PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN Jalan PB Sudirman No. 403 Kraksaan Telp/Fax : (0335) 845726 Email :
[email protected] PROBOLINGGO
Rancangan Awal (Ranwal)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN JALAN PB SUDIRMAN NO. 403 KRAKSAAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN Jalan PB Sudirman No. 403 Kraksaan Telp/Fax: (0335) 845726; E-mail:
[email protected]
PROBOLINGGO
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 440 / / 426.102 /2016 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO, Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu
menetapkan
Kabupaten
Rencana
Probolinggo
Kerja
Tahun
Dinas
2017
Kesehatan
dengan
Surat
Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Probolinggo.
b. Bahwa
rencana
kerja
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
c. Bahwa sebagai dasar penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mengacu pada RPJMD, RKPD,
rencana
strategis
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Probolinggo; serta peraturan lain yang berlaku. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan; ~2~
4.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5.
Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Pemerintah
Daerah
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan Provinsi
dan
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
9.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 973/101.1/2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 440/098/426.102/2013 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.
MEMUTU SKAN Menetapkan, PERTAMA
:
1. Surat
keputusan
Probolinggo
Kepala
tentang
Dinas
Rencana
Kesehatan
Kerja
Dinas
Kabupaten Kesehatan
Kabupaten Probolinggo 2017, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo adalah dokumen
perencanaan
resmi
SKPD
di
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipersyaratkan dalam
memberikan
pelayanan
SKPD
khususnya
dan
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
~3~ 2. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran
per
tahun
dari
Rencana
Strategis
Dinas
Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018; 3. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017
disusun
penyusunan
sebagai
Rencana
acuan Kerja
dan
pedoman
Anggaran
(RKA)
dalam Dinas
Kesehatan Kab. Probolinggo Tahun 2017. KEDUA
:
Rencana
kerja
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Probolinggo
Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN
BAB II
:
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
KETIGA
BAB III
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV
:
PENUTUP
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua
:
digunakan
sebagai
acuan
bagi
Dinas
Kesehatan
dalam
penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo tahun 2017;
KEEMPAT
:
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Tanggal
: Kraksaan :
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
dr. H. SHODIQ TJAHJONO,MMKes Pembina Tingkat I NIP. 19640401 198903 1 013
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 050/ /426.12/2016 TANGGAL :
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. Renja Dinas Kesehatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Renja Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Dinas Kesehatan adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yaitu Dinas Kesehatan, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Dokumen Renja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dinas ini mempunyai fungsi antara lain : 1.
Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kesehatan;
2.
Pemberian
pembinaan
dan
rekomendasi
perijinan
bidang
kesehatan
serta
pelaksanaan pelayanan umum; 3.
Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Sebagai suatu instansi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten, dengan berpijak pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai Visi sesuai Renstra 2013-2018 yaitu : ”Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk Hidup Sehat”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo selama periode 2013-2018 untuk berusaha mewujudkan harapan-harapan yang akan dicapai sesuai dengan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dengan berpijak pada visi yang telah dicanangkan, secara lebih jelas terurai dalam misi-misi sebagaimana berikut : 1.
Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;
2.
Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata dan terjangkau;
3.
Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan.
1.2
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renja SKPD, antara lain : a.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
d.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
h.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
i.
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
j.
Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
k.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
l.
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
m. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014. 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018. Program dan kegiatan dalam renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Renja SKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala SKPD. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang bediri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RKPD. Penyusunan kebutuhan dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan mangacu pada ketentuan target kinerja pada Millenium Development Goals (MDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kab. Probolinggo dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas dan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai
berikut : Bab I
Bab II
Bab III
BAB IV
:
:
:
:
Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan SKPD 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan Usulan 2016
Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang diuraikan dalam Lampiran 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan, antara lain: Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo Tahun 2015
NO
I 1 2 3 4 5 II 1 2
III 1 2 IV 1
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa tenaga non PNS Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pelaporan Kinerja SKPD Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2
Manajemen Pengelolaan Obat
3
Pengadaan obat dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
PAGU (Rp.)
APBD 2015 REALISASI (Rp.)
%
3,061,555,000
2,980,459,177
67,000,000 2,272,650,000
65,982,350 2,240,050,000
97.35 % 98.48% 98.57%
64,800,000
63,800,000
98.46%
202,050,000
172,266,144
85.26%
455,055,000
438,360,683
96.33%
497,925,000
488,016,000
159,580,000
333,911,000
338,345,000
154,105,000
45.55%
67,434,750
65,341,950
96.90 %
41,434,750
39,841,950
96.16%
26,000,000
25,500,000
98.08%
2,713,092,031
2,518,952,956
92.84 %
1,330,046,000
1,327,940,530
99.90%
40,000,000
40,000,000
100.00 %
1,343,046,031
1,151,012,426
85.70%
98.01 % 209.24 %
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
PAGU (Rp.)
