RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

Diperbanyak Oleh :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. 12.Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013. Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. (2) Sistematika RKPD Tahun 2013 terdiri dari pendahuluan, capaian pembangunan 2011 dan prakiraan 2012, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan 2013, program prioritas dan kaidah pelaksanaan serta penutup. Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 (2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013. Pasal 3 Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2013 : (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 4 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun

2013 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Biro Pengendalian, Pembangunan dan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2013. Pasal 5 (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2013, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif. (2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2013, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat 1. Pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. Pasal 7 Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2013 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menggunakan Program dan Kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 26 Juli 2012 GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 26 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO Prof. DR. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS PEMBINA UTAMA NIP. 196211211985032001 BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR


DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN

I.1

1.1. LATAR BELAKANG

I.1

1.2. LANDASAN HUKUM

I.3

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

I.5

1.4. SISTIMATIKA

I.5

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

I.6

CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN

II.1

TAHUN 2012 2.1. PENCAPAIAN TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN

II.1

TAHUN 2012

BAB

III

2.2 MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2013

II.11

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMB IAYAAN

III.1

PEMBANGUNAN 3.1. KONDISI EKONOMI TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN 2012

III.1

3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2013

III.11

3.3 KERANGKA PENDANAAN

III.14

3.4. PERKIRAAN PENERIMAAN UNTUK PENDANAAN

III.15

PEMBANGUNAN TAHUN 2013 BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

IV.1

4. 1. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 DAN

IV.1

PENGARUSTAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

IV.2

4.3. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

IV.3

TAHUN 2013 BAB

V

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

V.1

BAB

VI

KAIDAH PELAKSANAAN

VI.1

BAB

VII

PENUTUP

VII.1

LAMPIRAN RENCANA KERJA SKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 Bappeda Provinsi Gorontalo


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1.

TABEL 3.1. NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN

III.2

MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2010 & 2011 2.

TABEL 3.2. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

III.3

TAHUN 2010 – 2011 3.

TABEL 3.3. NILAI EKSPOR GORONTALO MENURUT NEGARA TUJUAN

III.6

4.

GAMBAR 3.1 NILAI EKSPOR PROVINSI GORONTALO MENURUT NEGARA TUJUAN

III.7

5.

TABEL 3.4. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN

III.8

6.

TABEL 3.5. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA FEBRUARI AGUSTUS 2010-2011

III.8

7.

TABEL 3.6. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI GORONTALO III.9

8.

TABEL 3.7. APBD PENERIMAAN TAHUN 2012

III. 9

9.

TABEL 3.8. INDIKATOR PENERIMAAN MAKRO EKONOMI

III.14

10. TABEL 3.9. KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH III.16 UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 11. TABEL 4.1. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

IV.7

12. TABEL 5.1. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2013

V.1



BAB I

PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder di daerah dalam rangka mencapai tujuan sebagai daerah otonom dan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut diupayakan pencapaiannya secara bertahap, mulai dari tahapan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo telah ditetapkan Visi Gorontalo Maju dan Mandiri yang dibagi kedalam empat tahapan rencana jangka menengah daerah. Yang pertama telah di aktualisasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 dengan Visi "Gorontalo Inovatif". RPJMD tersebut memuat empat agenda yaitu: 1) Inovasi Kepemerintahan Wirausaha yang dititikberatkan pada pencapaian kinerja aksi dan kinerja hasil yang mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat, yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan untuk menyediakan

Public Goods dan Public Services yang mencukupi, berkualitas, ekonomis, efesien dan efektif yang relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan masalah yang dihadapi daerah dan masyarakat. 2) Inovasi Pengembangan SDM yang berorientasi wirausaha, mandiri dan religius

melalui

pengembangan kerjasama

pembangunan kemandirian

kelompok,

pendidikan individu

pencerahan

yang

dan

berorientasi

penanaman

keagamaan

dan

pada

semangat

budaya

yang

membangkitkan etos kerja wirausaha, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3) Inovasi Dalam Menumbuh-kembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa yang diarahkan meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah dalam menunjang produktivitas daerah yang bertumpu pada ekonomi desa. 4) Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang

diarahkan

untuk

meningkatkan

akses,

penguasaan,

dan

pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai

keberlanjutan

dari

RPJMD

2007-2012,

maka

dalam

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 diarahkan untuk mencapai Visi: I-1



“Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo”

Yang kemudian di jabarkan ke dalam 5 (lima) Misi, yaitu : 1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan

mengakselerasi

secara

cerdas

terhadap

pencapaian

melalui

pendekatan

kesejahteraan rakyat 2. Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. 3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian,

peternakan,

kehutanan,

danau

limboto

dan

potensi

lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat. 4. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan. 5. Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Dari Visi Misi tersebut diatas, maka upaya pencapaiannya di operasionalisasikan ke dalam 10 arah pembangunan yaitu : •

Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di masingmasing wilayah.

•

Pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan kredit usaha rakyat.

•

Meningkatkan laju serta kwalitas iklim investasi

•

Meningkatkan kwalitas sumberdaya manusia.

•

Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis

•

Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dan penunjang sektor produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata.

I-2



•

Meningkatkan integrasi manajemen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumberdaya kelautan, hutan, tanah, air dan danau limboto secara lebih baik.

•

Peningkatan nilai-nilai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

•

Mengembangkan nilai-nilai religi serta keragaman agama dan budaya.

•

Meningkatkan kwalitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kwalitas pelayanan publik. Dari penjabaran 10 Arah Pembangunan Daerah itu diyakini akan

mampu mencapai Visi dan Misi dalam RPJMD 2012 – 2017 dan juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian 5 (lima) Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014, yang

meliputi

(1)

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi, dan (5) Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. RKPD 2013 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, tahun 2013 merupakan awal penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012 – 2017. Sebagai daerah yang belum lama menjadi daerah otonom, Provinsi Gorontalo masih diperhadapkan dengan permasalahan penyediaan layanan dasar yang memadai untuk meningkatkan derajat hidup masyarakatnya. Untuk

periodisasi

RPJMD

2012-2017

pencapaian

pembangunan

lebih

dikonkritkan untuk meningkatkan IPM hingga bisa diatas rata-rata nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan PDRB Perkapita setara dengan Provinsi - Provinsi lainnya di Sulawesi. 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut : 1. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

I-3



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor

....

Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 20122017.

I-4



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD tahun 2013 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017. Penyusunan RKPD ini memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasioanal Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025. Dan pada akhirnya, RKPD Tahun 2013 merupakan guidelines atas penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 yang nantinya akan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. RKPD 2013 juga memuat capaian pembangunan, dengan demikian, fungsi RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2013 adalah untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; 3. Menciptakan

kepastian

kebijakan,

karena

merupakan

komitmen

Pemerintah. 4. Menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2013. 1.4 Sistematika Sistimatika

Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah

(RKPD) Provinsi

Gorontalo Tahun 2013 disusun sebagai berikut: 1. Pendahuluan, BAB ini memuat latar belakang penyusunan RKPD, Landasan Hukum, hubungan antara dokumen perencanaan, Sistimatika penyusunan dan maksud penyusunan RKPD tahun 2013.

I-5



2. Capaian Pembangunan Tahun 2011 dan Perkiraan Capaian Tahun 2012, BAB

ini

memuat

kondisi

terkini

berdasarkan

capaian

target

pembangunan tahun 2011, perkiraan capaian di tahun 2012 dan permasalahan serta tantangan pembangunan yang dihadapai di tahun 2013. 3. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan, BAB ini menguraikan kondisi ekonomi Gorontalo di tahun 2011, perkiraan perkembangan perekonomian Gorontalo di tahun 2012, kerangka pembiayaan pembangunan di tahun 2013 dan arahan pendanaan pembangunan tahun 2013. 4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013, BAB ini memuat tema pembangunan

tahun

2013,

menguraikan

pengarusutamaan

pembangunan yang menjadi prinsip pelaksanaan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. 5. Program Pembangunan Daerah, BAB ini menguraikan program-program prioritas dari SKPD yang akan dilaksanakan di tahun 2013. 6. Kaidah Pelaksanaan, BAB ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus perhatikan dan ditaati dalam merumuskan rencana kerja SKPD. 7. Pentup, BAB ini memuat epilog dari dokumen RKPD tahun 2013 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2013 adalah : 1. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2012 - 2017; 2. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; 4. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan; 5. Mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

perencanaan pembangunan.

I-6



BAB II CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN TAHUN 2012 2.1. PENCAPAIAN TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN TAHUN 2012 Pelaksanaan pembangunan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 yang merupakan tahun kelima dan tahun peralihan dalam RPJMD 2007 – 2012 telah memperlihatkan keempat

perkembangan

agenda

kemajuan

pembangunan

yang

daerah

dengan

dilaksanakan

pelaksanaan

yaitu:

Inovasi

Kepemerintahan Wirausaha Yang Dititikberatkan Pada Pencapaian Prestasi Aksi Dan Prestasi Hasil Yang Mampu Menumbuhkan Kepercayaan Rakyat; Inovasi Pengembangan SDM Yang Berorientasi Wirausaha, Mandiri Dan Religius;

Inovasi

Dalam

Menumbuh-Kembangkan

Ekonomi

Rakyat

Berbasis Desa; dan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 berlandaskan dari pencapaian pembangunan tahun 2011 dan perkiraan pencapaian di tahun 2012. Berbagai kemajuan penting tersebut adalah sebagai berikut.

Kemiskinan. Sepanjang

tahun

2011

dan

2012

upaya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan dan hasilnya dapat dilihat dari terus menurunnya persentase penduduk miskin. Untuk tahun 2011 angka penduduk miskin di Gorontalo yaitu 18,02 persen turun sebesar 5,17 persen dibanding tahun 2010 yang berada pada angka 23,19%. Di tahun 2012 dengan pelaksanaan program pemberdayaan sosial, program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program peningkatan keberdayaan masyarakat, program pendidikan gratis (Prodira), Program

kesehatan

Gratis

(Semesta), program

peningkatan

ketahanan pangan dan program penciptaan wiara usaha baru serta programprogram lintas SKPD lainnya dengan di dukung oleh program pemerintah pusat seperti RASKIN (program beras untuk masyarakat miskin), PKH (program keluarga harapan), dan BOS (beasiswa untuk operasional siswa) diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan berada pada kisaran 17 – 15 persen.

Pendidikan, Dari tahun ke tahun pembangunan pendidikan terus ditingkatkan, pemenuhan anggaran pendidikan yang telah diwajibkan UndangUndang sebesar 20 persen telah berhasil diwujudkan pada tahun 2011 dan II-1



pada tahun 2012 anggaran pendidikan berada pada kisaran 24 persen dari total APBD. Dari kebijakan pengalokasian anggaran tersebut, maka telah dicapai beberapa keberhasilan di tahun 2011, beberapa diantaranya yaitu: Meningkatnya Taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 3 tahun dan menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 3.000 orang, meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/Sederajat mencapai 98,27 persen, APM SMP/MTs/Sederajat 76,28 persen, APM SMA/MA/Sederajat 52,59 persen dan APK SD/MI/Sederajat mencapai 124,77 persen, APK SMP/MTs/Sederajat, mencapai 99,63 persen, APK SMA/MA/Sederajat, mencapai 73,15 persen. kondisi tersebut lebih baik bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu: APM SD/MI/Sederajat mencapai 97,84 persen, APM SMP/MTs/Sederajat 71,73 persen, APM SMA/MA/Sederajat 47,80 persen dan APK SD/MI/Sederajat mencapai 119,81 persen,

APK

SMP/MTs/Sederajat,

mencapai

96.93

persen,

APK

SMA/MA/Sederajat, mencapai 71,23 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok status ekonomi telah dapat diturunkan dengan beberapa kebijakan program nasional seperti pembangunan ruang dan sekolah baru, Bantuan operasional Sekolah (BOS) dan di dukung kebijakan daerah dengan program pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan Program semua bisa sekolah (SBS). Peningkatan kualifikasi Guru dan dosen terus berhasil meningkatkan jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik untuk D4/S1 sebanyak 13.367 guru. Kualitas pendidikan terus mengalami peningkatan. Tata kelola pendidikan terus mengalami perbaikan melalui berbagai peningkatan manajemen pendidikan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan adanya beberapa sekolah yang merintis sekolah bertaraf International. Capaian pembangunan pendidikan tahun 2011 cukup baik, yaitu proporsi buta aksara sebesar 2,02 persen, APM SD/MI/Sederajat mencapai 98,27 persen, APM SMP/MTs/Sederajat 76,28 persen, APM SMA/MA/Sederajat 52,59 persen dan APK SD/MI/Sederajat mencapai 124,77 persen, APK SMP/MTs/Sederajat,

mencapai

99.63

persen,

APK

SMA/MA/Sederajat,

mencapai 73,15 persen. II-2



Di tahun 2012, pengembangan pendidikan gorontalo dalam arah dan kebijakan pembangunannya tetap diarahkan untuk meningkatkan perluasan akses dan layanan, mutu serta relevansi pendidikan di daerah. Kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok status ekonomi juga telah dijamin melalui kebijakan pendidikan gratis yang lebih dikenal dengan "Program

Pendidikan Rakyat" (Prodira). Sehingga diharapkan dari kebijakan dan program-program pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2012 akan terus meningkatkan kelengkapan data dan informasi pendidikan dari segi akurasi dan ketepatan waktu dalam rangka perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih baik, jumlah sekolah yang menerapkan e-learning akan meningkat, presentase sekolah yang menerapkan kurikulum wirausaha, bahasa inggris dan komputer (PBK, KTSP) meningkat, prosentase masyarakat usia sekolah yang menamatkan dan melanjutkan di semua jenjang pendidikan akan meningkat, membaiknya rasio ketersediaan ruang kelas dan fasilitas belajar, meningkatnya presentase sekolah berstandar nasional dan internasional, meningkatnya presentase anak putus sekolah yang mengikuti program paket a, b dan c, meningkatnya peringkat kelulusan pada skala regional dan nasional, meningkatnya prosentase guru yang memenuhi standar kompetensi, meningkatnya jumlah masyarakat yang duduk di perguruan tinggi. Disamping itu kinerja pendidikan pada tahun 2012 diharapkan akan meningkat untuk APM SD/MI/sederajat mencapai 98.30 persen, APK SD/MI mencapai 129,23 persen,

APM

SMP//MTS/sederajat

mencapai

80,49

persen,

APK

SMP/MTS/sederajat sebesar 102,99 persen, APM SMA/MA/sederajat 56,40 persen, APK SMA/MA/sederajat sebesar 77,07 persen.

Kesehatan, keadaan kesehatan dan gizi masyarakat Gorontalo terus meningkat menjadi lebih baik, hal ini ditandai dengan beberapa capaian di tahun 2011 yaitu, meningkatnya usia harapan hidup menjadi 66.8 tahun, angka kematian ibu sebesar 249,7 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian bayi menjadi sebesar 14,8 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,05 persen dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar yang layak telah mencapai 52 persen. Capaian yang telah dihasilkan pada tahun 2011 cukup baik bila dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu, umur harapan hidup berada pada usia 65 tahun, namun untuk angka kematian ibu tahun 2010 lebih baik dari capaian ditahun 2011 yaitu, sebesar 177 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi sebesar 12,5 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi kekurangan gizi II-3



sebesar 17,05 persen dan akses masyarakat terhadap air bersih berada pada angka 68 persen. Selanjutnya, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 83 persen, cakupan kunjungan kehamilan keempat (cakupan K4) telah meningkat menjadi 84 persen, cakupan imunisasi lengkap anak balita mencapai 84,2 persen. Sementara itu jumlah fasilitas kesehatan yang ada hingga tahun 2011 adalah puskesmas sebanyak 85 unit, polindes sebanyak 485 unit, posyandu sebanyak 1.249 unit serta Desa siaga menjadi 485 Desa. Namun dari pencapian-pencapain tersebut masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu Kondisi kesehatan lingkungan yang hingga kini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, antara lain ditandai dengan masih rendahnya akses penduduk terhadap air bersih. Pada tahun 2012, dengan kebijakan perbaikan dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat diharapkan akan mencapai peningkatan dalam pembangunan kesehatan seperti penurunan angka kematian bayi bisa menjadi 14,3/1000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 189,3/100.000 kelahiran hidup, menurunnya prevalensi gizi kurang mencapai 12,50 persen dan akses penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak bisa mencapai 55 persen. Harapan untuk pencapaian tersebut akan didukung dengan mengupayakan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan terutama wilayah-wilayah terpencil untuk memenuhi rasio Dokter umum dan penduduk bisa mencapai 0.25, rasio Bidan dengan penduduk bisa mencapai 0,57 persen. Rasio posyandu per satuan balita mencapai 11,46 persen. Rasio Dokter gigi per satuan penduduk 0,2 persen dan Jumlah Posyandu bisa mencapai 1279. Demikian halnya dengan pemberdayaan dan promosi kesehatan terutama melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), seperti pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pos kesehatan desa (Poskesdes). Selain itu, kedepan integrasi kegiatan posyandu dengan kegiatan pos pendidikan anak usia dini (PAUD), bina keluarga balita (BKB) dan tempat penitipan anak (TPA) terus ditingkatkan. Penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, polindes, serta posyandu terus ditingkatkan terutama di daerah terpencil.

Ketahanan Pangan. Keberhasilan dari sisi ketahanan pangan pada tahun 2011 dapat dilihat dari PDRB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tumbuh sekitar 6,17 persen dari tahun 2010. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu menyerap II-4



sekitar 179.933 orang atau 41,13 persen (februari 2011) dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas) meningkat 2.959 orang dibanding tahun 2010 (Agustus 2010). Keberhasilan pemantapan ketahanan pangan juga dicapai dari peningkatan produksi bahan pangan. Produksi padi tahun 2011 telah berhasil mencapai 273.921 ton dengan luas panen sebesar 52.811 Ha dan produktivitas sebesar 51,87 Ku/Ha.

Kebudayaan,

Pengembangan

kebudayaan

dilakukan

untuk

menumbuh-kembangkan tradisi daerah serta memelihara budaya daerah agar tidak

terakulturasi

oleh

perkembangan

budaya

modern

serta

dapat

memperkaya khasanah budaya nasional dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara. Berbagai upaya kemajuan tersebut terutama didukung oleh

semakin

meningkatnya apresiasi

masyarakat

terhadap

keragaman seni dan budaya, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Beberapa hal yang yang dilakukan adalah Peningkatan Pemahaman akan Adat & Kebudayaan daerah, peningkatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya. Pada tahun 2012, upaya mengembangkan budaya sebagai ciri khas daerah dalam bingkai filosofis “adat bersendirikan sara, sara bersendikan kitabullah” serta mendukung pemantapan karakter dan jati diri bangsa terus dilanjutkan dan ditingkatkan yang didukung oleh kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pertanian, Perkembangan

sektor pertanian di tahun 2011 khusus

untuk tanaman pangan memperlihatkan kemajuan yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari produksi Padi (ASEM) sebesar 273 921 ton GKG, produksi Jagung 605.782 ton (ASEM), produksi Kedelai 2.156 (ASEM) ubi kayu sebesar 5.910 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hasil produksi Padi sebesar 253.563 ton GKG, produksi Jagung 679.167 ton dan produksi Kedelai 3.403 dan produksi ubi kayu sebesar 6.171, maka terlihat bahwa hanya produksi padi yang mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tanaman pangan diluar tanaman padi sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca dan musim. Di tahun 2012 Pengembangan produksi jagung akan terus digalakkan, namun

karena

terkendala

dengan

keterbatasan

lahan,

maka

usaha

intensifikasi akan menjadi menjadi tumpuan utama dalam pengembangannya. II-5



Upaya tersebut akan ditempuh dengan mendorong perbaikan sistem pengelolaan lahan, pemilihan varietas dan distribusi pupuk baik. Dari kebijakan tersebut diharapkan akan meningkatkan produksi Padi sebesar 290.800 ton dan produksi jagung dapat meningkat menjadi 689.800 ton.

Perikanan, Pembangunan sektor perikanan Tahun 2011 dicapai dengan peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 76.369 Ton, peningkatan produksi perikanan budidaya (budidaya ikan dan rumput laut) mencapai 129.858 Ton, disamping itu rata-rata pendapatan nelayan mencapai Rp. 1.776.914/bulan dan rata-rata pembudidaya ikan/rumput laut mencapai Rp. 1.533.200/bulan. Lebih baik dari tahun 2010 yang capaian produksi perikanan tangkap sebesar 73.095 ton, produksi perikanan budidaya sebesar 93.659 ton. Sementara itu, nilai tukar nelayan (NTN) menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya di Gorontalo sudah cukup baik, yaitu sebesar 103,21. (data Februari. 2012). Pembangunan sektor perikanan pada tahun 2012 tetap diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap maupun budidaya yang diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan nelayan. Untuk mewujudkan peningkatan di sektor perikanan, maka dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya,

pengembangan

pelabuhan

perikanan,

rehabilitasi/konservasi

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan SDM perikanan dan pengembangan Marine Industri. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap sebesar 88.567 ton, perikanan budidaya rumput laut dan ikan 196.851 ton, peningkatan pendapatan nelayan sebesar Rp. 1.945.588 dan pembudidaya rata-rata mencapai Rp. 1.662.465, Desa Nelayan/pesisir yang menjadi Desa Tangguh bisa mencapai 6 (enam) Desa dan peningkatan konsumsi ikan perkapita pertahun (kg/kpt/th) hingga mencapai 46.93 kg.

Peternakan & Perkebunan, Perkembangan sektor peternakan pada tahun 2011, populasi ternak sapi mencapai 192.066 ekor, produksi daging mencapai 3.984.995 kg/thn, sedangkan jumlah populasi kambing sebesar 82.645 ekor. Sementara itu, populasi ternak ayam buras mencapai 960.747 ekor, populasi ternak ayam ras petelur sebesar 125.642 ekor, populasi ternak ayam pedaging sebesar 512.900 ekor dan populasi ternak itik mencapai 56.750. Di sektor perkebunan perkembangannya di tahun 2011 bisa dilihat dari capaian produksi kelapa dalam sebesar 59.346 ton, produksi kakao II-6



mencapai 3.801, produksi cengkeh sebesar 729 ton dan produksi tebu mencapai 29.926 ton. Untuk tahun 2012 arah pengembangan sektor peternakan tetap di fokuskan pada peningkatan populasi ternak sapi untuk menciptakan swasembada daging dan ASUH di gorontalo, juga peningkatan populasi ternak kambing dan ternak unggas. Untuk sektor perkebunan diharapkan peningkatan juga terjadi pada perkebunan kelapa dalam, kakao, cengkeh, dan tebu.

Infrastruktur, Tahun 2011 arah pengembangan infrastruktur masih mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi, transportasi, perumahan dan permukiman, serta pertanahan dan penataan ruang. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung dan memacu akselerasi dan dinamisasi perekonomian daerah. Capaian dari pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan untuk tersedianya infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Panjang jalan Provinsi yang terbangun mencapai 414,51 Km karena ada beberapa ruas jalan baru yang terakomodir menjadi jalan Provinsi. Status kondisi jalan sampai dengan tahun 2011 yakni kondisi baik sepanjang 168,88 Km, kondisi sedang sepanjang 30,04 Km, kondisi ringan sepanjang 21,35 Km, kondisi rusak berat sepanjang 100,49 Km dan jalan yang belum terbuka sepanjang 93,75 Km (Tapa-Atinggola, Marisa-Tolinggula, Aladi-Tulabolo, Tangkobu-Pentadu). Jaringan irigasi rawa serta irigasi tahun 2011 ada 32 DI yang dikembangkan, pembangunan kanal (Tamalate-Bone) pengendali banjir sepanjang 2.75 Km dan lebar 50 M oleh balai wilayah sungai Sulawesi II. Jembatan yang telah terbangun dalam kurun 5 tahun terakhir mencapai 51 buah, Reservoir Pengendali Banjir sebanyak 4 buah demikian halnya dengan sanitasi, cakupan sarana air bersih dan kualitas lingkungan penyediaan air bersih yang terbangun telah mencapai 116 unit dalam 5 tahun terakhir. Disamping itu pembangunan rumah layak huni, pembangunan dermaga III pelabuhan Gorontalo serta pengembangan wilayah ekonomi strategis telah cukup signifikan peningkatannya hingga tahun 2011. Untuk menunjang produksi pertanian, maka dibangun jalan dan juga jembatan guna membuka akses ke sentra-sentra produksi dan memperlancar arus barang, jasa dan penumpang. Pada

tahun

2012

pembangunan

infrastruktur

tetap

diarahkan

meningkatkan daya dukung ketersediaan infrastruktur dalam mendorong II-7



sektor ekonomi dan daya saing sektor riil, yaitu penyediaan sumber daya air, transportasi, energi, mendukung percepatan penetapan kawasan ekonomi strategis (KEK), pembangunan dan penataan perumahan dan pemukiman serta pengawasan terhadap pendistribusian dan ketersediaan BBM dan listrik.

Koperasi dan UMKM, untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing sektor riil, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi. Di tahun 2011 pembangunan Koperasi dan UMKM diarahkan pada sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, penciptaan iklim UKM yang kondusif serta meningkatkan kualitas koperasi. Dari pelaksananaan arahan dan kebijakan kebijakan tersebut di peroleh beberapa capaian yaitu: peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 11.718 unit usaha, koperasi aktif 986 unit, jumlah UMKM menjadi 60.378 unit. Pada tahun 2012 pembangunan sektor Koperasi dan UMKM masih tetap diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan wirausaha baru, pengembangan industri, kecil dan menengah dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Dari pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan pada tahun 2012 akan meningkatkan kuantitas usaha kecil dan menengah, meningkatkan jumlah koperasi aktif serta peningkatan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) dan meningkatkan kualitas UMKM, IKM dan koperasi menjadi lebih kompetitif.

