KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS
RAKORBANGPUS Jakarta, 7 April 2010
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• • • • • •
OUTLINE
PENDAHULUAN DOKUMEN RKP 2011 SASARAN RPJMN 2010-2014 TEMA & PRIORITAS RKP TA 2011 KEBIJAKAN RKP 2011 PENUTUP
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PENDAHULUAN
RKP 2011 : • MERUPAKAN TAHUN KEDUA PELAKSANAAN RPJMN 20102014 – MEMPERHITUNGKAN RANGKAIAN LANJUTAN DARI INPRES NO: 1/2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 YANG DILAKSANAKAN TAHUN INI
• TELAH MEMUAT KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN – MEMILIKI PRAKIRAAN MAJU KELUARAN DAN OUTCOME TIAP KEGIATAN PRIORITAS DAN PROGRAM BESERTA PENDANAANNYA
3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
DOKUMEN RKP 2011
Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, maka RKP 2011 terdiri dari 3 (tiga) buku : •BUKU I : Tema Pembangunan tahun 2011 dan Prioritas Nasional serta kegiatan prioritas nasional menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden.
•BUKU II : Rencana pembangunan di semua bidang-bidang sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2011.
•BUKU III : Rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2011. 4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
SASARAN RPJMN 2010-2014
VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”
PERTUMBUHAN (%) PENGANGGURAN (%) KEMISKINAN (%)
2010
2011
2012
2013
2014
5,5 - 5,6
6,0 - 6,3
6,4 - 6,9
6,7 - 7,4
7,0 - 7,7
7,6
7,3 - 7,4
6,7 - 7,0
6,0 - 6,6
5,0 - 6,0
12,0 -13,5
11,5 - 12,5
10,5 - 11,5
9,5 - 10,5
8,0 - 10,0
TRIPLE TRACK STRATEGY PRO-GROWTH - PRO-JOBS -
PRO-POOR 5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011
6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
ACUAN PENYUSUNAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011
VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”
PRIORITAS RPJMN BESERTA TARGETNYA
ARAHAN “RAKER CIPANAS” ; DEBOTTLENECKING DAN SINERGI PUSAT DAERAH - PROGRAM 100 HARI
AKSELERASI PERTUMBUHAN : (6,3% DI 2011 DAN MINIMAL 7% DI 2014)
ISU LAINNYA : PEMANTAPAN KEBIJAKAN PRO POOR; JUSTICE FOR ALL DAN PENCAPAIAN MDG’S
- INPRES 1/2010
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011 7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TEMA RKP 2011
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH” RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 5,5 - 5,6 KUALITAS PERTUMBUHAN Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5
RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 6,0 - 6,3 KUALITAS PERTUMBUHAN BERKEADILAN menurun Tk. Pengangguran (%) : 7,3 - 7,4 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5 8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
• PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. : – – – –
Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi (perda, tata ruang, pertanahan) Mempersiapkan ASEAN Community 2015 a.l. dengan memperkuat lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L).
• SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH, a.l. : – Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan) – Penanggulangan kemiskinan (a.l. PNPM, PKH, KUR) – Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus) 9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PRIORITAS NASIONAL RKP 2011
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
NEW INITIATIVES : 1.AKSELERASI OUTPUT 2.OUTPUT BARU 3.KEGIATAN BARU
Prioritas Lainnya
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.
