RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013 Oleh : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, 26 April 2012

KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS

KERANGKA PEMBAHASAN PENDAHULUAN BERBAGAI ISU PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL 2013

ISU STRATEGIS RKP 2013 PROSES KOORDINASI PERENCANAAN PENUTUP 2

2


1 PENDAHULUAN

3


PENGANTAR

• RKP 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJM 2010 – 2014 • Tantangan pembangunan semakin tinggi – Eksternal : Krisis ekonomi dunia – Internal : Kesejahteraan masyarakat • RKP 2013 diarahkan agar lebih fokus, sinergis dan berdampak langsung pada masyarakat 4


2

BERBAGAI ISU PEMBANGUNAN

5

PERINGKAT DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2011 (Berdasarkan The Global Competitiveness Report)


Angkutan Penerbangan Filipina Thailand Vietnam China Singapore Malaysia Indonesia

Kereta Api

2 16 17 20 23 28 34

Singapore Malaysia China Indonesia Thailand Vietnam Filipina

Jalan Singapore Malaysia Thailand China Indonesia Filipina Vietnam

Singapore Malaysia Thailand China Indonesia Vietnam Filipina

7 18 21 52 63 71 101

2 18 37 54 83 100 123

2 23 47 69 82 113 123

Singapore Malaysia Thailand China Indonesia Vietnam Filipina

Seluler

1 20 32 72 80 95 115

Pelabuhan

Infrastruktur Singapore Malaysia Thailand China Indonesia Filipina Vietnam

Bandara Vietnam Singapore Malaysia Thailand Indonesia Filipina China

Listrik

1 15 47 56 103 111 123

Singapore Malaysia China Thailand Indonesia Filipina Vietnam

5 15 40 70 82 92 113

Telepon

4 38 49 50 98 104 109

Singapore Malaysia China Vietnam Indonesia Thailand Filipina

15 40 55 70 79 94 103

 Pada akhir tahun 1990-an, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China dan Thailand.  Pada saat ini peringkat daya saing Infrastruktur Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untuk daerah Asia Tenggara.  Dari tahun 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan daya saing untuk jalan, kereta api, angkutan udara, telephone dan telephone selular. Akan tetapi secara keseluruhan sektor jalan, pelabuhan,Bandara dan ketenagalistrikanmasih memiliki daya saing yang rendah.

Sumber: The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forums

6


PERINGKAT LOGISTIC PERFORMACE INDEX 2010

TOP 10 COUNTRIES

TOP 10 COUNTRIES

TOP 10 COUNTRIES

UPPER MIDDLE INCOME

LOWER MIDDLE INCOME

LOW INCOME

Country South Africa Malaysia Poland Lebanon Latvia Turkey Brazil Lithuania Argentina Chile

LPI Rank

Country

LPI Rank

28 29 30 33 37 39 41 45 48 49

China Thailand Philippines India Tunisia Honduras Ecuador Indonesia Paraguay Syrian Arab Republic

27 35 44 47 61 70 71 75 76 80

Country Vietnam Senegal Uganda Uzbekistan Benin Bangladesh Congo, Dem. Rep. Madagascar Kyrgyz Republic Tanzania

LPI Rank 53 58 66 68 69 79 85 88 91 95

Bank Dunia menyusunLogistics Performance Index (LPI)berdasarkan lebih dari 5,000 penilaian oleh lebih dari 1000 profesional logistik dari seluruh dunia. Penilaian dilakukan oleh profesional di luar negeri, yang melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Kuesioner dirancang berdasarkan masukan dari profesional di bidang logistik dan perdagangan. Data Primer dikumpulkan dari 155 negara. LPI mengukur persepsi dari profesional logistik Internasional dan sebaga instrumen sederhana yang berkonsentrasi pada kegitan logistik ekspor dan impor. Dari hasil survei tersebut pada tahun 2010, Indonesia berada pada posisi ke 75. 7


LEBIH DARI SEPARUH DAERAH IRIGASI NASIONAL DALAM KONDISI RUSAK Kondisi Daerah Irigasi Nasional (juta ha)