Pariwisata, pengembangan sektor pariwisata sangat mendukung ikut berkembangnya sektor-sektor ekonomi lain, disamping itu pengembangan pariwisata juga mampu membangun citra daerah dan akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja. Sektor pariwisata juga terus dikembangkan dengan

memberikan

bantuan

pembiayaan

pada

pemerintah

daerah

kabupaten/kota dalam menata dan membangun fasilitas pendukung pada beberapa tempat wisata di gorontalo. Kebijakan tersebut cukup mendukung keberhasilan dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan nasional yang berkunjung ke gorontalo di tahun 2011 menjadi 91.665 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang hanya 150.448 orang. Pada tahun 2012 pembangunan sektor pariwisata akan terus di upayakan dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dan dibarengi

dengan

pengembangan II-8

sumber

daya

manusia

bidang



kepariwisataan, dan peningkatan intensitas promosi dalam memasarkan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemuda dan Olahraga, Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional maupun daerah. Sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin,

mempererat

persatuan

dan

kesatuan

bangsa,

memperkukuh

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di mata dunia. Maka, budaya dan prestasi olahraga perlu terus dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan Pemuda, olahraga dan budaya tahun 2011 telah meningkat lebih baik, hal ini ditandai oleh meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi dalam ajang Pra Pekan Olahraga nasional (PON) dengan lolosnya cabang olah raga sepak bola, futsal dan beberapa cabang olahraga lainnya dan juga peningkatan seni dan budaya dengan fokus pada pendidikan, pembinaan kepemudaan, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga. Pada tahun 2012 Pembangunan pemuda dan olahraga diharapkan akan terus

meningkatkan

jumlah

kelompok

pemuda

produktif

dipedesaan,

meningkatnya prestasi daerah dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan meningkatnya prestasi pemuda dibidang IPTEK, IMTAQ, dan seni budaya daerah

dalam pagelaran

seni

ditingkat regional, nasional

dan

dunia

International.

Ekonomi, Perkembangan perekonomian Gorontalo dari tahun ketahun cukup menggembirakan, di tahun 2011 Ekonomi Gorontalo tumbuh signifikan selama triwulan IV (2011) setelah selama tiga triwulan sebelumnya terus mengalami perlambatan. Ekonomi tumbuh 8,91 persen (y.o.y) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,33 persen (y.o.y). Sementara secara tahunan ekonomi tumbuh 7,68 persen (y.o.y) sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,63 persen (y.o.y). Pergerakan sektoral pada triwulan IV-2011 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor – sektor yang berkontribusi dalam antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan-hotel-restoran, pengangkutan-komunikasi, keuangan dan jasajasa. Sementara kinerja sektor listrik-gas-air bersih dan bangunan cenderung II-9



melambat. Tumbuhnya kinerja sektor pertanian memberikan stimulan positif bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan IV-2011 mengingat pertanian memberikan kontribusi hampir 27 persen terhadap total keseluruhan PDRB. Sementara itu momen liburan akhir tahun, festival karawo, peringatan Natal serta kampanye PILKADA Gubernur Gorontalo turut menggerakkan kinerja sektor riil yaitu di sisi perdagangan-hotel-restoran serta pengangkutankomunikasi. Namun di sisi lain, kinerja sektor utama bangunan cenderung melambat terkait permasalahan pasokan semen yang terkendala. Beberapa proyek fisik terpaksa ditunda penyelesaiannya mengingat harga semen lokal telah meningkat hingga 80 persen dibandingkan kondisi normal.

Pembangunan kapasitas manajemen pemerintah daerah, pengembangan kapasitas manajeman Pemerintah Daerah pada tahun 2011 dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: (i) Pengembangan

Kapasitas

SDM

Aparatur,

dilakukan

dengan

meningkatkan kemampuan SDM aparatur adalah; Bantuan tugas belajar S-2 dan PNS provinsi, bantuan akhir studi, perbaikan sistem promosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan SIMPEG. Dan pelaksanaan Workshop Governor Coaching. (ii) Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakukan dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan aparatur. (iii) Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Aparatur.

Pada

obyek

ini

disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah, yaitu kantor Bappeda. (iv) Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan Musrenbangda,

evaluasi

kecamatan

IPM

dibawah

rata-rata

Provinsi,

penyusunan RTRW Provinsi, mengadvokasi pengembangan dan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo. (v) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media komunikasi dan cetak, serta “open house” Gubernur setiap hari Jumat dengan maksud untuk bertatap muka dan menerima langsung pengaduan masyarakat. II-10



(vi) Peningkatan

kualitas

pengawasan

dan

pembinaan

penyelenggaraan pembangunan daerah, dilakukan melalui penguatan SDM pengawas dan pemeriksa, penyempurnaan pengawasan internal secara berkala,

peningkatan

pengendalian

manajemen

pelaksanaan

KDH,

peningkatan koordinasi pengawasan dan identifikasi dini jenis pelanggaran. (vii) Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah

Provinsi,

penerapan

pelayanan

Samsat

berbasis

teknologi

informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, dan penerapan layanan pengadan barang dan jasa (E-Procurement) serta E-Report. (viii) Peningkatan

Keberdayaan

masyarakat

Pedesaan,

dilakukan

dengan memfasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Gorontalo dan pelaksanaan program "Gerbang Desa" yang difokuskan pada membangun infrastruktur di Desa yang masih kekurangan dan “Rasupede” yang telah dilakukan pada beberapa kecamatan dan desa. konsep ini dilakukan dengan memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk menentukan dan merencanakan apa yang terbaik untuk memenuhi dan mengatasi

permasalahan

yang

ada,

pemerintah

hanya

menyediakan

pendampingan dan biaya. 2.2. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2013 Dari berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai di tahun 2011 dan perkiraan capaiannya di tahun 2012, tetap masih menyisakan banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam pembangunan tahun selanjutnya agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2012-2017 bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Masalah dan tantangan yang akan diupayakan dapat diredusir demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, meningkatkan kualitas SDM dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut.

Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas lintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, II-11



tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, tingkat kemiskinan pada tahun 2011 (september) sebesar 192.396 jiwa atau 18,02 persen penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin. Untuk tahun 2012 tingkat kemiskinan diharapkan akan menurun menjadi sebesar 18,5 – 17 persen.

Ketahanan Pangan, Tantangan dalam pemenuhan pangan adalah upaya peningkatan ketahanan pangan. persoalan pembangunan ketahanan pangan adalah makin banyaknya alih fungsi lahan persawahan ke penggunan lain, pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh belum tersedianya irigasi, dukungan infrastruktur pertanian, perikanan dan kehutanan perlu terus ditingkatkan, belum optimalnya produksi dan produktifitas sector pertanian khususnya tanaman pangan dan masih tingginya masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi, baik kekurangan gizi kalori maupun gizi protein. Selain itu aspek lain yang cukup berpengaruh dalam ketahanan pangan adalah kondisi cuaca dan bencana banjir.

Meningkatkan

Indeks

Pembangunan

Manusia,

Indeks

Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Hingga tahun 2010 IPM Gorontalo mencapai 70,28, lebih rendah dari IPM nasional 72,27 II-12



Tantangan terbesar Gorontalo dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana

meningkatkan

kualitas

pendidikan

dan

kesehatan,

serta

meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat secara luas, khususnya pada 39 kecamatan ber-IPM di bawah rata-rata IPM Provinsi. Pendapatan masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalu lintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal lain yang cukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih terbatasnya kredit bagi usaha kecil menengah dan tingginya tingkat bunga bank masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Pendidikan, Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum. Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Kesehatan, permasalahan

di

sektor

kesehatan

adalah

masih

terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya II-13



kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sector; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Perekonomian, Hasil dari kemajuan perekonomian memang sudah sangat terasa di Gorontalo. Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di angka 6 - 7 persen, namun demikian penyumbang dari pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar masih berasal

dari

belanja

pemerintah

daerah.

Pemerataaan

manfaat

dari

pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat masih harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu tantangan yang harus dapat diciptakan.

Infrastruktur, masalah dan tantangan Pembangunan infrastruktur masih

pada

peningkatan

penyediaan

dukungan

mendasar

terhadap

peningkatan social dan ekonomi masyarakat, yaitu :

Pertama,

Transportasi.

persoalan

transportasi

masih

berkutat

pada

meningkatkan infrastruktur perhungan darat, laut dan udara. Transportasi

darat kita masih dihadapkan dengan masih banyaknya akses jalan yang masih berupa jalan kerikil dan tanah, masih tingginya kerusakan jalan masih rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan umum yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka (Tapa-atinggola 10 Km, Marisa-Tolinggula 57,25 Km, AladiTulabolo 20 Km dan Tangkobu-Pentadu 6,5 Km) Kondisi ini mengakibatkan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar mengalami perlambatan. Demikian halnya dengan distribusi barang, penumpang dan jasa mengalami hambatan. Hal ini mengakibatkan turunnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dibidang transportasi laut juga masih dirasakan keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap ekonomi

daerah.

Kapasitas

bongkar

muat

di

pelabuhan

Gorontalo,

keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan Tilamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi tantangan untuk bisa II-14



diwujudkan. Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan pengumpul dan pendistribusi dikawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan Tilamuta dan Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas bongkar/muat barang cargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung. Keunggulan pelabuhan ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan negaranegara tetangga dibandingkan dengan pelabuhan Bitung seperti Malaysia, Philipina, Korea dan Jepang Sedangkan Pelabuhan Kwandang melayani antar pulau utamanya angkutan ternak sapi.

Dibidang transportasi udara, adalah masih terbatasnya sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju bandara International merupakan tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Kedua, keterbatasan infrastruktur pertanian. Ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang susah air. Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, energy ketenagalistrikan. hingga saat ini Gorontalo dihadapkan pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, tidak adanya kemandirian industry ketenagalistrikan, dan masih menggunakan energy diesel yang membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya karena menggunakan BBM. Hingga tahun 2010 rumah tangga dengan sumber penerangan listrik mencapai 91,49 persen untuk perkotaan dan 60,89 persen untuk perdesaan. Tantangan kedepan adalah meningkatkan sumber penggunaan listrik di perdesaan dan mempercepat pembangunan PLTU Anggrek dan Molotabu agar dapat segera beroperasi.

Keempat, perumahan dan pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumakan seperti lingkungan yang II-15



sehat, drainase dan persampahan, menurunannya kualitas pemukiman dan belum optimalnya kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan perumahan adalah hal-hal yang menjadi permasalaha dan tantangan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman kedepan.

Kelima, Terbatasnya Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data susenas Hingga tahun 2010, rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih baru mencapai 40,09 persen, atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 44,19 persen. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo. Demikian halnya dengan sanitasi di tahun 2010 untuk perkotaan 68,16 persen sedangkan untuk perdesaan baru mencapai 33,83 persen. Ini mencerminkan masih ada sekitar separuh rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan untuk ditingkatkan.

Pariwisata, Pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain adalah daya saing pariwisata yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif, dan terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata. Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang kepariwisataan adalah menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata, meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis informasi dan teknologi.

Pemuda dan olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga masih akan dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga. Berdasarkan itu, maka tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2013 adalah meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS, meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, meningkatkan ketersediaan ruang

terbuka

keolahragaan,

olahraga, meningkatkan

meningkatkan upaya

II-16

jumlah

pembibitan

dan atlet

kualias

SDM

unggulan

dan



meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Pengembangan

UMKM

dan

Koperasi,

Pengembangan

dan

Pemberdayaan UMKM dan koperasi hingga tahun 2012 masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat. Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer; memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan peran Perbankan selaku Agent of Development guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pertanian secara luas, tantangan pengembangan sektor pertanian secara luas adalah meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan yang nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Dengan demikian perrmasalahan yang dihadapi adalah: Tantangan pembangunan pertanian ke depan antara lain bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian

lingkungan

hidup;

mengupayakan II-17

pencapaian

Millenium



Development

Goals

(MDG’s)

yang

mencakup

angka

kemiskinan,

pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, dampak perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana alam di Gorontalo. Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana, masih maraknya penebangan liar (illegal logging) dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. Demikian halnya dengan kapasitas kelembagaan bencana di daerah

sampai

dengan

tingkat

kabupaten/kota,

yang

harus

terus

ditingkatkan, peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dari

aspek

pengendalian

kerusakan

lingkungan,

masalah

dan

tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (v) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (vi) pengawasan pemanfaatan ruang.

Investasi Daerah, Secara makro, perkembangan ekonomi Gorontalo telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi telah tumbuh II-18



7,68% (y.o.y) pada tahun 2011. Namun, struktur perekonomian tersebut dibentuk oleh investasi Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi, meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

II-19



BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 3.1. KONDISI EKONOMI TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN 2012 Pada BAB ini diulas kondisi ekonomi Makro Provinsi Gorontalo untuk tahun 2011 perkiraan perkembangannya pada tahun 2012 berdasarkan fiskal daerah dan sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2013, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2013 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Pertumbuhan ekonomi, Perekonomian Gorontalo triwulan IV-2011 menunjukkan

peningkatan

yang

signifikan

setelah

pada

tiga

triwulan

sebelumnya menunjukkan tren perlambatan. Ekonomi Gorontalo triwulan IV2011 tumbuh 8,91% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2011 sebesar 6,33% (y.o.y). Sementara untuk tahunan ekonomi tumbuh 7,68%

(y.o.y) lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,63% (y.o.y). Namun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2011 dimaksud berada dibawah angka proyeksi pada RKPD 2011 yang berada pada kisaran 7,7 – 7,9% (y.o.y). Membaiknya kondisi perekonomian Gorontalo tersebut disebabkan yakni dari sisi penawaran didorong oleh peningkatan kinerja sektor pengangkutan dan perdagangan-hotel-restoran. Pelaksanaan Pilkada Gubernur Gorontalo pada bulan November 2011 dan liburan akhir tahun diperkirakan memberikan stimulan positif bagi peningkatan kinerja angkutan dan perhotelan. Tercatat tingkat hunian hotel meningkat cukup signifikan selama periode kampanye. Sementara itu beroperasinya pusat

perbelanjaan

Gorontalo

Mall

turut

mendorong kinerja sektor ini lebih baik. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja ekspor yang cukup signifikan. Ekspor jagung keluar negeri dilaksanakan kembali pada triwulan IV-2011 setelah beberapa bulan mengalami stagnasi. Demikian juga untuk pengiriman komoditas kayu ke luar negeri mengalami peningkatan. Nilai PDRB ADHK pada tahun 2011 mencapai Rp 3.141,46 milyar, sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.917,49 milyar. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB tahun 2011 mengalami kenaikan dari Rp 8.056,51 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 9.153,67 milyar pada tahun 2011. Sehingga, PDRB per-kapita ADHB pada tahun 2011

mencapai 8.612.114 rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun III-1



2010 sebesar 7.745.426 rupiah.

Selama tahun 2011, semua sektor

ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan dan Restoran yang mencapai 12,11 persen, diikuti oleh sektor Bangunan 9,57 persen dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi masing-masing sebesar 9,06 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Jasa-jasa yang tumbuh hanya sebesar 4,63 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. Sisi lain yang menarik untuk dicermati adalah besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011. Sektor-sektor ekonomi yang nilai nominalnya besar tetap akan menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan, walaupun pertumbuhan sektor bersangkutan relatif kecil. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, walaupun mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 12,11 persen, hanya memberikan kontribusi sebesar 1,71 persen terhadap total pertumbuhan 7,68 persen. Berbeda dengan sektor Pertanian, walaupun pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, namun memberikan kontribusi relatif besar yaitu 1,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.1

Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 & 2011 Lapangan Usaha

1. Pertanian, Perkebunan,

Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp.)

Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp.)

2010

2011

2010

2.332,22

2.693,95

2011

Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2010

2011

833,68

885.109

4,10

6,17

Peternakan, kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan & penggalian

94,98

105.889

33,15

35.388

10,58

6,76

3. Industri pengolahan

390,72

441.245

227,49

244.617

8,81

7,53

4. Listrik, gas dan air bersih

43,65

49.653

16,52

18.013

7,81

9,06

5. Bangunan/konstruksi

557,12

630.636

259,92

284.805

11,69

9,57

6. Perdagangan, hotel & restoran

835,61

982.990

412,09

462.003

10,22

12,11

7. Pengangkutan dan komunikasi

727,57

831.478

310,36

338.495

9,86

9,06

8. Keuangan, real estat & jasa

836,80

952.570

255,63

278.070

8,96

8,78

9. Jasa-jasa

2.237,85

2.465,26

568,65

594.957

6,93

4,63

PDRB

8.056,51

9.153,67

2.917,49

3.141,46

7,63

7,68

perusahaan

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

III-2



Tiga sektor utama yang membentuk PDRB menurut sektor ADHB menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun yaitu sektor Pertanian, Jasa-jasa, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2011 mempunyai peranan masing-masing sebesar 29,43 persen; 26,93 persen dan 10,74 persen. Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan memberi kontribusi 10,41 persen terhadap PDRB Provinsi Gorontalo. Sektor yang memberikan kontribusi terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih yaitu hanya 0,54 persen.

Tabel 3.2

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2011 Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha (1)

2010 (2) 28,95 1,18 4,85 0,54 6,92 10,37 9,03 10,39

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2011 (3) 29,43 1,16 4,82 0,54 6,89 10,74 9,08 10,41

Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan/konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estat & jasa perusahaan 9. Jasa-jasa 27,78 26,93 PDRB 100,00 100,00 Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2011 terjadi perubahan peranan pada beberapa sektor ekonomi yaitu kenaikan pada sektor Pertanian yaitu dari 28,95 persen pada tahun 2010 menjadi 29,43 persen pada tahun 2011. Begitu juga dengan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mengalami kenaikan dalam memberikan kontribusi terhadap total PDRB dari sebesar 10,37 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 10,74 persen pada tahun 2011. Kenaikan peranan pada beberapa sektor tersebut diikuti dengan penurunan peranan pada sektor-sektor lainnya. Dari dinamika pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2011 yang masih berada pada kondisi yang cukup baik serta asumsi perekonomian nasional dalam RAPBN 2012 dengan “pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan 6,5 – 6,9 persen, mengarah pada 6,7 persen dan laju inflasi diperkirakan sebesar 5,0 – 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran III-3



terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 6,4-6,6 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 10,5-11,5 persen pada tahun 2012”, Maka Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi

Gorontalo tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran 7,4-7,7% (y.o.y). Beberapa karakter fundamental ekonomi daerah diperkirakan mampu

mendukung

capaian

dimaksud.

Faktor

konsumsi

masyarakat

diperkirakan masih optimis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini tercermin

dari

kenaikan

pendapatan

masyarakat

yang

ditandai

oleh

peningkatan UMP, rencana kenaikan gaji PNS serta terjaganya NTP pada level yang meningkat. Produksi pertanian diperkirakan masih cukup baik, sesuai ARAM I-2012 produksi jagung akan meningkat 15,4% (y.o.y), lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2011

Nilai Tukar Petani, Nilai tukar petani merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, untuk provinsi Gorontalo Pada bulan Februari 2012 NTP Provinsi Gorontalo masing-masing subsektor tercatat sebesar 94,09 untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 109,12 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 129,76 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R), 92,36 untuk Subsektor Peternakan (NTP-T) dan 105,54 untuk Subsektor Perikanan (NTN). Sedangkan NTP (NTP Umum) tercatat sebesar 103,21 yang mengalami penurunan sebesar 0.24 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 103,72. Dari 10 provinsi di Kawasan Timur Indonesia ada 9 (sembilan) provinsi yang NTP-nya berada di atas angka 100. NTP tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 107,26 yang diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 106,11 dan Provinsi Maluku sebesar 104,36 serta Provinsi Sulawesi Barat sebesar 103,52. Sedangkan Nilai Tukar Petani terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98,15 dan Maluku Utara sebesar 100,82. NTP nasional sebesar 105,10 mengalami penurunan sebesar 0.60 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 105,73

Inflasi,

Inflasi Gorontalo pada triwulan IV-2011 sebesar 4,08%

(y.o.y) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27% (y.o.y), namun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,43% (y.o.y). Meningkatnya tekanan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya merupakan akibat dari mulai menipisnya stok dan penurunan produksi komoditas bahan makanan akibat faktor cuaca. Sementara itu untuk inflasi tahunan laju inflasi tahun kalender 2011 sebesar 1,65 persen dan III-4



inflasi ”year on year” untuk Januari 2012 terhadap Januari 2011 sebesar 5,69 persen. Pada tahun 2012 diperkirkan inflasi di Gorontalo berada pada kisaran 5,00 ± 1% (y.o.y). Optimisme masih mewarnai perkembangan inflasi ke depan apabila kecukupan pasokan bahan makanan dapat dijaga dengan baik. Selain

itu,

dukungan

pemerintah

daerah

untuk

terus

memperbaiki

infrastruktur dapat mengurangi biaya produksi dan transportasi. Bahkan, apabila Pemerintah Pusat melakukan kebijakan impor (karena harga dunia cenderung menurun) dapat ikut mendorong penurunan harga lokal. Sementara itu, terdapat pula faktor risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Faktor cuaca yang tidak terprediksi dan tiba-tiba memburuk dapat mengurangi produktivitas dari hasil pertanian. Sedangkan faktor kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi juga dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga di Gorontalo. Dan juga adanya rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan pengurangan subsidi BBM karena kecenderungan kenaikan harga minyak dunia dapat memberi tekanan pada administered price yang berpotensi meningkatkan inflasi.

Investasi, Kinerja investasi Gorontalo pada triwulan IV-2011 tumbuh 2,61 % (y.o.y) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,42% (y.o.y). Permasalahan pasokan semen yang terkendala pada bulan Desember mengakibatkan banyak proyek fisik mengalami keterlambatan. Indikator melemahnya kinerja investasi ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan belanja modal, tingkat pertumbuhannya terkontraksi hingga 20,74% (y.o.y). Demikian juga dengan kredit investasi yang melambat 110,18%

(y.o.y)

lebih

rendah

dibandingkan

pertumbuhan

triwulan

sebelumnya sebesar 227,55% (y.o.y). Permasalahan pasokan semen yang mengemuka pada akhir triwulan IV-2011 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penyelesaian proyek-proyek fisik di Gorontalo. Penjualan semen triwulan IV-2011 terkontraksi hingga 41,42% (y.o.y), kondisi ini disebabkan oleh dua hal yaitu (i) permasalahan produksi pada salah pabrik pemasok semen, (ii) kondisi cuaca yang mengakibatkan keterlambatan distribusi kapal pengangkut semen ke Gorontalo. Pada tahun 2012 diharapkan kinerja investasi dapat meningkat bila dilihat dari potensi pembiayaan ekonomi yang bersumber dari dana APBD dan penerimaan DIPA yang mengalami peningkatan. Penerimaan DIPA pada tahun 2012 mencapai Rp 6,05 Triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar III-5



Rp 4,7 Triliun, demikian halnya dengan APBD sebesar 938,4 Milyar lebih besar dibandingkan tahun 2010 yang tercatat sebesar 671,05 Milyar.

Ekspor Import, Dari sisi ekspor, Perkembangan ekspor luar negeri tumbuh cukup signifikan selama triwulan IV-2011. Nilai ekspor mencapai US$ 2.740.697

tumbuh

7,8%

(y.o.y)

lebih

tinggi

dibandingkan

triwulan

sebelumnya sebesar US$ 37,307 yang terkontraksi 99,4% (y.o.y). Negara tujuan ekspor bulan Desember 2011 adalah Pilipina, dan Republik Korea dengan jenis komoditas ekspor adalah Jagung dan kayu,barang dari kayu. Sementara ekspor antar pulau yang ditunjukkan oleh volume muat pelabuhan meskipun masih terkontraksi namun magnitudenya masih lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume muat mencapai 51.219 ton atau terkontraksi -20,23% (y.o.y) lebih baik dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar -31,73% (y.o.y). Peningkatan ekspor terjadi pada komoditas jagung, kayu dan raw sugar. Kenaikan harga gula internasional memberikan pengaruh positif bagi peningkatan ekspor raw

sugar Gorontalo ke luar negeri. Namun, Secara kumulatif nilai ekspor Gorontalo Jan-Des 2011 dibandingkan Jan-Des 2010 mengalami penurunan sebesar 76,79 persen atau turun dari US$ 14.348.040 menjadi US$ 3.330.120.

Tabel 3.3

Nilai Ekspor Gorontalo Menurut Negara Tujuan Negara Tujuan 1

Nilai FOB (US$)

Kumulatif Nilai FOB (US$)

Nopember '11

Desember '11

Perubahan %

Jan-Des '10

Jan-Des '11

Perubahan '11 7

2

3

4

5

6

1. Jepang

-

-

-

-

15.395

2. China

-

-

-

511.050

-

-

3. Singapura

-

-

-

111.888

-

-

4. Hongkong

-

-

-

-

-

-

5. Taiwan

-

-

-

1.043.210

-

-

6. Malaysia

-

-

-

2.576.450

-

-

7. Philipina

1.251.440

489.600

-60,88

8.145.747

2.225.040

-72,68

-

-

-

1.166.100

-

-

42.123

56.676

34.55

186.822

242.667

29,89

-

606.773

847.020

39,59

-57,77

14.348.040

3.330.122

-76,79

8. India 9. Rep. Korea 10. Vietnam Total

1.293.563

546.276

Sumber : Kantor Pelayanan Bea Cukai, BRS Badan Pusat Statistik 2012

III-6



Gambar 3.1 Persentase Nilai Ekspor Provinsi Gorontalo Menurut Negara Tujuan

Januari-Desember 2011

Januari-Desember 2010

Sumber : Kantor Pelayanan Bea Cukai, BRS Badan Pusat Statistik 2012

Sementara itu perkembangan impor Gorontalo triwulan IV-2011 menunjukkan tren yang menurun terutama untuk impor antar pulau sementara impor luar negeri menunjukkan peningkatan. Menurunnya impor antar pulau ditunjukkan oleh indikator menurunnya pertumbuhan volume bongkar barang di pelabuhan Gorontalo. Tercatat volume bongkar tumbuh 47,92% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 64,61% (y.o.y). Untuk tahun 2012 diharapkan kinerja ekspor lebih meningkat dengan upaya meningkatkan produksi jagung dan komoditi unggulan lainnya serta perkembangan industrialisasi secara masif terutama pada klaster unggulan seperti krawang, meubel dan perikanan.

