RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

BUKU II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

BAB 1 KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG 1.1 Pengarusutamaan 1.1.3 Pengarusutamaan Gender 1.1.3.1 Kondisi Umum Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara, baik laki‐laki maupun perempuan, untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Dengan demikian, pembangunan selayaknya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki‐laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil‐ hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian pembangunan. Hal ini juga tercermin pada salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010‐ 2014, yaitu agenda kelima, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki‐laki dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di setiap bidang pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki‐laki maupun perempuan. Dalam pelaksanaan PUG ke dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, dapat dilakukan analisis gender dengan menggunakan peranti analisis seperti Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway – GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan 16

| Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

manfaat kepada perempuan dan laki‐laki. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPRG lintassektor dan lintaskementerian, yang terdiri dari 6 kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Depkeu, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), Depdagri, Depkes, dan Depdiknas. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009, tentang Penyusunan dan Penelaahan RKA‐KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010, yang di antaranya memuat hal‐hal baru, yaitu Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG adalah penerapan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010‐ 2014. Pada lampiran PMK tersebut dicantumkan bahwa setiap kementerian/lembaga pelaksana menyusun gender budget statement (GBS), yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik‐gender yang disusun oleh K/L untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan sudah responsif gender, dan kemudian menyampaikannya kepada Kemenkeu sebagai bagian dari dokumen RKA‐KL, yang melengkapi kerangka acuan kegiatan (TOR). ARG tersebut telah diterapkan pada 7 K/L pilot pada T.A. 2010 (Bappenas, Kemenkeu, KPP&PA, Kemdiknas, Kemenkes, Kementerian PU, dan Kemtan), dan pada T.A. 2011, PMK No. 104/PMK.02/2010 mencantumkan bahwa ARG diterapkan di berbagai bidang prioritas pembangunan, terutama yang terkait dengan bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi (tidak terbatas pada K/L pilot). Selanjutnya, PMK No. 93/PMK.02/2011, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, mencantumkan bahwa ARG akan diterapkan pada 28 K/L dan 10 provinsi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

17

pada T.A. 2012. Pada tahun 2011, Bappenas telah melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba PPRG di 7 kementerian/lembaga dan 4 pemerintah provinsi yang telah melaksanakan PPRG dengan inisiatif sendiri. Hasil evaluasi tersebut merupakan bahan masukan untuk penyusunan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, yang hingga saat ini sedang disusun oleh motor penggerak (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPP&PA), dengan dikoordinasikan oleh Bappenas. Salah satu hasil evaluasi tersebut menyatakan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, terutama di kalangan motor penggerak mengingat fungsi para motor penggerak untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPRG di seluruh K/L, baik di tingkat nasional, maupun daerah. 1.1.3.2 Permasalahan dan Sasaran

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Pertama, masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, yang antara lain, disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di bidang politik, jabatan‐jabatan publik, dan di bidang ekonomi, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota; serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. Kedua, masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus‐ kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan terhadap para korban tindak kekerasan, masih terdapat ketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Ketiga, masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (b) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG; (c) masih rendahnya pemahaman tentang konsep dan isu gender, nilai‐nilai

18


kesetaraan gender, manfaat PUG dalam pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dan (d) minimnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan penggunaannya dalam siklus pembangunan. Sasaran pengarusutamaan gender adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, politik dan pengambilan keputusan; (b) meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. 1.1.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan melalui tiga isu nasional, yaitu: 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya‐upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Upaya peningkatan kesetaraan gender tersebut dilakukan secara lintasbidang, lintassektor, dan lintasdaerah yang keberhasilannya diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Genderrelated Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM). IPG/GDI merupakan indikator komposit yang diukur dengan angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

19

angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (purchasing power parity), yang dihitung berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, IDG/GEM diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. TABEL 1.1 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2013 No

Isu/Kebijakan Nasional

Indikator

Target Tahun 2013

Program

1.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

1.1

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 1)

Rasio kesetaraan gender SD/SDLB

1.2

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 1)

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI

1.3

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP1)

Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB

1.4

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 1) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1)

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs Rasio kesetaraan gender siswa SMA

1.6

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK1)

Peserta didik SMK berkesetaraan/ responsif gender

90.0

Program Pendidikan Menengah

1.7

Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMLB1)

Peserta didik SMLB mendapat beasiswa yang responsif gender

90.0

Program Pendidikan Menengah

1.8

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah 1) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa1)

Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada MA Rasio kesetaraan gender PT

>0,95

Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Tinggi

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam 1)

Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA

1,12

1.5

1.9

1.11

20


97,8

1 > 98

1 36%

1,05

Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Islam

Pelaksana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama

No 1.12

Isu/Kebijakan Nasional Peningkatan akses, kualitas, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan tersalurkannya subsidi RA/BA dan madrasah1)

Indikator 1 2 3

1.13

1.14

1.15

Peningkatan akses, kualitas, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan tersalurkannya subsidi PTAI1) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat 1)

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1)

1

1 2

Rasio APM Peserta didik perempuan : laki-laki pada MI Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MTs Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MA Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada PTA

Target Tahun 2013

Program

Pelaksana

Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam

Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kementerian Kesehatan

638

Pembinaan Upaya Kesehatan


63,5

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan lainnya Kementerian Kesehatan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana


1.0 1.0 0,9 1.12

Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun minimal 2% Persentase kabupaten/kota yang telah menerapkan PUG bidang pendidikan

72.0

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

89

25.0 98.0

93

1.16

Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis 1)

1.17

Penyehatan Lingkungan 1)

1.18

Penanggulangan Krisis Kesehatan 1 )

Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

250

1.19

Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 1)

Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM,

6

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 | KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG


BKKBN

21

No


1.20

Peningkatan advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB 1)

1.21

Pengelolaan pembangunan KKB di Provinsi1)

Indikator

1 2 3

4 1.22

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1)

1.23

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 1)

1.24

Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial 1)

1.25

Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih 3)

mekanisme operasional, peta kerja) Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi Kependudukan dan KB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang Persentase komplikasi berat yang dilayani Persentase kegagalan KB yang dilayani Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah Galcitas (12 kali dalam 1 tahun) (pelaksanaan kebijakan peningkatan kesertaan KB pria) Jumlah pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di provinsi Jumlah lanjut usia terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

1.26

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3)

1.27

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3)

Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

1.28

Fasilitasi Politik Dalam Negeri 3)

Jumlah paket kerjasama dengan

22

1

2

Target Tahun 2013

Program

Pelaksana

95

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

BKKBN

0,11

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

BKKBN

Program Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial

141.935

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial

201.015

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Sosial

Program

Kementerian

0,03 uji coba di Prov. Jabar dan Jatim uji coba di Prov. Jabar dan Jatim 44.705

5

10 25

1 Modul Wawasan Kebangsaan, 1 Modul Ketahanan Bangsa, 1 Modul Bela Negara 100


KPU

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

No


Indikator

Target Tahun 2013

Program

Dalam Negeri

40%

Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum

Pembinaan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pertanian

1.32

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI 6 )

organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun Jumlah Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengadaan Sekolah LapangPengendalian Hama Terpadu (unit)

1.33

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 6 )

Pengadaan Sekolah LapangPengendalian Hama Terpadu (kelompok)

600

1.34

Dukungan perlindungan perkebunan 6)

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan (kelompok)

144

1.35

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 6)

Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok)

600

1.29

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan 4)

1.30

Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya 6 ) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja6)

1.31

164 buah

7 Angkatan 150

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal


Pelaksana

23

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Pertanian



No


1.36

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian 6)

1.37

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian 6)

1.38

Indikator

Target Tahun 2013

Program

Pelaksana

Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Jumlah (Paket) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi

300

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana Pertanian


5


Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan 6 )

Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan

40

1.39

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 6)

Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)

22.200

1.40

Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 6)

Jumlah model penerapan Iptek pengolahan produk kelautan dan perikanan

1.41

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 6)

Jumlah pembinaan kenelayanan (lokasi)

3 (40% peserta model penerapan Iptek pengolahan produk perikanan) 20

Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana Pertanian Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Penelitian dan Pengembangan Iptek KP

1.42

Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan 6)

1.43

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 6)

1.44

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan 6)

Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN dan non PKN (kelompok) Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (lokasi) Jumlah tenaga kerja pada Kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dibina dan dikembangkan sehingga

24

Usaha



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

37 (5 baru,32 lanjutan)

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan


5000 tenaga kerja 1000 poklahsar

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan


4000


No


Indikator

1.45

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 6)

1.46

On The Job Training Pengukuran Dasar 5)

1.47

Peningkatan pendaftaran hak tanah dan guna ruang 5)

1.48

Pengelolaan Pertanahan Propinsi (Konsolidasi Tanah) 5)

1.49

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan 5) Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan 5)

