RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN I PERATURAN DESA NITA NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 JANUARI 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa, RKPDes memiliki kedudukan yang strategis karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karenanya, RKPDes mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dimana secara substansial, memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, rencana program kegiatan dalam skala prioritas desa, kebijakan keuangan desa beserta tanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintah desa dalam 1 (satu) tahun anggaran; secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes); secara operasional, menjadi pedoman kerja pemerintah desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan secara faktual, menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. RKPDes Desa Nita Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 dan merupakan kesinambungan upaya pembangunan desa yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik oleh pemerintah desa, lembaga kemitraan desa, masyarakat maupun pihak ketiga atau pemangku kepentingan desa lainnya dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya desa secara optimal, efisien, efektif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan untuk ‘Menggapai Harmoni Desa Membangun’ sesuai visi dan misi pembangunan desa. 1.2. DASAR HUKUM 1. 2. 3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1|RKPDes Desa Nita 2016

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018; Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019

1.3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2016 adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2016: 1) menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Nita Tahun 2014-2019 dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa untuk periodisasi 1 (satu) tahunan; 2) menetapkan arah kebijakan pembangunan desa beserta rencana prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya;

2|RKPDes Desa Nita 2016

3) menetapkan rancangan ekonomis pembangunan desa dan kerangka indikatif pendanaannya untuk 1 (satu) tahun sebagai pedoman perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes); 4) mendorong para pemangku kepentingan desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tupoksi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan desa. 1.3.3. Sasaran Sasaran penyusunan RKPDes Tahun 2016: a. Terlaksananya visi misi Desa sesuai dengan perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2014-2019; b. tersusunnya rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa beserta rancangan kerangka ekonomi desa tahun anggaran 2016. 1.4. POLA PENYUSUNAN 1.4.1. Tahapan Penyusunan Penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2016 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan Penyusunan RKPDes Persiapan penyusunan dilakukan melalui Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa (TPMD) dan Tim Penyusun Dokumen (TPD); Penyusunan Agenda Kegiatan; dan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPDes. b. Pelaksanaan Musrenbang RKPDes Pelaksanaan Musrenbangdus/Musrenbangdes RKPDes dilakukan oleh TPMD; dan Perumusan Hasil Musrenbang oleh TPMD. c. Penyusunan Rancangan RKPDes Penyusunan rancangan RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui TPD berdasarkan hasil perumusan musrenbang; Review RPJMDes dan RKPDes tahun sebelumnya; Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan; Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahunan; dan Proses Verifikasi dan Penyempurnaan RKPDes. d. Penetapan RKPDes Penetapan RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD melalui Peraturan Desa; Sosialisasi/Publikasi; dan selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun anggaran 2016 yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4.2. Pola Pendekatan Penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa pola pendekatan sebagai berikut : a. Politis; pola pendekatan dengan merujuk pada rencana program dan kegiatan pembangunan berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019. b. Partisipatif; pola pendekatan yang mengutamakan komunikasi, koordinasi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan desa melalui penyelenggaraan

3|RKPDes Desa Nita 2016

musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan segenap elemen pemerintahan dan masyarakat. c. Teknokratik; pola pendekatan berdasarkan asumsi atas potensi dan masalah desa serta analisis kemampuan dalam pembiayaan dan pendanaannya seturut perbandingan RKPDes Tahun 2015 dan kajian situasional desa. d. Top-Down dan Bottom-Up; pola pendekatan adaptif berdasarkan kebijakan pembangunan daerah dan nasional (top-down) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten dan RKPD Tahun 2016; serta berdasarkan kajian musrenbang dan atau lokakarya desa yang diadakan secara berjenjang dan berkelanjutan (bottomup) sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan secara menyeluruh. 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2016: BAB 1 PENDAHULUAN Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; pola penyusunan; dan sistematika penyusunan RKPDes. BAB 2 GAMBARAN UMUM DESA Memuat gambaran umum kondisi desa mencakup aspek geografis; aspek demografis; dan aspek ekonomis kewilayahan desa. BAB 3 EVALUASI PELAKSANAAN RKPDes Memuat capaian kinerja pemerintah desa menurut bidang urusan; identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan RKPDes, analisis keadaan darurat dan kebijakan supra desa; serta output dari permasalahan pembangunan desa. BAB 4 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA Memuat kondisi dan kebijakan ekonomi desa; dan kebijakan keuangan desa beserta kerangka pendanaan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja maupun pembiayaan desa. BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA Memuat visi dan misi desa; serta kebijakan pembangunan desa beserta prioritas dan sasaran sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA Memuat rencana program dan kegiatan prioritas desa; serta pagu indikatif program dan kegiatan. BAB 7 KAIDAH PELAKSANAAN Memuat kaidah pelaksanaan RKPDes. BAB 8 PENUTUP Memuat penutup dan kesimpulan umum pelaksanaan RKPDes.

4|RKPDes Desa Nita 2016

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Meliputi gambaran umum kondisi desa dari aspek geografis, aspek demografis dan aspek ekonomis kewilayahan. 2.1. ASPEK GEOGRAFIS 1) Letak dan Kondisi Geografis Desa Nita terletak di wilayah Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan letak geografis desa berada di pusat pemerintahan Kecamatan Nita sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian se-wilayah Kecamatan Nita dan berada pada jalur utama jalan negara. 2) Luas Wilayah Luas wilayah Desa Nita adalah 19,6 km² atau 196 ha dengan rincian wilayah per Dusun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah per Dusun Tahun 2015

No 1 2 3

Dusun Bao Loran Lalat Tour Orin Bao TOTAL

Luas Wilayah Km² % 6,5 33,16 5,3 27,05 7,8 39,79 19,6 100

Jumlah RW RT 2 11 2 7 2 9 6 27

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2015

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Desa Nita

Batas Desa : Batas Dusun : Jalan Raya/Hotmix: Jalan Kabupaten/Aspal : Jalan Desa/Rabat: Jalan Tanah/Lorong: Kali Mati : Kantor Camat : Kantor Desa : Kantor Pemda : Kantor BUMN/BUMD: Kantor Kopdit/Perbankan: Kantor Polsek : Puskesmas/Rawat Inap: Posyandu/PAUD : Sekolah SD/SMP: Gereja : Pasar :

5|RKPDes Desa Nita 2016

Secara fisik dan administrasi, wilayah Desa Nita berbatasan dengan:  Sebelah Utara : Desa Nitakloang  Sebelah Selatan : Desa Tebuk dan Desa Koting A  Sebelah Barat : Desa Bloro dan Desa Lusitada  Sebelah Timur : Desa Takaplager dan Desa Koting A 3) Topografi Wilayah Desa Nita terdiri atas dataran rendah/sedang dengan ketinggian antara 240300 mdpl dan kemiringan lahan 8-14%. 4) Klimatologi Beriklim tropis kering tipe C-D dengan curah hujan rata-rata 1,000-1,500 mm/tahun dan temperatur udara berkisar antara 260C sampai dengan 360C. 5) Geologi Memiliki jenis tanah regosol dan litosol dengan keadaan pH atau tingkat kemasaman tanah 6 – 7 dan tingkat drainase sedang. 6) Penggunaan Lahan Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah terdiri atas lahan kering. Menurut penggunaannya, meliputi lahan tidur dengan luas 6,8 Km²/67,81 Ha, lahan kering seluas 8,0 Km²/80,38 Ha dan lahan pemukiman sebesar 4,8 Km²/47,81 Ha. Tabel 2.2 Keadaan Lahan Tahun 2015