Pengangguran dan Kemiskinan, Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2011 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Pada Agustus 2011, jumlahnya turun sebanyak 3.756 orang, dari keadaan Agustus 2010," Bila dibandingkan dengan Februari 2011, maka penurunan jumlah penganggur sebanyak 1.303 orang. Sementara itu, pada

Februari 2011 tingkat

pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo sebesar 4,61 persen, lebih rendah dibanding Agustus 2010 sebesar 5,16 persen. Di sisi lain jumlah angkatan kerja pada Agustus 2011 mencapai 465.027 orang, atau bertambah 8.528 orang dari Agustus 2010 dan jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2011 bertambah 6.448 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja pada Agustus 2011 sebesar 445.210 orang, bertambah 12.284 orang dari keadaan Agustus 2010. III-7



Tabel 3.4 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan 2010

Kegiatan Utama

2011

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Bekerja

460.355

432.926

437.459

445.210

Pengangguran

24.479

23.573

21.120

19.817

Angkatan Kerja

484.434

456.499

458.579

465.027

Sekolah

59.452

57.980

71.393

33.142

Mengurus Rmah Tangga

138.635

159.541

162.649

171.804

Lainnya

28.762

34.661

24.979

55.270

226.849

252.189

259.021

260.216

64,42

63.90

64,12

5,16

4.61

4,26

Bukan Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan 68,12 Kerja Tingkat

Pengangguran 5,05

Terbuka Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan lapangan usaha, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja pada sektor pertanian. Pada Agustus 2011 sektor pertanian meraup 158.973 orang atau 35,71 % dari total penduduk yang bekerja. Hal tersebut mencerminkan bahwa Gorontalo masih tergolong sebagai daerah agraris dengan komoditi utama jagung dan padi. Sektor lainnya dengan pangsa pasar jumlah tenaga kerja yang cukup besar adalah sektor jasa kemasyarakatan yaitu 91.393 jiwa atau sebesar 20,53% dari total tenaga kerja. Sementara sektor perdagangan

meskipun pangsanya terhadap

penyerapan tenaga kerja cukup tinggi yaitu mencapai 14,79% pada Agustus 2011, namun pertumbuhannya relatif menurun dibandingkan posisi Agustus 2010 yang berada pada angka 16,46%.

Tabel 3.5

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari Agustus 2010-2011 Kegiatan Utama

Februari 2010 Jumlah

Agustus 2010

Februari 2011

Persen

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

176.974

40.88

179.933

41.13

35.228

8.14

40.584

9.28

71.243

16.46

64.022

14.63

33.351

7.70

25.511

5.83

81.322

18.78

87.087

19.91

Pertanian

194.987

Industri

41.393

42.36 8.99

Perdagangan

87.167

18.93

Angkutan

25.350

5.51

Jasa

80.668

17.52

III-8

Agustus 2011 Jumlah

Persen

158.973

35,71

44.015

9,89

65.851

14,79

91.393

20,53



Kemasyarakatan Lainnya

30.790

6.69

460.355 100.00

Total

34.808

8.04

40.322

9.22

432.926 100.00 437.459 100.00

84.978 445.210

19,09 100.00


Kemiskinan di Gorontalo menurun, yaitu menjadi 18,02% pada posisi September 2011 dibandingkan tahun 2010 yang berada pada angka 23,19%. Angka

tersebut

menjadi

salah

satu

indikasi

bahwa

secara

umum

kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 192.396 jiwa atau 18,02% dari jumlah penduduk, mengalami penurunan dibandingkan posisi Maret 2011 yang tercatat sebanyak 198.270 jiwa (18,75% dari jumlah

penduduk) atau mengalami penurunan sebesar 0,73%. Tabel 3.6

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (%) Periode

Jumlah

Penduduk Persentase Penduduk

Miskin (Jiwa)

Miskin (%)

2010

209.890

23,19

Maret 2011

198.270

18,75

September 2011

192.396

18.02


Keuangan daerah, Pada tahun 2012 anggaran penerimaan APBD Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan 34%. Anggaran penerimaan APBD tahun 2012 sebesar Rp 913 Miliar dengan komposisi 69% berasal dari dana perimbangan, 18% berasal dari penghimpunan pajak daerah dan sisanya 13% pendapatan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 tampak ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat mulai menurun yang terlihat dari pangsa dana perimbangan yang menurun. Pada tahun 2012 anggaran pengeluaran APBD Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan 32%. Anggaran pengeluaran APBD tahun 2012 sebesar Rp 938 Miliar dengan komposisi 44% belanja langsung dan 21,4% berasal tidak langsung. Namun peningkatan belanja tahun 2012 yang cukup signifikan belum diiringi peningkatan komponen belanja modal.

Tabel 3.7 APBD Penerimaan Tahun 2012 Pendapatan Daerah Pendapatan asli daerah Pajak daerah

APBD 2011 Realisasi 151,495,419,183

161,639,396,184

140,235,868,435

150,012,733,985

-

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang

III-9

APBD 2012



dipisahkan Retribusi daerah

-

100,000,000

11,259,550,748

11,526,662,199

510,223,775,851

630,131,540,835

Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

21,048,473,851

23,983,008,835

Dana alokasi umum

461,118,102,000

582,140,302,000

Dana alokasi khusus

28,057,200,000

24,008,230,000

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

18,900,000,000

121,630,890,000

680,619,195,034

913,401,827,019

Lain-lain PAD yang sah Dana perimbangan

Jumlah Pendapatan

III-10



3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2013 Ekonomi Gorontalo tahun 2013 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Untuk lingkungan eksternal diakibatkan perkembangan perekonomian global yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia tenggara (AFTA) dan pelaksanaan perdagangan bebas antara ASEAN dan China (FTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi disisi lain menuntut daya saing perekonomian yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian tersebut antara lain berasal dari perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Makassar dan Manado, yang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perekonomian daerah seperti Gorontalo sangat tergantung pada perekonomian nasional. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Gorontalo dalam kurun waktu dua tahun mendatang adalah keinginan kuat masyarakat yang mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan kebutuhan dengan pendistribusian yang merata agar dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat,

situasi

daerah

yang

kondusif,

yang

dibarengi

peningkatan kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan terutama program pendidikan dan kesehatan gratis yang

telah

mulai

dilaksanakan

tahun

2012

pada

gilirannya

akan

meningkatkan partisipasi masyakakat Gorontalo dan dengan sendirinya dapat mendorong kegiatan ekonomi dan sumberdaya alam yang belum dieksploitasi secara maksimal dan tersedianya lahan yang luas, yang belum dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Gorontalo kedepan. Sementara itu, pengembangan ekonomi Gorontalo tidak terlepas dan harus sinergi dengan Langkah MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang menempatkan wilayah Sulawesi sebagai koridor IV dalam pengembangan ekonomi Indonesia kurun 20112025. Dalam bagian tersebut maka wilayah koridor IV-Sulawesi akan III-11



difokuskan

sebagai

perkebunan,

pusat

perikanan,

produksi

migas,

dan

dan

pengolahan

pertambangan

hasil

pertanian,

nasional.

Dalam

pelaksanaannya akan melibatkan 6 wilayah sebagai pusat ekonomi baru yaitu: Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado dengan komoditas unggulan Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas Bumi (Migas). Adapun upaya pengembangan sektor unggulan harus didukung oleh pengembangan infrastruktur dasar mengingat kondisi yang ada masih sangat terbatas. Pemerintah Daerah merumuskan pengembangan infrastruktur dasar meliputi proyek

pembangunan

jalan,

pengembangan

pelabuhan

dan

fasilitas

pendukung lainnya. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Daerah telah merumuskan dukungan kebijakan yaitu, 1) Prosedur kemudahan perijinan (Perda Kemudahan Investasi No. 2/2004), 2) Peningkatan mekanisme pelayanan

terpadu

Asing/Domestik

(PTSP),

dengan

3)

Usaha

Fasilitasi Kecil

dan

kerjasama Menengah

antara

Investasi

(match-making),

4) Menginisiasi dan mengkoordinasikan pengembangan kawasan industri, 5)

Menghilangkan

“red

tape”

(Menurunkan

“high-cost

economy”),

6) Mengembangkan “core competency” dan resource-based management, 7) Peningkatan nilai tambah utamanya pada produk berorientasi ekspor, dan 8) Mendorong keberpihakan perbankan dan bantuan pemasaran dan penetrasinya. Kedepan tantangan ekonomi Gorontalo masih cukup tinggi, bila dilihat dari beberapa hal dibawah ini : 

Belum

adanya

indikasi

pergeseran

struktur

ekonomi

Provinsi

Gorontalo dari pertanian primer ke sektor industri; 

Masih besarnya besaran investasi pemerintah dibandingkan swasta;



Infrastruktur dan energi yang masih terbatas;



Belum terbangunnya dan berkembangnya netwotking pelaku UMKM dan agribisnis;



Belum optimalnya dukungan perbankan untuk membiayai sektor UMKM Dari perkiraan-perkiraan tersebut diatas, asumsi dasar perekonomian

Gorontalo tahun 2013 adalah sebagai berikut. a. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2013 diperkirakan dapat tetap membaik yaitu bisa mencapai 7,5 – 7,9 % (asumsi moderat). Kondisi III-12



perekonomian Nasional menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, satu hal yang diharapkan adalah adanya penetapan kenaikan

gaji pegawai

meningkatnya

negeri

konsumsi

setiap tahunnya,

masyarakat dari

sisi

yang mendorong

permintaan

agregat.

Demikian juga dengan investasi sektor swasta yang diharapkan akan meningkat di tahun 2013, belanja modal pemerintah akan meningkat, serta ekspor yang didapat dari kenaikan produksi, produktivitas komoditas unggulan daerah. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat memacu kualitas dan kuantitas UMKM. Meningkatnya produksi pertanian utamanya jagung serta pembangunan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana akan meningkatkan kinerja ekonomi dari sisi penawaran agregat. Beberapa kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2012 antara lain : -

APBN yang dibelanjakan kedaerah melalui Program PNPM Mandiri, Program PKH, Raskin, BOS, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Belanja instansi vertikal

akan

permasalahan

sangat

berkontribusi

masyarakat

miskin

dalam untuk

meredusir memenuhi

sejumlah kebutuhan

dasarnya. -

Anggaran

belanja

lembaga-lembaga

donor

dalam

membiayai

program/kegiatannya di Gorontalo, seperti Bank Dunia, ART GOLD (UNDP), CIDA dan lain sebagainya. -

Bertambanya investasi didaerah serta pembangunan yang dilakukan pemerintah

pada

semua

lini

pembangunan

diharapkan

dapat

menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran di daerah. -

Percepatan pembangunan infrastruktur

b. Inflasi Gorontalo diperkirakan pada tahun 2012 berada pada kisaran 5 ± 1% (y.o.y). Perkiraan inflasi ini dapat berubah bila pemerintah melakukan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun beberapa pertimbangan proyeksi inflasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Downward Risk •

Produksi dan pasokan bahan makanan masih melimpah yang diikuti oleh cuaca yang mendukung produksi.

•

Perbaikan infrastruktur yang dapat mengurangi biaya produksi dan transportasi. III-13



•

Kebijakan impor pemerintah pusat (karena harga dunia cenderung menurun) sehingga mendorong penurunan harga lokal.

Upward Risk •

Faktor cuaca yang dapat menurunkan produksi dan pasokan bahan makanan.

•

Kebijakan Pemerintah terkait komoditas dan energi

c. Investasi di daerah bisa bertambah lebih besar dari tahun 2012 d. Peningkatan ekspor diharapkan terjadi di tahun 2013 dari komoditas pertanian, meubel dan industri lainnya e. Persentase penduduk miskin menjadi lebih kurang 18 - 16 persen dan pengangguran terbuka akan mengalami penurunan yaitu berada pada kisaran 4 – 4,75 persen di tahun 2013. f. Untuk tahun 2013 dengan tetap terciptanya stabilitas di daerah dan dampak dari rencana kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM tidak terlalu memberi tekanan yang besar terhadap administered price barang dan jasa, maka diperkirakan inflasi Gorontalo akan tetap terkendali berada dibawah 10 digit, berkisar diangka 5-9 persen.

Tabel 3.8 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Realisasi No

Indikator Makro

1

2

Satuan

Proyeksi

Tahun 2010

Tahun 2011

4

5

3

Bertambah/ Berkurang

Tahun 2012

Tahun 2013

6

7

8

9.153,67

1.097,16

10.35310.500

11.500 – 2.000

3.141,46

0.223,97

3.373,92 s/d 3.383,35

3.630,34 s/d 3.643,85

1.

PDRB (Harga Berlaku)

Milyar

2.

PDRB (Harga Konstan)

Milyar

3.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun 2000

%

7,63

7,68

0,05

7,4-7,7

7,5-7,9

4.

Tingkat Inflasi

%

6,80

5,69

1,11

5-6

5-9

5.

Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

%

6.

Jumlah Penduduk Miskin

%

23,19

18,02

5,17

15 – 17

13.5 - 16

7.

Tingkat Pengangguran

%

5,16

0,55

4 – 4,5

3,5 - 4

8.056,51 2.917,49

4.61

Sumber : BPS, Bappeda Provinsi Gorontalo (Diolah)

3.3

KERANGKA PENDANAAN Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah provinsi gorontalo tahun 2013 diarahkan kepada upaya meningkatkan penyediaan layanan dasar dengan pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan investasi yang berdampak pada penciptaan dan memperluas III-14



lapangan kerja, kemudian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas, alokasi anggaran dalam tahun 2012 akan diletakkan pada :

(i) Peningkatan sektor Pendidikan; (ii) Peningkatan Sektor Kesehatan; (iii) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran melalui kegiatan padat karya; (iv) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; (v) Pembiayaan fokus Program prioritas dari masing-masing SKPD, diarahkan pada mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2013. 3.4 PERKIRAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Pada kerangka pendanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2013, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 936.90 milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai, belanja bagi hasil kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota. Pada sisi Belanja langsung diarahkan untuk mendukung kinerja pada Prioritas Utama pembangunan yaitu sektor pendidikan yang sesuai Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggarannya minimal sebesar 20 persen dari APBD,

pengembangan

sektor

kesehatan,

pengembangan

ekonomi

kerakyatan, demikian juga untuk program infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan serta mendukung pembangunan strategis daerah yang diharapkan melalui pendanaan Pemerintah Pusat, seperti menyiapkan

Kawasan Ekonomi Khusus (Gopandang), pembangunan Auther Ring Road, Pembangunan Rumah Sakit Provinsi, persiapan perencanaan pembangunan

Waduk

dan

pembangunan

block

plan

pusat

perkantoran. Belanja Pegawai pada tahun 2013 di prediksi sebesar Rp 253.52 Milyar. Belanja bagi hasil ke Kabupaten Kota pada tahun 2013 sebesar Rp 57.71 Milyar, sedangkan belanja bantuan keuangan pada tahun 2013 diprediksi sebesar Rp 16.70 Milyar. Belanja penyertaan modal sebesar 20 Milyar.

III-15



Tabel 3.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 (Dalam Milyar)

No

Uraian

Proyeksi (Rp) 2013 938.78

1

Pendapatan

2

Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)

3

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

68.12 1.006,9

Total Penerimaan

4

Dikurangi

794,70

Belanja Tdk Langsung Periodik yang Wajib dan

325,93

mengikat Serta Prioritas Utama 253.52

a.Gaji Pegawai

5

b.Belanja Bagi Hasil Kab/Kota

57.71

c.Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

16.70

Belanja Langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat

448,77

Serta Prioritas Utama

6

a. Pendidikan

228.37

b.Infrastruktur

127.57

c.Kesehatan

14.16

d. Ekonomi kerakyatan

76.94

Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat a.Penyertaan Modal/Investasi

7

20.00

Kapasitas Riil

212.20

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

III-16



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 4.1 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2011 dan perkiraan capaian tahun 2012 yang merupakan hasil penjabaran dalam kebijakan pembangunan pada RPJMD 2007 – 2012 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2012 – 2017 yang mengangkat Visi ““Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo”

sehingga tema yang ditetapkan untuk memotivasi dan memberi inspirasi stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan RKPD 2013 adalah:

“Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dan Infrastruktur Daerah” Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 5 (lima) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur daerah, yaitu: 

Pengarusutamaan

inovasi

pembangunan.

Agar

senantiasa

memikirkan, mendesain, dan melaksanakan program/kegiatan yang inovatif. Tidak berarti selalu membuat sesuatu yang baru, tetapi melakukan perubahan dari sesuai yang rutin akan menjadi sangat bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.



Pengarusutamaan

pembangunan

pembangunan

dituntut

juga

untuk

berkelanjutan. mempertimbangkan

Pelaksanaan pelestarian

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Karena itu, program/kegiatan yang sifatnya mengurangi, merusak dan

membatasi berfungsinya

lingkungan hidup agar dapat dieleminir.

IV-1





Pengarusutamaan

tata

pengelolaan

yang

baik

(good

governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara

negara

termasuk

pemerintah,

dunia

usaha,

dan

masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara

(good

public governance), dunia usaha (good corporate

governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif dan legislatif. 

Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan intervensi dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi bingkai utama untuk pembangunan tahun 2013 yang dititikberatkan pada pemberian layanan dasar yaitu dengan mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan serta percepatan daya dukung infrastruktur untuk menunjang akselerasi dan dinamisasi

perekonomian

didaerah.

Dari

sekian

banyaknya

urusan

pembangunan yang masih menjadi permasalahan dan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mereduksinya, maka atas landasan pemikirin dari capaian pembangunan ditahun 2010 dan 2011 serta perkiraan capaian pembangunan di tahun 2012 ditetapkanlah 3 (tiga) prioritas utama yang diharapkan akan memberikan multiflyer effect terhadap penyelesaian permasalahan urusan-urusan pembangunan lainnya, yaitu : 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dititikberatkan pada sektor 

Pendidikan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 IV-2 Bappeda Provinsi Gorontalo


pendidikan (pendidikan gratis) untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa

dengan fasilitas dan jumlah guru yang

memadai. 

Kesehatan,

dengan

memprioritaskan

pada

pemberian

jaminan

pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa. 2. Percepatan pembangunan infrastruktur, diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan dan Kecamatan ber-IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi. 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Program ini diprioritaskan pada pengembangan kelompok usaha petani,

peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa. 4.3 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2013 Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, Arah kebijakan

yang

dilakukan

dalam

pencapaian

sasaran

ini

adalah

i)

Mengupayakan iklim investasi yang kondusif, ii) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi, iii) Menciptakan sistem kemudahan investasi, iv) Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor, v) Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah vi) Mendorong peningkatan APBD, vii) Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan, dan viii) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pengembangan SDM.

Meningkatnya lapangan kerja, Arah kebijakan yang menjadi dimensi pencapaian sasaran ini adalah dengan mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja serta mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru. IV-3



Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur, Sasaran ini akan dicapai dengan beberapa arah kebijakan yaitu, i) Meningkatkan

pembangunan

Jalan,

Jembatan,

Irigasi,

Waduk

ii)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara, iii) Mendorong pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin menuju bandara Internasional Regional, iv) Pengembangan Infrastruktur Dasar Perdesaan, v) Mengupayakan pengembangan wilayah dan

kawasan

strategis cepat tumbuh, vi) Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa.

Meningkatnya kualitas pendidikan, Dalam pencapaian sasaran ini kebijakan yang di terapkan adalah dengan i) Mengupayakan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, ii) Memperluas akses pendidikan

iii) Mendorong peningkatan pendidikan

luar

sekolah

mutu Pendidikan, iv) Mendorong peningkatan (pendidikan

informal),

v)

Mengembangkan

pendidikan berbasis kawasan, vi) Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD, vii) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan

dasar,

viii)

Penuntasan

wajib

belajar

9

tahun

dan

mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain, ix) Peningkatan pembangunan sarana prasarana pendidikan, x) Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. xi) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi, xii) Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.

Meningkatnya

kualitas

kesehatan

masyarakat,

Dalam

upaya

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diterapkan beberapa kebijakan, yaitu i) Mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (semesta), ii) Menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan, iii) Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, iv) Mengembangkan manajemen sistem layanan kesehatan, dan v) Mengembangkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam, Untuk pencapaian sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan i) Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan, ii)

Mendorong Peningkatan

Pengelolaan Energi, iii) Penyediaan Data Base penyuluh, pelaku utama dan IV-4



pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan iv) Meningkatkan kapasitas SDM pada sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan.

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, Beberapa arah kebijakan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini adalah dengan i) Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan, ii) Mengupayakan penyelamatan danau limboto., iii) Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, iv) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan, v) Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai, vi) Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI, vii) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir dan laut, viii) Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup, ix) Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, dan x) Meningkatnya kualitas udara perkotaan.

Meningkatnya

kemauan

dan

kemampuan

individu,

keluarga,

kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, Arah kebijakan yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah i) Meningkatkan

pelayanan sosial khususnya

bagi PMKS secara adil dan merata, ii) Mendorong peningkatan dan pengembangan

peran

serta

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, iii) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial, iv) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Meningkatnya

kesejahteran

dan

pelayanan

serta

Pembinaan

pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan, Sasaran ini dalam pencapaiannya akan dilakukan dengan beberapa arah kebijakan, yaitu dengan Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan.

Meningkatnya

pelestarian

budaya

daerah,

Dalam

meningkatkan

pelestarian budaya daerah, maka arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan

meningkatkan

mengembangkan

pagelaran-pagelaran

sanggar-sanggar

seni

serta

seni

budaya

komunitas

adat

daerah, untuk

melestarikan budaya lokal dan mengembangkan serta mempertahankan tradisi dan budaya religi. IV-5



Meningkatnya indikator kualitas hidup perempuan, Pencapaian sasaran ini akan diupayakan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dalam membagun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.

Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak, Arah kebijakan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini adalah dengan meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menyempurnakan perangkat hukum dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat, Untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah i) Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah, ii) Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah, iii) Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air, iv) Memfasilitasi

Pendidikan

Politik

kepada

masyarakat,

v)

Memfasilitasi

penguatan peran LSM/Ormas, vi) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial, vii) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN), viii) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya, ix) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, x) Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan,

xi)

Mengembangkan

Sistem

Komunikasi

dan

Informasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, xii) Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat, xiii) Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi, xiv) Meningkatkan Layanan Informasi Publik, xv) Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah,

xvi) Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim eprocurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), xvii) Mengefektifkan pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan, xviii) Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN, xix) Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian,

xx) Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi IV-6



masyarakat, dan xxi) Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berkurangnya persentase masyarakat miskin, Dalam mempercepat pencapaian sasaran ini maka kebijakan yang diambil adalah dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin dan Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Sasaran - sasaran srategis yang hendak dicapai ditahun 2013 diuraikan secara lebih spesifik pada tabel 4.1 dibawah ini.