1.25 ; 17%

2.68 ; 37%

85 % produksi beras nasional berasal dari sawah-sawah beririgasi teknis PUSAT

1.06 ; 15% 2.23 ; 31%

DAERAH Baik

Rusak

Sumber: BAPPENAS, diolah dari PP 20/2006 tentang Irigasi, Kepmen PU 390/2007 dan Audit Teknis Irigasi Kementerian Pekerjaan Umum (2010)

52% produksi beras nasional berasal dari Jawa

Laju konversi sawah beririgasi mencapai 100 ribu ha/tahun terutama di jawa

68% daerah irigasi nasional berada dalam pengelolaan pemda 8


PERKEMBANGAN IPM INDONESIA

Tahun

1980

1990

2000

2005

2009

2010

2011

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

0,423

0,481

0,543

0,572

0,607

0,613

0,617

Indeks Kesehatan

0,593

0,664

0,721

0,743

0,765

0,772

0,779

57,6

62,1

65,7

67,1

68,5

68,9

69,4

0,369

0,430

0,460

0,479

0,504

0,511

0,518

1.318

2.007

2.478

2.840

3.384

3.544

3.716

0,346

0,390

0,484

0,526

0,578

0,584

0,584

Expected years of schooling

8,7

10,4

11,1

11,8

13,2

13,2

13,2 1)

Mean years of schooling

3,1

3,3

4,8

5,3

Life expectancy at birth Indeks Pendapatan

GNI per capita Indeks Pendidikan

5,7

2)

5,8

5,8

1)

Peringkat Indonesia

125

124

Total Negara

187

187

Sumber : UNDP, HDR 2011 • HDI Indonesia mengalami peningkatan landai. • Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan. • Peringkat Indonesia pada tahun 2011 meningkat satu peringkat dari 125 menjadi 124 dari total 187 negara.

0.9

0.8 0.7 Education Index 0.6

HDI Health Index

0.5

Income Index 0.4 0.3 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9

PENCAPAIAN TARGET MDGs MASIH PERLU DUKUNGAN PENYEDIAAN AIR BAKU


75.3 Kota+Desa 68.9%

70.00

65.8

60.00

Target MDGs

50.00 40.00 30.00 20.00

Indonesia

Perkotaan

Perdesaan

Sumber: BPS, SUSENAS berbagai tahun

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0.00

2010

44.19

10.00

1993

Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sumber Air Minum Layak (%)

80.00

10


KAPASITAS TAMPUNG AIR PER KAPITA INDONESIA MASIH JAUH DIBANDING NEGARA LAIN

Sumber: BAPPENAS, diolah dari Kementerian PU, 2010 dan BPS, 2010 330.9

INDONESIA 52.31 m3/kapita

81.2 279.0 79.8

Kalsel

1.3

Kaltim 0.5

Lampung

Bengkulu

Riau

Jambi

45.4

33.9

Sumut

NAD

32.1

93.5

Sulsel

107.6

Maluku 42.1 7.4

62.1

24.2

18.7

3.9

Jabar

Jateng

DIY

Jatim

Bali

NTB

NTT

Reservoir Storage (m3/capita) World Bank, 2003 10.000 5.000 -

38

Ethiopia

1.277

Thailand

2.486

China

4.717

Australia

5.961

North America

11

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN


INDIKATOR

SUMBER

TAHUN DAN STATUS CAPAIAN

TARGET 2014

2009

2010

2011

TI

2.8

2.8

3.0

5.0

Opini WTP BPK atas LKKL (Pusat)

BPK

41%

56,41%

63%

100%

Opini WTP BPK atas LKPD (Daerah)

BPK

2,68%

3%

9%

60%

Jumlah LPSE

LKPP

33

137

352

95%

Jumlah K/L yg telah Memiliki Peraturan tt SPIP

BPKP

-

7

47

100%

Jumlah Pemda yg telah Memiliki Peraturan tt SPIP

BPKP

-

325

442

100%

Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

KPK

6,64

6,16

7,07

8.0

Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

KPK

6,46

5,26

6,00

8.0

Peringkat Kemudahan Berusaha

IFC/WB

115

126

129

75

Jumlah PTSP di Daerah (Prov/Kab/Kota)