No. 1 2 3

Penggunaan Lahan Pemukiman dan Pekarangan Lahan Kering Lahan Tidur TOTAL

Luas (Km²) 4,8 8,0 6,8 19,6

Luas (Ha) 47,81 80,38 67,81 196,0

% 0,24 0,40 0,34 0,98

Sumber: Arsip Desa Nita Tahun 2015

5) Orbitasi Orbitasi/Jarak Desa meliputi Jarak ke Ibukota Kecamatan ± 0,5 Km; Lama Tempuh ke Pusat Kecamatan ± 0,3 jam; Jarak ke Ibukota Kabupaten ± 11 Km; dan Lama Tempuh ke Ibukota Kabupaten ± 0,15-0,30 jam. 6) Bencana Alam dan Permasalahan Lingkungan Desa Nita tidak memiliki potensi bencana alam yang besar seperti banjir dan gerakan tanah ataupun tanah longsor. 2.2. ASPEK DEMOGRAFIS Jumlah penduduk Desa Nita sampai dengan akhir Desember 2015 sebanyak 3555 jiwa yang dirinci per dusun berdasarkan jenis kelamin, jumlah KK dan rumah tangga beserta kepadatan dan struktur penduduk sebagai berikut: 1) Jumlah Penduduk

No. 1 2 3

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Nita Keadaan Akhir Tahun 2015 Dusun Jumlah Jiwa/Jenis Jumlah Jumlah Jumlah Jiwa KK Rumah Laki Perempuan Dusun Bao Loran 573 645 1218 334 321 Dusun Lalat 453 470 923 229 154 Dusun Tour Orin Bao 785 629 1414 263 249 TOTAL 1811 1744 3555 826 724 Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2015

6|RKPDes Desa Nita 2016

2) Kepadatan Penduduk Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Desa Nita Tahun 2015

No 1 2 3

Dusun Bao Loran Lalat Tour Orin Bao TOTAL

Luas Wilayah 6,5 5,3 7,8 19,6

Jumlah Penduduk 1218 923 1414 3555

Kepadatan Penduduk 1,85 1,70 1,84 1,80

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2015

3) Struktur Penduduk A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Desa Nita Menurut Agama Tahun 2015 4000 3000 2000 1000 100 20 10

3520

20

15

Islam

Katholik

Protestan

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2015

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Desa Nita Berdasarkan Usia Tahun 2015 No.

Jenis Usia

Jumlah

1 2 3 4 5

0 - 5 thn 6 – 14 thn 15 – 16 thn 17 – 60 thn 61 thn TOTAL

526 528 484 1.653 364 3555

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2015

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Desa Nita Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7

Mata Pencaharian Petani Buruh Wiraswasta Pegawai Swasta/PNS TNI/Polri Lain-Lain IRT/Non Kerja TOTAL

Jumlah Jiwa 673 142 553 301 12 670 1216 3555

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2015

7|RKPDes Desa Nita 2016

2.3. KONDISI EKONOMIS a. Potensi Unggulan Desa 1). Pertanian/Perkebunan Potensi desa di bidang pertanian/perkebunan dengan komoditi andalan kelapa, kakao dan jambu mete walaupun mengalami penurunan produksi di tahun 2015 termasuk hasil perkebunan lainnya seperti buah-buahan jenis pisang, mangga dan alpukat yang disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu, serangan hama penyakit dan kekurangan pupuk. 2). Pariwisata Potensi desa di bidang pariwisata melalui pelbagai situs budaya-religius seperti Regalia Kerajaan Nita, Religia Gereja Nita, Kamar Santo Paus John Paul II, Museum Bikon Blewut (wilayah batas), Gua Nipon Watubura/Wolonlorat/Poma dll, serta berbagai sanggar budaya/kreatif desa. Juga didukung oleh kekhasan religius dengan hadirnya ‘1000 Biara’ dan tradisi budaya bermakna sejarah serta kreatifitas yang dimiliki dalam upaya pengembangan Wisata Religius dan Wisata Budaya Kreatif. Faktor pendukung lainnya dengan hadirnya berbagai usaha jasa di bidang ekonomi kreatif dalam upaya promosi wisata antara lain warung internet, desain grafis, art shop, home stay dan sanggar-sanggar budaya melalui usaha kerajinan lokal tenun ikat, kuliner lokal dan pelbagai jenis usaha industri rumah tangga skala mikro. b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Perkembangan sektor ekonomi di Desa Nita pada tahun 2015 masih didominasi oleh tiga sektor usaha yaitu sektor pertanian/perkebunan (komoditas lokal), sektor jasa (kepegawaian, pertukangan dan transportasi); dan sektor perdagangan (usaha dagang, koperasi dan UEP/UEK/UMKM). PDRB per-kapita tahun 2015 dalam komposisi hitungan terendah diperkirakan rata-rata mencapai Rp.475,000 per-kapita/bulan atau mengalami kenaikan 1,5 % dari tahun 2014. Komposisi ini dihitung seturut struktur penduduk Desa Nita dimana sebagaian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau 37% dari total angkatan kerja.

8|RKPDes Desa Nita 2016

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKPDes TAHUN 2015

3.1. PENCAPAIAN KINERJA 3.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Capaian kinerja aspek kesejahteran masyarakat di Desa Nita Tahun 2015 mengalami sedikit kemajuan dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2014 meliputi: a. Laju pertumbuhan ekonomi dari PDRB atas dasar harga konstan yang mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi masyarakat dan iklim usaha, seiring dengan semakin membaiknya stabilitas nasional, regional, dan daerah. b. Adanya kenaikan PDRB Perkapita yang mencapai kisaran rata-rata terendah Rp.475,000,-/bln (tahun 2014=Rp.375,000,-/bln). c. Laju inflasi terkendali dan masuk dalam kategori inflasi lunak (mild inflation). d. Persentase penduduk miskin/RTM mengalami penurunan dengan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan PMKS serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. 3.1.2. Aspek Pelayanan Umum Capaian kinerja aspek pelayanan umum di Desa Nita Tahun 2015 berdasarkan fokus layanan urusan wajib dan pilihan sebagai berikut: Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan  peningkatan angka kelulusan dan angka partisipasi sekolah  penurunan angka putus sekolah Kesehatan  peningkatan angka kelangsungan hidup bayi  rasio pelayanan posyandu/polindes per satuan wilayah/unit  cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan  cakupan Desa STBM  cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/DBD  cakupan pelayanan dan kunjungan ibu/bayi/balita, ibu hamil dan lansia Pekerjaan Umum  proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik  persentase aksebilitas sarana prasarana jalan/jembatan Perumahan  persentase rumah tangga pengguna air bersih  persentase rumah tangga bersanitasi  persentase rumah layak huni Penataan Ruang  peningkatan luas wilayah industri/produktif  ketersediaan dokumen rencana tata ruang wilayah Perencanaan Pembangunan  tersedianya dokumen perencanaan RPJMDes yang ditetapkan dengan Perdes.  tersedianya dokumen perencanaan RKPDes yang ditetapkan dengan Perdes. Perhubungan  aksebilitas transportasi angkutan jalan  jaringan pelayanan ojek dll Lingkungan Hidup  persentase luas pemukiman yang tertata Pertanahan  persentase penduduk yang memiliki lahan  persentase luas lahan bersertifikat  penyelesaian kasus tanah