IV-7



Tabel. 4.1 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013 ISU STRATEGIS 2012 2013 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Umum. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 7.80 7.91 1.2 IPM 71.26 71.76 1.3 Laju inflasi provinsi (%) 4,08 4-7 1.4 PDRB per kapita AHB (juta Rp) 9,309,103 10,109,103 1.5 Indeks Gini 0.32 0.33 1.6 Persentase penduduk miskin (%) 18,5 - 17 17 - 16 1.7 Penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota 60 Pilar 8 Pilar 1.8 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi 51 Sertifikat 6 Sertifikat Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan 1.1 Angka melek huruf 8,971 5,471 1.2 Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) - SD/MI 19.25 19.25 - SMP/MTs 10.10 10.10 - SM+MA 10.33 10.33 1.3 Angka partisipasi kasar : - TK/PAUD 53.56 69.92 - SD/MI 129.23 134.62 - SMP/MTs 102.99 106.49 - SMA/MA/SMK 77.07 81.03 1.4 Angka Partisipasi Murni : - TK/PAUD - SD/MI/Paket A 98.38 98,69 - SMP/MTs/Paket B 80.49 85.49 - SMA/MA/SMK/Paket C 56.40 60.70 1.5 Jumlah penerima beasiswa miskin 4,834 5,334 2. Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita 11.46 11.65 2.2 Rasio puskesmas. per satuan penduduk 0.08 0.08 2.3 Rasio Pustu per satuan penduduk 0.24 0.24 2.4 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0.007 0.007 2.5 Rasio Dokter gigi per satuan penduduk 0.02 0.02 2.6 Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk 0.04 0.05 2.7 Rasio Dokter Umum per satuan penduduk 0.25 0.26 2.8 Rasio tenaga medis (perawat) persatuan 1.14 1.23 penduduk 2.9 Rasio tenaga medis (bidan) per satuan 0.57 0.66 penduduk 2.10 Rasio tenaga nutritionist per satuan 0.25 0.27 penduduk 2.11 Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk 0.05 0.06 2.12 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 61.63 64.77 2.13 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 93.5 96 kebidanan 2.14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 73.5 78.8 Immunization (UCI) 2.15 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100 100 perawatan

IV-8



2.16

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif 2.17 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 2.18 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2.19 Cakupan kunjungan bayi 2.20 Jumlah Posyandu 2.21 Angka Kematian Ibu/100.000 2.22 Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup 2.23 Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup 2.24 Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) 2.25 Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup 2.26 Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang layak 2.27 Persentase penduduk yang mendapat sosialisasi hidup sehat dan bersih 2.28 Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat 2.29 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis 2.30 Angka usia harapan hidup 2.31 Persentase balita gizi buruk Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 1.1 Persentase situs cagar budaya yang terpelihara 1.2 Jumlah Pagelaran Budaya 1.3 Jumlah Arsip Budaya yang terpelihara 1.4 Jumlah Museum yang terbangun 2. Pemuda dan Olahraga 2.1 Jumlah Gedung olahraga/10.000 penduduk 2.2 Fasilitasi Penyelenggaraan pembinaan atlet 2.3 Jumlah Organisasi Olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan 1. 1.1. Pendidikan dasar : 1.1.1 Angka partisipasi sekolah : 7 - 12 Tahun (SD/MI) 12 - 15 (SMP/MTs) 1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : - SD/MI - SMP/MTs 1.1.3 Rasio murid terhadap guru - SD/MI - SMP/MTs 1.1.4 Rasio Pendidik dan Peserta Didik - SD/MI - SMP/MTs 1.2. Pendidikan menengah: 1.2.1 Angka partisipasi sekolah : - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK 1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :

IV-9

100

100

100

100

100

100

80.68 1279 189.3 14.3

85.45 1330 159.1 13.8

17.0

16.5

16.5

16.0

8.3

7.9

55.0

58.0

45.0

50.0

53.0

60.0

185,310

170,392

67.16 4.26

67.52 4.03

50%

60%

5 1000 Keping CD 1 Gedung

7 1500 0 1 24.92 23

94.82 90.92

95.80 91.90

1;155 1;152

1;155 1;152

1:20 1:32

1:20 1:32

1;32

61.12 54.92

37.17

42.29



1.2.3 1.2.4 1.3

1.4

1.5 1.6 1.7 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

3.7 3.8 3.9 3.10

3.11 3.12 4. 4.1. 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

- SMA/MA/SMK Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK Penuntasan Buta Aksara

46.50

51.120

1:17

1:17 8.971

Angka Putus Sekolah : - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS/Paket B ke SMA/MTs/Paket C Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) Pekerjaan Umum Jalan Provinsi yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wil. kab/kota Tersedianya jalan strategis Prov. yg menghubungkan pusat-pusat kegiatan dlm wil. kab/kota Jumlah Jembatan Provinsi yang terbangun Pemeliharaan berkala Jalan Provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dlm wil. kab/kota Pemeliharaan rutin jln provinsi utk kelayakan berkendara Jumlah Jembatan provinsi yang terpelihara Fasilitasi perluasan jaringan irigasi Meningkatnya layanan jaringan irigasi Jumlah Irigasi yang terpelihara Terpeliharanya infrastruktur pengendali banjir Terbangunnya tanggul pengaman pantai Tersedianya akses air bersih Penyediaan sanitasi yang memadai Block plan pusat perkantoran Peningkatan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Perumahan Jumlah unit sanitasi yang terbangun, Cakupan sarana air bersih dan kualitas lingkungan Jumlah Lokasi jalan lingkungan yang terbangun Lokasi Cakupan Air Bersih Jumlah Lokasi layanan untuk air minum Penataan Ruang Persentase implementasi arahan RTRW yang telah dilaksanakan Perhubungan Tersedianya fasilitas penunjang di terminal type B Tersedianya Sarana layanan pemadu moda Peningkatan pelayanan angkutan darat perintis Tersedianya angkutan perintis lintas kab/kota

IV-10

-

2. 70 3.00

100 99.88 91.92

100 99.90 92.90

90.59

91.92 88.42 82.92

301,66

10 Km 5 Km

2,5 Km 51 Buah

2 Buah

301,66 Km

10 Km

301,66 Km

47 Km

51 buah (306 m)

18.043 Ha 18.043 Ha

60 M Randangan, Dumbayabulan 100 Ha 18.043 Ha

500 M

500 M

2,7 Km 46,00% 51,00% -

500 M 4.000 KK 40 unit 65%

-

12 kawasan

120 unit

120 unit

20 lokasi

20 lokasi

35 lokasi 12 lokasi

35 lokasi 10 lokasi

0%

30%

-

2 terminal B

-

2 unit (subsidi)

3 lintasan

3 lintasan

1 unit

1 unit



6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 7. 7.1

7.2 7.3 7.4 8. 8.1

Tersedianya fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi Pembangunan terminal baru untuk penumpang bandara Djalaluddin Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo produktivitas bongkar muat di bandara Peningkatan kapasitas layanan kapal di pelabuhan Anggrek

-

1 ruas jalan prov

-

Perluasan

2500 ton/hr/grup

2600 ton/hr/grup

90 menit

80 menit

5.000 DWT

5.000 DWT

Terjaganya kondisi fasilitas keselamatan LLAJ

-

Terjaganya kondisi Jembatan Timbang Peningkatan kapasitas alat timbang pada jembatan timbang Tersedianya prototipe bentor yang legitimate Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum (izin trayek/izin operasional) Penurunan laka lantas angkutan umum Pembangunan terminal baru untuk penumpang bandara Djalaluddin Pembangunan apron baru Pembangunan Taxiway baru Lingkungan Hidup Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (327 perusahaan)

-

APILL 4 unit WL 2 Unit 3 unit

-

1 unit

-

1 unit

25 Kenderaan

30 Kenderaan

255 kejadian

253 kejadian

-

Perluasan

-

Perluasan Perluasan

Naik 5% dari tahun 2011

Naik 5% dari tahun 2012

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Jumlah sungai yang ditetapkan kelasnya Jumlah Kab/Kota yang mendapat Adipura Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT

76 0 sungai 3 Kab

77 1 sungai 3 Kab

1207

1657

152

127

36.50% 25 %

39.02% 25 %

8.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan Alokasi anggaran yang responsif Gender pada Provinsi dan Kab/Kota Rumah Aman & rumah singgah

1 Kab/Kota

2 Kab/Kota

8.6 8.7 8.8 9.

Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender Kota Layak Anak Sosial

55,63 61.08 1 Kab/Kota

56,02 62.41 2 Kab/Kota

9.1

Sarana sosial seperti panti asuhan. panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial : - Keluarga Fakir Miskin - Anak bermasalah sosial - Penyandang cacat - Lanjut Usia - Tuna Sosial - Korban Bencana Alam - Korban Bencana Sosial Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka (%) Jumlah Tenaga kerja yang dilatih Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi (unit)

17.960 KK 1.847 anak 405 orang 1.093 orang 369 orang 1.148 KK 24 KK

100 30 30 50 35 50 10 KK

4.81% 64.36%

4.50% 300 Orang 64.82%

1.011 koperasi

1.036 koperasi

8.2 8.3 8.4

9.2

10. 10.1 10.2 10.3 11. 11.1

IV-11



11.2

Jumlah UMKM (Unit)

11.3 11.4

Jumlah Koperasi berkualitas (Unit) Penyaluran KUR (Rp. milyar)

11.5

Jumlah Wirausaha Baru yang difasilitasi modal usaha Penanaman Modal Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Pagelaran Budaya Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

12. 12.1 12.2 12.3 13. 14.1 14.2 14.3 14.4 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15. 15.1

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah LSM aktif yang mendapat pembinaan

15.2 16.

Indeks Demokrasi Indonesia Ketahanan Pangan

17.1

Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (Skor PPH)

17.2 17.3

18. 18.1 18.2

61.887 UMKM

65.020 UMKM

15 Koperasi 25%

15 Koperasi 35%

330 UMKM

330 UMKM

2.872 Trilyun

3,3 Trilyun

7.714 4 PMDN, 1 PMA

9,114 4 PMDN, 1 PMA

3 2 5 15

1 1 1 1

26 23 8 19 2

26 23 8 19 1

6

1

100 LSM/Ormas

110 LSM/Ormas

73,5 %

73, 8%

300%

260%

73%

78.40%

73.1

81.2

122

160

182

240

60 SKPD

75 SKPD

0

50 Kelompok

19. 19.1

Komunikasi dan Informatika Jumlah pusat layanan Internet di Kecamatan Jumlah desa yang mendapatkan layanan telekomunikasi Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan E-Goverment Jumlah kelompok wira usaha yang terampil memanfaatkan Teknologi Informasi Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

3,152 org

3,152 org

19.3

Meningkatnya jumlah buku dan judul bacaan

5.080

5.080

100% 96

100% 96

4.000 10

3.950 -

18.3 18.4

Persentase ketersediaan jenis buku terbitan Daerah Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis 19.5 Perpustakaan Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1 Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha) 1.2 Pengembangan Konservasi Air (Unit) 19.4

IV-12



1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.10

1.11

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.18

1.19

2. 2.1 2.2 2.3

3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Pembinaan Kelembagaan P3A (unit) Pengelolaan Irigasi partisifatif (Unit) Perluasan Areal Sawah (ha) Optimasi lahan kering (ha) Optimasi lahan sawah (ha) Jalan Usaha Tani (ha) Komoditi tanaman pangan : - Peningkatan produksi padi 3% /tahun (ton) - Peningkatan produktivitas padi 4,72%/tahun (ku/ha) - Peningkatan Produksi jagung sebesar 9,29%/tahun (ton) - Peningkatan Produktivitas jagung sebesar 2,66%/tahun (ku/ha) - Peningkatan Produksi Kedelei 3%/thn (ton) - Peningkatan produktivitas kedelai 1,19 ku/ha per tahun Komoditi Hortikultura : - Peningkatan Produksi cabe (ton) - Peningkatan produktivitas cabe (ku/ha) Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) - Subsektor tanaman pangan - Subsektor Hortikultura Jumlah ragam informasi jagung berbasis teknologi informasi Jumlah koleksi plasma nutfah dikebun percobaan/show window BPIJ Kab/kota Meningkatnya kerjasama kelembagaan nasional dan internasional Jumlah pelatihan dan pembelajaran Penyediaan Data Base Penyuluh serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan : - Demplot BP3K - Demplot Penyuluh Peningkatan Kompetensi Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Diklat Fungsional - Diklat Teknis Penyuluh - Diklat Teknis Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Fasilitasi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok - Pemula - Lanjut Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Produksi hasil hutan (m3) a. Kayu Log (m3) b. Kayu Gergajian (m3) c. Non Kayu (ton) Perkebunan Nilai Tukar Petani Kebun Produksi Tebu (Ton) Produksi Cengkih (Ton) Produksi Kelapa Dalam (Ton)

IV-13

45 5 1.000 1.200 400 30

45 700 1.200 550 30

290.588

299.363

53.49

54..56

689.754

755.819

48,24

50,20

2,247

2,337

12,53

12,78

12.500 54,47

14.375 55.00

94.28 115.30

95.23 116.45

80 ragam informasi

40 ragam informasi 53 galur, 22 hibrida, 13 komposit, 6 lokal

41 galur, 19 hibrida, 10 komposit, 3 lokal 7 mou

4 MoU

3 kali diklat

3 x diklat

-

1 dok

6 unit -

14 unit 124 unit

125 org

30 org 200 org

75 org

75 org

28 klpk -

30 klpk 60 klpk

14.700 243,116

15.000 228,116

75.000 2.596.43 6200.000

150.000 2.621.43 6200.000

130.20 37,850 906 62,961

131.80 38,039 910 63,119



3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5,1 5,2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9. 9.1 9.2 9.3

Produksi Kakao (Ton) Peternakan Jumlah Populasi Ternak Besar (sapi) (Ekor) Cakupan Bina Kelompok Peternak (Sapi) Jumlah Konsumsi Daging (Sapi)(kg/kapita/th) Jumlah Populasi Kambing (Ekor) Jumlah Populasi Ayam Buras (Ekor) Cakupan Bina Kelompok Peternak (Kambing & Ayam) Energi dan Sumber Daya Mineral Ratio Elektrifikasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina Pariwisata Pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat lokal Tersedianya fasilitas penunjang obyek wisata unggulan di kabupaten/kota Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan Peningkatan lama tinggal Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Tangkap ton Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Cakupan bina kelompok nelayan/budidaya (%) Produksi Perikanan Budidaya Pendapatan Nelayan (Rp) Pendapatan pembudidaya (Rp) Desa Nelayan/pesisir yang menjadi Desa Tangguh Perdagangan Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun Informasi harga dan stok barang strategis Penerbitan sertifikasi mutu Jumlah ekspor Jumlah perdagangan antar pulau (bongkar muat) Pengujian Komoditi Perindustrian Jumlah Industri Kecil Menengah (unit) Jumlah Sentra IKM (unit) Berkembangnya kluster industri

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1. Penataan Ruang 1.1 Jumlah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

4,304

4,544

199,748 3,300

207,737 3,350

2.71 83,885 979,962 40

2.93 85,143 999,561 45

67.97 % 16.81%

71.50 % 20.85%

-

1 obyek wisata

-

2 obyek wisata

100.000 orang

100.000 orang

3 hari

3 hari

88.567 ton 75.700 Ton 46.93 Kg

94.549 Ton 82.133 Ton 49 Kg

430

467

158.271 Ton 1.945.558 1.662.465

171.351 Ton 2.074.539 1.773.855

6

10

1 pasar tradisional

1 pasar tradisional

365 hari

365 hari

4 kali 17.012 701.453 ton

12 kali 68.046 ton 754.062 ton

150 kali

200 kali

11.718 IKM 272 Sentra -

12.596 IKM 280 sentra 1 kluster

1 Kawasan

2 Kawasan

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 - 2017

IV-14



BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pencapaian sasaran yang menjadi target pembangunan di tahun 2013, maka sebagaimana 10 (sepuluh) arah pembangunan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo diuraikan Program-program prioritas beserta SKPD penanggungjawab masing-masing pada Tabel 5.1 dan untuk keseluruhan Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2013 terdapat dalam rencana kerja SKPD yang terlampir paada dokumen RKPD ini.

Tabel 5.1

Program-Program Pembangunan Tahun 2013 No. Kode 0.1 0.2 0.3 0.4 1.1. 1.1.01 1.1.03 1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.2. 1.2.01 1.2.02 1.2.03 1.2.04 1.2.05 1.2.06 1.2.07 1.2.08 1.2.09

Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SKPD PENANGGUNGJAWAB Seluruh SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

DIKPORA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Wajib Belajar dua belas tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidikan Program Pendidikan Gratis (PRODIRA) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pembinaan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

V-1

Dinas Kesehatan



1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 1.2.15 1.2.19 1.2.20 1.3. 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kesehatan Gratis (Semesta) Peningkatan akses terhadap air bersih Peningkatan akses Sanitasi Dasar yang sehat PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Jalan Provinsi Program Pembangunan Jembatan Provinsi Program Peningkatan Jalan /Pemeliharaan berkala.

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan/PU

Dinas PU

1.4.2

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Provinsi (rutin) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Provinsi Program Pembangunan Jalan strategis Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Studi dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengamanan Pantai Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Kegiatan Kelembagaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Gorontalo PERUMAHAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.5. 1.5.01

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Dinas PU/Bappeda

1.5.02

Program Pemanfaatan Ruang

Bappeda

1.5.03

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas PU

1.5.04

Dinas PU

1.6. 1.6.01

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data dan Informasi

1.6.02

Program Kerjasama Pembangunan

1.6.03

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.6.04

Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar

1.3.05 1.3.06 1.3.07 1.3.08 1.3.09 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.4. 1.4.1

V-2

Dinas PU

Bappeda



1.6.05

1.6.14

Program Pengembangan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Program Perencanaan Penataan Ruang

1.7. 1.7.01

PERHUBUNGAN Program peningkatan pelayanan angkutan

1.7.02

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dlm pengelolaan lingkungan hidup PERTANAHAN Program Pembangunan Sistim Pendaftaran Tanah KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.6.06 1.6.07 1.6.08 1.6.09 1.6.10 1.6.11 1.6.12 1.6.13

1.7.03 1.8. 1.8.01 1.8.02 1.8.03 1.8.04 1.8.05 1.9. 1.9.1 1.10. 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.11 1.11.01 1.11.02 1.11.03 1.13. 1.13.01

Bappeda

Dinas Perhubungan & Pariwisata

BALIHRISTI

Biro Pemerintahan

Program Optimalisasi Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Bagian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Biro PP Kesra Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya. SOSIAL Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial

1.13.02 1.13.03 1.14. 1.14.01

Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial TENAGA KERJA Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas 1.14,02 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

V-3

Disnakertrans



1.14.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1.14.04 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 1.15 KOPERASI DAN UMKM

Disnakertrans

1.15.01 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15.02 Program Pengembangan Akses & Kelembagaan KUMKM 1.15.03 Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

Dinas Koperindag

1.15.04

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

1.16 PENANAMAN MODAL 1.16.01 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16.02 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.17. KEBUDAYAAN 1.17.01 Pegelolaan Keragaman Budaya 1.17.02 Pengelolaan Nilai Budaya 1.17.03 Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.18.01 Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 1.18.02 Peningkatan peran serta kepemudaan 1.18.03 Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 1.18.04 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Badan Investasi Daerah

Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1.18.05 Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga 1.19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01 Pendidikan Politik Masyarakat 1.19.02 Peningkatan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Pemantapan 4 Pilar Negara (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI 1.19.03 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 1.19.04 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.05 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Badan Kesbangpol

1.19.06 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 1.19.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.01 Legislasi rancangan peraturan perundang Biro Hukum & undangan Organisasi 1.20.02 Publikasi peraturan perundang undangan 1.20.03 Koordinasi kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum 1.20.04 Perlindungan dan Penegakan HAM 1.20.05 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.20.06 Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.07 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik

V-4

Badan Keuangan Biro P2E



1.20.08 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.09 Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi

Biro P2E

1.20.10 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.20.11 Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 1.20.12 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.13 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20.14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengawasan 1.20.15 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sekretariat DPRD

1.20.16 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1.20.17 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah 1.20.18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.19 Peningkatan disiplin aparatur 1.20.20 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20.21 peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.22 Pendidikan kedinasan 1.20.23 Pembinaan dan pengembangan aparatur 1.20.24 Penguatan Peraturan Perundangan Dan Kapasitas Kelembagaan 1.20.25 Perencanaan Penanggulangan Bencana

Inspektorat

Badan Keuangan

BKPAD

Badan Penanggulangan Bencana

1.20.26 Penelitian, Pendidikan, Dan Pelatihan 1.20.27 Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 1.20.28 Peringatan Dini 1.20.29 Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam PRB 1.20.30 Kesiapsiagaan 1.20.31 Penanganan Darurat Bencana 1.20.32 Pemulihan Pasca Bencana 1.20.33 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20.34 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20.35 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.20.36 Program Perlindungan masyarakat 1.20.37 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.20.38 Peningkatan Kapasitas PPNS dalam Penegakkan Perda.Pergub 1.20.39 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.20.40 Program Pengembangan Kerjasama Penelitian 1.20.41 Pengembangan peran Dewan Riset Daerah (DRD) 1.20.42 Program pengembangan ekonomi kerakyatan 1.20.43 Program Pengembangan kualitas sumber Daya Manusia 1.20.44 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.45 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

V-5

Sekretariat Korpri Satpol PP

Balihristi

Biro Umum & Humas



1.20.46 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 1.20.47 Pelayanan keprotokoleran 1.20.48 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis & Sosialisasi) 1.20.49 Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya 1.20.50 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.21.01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.21.02 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.21.03 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.21.04 Program Pelestarian Adat dan Budaya

Biro Umum & Humas dan Kantor perwakilan

1.21.05 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.21.06 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.21.07 Program Gerbang Desa 1.22. STATISTIK 1.22.01 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.23. KEARSIPAN 1.23.01 Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan

BPMD PK/Biro PP Kesra

1.23.02 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.23.03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.23.04 Pengembangan Arsiparis & Tenaga Teknis Kearsipan 1.24 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam 1.24.1 pengembangan Teknologi Informasi Program Pengembangan Komunikasi dan Media 1.24.2 Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media 1.24.3 Massa 1.25. PERPUSTAKAAN 1.26.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.26.02 Program Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah

BPMD PK BPMD PK/Koperindag BPMD PK/Lintas Sektor BPMD PK/Biro PP Kesra

BPMD PK/Badan Keuangan

Bappeda

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Balihristih

Balihristi/Seluruh SKPD

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.26.03 Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 1.26.04 Program Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan 2 2.1. 2.1.01

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Tanaman Pangan

Dinas Pertanian &

V-6



Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Tanaman pangan 2.2.02

2.1.03 2.1.03 2.1.03 2.1.04

2.1.05 2.1.06

Ketahanan Pangan Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program Pengembangan Informasi dan Kerjasama Program Pelatihan dan Pembelajaran Hortikultura Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Hortikultura Peternakan Mendukung swasembada daging sapi nasional dan komoditi peternakan lainnya

2.2 2.2.01

Pengembangan Perkebunan Penyediaan Data Base penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan kualitas sumber daya penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan KEHUTANAN Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

2.2.02 2.2.03 2.3.

Perlindungan & Konservasi SDH Rehabilitasi hutan & lahan ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2.3.01

2.4. 2.4.01

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi & Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.4.02 2.4.03

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan seni budaya daerah

2.5. 2.5.01

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program Produksi Perikanan Peningkatan Budidaya Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Program Pengawasan SDKP

2.1.07

2.3.02 2.3.03

2.5.02 2.5.03 2.5.04 2.5.05 2.5.06 1.5.07 1.5.08 2.5.09

Ketahanan Pangan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

Dinas Peternakan & Perkebunan

BAKORLUH

Dinas Kehutanan & Pertambangan Dinas Kehutanan & Pertambangan

Dinas Perhubungan & Pariwisata

Dinas Perikanan & Kelautan

Penyediaan Data Base Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

V-7



2.5.10

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Teluk Tomini

2.6 2.6.1

PERDAGANGAN Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.6.2

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Standarisasi Barang Eksport - Import

2.6.3 2.6.4 2.7 2.7.1

INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

2.7.2

Program Peningkatan Produktivitas dan Promosi Produk IKM Program Pengembangan Kawasan Industri Gorontalo

2.7.3 2.8.

TRANSMIGRASI

2.8.1

Program pengembangan Kawasan Transmigrasi

V-8

Dinas Koperindag

Dinas Koperindag

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi



BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi wajib diterapkan oleh seluruh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang didalam RKPD 2013. Keterpaduan dan sinkronisasi menjadi syarat dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program antara satu SKPD dengan SKPD lain akan menjadi hal yang sangat essensial dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 ini. RKPD 2013 merupakan acuan bagi SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pihak swasta untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk itu di tetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh SKPD wajib menjalankan program-program yang tertuang dalam RKPD 2013 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD 2013 menjadi acuan bagi SKPD dalam merumuskan kebijakan publik baik itu untuk kerangka regulasi, investasi maupun pelayanan umum sesuai dengan fungsi SKPD masing-masing; dengan memperhatikan : a) sesuai Sasaran pembangunan tahun 2013. b) Fokus dan Program Prioritas tahun 2013 c) Sasaran dan Program Utama SKPD, yang menjadi lampiran dari RKPD 2013 ini. d) Indikasi Pagu Anggaran SKPD, yang menjadi lampiran dalam RKPD tahun 2013 ini. 3. RKPD tahun 2013 menjadi pedoman utama dalam penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD tahun 2013; 4. RKPD tahun 2013 menjadi acuan dalam finalisasi Renja SKPD tahun 2013; 5. Renja SKPD tahun 2013 menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD 2013; 6. Renja SKPD yang telah dibahas dalam Musrenbangda 2012, menjadi lampiran Matriks RKPD tahun 2013. Karena itu, dengan tidak mengurangi urgensi tupoksi SKPD, maka acuan asistensi RKA sekaligus RAPBD 2013 seluruhnya berpatokan pada hasil Musrenbangda 2012. Artinya, usulan

VI-1



program/kegiatan Musrenbangda 2012 akan menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2013; 7. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program antara Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka RKPD Provinsi Gorontalo merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD. APBD 2013 nanti, tentu tidak akan cukup untuk mereduksi persoalan pembangunan yang ada dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2013, untuk itu diharapkan dukungan yang lebih besar melalui usulan pendanaan yang akan diperoleh dari anggaran dekonsetrasi dan tugas pembantuan (UKPPD). Karena itu, seluruh SKPD dapat menindaklanjuti pembahasan UKPPD dengan Kementrian dan Lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan pembiayaan

dalam rangka pencapaian sasaran masing-masing

SKPD.

VI-2



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2013 merupakan formulasi kebijakan dari penjabaran RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada RKP Nasional. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh permerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga, RKPD 2012 menjadi sangat penting karena menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun 2012 dalam pencapaian agenda dan sasaran dalam RPJMD. Dalam implementasinya, RKPD ini perlu dukungan berupa pemberian masukan dan monitoring dalam pengendalian program dan kegiatan. Pembangunan tahun 2012 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal. Hanya dengan demikian

maka

seluruh

capaian

hasil

pembangunan

akan

dapat

menghantarkan penduduk dan masyarakat Gorontalo menuju kemandirian dengan kesejahteraan yang lebih tinggi. Selain itu, kemampuan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh rencana pembangunan kedepan. Disamping hal itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan RKPD tahun 2013. RKPD tahun 2013 ini, disadari belum dapat mengakomodir segala kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah, namun dapat dipastikan bahwa RKPD ini telah melalui penilaian, pertimbangan dan perumusan yang sangat objektif dan rasional berdasarkan prinsip – prinsip perencanaan dan penganggaran sehingga diharapkan muaranya berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara absolut.

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

VII-1


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 (KESELURUHAN PROGRAM / KEGIATAN SKPD TAHUN 2013) INDIKATOR

PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN/HASIL (PROG) 2

OUTPUT (KEGIATAN) 3

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (OUTPUT)

LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA 1

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. 2.

