PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
DINAS PASAR KOTA SEMARANG Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang Telp. 024 – 3547888, 3544303
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
B.
Landasan Hukum
C.
Maksud dan Tujuan
D.
Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
BAB III
B.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
C.
Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
D.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
E.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
B.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
C.
Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Guna mencapai kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan serta memahami program dan permasalahan dengan cepat yang ada di Dinas Pasar Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu menyusun Rencana Kerja secara sistematis jangka pendek 1 tahun ini merupakan penjabaran dari visi misi dan program dinas yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan. Rencana Kerja Tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi pembangunan 5 tahun Periode 2005-2010 serta isu-isu strategis yang berkembang. Muatan Rencana Kerja ini berisi arah kebijakan dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikaf dengan pengertian bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka pendek ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku / fleksibel.
B. Landasan Hukum 1. Kedudukan Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
yang
mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perpasaran mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat pedagang pasar tradisional maupun pedagang kaki lima. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Struktur Organisasi Dinas Pasar adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari : 1) Seksi Penataan dan Pemetaan; 2) Seksi Perijinan; dan 3) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban. d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari : 1) Seksi Kebersihan; 2) Seksi Pemeliharaan Bangunan; dan 3) Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan. d. Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari : 1) Seksi Pengaturan dan pengendalian; 2) Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan; dan 3) Seksi Operasional dan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima. e. Bidang Pendapatan, terdiri dari : 1) Seksi Penetapan; 2) Seksi Penagihan; dan 3) Seksi Penerimaan. f. UPTD, terdiri dari : 1) UPTD Pasar Wilayah Johar; 2) UPTD Pasar Wilayah Karimata; 3) UPTD Pasar Wilayah Bulu; 4) UPTD Pasar Wilayah Karangayu; 5) UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh; dan 6) UPTD Pasar Wilayah Pedurungan. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang, adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
b. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengaturan dan Ketertiban pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang Pendapatan; 2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pasar; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pasar; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengaturan dan Ketertiban pasar,
Bidang Kebersihan dan
Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang Pendapatan; 5. Penyusunan perencanaan strategis di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima; 6. Fasilitasi pelayanan dan perijinan serta pemungutan retribusi di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima; 7. Pelaksanaan
pertanggungjawaban
terhadap
kajian
teknis/
rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan di bidang kegiatan perpasaran dan pedagang kaki lima; 8. Pelaksanaan
pembinaan,
pemantauan,
pengawasan
dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas terhadap UPTD; 9. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pasar; 10. Pelaksanaan
pembinaan,
pemantauan,
pengawasan
dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pasar; 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. c. Pedoman Perencanaan Berdasarkan
program-program
dan
tujuan
program
dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran mengacu Permendagri 13 tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5) Program Pembinaan PKL dan Asongan.
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Untuk kerangka
memberikan
pencapaian
landasan
visi
misi
kebijakan
dan
pembangunan
program,
serta
tolok
dalam ukur
pertanggungjawaban SKPD 2. Tujuan Sebagai pedoman dalam menetapkan dan merumuskan strategi dan kebijakan penyusunan rencana program pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD).
D. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renja SKPD adalah sebagai berikut :
BAB I - PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD. 2. Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan (n-0), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra
SKPD
berdasarkan
realisasi
program
dan
kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Nomor 6 Tahun 2008. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan
uraian
mengenai
tingkat
kinerja,
permasalahan,
dampak,
tantangan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses dan penjelasan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan baik para pemangku kepentingan maupun stakeholder lainnya, dan berdasarkan hasil
pengumpulan
informasi
SKPD
dari
penelitian
lapangan
dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kota. BAB III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Mengemukakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai factor yang menjadi bahan pertimbangan dan garis besar terhadap rumusan maupun rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV - PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan a. Tahun 2010 (n-2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan : Penataan Pasar sebesar Rp. 300.000.000,Dikarenakan yang dirasakan sebagian pedagang saat ini adalah adanya rasa kekhawatiran bila menempati dilokasi baru barang dagangannya tidak laku bahkan menjadi mati, dan sebagian pedagang siap menempati dilokasi yang baru, dan saat ini yang dilakukan dinas adalah melakukan pendekatan dengan memberikan pengertian/ pemahaman bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan tetap akan dilaksanakan pemindahan pada tahun 2011 karena fasilitas sarana prasarana utama maupun pendukung sudah siap untuk dioperasionalkan. b. Tahun 2011 (n-1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,
dengan
kegiatan : 1) Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-Pasar, meliputi ; a) Penyusunan DED Pembangunan Pasar Johar Kawasan Non Konservasi (meliputi Pasar Johar Selatan, Yaik, Kanjengan dan Pungkuran) sebesar Rp. 600.000.000,b) Penyusunan Appraisal Pasar Johar Kawasan Non Konservasi sebesar Rp. 180.000.000,Dikarenakan
disamping
permasalahan
hukum
di
komplek
Kanjengan yang sampai dengan saat ini belum selesai, juga anggaran yang tersedia tidak mencukupi yang diperhitungkan dari Estimasi biaya pembangunan sebesar Rp. 300 Milyar (luas lahan ± 5 ha, luas terbangun ± 3 ha adalah merupakan luas 60% dari yg dipersyaratkan KRK dan tinggi bangunan 4 lantai dengan harga satuan/ m2 sebesar Rp. 2.500.000) Apabila menggunakan dasar Peraturan Menteri Kimpraswil tahun 2009 ditetapkan 1 - 4 %, dengan 1 % saja sebesar Rp. 3 Milyar, sedangkan Ingub tahun
2010 menggunakan tabel indek besaran biaya DED sebesar ± Rp. 3 - 5 Milyar c) Penyusunan AMDAL (Produk KA, ANDAL) Pembangunan Pasar Bulu sebesar Rp. 150.000.000,Dikarenakan waktu yang tersedia untuk penyusunan hanya ± 2,5 bulan (dari pengesahan DPPA tanggal 29 September s/d Kasda ditutup 15 Desember 2011), sementara sesuai normatif minimal waktu penyusunan adalah 3 bulan (Dasar UU No. 32 Th. 2009, Permen LH No. 11 Th. 2008 dan Perpres No. 54 Th. 2010) 2) Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar-Pasar ; Penyempurnaan Bangunan Pasar Jrakah sebesar Rp. 100.000.000,Dikarenakan berdasarkan hasil konsultasi DPKAD ke Kementrian Dalam Negeri kalau hanya dilaksanakan untuk pemotongan bangunan yang melanggar saja akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena sejak awal tidak mendasarkan perijinan khususnya KRK, maka disarankan agar pemotongan dilaksanakan bersamaan dengan penyempurnaan secara keseluruhan, antara lain : Pagar, paving halaman, tempat parkir, tempat sampah, jalur keamanan, juga dikoordinasikan bersama Bina Marga terkait dengan pelaksanaan pendistrian pertigaan jalan 3) Pembuatan
Lapak
Sementara
dan
Sewa
Lahan
Tempat
Penampungan Pedagang Pasar Bulu ; Sewa lahan tempat penampungan pedagang pasar Bulu sebesar Rp. 399.982.500,Dikarenakan semula lahan yang digunakan untuk penampungan pedagang adalah di lapangan Garnisun Kalisari dengan sewa selama 1 (satu) tahun, namun pada perkembangannya pihak Kodam IV Diponegoro tidak mengijinkan, selanjutnya penampungan pedagang dilakukan di sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto dan Jl. Jayengan. 2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