APBD 2015 REALISASI (Rp.)
%
6 7
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Peningkatan pelayanan kesehatan (Perda 12/2010) Peningkatan pelayanan kesehatan usila dan remaja Peningkatan pelayanan GFK dan Labkesda Pengembangan Ponkesdes Gerakan Sekolah Sehat
8
Gerakan Peningkatan Kesehatan Balita
190,000,000
189,625,000
99.80%
9
Peningkatan deteksi ibu hamil
150,000,000
105,000,000
70.00%
4,960,379,500
3,965,636,115
79.95%
750,000,000
749,700,088
99.96%
332,650,000
268,114,000
80.60%
100,000,000
92,520,000
92.52%
90,000,000
89,921,550
99.91 %
40,000,000
39,965,800
99.91%
50,000,000
49,955,750
99.91%
V 1 2 3 4 5
12
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Peningkatan mutu puskesmas
13
Screening kesehatan anak sekolah
10 11
VI 1 2
Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengawasan peredaran obat, kosmetik dan PKRT
12,634,099,50 0
10,788,818,185
85.39 %
250,000,000
238,836,950
95.53%
1,150,000,000
974,500,400
84.74%
2,514,200,000
2,314,066,632
92.04%
170,000,000
153,889,000
90.52%
212,000,000
161,700,000
76.27%
1,782,370,000 72,500,000
1,525,680,000 49,550,000
85.60% 68.34%
1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyebarluasan informasi kesehatan
1,146,373,000 350,000,000
2
Pengembangan desa siaga kesehatan
120,000,000
119,997,000
3
150,000,000
147,515,000
200,000,000
196,280,000
98.14%
5
Peningkatan UKBM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPA Peningkatan PHBS
98.66 % 97.73% 100.00 % 98.34%
150,000,000
149,010,000
6
Pembinaan taman posyandu
176,373,000
176,125,000
99.34% 99.859 %
460,000,000
449,319,760
97.68 %
180,000,000
178,782,200
99.32%
150,000,000
140,537,560
93.69%
130,000,000
130,000,000
100.00 %
VII
4
VIII 1 2 3
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pemantauan Status Gizi dan SKPG Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Gerakan Percepatan Peningkatan ASI ekslusif
1,130,992,154 342,065,154
NO IX 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 1 2
XII 1 2 3 4 5 6
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih di Sarkesdas Gerakan Sanitasi Total (GETAS) Gerakan Pasar Sehat Peningkatan Sanitasi Pondok Pesantren Pelaksanaan studi EHRA Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Pencegahan dan Pemberantasan TBC Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA dan Diare Pencegahan dan Pemberantasan IMS dan HIV / AIDS Pencegahan dan Pemberantasan DBD Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Sharing Propinsi) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan sarpras puskesmas, pustu dan jaringannya Pembangunan Poskesdes Pengadaan puskesmas keliling Pengembangan Puskesmas Pengadaan alat kesehatan puskesmas Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Polindes
PAGU (Rp.)
APBD 2015 REALISASI (Rp.)
%
860,000,000
825,744,700
96.02 %
120,000,000
114,749,300
95.62%
145,000,000
141,066,000
97.29%
230,000,000 130,000,000 50,000,000 185,000,000
212,349,400 128,954,500 49,191,500 179,434,000
92.33% 99.20% 98.38% 96.99%
149,452,400
98.33 % 99.63%
155,700,000
148,426,350
95.33%
218,000,000
216,695,850
99.40%
42,000,000
40,833,350
97.22%
275,000,000
273,810,550
99.57%
991,000,000
971,073,900
97.99%
127,000,000
124,965,700
98.40%
143,000,000
140,471,450
98.23%
47,000,000
46,984,150
23,000,000
22,655,300
99.97% 98.501 %
2,171,700,000 150,000,000
2,135,369,000
911,249,736
84.41 %
858,500,000
690,607,175
80.44%
221,000,000
220,642,561
99.84%
18,945,580,000
17,616,800,071
92.99%
1,554,275,000 2,888,800,000 210,000,000 10,840,000,000
1,522,576,150 2,834,262,430 120,000,000 9,760,430,641
97.96% 98.11% 57.14% 90.04%
2,968,005,000
2,902,208,150
97.78%
484,500,000
477,322,700
98.52%
1,079,500,000
NO XIII 1 2
XIV 1 2 3 4
XX 1 2
3
XVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Pengembangan SDM Peningkatan Kapasitas Fungsional Tenaga Kesehatan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pengelolaan SIKDA Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Peningkatan IPM Bidang Kesehatan Peningkatan manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan/ Rehabilitasi UGD di Puskesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan UGD dan Poli Kesehatan di Puskesmas bagi Penderita Penyakit Jantung dan Paru Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sukapura Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Leces Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jorongan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tegalsiwalan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Banyuanyar Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang kidul
PAGU (Rp.)
