RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KOTA MATARAM 2017
“Menuju Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2018. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan program dan kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaikbaiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan. Mataram, Mei 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram
CHAERUL ANWAR, SIP NIP. 19601202 198003 1 003
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………….
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….
ii
BAB I
PENDAHULUAN ………………………………………………………………….
1
1.1.
Latar Belakang ……………………………………..……………………..
1
1.2.
Landasan Hukum ………………………………………………………….
2
1.3.
Maksud dan Tujuan ………………………………………………………
4
1.4.
Sistematikan Penyusunan ………………………………………………
4
BAB II
BAB III
BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ………
6
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ………………………….
6
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan …………………………….……………….
12
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ……………..
19
3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja …………………………………………….
19
3.2.
Program dan Kegiatan …………………………………………………..
22
PENUTUP …………………..……………………………………………………….
24
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah
maupun
perencanaan
tahunan.
Untuk
setiap
daerah
(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
penyelenggaraan
mempunyai
program
arti
yang
pembangunan
strategis
tahunan
dalam
mendukung
pemerintahan
daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018. 3. Renja
SKPD
merupakan
salah
satu
instrumen
untuk
mengevaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016.
4
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain : 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu
pada RKPD. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram. 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 adalah : 1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan
Perlindungan
Masyarakat
Dalam
Penanganan
Ketenteraman,
Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah.
6
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016, dan
memberikan
arah
dalam
penyusunan
rencana
pembiayaan
yang
menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai tolok ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan. 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD , memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
7
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis
Kinerja
Pelayanan
Renja
SKPD,
berisikan
kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan
dalam
SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator
yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan
hal
kritis yang
permasalahan dan
terkait
hambatan
menyelenggarakan tugas dan
dengan yang
fungsi
pelayanan SKPD, dihadapi
SKPD,
dalam
tantangan
dan
peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.2 Program dan kegiatan BAB IV
PENUTUP
8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2016
Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah.
Akuntabilitas
merupakan
suatu
bentuk
perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut
Rencana Kerja (RENJA) Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Mataram ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.
9
TABEL REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA MATARAM SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
1
2 Urusan Wajib Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja
3
4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 5
Terwujudnya adminstrasi perkantoran yang lancar,tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi keuangan Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan peralatan kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya penyediaan kebutuhan ATK Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pemasangan baru instalasi listrik dan komponennya
100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Thn. 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target Realisasi Tingkat Kinerja Renja Realisasi SKPD SKPD (%) Tahun Tahun 2016 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Realiasi Tingkat Capaian Capaian Program & Realisasi Kegiatan Target s/d Renstra Th 2017
6
7
8=7/6
9
10=5+7+9
11=10/4
99,43%
100%
96,87%
96,87%
100%
100%
100%
100%
99,92%
100%
99,60%
99,60%
100%
100%
100%
100%
89,44%
100%
82,76%
82,76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,69%
99,69%
100%
100%
100%
100%
92,20%
100%
94,43%
94,43%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,26%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,63%
100%
98,67%
98,67%
100%
100%
100%
10
1
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Jasa Administrasi Umum Penyediaan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL) Satpol PP dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram
3 Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan Tersedianya bahan bacaan kantor
4 100%
5 99,85%
6 100%
7 96,88%
8=7/6 96,88%
9 100%
10=5+7+9 100%
11=10/4 100%
100%
94,44%
100%
92,11%
92,11%
100%
100%
100%
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat Tersedianya dana untuk konsultasi keluar daerah Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Terlaksananya lembur pada bagian kepegawaian dan kearsipan Tersedianya honor pejabat pengelola keuangan, tunj. kedinasan, gaji Honda, dan adm. keuangan lainnya Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin kerja dan loyalitas aparatur Tersedianya kelengkapan pakaian kerja anggota SatpoPP Tersedianya kelengkapan pakaian khusus hari-hari tertentu anggota SatpolPP Meningkatnya kemampuan dan tehnik aparatur Terlaksananya kegiatan upacara yang tertib
