KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2017 Sofyan A. Djalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Banjarmasin, 11 April 2016
DAFTAR ISI PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Musrenbang Penyusunan RKP 2017 • Penegasan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran • Dasar Hukum Perencanaan • Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran KEBIJAKAN PENGANGGARAN : MONEY FOLLOW PROGRAM • Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 • Pendekatan Penyusunan RKP 2017
Slide 9 Slide 10
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Pendekatan Pembangunan: Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial • Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi
Slide 12 Slide 13-17
Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 • Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 • Strategi Pembangunan Nasional • Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019 • Prioritas Nasional RKP 2017 dan Penekanan • Penyelarasan Perencanaan • Penjabaran Prioritas Nasional
Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 -27 Slide 28 Slide 29-30
ISU KESENJANGAN & ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
• Isu Kesenjangan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan • Sasaran dan Tema Pembangunan Kalimantan DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA • Revolusi Mental • Pembangunan Pendidikan • Pembangunan Kesehatan • Perumahan dan Pemukiman DIMENSI SEKTOR UNGGULAN • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan • Pembangunan Kawasan Industri • Target Ekspor Impor dan Pembangunan Pasar Rakyat
Slide 32 Slide 33 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43
DIMENSI PEMERATAAN DAN WILAYAH • Konektivitas
Slide 44-45
PENUTUP • Penutup • Jadwal Penyusunan RKP 2017 Sebaran dan Potensi Kawasan KI dan KEK LAMPIRAN
Slide 47-48 Slide 49 Slide 32-34 Slide - 2
PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL: Perencanaan Dan Penganggaran
Slide - 3
MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP 2017 SEBAGAI FORUM PENYELARASAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional yang ditujukan untuk mempertemukan bottom up planning dengan top down planning. Namun demikian, pelaksanaan Forum Musrenbangnas kadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” dengan tidak banyak kesepakatan yang dihasilkan. Tidak banyaknya kesepakatan yang tercapai dalam pelaksanaan Musrenbangnas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan/kebutuhan sangat banyak. Selain itu, masih adanya proses politik dalam perencanaan yang harus dilalui. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyusun PRIORITAS PEMBANGUNAN. Hanya rencana pembangunan yang benar-benar prioritas saja yang diusulkan dan dibahas dalam forum Musrenbang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus berperan untuk dapat menjadi fasilitator dalam mempertajam usulan Kabupaten dan Kota kepada pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaan Musrenbangnas ke depan yang akan dihadiri oleh para Gubernur seIndonesia dapat menyampaikan PRIORITAS PEMBANGUNAN yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan Kabupaten/Kota. Slide - 4
PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untuk mencapai tujuan nasional.
Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).
Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.
Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki KUALITAS BELANJA.
Slide - 5
DASAR HUKUM PERENCANAAN UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pasal 263 ayat 4 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Slide - 6
PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai. Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.
Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Slide - 7
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : Money Follow Program
Slide - 8
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
money follow function
http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowitegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/
money follow program prioritas
Dirjen...
Sesdirjen...
Direktur...
Kepala Bagian ...
Direktur...
Direktur...
Kepala Bagian ...
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 9
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 : BAPPENAS SEBAGAI SYSTEM INTREGATOR • Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu , usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
• Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah. • Hanya Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD). Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.
• Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. • Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas. Slide - 10
PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 : HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL
Slide - 11
PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)
Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
Slide - 12
ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN LEVEL 1 1. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
PROGRAM PRIORITAS
Kementan, KemenPUPR, BNPB, BMKG
4. Penangangan Gangguan terhadap Produksi Pangan
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
3. Peningkatan Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Kementan, KemenPUPR, KKP, KemenATR, KLHK, Kemendes, BMKG, BIG, LAPAN, BPPT, LIPI, BATAN
2. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Kementan, KKP, Kemenkes, Kemensos, BPOM, BPPT, Kemenperin, Kemendes
PRIORITAS NASIONAL
Kementan, Kemendag, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemensos, Kemenhub, KKP, KPPU
Slide - 13
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi LEVEL 2 Kementan, KKP, Kemendiknas, Pemda
9. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian/Pe rikanan
KEGIATAN PRIORITAS
BPS, Kementan, KKP
Kementan, KKP
1. Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain
8. Perbaikan Statistik PertanianPerikanan
Kementan, Kemen PUPR, KLHK, Kemendes, BMKG, Pemda 2. Rehabilitasi dan perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu; Pembangunan waduk dan embung
3. Pengendalian konversi lahan padi dan Sertifikasi Lahan (Prona)
1. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
4. Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian
7. Bantuan alat dan mesin pertanianperikanan
KSP, Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemenkeu
Kementan, KemenPUPR, KLHK, Pemda
6. Reformasi subsidi pupuk dan benih; pengembanga n Desa Mandiri Benih
5. Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan
PROGRAM PRIORITAS
Kementan, Kemen ATR, BIG, Pemda
Kementan, KKP, KLHK, LAPAN, BPPT, BATAN, LIPI
Kementan, BPPT, KLHK Slide - 14
MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Kementerian Peningkatan Pemanfaatan Pertanian Produksi Padi dan Lahan Tidur Pangan Lain (Optimasi Lahan)
Program Prioritas
Program
Kegiatan
Program Perluasan dan Penyediaan dan Perlindungan Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan Prioritas
Sasaran Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = …. Ha Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha
Indikator Termanfaatkan nya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.