MENPAN

360

394

420

100%

PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN IPK

Corruption Perception Index (CPI) 3,5 3 2,5

2

2

2,2

2,4

2,6

2,8 2,8

3,2

3

2,3

1,5

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

0,5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA K/L yg Telah Melaksanakan RB

MENPAN

5

14

16

100% K/L/Prov, 60% Kab/Kota

Instansi Pusat yg Akuntabel

MENPAN

47,37%

63,29%

82,93%

100%

Instansi Provinsi yg Akuntabel

MENPAN

3,76%

31,03%

63,33%

80%

Instansi Kab/Kota yg Akuntabel

MENPAN

5,08%

8,77%

12,78%

60%

Keterangan: WTP = Wajar Tanpa Pengecualian LKKL = Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga LKPD = Lamporan Keuangan Pemerintah Daerah

1

Catatan: 1. Angka CPI semakin tinggi semakin baik 2. CPI merupakan kombinasi dari beberapa survei lembaga internasional 3. Target RKP 2012: 3,2

. SPIP = Sistem Pengedalian Intern Pemerintah LPSE = Layanan Pengadaan secara Elektronik (e-Procurement) PTSP= Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/ One Stop Services

12


TAHAPAN

RPJMN 1 (2005-2009)

RPJMN 2 (2010-2014)

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

TAHAPAN RPJPN

Insurgency (Gangguan Keamanan Dalam Negeri)

Threat based

Postur hasil Kebijakan Strategis Alutsista 2005-2009

Minimum Essential Forces (MEF)

Threat based & Capability based • Industri Strategis • R&D

MEF Tahap I Revitaliasi Industri Strategis

“Essential Forces” (implisit)

Capability based •Industri strategis berkembang •R&D semakin maju

MEF Tahap II Industri Strategis Mandiri

“Optimum Forces” (implisit)

Capability based • Industri Strategis Handal • Advanced R&D

MEF Tahap III Industri Strategis Maju

RPJMN 3 (2015-2019)

RPJMN 4 (2020-2025)

PENJURU-METODA PERENCANAAN

13

PERSIAPAN PEMILU 2014


Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif

94,02%

90,57%

91,23%

91,30%

Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden

90,91%

88,93%

93,30% 84,07% 77,44%

72,56%

70,99%

1971 Sumber: IDEA dan KPU

1977

1982

1987

1992

1997

1999

2004

2009 14


3

PRIORITAS NASIONAL

15


PRIORITAS NASIONAL Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1) Daya Saing (2) Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat (4) Stabilitas Sosial dan Politik

16

ISU STRATEGIS NASIONAL


•Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) •Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity •Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi •Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda

PENINGKATAN DAYA SAING

•Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton •Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

•Peningkatan pembangunan sumber daya manusia •Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4

•Persiapan pemilu 2014 •Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi •Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA

PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL

“Pelaksanaan isu strategis bukan hanya pada Kementerian/Lembaga namun harus terpadu dengan pemerintah daerah” 17

POSTUR APBN


…Porsi anggaran Transfer Ke Daerah sudah mendekati yang dikelola oleh K/L…

URAIAN BELANJA NEGARA

Rp. Triliun 2012

APBN

% BN

1.435,4 100,0

I. Belanja Pemerintah Pusat

965,0

67,2

a. Belanja K/L

508,4

35,4

b. Belanja Non K/L

456,6

31,8

208,9

14,5

II. Transfer Daerah

470,4

32,8

a. Dana Perimbangan

400,0

27,9

- Dana Bagi Hasil

100,1

7,0

- Dana Alokasi Umum

273,8

19,1

- Dana Alokasi Khusus

26,1

1,8

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

70,4

4,9

a.l Subsidi

18


4 ISU STRATEGIS RKP 2013

19

SASARAN RPJMN 2010-2014


Realisasi 2005 - 2009

URAIAN

(persen)