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98,14%
100%
98,69%
98,69%
100%
100%
100%
100%
93,28%
100%
97,89%
97,89%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92,46%
92,46%
100%
100%
100%
100%
99,74%
100%
96,85%
96,85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,90%
99,90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
99,99% 99,84%
99,99% 99,84%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
98,67%
98,67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,99%
99,99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,99%
99,99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
1
2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembangunan Pos Jaga / Berugak Pengendalian Keamanan Lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemantauan situasi kamtibmas Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Daerah Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA/PERWAL dan Keputusan Walikota
3 Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Tersedianya Pos Siskamling di lingkungan Meningkatnya kegiatan pengamanan dan patrol wilayah Terwujudnya kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga kamtibmas Terlaksananya pemantauan kamtibmas oleh Satlinmas Terlaksananaya Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas Terwujudnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Terlaksananya penanganan kasuskasus Pelanggaran Perda Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Terlaksananya Yustisi Penegakan PERDA/PERWAL dan Keputusan Walikota
4 100%
5 100%
6 100%
7 100%
8=7/6 100%
9 100%
10=5+7+9 100%
11=10/4 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,84%
99,84%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,29%
99,29%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75,12%
75,12%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
12
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 1. Evaluasi Program Tahun 2016 Anggaran Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Mataram pada
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.156.216.145,-. Dengan pencapaian realisasi Rp. 10.990.341.982,- atau 98,51 %, dengan belanja tidak langsung sebesar
Rp. 7.180.965.719,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 3.809.376.263,- yang dijabarkan melalui 7 Program dan 28 Kegiatan dapat dilihat pada 2 (dua) tabel berikut : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 NO
JENIS BELANJA
TARGET (Rp)
REALISASI
%
(Rp) 1.
Belanja Tidak
7.251.071.445,-
7.180.965.719,-
99,03
Belanja Langsung
3.905.144.700,-
3.809.376.263,-
97,55
Jumlah
11.156.216.145,-
10.990.341.982,-
98,51
Langsung 2.
10
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram N o
1
PROGRA M
KEGIATAN
2
3
I
Belanja Tidak Langsung
II
Belanja Langsung
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyedian jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyusunan dokumen perencanaan 13. Penyediaan jasa Administrasi Umum 14. Penyediaan Administrasi Keuangan
B
C
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung ktr 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
ALOKASI ANGGARAN (Rp.) 4
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 5
7.251.071. 445 3.905.144. 700 2.248.507. 200 3.000.000 17.720.000
7.180.965. 719 3.809.376. 263 2.178.028. 763 2.988.000 14.665.729
9.630.000
9.600.000
15.370.000
14.513.300
24.000.000 6.250.000
24.000.000 6.250.000
2.483.000
2.450.000
3.200.000
3.100.000
9.120.000
8.400.000
10.000.000 100.895.600 15.838.600 2.800.000 2.028.200.00 0
10.000.000 99.572.800 15.505.000 2.588.934 1.964.395.00 0
309.985.50 0 45.000.000 88.400..000 173.585.500
309.665.50 0 45.000.000 88.390..000 173.315.500
3.000.000
2.960.000
98.520.000
98.510.000
92.520.000 6.000.000
92.510.000 6.000.000
PROSENTAS E REALISASI ANGGARAN KEU FISI K 6 7
99,0 3 97,5 5 96,8 7 99,6 0 82,7 6
99,0 6 98,3 0 98,1 7 99,6 0 82,8 3
99,6 9
99,7 2
94,4 3
95,4 2
100 100
100 100
98,6 7
99,2 6
96,8 8
98,5 0
92,1 1
92,1 1
100 98,6 9 97,8 9 92,4 6 96,8 5 99,9 0 100 99,9 9 99,8 4
100 66,0 3 97,8 9 92,4 6 99,9 2 99,9 0 100 99,9 9 99,8 5
98,6 7 99,9 9 99,9 9
98,6 7 99,9 8 99,9 8
11
D
E
F
G
2. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Peningkatan Kapasitas SDA 1. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pembangunan pos jaga/ronda 2. Pengendalian keamanan lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1. Pemantauan Situasi Kamtibmas 2. Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus Pelanggaran Perda 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah 3. Pelaksanaan Yustisi Penegakan Perda, Perwal, dan Kepwal TOTAL
100
100
163.980.00 0 163.980.000
163.980.00 0 163.980.000
100
100
100
100
123.300.00 0 55.250.000 68.050.000
123.300.00 0 55.250.000 68.050.000
100
100
100 100
100 100
866.082.00 0 671.020.000 195.062.000
864.697.00 0 671.020.000 193.677.000
94.770.000
71.195.000
57.220.000
57.220.000
99,8 4 100 99,2 9 75,1 2 100
99,8 4 100 99,2 9 75,1 2 100
13.975.000
13.975.000
100
100
23.575.000
-
-
-
11.156.216.1 45
10.990.341.9 82
98,5 1
98,6 5
2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 13.354.075.201,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung
Rp.