Lokasi Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………
Target 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket
10.000 ha
Penyederhanaan Nomenklatur
Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Produksi Padi dan Baru Pertanian Pangan Lain
Program Perluasan dan Tercetaknya 266.700 Ha Penyediaan dan Perlindungan Sawah Baru Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)
Tercetaknya Kabupaten A, 266,700 Ha B,C,D Sawah Baru, Koordinat : A yang ……… B………. dibuktikan C………. D………. dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.
266.700 Ha
Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret Slide - 15
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017 TA.2015
RENCANA 2016
RENCANA 2017
13 BENDUNGAN
8 BENDUNGAN
9 BENDUNGAN
•Krueng Kreuto (Aceh), •Logung (Jawa Tengah), •Raknamo (Nusa Tenggara Timur), •Lolak (Sulawesi Utara), •Karian (Banten), •Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat),
•Rukoh (Aceh),
•Bener (Jateng) ,
•Ciawi (Jawa Barat),
•Semantok (Jawa Timur),
•Sukamahi (Jawa Barat),
•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),
•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), •Sukoharjo (Lampung), •Cipanas (Jawa Barat),
•Komering II (Sumatera Selatan), •Sadawarna (Jawa Barat), •Tiro (Aceh),
•Tanju (Nusa Tenggara Barat),
•Leuwikeris (Jawa Barat),
•Lausimeme (Sumatera Utara),
•Mila (Nusa Tenggara Barat),
•Ladongi (Sulawesi Tenggara)
•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),
•Passeloreng (Sulawesi Selatan),
•Rotiklod (Nusa Tenggara Timur), •Tapin (Kalimantan Selatan), •Sei Gong (Kepulauan Riau), •Sindangheula (Banten)
•Sidan (Bali)
Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019
Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Groundbreaking
13
8
9
11
8
49
Penggenangan
5
3
6
7
8
29 Slide - 16
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh Kementerian PUPR: • Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha • Pembangunan Irigasi: 2.834 ha • Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit lanjutan (Keureuto dan Rukoh). • Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.
Tiro Rukoh
Penajaman dan Sinergi a. Sinergi Antar Kegiatan: WadukPencetakan Sawah-Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani. b. Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: KementanKemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa. c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.
Kuerueto
Kementerian Pertanian: • Cetak sawah: 5.500 ha • Irigasi Tersier: 5.500 ha • Desa Mandiri Benih: 20 Desa • Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : • Aceh Besar 1.000 ha KLHK: • Aceh Jaya 500 ha • Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha • Aceh Timur 2.000 ha • Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: • Aceh Utara 500 ha 1.500 ha • Pidie 1.000 ha • Piddie Jaya 500 ha BMKG: • Informasi Iklim: 1 paket
Kementerian Perdagangan: • Pembangunan pasar: 12 unit
Kementerian Kelautan dan Perikanan: • Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan 13.510 alat penangkap ikan • Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor • Minapolitan: 5 lokasi Slide - 17
RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 18
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 9
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
9 PROGRAM PRIORITAS
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
3
NAWACITA
7
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
4
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5 Slide - 19
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
Slide - 20
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 2014 (BASELINE)
2015
2016
2017
2018*
2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,0 (5,1)
4,8 (5,8)
5,3** (6,6)
5,5-5,9 (7,1)
5,8-6,6 (7,5)
6,4-7,4 (8,0)
Pengangguran (%) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,94 (5,6-5,9)
6,18 (5,5-5,8)
5,2-5,5
5,3-5,6 (5,0-5,3)
5,0-5,3 (4,6-5,1)
4,0-5,0 (4,0-5,0)
Angka Kemiskinan (%) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
10,96 (9,0-10,0)
11,13 (9,5-10,5)
9,0-10,0 (9,0-10,0)
9,5-10,5 (8,5-9,5)
8,0-9,5 (7,5-8,5)
7,0-8,0 (7,0-8,0)
Gini ratio (indeks) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
0,41 n.a
0,41 (0,40)
0,39 (0,39)
0,38 (0,38)
0,37 (0,37)
0,36 (0,36)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,8
74,8
75,3
75,7
n.a
76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***
0,59
n.a
n.a
n.a
n.a
Meningkat
INDIKATOR MAKRO
*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target RPJMN 2015-2019 perlu dipertimbangkan kembali **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.
Sumber: RPJMN 2015-2019
Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015
Slide - 21
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• • • •
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• • • • •
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional Reforma Agraria
KONDISI PERLU
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Slide - 22
PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM RKP TAHUN 2017
Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan
Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan).
Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah
Slide - 23
PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DALAM RKP TAHUN 2017 Penekanan Sektor Unggulan sudah dimulai sejak APBN – P 2015
Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta, Penyertaan Modal Negara) Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara) Kemaritiman dan Kelautan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Penyertaan Modal Negara) Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri : akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017 terutama pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan pariwisata Slide - 24
PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WILAYAH DALAM RKP 2017 (1/2)
Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan unuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan.
Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.
Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa. Slide - 25
PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WILAYAH DALAM RKP 2017 (2/2)
Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2017 pada penyelesaiaan proyekproyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan.
Infrastruktur menjadi motor pengerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan) barang-barang produksi lokal.
Slide - 26
PENEKANAN KONDISI PERLU (POLHUKHANKAM) DALAM RKP TAHUN 2017
Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat.
Memantapkan penegakan hukum.
Memantapkan reformasi birokrasi.
Memantapkan konsolidasi demokrasi.
Slide - 27
PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 28
PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL KE DALAM URUSAN DAERAH* (Implementasi UU 23/2014 Pasal 263 (4))
No.
Prioritas Nasional
1.
Revolusi Mental
5.
Kedaulatan Pangan
Program Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Urusan Dalam UU 23/2014
Sub-Urusan Dalam UU 23/2014
.....
.....
.....
.....
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya
Kelancaran Distribusi Pangan Dan Akses Pangan Masyarakat
22.
Pertahanan dan Keamanan
dst
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/DAM/Parit
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber Daya Air
Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Sarana Pertanian
Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
Cadangan Pangan Pemerintah
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
dst
dst
dst
Slide-29
PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
No.
Program Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Urusan
Sub-Urusan
Program SKPD
Kegiatan SKPD
SKPD Penangungjawab
Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan 5.
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya
Kelancaran Distribusi Pangan Dan Akses Pangan Masyarakat
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/DAM/Parit
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber Daya Air
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya
Dinas Pekerjaan Umum (Urusan Wajib)
Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Sarana Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
Dinas Pertanian (Urusan Pilihan)
Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Penanganan daerah rawan pangan
Dinas Pertanian (Urusan Pilihan)
Slide - 30
ISU KESENJANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Slide - 31
ISU KESENJANGAN DI KALIMANTAN SELATAN KESENJANGAN ANTAR INDIVIDU RATIO GINI < 0,35
0,35 - 0,40
> 0,40
PROVINSI Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Aceh Sumatera Utara Jambi Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo Papua
2013 0,31 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44
RATIO GINI
PROVINSI Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Sumatera Utara < 0,35 Aceh Jambi Sumatera Barat Maluku Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Lampung Riau Kalimantan Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Bengkulu 0,35 - 0,40 Jawa Timur Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Banten Kalimantan Barat Kepulauan Riau Sumatera Selatan Gorontalo Papua Jawa Barat Bali Sulawesi Utara > 0,40 Sulawesi Tenggara DI Yogyakarta Sulawesi Selatan DKI Jakarta Papua Barat
2014 0,30 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44
Provinsi
Distribusi PDRB Distribusi PDRB 2010 2014
Perubahan
Kalimantan Barat
1.25
1.23
(- 0,02)
Kalimantan Tengah
0.82
0.84
(0,02)
Kalimantan Selatan
1.24
1,23
(0,02)
Kalimantan Timur
6.09
4.86
(1,23)
Kalimantan Utara
-
0,55
Kalimantan
9,41
8,71
(0,70)
•
Kesenjangan antar individu di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong sedang, ditunjukkan dengan Gini Ratio 0,36. Nilai ratio ini tidak mengalami perubahan di tahun 2013 dan 2014.
•
Secara umum, wilayah Kalimantan memiliki kontribusi yang cukup besar, namun menurun dari tahun 2010 ke tahun 2014. Demikian Juga Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 1.24 (tahun 2010) menjadi 1.23 (tahun 2014)
Slide - 32
SASARAN PEMBANGUNAN DAN TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN
Slide - 33
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Slide - 34
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Revolusi Mental PROGRAM PRIORITAS
SASARAN Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi
Penegakan Hukum dan
Rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undang-undang yang ditindaklanjuti K/L/D sebesar 100%
Kelembagaan Politik
Fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga di 6 Provinsi Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%) Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat menjadi 3,2 dari skala 4
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
(minimal B) Penerapan fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS) di puskesmas dan rumah sakit Opini WTP bagi 25 Provinsi dan 250 Kab/Kota
Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Fasilitasi pemberdayaan KUMKM di daerah untuk mendukung revolusi mental Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional menjadi sebesar 92,40% Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat menjadi sebesar 60%
Penerapan pendidikan karakter di 12.611 SMA, 4.364 SMK dan 950 SMLB Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
Revitalisasi 5 taman budaya di 5 Provinsi Terbentuknya 40 Model SRA di 20 provinsi (Provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra,
Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat) Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan di 34 Provinsi melalui penerapan kurikulum yang berlaku
Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan
Penyelenggaraan dialog lintas agama di 1.500 kecamatan
Pembinaan 75% anggota kelompok Bina Keluarga Remaja Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi 15.840 Orang Slide - 35
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA PRIORITAS PENDIDIKAN : Distribusi dan sertifikasi guru PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) TAHUN 2016 PER PROVINSI
Aceh 92.055 38.161 1:11
(untuk Guru di bawah Koordinasi Kemdikbud)
Sumut 178.927 96.015 1:18
Kepri 22.211 7.346 1:17
Riau 86.416 37.912 1:16
Sumbar 82.994 47.107 1:15
Babel 15.013 7.977 1:19 Jambi 46.501 22.302 1:15
Bengkulu 30.001 15.231 1:14
Kalbar 57.949 25.347 1:18
Sumsel 101.601 44.200 1:17
Lampung 178.927 96.015 1:16
Legenda:
Kaltara 8.904 3.476 1:16
DKI Jakarta 82.038 51.450 1:22
Banten 98.556 46.505 1:22 Jabar 385.019 206.915 1:22
Kaltim 44.595 21.811 1:16
Kalteng 39.638 19.608 1:14
Sulsel 127.829 67.545 1:15
Jateng 349.653 207.041 1:17
Jatim 406.571 231.178 1:16 Bali 48.717 28.125 1:18
Permasalahan: 1. Distribusi guru tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio guru:murid yang sudah sangat kecil (tidak efisien). Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah 1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. 2. Selisih jumlah guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap penambahan alokasi anggaran untuk membayar TPG. Untuk memenuhi UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen masih terdapat > 441 ribu guru yang belum tersertifikasi.
