RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES) TAHUN 2017
DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
KEPALA DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CISANDE NOMOR : 145 / SK – 05 / PEMDES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CISANDE Menimbang
:
a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); b. Bahwa RKPDes dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJMDes dan dilakukan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telag diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9);
9.
Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 51); 10. Peraturan Desa Cisande Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2014 – 2019. MEMUTUSKAN: Menetapkan Pertama
: :
Mengesahkan Pengangkatan Nama – Nama Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua
:
Tim Penyusun diberikan Honorarium untuk kegiatan tersebut.
Ketiga
:
Honorarium Tim diambil dari kelompok Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Pos Operasional Desa.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di : Cisande Pada tanggal : 31 Mei 2016 Kepala Desa Cisande,
DASEP SURYADI
Tembusan Disampaikan Kepada : Yth. 1. Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi 2. Camat Cicantayan 3. Ketua BPD Cisande 4. Yang Bersangkutan 5. Pertinggal
Jalan Raya Cikukulu Nomor 1383 Telepon (0266) 238 949 Cisande - Cicantayan - Sukabumi Kode Pos 43155 Jawa Barat
Lampiran Tanggal Nomor Perihal
: Surat Keputusan Kepala Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. : 31 Mei 2016 : 145 / SK - 05 / PEMDES : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017
SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RKPDES TAHUN 2017 DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
Pembina Ketua Sekretaris Anggota
: DASEP SURYADI : AAF ABDULLAH N : DENI KHOERUDIN : 1. IRFAN CAHYADI 2. ABDUL MALIK 3. ADE RUSWANDI 4. M. MUCHSIN 5. ASEP JALALUDIN 6. E. SUTISNA 7. AJID ANDRIYADI 8. YERTI DUHRIATI
(Kepala Desa) (Sekretaris Desa) (Ketua LPMD) (Kaur. Perencanaan) (Kadus Talaga) (Kadus Cikukulu A) (Kadus Cikukulu B) (Kadus Pondok Leungsir) (Anggota LPMD) (Tokoh Masyarakat) (Unsur Perempuan/Tim PKK)
Ditetapkan di : Cisande Pada tanggal : 31 Mei 2016 Kepala Desa Cisande,
DASEP SURYADI
Tembusan Disampaikan Kepada : Yth. 1. Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi 2. Camat Cicantayan 3. Ketua BPD Cisande 4. Yang Bersangkutan 5. Pertinggal
KEPALA DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
PERATURAN DESA CISANDE NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2017 DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CISANDE Menimbang
:
a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun oleh Tim Penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) oleh Kepala Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ); 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJMDes.
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CISANDE DAN KEPALA DESA CISANDE MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi; 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sukabumi; 6. Desa adalah Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia; 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDES TAHUN 2017 Pasal 2 1. 2.
3.
4.
5. 6.
Rancangan RKPDes ini disusun oleh Pemerintahan Desa; Dalam menyusun Rancangan RKPDes, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguhsungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa; Rancangan RKPDes yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya; Setelah menyusun Rancangan RKPDes, Pemerintahan Desa menyampaikan Rancangan RKPDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RKPDes untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKPDes menjadi Dokumen RKPDes dalam bentuk Peraturan Desa; Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ; Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RKPDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.
BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDES TAHUN 2017 Pasal 3
1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RKPDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa; 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4
Visi : Mewujudkan Masyarakat Desa Cisande Yang Lebih Baik. Pasal 5 Misi : 1. Meningkatkan Bidang Ekonomi agar masyarakat lebih sejahtera; 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal; 3. Meningkatkan kemajuan Aparatur Desa agar pelayanan kepada masyarakat lebih berkwalitas; 4. Meningkatkan ke-Ilmuan masyarakat supaya sadar akan pentingnya Pendidikan; 5. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan jalan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6 Strategi Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas Pemerintahan Desa dan BPD; 2. Meningkatkan Pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa; 3. Melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam Pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri; 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari; 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Desa : 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat; 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat; 4. Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; 5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa. Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Desa : 1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. Intensif RT dan RW; 3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa; 4. Tunjangan Operasional BPD; 5. Program Operasional Pemerintahan Desa; 6. Program Pelayanan Dasar; 7. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur; 8. Program Kebutuhan Primer Pangan; 9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Program Pelayanan Kesehatan; Program Kebutuhan Primer Sandang; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Program Ekonomi Produktif; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Desa; Program Penunjang Peringatan Hari-hari Besar; Program Dana Bergulir.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RKPDes ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 1. Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan; 2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa
Ditetapkan di : Cisande Pada tanggal : 30 September 2016 Kepala Desa Cisande,
DASEP SURYADI Diundangkan di Pada tanggal Sekretaris Desa,
: Cisande, : 30 September 2016
AAF ABDULLAH NAVITA
Lembaran Peraturan Desa Cisande Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2017 dimana Pemerintah Desa harus menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan Rencana Tahunan Desa. Kami menyadari RKPDes yang kami susun ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu saran pendapat yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga dokumen RKPDes ini menjadi acuan program semua pihak masyarakat Desa Cisande dalam pembangunan dalam tahun berjalan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril, materil, bimbingan, partisipasi, arahan atau masukan dalam proses penyusunan RKPDes. Harapan kami dengan adanya Dokumen RRKPDes ini bisa memberikan masukan kepada semua pihak tentang Program kegiatan prioritas yang ada di Desa Cisande, sehingga akan memaksimalkan terhadap realisasi program yang merupakan kebutuhan bersama masyarakat Desa Cisande. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan magfiroh kepada kita semua. Amin
Cisande, 30 September 2016 Tim Penyusun
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CISANDE KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Pengertian 1.4 Tujuan dan Manfaat 1.5 Visi dan Misi Desa
BAB II.
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan desa 2.2 Arah Kebijakan Belanja desa . RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1. Identifikasi masalah pembangunan Tahun sebelumnya 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat
BAB III.
BAB IV
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 4.3. Strategi Capaian
BAB V
PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes). RKPDes Cisande ini merupakan rencana strategis Desa Cisande untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RKPDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. 1.2.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ); 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Brdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJMDes; 14. Peraturan Desa Cisande Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2014 – 2019. 1.3.
PENGERTIAN
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan prioritas usulan program pembangunan yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat. Ditetapkan dengan maksud memberikan arahan Kebijakan Pembangunan Desa, Strategi Pembangunan Desa serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan. Dengan demikian, RKPDes Desa Cisande menjadi landasan/dokumen perencanaan.
RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 memuat kerangka Ekonomi Desa, Prioritas Pembangunan Desa, Rencana Kerja dan Pendanannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. 1.4. TUJUAN DAN MANFAAT 1.4.1. Tujuan Tujuan penyusunan RKPDes ini adalah tersedianya dokumen perencanan (RKPDes) Desa Cisande sebagai : 1. Sebagai penjabaran dari RPJMDes Periode Tahun 2014 – 2019; 2. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 3. Agar Desa memiliki dokumen Perencanan Pembangunan Tahunan yang mempunyai kekuatan hukum; 4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanan program pembangunan; 5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mendorong partisipasi masyarakat; 6. Sebagai dasar pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. 1.4.2. Manfaat Manfaat penyusunan RKPDes ini adalah : 1. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh Perangkat Pemerintahan Desa dan seluruh Stakeholders dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan; 2. Merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan; 3. Menjadi instrumen penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta jajaran unsur Pemerintahan Desa baik untuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran maupun Pencapaian Rencana Kerja Pembangunan. 1.5. Visi dan Misi Visi : “Mewujudkan Masyarakat Desa Cisande Yang Lebih Baik” Misi :