7.446.830.501,-
dan
Belanja
Langsung
Rp.5.907.244.700,- terurai dalam 7 program dan 34 kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2016. 3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Hasil analisis akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram pada tahun 2016 sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan
pemeliharaan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram pada tahun 2016, dilaksanakan melalui sumber pembiayaan yakni Anggaran DPA-SKPD (APBD)
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kota
Mataram
dengan
mengimplementasikan sebanyak 7 Program 28 kegiatan.
12
2. Total nilai realisasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun terhadap
7
program
penyelenggaraan
sumber
pemeliharaan
pembiayaan ketertiban
APBD
umum
dalam
dan
2016 rangka
ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Mataram, secara komulatif menunjukkan bahwa prosentase tingkat pencapaian terhadap target tahun 2016 sebesar 98,51 %, meningkat jika dibandingkan dengan prosentase tingkat pencapaian terhadap kinerja tahun sebelumnya (2015) sebesar 98,30 %, dan prosentase capaian tahun 2016 lebih kecil terhadap proyeksi target tahun 2016 yaitu sebesar 100 %. 3. Berdasarkan
monitoring dan
penyelenggaraan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat serta Perlindungan Masyarakat tahun 2016, diperoleh hasil capaian kinerja sebagai berikut: 1.
Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi sebanyak 180 penertiban.
2.
Jumlah Patroli Pol PP dalam penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 1440 kali.
3.
Angka kriminalitas sebanyak 180 Kasus.
4.
Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun/10.000 penduduk sebanyak 150 pengamanan.
5.
Jumlah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam satu tahun sebanyak 30 kasus.
6.
Jumlah Pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan/Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun berkenaan x 100 sebanyak 450 kali. Berdasarkan
ketertiban
evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemeliharaan
umum dan ketentraman masyarakat di Kota Mataram tahun 2016
ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu : Hambatan dan Permasalahan : a. Kualitas SDM personil masih harus ditingkatkan, sebagian masih belum mengikuti diklat teknis Polisi Pamong Praja, dan diklat selaku penyidik pelanggaran perda (PPNS) baik pejabat maupun staf/anggota ;
13
b. Jumlah Personil/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum ideal, akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Mataram dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk serta luas wilayah minimal harus memiliki 250 personil SatpolPP ; c. Belum optimalnya tugas penegakan Perda karena kendala koordinasi dan minimalnya sinergitas instansi terkait untuk melibatkan Polisi Pamong Praja, dan terbatasnya PPNS untuk menyidik pelanggaran perda ; d. Adanya Satgas-satgas yang dibentuk oleh beberapa SKPD lain yang tugasnya tumpang tindih dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ; e. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menggagu mobilisasi anggota ketika menangani kejadian-kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban ; Upaya pencegahan masalah : a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta menganggarkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ; b. Meningkatkan jumlah personil anggota Satpol PP melalui perekrutan anggota baru dan meningkatkan kwalitas SDM melalui kegiatan pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun bekerjasama dengan instansi terkait; c. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundangundangan daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan menambah jumlah PPNS yang memiliki kualifikasi penyidik dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PPNS ; d. Satgas-satgas penertiban dan pengawasan yang dibentuk oleh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat digabung dalam bentuk Satgas Terpadu sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas ;
14
e. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2.