2

67,50%

Program Peningkatan Mutu

Peningkatan APK SD/MI/Paket A

Pendidikan Dasar 3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa PK-PLK

100% dan SMP/MTs/Paket B

4

Penyediaan Sarana Pendidikan RSBI

5

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP

6 7 8 9 3

Pendampingan program PAUD Publikasi dan Sosialisasi HAN

Peningkatan APK PAUD/TK/RA

100%

120 PAUD 1 Kegiatan

100% 100%

6 Kab./Kota Provinsi Gorontalo

334,411,500 373,879,000

3 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

150,645,000

5 SD, dan 3 SMP

100%

172,400,000

2 SD dan 2 SMP

100%

SDN No. 30 Kota Selatan, SDN 2 Bulila, SDN 1 Moluo, SDN 1 Tilamuta, SDN 2 Botubilotahu. SMP 1 Gorontalo, SMP 1 Limboto, SMP 1 Tilamuta Kab. Bone Bolango, Kab. Gorut, Kab. Boalemo

103 Siswa SD dan SMP 33 Siswa SD dan SMP

100% 100%

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

1,018,680,000 581,275,000

16 Siswa SD dan SMP

100%

Provinsi Gorontalo

500,100,000

Provinsi Gorontalo

401,800,000

Peningkatan Mutu Warga Belajar

Program Pendidikan Menengah 10 Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK

Peningkatan APK SMA/MA/SMK/ Paket C 85,15%

809,180,000

4 Paket

100%

6 Kab./Kota

870,705,000

11 12 13

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

10 Orang 10 Orang

100% 100%

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

188,320,000 89,087,400

Beasiswa Gorontalo Siap

101 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

771,900,000

14

Olimpiade Sains Terapan

5 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

143,559,000

15

Lomba Keterampilan SMK Pelatihan Asesor danSiswa Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

12 Orang 1 Kegiatan 33 Orang

100% 100% 100%

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

281,325,000 47,400,000 262,700,000

16 17

Olimpiade Olahraga SMA/SMK

1


INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2

I. DIKPORA 18 Festival Seni SMA/SMK 19 Insentif Guru Produktif 4

5

6

Program Layanan Standar Peningkatan APM SMA/MA/SMK/ Pendidikan untuk Semua Paket C 65,10% Manajemen (Pendidikan untuk Layanan rakyat) Standar Pendidikan untuk 20 semua 21 BOS SMA/MA 22 BOS SMK Penyediaan Sarana RKB SMA/SMK 23 Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga 24 Kependidikan 25 Insentif Tenaga Pendidik PAUD Program Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional 26 Penyediaan Ujian Nasional

Presentase Kelulusan UN SD/MI 100%, SMP/MTs 100%, SMA/MA/SMK 100%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Pendidik : SLTA 11,315, D1 821, D2 3,837, D3 751, D4/S1 11,047, S2

5 100% 100%

7 Provinsi Gorontalo 6 Kab./Kota

PAGU 2013 6 241,770,000 575,400,000

1 Kegiatan 24,900 Siswa 16,650 Siswa 13 RKB 405 Guru 446 Orang

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Provinsi Gorontalo 6 Kab./Kota 6 Kab./Kota 6 Kab./Kota Provinsi Gorontalo 6 Kab./Kota

531,847,500 20,249,922,000 16,650,000,000 4,450,000,000 1,966,520,000 1,338,000,000

100%

100%

6 Kab./Kota

494,148,750

14 Orang

100%

6 Kab./Kota

309,650,000

1,241 Orang

100%

6 Kab./Kota

3,065,475,000

120 Orang

100%

6 Kab./Kota

1,155,006,700

2,500 Orang

100%

6 Kab./Kota

35,800,000

2 Kegiatan

100%

6 Kab./Kota

259,395,000

1 Dokumen

100%

Provinsi Gorontalo

432,990,000

350 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

281,335,000

OUTPUT (KEGIATAN) 3 28 Orang 60 Orang


LOKASI

172, S3 5. dan Sertivikasi Guru : TK 45, SD 650, SLB 10, SMP 351, SMA 130, SMK 58. 27 28 29

30

31

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Penilaian Daftar usul Angka Kredit untuk menentapkan tenaga Fungsional Penyusunan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

7

Program Manajemen Pelayanan

Meningkatnya Kinerja dan Evaluasi

Pendidikan 32 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 33 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Program Pendidikan serta Arah Kebijakan Startegi Pendidikan yang terintegrasi dengan Kab./Kota 100%

2



I. DIKPORA 34 Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 8

Program Kepengawasan Pendidikan 35 Peningkatan Kapasitas

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6 72,150,000

2 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

150 Orang

100%

6 Kab./Kota

217,762,500

189,500,000

Kepengawasan Program Pendidikan 9

Program Pendidikan Tinggi

Meningkatnya Status Akreditasi Prodi serta mahasiswa yang berprestasi di bidang unggulan 100%

36

Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan

56 Kelompok

100%

Provinsi Gorontalo

37 38 39

Penyediaan Sarana PT Daerah Beasiswa Gorontalo Unggul Beasiswa Jenjang Pendidikan Tinggi

3 Perguruan Tinggi Swasta 113 Orang 844 Mahasiswa

100% 100% 100%

UG, UNISAN, UNIV. MUH Mahasiswa Univ. Indonesia UNG, STIA, UG

245 PTK

100%

Talumelito Kab. Gorontalo

77,280,000

60 Orang

100%


94,281,500

1 Kegiatan

100%


54,307,625

1 Kegiatan

100%


95,329,600

1 Kegiatan

100%


44,413,500

1 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

91,450,000

14 Lomba

100%


285,729,500

1 Model

100%


71,078,100

10 Program Peningkatan Mutu PTK PNF (UPTD BPKB) 40 41 42 43 44

211,600,000 1,280,000,000 1,362,153,500

Meningkatnya Kompetensi Tutor dan pengelola PAUD 60 Org, Penerapan Keterampilan Usaha Mandiri 100%

Bimbingan Teknis Administrasi dan Kelembagaan Pendidikan dan Latihan Tutor dan Pengelola PAUD Pemberdayaan Keaksaraan Keluarga Keterampilan Usaha Mandiri Kursus Wirausaha Desa Keterampilan Kriya Meubeler Ukir Kayu Uji Kompetensi Instruktur Tata Busana

11 Program Pengembangan dan Penelitian Pendidikan 44

Seminar dan Lokakarya Pendidikan

12 Program PNF (UPTD BPKB)

45

Publikasi dan Sosialisasi PNF (Jambore PTK-PNF)

46

Model Pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam PAUD

Terwujudnya Unjuk Prestasi PTK PAUDNI, Tersusunnya Model Pembuatan APE 20 Orang

3



I. DIKPORA 47 Pengembangan Model Pendidikan Keaksaraan dengan menggunakan Pendekatan Tutor Bale Bolay 48 Model Manajemen PKBM 13 Program Pengembangan Kebijakan PNF (UPTD BPKB)

50 51

52 53

Posyandu Terintegrasi PAUD

Penuntasan Buta Aksara Pengembangan Pendidikan Life Skill

Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Gorontalo

16 Program Manajemen BOS Provinsi 57 Manajemen BOS Provinsi 17 Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda 58 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 18 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

59

Kelompok Usaha Pemuda Produktif 17 kelompok, Medali emas dalam Bidang Olahraga 6 medali

5

7

PAGU 2013 6

1 Model

100%


78,240,750

1 Model

100%


44,233,500

40 Orang 150 Orang

100% 100%

Talumelito Kab. Gorontalo Talumelito Kab. Gorontalo

72,944,550 92,666,000

1,000 Orang 6 Kab./Kota

100% 100%

6 Kab./Kota 6 Kab./Kota

485,000,000 291,973,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket

100% 100% 100%

Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango

573,500,000 371,167,500 223,200,000

1 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

350,000,000

70 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

654,120,000

219 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

1,219,869,000

180 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

242,655,000

Siswa-siswi dan Pemuda yang menguasai keterampilan seni budaya dan berwawasan Nasional dan Internasional

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 60 Penyelenggaraan Olahraga

LOKASI

Lembaga paket A 152, Paket B 416, Paket C 22, KWK 23, KWD 50, Life Skill 30

15 Program Pengembangan Politeknik Gorontalo 54 Pengembangan Akademik 55 Kerjasama Kelembagaan 56


Terciptanya Sinkronisasi Program serta meningkatnya layanan pendidikan PAUD 150 orang di 2 Lokasi

Rakor PTK - PNF

14 Program Pendidikan Non Formal

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Meningkatnya kegiatan Masyarakat tentang Olahraga 100%

4

INDIKATOR


I. DIKPORA masyarakat 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 61


Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Atlet-atlet yang berprestasi 100%

22 Program Pengembangan Nilai Budaya

Lanjutan pembangunan Museum Kebudayaan Tahap 2, Event-event seni dan Budaya 2 Kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

23 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 64 Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Tersediaanya Fasilitas Pelestarian Budaya Daerah

24 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Terlaksananya Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010, Pelatihan BCB 100%

65

Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

25 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 66

LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

415 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

1,565,556,000

62 Atlet

100%

Provinsi Gorontalo

721,835,000

1 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

65,950,000

40 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

838,159,000

2 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

29,100,000

4 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

563,252,000

24 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

352,400,000

24 Orang

100%


Lestarinya Kesenian Daerah dan Terkenalnya Seni Budaya Gorontalo melalui Prestasi 100%

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

26 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga 100%

21 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 62 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat di Daerah

63

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Meningkatnya Prasarana Perkantoran yang Memadai dalam pelaksanaan tugas Dikpora dan BPKB 95%

67

68

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Peningkatan Kapasitas Sumber daya

83,200,000

5

INDIKATOR



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) UPTD BPKB 27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

69 70 71

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi UPTD BPKB Pelayanan Jasa Adm. Politeknik Gorontalo

28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

72 73

74

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dikpora, Poligon, BPKB 100% 190 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

1,729,986,675

1 Kegiatan

100%


1 Paket

100%

Kab. Bone Bolango

1 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

866,608,000

1 Kegiatan

100%


268,372,000

1 Paket

100%

Kab. Bone Bolango

544,022,350

1 Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

150,000,000

388,942,000 2,598,167,000

Meningkatnya Prasarana Perkantoran yang Memadai dalam pelaksanaan tugas Dikpora, Poligon dan BPKB 95%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB) Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Gorontalo

29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 75 Penyusunan Anggaran,

Program dan Kegiatan Dikpora yang dapat dipertanggungjawabkan 95%

Penatausahaan dan laporan Keuangan SKPD TOTAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA dan OLAHRAGA

78,646,782,000

II. DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA 1

Program Peningkatan Kepasitas

Peningkatan kualitas SDM

Sumber Daya Aparatur

hubpar 75%

1

Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Bintek, Diklat dan pelatihan, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

275,000,000

6


I. DIKPORA 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2 Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat 3 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 4 Penunjang Operasional Bus Perintis

5

Pelayanan Transportasi Darat

6

Pengadaan Kendaraan Bus Angkutan


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Peningkatan pelayanan angkutan 85% Pemilihan AKUT, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

70,000,000

Koordinasi, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

500,000,000

Operasional bus perintis, 3 lintasan

100%

250,000,000

Pelayanan transportasi darat, 1 paket Bus perintis, 1 unit

100%

Gtlo - Pangea Gtlo - Bubaa Gtlo - Bondawuna Prov. Gorontalo

100%

Prov. Gorontalo

615,000,000

500,000,000

Keperintisan 7

Pengadaan Angkutan Pemandu Moda

Angkutan pemandu moda, 1 unit

100%

Prov. Gorontalo

500,000,000

8

Peningkatan Jembatan Timbang

Operasional jembatan

100%

Prov. Gorontalo

150,000,000

timbang, 3 bh 9

Pengadaan Prototipe Bentor

Bentor prototipe, 1 bh

100%

Prov. Gorontalo

100,000,000

10

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Pengendalian dan penertiban, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

125,000,000

100%

Prov. Gorontalo

200,000,000

100%

Prov. Gorontalo

1,200,000,000

100%

Prov. Gorontalo

500,000,000

3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dlm Pemasaran Pariwisata

12

Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri

Peningkatan Sarana KIOSK Pariwisata (Festival Karapan Sapi, Kuda Gerobak, dan Pacuan Kuda ; Pemilihan Nou dan Uti 2013 ; Kirab Laut Dewa Samudera ; Kemilau Sulawesi ; Pameran DEEP Indonesia ; Festival Bahari ; Festival Karawo)

13

Promosi Pariwisata Nusantara

14

Luar Negeri Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Penyediaan Bahan Promosi

100%

Prov. Gorontalo

150,000,000

Promosi Pariwisata

- Pembangunan Dive Centre

100%

Prov. Gorontalo

250,000,000

100%

Prov. Gorontalo

200,000,000

15

Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata

7

INDIKATOR



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 16 17 18 5

Penataan Obyek Wisata Provinsi Gorontalo Peningkatan SDM Bagi Para Pelaku Wisata

- Penataan Obyek Wisata Olele - Penataan Obyek Wisata Iluta

Rakornis Bidang Pariwisata

100% 100% 100%

Olele, Kab. Bonbol Iluta, Kab. Gtlo Prov. Gorontalo

500,000,000 350,000,000 75,000,000

100%

Prov. Gorontalo

50,000,000

100%

Prov. Gorontalo

550,000,000

100%

Ruas jl. Provinsi

-

Program Pengembangan Seni Budaya Daerah 19 Pelestarian Nilai Seni dan Budaya

(Penyambutan Tamu ; Bugar Wisata ; Audisi Gita Bahana ;

Daerah Gorontalo

Pengembangan Alat Musik Tradisional Polopalo ; Festival Seni dan Budaya Daerah ; Parade Tumbilotohe Bulotu ; Pagelaran Seni dan Budaya)

6

Program Pengendalian dan

Peningkatan jumlah fasilitas

Pengamanan Lalu Lintas

keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi 75%

20 21 7

Pengadaan dan Pemasangan

Fas. Keselamatan LLAJ,

Fasilitas Keselamatan LLAJ

1 paket

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

1 paket

100%

Ruas jl. Provinsi

200,000,000

Jasa administrasi kantor,

100%

Prov. Gorontalo

500,000,000

Sapras perkantoran,

100%

Prov. Gorontalo

275,000,000

Penyusunan anggaran dan laporan keuangan SKPD, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

150,000,000

Program Pelayanan Administrasi

Terpenuhinya pelayanan

Perkantoran

administrasi kantor 100%

22

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

8

Program Peningkatan Sarana dan

1 paket Peningkatan kinerja aparatur 75%

Prasarana Aparatur 23

9

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

10 Program Pembangunan Prasarana dan

Peningkatan administrasi keuangan yg efektif 90%

Terbangunnya koordinasi

8

INDIKATOR


I. DIKPORA Fasilitas Perhubungan


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

dlm pembangunan sarana dan fas. Hubpar 85%

25

Koordinasi Dalam Pembangunan

Koordinasi, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

625,000,000

Monitoring, dan evaluasi,

100%

Prov. Gorontalo

50,000,000

Rembuk SKPD, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

150,000,000

Koordinasi, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

275,000,000

Operasional Embarkasi haji,

100%

Prov. Gorontalo

125,000,000

Rakornis LUP, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

50,000,000

Koordinasi, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

50,000,000

Sosialisasi, 1 paket

100%

Prov. Gorontalo

30,000,000

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 26

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 paket 27

Rembuk SKPD

11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan (pelabuhan dan bandara) 75%

28

Koordinasi dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

29

Penunjang Operasional Embarkasi Haji 2013

1 paket 30

Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel

12 Program Pembinaan & Pengembangan SD Komunikasi dan Supremasi 31

Peningkatan dan pengembangan SD komunikasi dan supremasi

Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Postel

32

Sosialisasi Jasa Titipan

TOTAL DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

9,590,000,000

III. BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG 1

Program Diseminasi Inovasi Pertanian dalam mendukung Ketahanan Pangan 1

Diklat teknologi pasca

terlaksananya diklat/pelatihan

200 orang petani dan 100

panen jagung

pasca panen jagung bagi petani

orang petugas (PPL) yang

dan petugas

terampil dalam pasca panen

4 paket

Kab. Bonbol

1 paket

Kab. Bonbol

1 paket

5 kab dan 1

400,000,000

jagung di akhir tahun 2013 tersedia modul diklat untuk pembelajaran 1 Pkt 30 ha lahan show window untuk pembelajaran jagung di 2

Pengembangan sarana prasarana

tersedianya sarana prasarana

kab/kota tersedianya sarana penunjang

pembelajaran

penunjang pembelajaran yg

- ruang kelas

kota 100%

Kab. Bonbol

500,000,000

9

INDIKATOR


I. DIKPORA

SASARAN/HASIL (PROG) 2 optimal

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

- laboratorium - alat dan mesin pertanian - sarana auditorium - fasilitasi screen house - fasilitasi bengkel alsintan

2

Program Diseminasi Inovasi Pertanian dalam mendukung Ketahanan Pangan 3

Explorasi dan koleksi

tersedianya ragam jenis

terjadi peningkatan luasan

1 paket

plasma nutfah

plasma nutfah jagung dan

show window percontohan

kota Se

varietas unggul baru (VUB) dan

jagung di kab/kota

Provinsi

varietas unggul gorontalo

5 kab dan 1

750,000,000

Gorontalo

sebagai show window model percontohan inovasi teknologi

koleksi plasma nutfah jagung

jagung

dengan Indeks Pertanaman

Kab. Bonbol

(IP) 3 yang kontinue sepanjang tahun sebagai pusat informasi dan pembalajaran inovasi teknologi jagung. Dengan varietas a.n: - hibrida 31 varietas - komposit 12 varietas - lokal 7 varietas - CYMIIT 48 varietas 4

Pengembangan sumberdaya

meningkatnya diseminasi hasil

masyarakat dan stakeholder

informasi dan IPTEK jagung

litbang melalui eksebisi,

terkait yang membutuhkan

informasi media cetak dan

menerima pelayanan informasi

elektronik

jagung melalui web pasar

tersedia layanan perpustakaan

jagung, web site bpij, radio

yang optimal

dan surat kabar masyarakat, siswa, mahasiswa

100%

Provinsi Gtlo

100%

Kab. Bonbol

550,000,000

dan stakeholder terkait menerima pelayanan perpustakaan yang optimal melalui e-book dan koleksi buku perpustakaan yang 5

Peningkatan pemanfaatan/

meningkatnya pengetahuan

memadai masyarakat,petani, siswa dan

1 pkt

300,000,000

10

INDIKATOR


I. DIKPORA penerapan teknologi hasil jagung

6

Kerjasama lembaga terkait


OUTPUT (KEGIATAN) 3

dalam diseminasi teknologi

mahasiwa yang memahami

pengolahan hasil jagung skala

dan terampil dalam teknologi

kecil maupun menengah

pengolahan hasil jagung

Meningkatnya kerjasama

Penandatanganan MOU lintas

kelembagaan dalam

SKPD dan stakeholder terkait

pengembangan hasil inovasi

kerjasama dibidang

teknologi jagung

perjagungan workshop teknologi inovasi


LOKASI

5

7

1 Pkt

PAGU 2013 6

Kab Bonbol

500,000,000

100%

Kab. Bonbol

650,000,000

1 pkt

Kab. Bonbol

200,000,000

1 pkt

Kab. Bonbol

150,000,000

1 Pkt

Kab. Bonbol

550,000,000

1 Pkt

penelitian jagung dan jabatan fungsional peneliti di lingkungan pemprov. Gtlo 4

Program pelayanan administrasi Perkantoran 7

5

Pelayanan jasa administrasi

terselenggaranya pelayanan

pelayanan rutin adm dan jasa

perkantoran

rutin administrasi perkantoran

perkantoran selama 1 tahun

Peningkatan sarana prasarana

meningkatnya sarana prasarana

tersedianya sarana prasarana

perkantoran

penunjang kegiatan aparatur

penunjang kegiatan aparatur

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 8

- genset, kenderaan roda 2 - Komputer/labtop 6

Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9

Penyusunan anggaran dan

meningkatnya pengelolaan

tersedianya laporan keuangan

laporan keuangan SKPD

keuangan rutin kantor yang

rutin (bulanan, rutin, triwulan)

optimal 7

Program perencanaan pembangunan ekonomi 10

Penyusunan rencana program

tersedianya dok. evaluasi dan perencanaaan dan konsutasi

rencana program :

serta koordinasi program yang

- RKA APBD

optimal

- Renja - Lakip

11



I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

- Lap tahunan - LPPD - Usulan kegiatan APBN terlaksananya koordinasi perencanaan program lintas skpd/kab/kota dan tingkat pusat 4,550,000,000

TOTAL BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG IV. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1

Pengelolaan Lahan Pertanian

Meningkatnya pengetahuan petani &

Terlaksananya pertemuan teknis

petugas dan petani tentang

pengelolaan lahan

100%

Kabupaten/Kota

101,846,000

Provinsi Gorontalo

pengelolaan lahan 2

Pengembangan Perluasan Areal

Meningkatnya pengetahuan petani &

Terlaksananya pertemuan teknis

Pertanian

petugas dan petani tentang

kegiatan perluasan areal

100%

Kabupaten/Kota

100,340,000

Provinsi Gorontalo

pengembangan perluasan areal 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Tersedianya aparatur yang

Pemberian beasiswa kelas pararel

Aparatur Pertanian

kompeten di bidang pertanian

PHP/OPT 1 paket

100%

Provinsi Gorontalo

200,065,000

keikutsertaan aparat dalam kursus dan bimbingan teknis 1 paket 3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4

Pengembangan Intensifikasi

Peningkatan produktivitas komoditi :

a. Tersalurnya benih padi ke tingkat

Tanaman Padi, Palawija

a. Padi : 55.82 Ku/Ha

petani

100% Kab. Pohuwato/150 Ha

b. Jagung : 53.22 Ku/Ha

Kab. Bonbol/5 Ha

c. Kedelai : 13.58 Ku/Ha

Kab. Boalemo

d. Kacang Tanah

Kab. Gorut/8400 Ha Kab. Gorontalo/25 Ha Tersalurnya benih jagung ke tingkat

100%

petani

50,000,000 2,200,000,000

Kab. Boalemo/1300 Ha

1,530,000,000

Kab. Gorut/7000 Ha 100%

500,000,000 2,100,000,000

Kab. Pohuwato/2000 Ha Kab. Bonbol/3 Ha

Tersalurnya benih kedelai ke tingkat

120,000,000 1,250,000,000

Kab. Pohuwato/100 Ha

2,070,000 5,250,000,000 80,000,000

12



I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

petani Tersalurnya benih kacang tanah

100%

ketingkat petani 5

PAGU 2013 6

Peningkatan Produksi, Produktifitas,

Peningkatan produksi dan

dan Mutu Produk Perkebunan

produktivitas Petani Sayuran

Tersalurnya bantuan benih cabe 410

Produk Pertanian

Peningkatan Produktivitas

Ha

( Hortikultura)

Kab. Bonbol/2Ha

100%

komoditi Cabe 71.85 Ku/Ha

Tersalurnya bantuan benih tomat 75

Kab. Gorut/150 Ha

100%

Ha

108,000,000 1,500,000

Kab. Pohuwato/50 Ha

35,000,000

Kab. Gorontalo/90 Ha

37,350,000

Kab. Boalemo/110 Ha

45,650,000

Kab. Pohuwato/100 Ha

41,500,000

Kab. Bone Bolango/45 Ha

18,675,000

Kab. Gorontalo Utara/410 ha

26,975,000

Kab. Gorontalo/30 Ha

63,750,000

Kab. Boalemo/15 Ha

31,875,000

Kab. Bone Bolango/15 Ha

31,875,000

Kab. Gorontalo Utara/15 Ha

31,875,000

-Buffer Stock Benih Hortikultura Cabe Keriting 25 Ha

33,750,000

Kangkung Darat 10 Ha

2,100,000

Bayam 10 Ha

5,600,000

Ketimun 25 Ha

45,000,000

Kacang Panjang 10 Ha

6,400,000

Caisim 7.5 Ha

750,000

- Buffer Stock Bibit Hortikultura Nangka 2000 pohon

25,000,000

Mangga Arumanis 2000 pohon 6

Pengelolaan Sarana Produksi, Pasca

Terlaksananya pengembangan

Panen, Pengolahan dan Pemasaran

hasil sehingga mengurangi tingkat

Hasil Pertanian

kehilangan/kerusakan hasil tanaman

40,000,000

Lantai Jemur 10 Unit

100%

Kab. Pohuwato

500,000,000

Lantai Jemur 8 Unit

100%

Kab. Boalemo

480,000,000

100%

pangan komoditi padi, jagung

7

8

Pengembangan Sistem Pengamatan,

Penekanan kehilangan hasil untuk

Menurunnya tingkat serangan OPT

Peramalan dan Pengendalian OPT

OPT Penekanan Dampak

80 %

(UPTD-BPTPH)

Perubahan Iklim

Pengembangan Distribusi, Harga dan

Tercapainya stabilisasi harga di

Tersalurnya dana pembelian gabah

Cadangan Pangan

tingkat petani 100 %

untuk subsidi bagi Lembaga Usaha

100%

453,380,000

Kabupaten Boalemo

225,000,000

Kabupaten Gorut

Ekonomi Pedesaan (LUEP) 2 desa Terlaksananya Analisis Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

13

INDIKATOR


I. DIKPORA 9 Pengembangan Diversifikasi Pangan


OUTPUT (KEGIATAN) 3

Peningkatan pemahaman

Tersedianya pangan beragam dan

masyarakat thp penganekaragaman

bergizi ditingkat keluarga 540 KK

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (OUTPUT) 5 100%

LOKASI 7

PAGU 2013 6

Kabupaten Gorontalo

117,467,250

Kabupaten Boalemo

200,000,000

Kabupaten Bonbol

200,000,000

konsumsi berbasisi pangan lokal Berkembangnya kelembagaan

100%

cadangan pangan masyarakat dari

Kabupaten Boalemo

aspek manajemen pengelolaan cadangan pangan 4 desa 10

4

Penyusunan Data Informasi

Tersedianya data dan informasi ketahanan

Informasi dalam bentuk peta

Ketahanan Pangan

pangan

(kerawanan pangan) dan analisis

Tersedianya benih sumber unggul

Tersedianya :

100%

Kabupaten/Kota se

200,000,000

Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 11

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

benih tanaman pangan (padi, jagung

(UPTD-BBTPH)

dan kedelai)

100%

Provinsi Gorontalo

741,441,250

100%

Provinsi Gorontalo

367,918,000

100%

Kab.Gorontalo

100%

Provinsi Gorontalo

benih hortikultura(cabe dan sayuran) bahan kimia dan pupuk bahan kemasan&alat pascapanen lahan penangkaran u/ perbanyakan benih 12

Pengawasan Mutu dan Sertifikasi

Peningkatan penggunaan dan peredaran

Terlaksananya pengawasan mutu

Benih Pertanian (UPTD-BPSPTPH)

benih unggul yang bersertifikat 100 %

produksi dan peredaran benih Terlaksananya Sekolah Lapang sertifikasi benih tanaman pangan Terlaksananya pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura

5

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 13 Pengelolaan Irigasi Pertanian

Tersedianya prasarana & sarana

Tersedianya sarana Pompa 8

pengairan

Inch 1 Unit

50,000,000

Tersedianya sarana Sumur Suntik 3 Inchi 3 Unit 6

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 14

Perencanaan Program

Meningkatnya koordinasi penyusunan

TerlaksanaMusrenbangtan Prov

rencana kerja, kebijakan dan

Terlaksananya Rapat Perencanaan

444,043,000

14

INDIKATOR


I. DIKPORA

SASARAN/HASIL (PROG) 2 program sesuai siklus perencanaan

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

& Evaluasi Program Terlaksananya RAKERDA

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15

Pelayanan Jasa Adm. Perkantoran

Terwujudnya pengelolaan administrasi

Tersedianya administrasi perkantoran

100%

Provinsi Gorontalo

802,880,000

Tersedianya fasilitas operasional kantor

100%

Provinsi Gorontalo

363,160,000


100%

Provinsi Gorrontalo

249,137,000


100%

Provinsi Gorontalo

401,655,000

100%

Provinsi Gorontalo

109,500,000

100%

Provinsi Gorontalo

30,020,000

100%

Provinsi Gorontalo

150,000,000

1 Dokumen Data Statistik

100%

Provinsi Gorontalo

470,710,750

Memperoleh informasi sebagai dasar perencaaan

Terlaksananya Evaluasi Program & Kegiatan

100%

Provinsi Gorontalo

529,123,000

dalam rangka penyusunan kebijakan dan program

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi

perkantoran 16 17 18

8


Terwujudnya peningkatan pelayanan

(UPTD-BPSBTPH)

publik

Pelayanan Jasa Administrasi


Perkantoran (UPTD-BPTPH)

publik



(UPTD-BBTPH)

publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19

20

9

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Terwujudnya pelayanan prima kepada

Tersedianya sarana prasarana aparatur

Perkantoran

masyarakat

1 paket

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Terwujudnya sarana prasarana laboratorium

Tersedianya sarana prasarana

Perkantoran (UPTD-BBTPH)

benih

laboratorium benih 1 paket

Penyusunan Anggaran dan Laporan

Peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran

Tersusunnya dokumen anggaran 2011

Keuangan SKPD

dan akuntabilitas keuangan

dan laporan keuangan 2011

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21

1 dokumen 10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 22

Penyusunan Data Statistik Pertanian

Tersedianya data produksi tanaman pangan dan hortikultura

23


pada tahun berikutnya

Pelaksanaan Celebes Corn Belt Se Sulawesi dalam rangka WMC TOTAL DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

V. DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN

21,202,381,250

15


I. DIKPORA 1 Program Peningkatan Kapasitas


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Peningkatan kapasitas apatur

Sumberdaya Aparatur 1

Pengembangan SDM Aparatur

2 Program Pembinaan & Pengembangan Energi dan

Jlh Diklat teknis yang diikuti

20 Diklat

200,000,000

Pemeliharaan PLTS Tersebar

100 unit

Kabupaten Gorontalo

250,000,000

Pemeliharaan PLTS Terpusat

1 unit

Kabupaten Boalemo

350,000,000

Pemeliharaan PLTMH

2 unit

Desa Tuloa Kab. Bonbol

100,000,000

Jumlah Desa Mandiri Energi 29 Desa

Ketenagalistrikan 2

Pengembangan Energi Alternatif

dan Desa Dunu Kabupaten Gorut 3

Pengembangan Ketenagalistrikan

Penyambungan listrik bagi RTM

2000 RTM

Kab/Kota Se-Prov.

