RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013 Prasetijono W MJ Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS

RAKER KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2 Februari 2012

ISI PAPARAN

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

1

• KONDISI UMUM

2

• PEMIKIRAN AWAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

3

• INDUSTRI DALAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2013

4

• PENUTUP 2


KONDISI UMUM Pencapaian 2011, Prakiraan Tahun 2012 Permasalahan dan Tantangan 2013


PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Sisi Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas , dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha Jasa-jasa Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Impor

2009 Total 4,6

II 6,1

2010 III 5,8

I 5,6

4,0 4,4 2,2 14,3 7,1 1,3 15,5 5,1 6,4 4,9 15,7 3,3 -9,7 -15,0

2011 IV 6,9

Total 6,1

I 6,5

II 6,5

III 6,5

I - III 6,5

3,0 3,1 3,9 8,8 7,3 8,6 12,0 4,8 4,8

3,1 3,9 4,5 5,1 7,2 9,1 13,0 5,6 5,3

1,8 2,7 4,3 3,4 6,8 8,7 13,2 5,9 6,4

3,8 4,2 5,3 4,3 6,7 8,4 15,5 6,3 7,5

2,9 3,5 4,5 5,3 7,0 8,7 13,5 5,7 6,0

3,7 4,2 5,0 4,3 5,3 8,0 13,7 7,3 7,0

3,9 0,8 6,1 3,9 7,6 9,6 10,7 6,9 5,7

2,7 0,3 6,6 5,2 6,4 10,1 9,5 7,0 7,8

3,4 1,7 5,9 4,5 6,4 9,3 11,2 7,0 6,8

3,9 -7,6 8,0 20,0 22,6

5,0 -7,3 8,0 14,6 18,4

5,2 4,8 9,2 9,6 12,2

4,4 7,3 8,7 16,1 16,9

4,6 0,3 8,5 14,9 17,3

4,5 2,8 7,3 12,5 14,4

4,6 4,5 9,4 17,5 15,3

4,8 2,5 7,1 18,5 14,2

4,6 3,3 7,9 16,2 14,6

Sumber: BPS

Kinerja ekonomi makro tetap terjaga. Dalam tiga triwulan pertama tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,5 persen (y-o-y) dengan daya beli masyarakat yang terjaga, investasi yang meningkat, dan dukungan ekspor yang kuat. Kondisi tersebut ditopang pula oleh industri pengolahan yang meningkat 5,9 persen (y-o-y) dengan industri pengolahan nonmigas yang meningkat 6,5 persen (y-o-y). Dalam keseluruhan tahun 2011, ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen (rincian pada halaman 18).

PERTUMBUHAN PDB & INDUSTRI NONMIGAS KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

• • • •

• • •

Sejak kuartal-4 tahun 2005, pertumbuhan industri non-migas selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB; Akibatnya, share sektor industri di dalam PDB menurun dari 24% tahun 2004 menjadi 21,6% tahun 2010; Itu sebabnya ditenggarai adanya deindustrialisasi di Indonesia. Namun sejak kuartal-3 tahun 2009, gap antara pertumbuhan PDB dan pertumbuhan industri non-migas semakin kecil; Dan pada kuartal-3 tahun 2011, pertumbuhan industri non-migas sudah hampir sama dengan pertumbuhan PDB; Bila trend ini berlanjut terus, maka pada tahun 2012, pertumbuhan industri non-migas berpotensi melebihi pertumbuhan PDB. Artinya, reindustrialisasi sedang berlangsung.


