PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS

Jakarta, 5 April 2010

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

OUTLINE

• SASARAN RPJMN 2010-2014 • RANCANGAN TEMA & PRIORITAS RKP TA 2011 • KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011 • RENCANA PENYELESAIAN • LAMPIRAN : CONTOH PENDANAAN RKP 2011 BERDASARKAN PRIORITAS

2


SASARAN RPJMN 2010-2014

VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”

PERTUMBUHAN (%) PENGANGGURAN (%) KEMISKINAN (%)

2010

2011

2012

2013

2014

5,5 - 5,6

6,0 - 6,3

6,4 - 6,9

6,7 - 7,4

7,0 - 7,7

7,6

7,3 - 7,4

6,7 - 7,0

6,0 - 6,6

5,0 - 6,0

12,0 -13,5

11,5 - 12,5

10,5 - 11,5

9,5 - 10,5

8,0 - 10,0

TRIPLE TRACK STRATEGY PRO-GROWTH - PRO-JOBS -

PRO-POOR


RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011

4


ACUAN PENYUSUNAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011

VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”

PRIORITAS RPJMN BESERTA TARGETNYA

ARAHAN “RAKER CIPANAS” ; DEBOTTLENECKING DAN SINERGI PUSAT DAERAH - PROGRAM 100 HARI

AKSELERASI PERTUMBUHAN : (6,3% DI 2011 DAN MINIMAL 7% DI 2014)

ISU LAINNYA : PEMANTAPAN KEBIJAKAN PRO POOR; JUSTICE FOR ALL DAN PENCAPAIAN MDG’S

- INPRES 1/2010

TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011


RANCANGAN TEMA RKP 2011

“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH” RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH

TINGKAT PERTUMBUHAN

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 5,5 - 5,6

Pertumb. Ek. (%) : 6,0 - 6,3

KUALITAS PERTUMBUHAN Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5

KUALITAS PERTUMBUHAN BERKEADILAN  menurun Tk. Pengangguran (%) : 7,3 - 7,4 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5

6


PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH

• PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. : – – – –

Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi (perda, tataruang, pertanahan) Mempersiapkan ASEAN Community 2015 a.l. dengan memperkuat lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L).

• SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH, a.l. : – Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan) – Penanggulangan kemiskinan (a.l. PNPM, PKH, KUR) – Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus)


PRIORITAS NASIONAL RKP 2011

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

NEW INITIATIVES : 1. AKSELERASI OUTPUT 2. OUTPUT BARU 3. KEGIATAN BARU

Prioritas Lainnya

1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2

Pendidikan

3

Kesehatan

4

Penanggulangan Kemiskinan

5

Ketahanan Pangan

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13

Bidang Perekonomian

14

Bidang Kesejahteraan Rakyat

PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

8


KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011

9


KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014

• Upfront loading untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi (Tahun 2010 dan 2011) – Di awal pemulihan krisis, pemerintah merupakan stimulan utama, sehingga diperlukan daya dorong belanja yang besar – Back log di infrastruktur jika tidak segera diatasi akan menghambat akselerasi pertumbuhan • Pemenuhan kontrak kinerja Menteri (P5T) – Cukup besar, tidak dapat menumpuk di belakang (Jalan 19.370 Km, listrik 3.000 MW/tahun,dsb)

10


KEBUTUHAN BESAR -Ekonomi -Kesra -Polhukam

KEBIJAKAN PENDANAAN RKP 2011

Peningkatan Quality of Spending Targeted Spending • Mengubah untargeted subsidies menjadi belanja yang langsung pada kelompok sasaran

Memfokuskan prioritas belanja • Menghapuskan “never ending projects” dan kegiatan “reguler” yang kurang prioritas

Quality Assurance •Penerimaan Pajak •Pembiayaan Defisit • Pinjaman DN (SBN, SUN) • Pinjaman LN

• Proses perencanaan, a.l. melalui Trilateral Meeting (Bappenas, Kemenku dan KL terkait) guna mempertajam program dan kegiatan) • Proses implementasi, a.l. melalui audit teknis output dari kegiatan/proyek • Penguatan Monev


KOMPOSISI BELANJA NEGARA

BELANJA NEGARA TRANSFER DAERAH 31%

BELANJA LAINNYA 11%

PEMBAYARAN BUNGA UTANG 11%

• Porsi Bel Kl 32% Perlu Sinergi Dengan Bel Daerah (Porsi 31%) • Porsi Subsidi 15%  Perlu Diarahkan Pada Kelompok Sasaran Yang Tepat (Targeted Subsidy), integrasi dengan kegiatan K/L lainnya (policy terpadu)