1. Meningkatkan Bidang Ekonomi agar masyarakat lebih sejahtera; 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal; 3. Meningkatkan kemajuan Aparutur Desa agar pelayanan kepada masyarakat lebih berkualitas; 4. Meningkatkan ke-Ilmuan masyarakat supaya sadar akan pentingnya Pendidikan; 5. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan jalan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan sebagai berikut: a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan upaya-upaya sebagai berikut: Meningkatkan pendapatan dari Hasil Usaha Desa dengan cara membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa; Mengoptimalkan partisipasi/swadaya masyarakat; Mengintensifkan Urunan Desa (UrDes); b. Manggalang dan Memperbesar/kemitraan bantuan pihak ke tiga dengan cara: Mengusulkan program melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), PNPM MP/P2KKP; Menggali pendanaan dari pengusaha yang mempunyai usaha skala menengah dan besar yang berada diwilayah Desa kami; Menggalang pendanaan dengan pihak ketiga (seperti : CSR, Aspirasi Dewan dll) 2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA Berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan dan kebutuhan di Desa Cisande program prioritas Tahun 2016, maka Arah Belanja Desa adalah sebagai berikut: Efesiensi anggaran pada belanja tidak langsung; Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
BAB III RUMUSAN PRIORITAS USULAN
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Dalam penyusunan RKPDes Tahun 2017 didasarkan pada 4 (empat) analisia sebagai berikut : A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahun Anggaran 2016 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan permasalahan sebagai berikut : a. Keberhasilan Pembangunan Fisik 1. Pembuatan Patok Batas Desa sebanyak 8 buah di 8 titik batas Desa; 2. Terbangunnya Plesterisasi dan Rabat Beton Jalan Gang/Lingkungan kurang lebih sepanjang 1.780 M; 3. TPT Jalan Gang Lingkungan dan Irigasi/Solokan kurang lebih sepanjang 830 M; 4. Pembangunan dan Rehabilitasi MCK sebanyak 3 unit; 5. Perbaikan Pembuangan Saluran Air sebanyak 2 unit; 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu sebanyak 8 Unit; 7. Pembangunan Sanitasi Air bersih sebnayak 1 unit; 8. Pemasangan Bronjong penahan longsor sepanjang 10 M; 9. Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD sebanyak 3 Unit; 10. Pengerukan Aliran Sungai/Solokan sepanjang 1.000 M. b. Kendala dan permasalahan 1. Swadaya dan gotong royong masyarakat masih kurang; 2. Pemeliharaan aset yang sudah dibangun oleh masyarakat masih kurang; B. BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) Berdasarkan Peraturan Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMDes Periode Tahun 2014 – 2019, pada tahun 2017 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Masalah Pendidikan, Rehabilitasi Gedung MI dan TK; 2. Masalah Kesehatan, kesadaran terhadap pembuangan sampah; 3. Masalah Ekonomi, Modal Usaha; 4. Masalah infrastruktur, banyaknya daerah rawan bencana longsor. C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDes benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2017 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat. D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebabsebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017, diantaranya : 1. Pemasangan Bronjong atau TPT Jalan Gang/Lingkungan dan Rabat Beton Jalan Gang/Lingkungan yang terputus akibat bencana tanah longsor yang disebabkan hujan deras di Kp. Karadenan RT 023/007 dengan target panjang 30M, lebar 40Cm dan tinggi 3M. 2. Banyaknya titik – titik rawan longsor yang terdapat di beberapa titik kedusunan yang perlu dicegah.
BAB IV RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA Prioritas program kegiatan pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan ini dapat diukur dari ketersediaan Anggaran Desa, Kewenangan Desa dan secara teknis dilapangan. 4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KECAMATAN DAN KABUPATEN Prioritas program pembangunan skala Kecamatan dan Kabupaten merupakan program dan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat di Desa Cisande tetapi Pemerintah Desa beserta masyarakat tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan: 1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa; 2. Secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar; 3. Secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut diusulkan melalui forum Musrenbang tingkat Kecamatan oleh delegasi terpilih hasil Musrenbang yang dipilih secara partisifatif pada forum Musrenbangdes. 4.3. STRATEGI CAPAIAN Berdasarkan gambaran umun dengan mengkaji potensi dan permasalahan, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapai desa saat ini, serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Cisande, maka perlu diwujudkan program-program akselerasi pembangunan Desa (Prioritas ), yaitu diantaranya: 1. Melanjutkan berbagai program yang belum selesai ditahun sebelumnya; 2. Pembangunan disegala sektor dalam meningkatkan indek pembangunan manusia baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur lingkungan, dan sosial budaya masyarakat; 3. Meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketrentaman di lingkungan Desa Cisande; 4. Pencarian sumber dana diluar dana yang rutin diterima Desa, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN serta pihak lainnya.
BAB V PENUTUP
Dokumen RKPDes Desa Cisande disusun sebagai dasar acuan dan arahan dalam perencanaan program pembangunan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabilitas sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Desa Cisande dalam pengambilan keputusan bersinergi dengan kelembagaan tingkat desa serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, karena RKPDes yang di susun secara partisipatif merupakan dasar acuan, pijakan sebagai keputusan bersama dalam program pembangunan. Mudah-mudahan dengan tersusunya RKPDes ini memudahkan bagi pihak terkait dalam merealisasikan seluruh program yang tertuang dalam RKPDes dan semoga Allah SWT senantiasa meridho-Nya. Amiin.
Cisande, 30 September 2016 Tim Penyusun