APBD 2015 REALISASI (Rp.)
%
138,000,000
122,596,000
27,000,000
16,000,000
88.84 % 59.26%
111,000,000
106,596,000
96.03%
1,000,564,500
93.38 %
180,000,000
163,342,000
90.75%
100,000,000
95,591,950
95.59%
700,000,000
650,389,250
92.91%
91,481,500
91,241,300
99.74%
1,242,195,820
79.12 %
600,000,000
585,226,100
97.54%
900,000,000
588,259,120
65.36%
70,000,000
68,710,600
98.16%
47,974,936,38 5
37,570,517,999
78.31 %
649,396,875
538,042,865
82.85%
1,014,301,958
785,340,601
77.43%
1,358,022,523
1,146,440,957
84.42%
1,957,791,053
1,340,562,807
68.47%
2,044,050,368
1,648,287,476
80.64%
723,775,643
563,658,131
77.88%
839,263,589
745,191,252
88.79%
1,312,351,879
1,091,090,470
83.14%
478,295,157
375,694,487
78.55%
1,071,481,500
1,570,000,000
NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Ranugedang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Condong Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Paiton Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bago Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Maron Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Suko Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Gending Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Dringu Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wonomerto Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Lumbang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tongas Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Curahtulis Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumberasih TOTAL ANGGARAN
PAGU (Rp.)
APBD 2015 REALISASI (Rp.)
%
1,940,251,579
1,393,004,485
71.80%
1,430,110,509
1,098,907,400
76.84%
2,313,204,106
1,794,171,332
77.56%
1,383,707,649
1,173,126,761
84.78%
1,064,958,385
991,288,330
93.08%
1,179,397,596
733,236,140
62.17%
736,889,030
576,958,580
78.30%
1,946,554,345
1,512,256,169
77.69%
1,574,677,705
1,494,830,895
94.93%
731,594,641
643,958,298
88.02%
1,115,386,039
877,140,478
78.64%
657,773,828
549,620,623
83.56%
2,773,006,927
2,024,279,644
73.00%
2,086,594,837
1,562,088,927
74.86%
1,349,688,640
980,915,637
72.68%
2,613,438,413
2,146,414,972
82.13%
387,688,522
321,243,916
82.86%
1,994,371,557
1,569,133,024
78.68%
1,861,969,619
1,471,550,057
79.03%
1,325,984,414
1,103,747,107
83.24%
1,810,298,709
1,103,329,350
60.95%
1,446,067,296
1,118,008,565
77.31%
1,322,572,235
1,156,412,743
87.44%
2,551,500,759
1,940,585,520
76.06%
94,481,677,166
79,936,859,468
84,61%
Dari tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2015 berupa capaian keuangan sudah mencapai 84,61 %. Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat dinilai dengan penilaian berikut ini : 1.
Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% – 100% dan dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.
2.
Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai <75% dan dikategorikan belum tercapai, yaitu : -
Kegiatan Peningkatan deteksi ibu hamil realisasi sebesar 70% dikarenakan sosialisasi mengenai pelacakan ibu hamil K1-K4 oleh kader, babinsa dan bhabinkamtibmas baru dilakukan di tribulan III, sehingga jumlah ibu hamil yang terdeteksi belum memenuhi target yang ditetapkan.
-
Kegiatan
Gerakan
sekolah
sehat
realisasi sebesar
68,34%
dikarenakan
perencanaan kegiatan untuk pemeriksaan Hb anak sekolah belum maksimal, sehingga belum dapat dilaksanakan. -
Kegiatan Pengembangan Puskesmas realisasi sebesar 57,14% dikarenakan pembayaran gaji dokter umum PTT di Puskesmas Rawat Inap PLUS dan Standar hanya terealisasi sebanyak 4 orang.
-
Kegiatan Pengembangan SDM realisasi sebesar 59,26% dikarenakan penyesuaian anggaran
kegiatan
dari
Bimtek
peningkatan
kapasitas
keuangan
dan
perencanaan. -
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas realisasi sebesar 65,36% dikarenakan ada alat kesehatan puloxymetry yang tidak terealisasi karena penyedia tidak sanggup mengirimkan barang secara tepat waktu.
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran realisasi sebesar 68,47% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran realisasi sebesar 62,17% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan realisasi sebesar 73,00% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan realisasi sebesar 74,86% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan realisasi sebesar 72,68% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
Solusi
yang
dapat
diberikan untuk
menyelesaikan
permasalahan
belum
tercapaianya realisasi anggaran, antara lain: -
Melakukan dan menyepakati pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun.