BELANJA KL

BELANJA K/L 32%

Tidak Mengikat 56%

SUBSIDI 15% Subsidi Kredit Program 3%

Subsidi Lainnya 13%

Mengikat 44%

SUBSIDI

Subsidi Pupuk 9% Subsidi Energi 68% Subsidi Pangan 7%

KERANGKA PENDANAAN RESOURCE ENVELOPE 2011

RPJMN 2010 - 2014 INDIKASI 2011 (DEFISIT 1,9% dari PDB)

NEW INITIATIVES

(TERGANTUNG KETERSEDIAAN ANGGARAN)

ALOKASI PAGU INDIKATIF RKP 2011

KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2011 DIPERKIRAKAN SANGAT TERBATAS, PEMENUHAN NEW INITIATIVES DILAKUKAN MELALUI PENAJAMAN PROGRAM DAN REALOKASI DARI PAGU RPJMN


PENDANAAN NEW INITIATIVES

Pagu indikatif RPJMN 2010-2014 untuk tahun 2011

Dilaksanakan tahun 2011 sebagai New Initaitives Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014

Kebutuhan New Initiatives

Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMN

REALOKASI : – Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap – Sebagian output prioritas RPJMN digeser ke tahun-tahun berikutnya 14


RANC ANGAN PAGU INDIKATIF RKP 2011 (mengikat dan tidak mengikat)

SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan

BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2005-2011 ,450.0

(Triliun Rupiah)

AKSELERASI

,400.0

MELANDAI

121,7 (29,0%)

,350.0

,300.0 87,0 (27,9%)

,250.0 75,1 (29,1%)

,200.0 60,0 (29,4%)

,150.0 36,0 ,100.0(28,2%) 33,1 (26,0%)

,50.0 30,0 (23,5%) 9,4 (7.4%)

- 18,9

(14,8%)

2005

45,0 (22,0%)

59,7 (19,2%)

109,0 (33,8%)

58,5 (18,1%)

103,8 (30,5%) 72,5 (17,3%)

69,5 (20,4%) 133,9 (31,9)

52,7 (20,4%)

59,5 (23,1%)

81,8 26,2%)

81,6 (25,3%)

85,5 (25,1%) 26,7 (6,4%)

43,8 (21,4%) 13,5 (6,6%) 41,9 (20,5%)

52,5 (20,4%)

55,2 17,7%)

47,1 (14,6%)

55,2 (16,2%)

64,6 (15,4%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

18,1 (7,0%)

28,2 (9,0%)

26,1 (8,1%)

PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI

26,1 (7,7%)

INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. Dalam Negeri - Kem. Kelautan dan Perikanan - Kem. Kehutanan PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. Luar Negeri - Mahkamah Agung

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu akselerasi belanja pemerintah . Bagian terbesar akselerasi tersebut untuk membiayai infrastruktur


PENDANAAN RKP 2011

• MEMENUHI KEBUTUHAN TAHUN 2011 DARI PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (BASELINE) • KEBIJAKAN BARU 2011 (NEW INITIATIVES)


CONTOH BASELINE RKP 2011

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEGIATAN PEMANTAPAN TATA KELOLA Koordinasi Pengembangan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah SINERGI PUSAT – DAERAH Perluasan areal pertanian

INDIKATOR (KELUARAN)

PERANAN DAERAH

Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan (80%)

Menyusun Perda yang mendukung pelaksanaan KEK

Luasan perluasan (519.570 ha)

Menyusun perda-perda implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pengembangan pelabuhan perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan (973 pelabuhan)

Pemilihan dan penetapan lokasi pelabuhan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Perencanaan tata Ruang Wilayah Nasional

Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (3.977,61 km)

Peningkatan kualitas jalan konektor

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan (33 RTRW)

Penyelesaian RTRW propinsi dan RTRW kab/kota

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan

Fasilitasi dan pelaksanaan - Mengoptimalkan rehabilitasi rehabilitasi hutan, magrove, gambut kawasan hutan kritis dan DAS; ,rawa, lahan kritis dan hutan kota - Meningkatkan kesejahteraan (642.000 ha) masyarakat sekitar hutan



KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN

INDIKATOR (KELUARAN

PERANAN DAERAH

SINERGI PUSAT – DAERAH Penyediaan subsidi Pendidikan dasar dan menengah (BOS)