NTB 73.624 31.501 1:13
Sulut 35.472 23.403 1:15
Papua Barat 12.336 4.248 1:18
Sulteng 47.219 20.289 1:14
Sulbar 21.414 8.279 1:15
Kalsel 52.265 26.071 1:14
DIY 46.042 30.041 1:15
Gorontalo 17.408 8.648 1:15
Malut 19.357 6.429 1:15
Sultra 45.755 22.419 1:14
Nama Provinsi Jumlah Guru Jumlah Guru Bersertifikasi dan menerima TPG Rasio Guru:Murid
Papua 28.086 9.414 1:22
Maluku 30.906 12.212 1:14
NTT 88.958 26.048 1:16
Sumber: Kemdikbud, 2015
Usulan 2017: 1. Tidak menambah jumlah guru, baik PNS, maupun guru honor. 2. Penambahan sertifikasi dan tunjangan profesi guru harus dilakukan secara sangat selektif. 3. Tunjangan profesi guru harus berdasarkan kinerja guru. Slide - 36
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA PEMBANGUNAN KESEHATAN : Permasalahan Utama Pembangunan Kesehatan Rencana 2017: Upaya promotif & preventif lintas sektor: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Penempatan nakes: Nusantara Sehat di DTPK Peningkatan kapasitas sistem rujukan RS
Permasalahan: Pelayanan kesehatan masih cenderung pada upaya kuratif Tenaga kesehatan kurang merata Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal Peta Sebaran Peningkatan Kapasitas Sistem Rujukan, 2017
31 RS
13 RS
13 RS 19 RS
Rumah Sakit
Rencana Penempatan Tenaga Kesehatan
RS Nasional: 14 Prov
PTT di DTPK: 43.917 orang
RS Provinsi: 20 Prov
Nusantara Sehat di DTPK dan DBK:
RS Regional: 33 Prov
• Berbasis tim = 260 tim
RS Pratama: 26 Kab
• Berbasis individu = 15.150 orang
Pelayanan Kesehatan Bergerak: 128 Kab
Wajib Kerja Sarjana Dokter Spesialis di luar Pulau Jawa: 1.600 orang
46 RS 12 RS
Indikator
Total
Sumatera
Jawa
Bali Nusra
Kalimantan
Sulawesi
Maluku Papua
Total
RS Rujukan Regional
31 RS
46 RS
12 RS
13 RS
19 RS
13 RS
110 RS
RS Rujukan Nasional
3 RS
5 RS
1 RS
2 RS
2 RS
1 RS
14 RS
RS Provinsi
7 RS
1 RS
2 RS
3 RS
4 RS
3 RS
20 RS
41 RS
52 RS
15 RS
18 RS
25 RS
17 RS
144 RS
Tipe RS
*DTPK: Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; DBK: Daerah Bermasalah Kesehatan
Slide - 37
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
PU-PR
+ Fasilitasi Pemenuhan SPP dan Pengembangan Kawasan Layak Huni di Perkotaan di 1 kab/kota
+ Kajian Sanitasi dan Air Bersih Responsif Gender di 2 kab/kota PP dan PA
+ IPAL Kawasan di 2 kab/kota + IPAL Komunal di 3 kab/kota
+ Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin Perdesaan di 2 kab/kota SOSIAL
+ Drainase di 1 kab/kota
+ Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin Perkotaan di 5 kab/kota
+ IPLT Kab/Kota di 1 kab/kota + TPA Regional Kab/Kota di 1 kab/kota + TPST/3R Skala Komunal di 6 kab/kota + SPAM Perkotaan + SPAM Perdesaan + SPAM Kawasan Khusus Slide - 38
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kementerian Pertanian: Cetak sawah: 5.000 ha Irigasi Tersier: 7.000 ha Desa Mandiri Benih: 20 Desa Budidaya jajar legowo: 144.280 Ha Kementerian PUPR: Rehabilitasi Irigasi: 7.930 ha Pembangunan Irigasi: 3.878,6ha Pembangunan Waduk: 1 buah Pengendalian Banjir: 5,7 km
Kementerian Perdagangan: Pembangunan pasar: 4 unit BMKG: Informasi Iklim: 1 paket
KLHK: Pencadangan hutan untuk pangan: 151.424 ha Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 2000 ha
Kementerian Kelautan dan Perikanan: Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 4 kapal dan 38 alat penangkap ikan Benih ikan bersertifikat: 1,5 juta ekor Minapolitan: 4 lokasi Slide - 39