-
Menyesuaikan usulan anggaran tahun berikutnya dengan perkiraan jumlah ibu hamil resiko tinggi terdeteksi yang ada di Kab.Probolinggo, sehingga lebih efisien.
-
Mengusulkan kembali kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam anggaran tahun [berikutnya.
-
Mengusulkan penambahan alokasi dokter umum PTT di Puskesmas Rawat Inap PLUS dan Standart untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
-
Mengefisienkan anggaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk pelayanan rawat jalan di Puskesmas dengan menyesuaikan anggaran dari transfer BPJS ke rekening masing-masing puskesmas. Kegiatan-kegiatan tersebut belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan,
diharapkan dapat dilakukan evaluasi baik itu dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, sehingga di tahun berikutnya, program dan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara optimal.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Masing-masing misi yang diemban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai tujuan berkaitan dengan upaya merealisasikan harapan-harapan yang tersirat dalam visi. Adapun tujuan tersebut bersifat memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikan-perbaikan/harapan yang ingin dicapai lebih terfokus sesuai dengan tugas dan fungís masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu penyelenggara pembangunan kesehatan memiliki visi yang tertuang dalam renstra 2013-2018 yaitu ”Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk Hidup Sehat”. Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit maupun bencana, serta lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
Hasil dari penjabaran visi tersebut yang merupakan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo, antara lain: a.
Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;
b.
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata dan terjangkau;
c.
Menggerakkan
pembangunan
berwawasan
kesehatan
dalam
penanggulangan
masalah kesehatan. Strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, antara lain: a.
Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
b.
Peningkatan kualitas air bersih, sanitasi dasar dan kualitas kesehatan lingkungan;
c.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila;
d.
Peningkatan mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;
e.
Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
f.
Pengembangan sistem pembiayaan bagi masyarakat di puskesmas dan jaringannya;
g.
Peningkatan perbaikan gizi masyarakat;
h.
Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit serta kewaspadaan dini dalam penanggulangan kesehatan; Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan aspek kesejahteraan
masyarakat dan aspek pelayanan umum bidang kesehatan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci menurut Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KESEHATAN KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2014-2015
STANDAR IKK (PP No.6 Tahun 2008) A
B
Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Angka kelangsungan hidup bayi 2 Angka usia harapan hidup 3 Presentase balita gizi buruk Fokus Layanan Urusan Wajib 1 Rasio posyandu per balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 2 penduduk 3
Rasio rumah sakit per satuan penduduk
4
Rasio dokter per satuan penduduk
5
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi
7 8 9 10 11 12 13
SATUAN
TAHUN 2014
2015
per 1000 KH tahun persen
987.22 65.75 1.61
986.45 belum ada data 1.51
per 1000 balita per 1000 penduduk per 10000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk Persen
14.31
14.67
0.0447
0.0444
0.0530
0.0530
0.049
0.048
0.082
0.090
119.3
133.71
Persen
88.28
96.54
Persen
98.48
89.53
Persen
100.00
100.00
Persen
66.22
100.00
Persen
100
125.92
Persen
100
100.00
Persen
98.17
101.33
Sedangkan pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan didasarkan pada target yang telah disusun sesuai indikator kinerja utama pada RPJMD Kab. Probolinggo periode 2013-2018 sebagai dasar penetapan target kinerja Renstra 2013-2018, RKPD 2017 serta Renja-SKPD 2017. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2014-2015
2014 No
Sasaran
1
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat
2
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya
3
Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat
4
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan sistem informasi kesehatan
Indikator Sasaran
2015
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Cakupan desa dan kelurahan siaga aktif
79%
87,3%
80%
92,73%
Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
23%
22,9%
24.5%
21.34%
Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat
61%
62,42%
62%
63.57%
87
130,50
100
145.57
17
12,78
16
13.55
54%
31.1%
55.5%
17.98%
Prevalensi gizi kurang
<15%
8.41
<15%
8.61
Prevalensi gizi buruk
<5%
1.61
<5%
1.51
Angka Harapan Hidup (AHH)
61.98 tahun
65.75 tahun
62.26 tahun
Belum ada data
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan
Ada beberapa capaian indikator kinerja yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu indikator cakupan desa dan kelurahan siaga aktif, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat, prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk. Hal tersebut berarti upaya yang terwujud dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan, telah dapat memperlihatkan pencapaian yang signifikan. Sedangkan ada beberapa yang mengalami penurunan capaian kinerja di tahun 2015, yaitu indikator rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) serta prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Adapun penjelasan penyebab dari hal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Dari realisasi capaian sebesar 22,9% di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 21,34% di tahun 2015, hal tersebut dikarenakan ada perubahan indikator dan mekanisme survey PHBS di masyarakat, selain itu dalam dua tahun berturut-turut, masih ditemukan rendahnya pencapaian indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat Kab.Probolinggo, terutama untuk indikator ASI ekslusif, penggunaan jamban sehat serta tidak merokok di dalam rumah.