a. Tahun 2010 (n-2) 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 643.489.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.350.293.925 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.663.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 78.324.800 Jumlah 5.388.770.725 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya ; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 252.930.650 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43.971.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.021.848 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 115.935.000 Jumlah 573.858.698 3) Program Peningkatan Kapasitas`Sumber Daya Aparatur, kegiatannya ; Pendidikan dan Pelatihan Formal 193.250.000 Kegiatan Pembinaan Pedagang 130.000.000 Jumlah 323.250.000 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya ; Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 50.000.000 Updating Data Pasar dan Pedagang Pasar 275.472.000 Penunjang Kegiatan Kas Daerah (Aplikasi Pendataan Pasar) 85.340.000 Evaluasi Pasar (Pendapatan Pasar) 110.000.000 Penyusunan Profil Pasar 89.187.000 Penyusunan Renstra 2010 - 2015 34.000.000 Penyusunan Pola Perpasaran 89.660.000 Jumlah 733.659.000 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya; DED Pembangunan Pasar 476.479.000 1.464.373.00 Perbaikan dan Pemeliharaan Pasar-pasar 0 Perbaikan Listrik di Pasar-pasar 417.383.925 Penertiban Penggunaan Peralatan Listrik Standardi Pasar-pasar 125.663.500 Kegiatan Operasional Kamtib Pasar 290.000.000 4.073.683.50 Pembangunan Sampangan Tahap I 0 Sayembara Ide Desain Kawasan Pasar Johar 338.700.000
Pembangunan Pasar dan RPU Penggaron Promosi dan Pemasaran Operasional Pasar Unngas dan RPU Penggaron Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Optimalisasi Peningkatan PAD) Kegiatan Penataan Pasar Jumlah
1.461.681.74 0 43.438.500 240.380.000 0 8.931.783.16 5
6) Program Pembinaan PKL dan Asongan, kegiatannya ; Kegiatan Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan 88.292.000 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL dan Asongan 197.111.000 Kegiatan Monitoring PKL 45.576.000 Kegiatan Penataan PKL Dugderan 163.798.000 Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan PKL (Seminar PKL) 146.069.500 Updating Data PKL 150.675.000 Sosialisasi Penataan PKL Jl. Pahlawan dan Simpang Lima 69.798.000 Jumlah 861.319.500 b. Tahun 2011 (n-1) 1) Program Pelayanan Administrasi kegiatannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
Perkantoran,
604,576,000 2,898,411,57 9 267,889,500 640,978,000 1,009,005,85 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan 980,900 Penyediaan Makanan dan Minuman 51,758,500 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 86,380,600 5.559.980.92 Jumlah 9 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya ; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
472,047,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
160,632,161
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
196,767,500
10,000,000 Jumlah 839.446.661
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya ;
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 51.584.750 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya; Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan 85,885,800 pelaksanaan ops Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-pasar 1,293,302,500 Pembinaan Pedagang 165,000,000 Evaluasi Pendapatan Pasar 85,000,000 Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pasar-pasar 1,027,516,500 Perbaikan listrik di pasar-pasar 255,314,825 Penertiban penggunaan peralatan listrik standar di 105,136,000 pasar Kegiatan Operasional Keamanan dan Ketertiban Pasar 672,193,500 Pembangunan Pasar Sampangan Tahap II 8,202,064,500 Updating data Pasar dan PKL 294,745,000 Kegiatan Optimalisasi Peningkatan PAD 198,460,000 Kegiatan Penataan Pasar 510,917,000 Penyusunan Raperda Retribusi Pasar 140,443,500 Pembuatan Lapak Sementara dan Sewa Lahan Tempat 991,625,000 Penampungan Pedagang Pasar Bulu 14.027.604.12 Jumlah 5 5) Program Pembinaan PKL dan Asongan, kegiatannya ; Kegiatan pembinaan organisasi pkl dan asongan
95,252,500
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan Monitoring PKL
81,742,900
Penyusunan Raperda Pengaturan dan Pembinaan PKL Kegiatan Penataan PKL Dugderan Sosialisasi Penataan PKL
346,301,878
79,386,000 193,974,000
124,020,000 Jumlah 920.677.278
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD a. Terwujudnya rintisan pembangunan pasar tradisional modern yang sehat setiap tahun minimal 1 (satu) pasar, dan pemenuhan kebutuhan tempat-
