tetap dalam Peraturan Walikota nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebjakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud 3) Penerapan penyusutan aset tetap untuk pertamakalinya diubah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota tersebut; 4) Penentuan masa manfaat aset tidak berwujud  Pun terkait aset daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Maka harus dilakukan penyajian kembali/restatement atas aset daerah atas pos-pos dalam Neraca antara lain : 1

Persediaan

2

Aset tetap, disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan

3

Aset tetap tidak berwujud, disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi

Maka dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perlu dilakukan penetapan nilai barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan penyusutan. Agar memberikan kepastian hukum dalam menghitung, menyajikan nilai


aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta agar penyusutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terintegrasi maka disusunlah Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah yang pada tahun 2016 telah diatur dalam perubahan Peraturan Walikota Malang nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Seringnya terjadi perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memunculkan masalah tersendiri. Sebagai contoh kebijakan terbitnya PMK Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.07/2016 tentang Kebijakan Penyaluran Dana DAK Fisik yang pada tahun 2016 mengalami perubahan dibanding 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan 2015, berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal pada beberapa SKPD penerima dana Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2016. Seiring dengan perubahan itu, hal-hal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain : 

Melaksanakan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan bagi SKPD penerima Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2016;



Rapat-rapat koordinasi dalam rangka evaluasi realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2016



Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Keuangan RI di Jakarta.




Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa

yang

komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan; 1) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan,

utamanya

tentang

pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya

advokasi

pembinaan,

bimtek,

pelatihan

dan

pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah; 2) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tinggi.

Mengupayakan secara maksimal segala sumber daya

yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3) Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat sering terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam

kegiatan-kegiatan

sehingga

diharapkan

Upaya untuk mengikutsertakan aparatur sosialisasi

mampu

untuk

dan/atau

bimbingan

menambah

teknis,

wawasan

dan

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan


demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan SKPD dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. 5) Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan

Pemerintah

Pusat,

sangat

membutuhkan

ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Namun demikian

pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Pemecahannya adalah secara intensif meningkatkan

koordinasi, melakukan kerja sama dengan konsultan/rekanan penyedia jasa pengembangan aplikasi kedalam bentuk pendampingan dan maupun pemeliharaan softwarenya dan melakukan

update

penyempurnaan,

secara terus menerus

sofware

dan

aplikasinya

dalam

peningkatan

dan

pengembangan

rangka

pengelolaan

keuangan daerah; 6) Belum optimalnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD ) dalam pemahaman software aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Pemecahannya

adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi


/pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang; 7) Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA, dilakukan

masih memerlukan penyempurnaan. SKPD banyak

Mapping yang

mengalami kesulitan pada pencatatan

persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca.

Untuk itu segera diadakan

pengembangan data base / aplikasi SIMBADA; 8) Kode akun barang/aset dalam aplikasi SIMBADA masih menggunakan Permendagri Nomor 17 tahun 2007, jadi perlu di konversi ke kode akun barang/aset sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 9) Belum optimalnya kemampuan SKPD dalam hal ini Subag Umum dan Pengurus

Barang

SKPD

dalam

pemahaman

penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah.

software

aplikasi

Pemecahannya

adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Maka dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang lebih akuntabel dan transparan,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah melakukan asistensi pendampingan bagi SKPD khususnya dalam melaksanakan implementasi SIMBADA.. Beberapa permasalahan yang diketengahkan, merupakan kondisi yang masih terjadi dalam rangka aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan pelaksanaannya.


Sehingga dipandang perlu untuk terus melakukan pendampingan dan asistensi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD. 

Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih sangat kecil; yang pada akhir tahun 2015 mencapai 10,49% ( 867 bidang dari jumlah bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.256 ). Walaupun kondisi tersebut selalu menjadi perhatian khusus legislatif dengan dukungan penganggaran yang lebih maksimal, namun tetap sulit untuk diwujudkan karena lebih disebabkan masih banyaknya tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan

penelusuran

dan

identifikasi

aset,

sebelum

melakukan

pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum asetnya. 