2.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Dari realisasi capaian sebesar 130,50 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 145.57 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015, atau secara angka terjadi kenaikan jumlah kematian ibu hamil dari 24 orang di tahun 2014 menjadi 26 orang di tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan tingginya jumlah ibu dengan kehamilan resiko tinggi akibat penyakit penyerta yang diderita, misalnya jantung, diabetes melitus, dll. Berbagai macam upaya telah dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu di tahun 2015, antara lain GEMASIBA (Gerakan Masyarakat Sehatkan Ibu dan Selamatkan Bayi) yang bekerjasama dengan TNI dan POLRI melalui bhabinsa dan bhabinkamtibmas dalam peningkatan kesadaran ibu hamil resiko tinggi untuk secara rutin memeriksakan kehamilannya di bidan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan melalui pelatihan dan workshop yang dilakukan secara berkala. Dinas kesehatan menyadari bahwa penanganan untuk ibu hamil harus dimulai sejak remaja, sehingga upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu di tahun 2016, juga dimulai sejak remaja melalui pemeriksaan Hb secara berkala, penyuluhan pentingnya gizi, serta pemberian tablet tambah darah untuk siswa SMP dan SMA, selain itu untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dikarenakan penyakit penyerta, maka dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terutama dalam upaya pengendalian kehamilan (KB) serta pendampingan ibu hamil beresiko tinggi secara intensif oleh mahasiswi kebidanan sehingga dapat resiko kematian ibu dapat dicegah lebih dini.
3.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Dari realisasi capaian sebesar 12,78 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 13.55 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015, atau secara angka terjadi kenaikan jumlah kematian bayi dari 235 bayi di tahun 2014 menjadi 242 bayi di tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya berat bayi lahir rendah yang berkaitan erat dengan status gizi ibu saat hamil. Berbagai macam upaya telah dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi di tahun 2015, antara lain GEMASIBA (Gerakan Masyarakat Sehatkan Ibu dan Selamatkan Bayi) yang bekerjasama dengan TNI dan POLRI melalui bhabinsa dan bhabinkamtibmas dalam peningkatan kesadaran ibu hamil resiko tinggi untuk secara rutin memeriksakan kehamilannya di bidan, peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan melalui pelatihan dan workshop yang dilakukan secara berkala, penyediaan penghangat bayi, serta kerjasama dengan RS waluyojati dalam praktek penanganan bayi resiko tinggi untuk puskesmas. Dinas kesehatan menyadari bahwa penanganan untuk menurunkan angka kematian bayi tidak serta merta hanya dilakukan saat masa kehamilan, haruslah terpadu dengan peningkatan kesehatan ibu yang harus dimulai sejak masa remaja serta pemberian ASI ekslusif yang terbukti menurunkan resiko kematian bayi.
Penyebab kematian bayi di Kab.Probolinggo masih didominasi oleh BBLR (berat bayi lahir rendah <2500 gr), hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam menjaga asupan gizinya, oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan di tahun 2016, meningkatkan dan memberikan kesadaran ibu hamil untuk rutin sarapan, yang diintegrasikan dengan pemberian tablet tambah darah serta pendampingan ibu hamil secara intensif, sehingga diharapkan dapat menekan jumlah kematian bayi di Kab.Probolinggo. 4.
Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan Dari realisasi capaian sebesar 31.1% di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 17.98% di tahun 2015. hal tersebut disesuaikan dengan kunjungan penduduk miskin untuk berobat di puskesmas dan jaringannya, terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional, dimana sudah terintegrasi antara peserta jamkesmas dengan peserta mandiri.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi dalam : 1.
Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam rangka upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM);
2.
Pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan sistem informasi kesehatan (SIK),
3.
Pemberian ijin dan rekomendasi perijinan dibidang kesehatan,
4.
Pembinaan terhadap UPTD kesehatan,
5.
Pengkoordinasian dengan instansi terkait, lembaga swasta dan kemasyarakatan dibidang kesehatan,
6.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tersebut, ada beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraannya, antara lain: a.
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013 adalah 65,69 tahun dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 65,75 tahun. Apabila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 70,45 tahun dan rata-rata AHH penduduk Indonesia yang sebesar 72 tahun, AHH di Kabupaten Probolinggo masih jauh berada dibawah taraf provinsi dan nasional. AHH di Kabupaten Probolinggo di tahun 2014 bahkan berada di urutan terbawah dibandingkan 38 kab/kota lainnya di Provinsi
Jawa
Timur.
Meskipun
demikian
dengan
adanya
kecenderungan
meningkatnya AHH tersebut, dapat mencerminkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.. b.