1.50

memenuhi standar wirausaha dan ketenagakerjaan yang kompeten dan kapabel dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN Jumlah tenaga kerja pada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dibina dan dikembangkan sehingga memenuhi standar wirausaha dan ketenagakerjaan yang kompeten dan kapabel dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Meningkatnya kualitas SDM bidang survey, pengukuran dan pemetaan, khususnya bidang pengukuran dasar. Jumlah PPAT yang ditetapkan (Tersedianya calon PPAT yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-PPAT-an) Legalisasi Aset Hasil Konsolidasi Tanah

1 2

3 1.51

Partisipasi Masyarakat2)

1

Peningkatan partisipasi masyarakat dan Kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat Jumlah Sosialisasi Bidang Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengembangan Perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Bidang Penataan Ruang Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah tertinggal/ perbatasan

Target Tahun 2013

Program

Pelaksana

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


1 paket

Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

1 paket

Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

BPN

2500 tenaga kerja 500 poklahsar

7.097 kelompok; 5.608 orang

2.400 100 kelompok 7 Kegiatan 85 Kab/Kota

Kementerian PU

2 Kegiatan 36 Kawasan (104 Lembaga)

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi


BPN

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

25

No


Indikator 2

1.52

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi2)

1

2

3 4 1.53

Penguatan inisiatif masyarakat6)

1.54

Peningkatan peran masyarakat 6)

1 2

1.56

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri2)

1 2

Target Tahun 2013

Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah strategis Jumlah Kimtrans/Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah Kimtrans/Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Strategis Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/ pemberdayaan di daerah tertinggal/ perbatasan Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/ pemberdayaan di daerah strategis Jumlah peserta Adiwiyata

18 Kawasan (11 Lembaga) 19 Kimtrans

Jumlah orang target revitalisasi Kalpataru Jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim Jumlah Peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan;

150 orang

Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi

Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi


Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

KLH

17 Kimtrans 3 Kimtrans 4400 sekolah

300 komunitas 14.000 Org

8.500 Org

Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan2)

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

12.000 Org

1.58

Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas2)

Tersedianya wirausaha yang mampu membuka peluang usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran

10.000 Org

1.59

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja2)

Tersedianya tenaga penggerak perluasan kesempatan kerja di pedesaaan

1.500 Org

Pelaksana

13 Kimtrans

1.57

26

Program


Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Penempatan dan Perluasan

KLH

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan

No


Indikator

Target Tahun 2013

1.60

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN6)

Jumlah rencana pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang terealisasi

43 Obyek pemeriksaan

1.61

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Mineral dan Batubara, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan6)

50 Obyek pemeriksaan

1.62

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Itjen, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN) 6) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak dan Gas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas6)

Jumlah rencana pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terealisasi Jumlah rencana pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Setjen DEN yang terealisasi Jumlah rencana pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang terealisasi Jumlah kegiatan Penelitian dan Pengembangan

1.63

1.64

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi6)

1.65

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM 6) Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral6) Pendidikan dan Pelatihan Geologi6)

1.66 1.67 1.68

1.69 1.70 1.71 1.72

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi6) Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi6) Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah6) Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi6) Pembinaan dan Penyelenggaraan

41 Obyek Pemeriksaan

Program

Pelaksana

Kesempatan Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

Transmigrasi

Kementerian ESDM

30 Obyek Pemeriksaan

43 Kegiatan

Jumlah Penyelenggaraan Bimtek Dalam Setahun

34 Bimtek

Jumlah Lulusan Pendidikan Formal Tingkat Diploma I Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dalam Setahun Jumlah Peserta Yang Selesai Mengikuti Diklat di Pu

367 Mahasiswa 75 Diklat

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Kementerian ESDM

Program

Kementerian

1735 Peserta

Jumlah Peserta Yang Selesai Mengikuti Diklat di Pu Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dalam Setahun Jumlah Peserta Yang Selesai Mengikuti Diklat di Pu

5860 Peserta

Penambahan Jaringan Gas Kota

4 kota;

33 Diklat 2380 Peserta


Kementerian ESDM

27

No


Indikator

Target Tahun 2013

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 6 )

(Kota/Sambungan Rumah

16.000 SR

Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik6) Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara6)

Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan dan Keselamatan (laporan) Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan perta

21 Laporan

1.75

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi6)

Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi

1.76

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi6)

Jumlah Pembinaan Program dan Perencanaan Bioenergi

2. 2.1

Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak kekerasan Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah K/L dan pemda yang kebijakan perlindungan perempuan difasilitasi dalam mengembangkan dari tindak kekerasan 1) data perempuan korban kekerasan 2 Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan 3 Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan Tingkat penanganan isu illegal Pemantapan Hubungan dan Politik migrant dan human traficking Luar Negeri di Kawasan Asia serta isu-isu lainnya Timur dan Pasifik 3)

