PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/30/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/21/VI/2016 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/21/VI/2016 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa sehubungan terjadi perubahan kelembagaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disesuaikan; c. bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan kelembagaan, pergeseran anggaran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016; 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 244/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 349/C/2016; 19. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014; 20. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017;

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 November 2016 KEPALA,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Rencana Kerja Tahun 2017 DAFTAR ISI

Halaman BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN .................................................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ........................................................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ..................................................................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan ..............................................................................................................

4

1.4

Sistematika Penulisan ..........................................................................................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 ..................................

5

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra .........

5

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................................................

13

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..............................................

17

2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD .......................................

19

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................

25

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................

26

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................................................

26

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ....................................................................

29

3.3

Program dan Kegiatan .......................................................................................................

30

PENUTUP ..............................................................................................................................................

39

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1

Rencana Kerja Tahun 2017 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Kulon Progo segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Hal itu berdampak pada perencanaan SKPD dimana SKPD diharapkan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.


2

Rencana Kerja Tahun 2017 Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2

Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Perubahan

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; f.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; i.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;


3

Rencana Kerja Tahun 2017 j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017; o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; r.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;

s.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014;

t.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016; w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-


4

Rencana Kerja Tahun 2017 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014; x.

Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017; c.

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup


5

Rencana Kerja Tahun 2017 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1.

Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2.

Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Keuangan; c.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan-kegiatan: a.

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri c.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo

6

Rencana Kerja Tahun 2017 a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD c.

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: d. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; e. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya; c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; d. Penyusunan Data Dasar Spasial; e. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; f. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; g. Penyusunan RKPD; h. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal; j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan; l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan; m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan; p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum; q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri; r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs; s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


7

Rencana Kerja Tahun 2017 Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Data Statistik Daerah; b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

Target (%)

Realisasi (%)

3

4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program

87,00%

93,73%

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

80,27%

82,35%

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

Meningkatnya kinerja perencanaan

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Target (%)

3

Realisasi (%)

4

Capaian kesesuaian perencanaan program

100

100

Capaian tindak lanjut kerjasama

81,25

75,00

Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82

81,82

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.666.661.167,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.347.895.287,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III. Bappeda Kabupaten Kulon Progo

8

Rencana Kerja Tahun 2017 TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO SKPD

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 5 5 5

1 1

5

2

5

2

6 6

1

6

1

2 URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)

3

Cakupan perencanaan tata ruang (%) Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2 dokumen dan peninjauan kembali RTRW 1 dokumen Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)

1 Koordinasi pemanfaatan ruang

1

6

1

2

6

1

3

6

2

6

2

1

6

2

2

Jumlah rekomendasi tata ruang (rekomendasi)

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran (%) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan Koordinasi tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) Program peningkatan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (%) Pengadaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran (unit) perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran kondisi perkantoran baik (unit)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2015 Target berjalan 2016 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD tahun 2016) Program dan realisasi target realisasi (%) 2016 tahun 2014 2015 tahun 2015 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2016 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

100

100

100

100%

100

100

100%

27

15

2

2

100%

2

19

70%

98,32

97,71

100

100

100%

100

98,80

100,48%

167

128

35

206

589%

40

374

224%

100

60

20

20

100%

20

100

100%

60

36

12

12

100%

12

60

100%

60

36

12

12

100%

12

60

100%

60

36

12

12

100%

12

60

100%

97,47

95,33

97,46

98,05

101%

97,47

91,92

94%

119

114

32

32

100%

55

201

169%

73

73

73

73

100%

73

73

100%


9

Rencana Kerja Tahun 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 6

3

6

3

6

4

6

4

6 6

4 4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6

6 6

6

6

2 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan laporan keuangan 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan Rancangan RPJMD


3 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop dan sumber daya SKPD (pegawai) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) Rencana Kerja SKPD (dokumen) laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD (dokumen) Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

Materi teknis rancangan RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon Progo (dokumen) 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi program DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) 4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air 5 Penyusunan Data Dasar Spasial 6 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan 7 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Laporan Program WISMP (laporan) Peta digital tematik (tema peta) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2015 Target berjalan 2016 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Program dan realisasi target tahun 2016) realisasi (%) 2016 tahun 2014 2015 tahun 2015 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2016 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

98,99

97,10

100

100

100%

100

98,28

99%

98

67

23

23

100%

24

114

116%

100

61,95

19,03

19,03

100%

19,03

100

100%

10

6

2

2

100%

2

10

100%

7

4

2

2

100%

1

7

100%

89

51

19

19

100%

19

89

100%

100

86,65

100,00

100,00

100%

100,00

100,00

100%

2

1

0

0

#DIV/0!