9|RKPDes Desa Nita 2016

Kependudukan dan Catatan Sipil  rasio penduduk ber-KTP  kepemilikan Akte Kelahiran/Nikah dll Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah/swasta  rasio penurunan KDRT  media pembinaan/pendampingan anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  rasio akseptor KB  persentase jumlah keluarga prasejahtera Sosial  jumlah PMKS yang memperoleh bantuan  kerukunan umat beragama Ketenagakerjaan  rasio penduduk yang bekerja  rasio lulusan S1/S2/S3  angka partisipasi angkatan kerja Koperasi dan UKM  persentase koperasi aktif  jumlah UEP/UEK/UMKM Penanaman Modal  izin usaha dagang/angkutan (SITU/SIUP/IMB)  izin HO (izin gangguan lingkungan) Kebudayaan.  jumlah kelompok seni budaya  penyelenggaraan festival seni budaya Kepemudaan dan Olahraga.  jumlah organisasi pemuda dan olahraga  jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga  ketersediaan sarana prasarana olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.  tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa, Kepegawaian dan Persandian.  jumlah perangkat yang mengikui diklat fungsional/diklat teknis.  prosentase hasil pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.  penegakan perdes/perkades  tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Ketahanan Pangan.  ketersediaan pangan lokal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.  jumlah jaringan komunikasi dan informasi  website/media sosial milik pemerintah desa Perpustakaan.  aktivitas pelayanan dan perbendaharaan perpustakaan

Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian/Perkebunan  produktivitas bahan pangan lokal Pariwisata  jumlah kunjungan wisata  kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Perindustrian/Perdagangan  kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB  cakupan bina kelompok UEP/UEK/UMKM

10 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

3.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3.3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan RKPDes Secara umum permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RKPDes tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Urusan/Bidang Urusan No I 1

2

3

4 5

II 1

2 3 4 5 6 7 8

9

10

Bidang Urusan/Kegiatan Urusan Hak Asal-Usul Desa Sistim Organisasi Pemerintahan Desa

Masalah/Penyebab

Kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar lembaga/instansi/pemangku kepentingan terkait. Kurangnya pemahaman tupoksi aparatur. Kurangnya tunjangan kerja dan kinerja aparatur. Terbatasnya informasi dan pedoman hukum pelaksanaan pelayanan kepemerintahan (UU, PP, Permen, Perda dll). Pembinaan Kelembagaan Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan LKD. Masyarakat/Lembaga Kurangnya insentif/tunjangan kerja dan operasional LKD. Kemasyarakatan Desa (LKD) Kurangnya pemahaman tupoksi dan SDM LKD. Belum adanya pedoman tatib dan petunjuk operasional LKD di tingkat desa (Perdes/Perkades dll). Pembinaan Lembaga Adat Desa Belum adanya kantor lembaga adat. (LAD) dan Hukum Adat Kurangnya pemahaman tupoksi LAD. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kegiatan LAD. Belum adanya restrukturasi LKD. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku LAD dan kemitraan LKD. Pengelolaan Tanah Kas Desa Belum adanya sertifikat kepemilikan tanah kas desa. Terbatasnya biaya pengadaan/pengelolaan tanah kas desa. Pengembangan Peran Masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Desa pembangunan dan pemerintahan. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat terhadap peran yang diberikan. Masih tingginya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Keterbatasan pendanaan/pembiayaan. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kepada Desa (Urusan Wajib dan Pilihan) Pertanian dan Ketahanan Pangan Kekurangan bibit tanaman pertanian dan pupuk. Kurangnya pengetahuan, pengelolaan dan pemanfaatan pangan lokal. Pertambangan dan Energi dan (Belum ada potensi pertambangan/bahan galian). Sumber Daya Mineral Kehutanan dan Perkebunan Belum optimalnya pengawasan pengelolaan hutan desa. Kekurangan bibit tanaman perkebunan. Industri dan Perdagangan Ketidakstabilan harga komoditi dan sembako. Koperasi dan UMKM Kurangnya pengetahuan pengelolaan koperasi. Keterbatasan modal usaha. Penanaman Modal Keterbatasan dana/modal. Belum adanya BUMDes. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Masih banyaknya pengangguran usia kerja. Keterbatasan lapangan kerja. Kesehatan Kurangnya pemahaman dan pengaksesan pelayanan kesehatan posyandu/polindes. Terbatasnya kepemilikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional JKN/Jamkesmas. Pendidikan dan Kebudayaan Belum adanya kegiatan pendidikan non formal. Kurangnya sarana prasarana pendidikan. Menurunnya kesadaran budaya dan kearifan lokal. Sosial Masih adanya PMKS/RTM/MBR. Masih banyaknya janda/duda/penyandang cacat dan lanjut usia berkategori RTM. Belum maksimalnya pemahaman dan pemanfaatan dana bansos masyarakat. Menurunnya kesadaran/kepedulian sosial masyarakat.

11 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

11 12

Penataan Ruang Permukiman/Perumahan

13

Pekerjaan Umum

14

Perhubungan

15

Lingkungan Hidup

16

Politik Dalam Negeri Administrasi Publk

17

Otonomi Desa

18

Perimbangan Keuangan

19

Tugas Perbantuan

20

Pariwisata

21

Pertanahan

22

Kependudukan dan Catatan Sipil

23

Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Perencanaan Pembangunan

24 25 26 27 28 29 30 31

dan

dan

Informasi dan Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB dan Keluarga Sejahtera Pemuda dan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat Desa Statistik Arsip dan Perpustakaan

Keterbatasan dana/biaya Masih banyaknya masalah kepemilikan tanah/bangunan. Keterbatasan dana/biaya. Masih banyak jalan desa/lingkungan/jalan usaha tani yang belum dirabat/peningkatan jalan. Beberapa ruas jalan usaha tani yang belum dibuka/diperluas. Keterbatasan dana/biaya. Sering terjadinya kecelakaaan lalu lintas. Ketiadaan marka jalan dan rambu lalu lintas. Terbatasnya ruang terbuka hijau desa. Kurangnya pemanfaatan tanaman pekarangan dan perkebunan warga. Masih banyaknya masalah persampahan rumah tangga dan sampah pasar. Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama kemitraan pemerintahan dan lembaga/instansi/pihak ketiga. Belum maksimalnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pemerintahan. Keterbatasan sarana prasarana penunjang. Belum adanya kebijakan pelaksanaan dan pemberian wewenang otonomi desa. Sering adanya perubahan regulasi daerah dan nasional. Keterbatasan bantuan dana perimbangan keuangan pemerintah. Kurangnya koordinasi, konfirmasi, komunikasi dalam pemberian dan pelaksanaan tugas pembantuan. Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata desa serta keterbatasan dana/biaya. Masih banyak tanah warga dan tanah pemerintahan yang belum disertifikat. Belum optimalnya pendataan kependudukan secara berkala dan berkelanjutan. Terbatasnya sarana penunjang kegiatan. Belum dilaksanakannya siskamling/poskamling. Keterbatasan biaya dan sarana penunjang. Dokumen perencanaan pembangunan desa belum didayagunakan secara maksimal. Keterbatasan sarana prasarana penunjang. Masih kurangnya inisiatif dan kreatifitas kelembagaan perempuan dan anak. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman KB. Keterbatasan sarana prasarana penunjang. Menurunnya semangat partisipatif dan gotong royong. Keterbatasan sarana dan SDM pengelola data statistik. Keterbatasan sarana prasarana dan SDM pengelola arsip dan perpustakaan. Sumber: Analisis TPD RKPDes 2016

Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2015 (Tidak/Belum Tercapai) No. A. I.

II.

Bidang Program/Kegiatan Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa. Bidang Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar Penyelenggaraan Porseni Pelajar Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Guru SDK Nita II Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruangan Kelas SDK Nita I Bidang Kesehatan Progam Pengembangan Lingkungan Sehat Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS

12 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

B. I. 1. a.

b.

2. a. b.

c. II. 1. a.

b.