Sehingga dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama aset milik Pemerintah Kota Malang, dan pada tahun anggaran 2017 lebih akan ditingkatkan dengan membuat blockcor pada sudut-sudut bidang tanah lahan aset

Hampir keseluruhan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara optimal, namun beberapa catatan dikemukan antara lain : 1

Kegiatan penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor. Pelaksanaan penyusunan

DED

pembangunan

gedung

yang

peruntukannya

menggantikan kantor Badan-Badan yang selama ini bertempat di lingkungan Sekretariat Daerah

menyesuaikan dengan masterplan

pembangunan gedung kantor dilingkungan Sekretariat Daerah, yang mana telah disusun oleh Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kota Malang.


Bangunan yang direncanakan ditempati oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang ( Barenlitbang ), Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) menempat lahan seluas ± 1.628 m² bertingkat 8 (delapan) dengan konsep dasar mendominasi dengan konsep bangunan sekitarnya, yaitu bangunan Balaikota Malang saat ini. Kegiatan uji tanah yang meliputi penelitian tekstur tanah telah dilakukan hingga tersusun RKS dan RAB serta desain bangunan gedung yang direncanakan. Namun demikian kegiatan pembangunan gedung kantor dimaksud belum dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBD Kota Malang. 2

Penatausahaan

aset

daerah

dalam

rangka

menciptakan

sistem

administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut dimulai tahun 2014

Badan

Pengelola

Keuangan

melaksanakan inventarisasi/kodefikasi.

dan

Aset

Daerah

dengan

Inventarisasi yang dimaksud

adalah pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan inventarisasi di 2 (dua ) Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, selanjutnya pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen (lanjutan) dan Kecamatan Sukun yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2016.

Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.150 titik/obyek telah

terinventarisasi. Dan pada tahun 2016 dari target 1.500 titik obyek terinventarisasi sebanyak 1.192 titik untuk 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Sukun, Kelurahan Pisang Candi, Kelurahan Karang Besuki dan Kelurahan Bakalan Krajan.


Hasil inventarisasi di lapangan muncul beberapa kondisi/fakta antara lain: 1)

Masih banyaknya data perjanjian/sewa menyewa yang belum diperbarui; dimana pemegang ijin pemakaian tanah sesuai dengan surat ijinnya telah meninggal dunia, saat ini tanahnya sudah ditempati oleh penghuni lain, baik anaknya, kerabat, maupun orang lain;

2)

Penghuni rumah di tanah ijin pemakaian belum tentu terdaftar sebagai pemegang ijin, bisa sebagai penyewa rumah dan pembeli rumah. Artinya rumah yang berdiri di atas tanah ijin pemakaian sudah dijual oleh pemegang ijin yang terdahulu atau disewakan kepada orang lain;

3)

Selain jual beli pondasi atau jual beli bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah ijin pemakaian, diketahui juga adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

4)

Adanya pemecahan tanah dari satu bidang tanah menjadi beberapa bidang untuk diperjualbelikan;

5)

Banyaknya aset tanah yang telah berubah peruntukannya dari ijin tempat tinggal saat ini menjadi tempat usaha;

6)

Adanya aset tanah yang telah berubah status kepemilikannya ( dari ijin pemakaian menjadi Sertifikat Hak Milik ( SHM));

Mengingat fakta-fakta di atas yang berpotensi memunculkan sengketa atas lahan/bangunan aset daerah, kegiatan inventarisasi aset daerah menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan.

Mengingat pentingnya pembaharuan data secara

berkala terhadap satuan tanah ijin pemakaian tersebut, maka dibutuhkan pembentukan sistem database.

Data hasil inventarisasi dokumen tanah ijin


pemakaian dengan gambar bidang dan data koordinat yang di-link-kan dengan Global Information System (GIS) pada Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ( SIGMA ) dan Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT ).