2005

Pertumbuhan Ekonomi

2006

2007

2008

2009

5,7

5,5

6,3

6,0

4,6

Pengangguran

11,2

10,3

9,1

8,4

7,9

Kemiskinan

16,0

17,8

16,6

15,4

14,2

RPJM Nasional 2010 - 2014 URAIAN

(persen)

Realisasi 2011

2010

2012

Proyeksi 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi

6,2

6,5

6,5

6,7-7,4

7,0-7,7

Pengangguran

7,1

6,5

6,4-6,6

6,0-6,6

5,0 -6,0

9,5-10,5

8,0 - 10,0

Kemiskinan

13,3

12,4 10,5-11,5

20


PENINGKATAN DAYA SAING

21


PENINGKATAN DAYA SAING ISU STRATEGIS

2011

2012

2013

Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha a. Peningkatan Investasi (%)

8,8

10,9

11,1

 Waktu untuk memulai usaha (hari)

45

36

20

 Perijinan mendirikan bangunan (hari)

158

145

137

 Perolehan akses listrik (hari)

108

108

90

 Pendaftaran properti (hari)

22

22

20

88,50

90,50

92,50

b. Pangsa Angkutan Laut Ekspor Impor (%)

11

11,5

12

c. Pangsa Angkutan KA Barang (%)

1

2

3

d. Pangsa Angkutan KA Penumpang terhadap Total Angkutan Umum (%)

6

8

10

e. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri (%/tahun)

9,78

10,50

11,50

f. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Luar Negeri (%/tahun)

12,30

12,50

13,00

66

76

83

a. Peningkatan Industri Pengolahan (%)

6,2

6,1

6,7

b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%)

6,8

6,6

7,2

6,6

6,4-6,6

6,0-6,4

b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business):

Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity a. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%)

g. Ibukota Babupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%) Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi

Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda —

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

22

INTEGRASI MP3EI DAN MP3KI DALAM RKP


MEKANISME EKONOMI • • • • • • • • • • •

Menjaga stabilitas makro ekonomi Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6) Ketahanan energi (Prioritas 8) Ketahanan pangan (Prioritas 5) Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)

2012

2015

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING

Klaster I Bantuan dan Jaminan

2020

(MP3EI)

2025

Program Strategis

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Jaminan Sosial (Social Security):  Asuransi Kesehatan  Jaminan Kematian  Jaminan Hari Tua  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja

Sosial

TRANSFORMASI Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps  

Temporary shelter Beasiswa miskin

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA

(MP3KI)

PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal

Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011)

30 % terbawah (PPLS 2014/2017)

20 % terbawah (PPLS 2017/2020)

10 % terbawah (PPLS 2023)

23


PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Peningkatan kemudahan berusaha untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan investasi dan mendorong kesempatan berusaha yang lebih luas. Dengan strategi kebijakan : • Penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur berusaha, dengan biaya yang lebih efisien dan transparan. • Penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek KPS • Peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan pelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur dan sarana distribusi • Pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi • Peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial melalui penyediaan layanan usaha terpadu

24


PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

25


PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI ISU STRATEGIS

2011

2012

2013

Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton a.

Produksi Padi (juta ton GKG)

65,7

67,8

72,1

b.

Penurunan Konsumsi Beras (%/tahun)

1,5

1,5

1,5

c.

Pencetakan Sawah Baru (ribu ha)

62,1

100

100

a. Rasio Elektrifikasi (%)

72,95

73,60

77,60

b. Rasio Desa Berlistrik (%)

96,02

96,70

97,80

c. Kapasitas Pembangkit (MW)

37.353

43.653

48.555

5

5

4

17.939

16.000

16.000

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi; - Peningkatan Rasio Elektrifikasi

- Pelaksanaan Konversi Gas a.

Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga (kota)

b.

Sambungan Gas ke Rumah Tangga

26

KETAHANAN PANGAN


No. 1.

2.