1

2

100%

20

12

4

4

100%

4

20

100%

35

15

10

10

100%

10

35

100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

6

3

1

1

100%

2

6

100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

10

0

5

5

100%

4

9

90%


10


Kode

1 6

6

6

6

6

6

6

6 6 6

6 6 6


2

3 RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n (dokumen) 9 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi program Rencana Pembangunan Daerah dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) 8 Penyusunan RKPD

6 10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen) 6 11 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 6 12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan 6 13 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 6 14 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup 6 15 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

6 16 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 6 17 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 6 18 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri

Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan Perumahan dan kewenngan keistimewaan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Tata Ruang dan Perhubungan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial dan Kesehatan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan Umum (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri (dokumen)


5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

5

2

2

100%

2

9

100%

35

15

10

10

100%

10

35

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

9

17

106%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

9

17

106%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%


11


Kode

1 6 6 6 6 6

2 6 19 Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 6 20 Pemantauan dan Evaluasi SDGs 6 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 7 1 Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi


3 Review buku SSK PPSP

6

7

23

1

23

1

23

1

Laporan pencapaian SDG's Kulon Progo Masterplan RTH Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Statistik Daerah 1 Penyusunan Database Daerah dan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem Informasi Informasi Pembangunan Daerah (unit data) Pembangunan Daerah (SIPD)Miskin 2 Penyusunan Data Keluarga Data keluarga miskin (unit data)

23

1

3 Penyusunan Data Statistik Daerah

Forum data (unit data)


5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

2

0

1

1

100%

1

2

100%

3 1 87,5

0 0 100

0 0 81,25

0 0 75

#DIV/0! #DIV/0! 92%

3 1 87,5

3 1 87,5

100% 100% 100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

90,91

81,82

81,82

81,82

100%

81,82

81,82

90%

2

2

2

2

100%

2

2

100%

1

1

1

1

100%

1

1

100%

7

6

6

6

100%

1

1

14%


12

Rencana Kerja Tahun 2017 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I.

Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah:

1.

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan Anugerah Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat Kulon Progo dalam menemukan teknologi tepat guna.

II.

Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah:

1.

Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan.

2.

Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206 permohonan.

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi 60 bulan dalam RPJMD.

4.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat.

5.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai dengan 112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650 kegiatan di RKPD.

7.

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data perencanaan yang harus ada.


13

Rencana Kerja Tahun 2017 III.

Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah:

1.

Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon.



Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan


14

Rencana Kerja Tahun 2017 

Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.



Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY.

3. Urusan Statistik 

Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.


15

Rencana Kerja Tahun 2017 Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.

Indikator

SPM/

IKK

Target Renstra SKPD (%)

Realisasi

standar (PP-6/’08) nasional

(1) A

(2)

(3)

(4)

Proyeksi (%)

Capaian (%)

Catatan Analisis

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal

1

a.

Informasi Tata Ruang (kabupaten)

100%

100

100

100

100

100

100

b.

Informasi Tata Ruang (kecamatan)

100%

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

c.

Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator Kinerja SKPD 1


100

100

100

100

100

100

2

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

100

100

100

100

B

Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

1 2

3 4

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100

100

100

81,40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Indikator Kinerja SKPD 1

Capaian kesesuaian perencanaan program


16

Rencana Kerja Tahun 2017 No.