Berdasarkan Visi pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tentram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat. Agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif ditengahtengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan pengawalan dan penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Perwal Kota Mataram. Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud maka Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2011-2015 mengacu pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, adalah sebagai berikut : A. VISI “Terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang tentram, tertib dan teratur serta berkesadaran hukum” B. MISI : 1. Meningkatkan kwalitas pelayanan dan kelembagaan yang profesional. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. 3. Meningkatkan Pembinaan potensi masyarakat serta perlindungan masyarakat. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah.
15
2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah : 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang. 2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah. 3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. 4. Tingkat kriminalitas masih tinggi. 5. Masih maraknya penyakit masyarakat. 6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi. 7. Penegakan Perda dan Perwal yg masih lemah. 2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang. Jumlah anggota Satpol PP Kota Mataram jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional.Untuk
itu
perlu
ditingkatkan
kapasitas
Salpol
PP,
sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai 250 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional pengamanan dan penegakan Perda dan Perwal sejalan dengan perkembangan pembangunan.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah. Sumber
Daya
Aparatur
merupakan
unsur
penentu
dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Kondisi relatif masih rendahnya kwalitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Kota Mataram tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis
penyelenggaraan
penegakan
Perda/Perwal
ketentraman (PPNS)
dan
serta
ketertiban teknis
umum,
perlindungan
masyarakat.
16
3. Masih tingginya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan kasus-kasus
yang
terkait
dengan
pelanggaran
hukum
yaitu,
pelanggaran Perda, Perwal. Proses pelaksanaan tugas harus selalu mengacu
pada
pedoman
prosedur
tetap
(protap),
sehingga
pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang ditetapkan
dalam
upaya
penyelesaian
masalah
trantibun
di
masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum berupa: Konflik/perkelahian masal antar lingkungan, antar kelompok, demonstrasi anarkis dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya. 4. Tingkat kriminalitas masih tinggi. Kota Mataram sebagai ibukota provinsi NTB yang merupakan pusat pendidikan
dan
perkonomian
yang
berkembang
cukup
pesat
dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di NTB tentunya memberikan dampak terhadap tingkat kriminalitasnya, ini ditandai masih
banyaknya
pelanggaran
hukum
seperti
pencurian,
perampokan, tawuran dll, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan,
sosialisasi
dan
penyuluhan
hukum
agar
tercapai
ketentraman dan ketertiban masyarakat.Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram. 5. Masih Maraknya Penyakit masyarakat. Bahwa sejalan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan global yang mempunyai berdampak positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan
ekonomi
masyarakat
yang
mengakibatkan
adanya
kesenjangan tingkat sosial maupun ekonomi masyarakat, sehinggga berpengaruh besar terhadap ketenteraman dan ketertiban. Ekonomi masyarakat pemicu
yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu
timbulnya
kasus-kasus
penyakit
perilaku dalam kehidupam bermasyarakat
masyarakat,
sehingga
menjadi terganggu dan
tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat perlu ditingkatkan baik melalui: operasi non yustisi dan
17
pencegahan peradaran minuman keras, praktik prostitusi dan premanisme, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. 6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi. Konflik
horizontal
yang
perkelahian antar
terjadi
di
masyarakat
kampung dan agama.
diantaranya,
Konflik ini timbul
disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak.Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu dilakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi dengan aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat berjalan secara kondusif. 7. Penegakan Perda dan Perwal masih lemah. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perwal
serta
Perlindungan
Masyarakat.
Penegakan
Perda/Perwal kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain: a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau
aparatur
lainnya
yang
terkait,
diantaranya
dengan
membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Kota Mataram sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja 3.1.1. Tujuan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Kota Mataram tahun 2011-2015 telah ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah : Menciptakan suasana yang tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesiagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Linmas. 3.1.2. Sasaran Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah : a. Terwujudnya rasa aman dan tentram serta suasana damai dalam dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintah. b. Terbangunnya sistem perlindungan masyarakat yang memadai dari berbagai ancaman dan bencana. c. Meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan
personil
melalui
program pelatihan yang berkelanjutan. d. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban. e. Terwujudnya peningakatan kualitas Sumber daya Aparatur yang bersih dan berwibawa. f.