Angka kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di Kabupaten Probolinggo. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut secara implisit adalah “3 Terlambat” (Terlambat mengambil keputusan merujuk ke fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan Terlambat mendapat pelayanan Tenaga kesehatan). Sedangkan faktor penyumbang angka kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR, kelainan kongenital, asfiksia, aspirasi dan pneumonia.
c.
Status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab gizi merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi masyarakat di Kabupaten Probolinggo masih cukup memprihatinkan, ditandai dengan penemuan balita gizi kurang dan balita gizi buruk di beberapa kecamatan dan sekitar 14 kecamatan termasuk dalam kategori kecamatan rawan pangan.
d.
Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama belum adanya sistem monitoring yang efektif dalam mengukur kemandirian suatu masyarakat untuk hidup sehat;
e.
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
f.
Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. Permasalahan
yang
diuraikan
tersebut
membutuhkan
penanganan
yang
komperehensif baik dari lintas program maupun lintas sektor. Melalui keterpaduan program dan kegiatan antar SKPD disertai dengan proses perencanaan dan koordinasi yang tepat, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi secara bertahap sehingga tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Komitmen global bidang kesehatan menjadi perhatian penting yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu tujuan 4 (Menurunkan Angka Kematian Anak), tujuan 5 (Meningkatkan Kesehatan Ibu) dan tujuan 6 (Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya), yaitu serta 2 tujuan lainnya yang tidak terkait langsung yaitu tujuan 1 (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan) dan tujuan 7 (Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup). Diharapkan semua pihak yang bergerak di bidang kesehatan wajib dalam mendukung pencapaian program-program tersebut terutama dalam kurun waktu 2010-2015. Pencapaian Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo berdasarkan indikator MDGs pada tahun 2014-2015, sebagai berikut: Tabel 3.1 CAPAIAN INDIKATOR MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TAHUN 2014-2015 Capaian No
Indikator Acuan
Acuan Dasar
2014
2015
Target Nasional MDG's 2015
Sumber Data
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8
Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi -Prevalensi balita gizi buruk -Prevalensi balita gizi kurang
31.00% (1989) 7.20% (1989) 23.80% (1989)
10.02%
15.50%
1.61%
1,51%
3.60%
8.41%
8,61%
11.90%
Laporan Bulanan Gizi Dinkes Kab. Probolinggo
TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015 4.1
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
4.2
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
4.2a
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
4.3
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
10.00
16.00
32
Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo
12.78
13.55
23
Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo
15.00
10.00
Menurun
Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo
93,13%
100,76%
Meningkat
Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo
97 (1991) 68 (1991) 32 (1991) 44.50% (1991)
No
Acuan Dasar
Indikator Acuan
Capaian 2014
2015
Target Nasional MDG's 2015
Sumber Data
TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 5.1
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
5.2
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
390 (1991) 40,70% (1992)
130.5
145.57
102
Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo
88.28%
96.54%
Meningkat
Laporan PWS KIA Dinkes Kab. Probolinggo
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.5
Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) - Minimal 1 kali kunjungan
75.00%
95,13%
97,41%
Meningkat
- Minimal 4 kali kunjungan
56.00% (1991)
83,37%
88,11%
Meningkat
Dinkes
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 0.021% 0.03% Menurun KPA total populasi Penggunaan kondom pada 6.2 hubungan seks berisiko tinggi terakhir 12.80% Meningkat KPA - Perempuan (2002/2003) 29% - Laki-laki 37% Proporsi jumlah penduduk usia 1524 tahun yang memiliki 6.3 38,7% 45.00% pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Meningkat KPA dan Dinkes - Perempuan Menikah - Laki-laki menikah - Perempuan belum menikah - Laki-laki belum menikah Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Proporsi penduduk terinfeksi HIV 6.4 lanjut yang memiliki akses pada 52.00% 60.00% Meningkat Dinkes obat-obatan antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 Angka kejadian dan tingkat 6.6 kematian akibat Malaria Dinkes 4.68% Angka kejadian Malaria (per 1.000 Tidak ada Tidak ada 6.6a Menurun penduduk) kasus kasus (1990) Proporsi anak balita yang tidur Tidak ada Tidak ada 6.7 Meningkat Dinkes dengan kelambu berinsektisida kasus kasus Proporsi anak balita dengan demam Tidak ada Tidak ada 6.8 yang diobati dengan obat anti Meningkat Dinkes kasus kasus malaria yang tepat 6.1
No 6.9 6.9a 6.9b 6.9c
6.10
6.10b
Indikator Acuan Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis Angka kejadian/Incidence Rate Tuberkulosis (per 100.000 penduduk/tahun) Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tingkat kematian akibat Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis/TB BTA + yang ditemukan/terdeteksi dalam Program DOTS (CDR) Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati (Sembuh) dalam Program DOTS
Acuan Dasar
Capaian
Target Nasional MDG's 2015
Sumber Data
Dihentikan, mulai berkurang
Dinkes
Dinkes
2014
2015
107
60,76
117.27
93,64
3,3
3,2
67.27%
90,11%
70%
88,81%
91.35%
85%
334 (1990) 443 (1990) 92 (1990)
20.00% (2000) 87.00% (2000)
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015
7.8
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
7.8a
Perkotaan
7.8b
Perdesaan
7.9
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
7.9a
Perkotaan
7.9b
Perdesaan
37.73% (1990) 50.58% (1993) 31.61% (1993) 24.81% (1993) 53.64% (1993) 11.10% (1993)
97,20%
98,05%
68.87%
-
75.29%
-
65.81% Dinkes
62.42%
63,57%
62.41%
-
76.82%
-
55.55%
Secara nasional, selain pencapaian indikator MDG’s juga didasarkan pada pencapaian SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Kepmenkes RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2 CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014-2015
1.