tempat usaha bagi para pedagang khususnya ekonomi lemah, dan tersedianya tempat belanja sesuai dengan harapan masyarakat b. Terjaminannya pemahaman hubungan pola kerjasama berbagai pihak terkait dalam system pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian keberadaan maupun kompetisi yang sehat pada Pengaturan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PKL maupun Pasar/toko modern c. Terwujudnya kedisiplinan para pelaku pasar sesuai peran masing-masing d. Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pasar secara konseptual, terpadu dan seimbang, serta optimalnya tempat-tempat dasaran yang kosong, maupun pemberdayaan potensi sumber daya fasilitas perpasaran lain guna peningkatan pendapatan e. Tercapainya tingkat BEP 6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah : a. Memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang PKL dan penciptaan praktik pengelolaan melalui pembenahan-pembenahan antara lain ; 1) Meningkatkan
Citra
Pasar,
melalui
penanganan
kebersihan,
kenyamanan, keamanan, dan ketertiban 2) Tercapainya optimalisasi aset melalui penataan dan pengaturan pasar dengan meningkatkan tingkat hunian tempat dasaran (kios dan los) 3) Meningkatkan profesionalisme SDM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpasaranan (kisah sukses pasar tradisional di kawasan Bumi Serpong Damai, yang tetap memiliki pelanggan meskipun terdapat beberapa pasar modern disekitarnya) 4) Menciptakan financial yang sehat dan pelayanan prima Hal ini sangat diperlukan disamping agar pasar tradisional tetap eksis, juga
bisa
bersaing
dengan
pasar
modern,
yaitu
dengan
merekomendasikan yang antara lain adalah dengan membuat kebijakan
yang
mendukung
pengembangan
pasar
tradisional,
membenahi pasar agar menjadi lebih bersih, segar dan terkesan lapang, diupayakan juga produk yang dijual sesegar mungkin, dan terakhir adalah mengenai promosi yang harus lebih diupayakan agar menampilkan identitas ketradisionalnya.
b. Terkait dengan kebijakan, perlu menerbitkan regulasi pengaturan pasar utamanya Zonasi dan Perijinan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres ini menerbitkan regulasi tentang pasar modern dengan substansi masalah, antara lain peraturan zonasi, hari dan jam buka, serta program kemitraan wajib antara pasar modern dengan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Untuk Pengaturan Zonasinya (supermarket dan department store) tidak boleh berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan c. Untuk pendirian pasar, juga harus memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan desain detailnya Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD disajikan sebagaimana tabel 1
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pada sub bab ini disajikan sebagaimana tabel 2
C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD Dalam rangka usaha mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Semarang kinerja saat ini yang ingin dicapai adalah memberdayakan sumber daya/ potensi aset yang ada karena sampai saat ini antara pelaksanaan anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatannya belum berimbang (masih jauh dari titik nol / BEP). Permasalahan dan hambatan yang dihadapai adalah kondisi phisik bangunan pasar yang sangat memprihatinkan, juga tidak adanya Master Plan titik-titik perdagangan dan jasa dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian pasar tradisional, PKL dan pusat perbelanjaan/ toko modern Guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapai perlu langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan,
dan pada awal tahun
2009 sampai dengan saat ini sesuai Kebijakan Kepala Dinas Pasar melalui penataan SOTK baru dilakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka memperbaiki infrastruktur yang mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang layak, penerangan yang cukup dan lingkungan keseluruhan yang nyaman, dan upaya yang akan dilaksanakan diantaranya adalah ;
a. Upaya
pembenahan
disamping
kualitas
meningkatkan
kedalam/(restrukturisasi sumber
kualitas
daya
pelayanan,
manusia, telah
manajemen), sumber
dana
dilaksanakan
yaitu guna
persiapan-
persiapan kelengkapan dokumen pondasi dasar pasar sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam upaya penataan ulang/pengembangan dan pembangunan pasar, karena sampai sekarang dokumen pondasi dasar tersebut belum ada serta belum adanya regulasi secara teknis dalam pembatasan dan pengendalian. Saat ini kelengkapan dokumen pondasi dasar untuk 46 pasar sedang dan masih dalam proses guna perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan. Dokumen pondasi dasar tersebut diantaranya meliputi Sertifikat, KRK, FS, DED, UKL-UPL/AMDAL dan IMB. Sebagaimana kondisi TA. 2010 SDM Dinas Pasar Kota Semarang sebanyak 387 orang, sedangkan ASET yang dikelola Dinas Pasar adalah 1 Kantor Dinas, 6 Kantor UPTD, dan 47 Pasar dengan ± 24.000 pedagang, serta 220 titik ruas PKL di 16 Kecamatan dengan jumlah 11.110 PKL b. Upaya pembenahan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum dengan menyiapkan pelembagaan fungsi staf & fungsi lain, dan fungsi pendukung untuk tugas, efisiensi & efektifitas, dan rentang kendali serta tata kerja yang diharapkan mampu tetap eksis dan mampu mengantisipasi perkembangan perilaku berbelanja masyarakat dalam rangka menyikapi perkembangan bisnis ritel mulai pelaksanaan,