2. a. b. c. 3.

III. a. b. C. I. a.

b. c.

II. a. b. c. D. I. a. b. c.

Sosialisasi Kesehatan: Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah RT Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa; dan Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa. Bidang Ekonomi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik Pengadaan Bibit Tanaman Pekarangan; Hortikultura Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea/Bokasi Pengadaan Peralatan Pelengkap Produksi Bubuk Kakao/Coklat Koperasi dan UMKM Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH Pelatihan Manajemen Tata Kelola Keuangan dan Kelembagaan Koptan/ BUMDes Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pengembangan Kios Tani Desa (Pengadaan Saprodi Pertanian) Bidang Sosial Budaya Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Sanggar Budaya Pengadaan Peralatan Pelengkap Sanggar Budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penguatan Kapasitas Pokdarwis Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya Penataan dan Rehabilitasi Objek Wisata Desa Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll) Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Kepemudaan Sosialisasi Kepemudaan; Pendidikan Sex Remaja dan Penanggulangan PEKAT Program Peningkatan Prestasi dan Prestise Kepemudaan Penyelenggaran Pekan Olahraga Desa/PORDES Keamanan dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pembangunan Poskamling Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi) Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa Bidang Sarana Prasarana Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar (Jalan Desa/Usaha Tani, Saluran, Turap dll) Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar Rehabilitasi Bak Air Minum Desa Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial Pembangunan Rumah Adat/Kantor Lembaga Adat Penataan dan Pembangunan Lapangan (Bola Voli/Bola Basket/ Bola Kaki dan Panggung Acara/Upacara) Bidang Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Desa Berbasis Kawasan Program Pengembangan Tata Ruang Desa Pembangunan Tugu Tapal Batas Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Pembangunan Desa Bidang Pemerintahan Aparatur Pemdes Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kependudukan Kegiatan Validasi Data Kependudukan/Catatan Sipil/Potensi Desa Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes

13 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

d. e. II. 1.

2.

Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Pengelola Pasar Desa Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Pengadaan Atribut Pemdes Bidang Kelembagaan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Penyelenggaraan Musyawarah Adat Desa (Restrukturasi Lembaga Adat) Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat Penguatan Kapasitas RT/RW Pengadaan ATK LKD Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga Program Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dan Lintas Sektor Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa Kec.Nita Sumber: Kajian TPD RKPDes Tahun 2016

3.3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat dan atau telaah atas situasi dan kondisi kekinian serta berdasarkan laporan masyarakat, ada beberapa masalah mendesak dan sering terjadi yang harus ditanggapi secara serius dan secepatnya diatasi di tingkat desa maupun daerah. Masalah yang sering terjadi sepanjang tahun 2015 dan kondisi terakhir di desa antara lain: Tabel 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat Tahun 2015 No 1 1

2

3

Masalah 2 Terjadi banjir dan abrasi ringan seputar bantaran kali mati karena belum adanya saluran/drainase permanen dan bangunan pelengkap lainnya. Terjadinya banjir dan genangan air seputar perumahan warga dan beberapa fasilitas umum dan sosial karena ketiadaan saluran pembuangan dan masalah sampah rumah tangga. Terjadi banjir skala kecil yang berpotensi merusak perumahan dan pekarangan warga

Lokasi

Dampak Yang Ditimbulkan

Alternatif Kegiatan Tanggap Darurat

3 Dusun Bao Loran RT.019, 018, 023/ 024/026

4 Mengancam keselamatan bangunan /hunian dan tanaman warga seputar wilayah bantaran kali mati

5 Pembangunan saluran/drainase permanen dan atau turap/bronjong.

Dusun Bao Loran RT.022/025/026

Terjadi penumpukan sampah di wilayah Puskesmas/Rawat Inap dan sekitarnya

Pembenahan dan pembangunan saluran permanen, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS serta penerapan/penjabaran Perdes Kebersihan yang telah ditetapkan.

Dusun Lalat RT.012 Dusun Tour OB RT.003/004/005/008/009

Mengancam keselamatan bangunan /hunian dan tanaman warga disekitarnya. Petani mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk dan ketiadaannya berpotensi besar menurunkan produktifitas dan ‘gagal panen’. sering menimbulkan konflik/perseteruan antar keluarga, antar warga dan antar pihak tertentu.

Pembenahan dan pembangunan saluran/ got permanen.

4

Selalu terjadi sepanjang tahun perihal kekurangan/ketiadaan pupuk dan obat-obatan pertanian/perkebunan.

3 Dusun

5

Sering terjadinya saling klaim mengklaim atas kepemilikan tanah atau sengketa tanah akibat belum adanya sertifikat tanah dan pemecahannya.

3 Dusun

Pengelolaan pupuk secara adil dan merata dengan menyertakan pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.

Fasilitasi sertifikasi tanah/ pemecahan sertifikat dan mediasi penyelesaian masalah pertanahan penduduk.

14 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

6

7

Ketiadaan sarana pelengkap keamanan lalu lintas (rambu lalulintas dan marka jalan) Terjadi penumpukan sampah, kemacetan lalu lintas, bangunan mubazir dan kesemrawutan pengelolaan Pasar Nita

3 Dusun

Dusun Bao Loran

Sering terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang jalan negara di wilayah desa. Penumpukan sampah yang mengganggu kesehatan lngkungan sekitar.

Pengadaan marka jalan/zebra cross dan rambu lalu lintas sepanjang jalan negara. Pengelolaan sampah pasar dan/atau pengalihan pengelolaan pasar oleh pemerintah desa.

Sumber: Kajian TPD RKPDes 2016

3.3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa Berdasarkan identifikasi atas permasalahan yang dihadapi desa sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam kebijakan pembangunan supra desa antara lain: Tabel 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa Tahun 2015 No. I.

Bidang Kegiatan Bidang Pemerintahan

II.

Bidang Pembangunan

III.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan Keterlambatan pencairan Dana Pembangunan dan lain-lain berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan serta mempengaruhi pelaksanaan reportase pemerintah desa seperti; LKPJ, LPPD/IPPD, RKPDes, APBDes dan lain-lain. Kurangnya sosialisasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah/SKPD yang mempengaruhi efektifitas perencanaan kerja dan prioritas usulan pembangunan desa melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam maupun Musrenbang Daerah. Kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar lembaga dan lintas sektor bersama Pemerintah Desa, secara khusus dalam pengambilan dan pengiriman data spesifik atau kategorial masyarakat penerima dan pemanfaat dana bansos serta bantuan lainnyadi tingkat desa sehingga menimbulkan pemanfaatannya yang kurang tepat sasar. Keterbatasan dana/biaya penunjang kegiatan pembangunan desa. Keterbatasan sarana atau fasilitas pendukung kegiatan aparatur pemdes. Kurangnya sosialisasi Perda/Perbup dan ketersediaan produk hukum/kurangnya penyebaran produk hukum ke desa. Dana Pembangunan Desa dan bantuan keuangan lainnya yang kurang memadai dan kurang dikondisikan dengan data riil dan fisik kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keterbatasan dana dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan; rabat jalan desa/lingkungan, pembukaan dan perluasan areal jalan usaha tani, perbaikan got, saluran dan deker serta sarana prasarana penunjang lainnya. Keterbatasan dana dalam pengembangan dan pembangunan suprastruktur perdesaan; bantuan sosial kemasyarakatan, peningkatan kapasitas dan modal usaha kelompok dan lain sebagainya. Kendala usulan pembiayaan yang ditangguhkan atau dibatalkan. Masalah perkara perdata tanah dan permasalahan lainnya yang belum dapat difasilitasi di tingkat kecamatan serta kelanjutannya ditingkat daerah. Terjadi kesenjangan social masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan social pemerintah yang kurang adil dan merata. Terbatasnya lapangan kerja serta sarana pelatihan dan pemberdayaan Pokmas dan usaha kemandirian masyarakat. Kurangnya fasilitas umum beserta akses pelayanan dan permodalan yang terbatas.