Uraian Peningkatan Produktivitas a. SL-PTT b. SRI c. Pengamanan Pasca Panen Perluasan Areal Tanam a. Pencetakan Sawah Baru b. Penyiapan Lhn Beririgasi (PLPB) c. Optimasi Lahan d. Perbaikan Jaringan Irigasi (JITUT, JIDES) e. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Air Tanah

3

4

Dukungan a. Pengendalian Serangan OPT dan DPI b. Bantuan Langsung Pupuk (BLP) c. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) c. Penyuluhan Penurunan Konsumsi Beras a. Percepatan dan Pengamanan Konsumsi Beras (P2KP) b. Pengembangan Pangkin

27

KETAHANAN ENERGI


LISTRIK : “Mencapai Rasio Elektrifikasi 77%“

No.

Kegiatan 2013

1

Induk Pembangkit, Jaringan, Transmisi dan Listrik Perdesaan

2

LPG Mini Plant

3

Jaringan Gas Kota

ENERGI : “Diversifikasi BBM ke BBG" No.

Kegiatan 2013

1

Pembangunan SPBG (Pilot Project)

2

Pembangunan Kilang Mini LPG (Multi years 2 tahun, pelaksanaan konstruksi 60%) di Musi Banyuasin

3

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

4

Converter Kit CNG dan LGV (825 unit)

5

Converter Kit CNG (16.800 unit)

6

Converter Kit LGV (12.000 unit)

28


PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

29

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


ISU STRATEGIS

2011

2012

2013

a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun)

7,75

7,85

8,25

b. Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)

5,17

4,8

4,40

c.

APM SD/SDLB/MI/Paket A (%)

95,3

95,7

95,80

d. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)

74,7

75,4

76,00

e. APK SD/SDLB/MI/Paket A (%)

117,6

118,2

118,6

f.

101,5

103,9

106,8

g. APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)

76,0

79,0

82,0

h. APK PT usia 19-23 Tahun (%)

26,1

27,4

28,24

i.

APS Penduduk Usia 7-12 Tahun (%)

98,1

98,7

99,0

j.

APS Penduduk Usia 13-15 Tahun (%)

90,3

93,6

95,0

Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia Pendidikan

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)

30


LANJUTAN… ISU STRATEGIS

2011

2012

2013

Kesehatan a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang Berkualitas bagi Ibu dan Anak ‒

Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (cakupan PN)

86,3

88

89

‒

Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

84,7

85

88

‒

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)

71,4

75

80

‒

Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan

8.608

9.236

9.323

b. ‒

Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Disembuhkan

86,2

87

87

‒

Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk

1,75

1,5

1,25

‒

Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

63,6

80

90

‒

Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

6.235

11.000

16.000

c.

Peningkatan Profesionalisme dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang Merata

‒

Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT)

62,2

80

85

‒

1.376

3.820

5.320

d.

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan dan Diberi Insentif di DTPK dan di DBK Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

‒

Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk Pelayanan Kesehatan (new initiave)

-

-

9.600

‒

Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Penduduk Miskin

9.125

9.236

9.323 31

LANJUTAN…


ISU STRATEGIS

2011

2012

2013

‒

Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan, Jaminan Keamanan, Khasiat/Manfaat dan Mutu Obat, Alat Kesehatan, dan Makanan, serta Daya Saing Produk Dalam Negeri Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

87

90

95

f.

Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata

‒

Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapat Dukungan Penggerakan Pelayanan KB Persentase Komplikasi Berat dan Kegagalan KB yang Dilayani Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang Mendapatkan Dukungan Operasional dan Mekanisme Operasional Lapangan

4,29

3,89

3,97

4.700

4.700

4.700

23.500

23.500

23.500

0,11 -

0,11 501.593

0,11 745.491

-

-

e.

‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Jumlah Peserta KB yang Berasal dari Anggota Kelompok BKB yang Mendapatkan Penggerakan Rintisan BKB dan Penguatan Kelembagaan BKB (New Inisiative) Kelompok Rintisan

702

Kelompok Paripurna

g.

Jumlah provinsi sebagai model manajemen pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (program KB Kencana) (New Inisiative) Percepatan Pengurangan Kemiskinan : Sinergi klaster 1-4

‒

Penurunan Angka Kemiskinan (%)

‒

444 -

-

4

12,5

10,5-11,5

9,5-10,5 32


ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

• Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; • Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah; • Peningkatan kualitas, reverensi dan daya saing pendidikan tinggi; • Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; • Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; • Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; • Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; • Penguatan tata kelola pendidikan; dan • Peningkatan pendidikan karakter 33


NO 1.