pengawasan
sampai
dengan
perencanaan,
evaluasi,
sehingga
diharapkan antara anggaran pendapatan dan belanja dapat seimbang (capaian BEP) minimal selisih kurangnya tidak terlalu jauh agar pemenuhan peningkatan pelayanan dibidang perpasaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan 2. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD a. Kurang lengkapnya dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka persiapan pengembangan untuk pasar percontohan yang sehat, meliputi Master Plan (Kawasan Perdagangan/ekonomi), FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan (UKL-UPL, AMDAL), Bank Data, Profil Pasar b. Tidak adanya dokumen penunjang non infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan pasar, meliputi Pola Perpasaran (Evaluasi, Prospek,
Strategi, Arah Perkembangan), Kebijakan Perpasaran (Aspek Pelayanan Publik, Aspek Restrukturisasi Pasar, Aspek Pengembangan Pasar Sehat) c. Kurang terpenuhinya fasilitasi pengembangan/pembangunan pasar dan kurang terpeliharanya fasilitas sarana prasarana pasar d. Kurang memadahinya sarana mobilitas maupun sarana pendukung lainnya dalam operaional keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar e. Tidak adanya pusat layanan informasi pasar, meliputi potensi dan peluang aset, dan informasi harga barang f. Tidak adanya komitmen pada kewenangan pengelolaan pasar g. Kurangnya penegakan Perda 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD a. Tantangan 1) Kurang
tertibnya
penataan/zonasi
pedagang
yang
berakibat
kemacetan lalu lintas didalam pasar dan koridor menjadi sempit karena berjualan tidak pada tempat yang ditetapkan 2) Tidak memadahinya infrastruktur pasar / kondisi bangunan yang tidak layak dan kurang baiknya pencahayaan didalam pasar yang berakibat pasar menjadi pengap dan barang dagangan menjadi cepat busuk 3) Kurangnya
kesadaran
pedagang
dalam
menjaga
kebersihan
lingkungan dan kurang terjamin keamanan barang dagangannya 4) Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan masih banyaknya tunggakan retribusi pemakaian tempat yang belum tertagih 5) Belum optimalnya pendapatan pasar dalam memberdayakan potensi aset pasar meliputi penarikan retribusi pemakaian tempat dan pengelolaan parker maupun pemasangan reklame 6) Menjamurnya pasar modern dan tidak terkendalinya perijinan pendirian toko modern yang tidak memperhatikan jarak lokasi maupun pembatasan jam kegiatan serta penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di pasar tradisional terdekat untuk kebutuhan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat 7) Belum adanya fasilitasi akses pembiayaan yang mudah, cepat dan murah agar pedagang tidak bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi
8) Belum adanya upaya pemutusan rantai distribusi yang panjang menjadi rantai yang pendek bagi pedagang pasar tradisional untuk membuat harga di pasar tradisional menjadi kompetitif dengan harga produk sejenis di pasar modern. b. Peluang 1) Adanya
peluang
mengupayakan
sumber-sumber
alternatif
pembiayaan baik APBD Provinsi Tingkat I, dan Pemerintah Pusat maupun
Pihak
Ketiga
dalam
rangka
investasi
pembangunan/pengembangan pasar 2) Adanya peluang menyiapkan Rencana Detil Tata Ruang pada kawasan perdagangan dan jasa di masing-masing wilayah 3) Adanya peluang menyiapkan regulasi (dasar RDTRK terbaru, Perpres Nomor 112/2007 dan SK Mendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008) yang
menegaskan
adanya
radius/jarak
tertentu
antara
pasar
tradisional dengan supermarket/toko modern/waralaba 4) Adanya peluang penataan ulang/ pembangunan/ pengembangan, perijinan dan zonasi pasar 5) Adanya peluang bintek bagi petugas pasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pada organisasi yang tidak hanya berperan sosial namun juga berperan sebagai lembaga bisnis 6) Adanya peluang untuk meningkatkan pengetahuan dasar bagi pedagang baik mengenai hak dan kewajiban maupun akses pembiayaan, strategi penjualan, sistem inventory maupun delivery dan memahami perilaku konsumen 7) Adanya peluang pembangunan sistem pusat layanan informasi 5. Formulasi isu-isu penting Formula yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis melalui identifikasi berbagai factor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal, yaitu : a. Pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis melalui rintisan pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar pembangunan pasar