PERTUMBUHAN INDUSTRI NON-MIGAS

Persentase Pertumbuhan Subsektor Industri Manufaktur Non-Migas Triwulan 3 - 2011 Subsektor Barang lainnya

4,59

Subsektor Alat Angk., Mesin & Peralatannya

7,01

Subsektor Logam Dasar Besi & Baja

15,03

Subsektor Semen & Brg. Galian bukan logam

6,12

Subsektor Pupuk, Kimia & Barang dari karet Subsektor Kertas dan Barang cetakan Subsektor Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

– Makanan, minuman dan tembakau; – Alat angkut, mesin dan peralatan; – Tekstil, barang kulit dan alas kaki;

4,18 2,26 0,88

Subsektor Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki Subsektor Makanan, Minuman dan Tembakau PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR NON MIGAS

o Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor logam dasar, besi dan baja. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan domestik khususnya untuk konstruksi dan industri kendaraan bermotor. o Selain itu, ada tiga subsektor industri penyerap tenaga kerja paling besar, yaitu :

8,63 7,29 6,49

o Ketiganya secara konsisten tumbuh positif dalam 2 tahun terakhir. o Artinya, kesempatan kerja formal tumbuh dengan baik di sektor industri.

STABILITAS EKONOMI (1)


Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran 6 5 4

UMUM (headline) Transp, Kom & JK

3

Dik, Rek & Or 2

Kesehatan Sandang

1

Rmh, Utility & BB 0 Des'11

Nov'11

Okt'11

Sept'11

Agust'11

Jul'11

Jun'11

Mei'11

Apr'11

Mar'11

Feb'11

Jan'11

Des'10

Nov'10

Okt'10

Sept'10

Agust'10

Jul'10

Jun'10

Mei'10

Apr'10

Mar'10

Feb'10

Jan'10

-1

Mskn jd, Rkok & Tmbk Bhn Mknan

-2 -3

Sumber : Badan Pusat Statistik

o Stabilitas Harga dapat dijaga rendah. Inflasi pada bulan Desember 2011 sebesar 0,28 persen (mtm), dan sebesar 3,78 persen (yoy).

STABILITAS EKONOMI (2)


Nilai Tukar Rp/US$ 9.600 9.400 9.200

9.145

Nominal Rp/USD

9.000 8.800 8.600 8.537

8.400 8.200

Jan-12

Des-11

Nop-11

Okt-11

Sep-11

Agust-11

Jul-11

Jun-11

Mei-11

Apr-11

Mar-11

Feb-11

Jan-11

Des-10

Nop-10

Okt-10

Sep-10

Agust-10

Jul-10

Jun-10

Mei-10

Apr-10

Mar-10

Feb-10

Jan-10

8.000

Nilai Tukar Rp/US$

Sumber : Bank Indonesia

o

Stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih terjaga pada level Rp. 9000-an pada akhir Desember 2011. Rata rata nilai tukar sepanjang tahun 2011 adalah sebesar Rp. 8.787,82/USD. Rata rata nilai tukar pada bulan Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 adalah sebesar Rp. 9.145/USD.


NERACA PEMBAYARAN 2009

Transaksi Berjalan Ekspor Migas Non-migas Impor Migas Non-migas Jasa-jasa*) Transaksi Modal dan Finansial Transaksi Modal Transaksi Finansial Investasi Langsung (neto) Investasi Portfolio Investasi Lainnya (neto) Total Selisih Perhitungan Neraca Keseluruhan Cadangan Devisa *) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer Sumber: BI

10,6 119,6 20,6 99,0 -88,7 -15,2 -73,5 -20,3 4,9 0,1 4,8 2,6 10,3 -8,2 15,5 -3,0 12,5 66,1

2010 5,6 158,1 28,7 129,4 -127,4 -25,4 -102,0 -25,0 26,2 0,1 26,1 10,7 13,2 2,2 31,7 -1,6 30,3 96,2

2011 I

II 2,1 45,8 8.7 37,1 -37,1 -8.7 -28,5 -6,6 6,4 0,0 6,4 3,2 3,6 -0,4 8,5 -0,8 7,7 105,7

III 0,5 51,8 9.5 42,3 -42,2 -10.4 -31,8 -9,2 13,1 0,0 13,1 3,5 5,5 4,1 13,6 -1,7 11,9 119,7

0,2 52,8 10.3 42,4 -43,2 -9.9 -33,3 -9,4 -3,4 0,0 -3,4 2,4 -4,7 -1,1 -3,2 -0,8 -4,0 114,5

Neraca pembayaran dan cadangan devisa tetap terjaga. Surplus transaksi berjalan masih terjaga dengan ekspor nonmigas dan impor nonmigas tumbuh masing-masing sebesar 33,1 persen dan 27,6 persen (y-o-y). Transaksi modal dan finansial mengalami tekanan di bulan September terkait krisis Eropa. Pada akhir Desember 2011 cadangan devisa dapat terjaga sebesar USD110,1 miliar.


PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Tahun

SD

SMTP

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,58% 6,09% 4,59% 4,57% 3,78% 3,81% 3,56%

14,15% 12,94% 10,73% 9,39% 8,37% 7,45% 8,37%

SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma Universitas 20,40% 18,08% 16,57% 14,31% 14,50% 11,90% 10,66%

18,92% 17,27% 21,00% 17,26% 14,59% 11,87% 10,43%

12,34% 9,99% 13,26% 11,21% 13,66% 12,78% 7,16%

11,64% 10,40% 13,61% 12,59% 13,08% 11,92% 8,02%

Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (Juta Orang) 5

juta orang

4 3

SD Kebawah SMP SMU SMK Diploma Universitas

2 1 0

Nop-05 Agust-06 Agust-07 Agust-08 Agust-09 Agust-10 Agust-11

 Tingkat pengangguran terbuka (TPT-Agustus 2011) menurut Tingkat Pendidikan menurun hampir disemua tingkatan pendidikan.

 TPT lulusan Diploma dan perguruan tinggi, tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010.  Jumlah penganggurnya masing-masing menurun dari 440 ribu dan 710 ribu tahun 2010, menjadi 240 ribu dan 490 ribu orang tahun 2011.

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN


60 54,2 49,5

50

47,2 42,3

40

40,1

48,0

40,6 38,7 37,9 38,4 37,3 35,0

36,1

34,0

33,3

37,2 35,1

35,0 32,5

30,0

28,6

30

39,3

27,2

26,9

30,0

23,4

22,5

21,6

20

24,2

25,9

31,0

19,1 18,4 17,8 18,2 17,4 16,7 16,0

17,4 15,1

15,4

17,5

13,7

14,2 13,3 12,5

16,6

10

11,3

Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1980

1978

1976

0

Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Pend Miskin

Catatan: Pada tahun 1996 BPS melakukan perubahan metode penghitungan kemiskinan dengan mempertinggi kriteria ambang batas kemiskinan di bidang pendidikan. Sumber: Diolah dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) beberapa tahun, BPS.

11

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Per Provinsi Tahun 2011

12

PERKUATAN DEMOKRASI (1) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

• Konsolidasi demokrasi Indonesia sejak tahun 2009 mengalami sejumlah ujian tidak ringan • Kebebasan sipil berada pada tingkat yang relatif tinggi, dengan pengecualian sejumlah tindakan kekerasan sektarian dan konflik agraria yang mendapat sorotan luas, karena adanya penghilangan nyawa orang, pembakaran rumah ibadah, dan sebagainya

• Hak-hak politik membaik walaupun masih terganggu oleh hak memilih dan dipilih yang bermasalah pada pemilu nasional dan daerah • Lembaga demokrasi masih di titik terendah dibandingkan aspek demokrasi lainnya, dengan kredibilitas dan kapasitas parpol yang berada di titik sangat rendah

60,40 67,30

IDI

Kebebasan Sipil

75,70 86,97

Hak-hak Politik

53,00 54,60

Lembaga Demokrasi

52,30 62,72

2007

2009

13

PERKUATAN DEMOKRASI (2) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Grafik 2 Indeks Variabel pada Aspek 1 (Kebebasan Sipil)

o Ada gap besar antara aspek Kebebasan Sipil dengan Hak Politik dan Lembaga Demokrasi yang secara umum terjadi di hampir semua provinsi