HIGHLIGHT KEGIATAN PRIORITAS PENDIDIKAN KEGIATAN PRIORITAS Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

TARGET APM SD/SDLB/PAKET A 85,80% 28.085.000 siswa SD/SDLB sasaran BOS 92% SD/SDLB sesuai dengan SPM

2.

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

APM SMP/SMPLB/Paket B 57,24% 10.632.000 siswa SMP/SMPLB sasaran BOS 67,5% SMP/SMPLB sesuai dengan SPM

3.

4.

5.

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA

APK SMA Nasional 35,74%

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

APK SMK 37,40%

100% Peserta didik SMA mendapat BOMM/Rintisan BOS SMA 4.026.865 peserta didik SMK penerima Rintisan Bantuan Operasional (BOS) SMK

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan PTK 14% SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa yang Kompeten untuk Jenjang Dikdas sesuai SPM 24% SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM

34

LANJUTAN…


NO 6. 7.

KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan PTK yang Kompeten untuk Jenjang Dikmen Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

8.

Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti

9.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

10.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah

11.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

TARGET 92,3% Guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4 APK PT usia 19-23 tahun sebesar 25,35% 40.000 mahasiswa menerima Beasiswa BIDIK MISI 45% Guru SD/SDLB Mengikuti PPB 45% Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB 45% Guru SMA/SMALB Mengikuti PPB 85.632 siswa Ula Penerima BOS 210.906 siswa Wushta penerima BOS APM MI 10,61% APM MTs 14,88% APK MA 8,26% 3.310.000 Siswa MI penerima BOS 2.726.000 Siswa MTs penerima BOS 64.000 Mahasiswa miskin penerima bantuan

35

KESEHATAN


Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus membaik, namun masih diperlukan peningkatan upaya preventif dan promotif disamping upaya kuratif dan rehabilitatif Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (2005-2010) 82,20

84 80

56

72,41

53,8

52

77,34

74,87

76 72

Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 bulan tahun 2007 dan 2010

48

72,53

46,2

70,47

44

68

40

64 2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Sumber : Susenas (2005-2009), *Riskesdas (2010)

2007

2010

Sumber : Riskesdas 2007, Riskesdas 2010

Input Utama Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

• Penyediaan suplemen gizi

Preventif & Promotif • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk seluruh Puskesmas • Pemenuhan Tenaga Kesehatan Strategis (Dr, Drg, Perawat dan Bidan) terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) • Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Imunisasi, termasuk penyediaan vaksin • Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Penguatan Kapasitas UKBM melalui Posyandu, Poskesdes

Kuratif dan Rehabilitatif • Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) • Jaminan Pertolongan Persalinan (Jampersal) • Peningkatan Puskesmas mampu PONED dan Rumah Sakit mampu PONEK • Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan

UKBM: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; PONED: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar, PONEK: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif

36

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT


PERTUMBUHAN EKONOMI Klaster-1 RTHM

RTM

RTSM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEASISWA MISKIN JAMKESMAS RASKIN PKH BLT (Bila diperlukan) Dll.

Klaster-2

Klaster-3

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

(PNPM)

Klaster-4 RTHM

RTM *) RTSM *)

*)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan *)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengurangan Angka Kemiskinan

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

37


PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK

38


PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK ISU STRATEGIS

Persiapan Pemilu 2014 ‒ Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi a. Indeks Persepsi Korupsi b. Opini WTP atas Laporan Keuangan (%)  Kementerian/Lembaga  Provinsi  Kabupaten/Kota c. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) d. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) e. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (%) f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)  Kementerian/Lembaga  Provinsi  Kabupaten/Kota g. Instansi Pemerintah yg Akuntabel (%)  Kementerian/Lembaga  Provinsi  Kabupaten/Kota Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan Alutsista (%) a. Matra Darat b. Matra Laut c. Matra Udara Catatan: 1) Pada Tahun 2014