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
83,37
TARGET 2015 95
2.
80
119,30
80
133.71
95
88,28
95
96.54
95
88,75
95
96.18
80
70,98
80
70.53
6.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi
90
98,17
90
101.33
7.
Cakupan pelayanan anak balita
87
85,20
90
93.64
≥ 95
98,48
≥ 95
89.53
100
40,43
100
27.43
100
100
100
100.00
100
100
100
100.00
Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:
≥ 70
61,89
≥ 70
68.86
a. Penemuan penderita AFP b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita c. Penanganan penderita diare d. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif e. Penemuan dan penanganan DBD Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin f. Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif
≥2
1.11
≥2
1.10
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
72.60
100,00
100,00
85,00
66.22
90,00
100.00
100,00
100,00
100,00
125.92
100,00
31.1
100,00
17.98
100,00
-
100,00
100,00
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100.00
100,00
100,00
100,00
100.00
70
87,3
80,00
92.73
PELAKSANAAN SPM/INDIKATOR
3. 4. 5.
8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
15. 16. 17. 18.
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
TARGET 2014 94
CAPAIAN
(%)
CAPAIAN
(%) 88.11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok atau organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo di tahun 2017 memiliki target pencapaian indikator kinerja utama sesuai dengan indikator pada Hasil Penyempurnaan Indikator Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan Renstra 2013-2018. Target tersebut antara lain: Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo Tahun 2017
Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat
Indikator Sasaran Persentase Desa/Kelurahan siaga aktif (strata madya s.d mandiri) Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase desa/kelurahan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Persentase sumber air minum yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja baik Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial Rasio fasilitas pelayanan kesehatan per satuan penduduk Rasio tenaga kesehatan medis per satuan penduduk Rasio tenaga kesehatan non medis per satuan penduduk Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Satuan
Target 2017
%
10
%
28
%
8
%
60
per 100.000 kelahiran hidup per 1000 kelahiran hidup
100 13
%
80
%
95
Per 10.000 penduduk Per 10.000 penduduk Per 10.000 penduduk
11.5
%
65
% %
11 1.6
%
8.2
3.8
3
Sasaran Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit serta masalah kesehatan lainnya melalui pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan berwawasan kesehatan
3.3
Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase sarana kesehatan dengan sistem informasi manajemen kesehatan yang memadai
tahun
Target 2017 66.15
%
100
%
90
Satuan
Program dan Kegiatan Dalam konteks Rencana Strategis, tahapan penentuan program pada hakekatnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus penjabaran dari kebijkan-kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menetapkan program-program tahun 2016 sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi di dinas kesehatan, dengan kegiatan antara lain:
2.
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa tenaga non PNS
-
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
-
Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
-
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kesehatan, dengan kegiatan antara lain:
3.
-
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
-
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan antara lain:
4.
-
Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pelaporan Kinerja SKPD
-
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat, dengan kegiatan antara lain: -
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
Manajemen Pengelolaan Obat
-
Pengadaan obat dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (untuk rawat inap dan persalinan)
5.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelaksanaan kesehatan dasar dan rujukan pada masyarakat dan meningkatkan kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan, dengan kegiatan antara lain: -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Perda 12/2010)
-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila dan Remaja
-
Peningkatan pelayanan GFK dan Labkesda
-
Pengembangan Ponkesdes
-
Gerakan Sekolah Sehat
-
Gerakan Peningkatan Kesehatan Balita
-
Peningkatan deteksi ibu hamil
-
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Jaringannya
6.
-
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
-
Peningkatan mutu puskesmas
-
Screening kesehatan anak sekolah
-
Replikasi kegiatan kinerja puskesmas
Program Pengawasan Obat dan Makanan, bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman dan berkualitas, dengan kegiatan antara lain:
7.