15 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

Kurangnya sosialisasi dan konsistensi atas rencana bantuan sosial kemasyarakatan bagi RTM/MBR (fasilitasi kepesertaan JKN/Jamkesmas). Sumber: Analisis TPD RKPDes 2015

3.4. OUTPUT PERMASALAHAN Berdasarkan analisis atas permasalahan yang dihadapi dalam skala desa, supra desa dan kondisi tanggap darurat, maka diambil langkah-langkah atau jalan keluar (output) dalam RKPDes tahun 2016 sebagai berikut : 1) Pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan desa secara terpadu, penguatan kapasitas aparatur dan LKD melalui upaya pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. 2) Peningkatan kerjasama, koordinasi, komunikasi dan kemitraan antara pemerintah desa, BPD dan LKD serta dinas/instansi terkait serta pihak ketiga lainnya dalam penatakelolaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 3) Pemberdayaan kelompok UEP/UEK/UMKM melalui pendampingan berkala, pelatihan ketrampilan/kewirausahaan, penguatan modal usaha dan kerjasama promosi/pemasaran demi menunjang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat secara kreatif dan mandiri. 4) Pemberdayaan Pokdarwis demi menunjang upaya pembangunan kepariwisataan desa melalui kegiatan promo wisata/budaya, pelestarian situs budaya dan kearifan lokal desa serta pemasaran karya seni dan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan konsep desa wisata budaya kreatif. 5) Pendampingan secara intens dan berkelanjutan terhadap Karang Taruna Desa sebagai wadah kreasi dan kreatifitas remaja dalam usaha penanggulangan kenakalan remaja dan penggangguran usia dini melalui kegiatan pemusatan balai latihan kerja, pelatihan ketrampilan serta pendampingan olahraga dan seni budaya kepemudaan desa. 6) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur atau sarana prasarana dasar desa (jalan, jembatan, drainase) dan penyediaan/pembenahan fasilitas umum dan sosial desa. Adapun berbagai permasalahan yang terdapat di desa beserta alternatif pemecahan masalah serta potensi sumber daya yang dimiliki desa demi pengembangannya merupakan bentuk kajian strategis dan menjadi tolak ukur dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan desa beserta rencana program dan kegiatannya dalam RKPDes Tahun 2016.

16 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA

4.1. KEBIJAKAN EKONOMI DESA 4.1.1. Kondisi Ekonomi Desa Tahun 2015 a. Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi desa berorientasi pada aspek perubahan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan seiring berkembangnya aktivitas perekonomian, baik aspek aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di desa, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. b. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro desa sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Tingkat inflasi di desa tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan seiring perubahan harga pasar akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menurunnya daya saing pasar. c. PDRB Perkapita Secara nominal PDRB perkapita Desa Nita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun tingkat pertumbuhannya relatif mengalami fluktuasi. Secara umum kondisi ekonomi desa tahun 2015 banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya: 1) Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dalam pengelolaan asset dan kekayaan desa. 2) Kurangnya kesadaran dan partisipasi dalam upaya pemenuhan target PADes dan peningkatan ekonomi masyarakat. 3) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan pihak ketiga lainnya dalam upaya pengembangan usaha kemandirian desa. 4) Kurangnya sosialisasi serta seringnya terjadi perubahan anggaran dan pendanaan dari pemerintah kabupaten pada setiap tahun anggaran berjalan. 4.1.2. Proyeksi Ekonomi Desa Tahun 2016 a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Iklim Investasi Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain: 1) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan; 2) Memfasilitasi kalangan dunia usaha/wirausahawan yang membuka kesempatan kerja; 3) Mendorong promosi produk unggulan desa; 4) Menggerakkan perekonomian desa dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata desa, misalnya dengan mengadakan festival budaya dll. 5) Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlunya etos kerja yang tinggi dan berkualitas. b. Peningkatan Kualitas Belanja dan Penyerapan Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja diantaranya adalah: 17 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

1) Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah desa pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan desa dan menjangkau kebutuhan bersama/masyarakat; 2) Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan desa, seperti jalan desa serta jaringan pengembangan usaha tani; 3) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBDes; 4) Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan (PTPKDes/TPK dll); 5) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja pemerintah. c. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung peningkatan kerjasama antar wilayah antara lain: 1) Meningkatkan kerjasama antar desa/daerah untuk pengembangan pasar regional; 2) Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal; 3) Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah. d. Peningkatan Infrastruktur Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan infrastruktur dasar desa antara lain: 1) Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa; 2) Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil; 3) Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4) Mendorong partisipasi masyarakat dan pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik dan penyediaan air bersih. 4.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Kebijakan keuangan desa tahun anggaran 2016 berupa perkiraan pendapatan dan belanja desa yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPDes dan kajian atas target dan realisasi APBDes tahun anggaran 2015. 4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Arah kebijakan pendapatan desa menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan desa beserta strategi pencapaiannya. A. Perencanaan Pendapatan Desa Tahun 2016 Perkiraan pendapatan desa tahun 2016 disusun berdasarkan asumsi atas realisasi pendapatan tahun 2015 serta perkiraan berdasarkan potensi sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa; Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Sebagai perbandingan dalam menetapkan perhitungan perkiraan pendapatan desa tahun 2016, dapat dikaji berdasarkan rasio pertumbuhan realisasi pendapatan desa tahun 2015 pada tabel berikut: Tabel 4.1 Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Desa Nita Tahun Anggaran 2015 Kode 1.1 1.1.1