Jumlah siswa (44,8 juta siswa)

- Penyediaan data siswa penerima BOS; - Pengawasan pelaksanaan.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah puskesmas (8.608 puskesmas)

- Penyediaan data puskesmas penerima BOK; - Pengawasan pelaksanaan

Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta (28.200 klinik KB)

Memperkuat lembaga pelayanan KB di kab/kota

PNPM Mandiri

Cakupan penerapan PNPMdan Penguatan PNPM (9.878 desa; 5.982 kec dan 80 kab tertinggal)

Sinkronisasi kegiatan daerah dengan PNPM



KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN KEGIATAN

INDIKATOR (KELUARAN)

PERANAN DAERAH

PEMANTAPAN TATA KELOLA Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Persentasi K/L yang melaksanakan secara tuntas (100% tahun 2014)

Menyusun Grand Design reformasi birokrasi di daerah

Harmonisasi regulasi

Jumlah Perda yang dikaji (9.000 perda)

Pengendalian penyusunan perda

SINERGI PUSAT - DAERAH Pengembangan Sistem Jumlah penduduk yang Administrasi Kependudukan menerima e-KTP (67,29 juta) (SAK)

Penguatan kelembagaan kependudukan di kab/kota sampai kecamatan


KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)

• PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DI PUSAT DAN MEMULAI DI DAERAH • DEBOTTLENECKING : – REGULASI : HARMONISASI PERUNDANGAN (SEKTORAL) MAUPUN ISU PERDA BERMASALAH – INFRASTRUKTUR : PERCEPATAN PEMBANGUNAN LINTAS SELATAN JAWA • DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERMASUK MERAUKE INTEGRATED FOOD ESTATE (TERUTAMA INFRASTRUKTUR DASAR) • KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN ASEAN COMMUNITY 2015 (POLITIK KEAMANAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA) • PELAKSANAAN “HASIL RAKER CIPANAS” • PENUNTASAN REHAB DAN REKONS SUMATERA BARAT • ANTISIPASI HASIL PELAKSANAAN RAKER II PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR – MEMANTAPKAN PROGRAM PRO-POOR – MEWUJUDKAN SECARA KONGKRIT KEBIJAKAN JUSTICE FOR ALL – MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

• MEMPERBESAR DANA ALOKASI KHUSUS (PERKUATAN 14 BIDANG DAK 2010 DAN TAMBAHAN 4 BIDANG BARU) 20


RENCANA PENYELESAIAN

21

AGENDA KERJA


SIDKAB (5 April)

RAKORPUS (7 APRIL)

PENETAPAN SEB PAGU INDIKATIF (6 APRIL)

MUSRENBANGPROV (7-18 APRIL)

PERTEMUAN 3 PIHAK (7-18 APRIL)

MUSRENBANGNAS (28 APRIL – 1 MEI)

RAKER II BP.PRESIDEN, PARA MENTERI DAN GUBERNUR (19 -21 APRIL)

PERPRES RKP (7 MEI) *)

*) UU 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 : RAPBN disusun berpedoman pada RKP Pasal 13 : Penyampaian bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang mencakup Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dilakukan selambat-lambatnya Pertengahan bulan Mei.


TERIMA KASIH

23


LAMPIRAN

24


CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA KEGIATAN

INDIKATOR

Harmonisasi regulasi

Jumlah Perda yang dikaji

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

2011 KELUARAN

PAGU

9000

3,5

67,29 juta jiwa di 191 kab/kota

6.600*)

*) Merupakan perkiraan pendanaan seluruh program (multiyears)



PENDIDIKAN KEGIATAN

INDIKATOR

Penyediaan subsidi Pendidikan dasar dan menengah (BOS)

Jumlah siswa

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Layanan Akademik Program Studi

Persentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Jumlah PT 500 Terbaik Dunia Versi THES

2011 KELUARAN

PAGU

44,8 Juta

22.851,9*)

40%

945,1*)

5

2.991,3*)

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.