Grafik 3 Indeks Variabel pada Aspek 2 (Hak-hak Politik)

Grafik 4 Indeks Variabel pada Aspek 3 (Lembaga Demokrasi)

o Grafik menunjukkan Kebebasan Sipil yang luar biasa tinggi, tidak diimbangi dengan kemampuan lembaga demokrasi, yang masih jauh masih sangat lemah. o Warga sangat aktif melaporkan keluhan-keluhan merupakan civil discontent. Jika civil discontent ini tidak mampu direspon dengan baik oleh lembaga demokrasi dan pemenuhan hak politik, akan bisa bergulir ke yang lain-lain yang lebih merepotkan, seperti ethnic, religious, regional discontent o Jika gap terus menerus tinggi, Pemerintah dan masyarakat harus bersiap-siap untuk munculnya berbagai discontent tersebut.

14

PENEGAKAN HUKUM


PERKEMBANGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA

IPK INDONESIA 6.0 5.0 5.0 4.0

4.0 3.0 2.0

2.2

2.4

2.3

2006

2007

2.6

2.8

2.8

2009

2010

3.0

3.2

2.0 1.0 0.0 2004

2005

Sumber: Transparansi Internasional; IPK :010 (Terkorup-Terbersih)

2008

2011

2012

Keterangan: Target RKP 2012 = 3,2 Target RKP 2013 = 4,0 (draft) Target RPJMN pd 2014 = 5,0

2013

2014

15


TANTANGAN EKSTERNAL

a) Pemerintah negara-negara Uni Eropa mulai menemukan solusi politik penyelesaian krisis keuangannya. b) Ekonomi di AS mulai tumbuh walau masih kecil.

1 Dampak krisis masih berlanjut  pengangguran masih tinggi  konsumsi menurun  permintaan domestik turun; 2 Aktifitas perdagangan dunia melambat; 3 Pergerakan arus modal melambat dan volatilias nilai tukar meningkat; 4 Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam cenderung meningkat; 5 Ketegangan geopolitik di Timur Tengah; 6 Semuanya mempengaruhi harga komoditi primer khususnya minyak mentah dan beras


TANTANGAN INTERNAL KEKUATAN

KELEMAHAN

Perekonomian Tumbuh dan Stabil

Keteresediaan dan kualitas Infrastruktur dan Energi belum memadai

Kepercayaan Global Meningkat “Investment Grade”

Hambatan Investasi  perijinan dan ketidakpastian hukum Penyimpangan dan Korupsi masih terjadi  pajak dan APBN

Kekerasan horizontal dan anarki terjadi lagi Kesiapsiagaan dan kesigapan menangani bencana masih belum memadai Konflik dan benturan karena masalah pertanahan Persoalan politik lokal Aceh dan Gangguan Keamanan di Papua


PEMIKIRAN AWAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL


ARAH UTAMA Mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan rakyat “to tap the true potentials”


PEMIKIRAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Arahan RPJP/RPJMN: Mandiri, Pertumbuhan yang Tinggi (paling tidak 7,0 persen)

KATA KUNCI TAHUN 2013: (1) DAYA TAHAN PEREKONOMIAN NASIONAL; dan (2) KESEJAHTERAAN RAKYAT

INTERNAL Pertumbuhan dan Stabilitas tetap TERJAGA

EXTERNAL Krisis Ekonomi Eropa dan AS


RESILLIENCE: Daya Tahan…..

