NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN ANGGARAN 2016
DESA
: KERTAMUKTI
KECAMATAN
: AIR SUGIHAN
KABUPATEN
: OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI
: SUMATERA SELATAN
DAFTAR ISI
BAB 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
I : PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Tujuan dan Manfaat Visi-Misi Desa
BAB II : Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Belanja Desa BAB III : Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun 2015 (sebelumnya) 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat BAB IV : Rumusan Prioritas Program Pembangunan Desa 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/ Sektor BAB V : Penutup Lampiran 1. Daftar Prioritas Masalah (Form A1) 2. Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016 (Form A2) 3. Berita Acara Musrenbangdes RKPDes (Form A3) 4. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa (Form A4) 5. Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016 (Form A5)
BAGIAN I A. PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. B. LANDASAN HUKUM. 1. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 8); 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 660 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 660); 8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 8); 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 330 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 330); 10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 218/D.PPKAD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015; 11. Permendagri R.I. Nomor. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa 12. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa 13. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa 14. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Peraturan Desa Kertamukti Nomor : 02 Tahun 2016 tentang RPJMDes tahun 2016-2021
C. TUJUAN & MANFAAT a.TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : 1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. 3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) b.MANFAAT 1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa 2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. 4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dipadukan dengan program pembangunan supra desa 5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
dan
D. VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Kertamukti disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Kertamukti sebagai berikut :
“Terbangunnya
tata kelola pemerintahan desa yang baik dan
bersih guna mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang adil, bertaqwa, dan sejahtera,“
Sedangkan Misi Desa Kertamukti adalah : 1. Melakukan perbaikan
system kinerja aparatur pemerintahan desa
guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, dan bertanggungjawab 3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Meningkatkan
perekonomian
masyarakat
melalui
pendampingan
berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta, kelompok tani dan petani. 5. Meningkatkan dan mempererat kehidupan beragama 6. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju ,mandiri dan sejahtera,
BAGIAN II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses
penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya. A. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Kertamukti Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 891,448,780,-(Delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah ), yang berasal dari : URAIAN a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Hasil Usaha Desa Hasil Kekayaan Desa Hasil Swadaya dan Partsipasi masyarakat Lain-lain pendapatan desa yang sah b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota; c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa (ADD); e. Dana Desa f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; g. Hibah; h. Sumbangan Pihak Ketiga. Jumlah Perkiraan Pendapatan
JUMLAH 6,830,270 830,270 6000,000 0 0 5,514,297 4,439,213 69.004.000 629.321.000 176,380,000 0 0 891,448,780
B. BELANJA DESA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 tentang pengelolan keuangan desa terdiri dari kelompok / bidang :
a. b. C D E
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
URAIAN penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaa pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat tak terduga
Jumlah Perkiraan Belanja
JUMLAH 182.380.000 629,352,900 6,000,000 73,715,880 0 891,448,780
BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam RKP Desa tahun 2016 permasalahan Desa Kertamukti dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut : A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik Dalam bidang pengembangan wilayah Tahun 2015, dipergunakan Untuk Pembangunan Desa, yang tercukupi Pembangunannya. 2. Untuk bidang ekonomi Untuk bidang ekonomi ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena belum ada dalam RKPDesa sebelumnya. 3. Untuk bidang sosial & budaya Dalam bidang sosial dan budaya ada beberapa program dan kegiatan yang belum bias dilaksanakan karena belum ada dalam RKPDesa sebelumnya. B. BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan peraturan Desa Kertamukti nomor : 02 Tahun 2016 tentang RPJMDes Desa Kertamukti pada tahun 2016-2021 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 masalah pembangunan fisik, 1 masalah ekonomi dan 3 masalah sosial budaya. C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus seceptnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi : - Belum ada tempat Posyandu - Belum ada jembatan/titian bertiang antar Rt yang merupakan kebutuhan mendesak dan . - Belum ada Poskamling permanen - Jalan Desa No 36 rusak parah
BAGIAN IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kertamukti yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kertamukti secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
Desa
A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA DESA Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan tersebut terlampir dalam dokumen ini (Format A-2)
adalah sebagaimana
B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KABUPATEN Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kertamukti tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Kertamukti yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini (Format A-2) C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan ADD Tahun 2016. Untuk Desa Kertamukti Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari : 1. Bagian dari Dana Desa 2. Bagian 40 % dari ADD
Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2016 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Bidang pembangunan desa 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 4. Bidang pemberdayaan masyarakat Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visimisi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini. BAGIAN V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Amin. Ditetapkan di : Kertamukti Pada tanggal : 21 Maret 2016 Kepala Desa Kertamukti
PADLI
Lampiran 1. Daftar Prioritas Masalah 2. Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016 3. Berita Acara Musrenbangdes RKPDes 4. Keputusan Kepala Desa SK Tim 5. Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016
FORMULIR A-3
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KERTAMUKTI KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Pada hari ini ………… tanggal ………………… Bulan ……………. Tahun Duaribu Lima Belas dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertamukti bertempat di Balai Desa Kertamukti dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada lampiran I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa termaksud dipimpin oleh Kepala Desa, serta dihadiri oleh ….. orang pesrta sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : Delegasi Dusun/Lingkungan/Kampung
: 4 Orang
1. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan : 9 Orang 2. Wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannnya dalam skala desa/kelurahan, meliputi: a. PKK Desa Kertamukti : 9 Orang b. BPD Desa Kertamukti : 9 Orang c. LPM Desa Kertamukti : 5 Orang d. Kelompok Tani Kertamukti : 5 orang e. Organisasi Karangtaruna : 2 Orang Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Narasumber, dengan Notulensi (Catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran III, khususnya tentang : 1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan prioritas kegiatan kecamatan tahun yang akan datang; 2. Rancangan prioritas kegiatan di desa/kelurahan serta perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa/Kelurahan; 3. Daftar prioritas kegiatan pembangunan masing-masing dusun/kampung/lingkungan yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD Kabupaten di dusun/kampung/lingkungan.
Telah ditetapkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui APB Desa dan Swadaya; 2. Daftar usulan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan Sumber Dana Lainnya; 3. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 sampai 5 orang anggota masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Surat Mandat sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.
Kertamukti ,
Januari 2016
Mengetahui ; Kapala Desa Kertamukti Selaku Penanggungjawab Musrenbang Desa
PADLI
Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Desa Kertamukti
SUTARNO
FORMULIR A-4
SURAT MANDAT Nomor: …../SM/DS-KM/ASUG/2016
Pada hari ini ……………. Tanggal …………………… Bulan ……………..Tahun……………….., telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ……………………….. Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir : MEMBERI MANDAT : Kepada : 1. Nama Tempat/Tgl. Lahir Alamat Pekerjaan/Jabatan
: : : :
2. Nama Tempat/Tgl. Lahir Alamat Pekerjaan/Jabatan
: : : :
3. Nama Tempat/Tgl. Lahir Alamat Pekerjaan/Jabatan
: : : :
Untuk : Memperjuangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah menjadi Skala Prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Mengetahui; Kepala Desa Kertamukti selaku Penanggungjawab Musrenbang Desa
PADLI