b. Menciptakan pemanfaatan ruang dan penataan tapak (zonasi) secara tegas melalui kebijakan regulasi Pasar Tradisional, PKL dan Pasar/toko Modern c. Pemanfaatan potensi sumber daya dan mendorong peningkatan pelayanan pertumbuhan ekonomi d. Peningkatan pelayanan publik dengan memberikan fasilitas yang lebih aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko modern e. Peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian target pendapatan dari retribusi pasar untuk pembangunan kota. f. D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 1. Proses yang dilakukan 2. Penjelasan mengenai alasan proses yang dilakukan 3. Rumusan terhadap program dan kegiatan Selanjutnya telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan sebagaimana tabel 3
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 1. Proses usulan pemangku kepentingan 2. Kesesuaian usulan Selanjutnya penelaahan usulan program dan kegiatan disajikan sebagaimana tabel 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
C. Program dan Kegiatan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi, a. Jumlah program sebanyak 5 dan jumlah kegiatan sebanyak 27 b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebesar Rp. 24.278.747.000,Selanjutnya perumusan rencana program dan kegiatan disajikan sebagaimana tabel 5
BAB IV PENUTUP Untuk
menjaga
kesinambungan
pembangunan
dalam
rangka
menyesuaikan jadwal yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah yang dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya diharapkan rencana kerja tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dinas dan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan pelaksanaan kedepan program dan kegiatan yang lebih baik. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
yang
berlaku,
dan
masyarakat
dapat
berperanserta
dalam
pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif pada kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka
regulasi
maupun
kerangka
anggaran
harus
memperhatikan
keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku Adapun rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah : 1. Pentahapan pasca kajian awal dan evaluasi mencakup konsep desain/pola pasar, profil/data pasar terkait penetapan dan penggunaan lahan serta pemberdayaan aset 2. Sistem Pengelolaan Pasar meliputi penetapan standar minimum pelayanan, SDM yang memadahi (pelatihan dan evaluasi) dalam pengaturan/penataan pedagang dan dagangannya.
3. Regulasi yang sistematis termasuk menyangkut isu hak dan tanggung jawab serta sanksi tegas atas pelanggaran peraturan.
Semarang, 2012 Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Drs. ABDUL MADJID, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570521 198603 1 014
A. Rencana Kerja Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota Semarang. Ada 45 pasar tradisional dan 220 titik lokasi pedagang kaki lima yang dikelola, berada pada lokasi strategis dan tersebar di 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan jumlah pedagang pasar traduisional sebanyak ± 16.000 orang dan jumlah pedagang kaki lima sebanyak ± 11.000 orang. Pengelolaan pasar utamanya adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi, perijinan, penataan tempat usaha keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan penggunaan fasilitas perpasaran lainnya. Adapun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD TA 2011), adalah : NO
URAIAN
JUMLAH
1
PENDAPATAN Pendapat Asli Daerah Hasil retribusi Daerah A. Retribusi Jasa Umum B. Retribusi Jasa Usaha
14.879.474.119 14.879.474.119 14.879.474.119 11.616.747.949 3.262.726.170
2
BELANJA A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
39.384.628.000 15.498.500.000 15.498.500.000
B. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal
23.886.128.000 2.541.350.000 7.623.267.000 13.721.511.000
SURPLUS / DEFISIT
(24.505.153.881)
A. Sasaran Selama 1 Tahun 1. Dari permasalahan pembangunan tersebut diatas, maka yang menjadi sasaran pembangunan pada urusan bidang perdagangan adalah : a. Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 10 pasar dari jumlah 45 pasar dan melakukan penataan ulang/pengembangan/pembangunan pasar tradisional modern sebanyak 1 (satu) pasar. b. Menyusun draf raperda tentang pengaturan Pasar dan PKL yang didalamnya juga mengatur mengenai tata ruang dan zonasi yang tegas, dan memberikan rekomendasi untuk segera dibuat pengaturan penempatan pasar tradisional dan pasar modern, dan penetapan jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional untuk membangun pasar/toko modern, serta batasan jumlah yang diperbolehkan.