Indikator

SPM/

IKK

Target Renstra SKPD (%)

Realisasi

standar (PP-6/’08) nasional

(1)

(2)

(3)

(4)

Proyeksi (%)

Capaian (%) Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)


75

81,25

87,50

75

87,50

3

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20

20

20

20

20

4

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

97,34

97,46

97,47

98,05

97,47

5

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

C

Urusan Statistik

(14) Program setiap SKPD Program setiap SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

6

Analisis

Tahun

2

Catatan

100

100

100

100

Program setiap

100

SKPD

23,79

19,03

19,03

19,03

Program setiap

19,03

SKPD

Indikator Kinerja Kunci 1

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Indikator Kinerja SKPD 1


81,82

81,82

90,91

81,82

90,91


17

Rencana Kerja Tahun 2017 Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: 

Meningkatnya

kinerja

perencanaan

dan

monitoring

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan; 



Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o

Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY;

o

Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

 Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;  Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;  Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil;  Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;  Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana


18

Rencana Kerja Tahun 2017 dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum seluruh RDTR selesai disusun; c.

Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;

d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua. 2) Urusan Perencanaan Pembangunan a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya; b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan; c.

Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator; e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah. 3) Urusan Statistik a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD; b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; c.

Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan;

d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah:  Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.


19

Rencana Kerja Tahun 2017  Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya  Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.


20

Rencana Kerja Tahun 2017 TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Hasil analisa kebutuhan

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

1

2

3

4

5

A. I.

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

No.

1 II. 1 B. I. 1

2

Penyediaan Jasa keuangan

3

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

1

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Lingkup Bappeda

Lingkup Bappeda Lingkup Bappeda

Lingkup Bappeda


100%

Dokumen Review RTRW

1 dokumen

Cakupan pengendalian tata ruang

78,79%

Rekomendasi tata ruang

256 dokumen

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Makanan, minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik sarana dan prasarana perkantoran

20,00% 12 bulan

12 bulan 12 bulan

98,08% 62 unit

Pagu Indikatif (Rp.000)

6 549.000

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja



7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145.000 -

-

-

-

-

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Rapat koordinasi dan konsultasi

20,00%

281.780

12 bulan

93.362

145.000

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 266.424 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.280 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

28.904 Penyediaan Jasa keuangan 167.240 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 515.674 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 242.065 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Lingkup Bappeda


Lingkup Bappeda

12 sudah tidak menjadi kewenangan Bappeda

-

549.000 -

Catatan penting

4 orang

12 bulan

35.200

12 bulan

153.218

Capaian ketersediaan sarana dan 98,08% prasarana kondisi baik Tersedianya kendaraan roda empat 1 85 unit unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah

1.502.343 783.410


21

Rencana Kerja Tahun 2017 Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No.

1 2

Program / kegiatan

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Lokasi

3 Lingkup Bappeda

Indikator Kinerja

4 sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik

Hasil analisa kebutuhan Target Capaian Kinerja

5 66 unit


Program/kegiatan

6

7

273.609 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Lokasi

8 Lingkup Bappeda

Indikator kinerja



Catatan penting

9

10

11

12

Terpeliharanya peralatan gedung 49 unit kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit Pembayaran listrik, air, telepon Tersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih

718.933

12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya meja kerja dan meja 51 buah rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 4 paket 1 paket, desain interior 1 paket, rehab gedung kantor 1 paket Terpeliharanya kendaraan roda 23 unit empat 4 unit, kendaraan roda dua 19 unit III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1

Pendidikan dan pelatihan non formal

Lingkup Bappeda


100,00%

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri

25 orang

2

2

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD


3

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Lingkup Bappeda

V.

Program Kerjasama Pengembangan Iptek Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten

2

Lingkup Bappeda

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lingkup Fungsional Lewat Angka Kredit Bappeda

IV. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan pelaporan keuangan

1

30.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 30.000 Pendidikan dan pelatihan non formal

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

21,67%

Laporan capaian kinerja keuangan semester Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja Perubahan SKPD Tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

2 dokumen

laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

3 dokumen


100,00%

Kab. Kulon Progo

Perjanjian kerjasama/ijin KKN

10 dokumen

Kab. Kulon Progo

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil 1 dokumen kajian DRD kepada Bupati Jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

47.250 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 21.250 Penyusunan pelaporan keuangan 12.000 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD


14.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Lingkup Bappeda

311.991 Program Kerjasama Pengembangan Iptek 65.504 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi 246.487 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten


100,00%

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Penilaian pegawai fungsional perencana

31 pegawai

33.898

30.000

2 orang

3.898

Capaian perencanaan, pengendalian 21,67% dan evaluasi kinerja

79.509

Dokumen laporan capaian kinerja keuangan Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja perubahan SKPD tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP Capaian tindak lanjut kerjasama

2 dokumen

21.250

3 dokumen

43.259

21 dokumen

15.000

Kab. Kulon Progo

Perjanjian kerjasama/ijin KKN

10 dokumen

59.700

Kab. Kulon Progo

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati jumlah teknologi tepat guna

1 dokumen

320.086

76,00%

379.786

3 macam TTG


22


1

Program / kegiatan

Lokasi

2

3

VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator Kinerja

4


5 100,00%

Kab. Kulon Progo

Capaian kesesuaian perencanaan program Laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

4 dokumen


Program/kegiatan

Lokasi

6

7

8

2.631.553 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 33.000 Sinkronisasi Upaya Pencegahan Kab. Kulon dan Pemberantasan Korupsi Progo

2

Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP

Kab. Kulon Progo

Profil KPI, Success Story, dan Laporan PSETK

3 dokumen

175.000 Perencanaan dan Pengendalian Kab. Kulon Pengelolaan WISMP Progo

3

Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Kulon Progo

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan 2 dokumen Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan updating data kemiskinan

553.025 Perencanaan dan Pengendalian Kab. Kulon Penanggulangan Kemiskinan Progo

4

Penyusunan RKPD Penyusunan KUA dan PPAS

6

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dokumen RKPD tahun 2018 dan 2 dokumen Perubahan RKPD 2017 KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 4 dokumen serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Laporan pengendalian dan evaluasi 10 dokumen program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA

381.212 Penyusunan RKPD

5

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

7

8

9

Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahan

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan

Kab. Kulon Progo

8 dokumen

10 dokumen

120.000 Penyusunan KUA dan PPAS


217.062 Pengendalian Pelaksanaan Kab. Kulon Rencana Pembangunan Daerah Progo

45.100 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang Penanaman Modal Progo Tenaga Kerja dan Pariwisata

47.300 Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi 170.000 Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah


Indikator kinerja

9


10


Catatan penting

11

12

Capaian kinerja perencanaan

85,65%

2.963.804

Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR

4 dokumen

34.313

3 dokumen

176.600

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA

2 dokumen

173.911

2 dokumen

408.135

4 dokumen

109.573

5 dokumen

178.682

Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD

5 dokumen

Dokumen perencanaan dan 9 dokumen pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata

57.391

Dokumen perencanaan dan 9 dokumen pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi Dokumen perencanaan dan 10 dokumen pengendalian sub bidang prasarana wilayah dan peta digital tematik jalan

58.351

118.293

ddd


23


Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

10

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

11

Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Kab. Kulon Progo

14

Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Kab. Kulon Progo

15

Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan, peta digital tematik LPJU dan guardrail Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

16

Kab. Kulon Progo

17

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Penyusunan RPJMD

18

Pemantauan dan Evaluasi SDGs

Kab. Kulon Progo

19

-

20

21

12

13


Kab. Kulon Progo



Program/kegiatan

Lokasi

5

6

7

8

9 dokumen

90.000 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang Penataan Ruang Progo Permukiman dan Perkotaan

8 dokumen

42.500 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang Sumber Daya Alam Progo

8 dokumen

54.581 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan 37.400 Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan 73.700 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

41.800 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang Penunjang Progo Pemerintahan

Laporan DAK dan TP, dana Bantuan 16 dokumen Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017- 1 dokumen 2022



Catatan penting

9

10

11

12

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan

10 dokumen

115.701

9 dokumen

65.316

9 dokumen

56.234

9 dokumen

56.142

9 dokumen

80.218

9 dokumen

87.373

Indikator kinerja

106.712 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

Kab. Kulon Progo

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan

4 dokumen

102.963

400.000 Penyusunan RPJMD

Kab. Kulon Progo

Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen laporan pencapaian SDGs

2 dokumen

635.074

2 dokumen

37.272

Dokumen SIPD

1 dokumen

Dokumen analisis data perencanaan pembangunan

3 dokumen

Laporan evaluasi indikator kinerja daerah Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan

1 dokumen

Laporan pencapaian SDGs

2 dokumen

43.161 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

23

-

-

-

-

-

Penyusunan rencana DAK, Kab. Kulon Danais, Bantuan Keuangan Progo Khusus, dan Tugas Pembantuan

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

95.396 kegiatan baru muncul 74.426 setelah struktur organisasi 120.410 baru

4 dokumen

Laporan pengendalian dan evaluasi 12 dokumen pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan

79.608

Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan

42.422

4 Dokumen


24

Rencana Kerja Tahun 2017 Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Hasil analisa kebutuhan

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

C. I.

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan data statistik daerah

No.

1 2

Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)



6 278.000

Program/kegiatan

Lokasi

7


Indikator kinerja

8

9


10

11

-

-

-

-

-


77,78%

Laporan forum data

4 dokumen

106.000 -

-

-

-

-

Database daerah dan SIPD yang update dan akurat

2 dokumen

172.000 -

-

-

-

-

Catatan penting

12 sudah tidak menjadi kewenangan Bappeda


25

Rencana Kerja Tahun 2017 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.


26

Rencana Kerja Tahun 2017 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 3.1.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I.


27

Rencana Kerja Tahun 2017

Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat

Pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.


28

Rencana Kerja Tahun 2017 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Pembangunan Manusia dan Masyarakat Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2.

Pembangunan Sektor Unggulan Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3.

Pemerataan dan Kewilayahan Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi birokrasi.

5.

Pembangunan Ekonomi Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.1.2

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu: 1.

Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;


29

Rencana Kerja Tahun 2017 2.

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;

3.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4.

Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”. Prioritas DIY adalah: 1. Sosial dan budaya 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang 7. Kinerja aparatur dan birokrasi Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2017

adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan).


30

Rencana Kerja Tahun 2017 Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

3.3

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja SKPD

Capaian kinerja SKPD

75,00

Program dan Kegiatan Perubahan Rencana kerja Bappeda tahun 2017 mencakup 6 program terdiri 35 kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran; b. Penyediaan jasa keuangan; c.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit; 4. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan; b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD; c.

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah; b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; c.

Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam;

d. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP; e. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan; f.

Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;

g. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;


31

Rencana Kerja Tahun 2017 h. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata; i.

Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;

j.

Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

k. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan; l.

Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

m. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs; n. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); o. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah; p. Penyusunan RKPD; q. Penyusunan KUA PPAS; r.

Penyusunan RPJMD;

s.

Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan;

t.

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

u. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK; v.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

w. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan. 6. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan : a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten; b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.


32

Rencana Kerja Tahun 2017 TABEL VII


33



34



35



36



37

Rencana Kerja Tahun 2017 TABEL VIII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

SUMBER DANA: APBD PROVINSI

NO. A I 1

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Statistik Daerah Pengolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik Daerah

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR

TARGET

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF (RP)

510.000.000,00 Kab. Kulon Progo

Gini Ratio Kecamatan di 3 dokumen Kulon Progo, PDRB Kecamatan di Kulon Progo, dan NTP Kulon Progo

Data statistik daerah yang up to date

3 dokumen

510.000.000,00

PRAKIRAAN MAJU

KETERANGAN JENIS KEGIATAN

SKPD

561.000.000,00 561.000.000,00 Baru

Bappeda DIY (Balai Statistik Daerah)


38

Rencana Kerja Tahun 2017 TABEL IX RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

SUMBER DANA: APBD APBN

NO.

-

INDIKATOR KINERJA

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

-

-

SASARAN DAERAH

-

LOKASI

-

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

-

-

-

-

-

-

PAGU INDIKATIF (RP)

PRAKIRAAN MAJU

-

-

KETERANGAN JENIS KEGIATAN

SKPD

-

-


39

Rencana Kerja Tahun 2017 BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM Provinsi DIY, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 8 November 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196108011989031005


PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

Recommend Documents