Crisis Management Protocol (CMP)

RESILLIENCE (daya tahan)

Daya Tahan Mikro (Sektor Riil):

Daya Tahan Makro:  Neraca pembayaran,  Fiskal,  Moneter, dan  Keuangan tetap Kuat

     

Industri Pertanian Pariwisata Perdagangan Investasi Infrastruktur dan Energi

DAYA TAHAN MAKRO


FISKAL MONETER SEKTOR KEUANGAN

NERACA PEMBAYARAN

• Defisit terkendali • Subsidi terkendali • Rasio hutang pemerintah terhadap PDB menurun

• Kebijakan bauran berjalan optimal

• Terjaganya stabilitas sektor keuangan • Mitigasi resiko sistemik

• Terjaganya surplus transaksi berjalan • Terjaganya kecukupan cadangan devisa • Pengelolaan arus masuk modal asing 22

Stabilitas Ekonomi Makro


Daya Tahan Mikro (Sektor Riil) MENDORONG DAYA BELI MASYARAKAT

• •

Mendorong pertumbuhan Meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan

Perkuatan Perdagangan Dalam Negeri

PENINGKATAN PRODUKSI DOMESTIK / KETERSEDIAAN BARANG DAN JASA

Penguatan Industri, Pertanian, dan Pariwisata

Peningkatan Investasi dan Mendorong Ekspor

Daya Saing

Pengelolaan Impor

Infrastruktur dan Energi


PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM PRIORITAS NASIONAL RKP 2013

24

PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP 2013


1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2

Pendidikan

3

Kesehatan

4

Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan 1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 001 Revitalisasi Industri Pupuk

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 PNL Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 13 PNL Bidang Perekonomian a. Industri Pengolahan non Migas

1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 001 Revitalisasi Industri Gula

DIPERLUAS 6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 006 Klaster Industri Berbasis Migas 007 Center of Excellence Industri Petrokimia

b. Kerjasama Ekonomi Internasional c. Tenaga Kerja Indonesia 14 PNL Bidang Kesejahteraan Rakyat


PNL BIDANG PEREKONOMIAN

Pembangunan di bidang perekonomian lainnya yang mencakup: a. pembangunan industri pengolahan menyongsong reindustrialisasi; b. peningkatan kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN; dan c. peningkatan layanan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah, pusat, dan di luar negeri;

26


NO

INDUSTRI PENGOLAHAN DDALAM PNL PEREKONOMIAN

ISU STRATEGIS

SASARAN

INPUT UTAMA

Tumbuhnya industri berbasis hasil tambang: • Industri aluminium di Kuala Tanjung – Sumut dan industri alumina di Kalbar; • bijih besi di Kulonprogo - DIY dan Batulicin - Kalsel; • industri berbasis nikel, tembaga, batubara, petrokimia, dan migas.

Hasil perundingan dengan Jepang tentang Inalum

Tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian: • Industri minyak sawit di KEK Sei Mangke - Sumut, Maloy – Kaltim, dan Dumai – Riau; • industri pengolah karet, cokelat, bubur kayu dan kertas,

Ketersediaan bahan baku dan energi

Tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik: • tekstil, pakaian jadi, alas kaki, • komponen elektronika, • komponen dan aksesories kendaraan bermotor, dan galangan kapal, • alat rumah tangga, furnitur dan rotan • Industri Obat dan Alat Kesehatan

Insentif bea masuk bagi bahan baku, setengah jadi, mesin dan peralatan

Tumbuhnya IKM: • meningkatnya populasi IKM ; • berkembangnya inovasi pada IKM; • tumbuhnya industri kreatif; dan • berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri besar.

Peningkatan akses pada KUR, modal ventura, dll.

INDUSTRI PENGOLAHAN 1.

2.

Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja

Membangun industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri

Ketersediaan bahan baku dan energi Infrastruktur pendukung produksi dan distribusi Insentif fiskal dan non-fiskal

Infrastruktur pendukung produksid an distribusi Akses ke sumber pembiayaan Insentif fiskal dan nonfiskal

Insentif fiskal bagi R&D dan diklat SDM Akses terhadap sumber pembiayaan Pengamanan pasar domestik

Peningkatan akses pasar melalui promosi dan pameran Peningkatan kompetensi SDM IKM dan penumbuhan wirausaha baru Peningkatan kemampuan IKM sebagai pemasok bagi industri besar / lainnya


TERIMA KASIH

28

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013

Recommend Documents