1.73

1.74

2.2

2.3

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah 3)

28

0,62

42 dan 74

29 Laporan

Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya


80

Program

Pelaksana

Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

ESDM

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Kementerian ESDM

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

KPP dan PA

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta

Kementerian Luar Negeri

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

100 25%

25%


No


Indikator

2.4

Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri 3 )

2.5

Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak 2)

1 2

3 4

2.6

Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban 4)

1

2

3

4

Target Tahun 2013

Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita

29,17%

Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja/BPTA;

30%

Presentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke unia pendidikan dan/atau memperoleh ketrampilan Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan

100%

240

11.000 org

30%

Program Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

50%

50%

10


Pelaksana

29



Komnas HAM

No


Indikator

5 6

7

2.7 2.8

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak1) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang 1)

3

pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak Jumlah kompilasi data K/L perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

Target Tahun 2013

Program

Pelaksana

Program Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

KPP dan PA

50% 60%

35%

1 K/L 1

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3.1

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender 1)

1 2

3

3.2

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender 1)

1 2

3

30

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan prov Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang prov pendidikan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di prov bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang prov


1 1

KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA

5 1

2 1 1 5 1

7

No


Indikator

3.3

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender 1)

1 2

3

3.4

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan 1)

1 2

3

3.5

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender 1)

1 2

3

3.6

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender 1)

1 2

kesehatan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya prov alam dan lingkungan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang prov sumber daya alam dan lingkungan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan prov Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik prov dan pengambilan keputusan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum prov Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang prov hukum Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan prov

Target Tahun 2013 1 2

Program

Pelaksana


KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA

5 2

5 1 3

6 2

3 1 1

8 2

6 1

5


31

No


Indikator 3

3.7

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender 1)

1

2

3

3.8

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender 1)

1

2

3

3.9

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender 1)

32

1 2

Target Tahun 2013

Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang prov ketenagakerjaan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, prov industri, dan perdagangan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro prov dan kecil, industri, dan perdagangan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di prov bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan prov agrobisnis Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan


Program

Pelaksana


KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA

1

-

4

4 2

4 4

7 33

3

6 1 1

No

Isu/Kebijakan Nasional 3

3.10

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender 1)

1 2

3

3.11

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 1)

1

2

3.12

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender 1 )

1 2 3

4

3.13

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan 1)

Target Tahun 2013

Indikator

1 2

sumber daya ekonomi prov Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya prov ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penerapan ARG di prov bidang infrastruktur Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang prov infrastruktur Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah


KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA

2 1 1 4 1

2 1

6

prov

33

K/L prov

Pelaksana

6 1

K/L

Jumlah pedoman penyusunan data dan informasi gender dan anak Tersedianya sistem data K/L gender dan anak prov Jumlah K/L dan Pemda K/L yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas prov pengelola data gender dan anak Jumlah pengolahan,penyajian, pemutahiran, dan pengembangan data dan informasi gender dan anak Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan

Program

1 5 13 1

1 1 5


33

No

Isu/Kebijakan Nasional 3

3.14

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 1)

1 2

3 3.15

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang 1)

1 2

3.16

Penguatan Kelembagaan PUG di provinsi

1 2 3

3.17

Sistem Informasi Manajemen 4)

3.18

Kegiatan Kerjasama HAM 4)

3.19

Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan 4)

3.20

Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 4)

3.21

Peningkatan kesertaan KB Galciltas

34

Target Tahun 2013

Indikator

1

sosial perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan

K/L

Pelaksana


KPP dan PA


KPP dan PA


KPP dan PA

Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM Program Pembentukan Hukum Program Pembentukan Hukum Program

Kejaksaan Agung

1

prov Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam prov penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah kompilasi data K/L perlindungan tenaga prov kerja perempuan Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang Jumlah K/L dan pemda K/L yang difasilitasi dalam prov penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang Jumlah kab/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam analisis PPRG Jumlah kab/kota yang memiliki kelembagaan dan jejaring PUG Jumlah kab/kota yang memiliki data gender Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya Persentase harmonisasi rancangan peraturan peruundang-undangan dalam perspektif HAM Persentase Peraturan perundangundangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor Jumlah Peraturan Perundangundangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor Jumlah kebijakan, strategi dan

Program

2 1 1 5

1 2 1 10 15

250 100 100 1

100%

80% 80% 5 (salah


Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM BKKBN

No


Indikator

wilayah khusus dan sasaran khusus 1 )

informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. yang dapat dioperasionalkan 2

3

3.22

3.23

3.24

3.25

Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategis Bidang PU dan Permukiman5)

Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB berwawasan gender yang dapat dioperasionalkan Jumlah peta kerja pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus lengkap dan up to date Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Target Tahun 2013 satunya adalah kebijakan peningkatan akseptor KB pria) 1

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya5)

Jumlah Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang PU lainnya

1

1

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman5)

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

3.26

Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik5)

Jumlah Publikasi melalui berbagai media

2

3.27

Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik5)

Dokumentasi buku foto dan film ke-PU-an

2

Kependudukan dan Keluarga Berencana

185

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU Peningkatan Sarana dan


Pelaksana

1

2

Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN5)

Program

35





Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan

No


Indikator

Target Tahun 2013

3.28

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU5)

3.29

Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING5)

Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Jumlah Naskah Ilmiah hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK

3.30

Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING5)

Jumlah Naskah Kebijakan Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK

1 Naskah Kebijakan

3.34

Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan (Larasita Daerah) 5)

419 kab/kota

3.35

Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan (Larasita Pusat) 5)

3.36

Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) 5)

Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Terlaksananya pengelolaan Sarana dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kab/Kota

3.37

Pembinaan Ketahanan Remaja1)

1

2 3 3.38

Pembinaan Kapasitas Aparatur 5)

3.39

Pelatihan Kelautan dan Perikanan6)

36

Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dapat dioperasionalkan Jumlah Grand Design program pembinaan ketahanan remaja yang dapat dioperasionalkan Jumlah peta kerja Pembinaan Remaja dan Keluarga yang akurat dan terkini Jumlah Pembinaan Kapasitas Aparatur (Pelatihan Project Cycle) Jumlah lulusan pelatihan yang

2

1 Buku (Naskah Ilmiah)

1 paket

62 satker

2

Program Prasarana Aparatur Kementerian PU Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pelaksana Umum Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum BPN

BPN

BPN

BKKBN

1 1 4 Angkatan 800 orang


Pembinaan Konstruksi Pengembangan

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian

No


Indikator

Target Tahun 2013

sesuai standar kompetensi dan kebutuhan (orang) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan5)

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI

3.41

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN5)

Jumlah lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

3.42

Penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan, pengamanan, dan urusan keprotokolan5)

Presentase Terjaminnya Keamanan Lingkungan Kantor BPN RI, Presentase Terjaminnya Keamanan Pimpinan BPN RI

1 paket

3.43

Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan5)

Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI

1 paket

3.44

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 3 )

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Penyusunan Regulasi, Pedoman, Standarisasi, Bintek, Orientasi, dan Sosialisasi

20 Prov 40 Kab

3.45

Pengembangan komunikasi lingkungan6)

1

Jumlah kebijakan, program dan strategi komunikasi lingkungan

1 dokumen

2

Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan program komunikasi lingkungan hidup di daerah

1

Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lingkungan Jumlah organisasi masyarakat dan profesi yang meningkat perannya dalam perlindungan dan pengelolaan LH Jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR

Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan6)

2

3

2830 orang

80 %

60 lokasi

3 dokumen

100 organisasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya di BPN RI Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kelautan dan Perikanan BPN

BPN

BPN

BPN

Kementerian Dalam Negeri

KLH

KLH

180 perusahaan


Pelaksana

SDM Kelautan dan Perikanan

3.40

3.46

Program

37

No


3.47

Penguatan inisiatif masyarakat6)

Indikator 1 2

3.48

Peningkatan peran masyarakat 6)

3.49

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup daerah6)

1 2 3 4

3.50

3.51

Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan5) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama KESDM6)

1. 2.

Target Tahun 2013

Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model penguatan inisiatif masyarakat Jumlah komunitas pendidikan lingkungan hidup dan komunitas keagamaan kader lingkungan hidup yang terbentuk Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran masyarakat

4 dokumen

Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan LH Jumlah provinsi yang mengkoordinir pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kab/Kota Jumlah dokumen NSPM Responsif Gender Jumlah dokumen Amdal Responsif Gender Jumlah dokumen/norma/stándar/ prosedur perencanaan

33 provinsi

400 komunitas 3 dokumen

33 provinsi

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KLH

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KLH

KLH

33 provinsi

1 Dok 1 Dok 10 laporan

1

) Kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama) ) Kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi) 3 ) Kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik) 4 ) Kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur) 2

5

) Kegiatan ini tercantum pada Bab IX (Bidang Wilayah dan Tata Ruang)

6

) Kegiatan ini tercantum pada Bab X (Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)

Pelaksana

33 provinsi

Keterangan:

38

Program


Program Penyelenggaraan Jalan

Kementerian PU

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

Recommend Documents