-
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
-
Pengawasan peredaran obat, kosmetik dan PKRT
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat dalam usaha perbaikan kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya, dengan kegiatan antara lain:
8.
-
Penyebarluasan informasi kesehatan
-
Pengembangan desa siaga kesehatan
-
Peningkatan UKBM
-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPA
-
Peningkatan PHBS
-
Pembinaan taman posyandu
Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat terutama untuk bayi,balita dan ibu hamil, dengan kegiatan antara lain:
9.
-
Peningkatan Pemantauan Status Gizi dan SKPG
-
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan
-
Gerakan Percepatan Peningkatan ASI ekslusif
Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman penyakit, dengan kegiatan antara lain: -
Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat
-
Peningkatan Sarana Air Bersih di Sarkesdas
-
Gerakan Sanitasi Total (GETAS)
-
Gerakan Pasar Sehat
-
Peningkatan Sanitasi Pondok Pesantren
10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin daerah, dengan kegiatan antara lain: -
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah
-
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Sharing Propinsi)
11. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, bertujuan untuk memberi kekebalan terhadap penyakit menular tertentu dan mencegah meluasnya penularan penyakit yang berakibat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui pengobatan maupun pemberantasan sumber penyakit menular, dengan kegiatan antara lain: -
Peningkatan Imunisasi
-
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
-
Pencegahan dan Pemberantasan TBC
-
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA dan Diare
-
Pencegahan dan Pemberantasan IMS dan HIV / AIDS
-
Pencegahan dan Pemberantasan DBD
-
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
-
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan
-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
-
Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
-
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
12. Program
Pengadaan,
Puskesmas/Puskesmas
Peningkatan
dan
Pembantu, bertujuan
Perbaikan
Sarana
dan
untuk meningkatkan
Prasarana
kualitas
dan
kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, dengan kegiatan antara lain: -
Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas
-
Pembangunan poskesdes
-
Rehabilitasi rumah dinas dokter dan paramedic
-
Pengadaan puskesmas keliling
-
Pengadaan ambulans rawat inap
-
Pengadaan kendaraan roda dua bagi bidan dan tenaga kesehatan
-
Pengembangan Puskesmas
-
Pengadaan alat kesehatan puskesmas
-
Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas Pembantu
13. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya kesehatan di Kabupaten Probolinggo, dengan kegiatan antara lain: -
Pengembangan SDM
-
Peningkatan Kapasitas Fungsional Tenaga Kesehatan
14. Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu manajemen kesehatan (administratif dan teknis medis) dan tersusunnya produk hukum, dengan kegiatan antara lain: -
Pengelolaan SIKDA
-
Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan
-
Peningkatan IPM Bidang Kesehatan
-
Peningkatan Manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (rawat inap dan persalinan JKN)
15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau, dengan kegiatan antara lain: -
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan/ Rehabilitasi UGD dan Poli Kesehatan di Puskesmas bagi penderita akibat dampak rokok
-
Peningkatan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
melalui
Pembangunan
Ruang
Perawatan di Puskesmas bagi penderita akibat dampak rokok -
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas bagi penderita akibat dampak rokok
16. Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dengan kegiatan antara lain: -
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sukapura
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Leces
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jorongan
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tegalsiwalan
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Banyuanyar
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang kidul
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Ranugedang
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Condong
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Paiton
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bago
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Maron
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Suko
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Gending
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Dringu
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wonomerto
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Lumbang
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tongas
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Curahtulis
-
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumberasih
17. Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dengan kegiatan antara lain: -
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sukapura
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sumber
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kuripan
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bantaran
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Leces
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Jorongan
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tegalsiwalan
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Banyuanyar
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Klenang Kidul
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tiris
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Ranugedang
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Krucil
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wangkal
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Condong
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pakuniran
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Glagah
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kotaanyar
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Paiton
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Jabungsisir
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Besuk
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bago
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kraksaan
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Krejengan
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pajarakan
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Maron
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Suko
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Gending
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Dringu
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wonomerto
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lumbang
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tongas
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Curahtulis
-
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sumberasih
Program dan kegiatan diatas diusulkan untuk merepresentasikan upaya dalam pencapaian target bidang kesehatan, baik itu berdasarkan MDGs, SPM, RPJMN maupun RPJMD Kabupaten Probolinggo yang disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan dana pada tahun 2017 dan tahun 2018. Diharapkan di tahun berikutnya, kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang telah dirumuskan, sehingga indikator dan pencapaian status kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo dapat meningkat.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang memuat program dan kegiatan tahun 2017 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama.
Probolinggo, Maret 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
dr.H. SHODIQ TJAHJONO, MMKes Pembina Tingkat Satu NIP. 19640401 198903 1 013