2011

2012

2013 751)

3,0

3,2

4,0

63 18 8,5 7,07 6,00 85

80 40 20 7,25 6,5 90

100 60 40 7,5 7,0 100

21 -

80 100 15

100 100 40

82,93 63,33 12,78

85 65 30

90 70 50

17 15 22

30 19 24

37 21 31

39

PERKEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN


 Industri Pertahanan Nasional RPJPN 2005-2025

20102014

20192020

20202025

Kemandirian Industri Pertahan

Akuisisi Alutsista dan Almatsus Produksi Industri Dalam Negeri Jenis Alat

20052009

Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah Isu Pembangunan Jangka Panjang yang perlu dipertajam setiap tahunnya untuk mencapai sasaran kemandirian industri pertahanan nasional

Target 2012

Rencana 2013

Alutsista

15,8%

18,5%

Almatsus

14,3%

15,5%

 Pengembangan POLRI PENAMBAHAN PERSONEL POLRI DAN PENANGGULANGAN KERUSUHAN DI FLASH POINT

40


Sumber: IDEA dan KPU

PERSIAPAN PEMILU 2014

41


5

PROSES KOORDINASI PERENCANAAN 2013

42


KOORDINASI PUSAT – TRILATERAL MEETINGS

• Meminimalkan belanja operasional K/L (di tahun 2013 menurun Rp. 3,2 T) • Memfokuskan belanja non operasional pada kegiatan Prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat, dengan implikasi: – Ada K/L yang naik tinggi dan ada yang tetap. – Antar unit Eselon I, ada yang mendapat alokasi besar (tidak proporsional dengan unit eselon I lainnya) karena mendapat penugasan melaksanakan prioritas nasional. 43


KOORDINASI PUSAT – DAERAH : REVITALISASI MUSRENBANGPROV

– Menyusun isu strategis provinsi •

Berjangka Menengah (daftar berlaku sampai dengan 2014)

•

Dipenuhi dengan memperhatikan : 1. Kelayakan usulan » Berdampak signifikan dan sesuai dengan kewenangan 2. Kesiapan usulan dan ketersediaan anggaran » Usulan yang sudah siap dilaksanakan di tahun 2013 sesuai dengan ketersediaan anggaran » Usulan yang layak namun belum siap, dilakukan peningkatan kesiapan dan diusulkan untuk tahun 2014

– Mensinergikan keseluruhan program dan kegiatan (yang sudah secara reguler dilakukan) 44

ALOKASI PADA PRIORITAS RKP 2013


Rp. Miliar PRIORITAS/SUBSTANSI INTI PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

ALOKASI PADA PRIORITAS 2013 BELANJA ALOKASI K/L SUBSIDI/PSO TOTAL LAIN-LAIN 1.065,3 0,0 0,0 1.065,3

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

52.190,2

0,0

0,0

52.190,2

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

21.130,8

0,0

0,0

21.130,8

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

36.149,7

16.874,0

2.000,0

55.023,7

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

27.607,5

16.042,5

0,0

43.650,0

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

58.882,4

2.092,3

0,0

60.974,7

1.836,6

0,0

0,0

1.836,6

12.967,0

0,0

0,0

12.967,0

4.938,2

0,0

0,0

4.938,2

7.969,6

0,0

0,0

7.969,6

1.142,2

0,0

0,0

1.142,2

16.756,8

0,0

0,0

16.756,8

PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN

6.449,5

0,0

0,0

6.449,5

PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.477,9

0,0

0,0

2.477,9

251.563,8

35.008,8

2.000,0

288.572,6

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA PRIORITAS 8 : ENERGI PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS

45


6 PENUTUP

46


PENUTUP

• Perencanaan sudah diupayakan fokus dan sinergis • Perlunya menjaga komitmen untuk memastikan pelaksanaan perencanaan • Diikuti dengan kesiapan pelaksanaan sejak awal – Dokumentasi yang lengkap (TOR dan RAB) – Penyusunan Procurement Plan – Penyusunan Disbursement Plan

47


TERIMA KASIH

48

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

Recommend Documents