Sejak tahun 2013 penatausahaan aset dilaksanakan melalui

aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) yang ter- up grade adalah dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masingmasing obyek. Selanjutnya di tahun 2014 disempurnakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) dimana tanah aset daerah terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta). Data-data terbaharukan hasil inventarisasi selanjutnya di up date ke dalam pengembangan sistem informasi aset daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota Malang untuk inventarisasi/ mapping aset daerah dan memastikan apakah data barang milik daerah sudah sesuai dengan Neraca masing-masing SKPD. tersaji

dalam

Neraca

sebanyak

9.000

obyek

Dari data yang

telah

dilakukan

inventarisasi/pembaharuan data sampai dengan tahun 2016 sebanyak ( 1.500 +1.650+ 1.192 = 4.342 ) obyek, atau dalam prosentase sebesar 48,24 %, sebanyak ± 4.658 obyek belum terinventarisasi. Pada Tahun 2017 ditargetkan 1.500 obyek terinventarisasi. Kondisi dan fakta di lapangan yang menyertai saat inventarisasi, membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih sehingga penentuan target obyek yang diinventarisasi tidak pernah lebih dari 1.500 obyek, karena mempertimbangkan waktu penyelesaian kegiatan.


2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SK-PKD Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD ; b. Menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD ; c. Menyusun Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; d. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ; e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat,

penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi

penyusunan

APBD/Perubahan

Raperda

APBD, maka

rencana program dan

kegiatan serta belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain : 1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.


2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. 3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga- kerjaan. 4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan. 5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. 6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 7.

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik,

diarahkan

untuk

mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan


kebijakan layanan publik. 8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. 9. Peran

Perempuan

dan

Kesetaraan

Gender,

diarahkan

untuk

menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,


maka pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2017 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan.

2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk menganalisa

kondisi

lingkungan

internal dan

eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,



INTERNAL

EKSTERNAL 

 KELEMAHAN 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat 3. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 4. Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi 5. .Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah

KELEMAHAN x KESEMPATAN

KESEMPATAN

1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom 2. Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah 3. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 4. Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset daerah 5. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait 6.

KEKUATAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku 3. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai 5. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan KEKUATAN x KESEMPATAN 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan 2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan 3. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang 4. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana perndukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu 5. Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola

1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD 2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami 4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga 5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi


aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait

 TANTANGAN 1. Peraturan keuangan mendasar sering berubah 2. 4.Audit intern belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuantemuan audit eksternal 3. 5.Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum 4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi 5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain

KEKUATAN x TANTANGAN 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah 2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal 3. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah 4. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik. 5. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin

KELEMAHAN x TANTANGAN 1. Peraturan

keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD 2. Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal. 3. Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum 4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 5. Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin.


BAB IIII

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Tujuan Dengan telah dilakukannya reviu RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Walikota Malang nomor 30 Tahun 2015, maka disusunlah Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/59/35.73.408/2015 tanggal 21 Oktober 2015, yang didalamnya berisi reviu tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada Reviu RPJMD Kota Malang Tahun 2015 - 2018. Namun demikian sesuai hasil pra evaluasi penyelenggaraan Kinerja Pemerintah ( SAKIP ) Tahun 2016 oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan reviu penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana diterbitkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 pengganti Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

( IKU ),

maka dilakukan pula penyempurnaan

Indikator Kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dimana yang semula tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 2 (dua) dan sasaran semula 2 (dua) menjadi 3 ( tiga ) sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

perumusan

sasaran,


kebijakan,

program

dan

kegiatan

akan semakin terarah dalam rangka mendukung

terealisasinya misi suatu organisasi. Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu : a.

Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Kompeten

b.

Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

3. 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan keberlanjutan

kesesuaian

terhadap

program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau

sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : a.

Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

b.

Meningkatnya penganggaran dan pelaksanaan APBD yang efektif

c.

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

d.