KESEHATAN KEGIATAN

INDIKATOR

2011 KELUARAN

PAGU

8608

1.032

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah puskesmas

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

2

79*)

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

70,3

153*)

Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta

28200

979,5*)




PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEGIATAN

INDIKATOR

Kegiatan Penyediaan Subsidi Jumlah siswa SD/SDLB Pendidikan SD/SDLB Berkualitas sasaran beasiswa miskin PNPM Mandiri

Cakupan penerapan PNPM dan Penguatan PNPM

2011 KELUARAN

PAGU

3,9 Juta

12.255,7*)

9878 desa; 5982 kec dan 80 Kab Tertinggal

14.020,5




PANGAN KEGIATAN

INDIKATOR

2011 KELUARAN

PAGU

Perluasan areal pertanian

Luasan (Ha) perluasan areal

519.570

3.418

Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan

973

791,91

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha)

300 ribu

3.300

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya



INFRASTRUKTUR 2011 KEGIATAN

INDIKATOR

KELUARAN

PAGU

Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah jalan yang ditingkatkan Peningkatan Kapasitas Jalan dan kapasitasnya Jembatan Nasional

3.977,61 Km

13.939,07

Pembangunan dan pengelolaan Panjang km jalur KA baru yang prasarana KA dibangun termasuk jalur ganda

141,14 km

1.637,72

100

1.200

33

140,4

Pembangunan rumah susun sederhana sewa

Jumlah rusunawa terbangun

Perencanaan, Pemanfaatan, dan Jumlah rencana tata ruang Pengendalian Pemanfaatan yang telah disinkronkan Ruang Wilayah Nasional program pembangunannya



IKLIM INVESTASI DAN USAHA KEGIATAN Pengelolaan Pertanahan Propinsi

INDIKATOR Terlaksananya legalisasi aset tanah

Pengembangan Sarana Jumlah pasar percontohan (unit) Distribusi Perdagangan Pengelolaan pelabuhan strategis Jumlah lokasi yang dibangun dan di dan pelabuhan untuk komoditas rehab

2011 KELUARAN

PAGU

846.193 bidang

405,67

15

150

5

800

Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja, pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja

1 UU Amandemen

40

Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan

80%

3,9*)




ENERGI KEGIATAN Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanakan Kebijakan Ketenagalistrikan

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal

INDIKATOR

2011 KELUARAN

PAGU

37 pembangkit, 4129 Kms dan 2389 gardu

5.576,75

Jaringan dan Gardu Distribusi (Kms/MVA)

18.091 dan 1.311

5.085,45

Jumlah kapasitas PLTP terpasang

1.419

66,84

Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi



LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA KEGIATAN

INDIKATOR

Penyelenggaraan Fasilitasi dan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan rehabilitasi hutan Lahan, dan Reklamasi Hutan Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis

Pengendalian kebakaran hutan Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

2011 KELUARAN

PAGU

320.000 HA

1.541,49*)

120.000 HA 200.000 HA

Fasilitasi pengembangan hutan kota Berkurangnya Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi

2000 HA 36%

275*)

Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS

100%

110,91*)




DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK KEGIATAN

INDIKATOR

Pelayanan Angkutan Udara Perintis

2011 KELUARAN

PAGU

Jumlah rute perintis yang terlayani

118

162,79

Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan

Jumlah guru penerima tunjangan khusus

30.000 guru

7.624,4*)

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi dan Prosentase desa yang dilayani akses internet

100% dan 20%

1.451,37*)




KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI 2011 KEGIATAN

INDIKATOR

KELUARAN

PAGU

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Jumlah museum yang direvitalisasi

30

134,4*)

Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Jumlah paket insentif

120

40

Peningkatan Kapasitas SDM Iptek

Jumlah karyasiswa (S-2 dan S-3)

50 s-2 dan 20 s-3

50




PRIORITAS LAINNYA : KESEJAHTERAAN RAKYAT 2011 KEGIATAN

INDIKATOR

Pelayanan Haji dan Umrah

Jamaah

Pembinaan Olahraga Prestasi

Jumlah olahragawan andalan nasional

Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata

Jumlah desa wisata

KELUARAN

PAGU

210.000

141,4

520

908,6*)

450

82,5




PRIORITAS LAINNYA : PEREKONOMIAN 2011 KEGIATAN

INDIKATOR

KELUARAN

PAGU

Penyiapan ratifikasi

89,9*)

Peningkatan Perlindungan dan Persentase pemberian Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI

100%

108,2*)

Pengembangan klaster industri Persentase kesiapan di 3 berbasis pertanian, oleochemical provinsi

100%

13,5

Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya




PRIORITAS LAINNYA : POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2011 KEGIATAN

INDIKATOR

KELUARAN

PAGU

Produksi Alutsista Industri dalam negeri

Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri

24%

1.500,0

Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

20%

200,0


PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

Recommend Documents