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi : Daftar Rencana Pembangkit dan Peta Kelistrikan Pemilik Pola PLN
PLN
Lokasi Kalsel
Subsistem Kalselteng
Kota/Kabupaten Barito Kuala
Jumlah
Jenis
Nama Pembangkit
PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1
Total kap. (MW)
Rencana COD
Status Proyek
Status Proyek
200
2017
Reguler
Plan
606
Slide - 40
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kemaritiman dan Kelautan : Pembangunan Pelabuhan Sorong Lokasi
Kondisi Eksisting
Kebutuhan Pendanaan
Rencana
Sumber Dana
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Fasilitas saat ini : Terminal Petikemas Banjarmasin, Pelabuhan Trisakti yang termasuk 10 besar terminal petikemas di Indonesia Terminal General Cargo Terminal Curah Kering Terminal Penumpang Rp. 624 milyar Rencana 2015-2018 Pengembangan 4 dermaga, termasuk Dermaga Martapura Baru dan Dermaga PT TLMI Pembangunan Dermaga Curah Kering Pembangunan Dermaga 1 Berth Pembangunan 3 lokasi CY Pembangunan Lapangan Penumpukan khusus mobil Pengadaan peralatan (3 CC, 2 RTG, 1 Mobile Crane) Pelindo III dan KPS dengan PT TLMI
Slide - 41
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK KAWASAN INDUSTRI BATULICIN- KALSEL Kawasan Industri Batu Licin
Program dan Kegiatan Kementerian
Pengembangan Bandara Bersujud
Pengembangan FASPEL Laut Banjarmasin Pengembangan FASPEL Laut Batulicin Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian) Fasilitas Integrasi Moda
Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin Pelebaran Jalan Pagatan-Batulicin Pelebaran Jalan Serongga - Batulicin Pembangunan Mentewe-Batulicin
Kawasan Industri Jorong
Program dan Kegiatan Kementerian
Pembangunan FASPEL Laut Pelaihari/Swarangan Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian) Fasilitas Integrasi Moda Penyediaan Bus Pemadu Moda
Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Suarangan Pembangunan Jalan Ambungan - Tajau Pecah
Slide - 42
TARGET REALISASI PMA & PMDN, EKSPOR NONMIGAS, DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT 2017
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TARGET REALISASI INVESTASI (PMA dan PMDN) Tahun 2017 • Realisasi Investasi: Rp. 21,2 Triliun • Kontribusi terhadap Nasional: 3,32%
RENCANA PEMBANGUNAN PASAR 2017 (Dana Tugas Perbantuan) Kab. Tabalong
Kab. Hulu Sungai Tengah
Pasar Barunak Tanjung (Tipe A) Rp. 15 M
Pasar Kramat (Tipe B) Rp. 7 M
TARGET EKSPOR NONMIGAS Tahun 2017 • Nilai: USD 5,80 miliar • Kontribusi terhadap nasional: 3,79%
Komoditas Utama 1. Batu bara 2. Produk olahan minyak kelapa sawit 3. Produk olahan karet
Kab. Banjar
Kab. Kotabaru
Pasar Martapura (Tipe A) Rp. 15 M
Pasar Cantung (Tipe A) Rp. 15 M
Pasar yang sedang dibangun Th. 2016 DAK Provinsi Kalimantan Selatan Kab Barito Kuala Kab Hulu Sungai Selatan Kab Hulu Sungai Utara Kab Tapin Kab Balangan Kab Hulu Sungai Tengah Kota Banjarbaru Kab Banjar Kab Kotabaru Kab Tabalong Kab Tanah Laut Kota Banjarmasin Kab Tanah Bumbu Kab Berau Kota Balikpapan Kab Kutai Barat Kota Samarinda Kab Paser Kab Penajam Pase Utara Kab Barito Kuala
TP Kab. Kota Baru
Slide - 43
DIMENSI PEMERATAAN DAN ANTAR WILAYAH PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Slide - 44
DIMENSI PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH Konektivitas : Pembangunan Jalur Kereta Api
Slide - 45
PENUTUP
Slide - 46
PENUTUP (1/2)
Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas (Bappeda) bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.
Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dilakukan pendekatan: Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya Pengujian pada setiap program/kegiatan: Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien? Slide - 47
PENUTUP (2/2)
Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan antarwilayah di Kalimantan Selatan perlu diperhatikan: Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota
Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.
Slide - 48
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
• Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope
Jan • Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran • Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Feb
• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas
Mar
Apr
• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L
• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak
• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L
Mei
Jun
• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan
Jul
Agust
• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN
• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR • Penelaahan RKA K/L
Sep
• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
Okt
• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP
Nov
Des
• Kepres Alokasi Anggaran
Slide - 49
Slide - 50
LAMPIRAN
Slide - 51
REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran
2014 (Baselin e)
2015
2016
2017
2019
3,61 0,3
3,59 0,4
3,63 0,4
3,70 0,4
3,75 0,4
*)
*)
*)
*)
*)
50% *)
55% *)
60% *)
75% *)
90% *)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
1. Meningkatnya Integritas Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi
karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundangundangan Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas)
2. Meningkatnya Etos Kerja Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah Daerah Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah) Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
n.a
50.000 Orang
*)
*)
*)
*)
*)
n.a
92,3%
92,5%
92,7%
93,1%
Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete)
n.a
40%
50%
60%
75%
Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat
30%
40%
50%
60%
80%
3. Meningkatnya Gotong Royong Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman) Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian,
radikalisme dan pornografi)
0,55 (2012) -
*)
*)
*)
*)
<5
<5
<5
<5
100%
100%
100%
100%
100%
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L
Arah Kebijakan Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik 1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat 3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) 2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif 3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi
Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan 2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras) 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment) 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi) 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian 2. Pembangunan karakter melalui media publik
Slide - 52
REVOLUSI MENTAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 53
REVOLUSI MENTAL Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik LEVEL 2
Slide - 54
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15
tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal
2014 (Baseline) 8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2%
2015
2016
2017
2019
Arah Kebijakan:
8,3 tahun 94,8%
8,5 tahun 95,1%
8,6 tahun 95,4%
8,8 tahun 96,1 %
55,9%
58,8%
61,8%
68,4 %
73,9% 68,7% 77,2% 53,8%
76,5% 71,8% 79,1% 56,6%
79,0% 74,8% 80,9% 59,4%
84,2% 81,0% 84,6% 65,0%
0,86
0,87
0,88
0,90
0,58
0,58
0,59
0,60
(2012) 375 382 396
n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a.
(2018) 427; 50 438; 50 446; 45
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru 4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan 5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini 6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja 7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan
20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin
dan 20% penduduk terkaya Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **
- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara) Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme). Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment). Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman. Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.
0,85 (2012) 0,53 (2012)
Keterangan: *) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.
Kebijakan Terkait Revolusi Mental 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) Slide - 55
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 56
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata LEVEL 2
Slide - 57
PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran dan Arah Kebijakan No 1
Baseline (2014)
2015
2016
2017
2019
346 (SP, 2010)
n.a
n.a
n.a
306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)
70,4 (2013)
75,0
77,0
79,0
85,0
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
70,4 (2013)
72,0
74,0
76,0
80,0
32 (2012)
n.a
n.a
n.a
24
71,3 (2013)
75,0
78,0
81,0
90,0
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,0
2,60 (2012)
2,37
2,36
2,33
2,28
0,46 (2014)
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi:
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
297 (2013) 7,2 (2013)
280 6,9
271 6,4
262 5,9
245 5,4
25,8 (2013)
25,0
24,6
24,2
23,4
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
68,0
77,0
Min. 95
190
287
481
Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
80,2
85,2
95,2
Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
2.000
3.000
5.600
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)
3
4
5
1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi:
2
Arah Kebijakan
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen)
Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)
51,8 60,0 (Okt, 2014) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94 tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi 71,2 (2013) 75,2 dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 1.015 (2013) 1.200 kesehatan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll) Slide - 58
PEMBANGUNAN KESEHATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 59
PEMBANGUNAN KESEHATAN Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” LEVEL 2
Slide - 60
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sasaran dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan:
Sasaran
2014 (BASELINE)
2015
2016
2017
2019
Akses Air Minum Layak
70%
70,25%
77%
84%
100%
1.
2.
Akses Sanitasi Layak
69,42% Akses Layak: 61,08% Akses Dasar: 8,34%
72,2% Akses Layak: 62,4% Akses Dasar: 9,8%
77,4% Akses Layak: 66,3% Akses Dasar: 11,1%
83,2% Akses Layak: 70,7% Akses Dasar: 12,4%
100% Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15%
3.
4. Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)
38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%)
38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%)
38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%)
38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%)
5.
Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni *
7,6 Juta
7 Juta
*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.
6,5 Juta
6 Juta
1.
Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat)
2.
Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)
5 Juta
Slide - 61
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 62
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung LEVEL 2
Slide - 63
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran
2014 (baseline)
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Produksi Pangan Utama: - Padi (Juta Ton) 70,6 Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan: - Jagung (Juta Ton) 19,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 - Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 Produksi Sumber Protein: - Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 - Ikan (Juta ton) 10,6 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif) - Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha) - Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif) - Pembangunan waduk (groundbreaking)
8,90
2015
2016
2017
2019
75,0
76,2
77,0
82,0
19,8 0,98 2,6*
21,4 1,50 2,8
22,4 1,90 3,0
24,1 2,60 3,8
0,42* 13,6
0,59 14,8
0,64 16,0
0,76 18,8
9,08
9,17
9,52
9,89
Arah Kebijakan:
1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian
2,71 (2010-2014)
0,48**
0,30**
0,64**
3,01 (2015-2019)
189,75
195,58
203,48
229,45
304,75
16 (on going)
13
8
9
49 (2015-2019)
Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan 2. Mendorong kreativitas dan inovasi 3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat 4. Penegakan hukum dan disiplin
* Angka Sementara; ** Angka Tahunan Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga
Slide - 64
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 65
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi LEVEL 2
Slide - 66
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran Rasio Elektrifikasi
2014 (baseline)
2015
2016
2017
2019
Arah Kebijakan:
84,1%
88,5%
90,2%
91,1%
96,6%
843
914
985
1.058
1.200
1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM)
Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi: Minyak Bumi (ribu BM/hari)
789
788
830
780
700
1.455
1.194
1.155
1.175
1.295
458
393
419
413
400
Gas bumi Dalam Negeri
57%
59%
61%
62%
64%
Batubara Dalam Negeri
16,6%
20,3%
26,5%
29,3%
60,0%
Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)
2
1
2
1
2
Jaringan pipa gas (kumulatif, km)
11.960
13.458
15.330
15.364
18.322
13
18
30
25
15
33/121.000
46/271.500
48/374.000
13
15
16
Gas Bumi (ribu SBM/hari) Batubara (juta Ton) Penggunaan Dalam Negeri (DMO):
Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)
5/16.949** 2/8.000** 6
10
* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. 2. 3. 4. 5.
Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi Pemanfaatan energi secara efisien Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan Penambangan yang ramah lingkungan Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi Slide - 67
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 68
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi LEVEL 2
Slide - 69
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Sasaran
2014 (BASELINE)
ARAH KEBIJAKAN: 2015
2016
2017
2019
17.466 (Selesai th 2017)
Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim antar negara
13.466
750
500
target Deposit Pulau selesai
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
9 negara
52%
66%
73%
76%
87%
24
24
24
24
24
210
15*
23*
20*
270 (kumulatif)
50 unit
30
30*
0*
104 (kumulatif)
28,3 10,6 10,1 2,5
33,1 13,6 10,6 3,3
35,4 14,8 11,1 3,6
39,4 16,0 13,4 3,8
40-50 18,8 19,5 4,5
21 unit
22 unit
22 unit
22 unit
24 unit
15,7 juta ha
16,5 juta ha
17,1 juta ha
17,9 juta ha
20 juta ha
Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional: Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan
Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil kelautan (juta ton ) Ikan (Tangkap & Budidaya) Rumput Laut Garam Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan luas kawasan konservasi laut
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI 3. Penguatan lembaga pengawasan laut 4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan 8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim 2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis 3. Penegakan hukum dan disiplin
Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis.
Slide - 70
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 71
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim LEVEL 2
Slide - 72
PEMBANGUNAN PARIWISATA Sasaran dan Arah Kebijakan
Sasaran
Wisatawan Mancanegara (Orang)
2014 (Baseline)
9,4 juta
ARAH KEBIJAKAN:
2015
9,7 juta
2016
12,0 juta
2017
13,0 juta
2019
20,0 juta
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjaDi fokus pemasaran
Wisatawan Nusantara (Kunjungan)
Devisa (triliun rupiah) (kurs Rp12.000)
250 juta
133,9
259 juta
150
260 juta
172,8
263 juta
185,9
275 juta
260
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Kebijakan terkait Revolusi Mental: Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 73
PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 74
PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi LEVEL 2
Slide - 75
PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2019
1. Sasaran Pertumbuhan Industri Industri (%) (Realisasi dan Proyeksi) Kontribusi dalam PDB (%) (Realisasi dan Proyeksi)
4,70 (4,63) 20,70 (21,01)
6,10 (4,25) 20,80 (20,84)
6,90 (5,40)
7,40 (6,50)
8,60 (8,00)
21,00 (20,95)
21,10 (21,35)
21,60 (21,76)
10 lama + 2 baru
12 lama + 2 baru
14
14
2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa
b. Kawasan Industri
7
7
7 lama + 3 baru
n.a
n.a
n.a
ARAH KEBIJAKAN: Pertumbuhan Industri: 1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa 2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa: 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal Kebijakan terkait Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 76
PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 77
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 78
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran 1.
Penciptaan lapangan kerja
a.
Penyediaan lapangan kerja
b.
Tenaga kerja formal (%)
2014
2015
2016
2017
2019
1,73 juta
191,2 ribu
+ 2 juta
+ 2 juta
+ 2 juta
40,5
42,1
43,6
46,0
51,0
2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja a.