Uraian Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa

Target (Rp) 54.839.759 1.800.000

Realisasi (Rp) 51.206.026 720.000

Rasio (%) 93,37 40

18 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

1.1.2 1.1.3

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-Lain PADes Yang Sah

1.2 1.2.1 1.2.2

Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Propinsi

1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2

Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah TOTAL

51.150.000 1.889.759

48.667.000 1.819.026

95,14 96,25

686.398.012 272.188.791 4.456.500

631.925.236 217.716.016 4.456.500

92,06 79,98 100

407.502.721 2.250.000

407.502.721 2.250.000

100 100

0.0 -

0.0 -

0 -

-

-

-

741.237.771

683.131.263

92,16

Sumber: Telaah APBDes Desa Nita T.A.2015

Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam RAPBDes 2016 merupakan perkiraan yang terukur dan rasional berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan tahun 2015 serta memiliki kepastian hukum dalam penerimaannya sesuai pagu indikatif desa tahun anggaran 2016 (lampiran). 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) Hasil Usaha Desa Pendapatan desa dari Hasil Usaha Desa berupa penyewaan aset/barang kekayaan desa ditiadakan pada tahun anggaran 2016 berdasarkan kondisi akhir aset/barang yang tidak memungkinkan untuk disewakan. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Pendapatan desa dari Hasil Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Masyarakat melalui iuran warga untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana, iuran usaha warga, swadaya HUT-Desa dan swadaya santunan duka bersifat tetap sesuai kondisi kekinian desa. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Pendapatan desa lainnya dari pungutan jasa administrasi surat pengantar/keterangan/rekomendasi ditiadakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Secara umum untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes dalam RAPBDes Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kondisi perekonomian desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya atau berdasarkan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya. 2) perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 3) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 4) Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2) Pendapatan Transfer Dana Desa Pendapatan desa dari Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN diperkirakan meningkat rata-rata 50% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Sikka tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 serta peraturan terkait lainnya. 19 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pendapatan desa dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPR) disesuaikan dengan regulasi daerah tentang dana terkait dan diperkirakan meningkat 50% dari tahun anggaran sebelumnya. Alokasi Dana Desa Pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa untuk dana pembangunan, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemerintah desa dan BPD serta insentif Kader Posyandu/RT/RW dan operasional posyandu diperkirakan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,9% berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Sikka tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Sikka tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 serta peraturan terkait lainnya. Bantuan Keuangan Pendapatan desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan berdasarkan perbandingan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya hanya berasal dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dengan perkiraan pendapatan yang bersifat statis atau tidak berubah. 3) Pendapatan Lain-Lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat Pendapatan desa dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat diperkirakan akan terealisasi pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor.... Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Penerima Program Desa Mandiri Anggur Merah Propinsi NTT Tahun Anggaran 2016. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut dapat dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah Pendapatan desa dari Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah tidak memiliki peluang pendapatan dan tidak dianggarkan baik pada tahun-tahun anggaran sebelumnya maupun pada tahun anggaran 2016. B. Target Pendapatan Desa Tahun 2016 Total Pendapatan Desa Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.1,300,000,000,- (1,3 Milyar) berdasarkan Pagu Indikatif Desa/PID (lampiran) dengan asumsi dasar atau estimasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.2 Estimasi Pendapatan Desa Nita Tahun Anggaran 2016 Kode Anggaran 1

Uraian Pendapatan

Estimasi (Rp)

2

3

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat Lain-Lain PADes Yang Sah

1.2 1.2.1 1.2.2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa

1.2.3

51.170.000 50.670.000 500.000 1.039.029.581 611.844.081 8.485.500 418.700.000

Ket. 4

PADes

APBN BHPR ADD

20 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

1.3 1.3.1

Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat TOTAL

300.000.000 300.000.000

Dana Demam

1.390.199.581 Sumber: Kajian TPD RKPDes Tahun 2016

4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa Kebijakan belanja desa yang mencerminkan program dan kegiatan prioritas pembangunan desa merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan nasional serta strategi pencapaiannya. A. Perencanaan Belanja Desa Tahun 2016 Sebagai perbandingan dalam membuat perhitungan/perkiraan belanja desa tahun 2016, dapat dikaji berdasarkan rasio pertumbuhan realisasi belanja desa tahun anggaran 2015 pada tabel berikut: Tabel 4.3 Rasio Pertumbuhan Realisasi Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015 Kode 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Rasio (%)

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Tidak Terduga

445.349.771 75.240.000 60.844.000 145.804.000 4.000.000

417.706.263 69.200.000 55.400.000 138.200.000 2.625.000

93,79 91,97 91,05 94,78 65,62

731.237.771

683.131.263

93,42

Sumber: Telaah APBDes Desa Nita T.A.2015

Berdasarkan perbandingan atas rasio pertumbuhan realisasi belanja desa tahun anggaran 2015 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan belanja desa tahun anggaran 2016 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang termaktub dalam 5 (lima) belanja bidang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Tidak Terduga. Oleh karenanya pemerintah desa berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja bidang baik dalam konteks desa, satuan kerja perangkat desa, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Selain itu, penganggaran belanja desa agar mengutamakan potensi dan sumber daya desa dengan melibatkan usaha mikro kecil menengah, koperasi desa/masyarakat serta dilaksanakan secara swadaya dan swakelola dengan memberdayakan tenaga lokal desa tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Belanja desa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang termaktub dalam bidang-bidang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi:

21 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penganggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam RAPBDes digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan desa berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur, sarana prasarana dan pelayanan dasar. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar disesuaikan dengan SPM serta berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Biaya tahun anggaran berkenan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pelaksanaan belanja berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan (Belanja Pegawai) Penganggaran belanja pegawai meliputi penghasilan pokok dan tunjangan aparatur berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Operasional Perkantoran (Belanja Barang dan Jasa)  Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2015.  Penganggaran belanja perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam desa maupun perjalanan dinas luar desa/daerah dilakukan secara selektif dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa serta berpedoman pada Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa Nita.  Penganggaran belanja konsumsi dan penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset desa dengan memberdayakan jasa tenaga lokal desa dan/atau kelompok masyarakat desa.  Penganggaran belanja jasa informasi, komunikasi, dokumentasi, adminstrasi pelaporan dan penyediaan jasa kebutuhan kantor lainnya disesuaikan dengan efektifitas penggunaan dan kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.  Penganggaran belanja jasa narasumber/tenaga ahli/tenaga teknis lainnya meliputi honorarium/insentif dalam kegiatan dianggarkan dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.  Penganggaran belanja pengadaan dan pemeliharaan barang milik desa didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik desa yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur serta ketersediaan barang milik desa. Belanja Operasional Pemerintah Desa (Belanja Modal) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold) serta memperhitungkan perkiraan kondisi dan ketersediaan barang desa.

22 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

Belanja Operasional BPD Penganggaran belanja operasional BPD digunakan untuk penyediaan ATK dan penggandaan materi, perjalanan dinas dan biaya konsumsi rapat yang diselenggarakan di lingkungan BPD. Belanja Operasional RT/RW Penganggaran belanja Operasional RT/RW digunakan untuk peningkatan kapasitas Ketua RT/RW melalui insentif kerja dan biaya operasional lainnya. 2) Belanja Bidang Pembangunan Desa Penganggaran belanja bidang pembangunan desa diproritaskan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur desa (jalan/jembatan/ saluran/drainase dll) serta sarana prasarana umum/sosial lainnya yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 serta regulasi/kebijakan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penganggaran untuk belanja barang dan jasa di bidang pembangunan desa dilakukan sesuai dengan kesiapan lokasi/target pembangunan dengan mengutamakan potensi dan sumber daya lokal desa serta pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Dalam hal pemerintah desa mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam RAPBDes Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan. 3) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Penganggaran belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa ditujukan untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan kemasyarakatan sesuai program dan kegiatan prioritas tahun berkenan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan belanja barang/jasa pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD mengikuti ketentuan Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita serta belanja barang/jasa lainnya yang berpedoman pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. 4) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Penganggaran belanja bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai program dan kegiatan prioritas tahun berkenan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat mengikuti ketentuan Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa serta belanja barang/jasa lainnya yang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. 5) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap 23 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 serta dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya atau diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan belanja tidak terduga juga disesuaikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Perkiraan Belanja Desa Tahun 2016 Proyeksi Belanja Desa Nita tahun anggaran 2016 sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.4 Estimasi Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015 Kode Anggaran 2.1

Uraian Belanja

Estimasi (Rp)

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

423.XXX.XXX

2.2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

376.XXX.XXX

2.3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.5

Bidang Tidak Terduga

45.XXX.XXX 295.XXX.XXX 0.0

TOTAL ESTIMASI BELANJA

1.140.199.581 Sumber: Analisis TPD RKPDes T.A.2016

4.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa Arah kebijakan pembiayaan desa menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran desa sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan desa dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan desa dan strategi pencapaiannya serta regulasi yang berkembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Kebijakan Pembiayaan Desa Tahun 2016 1) Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penganggaran SiLPA tahun sebelumnya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2016. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tahun anggaran 2016 sesuai volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan. SilPA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan Dana Cadangan (tidak dianggarkan) Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan (tidak dianggarkan) 24 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

2) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan (tidak dianggarkan) Penyertaan Modal Desa Penyertaan modal desa direncanakan untuk dianggarkan pada RAPBDes tahun 2016 yang berasal dari pendapatan hibah/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa Penerima Program Desa Mandiri Anggur Merah Propinsi NTT Tahun Anggaran 2016) ditujukan untuk penyertaan modal KSP ‘Ai Nita’ dalam pengelolaan dana bergulir pemberdayaan usaha masyarakat yang wajib dikembalikan ke kas desa dimasukan dalam pengeluaran pembiayaan tahun anggaran berkenan. Pembiayaan Lain Pengeluaran pembiayaan lain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya (sisa belanja tahap III dana desa dari APBN) dilaksanakan sesuai volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan regulasi daerah yang berlaku. B. Perkiraan Pembiayaan Desa Tahun 2016 Perkiraan pembiayaan desa tahun anggaran 2016 sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.5 Estimasi Pembiayaan Desa Tahun Angaran 2016 Kode Anggaran 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.3 3.2.3.1

Uraian

Estimasi Pembiayaan (Rp)

PEMBIAYAAN Penerimaaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sisa Belanja Dana Desa Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Koperasi Desa Pembiayaan Lain Belanja Sisa Dana Desa

54.472.775 54.472.775

304.472.775

250.000.000 54.472.775

JUMLAH PEMBIAYAAN 304.472.775 Sumber: Analisis PTPKDes T.A.2016

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta perbandingan antara target dan realisasi APBDes tahun 2015 maka direncanakan pencapaian rata-rata APBDes Desa Nita tahun anggaran 2016 dapat mencapai 95%. Tabel 4.6 Perbandingan Target dan Realisasi APBDes Desa Nita Tahun Anggaran 2015/2016 No. 1. 2. 3.

Uraian Pendapatan Belanja Pembiayaan

Tahun 2015 Target Realisasi 741.237.771 683.131.263 731.237.771 683.131.263 10.000.000 0,0

pencapaian rata-rata= 92,16%

Tahun 2016 Target Realisasi 1.390.199.581 1.140.199.581 304.472.775

-

estimasi pencapaian rata-rata= 95% Sumber: Telaah TPD RKPDes Tahun 2016

25 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. VISI DAN MISI DESA Meliputi Visi dan Misi Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Nita Tahun 2014-2019. 5.1.1.Visi

“Menggapai Harmoni Desa Membangun“ Berdasarkan Visi Umum: “Terwujudnya Harmoni Desa Membangun Secara Aktif, Kreatif, Partisipatif, Dinamis dan Humanis”. 5.1.2. Misi 1) Meningkatkan Pembangunan 2) Meningkatkan 3) Meningkatkan Kreatif Desa; 4) Meningkatkan 5) Meningkatkan Desa.

Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Desa; Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa; Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa; dan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan

5.1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan umum pencapaian visi dan misi RPJMDes Desa Nita untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan adalah “Meningkatkan Mutu Pelayanan Aparatur dan Kerjasama Kemitraan Dalam Upaya Pengembangan Potensi Sumber Daya Desa dan Usaha Ekonomi Kreatif-Produktif Masyarakat Serta Pengembangan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Mandiri, Partisipatif, Efisien dan Efektif dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Peran Serta Kaum Muda Sebagai Agen Pembaruan Desa”. Mengacu kepada visi dan misi pembangunan Desa Nita beserta tujuan umum pencapaiannya maka ditetapkan beberapa tujuan khusus dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut: 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur, Kemitraan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan sasaran: a. Meningkatnya Tata Organisasi Pemerintahan Yang Solid, Solider dan Solutif. b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Secara Adil dan Merata. c. Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan Dinamis Intra Desa, Antar Lembaga dan Lintas Sektor. d. Meningkatnya Sistim Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Berdaya Guna dan Tepat Guna. 2) Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat, dengan sasaran: a. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Unggulan Desa. b. Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat. c. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UEK/UEP/UMKM Masyarakat. 26 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

d. Meningkatnya Derajat Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran. 3) Meningkatkan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Serta Kemandirian Pembangunan Partisipatif, dengan sasaran: a. Meningkatnya b. Meningkatnya c. Meningkatnya d. Meningkatnya

Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Masyarakat. Kualitas dan Kuantitas Kesehatan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum.

4) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar Desa Yang Memadai, dengan sasaran: a. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Desa. b. Meningkatnya Aksebilitas Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Umum/Sosial Desa. c. Meningkatnya Keberdayaan Suprastruktur Dasar Desa. d. Meningkatnya Keterjangkauan Jaringan Informasi, Promosi dan Komunikasi. 5) Meningkatkan Kemampuan dan Peran Serta Pemuda Dalam Upaya Pembangunan Desa, dengan sasaran: a. Meningkatnya b. Meningkatnya c. Meningkatnya d. Meningkatnya

Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Desa. Kreatifitas dan Inovasi Kepemudaan. Solidaritas dan Sportifitas Antar Remaja. Derajat Penurunan Kenakalan Remaja.

5.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA Proritas utama pembangunan desa dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 terdiri dari 5 (lima) prioritas utama pembangunan, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Kualitas Karakteristik Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Unggulan. Peningkatan Partisipasi Harmonis Kemasyarakatan Desa. Peningkatan Aksebilitas Infrastruktur Dasar Desa. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemdes.

Kelima prioritas pembangunan ini selain bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan desa juga merupakan implementasi dari pemaknaan kebijakan daerah dan nasional, secara khusus berpedoman dan disesuaikan dengan prioritas utama pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018, meliputi: 1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Dengan Penekanan Pada Pembinaan Karakter. 3. Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat Dengan Penekanan Pada Penurunan Angka Kesakitan. 4. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan. 5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi. 6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan Kesetaraan Gender. 7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.

27 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

Berdasarkan prioritas utama pembangunan desa serta analisis atas isu-isu strategis pembangunan desa serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan nasional, maka ditetapkan tema RKPDes Desa Nita tahun anggaran 2016 dengan prioritas pembangunan yang ditujukan untuk “Membangun Infrastruktur Menata Ekonomi Desa”. Dari pemaknaan tema RKPDes beserta sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 1) Membangun Infrastruktur; dimaknai sebagai upaya meningkatkan fasilitas dan aksebilitas sarana prasarana desa dengan membangun dan menata infrastruktur dasar desa serta memperluas jaringan informasi dan komunikasi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan hidup berbasis budaya dan berlandaskan hukum. 2) Menata Ekonomi; dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemampuan, ketrampilan, kecakapan, keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif yang berbasis sumber daya desa dan berwawasan lingkungan dalam intensitas pengembangan industri lokal rumah tangga dan destinasi wisata perdesaan; dan 3) Desa; dimaknai sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam menata, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi sumber daya desa secara mandiri dan partisipatif, dinamis dan humanis dalam menggerakan prakarsa, keswadayaaan dan keswakeloaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta meningkatkan peran serta generasi muda sebagai pelopor pembangunan dalam kerangka pengembangan bakat dan kemampuan, kreasi dan kreatifitas, prestasi dan prestise kepemudaan secara aktif, inovatif, imajinatif, mandiri dan berkelanjutan. Hal ini dapat sejalan sesuai dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 yaitu: “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan” serta tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2016, yaitu; “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. 5.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA Kebijakan pembangunan desa dalam RKPDes Tahun 2016 merupakan bagian esensial dari tahapan pembangunan desa dalam RPJMDes Tahun 2014-2019, yaitu tahap Peningkatan Partisipatif dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (periode tahun 2014-2016) dengan sasaran utama meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif yang berdaya saing global demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan desa tahun 2016 diprioritaskan dalam 6 (enam) bidang pembangunan yang merupakan penyelarasan dari prioritas pembangunan daerah dan nasional, meliputi : 1. Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan; melalui revitalisasi lembaga adat dan hukum adat, pelestarian seni budaya, pengarusutamaan gender dan anak, revolusi mental dan kearifan lokal (solidartas/gotong royong), penguatan data dan informasi kependudukan, pengentasan PMKS, pembinaan keberdayaan pemuda, pemasyarakatan dan pembinaan prestasi/prestise olahraga, peningkatan kerjasama keagamaan dan kerukunan antar umat beragama serta pengembangan Desa Layak Anak; 28 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

