KABUPATEN SIKKA KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA NOMOR 28/DNT/2014 TENTANG RENCANA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA NITA TAHUN 2015 DENGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NITA, Menimbang Menimbang
::
a. a. bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk membuat perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif dan berjangka sesuai dengan kewenangannya yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa; b. b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman arah dan acuan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah; c. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Nita Tahun 2015;
Mengingat Mengingat
::
1. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
5.
6.
7. 8. 9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang KeuanganDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66); Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten SikkaTahun 2012 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
17. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196); MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil Musrenbang RKPDes Tahun 2015 dan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Nita Tahun 2014-2019.
KETIGA
:
RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman arah dan acuan dalam rencana kegiatan pembangunan desa dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
:
RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan desa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada Bupati Sikka melalui Camat Nita sebagai laporan.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Nita Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ditetapkan di Nita pada tanggal 22 November 2014 KEPALA DESA NITA,
ANTONIUS B. LUJU
KABUPATEN SIKKA KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA NOMOR 28/DNT/2014 TENTANG RENCANA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA NITA TAHUN 2015 DENGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NITA, Menimbang Menimbang
::
a. a. bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk membuat perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif dan berjangka sesuai dengan kewenangannya yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa; b. b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman arah dan acuan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah; c. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Nita Tahun 2015;
Mengingat Mengingat
::
1. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
5.
6.
7. 8. 9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang KeuanganDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66); Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten SikkaTahun 2012 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
17. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196); MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil Musrenbang RKPDes Tahun 2015 dan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Nita Tahun 2014-2019.
KETIGA
:
RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman arah dan acuan dalam rencana kegiatan pembangunan desa dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
:
RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan desa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada Bupati Sikka melalui Camat Nita sebagai laporan.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Nita Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ditetapkan di Nita pada tanggal 22 November 2014 KEPALA DESA NITA,
ANTONIUS B. LUJU