Pelatihan Kerja Orang)
523.870
815.705
810.000
1.000.000
1.200.000
b.
Sertifikasi (orang)
151.250
93.813
123.000
150.000
200.000
22.790 / 52.720
31.540/ 58.186
31.067/ 84.016
42.000/ 89.000
43.000/ 97.000
91.000
70.400
112.600
138.000
150.000
3,409
3,04
10,5
10,5
64,6%
72,3%
74,0%
75,0%
77,4%
n.a
n.a
n.a
Ditentukan kemudian
100%
88,2 juta
92,4 juta
94,4 juta
107,2 juta
3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil a.
Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)
b.
Kewirausahaan (Orang)
c. Subsidi KUR (Rp triliun) 4. Akses terhadap Pelayanan Dasar a.
Kepemilikan akte lahir
b.
Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan
Arah Kebijakan:
1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas • Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi • Hubungan industrial yang harmonis 2. Pengembangan ekonomi produktif: • Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro • Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha 3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui: • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana • Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar 4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: • Efektivitas program Bidik Misi • Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH
5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan a.
Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)
86,4 juta
b.
Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)
2,8 juta
3,5 juta
6 juta
7 juta
8 juta
c.
Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)
11,9 juta
20,3 juta
21,6 juta
21,6 juta
21,6 juta
d.
Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)
15,5 juta
15,5 juta
15,5 juta
15,5 juta
15,5 juta
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat 2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana
3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat 4. Penegakan aturan dan disiplin Slide - 79
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah
Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)
Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah
Perluasan pelayanan dasar
Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Pengembangan kewirausahaan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi Slide - 80
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan LEVEL 2
Slide - 81
REFORMA AGRARIA Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 82
REFORMA AGRARIA Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 83
REFORMA AGRARIA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 84
REFORMA AGRARIA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 85
DAERAH PERBATASAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 86
DAERAH PERBATASAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 87
DAERAH PERBATASAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 88
DAERAH TERTINGGAL Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 89
DAERAH TERTINGGAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 90
DAERAH TERTINGGAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 91
DESA DAN KAWASAN PEDESAAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 92
DESA DAN KAWASAN PEDESAAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 93
DESA DAN KAWASAN PEDESAAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 94
PERKOTAAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 95
PEMBANGUNAN PERKOTAAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 96
PEMBANGUNAN PERKOTAAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 97
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 (Baseline)
2015
1. LAUT • Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) • Rata-rata dwelling time (hari) 2. KERETA API
163 7–8
40 5–6
45 4–5
40 4–5
• Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km)
954,43
186,99
619,49
902,3
3.258 (kumulatif) 2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman
1.268 820
512 135
490 104
502,5 253
2.650 (kumulatif) 3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik 1.000 (kumulatif) nasional
1
15
15 (lanjutan)
12 (lanjutan)
15 (kumulatif)
76
86
93
140
193
181
210
229
237
261
115
216
228
240
265
208
217
298
364
470
3
4
4
4
5
23 2 17
24 3 (kumulatif) 17 (kumulatif)
26 5 (kumulatif) 20 (kumulatif)
28 7 (kumulatif) 23 (kumulatif)
32 10 (kumulatif) 34 (kumulatif)
0,042
0,039
0,035
0,032
< 0,025
16
20
26
32
50
372
422 (kumulatif)
446 (kumulatif)
478 (kumulatif)
514 (kumulatif)
Sasaran
3. JALAN • Terbangunnya jalan baru (Km) • Pengembangan jalan tol (Km) 4. UDARA • Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada 5. KEPERINTISAN • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 6. PERKOTAAN • Pangsa pasar angkutan umum (%) • Pengembangan kereta perkotaan (kota) • Pengembangan BRT (kota besar) 7. KESELAMATAN • Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api) • Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline) 8. TELEKOMUNIKASI • Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota
2016
2017
2019 Arah Kebijakan: 163 (kumulatif) 3–4
1. Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat dan udara) melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis
4. Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional 5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan 7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadband dan menjangkau seluruh wilayah R.I 8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 98
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL Perencanaan Terintegrasi
Slide - 99
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 100
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 101
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 102
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 103
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 104
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 105
KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 106
KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 107
REFORMASI BIROKRASI Sasaran dan Arah Kebijakan
Arah Kebijakan: 1. Penciptaan birokrasi efektif dan efisien 2. Penciptaam birokrasi yang melayani 3. Penciptaan birokrasi bersih dan akuntabel
Slide - 108
REFORMASI BIROKRASI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 109
REFORMASI BIROKRASI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 110
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 111
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 112
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 113
PENINGKATAN EKSPOR NON-MIGAS Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 114
PENINGKATAN EKSPOR NON-MIGAS Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 115
REFORMASI BIROKRASI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 116
REFORMASI FISKAL Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 117
REFORMASI FISKAL Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 118
REFORMASI FISKAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Slide - 119
REFORMASI FISKAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
Slide - 120