c. Memberdayakan SDM dalam pemanfaatan potensi fasilitas perpasaran secara optimal sebagai motivator dalam pengelolaan pasar. d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna peningkatan pendapatan pasar melalui mitra kerjasama investasi dengan pihak pengembang dalam penataan ulang/pengembangan pasar. e. Pembuatan sentra PKL . 2. Cara pencapaian sasaran pada urusan bidang perdagangan dilakukan melalui a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan d Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri e Program Pembinaan PKL dan Asongan. 3. Upaya pencapaian sasaran programnya adalah : a Memiliki dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka penataan ulang/pengembangan pasar, meliputi rencana tata ruang dan perijinan serta status lahan b Memiliki dokumen penunjang non infrastruktur dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan pasar c Memiliki sistem informasi layanan pasar d Peningkatan disiplin dan etos kerja SDM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana setiap pasar e Menetapkan sistem pengelolaan, meliputi standar pelayanan publik, perijinan dan zonasi f Pembenahan pasar yang nyaman dan sehat g Meningkatkan tingkat hunian tempat dasaran.
B. Arah Kebijakan Selama 1 Tahun 1. Pengembangan Pasar Tadisional modern 2. Penetapan kebijakan regulasi dan masterplan pola perpasaran 3. Peningkatan fasilitas pelayanan kenyamanan 4. Optimalisasi pendapatan pasar 5. Kebijakan penataan sentra-sentra PKL
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A. Matrik Program Tahunan RPJMD Tahun 2011 – 2015 1. Peningkatan Pelayanan Publik 2. Peningkatan Infrastruktur 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara rinci Matriks Program Tahunan disajikan dalam lampiran.
B. Rincian Rencana Kerja Tahun 2011 Rincian Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 23.886.128.000, meliputi : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 621.636.000 3.500.000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000 1.054.244.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 90.000.000 Jumlah 6.301.880.000 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya adalah : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 494.533.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 186.747.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 208.750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 Jumlah
900.030.000 c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 60.000.000
Jumlah
60.000.000 d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya adalah Penyempurnaan Perangkat Peraturan dan Kebijakan Pelaksanaan Operasional 100.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-Pasar 2.115.795.000 Pembinaan Pedagang 90.000.000 Evaluasi Pasar (Evaluasi Pendapatan Pasar-pasar) 85.000.000 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar-pasar 1.048.400.000 Perbaikan Listrik di Pasar-pasar 258.500.000
Penertiban Penggunaan Peralatan Listrik Standar di Pasarpasar Kegiatan Operasional Kamtib Pasar Pembangunan Pasar Sampangan Tahap II dan Pasar Purwogondo Tahap II Updating Data Pasar dan PKL Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Optimalisasi Peningkatan PAD) Kegiatan Penataan Pasar Penyusunan Raperda Retribusi Pasar Jumlah
Jumlah
125.000.000 710.000.000 9.986.523.000 300.000.000 200.000.000 500.000.000 150.000.000
15.669.218.000 e. Program Pembinaan PKL dan Asongan, kegiatannya adalah : Kegiatan Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan 155.000.000 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL dan Asongan 400.000.000 Kegiatan Monitoring PKL 100.000.000 Penyusunan raperda Pengaturan dan Pembinaan PKL 100.000.000 Penataan PKL Dugderan 200.000.000 955.000.000
BAB VI PENUTUP Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka menyesuaikan jadual yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah yang dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2010 diharapkan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan pelaksanaan program yang lebih baik Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif pada kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2011. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku Rencana Kerja tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dinas yang diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Pada akhir tahun anggaran diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, diwajibkan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semarang, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang
2012
Drs. ABDUL MADJID, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570521 198603 1 014