Daerah

3,520,502,000

Gorontalo Pemeliharaan PLTS Terpusat

1 unit

Kabupaten Boalemo

350,000,000

Pemeliharaan PLTMH

2 unit

Desa Tuloa Kab. Bonbol

100,000,000

dan Desa Dunu Kabupaten Gorut 3

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 4

4

Pemanfaatan potensi sumberdaya air

Tersedianya sumber aire bersih bagi

tanah

masyarakat sulit air

Program Pemanfaatan Potensi

Peningkatan pendapatan

Sumber Daya Hutan

masyarakat sekitar hutan

5

Pembentukan Kelompok Usaha

2 lokasi

Pembentukan dan Pembinaan

200,000,000

Kelompok UMSHP

2 (dua)

Desa Monano Kec Monano Kabupaten Gorontalo Utara

200,000,000

Calon lokasi HTR

2500 ha

5 Kab se-Prov. Gorontalo

200,000,000

Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi 6

Kab. Bonbol dan Kabupaten Gorontalo

Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat 5

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 7

Penyusunan Neraca Sumberdaya

Aplikasi RTRW sebagai basis pembangunan kehutanan Neraca SDH

1 NSDH

Prov. Gorontalo

150,000,000

Hutan 8

Sosialisasi Tata Batas

Jumlah sosialisasi

5 kali

Prov. Gorontalo

150,000,000

9

Fasilitasi Pembentukan KPH

Unit Manajemen KPH

1 lokasi

Kabupaten Gorut

250,000,000

10

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan

Rakorbanghuttam

1 kegiatan

Prov. Gorontalo

300,000,000

Dokumen Perencanaan

1 dokumen

Pelaporan

16

INDIKATOR



I. DIKPORA 6

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Laporan Monev

1 laporan

Jumlah bibit

50.000 bibit

Jumlah bibit

100.000 bibit

se-Prov Gorontalo

325,000,000

Jumlah bibit

100.000 bibit

se-Prov Gorontalo

350,000,000

Pengamanan Hutan

Operasi gabungan & Fungsional 6 x

6 kali operasi

se-Prov Gorontalo

400,000,000

Pengendalian Kebakaran Hutan

1 kegiatan

1 kegiatan

se-Prov Gorontalo

250,000,000

Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan & pengawasan terhadap

36 IPHHK & 13 IPHHBK

se-Prov Gorontalo

250,000,000

Produk Hasil Hutan

36 IPHHK & 13 IPHHBK

se-Prov Gorontalo

250,000,000

Kabupaten Boalemo &

250,000,000

Program Rehabilitasi Hutan &Lahan

Peningkatan Luas lahan kritis yang direhabilitasi

11

Penanaman dan Pemeliharaan Turus Jalan Nasional/Provinsi

12

Kab. Gorontalo Utara &

150,000,000

Kabupaten Bonbol

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan RHL

13

Gerakan Penanaman 1 Milyard Pohon Di Provinsi Gorontalo

7

Program Perlindungan dan

Penurunan ilegal logging &

Konservasi Sumber Daya Hutan

perambahan hutan 50%

14

8

Program Pembinaan & Penerbitan

Tertibnya penatausahaan industri

Industri Hasil Hutan

hasil hutan

15

9

Program Pembinaan & Pengemb.

Terwujudnya distribusi BBM dan

Energi dan Ketenagalistrikan

BBM bersubsidi tepat sasaran

16 17

Pengawasan Distribusi & Mutu BBM

Pengawasan terhadap 17 SPBU, 1

1 Laporan Pengawasan

bersubsidi

SPBE, 4 Agen LPG

BBM

Sosialisasi Konversi Minyak Tanah

Sosialisasi Konversi Minyak Tanah

2 lokasi

ke Elpiji

ke Elpiji

10 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

Kabupaten Pohuwato

Jumlah desa rawan air yang memiliki air bersih 34 desa

-

Tersedianya data potensi sumber daya mineral Kawasan pertambangan yang ramah 'lingkungan 18

Pemanfaatan potensi sumberdaya air tanah

19

Survey potensi mineral logam untuk

Tersedianya sumber aire bersih bagi masyarakat sulit air survey Laporan

2 lokasi 1 Laporan

Kab. Bonbol dan Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorut

200,000,000 200,000,000

pembentukan WPR 11 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang

Menurunnya Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

17



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA Berpotensi Merusak Lingkungan 20

Pengawasan Penertiban Kegiatan

Pengawasan Kegiatan

Pertambangan Rakyat

Pertambangan Rakyat

1 Lokasi

Kecamatan Marisa

200,000,000

Kabupaten Pohuwato

12 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 21

Pembinaan & Pengawasan Pengusahaan Pertambangan

13 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 22

pengawasan terhdp 44 usaha pertambangan

1 Laporan Pengawasan

se-Provinsi Gorontalo

200,000,000

Neraca SDH

1 NSDH

Prov. Gorontalo

150,000,000

Aplikasi RTRW sebagai basis pembangunan kehutanan

Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan

23

Sosialisasi Tata Batas

Jumlah sosialisasi

5 kali

Prov. Gorontalo

150,000,000

24

Fasilitasi Pembentukan KPH

Unit Manajemen KPH

1 lokasi

Kabupaten Gorut

250,000,000

25

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan

Rakorbanghuttam

1 kegiatan

Prov. Gorontalo

300,000,000

Pelaporan

Dokumen Perencanaan

1 dokumen

Laporan Monev

1 laporan

Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran

Terbangunnya sarana dan

1 unit gedung kantor

prasarana perkantoran 1 unit gedung kantor

Kota Gorontalo

900,000,000

1 kegiatan

Prov. Gorontalo

400,000,000

1 Laporan keuangan

Prov. Gorontalo

150,000,000

14 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 26

Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran

15 Program Pelayanan administrasi perkantoran 27

Pelayanan jasa administrasi perkantoran

Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran Prov. Gorontalo

16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan

11,645,502,000

TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN VI. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PK 1

Program Pengembangan SDM Daerah 1 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Meningkatnya pemahaman

Bimtek Pengolahan Adimistrasi

perangkat pemerintahan desa dalam

Desa dan tersusunnya data Profil

Gorontalo Utara, Bone

hal pengelolaan/manajemen

Desa

Bolango, Bolaemo,

pemerintahan desa.

100%

Kab. Gorontalo,

Pohuwato & Kota

250,000,000

18

INDIKATOR



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

I. DIKPORA

7

PAGU 2013 6

Gorontalo Meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan profil desa Peningkatan pengembangan sumber daya manusia daerah

2

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2 Pembinaan Kades, Lurah dan Camat

3

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja

Lurah dan Camat se Provinsi

Kepala Desa Lurah dan Camat se

Gorontalo

Provinsi Gorontalo

100%

Desa/Kel & Kecamatan

450,000,000

di Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa 3 Lomba Desa dan Kelurahan

4

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa,

Meningkatkan peran dan fungsi Kelembagaan Desa & terpilihnya 1 Desa dan Kelurahan yang mewakili Kelurahan Gorontalo di tingkat Meningkatnya inovasi Masyarakat dan meningkatnya provinsi Terlaksananya Workshop danNasional Lomba Inovasi TTG upaya penerapan dan pemamfaatan hasil inovasi TTG tingkat Provinsi Gorontalo Terlaksananya Gelar TTG tingkat Nasional

4

Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG

5

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Meningkatnya kinerja Pemerintah Desa dan Kelurahan Bangkitnya semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa

100%

6 kab/kota

350,000,000

100%

6 kab/kota dan lokasi pameran TTG tingkat

300,000,000

100%

6 kab/kota

250,000,000

20%

20 Desa/ Kelurahan yang ada di Pesisir danau

750,000,000

100%

6 kab/kota se Provinsi

350,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 6 Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Meningkatnya Kesadaran

Terlatihnya 40 CF dan

Penyelamatan Danau Limboto Melalui

Masyarakat terhadap penyelamatan

terlaksananya Pendampingan 20

Pendampingan Community Facilitator

Danau Limboto

Desa

(CF) Berbasis Komunitas Lokal dan

Tumbuhnya kesadaran dan lahirnya

Penertiban Keramba, membatasi

Mekanisme Kolaborasi dari Tingkat

prakarsa komunitas masyarakat

Pengunaan lahan di dekat pesisir

Desa

untuk menyelamatkan danau limboto

danau, budidaya yang tidak ramah

Bangkitnya kolaborasi multi pihak

lingkungan

dalam penyelamatan danau limboto 7

5

Pembinaan masyarakat miskin di

Tumbuhnya kesadaran masyarakat

Terbentuknya kelompok

pesisir pantai dan hutan sekitar

Desa sekitar hutan dan pesisir pantai

masyarakat penyelamat

dalam penyelamat lingkungan

lingkungan

Koordinasi, Perencanaan,

Terkoordinasinya pelaksanaan

Pelaksanaan, dan evaluasi

kegiatan PNPM secara lintas

serta 8 Kecamatan eks

PNPM-MPd

sektoral dan lintas pelaku, baik jajaran

PNPM

gorontalo

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 8 Penunjang Administrasi PNPM-MPd

100%

5 Kabupaten dan 1 Kota

950,000,000

19

INDIKATOR



I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

struktural mupun fungsional Meningkatnya Keberhasilan PNPM di 5 Kabupaten dan 1 Kota, di 8 Kecamatan eks PNPM

9 Penunjang Administrasi PNPM-GSC

Koordinasi, Perencanaan,

Terkoordinasinya pelaksanaan

Pelaksanaan, dan evaluasi

kegiatan PNPM secara lintas

PNPM-GSC

sektoral dan lintas pelaku, baik jajaran

100%

4 Kabupaten

250,000,000

Provinsi dan Kab/ Kota

400,000,000

struktural mupun fungsional Meningkatnya Keberhasilan PNPM di 4 Kabupaten 10 Forum Koordinasi Lintas SKPD Provinsi dan Kab/ Kota

Meningkatnya Koordinasi,

Terlaksananya Forum

15 SKPD Provinsi, 5 instansi

Singkronisasi dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Koordinasi, Singkronisasi Dan Sinergitas Serta Evaluasi

Vertikal dan SKPD Kab/ Kota

Penanggulangan Kemiskinan di

Program Pemberdayaan

tingkat Kab/ Kota dan Provinsi

Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

7

Peningkatan Pelayanan Internal

Pelayanan jasa adimistrasi

Costumer (66 Pegawai) dan kegiatan

perkantoran pada pada 3 Bidang,

rutin dalam mendukung tugas pokok

bagian keuangan dan sekretaris

dan fungsi BPMD-PK

lingkup BPMD-PK

Servis sarana pendukung operasional

Penyediaan sarana dan

dan pengadaan sarana lainnya

prasarana aparatur pada pada 3

100%

Kantor BPMD-PK

200,000,000

Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100%

Kantor BPMD-PK

500,000,000

Provinsi Gorontalo

Bidang, bagian keuangan dan sekretaris lingkup BPMD-PK 8

Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah (Lintas SKPD) 13 Sistem Pengendalian, Evaluasi dan

Terkendalinya dan Terevaluasinya

Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Program/ Kegiatan

Program/ Kegiatan BPMD-PK Mulai

pelaporan Program Kegiatan

Dari Tingkat Kabupaten/ Kota,

terkait urusan Wajib

Maupun Tingkat Provinsi Dalam

Pemberdayaan Masyarakat

Rangka Mengurangi Resiko

secara akurat dan data terbaru

100%

Kantor BPMD-PK

250,000,000

Provinsi Gorontalo

20

INDIKATOR


I. DIKPORA

SASARAN/HASIL (PROG) 2 Tumpang Tindih Kegiatan dan tidak

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

pada unsur perencanaan

Fokusnya Program Kegiatan Khususnya Pemberdayaan Masyarakat 9

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 14 Pembangunan Rumah Layak Huni

Optimalisasi Peran BPMD-PK

Pembangunan Rumah Layak Huni

(Mahyani bagi RTSM) Secara

Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bagi Rumah Tangga Miskin ( RTM )

Swakelola

dan Penanggulangan Kemiskinan

500 Unit

6 kab/kota

9,700,000,000

Desa di Kecamatan IPM

2,500,000,000

Mendorong RTM Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan 15

BANGDES Gorontalo

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Meningkatnya ekonomi masyarakat

100%

& insfrastruktur Desa

Rendah

Tersedianya dana bantuan Langsung Pembangunan Desa 16

Asesmen Pelaksanaan Corporate

Untuk Mendorong Perang

Terlaksananya Asesmen

Perusahaan Swasta,

Sosial Responsibility (CSR) dalam

Pemangku Kepentingan Khususnya

Pelaksanaan Corporate Sosial

BUMD, dan BUMN

mendukung Program

Dunia Usaha Sebagai Wujud

Responsibility (CSR) dalam

Penanggulangan Kemiskinan di

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ;

mendukung Upaya Penanggulangan

Provinsi Gorontalo

Kab/ Kota

150,000,000

Kemiskinan Serta Pemeberdayaan Masyarakat di Provinsi Gorontalo Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan Khususnya Dunia Usaha Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

Meningkatnya Pelayanan

Tersedia Peralatan dan

Administrasi Keuangan Secara

Perlengkapan Administrasi

Optimal

Keuangan TOTAL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PK

100%

Kantor BPMD-PK

175,000,000

Provinsi Gorontalo 17,775,000,000

VII. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Meningkatnya daya saing Industri Kecil Menengah

21



I. DIKPORA 1 Diklat/Bimtek Bagi Pelaku IKM

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

Jumlah pelaku IKM yg mengikuti:

PAGU 2013 6 160,000,000

- Diversifikasi Produk Kerajinan

20 IKM

Kab. Pohuwato

20 IKM

Bonbol

dan Bantuan Peralatan & Bahan - Pelatihan Usaha Teknis Proses Pengolahan Gula Aren 2

Program Peningkatan Kualitas

Meningkatnya kualitas

Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Kelembagaan KUMKM

2

3

Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan penciptaan :

Kelembagaan Koperasi

- Koperasi Berkualitas

40 Koperasi

6 Kab/Kota

- Koperasi Berprestasi

15 Koperasi

6 Kab/Kota

- Koperasi Skala Besar

1 Koperasi

Provinsi

- Koperasi Modern

5 Koperasi

3 Kab/Kota

- Pembenahan Koperasi Tdk Aktif

70 Koperasi

6 Kab/Kota

Peningkatan kualitas SDM KUMKM

- Diklat Pengurus dan Pengawas Koperasi

3

700,000,000

50 Pengurus

6 Kab/Kota

185,000,000

6 Kab/Kota

350,000,000

20 Pengawas

Program Peningkatan Akses terhdp Sumber Daya Produktif 4

Sosialisasi, Fasilitasi dan Monev

Fasilitasi KUR bagi KUKM

300 KUMKM

Kredit Perbankan (KUR) kepada UMKM dan Koperasi 5

Pengembangan Kemitraan & Jaringan

- Magang 5 pengurus Koperasi

- 5 org pengurus

Jatim

Kerjasama Usaha Koperasi dengan

- Wadah Penghubung KUKM

- 1 Kegiatan

Provinsi

82,500,000

BUMN/BUMS 6

Peningkatan Peran Pusat, Pemda,

Fasilitasi dalam rangka :

BUMN dan Lembaga Terkait Lainnya

- pembentukan Koperasi Baru

dalam Penyediaan Dukungan

382,500,000 53 Koperasi

6 Kab/Kota

10 KUMKM

Provinsi

5 Koperasi

Provinsi

1 unit LPKD

Provinsi

(Rp. 2,5 jt/Koperasi)

Pembiayaan bagi Koperasi

- Akses permodalan KUMKM melalui LPDB - Bantuan Sosial melalui Kementerian KUKM - Rintisan pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)

4

Program Penciptaan Wira

Terciptanya iklim usaha yang

Usaha Baru

lebih berpihak kepada KUMKM

7

Fasilitasi Pengembangan Usaha Bagi

- Bantuan modal usaha Rp. 5 jt/KK

200 KK Miskin

6 Kab/Kota

1,150,000,000

22

INDIKATOR



I. DIKPORA KK Miskin dan RTM 8

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

- Pergub Penetapan WUB

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Bantuan modal usaha Rp.5 jt/UKM

300 UKM/PKL

6 Kab/Kota

10 UMKM

Luar Daerah

12 BDS

6 Kab/Kota

50 UMKM

6 Kab/Kota

1,700,000,000

Bagi UKM/PKL Potensial 5

Program Sistem Pendukung Usaha

Meningkatnya produktivitas &

Bagi UMKM

pemasaran produk koperasi dan UMKM

9

Peningkatan Promosi & Pemasaran

- Fasilitasi UMKM dlm pameran/

Produk UMKM 6

Program Pengembangan Akses &

Meningkatnya kualitas

Kelembagaan UMKM

kelembagaan koperasi & UMKM

10

250,000,000

Expo (3 kegiatan)

Optimalisasi Peran Klinik

Penguatan peran BDS dlm rangka :

Pengembangan Bisnis dalam

- Pendampingan UMKM

Memperkuat Kelembagaan UMKM

260,000,000

(Rp. 10 juta/BDS) - Transformasi usaha mikro/kecil yg beralih menjadi UMKM Formal - Diklat TOT bagi Konsultan BDS

24 Konsultan

Provinsi

- Peningkatan jumlah Konsultan

3 Orang

Jakarta

150 UMKM

Provinsi

BDS yang bersertifikat 7

Program Peningkatan Daya Saing

Meningkatnya daya saing SDM

SDM KUMKM

KUMKM

11

Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM

- Diklat Kewirausahaan UMKM

190,000,000

(3 Angkatan) 8

Program Pengembangan Industri

Meningkatnya daya saing

Kecil Menengah

Industri Kecil Menengah

12

Diklat/Bimtek Bagi Pelaku IKM

Jumlah pelaku IKM yang mengikuti: - Diversifikasi Produk Kerajinan

160,000,000 20 IKM

Kab. Pohuwato

20 IKM

Bonbol

1 kegiatan

Provinsi

dan Bantuan Peralatan & Bahan - Pelatihan Usaha Teknis Proses Pengolahan Gula Aren 13

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM

Pemberdayaan, peningkatan dan

dengan Swasta (DEKRANASDA)

perluasan usaha IKM oleh Dewan

450,000,000

Kerajinan Nasional Daerah Prov Gorontalo 9

Program Peningkatan Produktivitas

Meningkatnya produktivitas &

23


I. DIKPORA dan Promosi Produk IKM 14


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

pemasaran produk IKM

Peningkatan Daya Saing Produk IKM

Peningkatan nilai produksi IKM

160,000,000

melalui : - Bimtek Penerapan Cara Pengola-

20 IKM

Kota Gorontalo

20 IKM

Kab. Boalemo

lahan Produk Olahan yang Baik (CPPOB) dan Bantuan Peralatan - Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Bantuan Mesin/ Peralatan 15

16

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Operasional SKB :

industri Kecil Menengah

- Sanggar Karawo (Tapa)

1 paket

Bonbol

- SKB IKM Limboto (eks ktr Samsat)

1 paket

Kab. Gorontalo

Penunjang Promosi Produk IKM

250,000,000

Promosi Produk IKM melalui :

580,000,000

- Festifal Karawo 2013

1 kegiatan

Provinsi

- Lomba desain Karawo (industri

1 kegiatan

Provinsi

- Pameran lokal

1 kegiatan

Provinsi

- Expo Produk IKM

1 kegiatan

Luar daerah

- Revitalisasi Kampung Kerajinan

1 Kegiatan

Kab. Gorontalo

kreatif)

10 Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

Berkembangnya iklim usaha yg kondusif bagi peningkatan usaha dan investasi dibidang IKM

17

Revitalisasi Sentra Kerajinan Prov. Gorontalo

820,000,000

Gorontalo (Mongolato) menjadi Desa Wisata melalui : 1) Pembangunan Showroom IKM 2) Penataan lingkungan desa 3) Pembuatan Gerbang (in-out) 3) Pendampingan konsultan Desa

20 Unit 1 Kegiatan 2 unit 3 bulan

Wisata 4) Bantuan bahan baku 5) Booklet/Pamflet 6) Baliho Desa Wisata

30 IKM 1000 buah 10 buah

7) Umbul-umbul Desa Wisata

100 buah

8) Sosialisasi, Diseminasi &

2 kegiatan

Promosi Desa Wisata

24

INDIKATOR



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA 18

Pengembangan Kompetensi Inti

Pembinaan & bantuan peralatan :

(OVOP) dan Kluster Industri

- Kluster Industri Pengolahan

300,000,000 Isimu Kab. Gtlo

5 IKM

Kota Gorontalo

5 IKM

Pohuwato dan

10 IKM

Kelapa - Kluster Industri Mesin & Peralatan Umum (Bengkel Bentor) - Kluster Industri Agro (Jagung)

Boalemo - Kluster Industri Pengolahan Ikan

Gorut

20 IKM

- Kluster Industri Pengolahan

Bonbol

10 IKM

Kakao 11 Program Pengembangan Sarana

Meningkatnya kelancaran arus

Distribusi & Sistim Informasi

dan distribusi barang/jasa di

Barang dan Jasa Daerah

daerah

19

Revitalisasi Pasar Tradisional

- Pembangunan/Renovasi Pasar

1,200,000,000

Tradisional

20

1) Kab. Pohuwato

Paguat

1 unit los pasar

2) Kab. Boalemo

Paguyaman

1 unit los pasar

3) Kab. Gorontalo

Batudaa

1 unit los pasar

4) Kab. Bone Bolango

Suwawa

1 unit los pasar

Informasi Harga Kebutuhan Pokok

Penyebarluasan informasi :

Masyarakat & Stok Barang Strategis

- Harga kebutuhan pokok masya-

Provinsi

80,000,000 Harian

rakat (harian) - Stok bahan pokok dan strategis

12 laporan

(bulanan) 21

Kerjasama Dagang Antar Daerah

Operasional Kantor Perwakilan

Jawa Timur

1 kegiatan

80,000,000

Dagang Gorontalo di Surabaya 12 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya pengawasan barang beredar & perlindungan konsumen

22

Pengawasan Peredaran Barang

Pengawasan & pengamanan

dan Jasa

perdagangan dalam bentuk : - Pengawasan barang beredar dan

350,000,000 6 Kab/Kota

6 kali

Laporan Pemberkasan Kasus - Fasilitasi pembentukan Badan

Kota Gorontalo

1 BPSK

25



I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) - Pengawasan barang di Pos Perbatasan Provinsi

23

Operasional dan Pengembangan

Tera/Tera Ulang Alat UTTP

Pohuwato, Gorut

3 Pos

& Bonbol 6 Kab/Kota

12.000 UTTP

1,100,000,000

UPTD Balai Kemetrologian Daerah 13 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya kualitas dan pemasaran produk/ komoditi ekspor unggulan Gorontalo

24 Peningkatan kualitas SDM eksportir

Bimtek Standarisasi Mutu Barang

30 pelaku usaha

60,000,000

Ekspor 25 Promosi Produk Komoditi Ekspor

Promosi produk ekspor melalui :

Gorontalo

- International Trade Promotion Center (ITPC) - Operasionalisasi Nasional Single

460,000,000 Asia, Eropa &

10 ITPC

Amerika Provinsi

1 kegiatan

Dubai

1 kegiatan

Window (NSW) - Promosi/Pameran Dagang Luar Negeri 14 Peningkatan Standarisasi barang Ekspor-Impor

Terstandarisasinya kualitas dan mutu barang ekspor-impor di Provinsi Gorontalo

26 Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor Unggulan Gorontalo

15 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 27 28

- Pengujian komoditi - Penerbitan Sertifikat Mutu - Bimtek Standarisasi Mutu Barang - Kalibrasi alat-alat laboratorium - Sosialisasi peran BPSMB - Penyediaan peralatan lab

200 kali 12 Sertifikat 30 pelaku usaha 4 kali 6 kali 1 paket

1,000,000,000

Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

16 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Pelaporan 29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev

Sesuai pemohon Lab BPSMB Provinsi Luar daerah 6 Kab/Kota Provinsi

Administrasi & rutin kantor Sarana & prasarana kantor

1 kegiatan 1 kegiatan

Provinsi Provinsi

650,000,000 1,000,000,000

Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program & kegiatan SKPD Output meliputi :

600,000,000

26



I. DIKPORA Program Bidang Koperindag

17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 30 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

VIII. DINAS SOSIAL 1 Program Pemberdayaan Sosial 1 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan

2

2

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

3

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4

Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

OUTPUT (KEGIATAN) 3 - Rakor dlm rangka penyusunan Renstra 2014 - Forum SKPD lintas Kab/Kota - Forum Lintas Pelaku Usaha - Dokumen Renstra 2014 - Laporan Monev Program - Laporan Realisasi Fisik Program - Dokumen LPPD & LAKIP 2012 - Profil Kinerja Koperindag


LOKASI

5 1 kegiatan

Provinsi

7

4 kegiatan 2 kegiatan 1 dokumen 4 laporan 12 Laporan 2 dokumen 100 buku

Kab/Kota Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

1 dokumen 1 dokumen 19 Laporan

Provinsi Provinsi Provinsi

PAGU 2013 6

Meningkatnya kinerja pelaksanaan & pertanggungjawaban keuangan SKPD Output meliputi : - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Laporan Keuangan TOTAL DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Meningkatnya taraf kehidupan dan penghidupan keluarga fakir miskin

-Meningkatnya kesejahteraan KAT dlm segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dlm pembangunan dg tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat. Meningkatnya semangat pengabdian, peran aktif dan kemampuan TKSK dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Tertanam, terpelihara, terlestarikan dan teramalkannya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan kesetiakawanan sosial dalam sikap dan perilaku segenap warga masyarakat.