Meningkatnya tertib dan akurasi data aset daerah yang sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya


Ketiga sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BPKAD Kota Malang

konsisten dan komitmen bersama-sama,

saling

bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari

hal

ini, untuk

lima

tahun mendatang BPKAD

Kota Malang telah

menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

. 3. 3. Program Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD ( dalam hal ini BPKAD ) mempunyai tugas menyusun

Rancangan

APBD/ Rancangan

antara

lain

Perubahan APBD dan Rancangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

( APBD ) Tahun 2017 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Malang Periode 2013 - 2018 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah baru sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Penyusunan Anggaran Daerah

6.

Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

7.

Program Pelaporan Keuangan Daerah

8.

Program Penatausahaan Aset Daerah

9.

Program Pemanfaatan Aset Daerah

3. 4. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota Malang pada Tahun Anggaran 2017 diusulkan sebesar Rp. 45.765.284.193,22


(Empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh dua sen ) yang terdiri dari : 1

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 34.165.284.193,22

2

Belanja Langsung, sebesar Rp. 11.600.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut : URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.867.969.600

1.


2.


68.000.000

3.


88.333.900

4.


47.275.000

5.


110.500.000

6.


114.397.000

7.


497.598.000

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18.634.000

9.

Penyedian makanan dan minuman

115.031.700

10.


518.900.000

11.

Pawai pembangunan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

269.300.000

20.000.000 831.362.000

12.


13.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

332.862.000

14.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125.000.000

15.

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

277.500.000


96.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.

17

Optimalisasi/Peningkatan Kapsitas Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sosialisasi Peraturan Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

684.521.200 544.521.200

140.000.000 367.935.000

18.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

19.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

20.


16.100.000

21.

Penyusunan Buku Profil

88.800.000

22.


20.000.000

23.

Review Renstra SKPD

12.000.000

24.

Penyusunan ANJAB dan ABK

28.000.000

25.


28.650.000

Penyusunan Anggaran Daerah

63.000.000 111.385.000

1.675.293.000

26.


105.480.000

27.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018

591.832.500

28.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2017

554.362.500

29.

Penyusunan Standar Biaya Umum

119.500.000

30.

Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

106.425.000

31.

Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA

151.000.000

32.

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

46.693.000

Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

1.822.522.000

33.

Penatausahaan keuangan PPKD

373.000.000

34.

Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas

118.876.000


35.

Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

36.

Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer

37.

Peningkatan pelayanan gaji PNS

375.000.000

38.

Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

242.100.000

Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan

216.090.000

39. 40.

145.456.000 63.000.000

289.000.000

Pelaporan Keuangan Daerah

973.178.800

41.

Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja

149.799.800

42.

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang

136.379.000

43.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

178.200.000

44.

Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

404.000.000

45.

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

104.800.000

Penatausahaan Aset Daerah

2.008.610.000

46.

Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA

167.600.000

47.

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga

122.000.000

49.

Peningkatan Manajemen Aset

144.000.000

50.

Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

159.200.000

51.

Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang

176.850.000

52.

Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

337.000.000

53.

Pengamanan Aset Daerah

500.000.000

54.


233.500.000

55.

Pemeliharaan/Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah

100.000.000

48.


68.460.000

Pemanfaatan Aset Daerah

1.368.608.400

56.

Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi

56.700.000

57.

Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah

60.000.000

58.

Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah

88.700.000

59.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) pemanfaatan aset daerah Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Penyusunan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

44.000.000

60.

61.

145.808.400

65.000.000

62.

Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

128.100.000

63.


110.000.000

64.

Penyusunan Tata Cara Sewa Pemanfaatan Aset Daerah

236.000.000

65.

Penyusunan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

130.000.000

66.

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah

67.

Fasilitasi penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

68.

Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi


64.700.000 165.000.000 74.600.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Reviu Rencana Strategis ( Reviu- Renstra ) Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2017. Selain itu, Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ; c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.


Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Malang,

Maret 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P.SANTOSO, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005


BUKU RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2017

Recommend Documents