Terwujudnya pengelolaan administrasi publik yang tertib dan lancar.
g. Terwujudnya pembinaan dan penanganan sistim Linmas. h. Terwujudnya pembinaan dan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT). i.
Terwujudnya Pembinaan dan penanganan PERDA.
19
j.
Terwujudnya rasa aman, nyaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi, tegaknya hukum dan menghormati HAM.
k. Terwujudnya sistim informasi dini tentang Trantibum. l.
Terwujudnya informasi dan deteksi dini tentang bencana.
m. Terwujudnya data pelanggaran Perda di Kota Mataram yang akurat dan akuntabel n. Terbinanya profesionalisme Satuan Linmas. o. Terwujudnya potensi siskamling dan Pamswakarsa dalam membantu Trantibum secara Swakarsa. p. Terwujudnya penangan masyarakat korban akibat bencana alam. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satpol PP Kota Mataram Tahun 2017 berdasarkan Visi dan Misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan yang professional Tujuan : Membentuk instansi yang berkualitas dan berdaya saing Sasaran : Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian dan operasional perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD MISI 2 : Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas Tujuan : Meningkatkan Sumber daya aparatur yang bersih dan berwibawa melalui diklat yang berkelanjutan Sasaran : Terwujudnya aparatur yang handal dan berdaya saing
20
MISI
3
:
Meningkatkan
Pembinaan
potensi
masyarakat
serta
perlindungan masyarakat Tujuan : Mewujudkan
perlindungan
masyarakat
yang
berbasis
sistem
keamanan lingkungan (SISKAMLING) Sasaran : Terwujudnya pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka perlindungan
masyarakat
yang
berbasis
sistem
keamanan
Lingkungan (SISKAMLING) MISI 4 : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah Tujuan : Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna memelihara ketertiban umum dan ketentrama masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sasaran : 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku 2. Terwujudnya sinergitas dengan instansi terkait guna membangun kerjasama dalam penegakan peraturan daerah yang berlaku
21
3.2. Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2018 dalam rangka menekan tingkat pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2018 No
PROGRAM
KEGIATAN
1 I II
2 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyedian jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat – rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyusunan dokumen perencanaan 13. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 14. Penyediaan Jasa Administrasi Umum 15. Penyediaan Administrasi Keuangan
3.200.151.000 5.001.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2. Pembangunan Gedung kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor
1.010.000.000 482.250.000 177.500.000 39.000.000 42.200.000
B
3
ALOKASI ANGGARAN (Rp.) 4 8.119.700.501 7.380.016.000
35.000.000 15.000.000 29.150.000 30.000.000 10.000.000 6.000.000 14.000.000 9.900.000 18.000.000 250.000.000 20.000.000 5.700.000 18.000.000 2.734.400.000
289.885.000 15.000.000 25.000.000
22
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
286.670.000 197.420.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Kesemaptaan 2. Bintek Perundang-Undangan 3. Diklat Penanganan Bencana 4. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 5. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram
470.735.000 147.950.000 19.910.000 22.735.000 31.200.000
E
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pembangunan pos Jaga/ ronda 2. Pengendalian keamanan lingkungan
378.250.000 169.250.000 209.000.000
F
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1. Pemantauan Situasi Kamtibmas 2. Pembentukan Satlinmas Pendukung Pilkada Gubernur NTB 2018
D
G
Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Fasilitasi Pemilukada Gubernur NTB 2018
H
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah 3. Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA, PERWAL, dan Keputusan Walikota 4. Pengawasan Pelaksanaan Perda
89.250.000
248.940.000
2.142.100.000 1.987.550.000 154.550.000 49.600.000 49.600.000 263.925.000 111.550.000 14.575.000 82.850.000 54.950.000
23
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram tahun 2018 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun 2018 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram yang akan melaksanakannya. Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan. Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sesuai dengan fungsinya.
Mataram,
Mei 2017
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram,
CHAERUL ANWAR, S.IP. NIP. 19601202 198003 1 003
24