-Pendaftaran dan seleksi -Bimbingan Sosial Fakir Miskin -Bantuan Pengembangan KUBE -Bantuan KUBE penumbuhan -Monitoring dan evaluasi -Pembangunan Rumah Ibadah -Pembangunan Balai Sosial -Pembangunan MCK -Sarana Air Bersih -Monitoring dan evaluasi

-Operasional TKSK

-Penguatan NK3S -Santunan Keluarga Pahlawan

250,000,000

14,960,000,000

1 keg 1 keg 6 KUBE 20 KUBE 1 keg 2 unit 2 unit 8 unit 2 unit

Kab/Kota seProvinsi Gorontalo

850,000,000

Ds.Rumbia Kec.Botumoito Kab.Boalemo Ds. Buhu Kec.Tibawa Kab. Gorontalo

350,000,000

46 org Kab/Kota SeProvinsi

3 keg Provinsi Gorontalo

300,000,000

200,000,000

27


I. DIKPORA 5 Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan

6

7

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Terbina dan terentasnya penyandang cacat sehingga mampu melak sanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Terjaminnya kelangsungan hidup tombuh kembang dan perlindungan anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial Lansia dan melembaganya lanjut usia dlm kehidupan bangsa

-Pendaftaran dan seleksi -Bimbingan dan motivasi Sosial -Pelatihan Keterampilan mel. LBK -Bantuan stimulan UEP -Bantuan ABH -Pendaftaran dan seleksi -Bimbingan dan motivasi sosial

agar lanjut usia dapat menjalani hari tuanya dalam suasana nyaman

-Bantuan stimulan UEP -Jaminan Sosial Lanjut Usia

tenteram, sejahtera lahir dan bathin

3

Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 8 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

9

10

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Program PKH)

OUTPUT (KEGIATAN) 3 -Pendaftaran dan seleksi penyandang cacat -Bimbingan dan motivasi Sosial -Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JS) Paca -Pengiriman Paca ke PSBD Wirajaya Makassar -Pelatihan Keterampilan Paca melalui Loka Bina Karya -Bantuan Stimulan UEP Paca -Monitoring dan evaluasi

Berfungsinya kembali kondisi sosial ekonomi para korban bencana alam seperti semula dan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana alam Berfungsinya kembali kondisi sosial ekonomi para korban bencana sosial yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan PKH didaerah.


LOKASI

5

7 1 keg Kab/Kota

PAGU 2013 6 500,000,000

1 keg 30 org 1 org 25 org 25 org

1 keg Kab/Kota 1 keg

500,000,000

25 anak 25 anak 1 keg 1 keg Kab/Kota 50 org

500,000,000

50 org 50 org

(JSLU) -Monitoring dan evaluasi

1 keg

-Pendaftaran dan seleksi -Relokasi rumah korban abrasi pantai -Pengadaan Bahan Darurat ( Lauk Pauk )

1 keg Ds.Kikia 20 KK Kec.Sumalata Kab. Gorontalo Utara

-Pendaftaran dan seleksi -Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) -Pemulangan orang terlantar

1 keg Kab/Kota seProvinsi 20 KK

-Monitoring dan evaluasi

1 keg Provinsi

800,000,000

1 pkt 500,000,000

1 pkt 100,000,000

28


I. DIKPORA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

Terkoordinasikannya pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial antara pusat dan daerah

-Konsultasi dan koordinasi perencanaan program -Rapat Koordinasi teknis pembangunan bidang kesejahteraan sosial

12 keg Provinsi

PAGU 2013 6

350,000,000

1 keg

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

-Perawatan dan pemeliha aan perlengkapan ktr

12 bln Provinsi Gorontalo

450,000,000

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 Pelayanan administrasi perkantoran

Meningfkatnya kelancaran adminstrasi perkantoran

-Pengadaan jasa administrasi


550,000,000

7

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 14 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD


300,000,000

TOTAL DINAS SOSIAL IX. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 1 Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Pengembangan Agribisnis Peternakan

2

3

Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan & Pelatihan, Bimbingan Teknis & Sosialisasi) Prog. Penerapan Teknologi Peternakan 3 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peningkatan SDM (45 aparat) Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Terlaksananya Diklat Teknis IB, PKB, ATR, ET

100%

5 Kabupaten

500,000,000

Terlaksananya Pelatihan & Bimbingan Teknis untuk Aparat

Terlaksananya Bimtek Aparat

100%

Provinsi Gorontalo

398,000,000

Meningkatnya SDM Peternakan

Terlaksananya Pengelolaan Ternak & Pelatihan SDM

100%

UPTD Wonggahu

998,000,000

Peningkatan Populasi Ternak

Bibit Ternak Sapi

100%

5 Kabupaten

Sarana & Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 4

Prog. Peningkatan Produksi Hasil

6,250,000,000

6,000,000,000

29


I. DIKPORA Peternakan 4 Keg. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 5

Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Peternakan

6

Peningkatan Kinerja Aparatur & Petugas Penyuluh di Tingkat Lapangan Peningkatan pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan Peningkatan efesiensi pemanfaatan


OUTPUT (KEGIATAN) 3 Bibit Ternak Kambing

Penyebaran Ternak Hasil Distribusi 1.000 ekor


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

100% 100%

Sosialisasi Bagi Kelompok Penerima Bantuan Meningkatnya Produksi & Kualitas Ternak Sapi di Provinsi Gorontalo

1 Paket Peralatan Inseminasi Buatan

100%

Provinsi Gorontalo Kab/Kota

188,500,000

KDO 1 unit Kendaraan Roda-2 bagi petugas UPJA Perlengkapan alat pengolah data untuk pemetaan lahan (GPS) Chopper (5 unit) Biogas (5 unit)

100%

Provinsi Gorontalo 5 Kabupaten

72,000,000 68,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

34,900,000

100%

5 Kabupaten

62,500,000 150,000,000

Pengawasan terhadap Pencegahan & Pengendalian Penyakit AI

Terlaksananya Pencegahan & Pengendalian Penyakit AI

100%

Provinsi Gorontalo Kab/Kota

679,500,000

Terkendalinya Penyakit Rabies

Peningkatan Pengendalian & Pengendalian Penyakit Rabies Tersedianya Pangan Asal Hewan yang ASUH dan & Layak

100%

Provinsi Gorontalo Kab/Kota Provinsi Gorontalo Kab/Kota

247,000,000

Meningkatnya Luas Areal Tanaman Perkebunan Terlaksananya Keg. Peremajaan, Rehabilitasi & Intensifikasi Kakao Terlaksananya Penguatan Kelembagaan/Kelompok Tani Peningkatan Mutu Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pembinaan & Pengawasan Saprodi Perkebunan Intensifikasi Kebun Induk

830 Ha

5 Kabupaten

911,000,000

1 Paket

5 Kabupaten

958,000,000

1 Paket

5 Kabupaten

257,450,000

1 Paket

5 Kabupaten

240,000,000

2 Paket

5 Kabupaten

87,000,000

Nitrogen Cair (N2) 1.700 liter

7 8

hijauan makanan ternak dan peningkatan pendapatan petani ternak 5

Prog. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak 9 Keg. Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit Menular Ternak 10

Keg. Peningkatan Kesehatan Masy. Veteriner

Terwujudnya Ternak yang Sehat & Produktif 6

Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 11 Keg. Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Meningkatnya Produksi & Mutu Kakao Meningkatnya Posisi Tawar Petani Perkebunan Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Petani Tersedianya Perkebunan Tepat Jumlah, Tepat Jenis & Tepat Waktu Optimalnya Pertumbuhan Tanaman di Kebun Induk Intensifikasi Kebun Induk

Optimalnya Pertumbuhan

100%

236,000,000

10 Ha

Pohuwato & Gorut

95,150,000

5 Ha

Pohuwato

95,150,000

Tanaman Di kebun Entris

30

INDIKATOR

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

Peningkatan Jalan Usaha Tani 2,5 KM di 5 Kabupaten

100%

5 Kabupaten

Koordinasi kegiatan ke pusat

100%

Koordinasi dan pembinaan kegiatan ke daerah

100%

5 Kabupaten

34,500,000

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan selama 1 Tahun

100%

5 Kabupaten

21,000,000

Peningkatan Produk Olahan yang Berdaya Saing Meningkatnya Promosi Produk Unggulan Peternakan

Terlaksananya Event Pameran

100%

Provinsi Gorontalo

250,000,000

10 Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 17 Keg. Penyusunan Data Statistik Pertanian

Perencanaan yang Akuntabel

Adanya Data & Dokumen Perencanaan Diklat Teknis Perencana & Statistik

100%

Provinsi Gorontalo

650,000,000

11 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 18 Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Adanya Sarana Penunjang Aparatur

100%

Provinsi Gorontalo

350,000,000

12 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 Keg. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel

Tertibnya Administrasi Jasa Perkantoran

100%

Provinsi Gorontalo

985,000,000


I. DIKPORA 7 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 12 Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 8

Tersedianya Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pertanian

Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 13 Peningkatan SDM aparatur dan

14

15

9


adanya kesamaan visi dan persepsi antara pusat dan provinsi terkait konsep kegiatan sapras Peningkatan Pengetahuan Peternak tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung peternakan Peningkatan kinerja pelaksana kegiatan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan

Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 16 Keg. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Menyesuaikan dengan jadwal dari Pemerintah Pusat

500,000,000

35,000,000

13 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

31


I. DIKPORA 20 Keg. Penyusunan Anggaran & Laporan Keuangan SKPD

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Tertibnya Administrasi Keuangan

OUTPUT (KEGIATAN) 3 Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel


LOKASI

5

7

100%

Provinsi Gorontalo

4

Diklat PIM IV

5

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

- Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat PIM I sebanyak 1 Orang - Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat PIM II sebanyak 3 Orang - Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat PIM III sebanyak 7 Orang - Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 40 orang - Pemantauan dan evaluasi terhdp pendidikan kedinasan sebanyak

300,000,000

15,403,650,000

TOTAL DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN X. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH 1 Program Pendidikan Kedinasan - Pejabat struktural yang telah mengikuti 1 Diklat PIM I pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi 2 Diklat PIM II Gorontalo sebanyak 78 orang 3 Diklat PIM III

PAGU 2013 6

100%

Luar Daerah

65,000,000

100%

Luar Daerah

153,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

231,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

800,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

150,000,000

- CPNS yang memenuhi syarat untuk dialihkanke PNS sebanyak 150 orang - Jumlah aparatur lingkup BKPAD yang mengikuti diklat teknis dan Fungsional sebanyak 20 orang - Jumlah aparatur Prov. Gtlo yang mengikuti pembinaan & pemberian motivasi sebanyak 250 orang - Jumlah aparatur yang mampu menyusun AKD sebanyak 30 org - Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat SPM sebanyak 40 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

750,000,000

100%

Luar Daerah

150,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

450,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

188,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

250,000,000

- Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sebanyak 25 orang

100%

Provinsi Gorontalo

175,000,000

1 kali 2

Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Diklat Prajabatan bagi CPNS Provinsi Gorontalo 7

Diklat Teknis dan Fungsional

8

Perubahan Mind Set, Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Kerja Aparatur

9

Diklat Training Need Analisys (TNA)

10

Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bagi Pejabat Struktural Diklat Penyusunana Kurikulum, Silabi, dan Modul berdasarkan SKKNI

11

12

Diklat Teknis Manajemen Inovasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

- Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sebanyak 30 orang

100%

Provinsi Gorontalo

188,000,000

13

TOT Substansi PIM IV

100%

Provinsi Gorontalo

120,000,000

14

TOT Substansi PIM III

- Tersedianya 12 orang WI yang memiliki kompetensi & Sertifikat untuk PIM IV - Tersedianya 12 orang WI yang

100%

Provinsi Gorontalo

120,000,000

32



I. DIKPORA 15

3

memiliki kompetensi & Sertifikat untuk PIM III - Tersedianya 12 orang WI yg telah memiliki kompetensi teknis dlm diklat teknis

Diklat Teknis untuk Widyaiswara

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 16 Standarisasi Kompetensi

- Aparatur pemerintah yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan yang dipersyaratkan. - Aparatur yang memiliki kemampuan untuk memangku

17

Pelayanan Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Pensiun PNS

18

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

19

Pengembangan SDM Aparatur (pengukuran Kinerja Kompetensi Individu)

20

Penyelesaian Sengketa & Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi

21

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional

22

Pemberian Bantuan Tugas Belajar & Penyelesaian Studi Pendidikan lanjut PNS Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

23

4

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

OUTPUT (KEGIATAN) 3

jabatan berdasarkan analisisjabatan dan kebutuhan pegawai dilingkiungan Pemerintah Provinsi Gorontalo


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

100%

Provinsi Gorontalo

150,000,000

- Tersusunnya dokumen standard kompetensi jabatan yg valid bagi setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Gtlo sebanyak 1 dokumen - Jumlah berkas kenpa, Pensiun PNS sebanyak 900 org & 30 org pensiun & Jumlah berkas PNS yg bermohon Mutasi sebanyak 100 berkas - Terselenggaranya ujian dinas & ujian penyesuaian bagi PNS yang memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sebanyak 2 kali (periode). Terwujudnya kinerja organisasi & kinerja individu yang optimal & profesional dlm rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yg disusun sebanyak 1 dokumen - Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin sebanyak 20 kasus - Aparatur yg diangkat dlm jabatan Sturktural dan 100 pejabat dan Fungsional sebanyak 25 orang

100%

Provinsi Gorontalo

350,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

350,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

200,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

501,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

263,035,000

100%

Provinsi Gorontalo

200,000,000

- Jumlah aparatur yang memperoleh bantuan akhir studi sebanyak 108 PNS

100%

Provinsi Gorontalo

931,000,000

- Jumlah peserta Calon Praja yang mengikuti seleksi dan lulus tes pantukhir sebanyak 30 Orang

100%

Provinsi Gorontalo

245,000,000

33



I. DIKPORA 24 Pengembangan kurikulum & bahan ajar diklat teknis/fungsional, struktural dan 25

prajabatan Rakor Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip PNS

26

Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

27

Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai

28

Mobile Pelaksanaan monitoring pengadaan CPNS ke Kab/Kota Pemberian Penghargaan, Tanda-tanda Jasa, Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Kenaikan Gaji Berkala

29

30

5

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor

33

Penunjang Layanan Publik Kantor BKPAD

7 Provinsi Gorontalo

- Jlh Aparatur yg mengikuti rakor kepegawaian sebanyak 60 org & penataan arsip sebyk 3.308 Berkas - Jumlah dokumen laporan hasil AKD utk perencanaan diklat tahun berikutnya sebanyak 1 dokumen - Dokumen bezeting dan formasi pegawai yg disusun sebanyak 1 dokumen - CPNS yang akan diangkat pada Kab/Kota sebanyak 500 orang - Jumlah Aparatur yang beroleh penghargaan & prestasi tertinggi sebanyak 65 orang dan 36 orang - Jlh Aparatur yg diambil sumpah dan janji sebanyak 250 orang - Jlh aparatur yg beroleh kenaikan gaji berkala sebanyak 1000 orang - Jumlah kegiatan kediklatan dan kepegawaian yang dilaksanakan di Prov. Gtlo dan di Luar Daerah

100%

Provinsi Gorontalo

300,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

250,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

350,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

200,000,000

100% Provinsi Gorontalo

200,000,000

- Terlaksananya kegiatan operasionalisasi perkantoran dgn baik & lancar melalui penyediaan kebutuhan kantor sebanyak 1 Paket

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000,000

Tersedianya sapras kediklatan dan kantor sebanyak 1 Paket Gedung Poliklinik, Rg. Asrama dan Kantor Tersedianya alat layanan informasi pada BKPAD secara elektronik sebanyak 1 Paket

100%

Provinsi Gorontalo

500,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

350,000,000


LOKASI

disusun sebanyak 80 Bahan Ajar

Koordinasi Bidang Kediklatan dan Kepegawaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

5 100%

PAGU 2013 6 450,000,000

OUTPUT (KEGIATAN) 3 - Jumlah Bahan ajar diklat yang

- Layanan operasional kantor melalui pemenuhan kebutuhan harian kantor

- Layanan kepegawaian & Kediklatan pada BKPAD melalui pemenuhan sarana & prasarana penunjang secara elektronik

100%

Provinsi Gorontalo Luar Daerah

200,000,000

34


I. DIKPORA XI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2

2

3

4

5

Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Program Kegiatan di Bidang KesbangPol

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 3 Penyusunan anggaran dan laporan keuangan SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Pendidikan Politik Masyarakat 6 Forum Dialog Partai Politik

7

8

Fasilitasi Pendampingan Lembaga Legislatif, PAW & Bantuan Keuangan Parpol

Sosialisasi Budaya dan Etika Politik

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) OUTPUT (KEGIATAN) 2 3 TOTAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH

Aparat KesbangPol Provinsi Meningkatnya kapasitas aparat KesbangPol

- Kegiatan Diklat/Kursus/Bimtek/ Sosialisasi/Workshop - Laporan

Badan KesbangPol Kab/ Kota se-Provinsi Gorontalo Sikronisasi Program Bidang KesbangPol & penyusunan Rencana Strategis 2012-2017

- Koord. Dgn Badan Kesbang Kab/Kota - Persiapan pelaksanaan - Rapat Koordinasi - Rapat Pembahasan - Laporan

Pegawai Badan Kesbang dan Politik Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

- Persiapan - Pengumpulan data - Penyusunan Laporan - Laporan

Pegawai Badan Kesbangpol Meningkatnya & tercukupinya pelayanan adrministrasi perkantoran

Kecepatan pelayanan administrasi

Pegawai badan Kesbangpol Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

- ATK - Sarana penunjang lainnya

Peningkatan Peran Parpol & Masy. Sipil dalam Pembangunan Demokrasi Partai Politik, DPRD Prov./Kab/Kota Terciptanya Koordinasi dan Komunikasi antar Partai

Partai Politik, DPRD Prov./Kab/Kota Terlaksananya pendamp. lembaga legislatif dan Terwujudnya pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel Sasaran: Masyarakat,


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6 10,780,035,000

16 Orang

Provinsi Gorontalo

250,000,000

Provinsi Gorontalo

125,000,000

2 Kali 2 Kali 4 Kali 4 Dokumen

Provinsi Gorontalo

52,250,000

1

Provinsi

589,500,000

1 Dokumen 2 Kali 2 Kali 2 Kali/60 Orang 5 Kali/100 Org 2 Dokumen

Gorontalo

'- Koord. Dgn Instansi terkait - Forum Dialog - Laporan - Verifikasi bantuan keuangan Parpol - Pendampingan lembaga legislatif - Fasilitasi PAW - Laporan - Koord. Dgn Instansi terkait

12 Bulan

3 Kali 2 Kali / 200 Org 2 Dokumen 1 Kali

Provinsi Gorontalo

130,900,000

250,000,000 Prov. Gtlo Prov. Gtlo

250,000,000

Prov.

500,000,000

6 Kali 1 Tahun 1 Dokumen 6 Kali

35


I. DIKPORA Lokal

6

9

Workshop Pemanfaatan E-Voting untuk PEMILUKADA Gorontalo dan PEMILU Indonesia

10

Penunjang pemantauan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 11 12

Silaturahmi antara pemerintah (Gubernur) dengan paguyuban/ suku/ etnis se-provinsi Gorontalo 2. Dialog lintas suku di Prov. Gorontalo

13

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan, (Permendagri No. tahun 2011 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian

14

Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

15

Penguatan Forum Kerjasama Intelijen Daerah (KOMINDA)

16

Dukungan Koordinasi Pengamanan Kegiatan Nasional dan Daerah

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan partisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA, PEMILU dan PILPRES KPU Provinsi/Kab/Kota, Kesbang Kab/Kota dan Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas hasil PEMILU, PILPRES dan PILKADA

OUTPUT (KEGIATAN) 3 - Rapat Koordinasi - Sosialisasi - Laporan

;- Konsultasi dgn Instansi Terkait - Koord. Dgn Instansi terkait .- Rapat Panitia - Persiapan pelaks. Kegiatan - Workshop - Laporan Sasaran : Parpol, KPU, Panwas, dan Konstituen - Pemantauan/ monitoring dan Hasil : Terwujudnya pelaksanaan Pemilukada yang koordinasi aman dan tertib Meningkatnya Kewaspadaan Masy. dalam menjaga keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Paguyuban suku/ etnis di Provinsi Gorontalo Terwujudnya persamaan persepsi antara pemerintah dengan semua entitas etnis/ suku dalam mendukung terciptanya kondusifitas daerah. Badan Kesbang Kab/ Kota Perguruan Tinggi, Ormas, dan lembaga riset Hasil : Terwujudnya persamaan persepsi antara Badan Kesbangpol Prov Badan Kesbangpol Kab/ Kota, Perguruan Tinggi, Ormas, & Lembaga Riset tentang SOP penerbitan rekomendasi peneliatian. FKDM Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo Hasil : Terwujudnya peran FKDM dalam rangka meningkatkan stabilitas daerah yang aman dan kondusif diwilayah Provinsi Gorontalo Forum KOMINDA Provinsi Gorontalo Terwujudnya koordinasi dan Komunikasi yang baik antara anggota Forum KOMINDA - Tersedianya data awal/deteksi dini potensi konflik Kegiatan Nasional yang dilaksanakan di Prov. Gorontalo Terwujudnya pengamanan

- Dialog - Pemantauan/ monitoring dan Koordinasi


LOKASI

PAGU 2013 6

5 1 Kali 1 Kali/450 Org 1 Dokumen

7 Gtlo

2 Kali 1 Kali/100 Org 2 Kali 1 Kali 1 Kali/100 Org 1 Dokumen 10 kali

Prov. Gtlo

126,700,000

Kota Gorontalo dan Kab. Gorut

300,000,000

Provinsi 6 Kab/ Kota

300,000,000

1 Kali/100 orang 1 Kali/100 orang

Kab/ Kota

- Sosialisasi - Pemantauan/ monitoring dan koordinasi

1Kali/100 orang

Provinsi 6 Kab/Kota

70,000,000

- Workshop - Pemantauan/ monitoring dan koordinasi

4 Kali/100 orang

Kab/ Kota Kab/ Kota

400,000,000

- Rapat - Pemantauan/ monitoring dan koordinasi

4 Kali/50 orang

Provinsi Gorontalo

300,000,000

12 Paket

Provinsi Gorontalo

100,000,000

- Pemantauan/ monitoring, koodinasi, dan pengamanan

36


I. DIKPORA

7

8

17

Penguatan empat pilar kebangsaan

18

Penguatan wawasan kebangsaan

Program Peningkatan Pengembangan Ketahanan Ekonomi 20 Penyusunan rekomendasi strategi kebijakan lembaga usaha berbasis ketahanan ekonomi daerah 21

Peningkatan aksesibilitas masy. terhdp lembaga keuangan & perbankan menuju pertumbuhan daerah yang kuat dan berdaya

22

Penguatan Ormas yang bergerak di bidang perekonomian dlm menunjang stabilitas daerah

23

Forum Kepedulian dalam mengurangi kesenjangan sosial untuk mewujudkan stabilitas Daerah

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 24 Penyusunan Peraturan Daerah tentang rencana strategis pelestarian nilai seni dan budaya daerah 25

Pembentukan dan Fasilitasi dewan kesenian daerah

26

Revitalisasi peran ormas budaya dan lembaga adat

INDIKATOR

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

- Dialog Ormas - Dialog kebangsaan

1 kali/ 100 orang 1 kali / 100 orang

Provinsi Gorontalo

500,000,000

- Kemah Bakti Kebangsaan

1 kali / 400 0rang

Kabupaten Gorontalo

500,000,000

Tersusunya rekomendasi yang memperkuat usaha ekonomi kecil menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro UKM, dan pengusaha kecil-menengah Terbentuknya akses yg sehat & mudah antara pelaku ekonomi rakyat dengan lembaga pembiayaan yg berimplikasi pd pertumbuhan ekonomi kerakyatan UKM, & pengusaha kecil-menengah Terbentuknya Ormas-ormas perekonomian yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi dlm mengendalikan stabilitas daerah Masyarakat yg berada diwilayah ber IPM rendah Terwujudnya Ketahanan ekonomi masyarakat