10
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEBIJAKAN RKP 2011
• MENERUSKAN KEBIJAKAN YANG TELAH DIRENCANAKAN PADA RPJMN 2010-2014 (BASELINE) • KEBIJAKAN BARU 2011 (NEW INITIATIVES)
11
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CONTOH BASELINE RKP 2011
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEGIATAN PEMANTAPAN TATA KELOLA Koordinasi Pengembangan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
INDIKATOR (KELUARAN)
PERANAN DAERAH
Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan (80%)
Menyusun Perda yang mendukung pelaksanaan KEK
Perluasan areal pertanian
Luasan perluasan (519.570 ha)
Menyusun perda-perda implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Jumlah pelabuhan perikanan (973 pelabuhan)
Pemilihan dan penetapan lokasi pelabuhan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional
Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (3.977,61 km)
Peningkatan kualitas jalan konektor
Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan (33 RTRW)
Penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan
Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan, magrove, gambut ,rawa, lahan kritis dan hutan kota (642.000 ha)
- Mengoptimalkan rehabilitasi kawasan hutan kritis dan DAS; - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
SINERGI PUSAT – DAERAH
12
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CONTOH BASELINE RKP 2011
KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN
INDIKATOR (KELUARAN
PERANAN DAERAH
SINERGI PUSAT – DAERAH Penyediaan subsidi Pendidikan dasar dan menengah (BOS)
Jumlah siswa (44,8 juta siswa)
- Penyediaan data siswa penerima BOS; - Pengawasan pelaksanaan.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah puskesmas (8.608 puskesmas)
- Penyediaan data puskesmas penerima BOK; - Pengawasan pelaksanaan
Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta (28.200 klinik KB)
Memperkuat lembaga pelayanan KB di kab/kota
PNPM Mandiri
Cakupan penerapan PNPM & Penguatan PNPM (9.878 desa; 5.982 kec. dan 80 kab. tertinggal)
Sinkronisasi kegiatan daerah dengan PNPM
13
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CONTOH BASELINE RKP 2011
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN KEGIATAN
INDIKATOR (KELUARAN)
PERANAN DAERAH
PEMANTAPAN TATA KELOLA Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
Persentasi K/L yang melaksanakan secara tuntas (100% tahun 2014)
Menyusun Grand Design reformasi birokrasi di daerah
Harmonisasi regulasi
Jumlah Perda yang dikaji (9.000 Perda)
Pengendalian penyusunan Perda
SINERGI PUSAT - DAERAH Pengembangan Sistem Jumlah penduduk yang Administrasi Kependudukan menerima e-KTP (67,29 juta) (SAK)
Penguatan kelembagaan kependudukan di kab/kota sampai kecamatan 14
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)
•
PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DI PUSAT DAN MEMULAI DI DAERAH
•
DEBOTTLENECKING : – REGULASI : HARMONISASI PERUNDANGAN (SEKTORAL) MAUPUN ISU PERDA BERMASALAH – INFRASTRUKTUR : PERCEPATAN PEMBANGUNAN LINTAS SELATAN JAWA
•
DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERMASUK MERAUKE INTEGRATED FOOD ESTATE (TERUTAMA INFRASTRUKTUR DASAR)
•
KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN ASEAN COMMUNITY 2015 (POLITIK KEAMANAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA)
•
PELAKSANAAN “HASIL RAKER CIPANAS”
•
PENUNTASAN REHAB DAN REKONS SUMATERA BARAT
•
ANTISIPASI HASIL PELAKSANAAN RAKER II PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR – MEMANTAPKAN PROGRAM PRO-POOR – MEWUJUDKAN SECARA KONGKRIT KEBIJAKAN JUSTICE FOR ALL – MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
•
MEMPERBESAR DANA ALOKASI KHUSUS (PERKUATAN 14 BIDANG DAK 2010 DAN TAMBAHAN 4 BIDANG BARU) – KELISTRIKAN, KESELAMATAN TRANSPORTASI, PERUMAHAN, DAN PERUBAHAN IKLIM
15
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
SIDKAB (5 April)
PENUTUP : AGENDA KERJA
RAKORBANGPUS (7 APRIL/HARI INI)
PENETAPAN SEB PAGU INDIKATIF (6 APRIL)
MUSRENBANGPROV (7-18 APRIL)
PERTEMUAN 3 PIHAK (7-18 APRIL)
MUSRENBANGNAS (28 APRIL – 1 MEI)
RAKER II BP.PRESIDEN, PARA MENTERI DAN GUBERNUR (19 -21 APRIL)
PERPRES RKP (7 MEI) *)
*) UU 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 : RAPBN disusun berpedoman pada RKP Pasal 13 : Penyampaian bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang mencakup PokokPokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dilakukan selambat-lambatnya Pertengahan bulan Mei. 16
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
17