2. Bidang Ekonomi; melalui transformasi struktur UEP/UEK/UMKM, pengembangan BUMDes, peningkatan kemandirian/kewirausahaan dan produktifitas kerja serta pengembangan Desa Wisata dan Desa Mandiri; 3. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang; melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, ketersediaan infrastruktur dasar dan sosial, pengendalian resiko bencana dan sinergi pembangunan desa; 4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; melalui penguatan ketahanan pangan masyarakat, penguatan suprastruktur wisata, penatakelolaan persampahan dan penyediaan ruang terbuka hijau desa; 5. Bidang Pendidikan dan Kesehatan; melalui optimalisasi pelayanan/pendampingan pendidikan terjangkau, pembinaan prestasi/prestise kependidikan, pengembangan budaya dan komunitas baca, pembangunan kemitraan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui gerakan Revolusi KIA dan pengembangan Desa Siaga Aktif; dan 6. Bidang Hukum dan Aparatur; melalui penguatan kapasitas aparatur dan LKD, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perancanaan pembangunan, penyebaran dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan, pemberdayaan siskamling serta pelestarian Desa Sadar Hukum. Dengan strategi pelaksanaan pembangunan meliputi upaya: 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. 2) Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Prestasi Pendidikan Terjangkau. 3) Penataan Infrastruktur dan Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar. 4) Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan UEP/UEK/UMKM. 5) Peningkatan Kesadaran Budaya dan Kearifan Lokal. 6) Peningkatan Kesetaraan Gender dan Anak. 7) Peningkatan Keberdayaan PMKS. 8) Peningkatan Sumber Daya Kepemudaan. 9) Peningkatan Prestasi/Prestise Olahraga. 10) Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama. 11) Peningkatan Kerja Sama dan Pelayanan Sosial Kemitraan. 12) Peningkatan Kesadaran Sosial dan Partisipasi Masyarakat. 13) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan. 14) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Terpadu. 15) Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Aparatur. 16) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa. 17) Penataan Ruang Wilayah dan Kebersihan Lingkungan Hidup. 18) Pelestarian Desa Sadar Hukum dan Pengembangan Desa Siaga Aktif dan Desa Layak Anak.

29 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

6.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS DESA TAHUN 2016 Rencana program prioritas desa tahun 2016 ditetapkan berdasarkan visi-misi desa, arah kebijakan pembangunan desa serta mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 dengan memperhatikan agenda pembangunan dan/atau prioritas program nasional dan daerah, antara lain meliputi : A. Agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; selaras dengan Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa dan Misi Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Sebagai Agen Pembaruan Desa, mencakup: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2) Program Peningkatan Prestasi Kependidikan. 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat. 4) Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat. 5) Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan. 6) Program Peningkatan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan. 7) Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan. 8) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial. 9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat. 10) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. 11) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. 12) Program Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan. 13) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. 14) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 15) Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda. 16) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 17) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan. 18) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. B. Agenda Pengembangan SDA dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan; selaras dengan Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengembangan Potensi SDA dan Ekonomi Kreatif Desa, mencakup: 1) Program 2) Program 3) Program 4) Program 5) Program 6) Program 7) Program 8) Program 9) Program

Peningkatan Ketahanan Pangan. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perkebunan. Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat. Pengembangan Kewirausahan dan Keunggulan Kompetitif UKM. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pelestarian Seni Budaya.

C. Agenda Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang; selaras dengan Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa, mencakup: 1) Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar. 30 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

2) 3) 4) 5) 6)

Program Program Program Program Program

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar. Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pengembangan Tata Ruang Desa. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana.

D. Agenda Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi; selaras dengan Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Pelayanan dan Kemitraan Pembangunan Desa, mencakup: 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 3) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. 4) Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan. 5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur. 6) Program Peningkatan Sistim Informasi dan Komunikasi. 7) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan. 8) Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa. 9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa. 10) Program Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dan Lintas Sektor. 11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 6.2. RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DESA TAHUN 2016 Program-program prioritas desa selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan prioritas sebagaimana Matrik RKPDes Tahun 2016 (lampiran). 6.5. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa baik yang akan dibiayai dari skala desa (APBDes), skala kabupaten (APBD II), skala propinsi (APBD I), skala nasional (APBN) maupun skala BLM/CSR dan pihak ketiga lainnya membutuhkan anggaran dan biaya yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan/atau pendanaan yang memadai. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa dikaji berdasarkan estimasi pendapatan dari pelbagai sumber antara lain Pendapatan Asli Desa (PADes); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan lain-lain serta perkembangan regulasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam rencana penyusunan RAPBDes Desa Nita Tahun Anggaran 2016, dibuat kerangka umum pendanaan atau Pagu Indikatif Program dan Kegiatan sebagaimana Matriks RKPDes Tahun 2016 (lampiran).

31 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

RKPDes Tahun 2016 merupakan acuan bagi Pemerintah Desa, LKD, masyarakat dan mitra/pihak ketiga termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa sesuai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016, segenap aparatur pemerintah desa, masyarakat dan pemangku kepentingan desa serta pihak ketiga lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, partisipatf, transparantif dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Pemerintah Desa serta masyarakat termasuk para pemangku kepentingan desa dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang termaktub dalam RKPDes Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya. 2. RKPDes Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka umum pembangunan desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2016. 3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, Pemerintah Desa perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa. 4. Perangkat Desa dengan mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan desa, merumuskan matriks rencana tindak/matriks RKPDes pada setiap bidang pembangunan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen RKPDes Desa Nita Tahun 2016. 5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPDes ini memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan: partisipasi masyarakat; pembangunan berkelanjutan; gender; tata pengelolaan yang baik; kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan; dan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi desa dalam spirit Desa Membangun secara swadaya, swakarsa dan mandiri. 6. Masyarakat dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pada setiap pertengahan tahun/semester dan akhir tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDes, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBDes dan peraturan-peraturan lainnya. 8. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, segenap pemangku kepentingan desa wajib melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Desa.

32 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6

BAB VIII PENUTUP RKPDes Desa Nita Tahun 2016 sesungguhnya memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, RKPDes menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pembangunan tahunan desa sebagaimana tertuang dalam RKPDes hanya akan efektif serta dapat dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan apabila didukung oleh keterlibatan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, BPD, LKD, masyarakat, maupun pihak ketiga. Untuk itu, itikad dan kiprah nyata segenap elemen pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung dan bekerja sama mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Maka melalui dokumen RKPDes Desa Nita Tahun 2016 ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 dan sebagai acuan dalam ziarah kegiatan dan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun ke depan secara utuh dan menyeluruh dalam “Membangun Infrastruktur Menata Ekonomi Desa” seturut tema RKPDes Tahun 2016 serta “Menggapai Harmoni Desa Membangun” sesuai visi misi RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019. Dan untuk mewujudkan target pembangunan desa ini, sangat diharapkan dukungan dan kerjasama dari pelbagai komponen masyarakat serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung demi membangun Niang Tanah Desa Nita. Nita, 30 Januari 2016 KEPALA DESA NITA, CAP/TTD ANTONIUS B. LUJU

33 | R K P D e s D e s a N i t a 2 0 1 6