- Rapat koodinasi - Rapat penyusunan rekomendasi - Rencana Aksi

2 kali / 50 orang 1 Kali / 50 orang

Provinsi Gorontalo

180,000,000

- Dialog - Koordinasi instansi terkait dalam membuat rencana aksi

1 kali / 200 orang

Provinsi Gorontalo

200,000,000

- Rapat koordinasi

2 kali / 50 orang

Provinsi Gorontalo

185,000,000

- Koordinasi dengan SKPD terkait - Bakti Sosial - Pembinaan Keagamaan Dan Perekonomian rakyat

1 Kali

SKPD terkait, Tokoh Masyarakat Pemuda Pelajar, Mahasiswa&Ormas Tersusunya draft Perda tentang pelestarian seni dan budaya lokal SKPD terkait,Tokoh Adat, Pemuda, Pelajar, Ormas Terbentuknya dewan kesenian di tingkat Provinsi & Kab/ Kota dalam menunjang stabilitas daerah Ormas budaya dan Lembaga Adat Terbentuknya Ormas budaya dan lembaga adat dalam mendukung terciptanya keamanan & ketentraman

- Sarasehan -Saringan Publik - Study Lapangan Dan Pembuatan Perda - Sarasehan dan Pembentukan Perda

Perda

Provinsi Gorontalo

250,000,000

1 Kali / 150 orang

Kota Gorontalo

200,000,000

1 kali / 100 orang

Kota Gorontalo

180,000,000

SASARAN/HASIL (PROG) 2 pelaksanaan kegiatan nasional di Prov. Gorontalo Ormas, Mahasiswa, Pemuda Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya patriotisme & nilai-nilai kebangsaan Pelajar dan Mahasiswa Meningkatnya penghayatan dan pengamalan wawasan kebangsaan

OUTPUT (KEGIATAN) 3

- Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan

Prov. Gtlo salah satu Kec. Miskin yg IPMnya rendah

200,000,000

37


I. DIKPORA 27 Revitalisasi peran pemuka agama dan Ormas keagamaan 28

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah

29

Penanganan masalah sosial kemasyarakatan

XII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Pelayanan Adm. Perkantoran 1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3 2

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kesiapsiagaan 5 Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 6

4

5

Monitoring dan Evaluasi

Geladi lapangan penanggulangan bencana

Pencegahan dini PB 7 Sosialisasi pengurangan resiko bencana 8 Penyebarluasan informasi bencana Penanggulangan Bencana 9 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana


OUTPUT (KEGIATAN) 3

masyarakat Pemuka Agama & Ormas Keagamaan - Sosialisasi dan Penguatan Terwujudnya kehidupan yg harmonis Kelembagaan dlm kehidipan bermasy.& berbangsa Ormas Budaya, tokoh adat, &SKPD terkait - Sosialisasi dan Pembentukan Terbentuknya tim pementau & Tim evaluasi pelestarian budaya lokal Terwujudnya hubungan komunikasi - Sosialisasi dan hubungan kerja yg sinergis antara - Koordinasi Pemprov & komponen masyarakat TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POITIK


LOKASI

5

7

1 kali / 100 orang

Kab. Gorut

PAGU 2013 6 190,000,000

1 kali / 150 orang

Kabupaten Pohuwato

150,000,000

1 kali / 100 orang

Kabupaten Boalemo

180,000,000

6,659,350,000

Terselenggaranya pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien Terciptanya sinkronisasi program Bidang Penanggulangan Bencana dengan Badan Penangguangan Bencana Daerah Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo Tersedianya data penanggulagnan bencana (database bencana)

- Persiapan - Pelayanan Administrasi - Laporan - Koordinasi dengan Instansi terkait - Persiapan Pelaksanaan - Pelaksanaan Rapat - Rekomendasi - Laporan - Laporan - Rapat

Tersedianya kantor yang representatif (lanjutan pembangunan kantor)

Gedung Kantor

100%

Provinsi Gorontalo

Terbentuknya desa/kelurahan yang tangguh menghadapi bencana

Masy. mampu mengantisipasi dan meminimalisir kerugian serta dgn cepat membangun kehidupan menjadi normal Masyarakat dapat bertindak untuk evakuasi mandiri secara cepat

100&

12 desa/kelurahan, 6 kab/kota

600,000,000

100%

6 Kab/Kota

600,000,000

Terselenggaranya PB secara terpadu dan menyeluruh Aparat, masyarakat serta dunia usaha berinisiatif

100%

6 Kab/Kota

300,000,000

Berfungsinya sarana media pusdalops PB melalui

Masyarakat dapat memahami karakter dan

100%

Provinsi Gorontalo

200,000,000

Terkoordinyanya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar dan pertolongan korban bencana dan pengungsi

Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu

6 Lokasi

Kab/Kota

600,000,000

Meningkatnya kemampuan perorang maupun kelompok dalam penanggulangan bencana

100%

Provinsi Gorontalo

300,000,000

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen 80%

Provinsi Gorontalo

200,000,000

Provinsi Gorontalo

150,000,000

1,500,000,000

38



LOKASI

PAGU 2013 6

5

7

6 Lokasi

Kab/Kota

300,000,000

6 Lokasi

Kab/Kota

400,000,000

6 Lokasi

Kab/Kota

500,000,000

6 Lokasi

Kab/Kota

200,000,000

Tersedia dan Terpeliharanya peralatan penanggulangan bencana

Tersedianya dan terpenuhi serta terpeliharanya bahan, barang dan peralatan penanggulangan Tersedianya peralatan evakuasi bagi korban bencana Tersedianya peralatan yang siap pakai pada saat tanggap darurat

6 Lokasi

Kab/Kota

700,000,000

Teridentifikasinya Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Kab/Kota Diperbaikinya sarana dan prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga

Analisis Kerusakan dan Kerugian

100%

Kab/Kota

450,000,000

Pulihnya sarana dan prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga Kembalinya kondisi kesehatan, Pulihnya kondisi kesehatan, ekonomi dan psikologis ekonomi dan psikologis TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

100%

Kab/Kota

3,300,000,000

100%

Kab/Kota

500,000,000

Terwujudnya tingkat pelayanan

Operasionalisasi sub-sub bidang

100%

Kota Gorontalo

administrasi terhdp sub-sub bidang

pada badan keuangan daerah

Pelayanan Jasa Administrasi



100%

Kota Gorontalo

Perkantoran

administrasi terhadap sub-sub bidang

pada badan keuangan daerah

Program Peningkatan Sarana dan



100%

Kota Gorontalo

Prasarana Perkantoran

administrasi terhdp sub-sub bidang Terwujudnya tingkat pelayanan

pada badan keuangan daerah Operasionalisasi sub-sub bidang

100%

Kota Gorontalo

11

Perbaikan Darurat Bencana dalam Rangka Pemulihan Dini sarana dan Prasarana Vital di Daerah Terkena Bencana

12

Mobilisasi peralatan dan relawan serta tenaga ahli penanggulangan bencana

13

Aktivasi Pusat Pengendalo Oprasi Sistem (PUSDALOPS) menjadi Pos Komando ( POSKO) Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

14

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 15 Pendataan Kerusakan dan Kerugian lokasi pasca bencana di Kab/Kota 16 17

Pemulihan sarana dan prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana Pemulihan kondisi kesehatan, social ekonomi dan kondisi psikologis

XIII. BADAN KEUANGAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

2

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Terkoordinasinya TIM reaksi cepat dan terlaksananya Terlaksananya analisis data kebencanaan dan pendampingan dalam pelaksanaan tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap korban bencana Terlaksananya perbaikan sarana vital Berfungsinya kembali sarana vital dan pelayanan dasar bagi masyarakat daerah terkena bencana korban bencana Terlayaninya masyarakat di daerah terkena bencana Terfasilitasinya masyarakat di daerah korban bencana Terkoordinasinya peralatan dan Terbantunya masyarakat korban relawan penanggulangan bencana di bencana provinsi Gorontalo Tersedianya peralatan dan relawan pada saat terjadi bencana Terciptanya sistem informasi Terlaksananya sistem informasi pengendalian penanggulangan penanggulangan bencana bencana

I. DIKPORA 10 Kaji cepat dan analisis kebutuhan tanggap darurat

6


2

Peningkatan Sarana Perkantoran

10,800,000,000

1,179,492,278

1,025,257,299

39


I. DIKPORA 3 Peningkatan Prasarana Perkantoran

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4 5 6

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ( Diklat, Bimtek & Sosialisasi) BimtekPenerapan Aplikasi SIMBADA Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagi Tenaga Pengelola Keuangan Daerah

4


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

PAGU 2013 6

5

7

Terwujudnya tingkat pelayanan administrasi terhadap sub-sub bidang

Operasionalisasi sub-sub bidang pada badan keuangan daerah

100%

Kota Gorontalo

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Terlaksananya Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Terlaksananya Kursus Keuangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Jumlah Lulusan Kursus Keuangan

42 org

Kota Gorontalo

42 org

Kota Gorontalo

210,836,000

1 kali

Kota Gorontalo

69,339,610

35 Orang

Kota Gorontalo

440,000,000

Daerah Bagi Tenaga Pengelola

5,127,840,000

Daerah

Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7

8

9

10

11

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

12

Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan TP Pemeliharaan Data Base Asset

13

Bimtek Pengelolaan BMD

14

Pelayanan Arus Kas & Penyediaan

Terselenggaranya penyusunan RANPERDA APBD 2014 dan PERGUB tentang Penjabaran APBD 2014 Terselenggaranya penyusunan RANPERDA APBD-P 2013 dan PERGUB tentang Penjabaran APBD-P 2013

Tersedianya Dokumen RANPERDA APBD 2014 dan PERGUB tentang Penjabaran APBD 2014 Tersedianya Dokumen RANPERDA APBD-P 2013 dan PERGUB tentang Penjabaran APBD-P 2013

1 Perda dan

1 Pergub

Kota Gorontalo

322,260,000

1 Perda dan

1 Pergub

Kota Gorontalo

214,840,000

Terselenggaranya penyusunan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 dan RANPERGUB tentang Penjabaran APBD 2012 Terselenggaranya penggunaan jaringan SIMDA secara online pada setiap SKPD Terselenggaranya penerbitan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan TP tepat waktu Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terselenggaranya Bimtek

Tersedianya Dokumen RANPERDA Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 dan RANPERGUB tentang Penjabaran APBD 2012 Tersedianya jaringan SIMDA pada setiap SKPD dan penerapannya secara optimal Tersedianya Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan TP tepat waktu Tersedianya Dokumen Data Aset Barang Milik Daerah Terwujudnya Pengelolaan BMD

1 Dokumen Laporan Keuangan (330 Buku)

Kota Gorontalo

285,655,829

34 SKPD dan 6 kali Asistensi oleh Tim Pengembangan SIMDA 1 Dokumen Laporan Keuangan (32 Buku)

Kota Gorontalo

537,100,000

Kota Gorontalo

71,048,930

1 Dokumen

Kota Gorontalo

269,312,682

34 SKPD

Kota Gorontalo

228,404,000

Pengelolaan BMD

yang akurat

Terselenggaranya Pelayanan Arus

Tersedianya Laporan Arus Kas

12 Bulan

Kota Gorontalo

128,904,000

40

INDIKATOR


I. DIKPORA SPD 15

5

5

7

1 Dokumen

Kota Gorontalo

134,240,625

2 Kali Koordinasi dan 1 Dokumen 2 Kali Koordinasi dan 1 Dokumen 1 Buku

Kota Gorontalo

78,309,180

Kota Gorontalo

87,880,302

Kota Gorontalo

69,608,160

100%

Kota Gorontalo

328,275,520

50 Buku per triwulan

Kota Gorontalo

406,778,056

100 Buku

Kota Gorontalo

98,156,367

6 Surat Keputusan

Kota Gorontalo

237,935,300

Tersedianya Dokumen KUA

PPAS

PPAS Tahun Anggaran 2014

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan BLU Taksi Mina Bahari Terlaksananya Koordinasi Pembinaan pada BUMD Terlaksananya Penyusunan Buku Standarisasi Barang & Jasa Terlaksananya Pembinaan ke UPTB dan Koordinasi ke Pusat Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Terlaksananya Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi

Tersedianya Laporan BLU yng Akuntabel Tersedianya Laporan Keuangan BUMD yng Akuntabel Tersedianya Buku Standarisasi Barang dan Jasa Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tertibnya ketepatan waktu penerbitan laporan Terjadinya peningkatan kualitas Laporan Keuangan

Evaluasi RANPERDA tentang APBD

Terlaksananya Evaluasi

Terbitnya SK Gubernur mengenai

dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Evaluasi RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB ttg Penjabaran APBD Kab/Kota

Intensifikasi Sumber-sumber

Tersebarnya Informasi tentang Pajak

Terwujudnya kesadaran

75%

Samsat di Kab/Kota

755,061,625

Pendapatan Daerah Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gtlo/Kab Bonbol) Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Gorontalo/Kab GORUT) Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab.Boalemo/Kab Pohuwato) Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PBB

Daerah kepada Wajib Pajak Terlaksananya Penagihan PKB dan BBN-KB

masyarakat dlm membayar pajak Terealisasinya target PKB dan BBN-KB

100%

710,187,994

Terlaksananya Penagihan PKB dan BBN-KB

Terealisasinya target PKB dan BBN-KB

100%

Samsat Kota Gtlo, Samsat Bonbol & Samsat Bilungala Samsat Kab.Gtlo dan Samsat GORUT

Terlaksananya Penagihan PKB dan BBN-KB

Terealisasinya target PKB dan BBN-KB

100%

Samsat Pohuwato, Samsat Boalemo & Samsat Popayato Pusat

562,518,794

Pembinaan BUMD

18

Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa Pembinaan dan Koordinasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi

Program Pembinaan dan Failitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 16

6

LOKASI

Terselenggaranya Penyusunan KUA

Penyusunan KUA PPAS

17

15

PAGU 2013 6


dan Laporan Penyediaan SPD

Pembinaan BLU Taksi Mina Bahari

14

OUTPUT (KEGIATAN) 3

kas dan Penyediaan SPD

16

13


Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 17 18

19

20

21 22

Terlaksananya Konsultasi Pajak dan Tercapainya Target Pajak dan Dana Perimbangan di Tingkat Pusat Dana Perimbangan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Tercapainya target PBB BPHTB Evaluasi PBB BPHTB di Kab/Kota TOTAL BADAN KEUANGAN DAERAH

11 Kali 4 Kali

Kota Gorontalo

707,246,834

106,157,815 164,229,067 14,556,876,267

41



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA XIV. SEKRETARIAT DPRD 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pembahasan Ranperda secara efisien dan efektif

Perda

100%

100%

Ruang Rapat DPRD, Konsultasi ke pihak yg terkait Ruang Rapat DPRD, Konsultasi ke pihak yg terkait 100% Ruang Rapat DPRD

7,357,460,000

3,679,280,000

2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terbentuknya Peraturan Daerah

Perda

3

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Hearing/Dialog dengan pihak terkait

Rapat

Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Peninjauan, Pengawasan

100%

Seluruh Program Pemerintah

5

Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD

bimtek

100%

6

Kegiatan Reses

Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD Terlaksananya Kegiatan Reses

Reses

100%

Tempat diselenggarakannya bimtek Seluruh Kabupaten Kota Se-Provinsi

4

1,152,712,000

309,595,000

11,811,690,000

1,937,870,000

Gorontalo 26,248,607,000

TOTAL SEKRETARIAT DAERAH XV. BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN EKONOMI 1 Program Pelayanan

2

Administrasi Pembangunan 1 Pelayanan Jasa Administrasi pekantoran

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Program Peningkatan

Kapasitas SDM Biro Pengendalian

Sarana dan Prasarana

Pembangunan dan Ekonomi yang meningkat PeningkatanTatalaksana pelayanan administrastif yang terkelola secara sistematis

2

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pekantoran

- Jumlah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan

100%

Prov. Gorontalo

3,500,000

100%

Prov. Gorontalo

17,500,000

100%

Prov. Gorontalo

190,000,000

100%

Prov. Gorontalo

125,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo

35,000,000 60,000,000 45,000,000 35,000,000 50,000,000 35,000,000 264,000,000

kegiatan Biro P2E - Verifikasi kelengkapan dokumen administrasi proyek APBD Prov. - Bimtek/Sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 - Intensitas koordinasi/konsultasi antar Pemerintah Daerah dan Pusat - Tertatanya Administrasi Tata Usaha Biro - Tertatanya Administrasi kepegawaian Biro - Tertatanya Administrasi Keuangan Biro - Tertatanya Administrasi Asset Biro - Pengembangan SDM Biro P2E - Jumlah Laporan Kinerja Biro - Pemenuhan Sarana Mobilitas Darat

42



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3 Pengembangan sistim pengadaan Barang & Jasa secara elektronik

4

- Persentasi pelaksanaan pelayanan barang dan jasa secara elektronik - Intensitas pelatihan sistim E-Procurement untuk panitia dan PPK - Intensitas pelatihan sistim E-Proc untuk penyedia jasa/vendor - Intensitas sosialisasi peraturan pada sistim E-Procurement di Kab/Kota - Jumlah Dokumen perusahaan yang terverifikasi pada sistim E-Proc - Intensitas koordinasi/konsultasi Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai E-Proc

100%

Prov. Gorontalo

100%

Biro P2E

165,000,000

100%

Biro P2E

75,000,000

100%

Prov. Gorontalo

100%

Biro P2E

3,500,000

100%

Biro P2E

55,000,000

Terlaksananya Kegiatan monitoring keg. pembangunan yg dibiayai APBD Terlaksananya Keg. evaluasi terhdp hasil monitoring keg. pembangunan Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat dan relevan Tim MONEV P2E mampu menyampaikan laporan evaluasi perkembangan keg. pembangunan yg dibiayai oleh APBD maupun APBN Koordinasi Dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan

Intensitas monitoring proyek pembangunan pada Kabupaten/Kota Pelaksanaan kegiatan Rakorev Pembangunan antar SKPD

100%

Prov. Gorontalo

380,000,000

100%

Biro P2E

124,000,000

Pelaksanaan kegiatan Rakorev Mobile pada Kabupaten/Kota

100%

Prov. Gorontalo

124,000,000

Pengembangan. sistim E-Report

100%

Biro P2E

35,000,000

Sosialisasi/Bimtek penggunaan E-Report Jlh dokumen pengguna E-Report

100%

Biro P2E

45,000,000

100%

Biro P2E

42,000,000

Meningkatnya intensitas koordinasi pada sektor Perekonomian

intensitas konsultasi dan evaluasi pembangunan antar pemerintah daerah maupun pusat pada sektor perekonomian

100%

Biro P2E

55,000,000

Intensitas pengendalian bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya Intensitas koordinasi & konsultasi

100%

Biro P2E

125,000,000

100%

Biro P2E

35,000,000

1. Setiap SKPD/POKJA Mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan kedalam layanan SPSE 2. Penyedia mampu mengakses dengan mudah layanan SPSE 3. Seluruh Proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE

80,000,000

190,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan

5

Program Pembangunan Ekonomi 5 Koordinasi & Pengendalian Bidang Sarana Perekonomian

Penyiapan data dan informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi

43

INDIKATOR



I. DIKPORA

pengendalian inflasi daerah melalui TPIPED Intensitas koordinasi produksi daerah pada sektor pertanian, perikanan & pertambangan, kehutanan, perkebunan, peternakan (Kab/Kota) Intensitas pelaksanaan rakorev pada bidang perekonomian Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Pengembangan Sistim E-Economic TOTAL BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN EKONOMI DAERAH

XVI. SEKRETARIAT KORPRI 1 Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2

3

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2 Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

100%

Biro P2E

8,500,000

100%

Biro P2E

85,000,000

100%

Biro P2E

85,000,000

100%

Biro P2E

35,000,000 2,607,000,000

ditingkatkannya pelayanan Jasa Administrasi perkantoran pada 3 bagian lingkup Sek-DP Korpri Prov.Gorontalo

Terlaksananya pelayanan Jasa Administrasi perkantoran pada 3 bagian lingkup Sek-DP Korpri Prov.Gorontalo

100

Sek-DP Korpri

274,571,000

Terwujudnya Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran, Perumahan lokasi pemakaman

Tersedianya Sarana & Prasarana Perkantoran, Perumahan dan lokasi pemakaman

100

Sek-DP Korpri

3,000,000,000

Ditingkatkannya Kualitas Kelembagaan Korpri di Bidang Olahraga dan Seni budaya. Terwujudnya Pengembangan Karir Bagi Anggota Korpri

Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni budaya tingkat Korpri se Provinsi Gorontalo Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Anggota Korpri Terlaksananya PORNAS KORPRI KE 13 Tahun 2013 di Sulawesi Utara Terlaksananya Pembinaan Seni Budaya Anggota Korpri

100

Provinsi Gorontalo

Terbentuknya karakter yang bersih, bermoral dan beretika Anggota Korpri Terlaksananya Forum Antara

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3

Pelaksanaan Pekan Olah raga dan Seni Budaya

4

Pelatihan Pengembangan Karir Bagi Anggota Korpri

5

Mengikuti PORNAS KORPRI KE 13 Tahun 2013 di Sulawesi Utara Pembinaan Seni Budaya Anggota Korpri Pembinaan Mental & Rohani Bagi Anggota Korpri dan Keluarganya

6 7

8

Pembentukan Forum Antara Umat

Tercapainya PORNAS KORPRI KE 13 Tahun 2013 di Sulawesi Utara Tercapainya Pembinaan Seni Budaya Anggota Korpri Terwujudnya Pembinaan Anggota yang berkarakter bersih, bermoral dan beretika Terbentuknya Forum Antara Umat

Beragama.

Beragama.

221,243,000

100

100,000,000

100

750,000,000

100

150,000,000

100

286,890,000

100

50,000,000

Umat Beragama.

44


I. DIKPORA 9 Dukungan Operasional LKBH dan Bantuan Sosial bagi Anggota Korpri 10

Workshop Fasilitas Usaha Bersama utk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Korpri Prov.Gorontalo

11

Pembentukan Usaha Bersama untuk meningkatkan Kesejahteraaan Anggota Korpri

12

Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi usaha & Bantuan Sosial Pembekalan Peluang Usaha Bagi Purna Tugas. Bintek Tata Cara Persemayaman bagi Anggota Korpri.

13 14

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan & Laporan SKPD

XVII. KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Pelayanan administrasi perkantoran

2

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI Terlaksananya Workshop Usaha Bersama utk Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Prov.Gorontalo Terbentuknya Usaha Bersama

Terlaksananya Pelayanan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI Meningkatnya Pemahaman Usaha Bersama utk Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Prov.Gorontalo Terfasilitasi Usaha Bersama

100

284,268,000

100

138,017,000

100

100,000,000

Terlaksananya Koordinasi Usaha & Bantuan Sosial Terlaksananya Pembekalan Usaha bagi Purna Tugas Terlaksananya Tata cara Persemayaman bagi Anggota Korpri

Terfasilitasinya Usaha dan Bantuan Sosial Terbentuknya Usaha bagi Purna Tugas Terlaksananya Tata cara Persemayaman bagi Anggota Korpri

100

50,000,000

100

50,000,000

100

150,000,000

Terpenuhinya Aparatur yang Profesional dan Pelaporan SKPD

Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Pelaporan SKPD TOTAL SEKRETARIAT KORPRI

100

Sek-DP Korpri

88,462,000 5,693,451,000

meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Prov. Gorontalo

125,000,000

2

Kegiatan Pengumpulan data

Meningkatnya pengumpulan data

Tercapainya data yang dibutuhkan

100%

Prov. Gorontalo

50,000,000

3

Kegiatan Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

Meningkatnya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan

100%

Prov. Gorontalo

75,000,000

Peningkatan sarana dan Prasarana

Terwujudnya peningkatan Sarana

Meningkatnya sarana dan

100%

Prov. Gorontalo

500,000,000

Perkantoran.

dan Prasarana Aparatur.

prasarana Aparatur


3


Program Peningkatan Kapasitas

45

INDIKATOR


I. DIKPORA Sumberdaya Aparatur 5 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) 4

Program Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum 6 Pelayanan dan Pengamanan Pejabat di Wilayah Provinsi Gorontalo 7

Diklat Satuan Polisi Pamong Praja Kab./Kota Se-Provinsi Gorontalo


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Meningkatkan sumberdaya aparatur Satpol PP

Aparatur satpol PP yang Profersional

100%

Prov. Gorontalo

75,000,000

Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pejabat yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo Terbentuknya anggota Pol PP yang Profesional

Terciptanya Pelayanan dan Pengamanan Pejabat di Wil. Provinsi Gorontalo Tercapainya anggota Pol PP yang Profesional dalam melaksanakan tugas

100%

Prov. Gtlo

1,500,000,000

100%

Prov. Gtlo

150,000,000

100%

Prov. Gtlo

150,000,000

di lapangan 5

Peningkatan kerja sama dan Koordinasi Satpol PP. 8

6

7

8

Meningkatan kerja sama Anggota

Terciptanya Hubungan Kerja Sama yg

Tercapainya kerja sama

Satpol PP baik pusat maupun Daerah.

baik dengan Stakholder Pemerintah Provinsi, Pusat dan Daerah.

di bidang keamanan dan ketentraman.

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Linmas dan Terbinanya Kerjasama Provinsi, Pusat dan Daerah

Terlaksananya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

100%

Prov. Gtlo

250,000,000

Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang baik

100%

Prov. Gtlo

1,000,000,000

Meningkatnya Pengetahuan tentang Mitigasi bahaya kebakaran, banjir dan

Tersedianya Tenaga yang ahli dalam Mitigasi bahaya

100%

Prov. Gtlo

500,000,000

tanah longsor

kebakaran, banjir dan tanah longsor

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Sosialisasi Mitigasi Bahaya Kebakaran, Banjir dan Tanah Longsor pada 5 (lima) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo 11 Sosialisasi Mitigasi Bahaya Kebakaran

46

INDIKATOR


I. DIKPORA 9 Peningkatan kapasitas PPNS dalam Penegakkan Perda / Pergub 12 Simulasi Peningkatan Kapasitas PPNS dalam Penegakan Perda/Pergub 10 Peningkatan Kinerja PPNS 13 Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Meningkatkan Pengetahuan tentang Penyidikan Aparat PPNS.

Tercapainya Aparat PPNS yang Profesional

100%

Prov. Gtlo

150,000,000

Terciptanya Hubungan Kerja Sama dengan Stakholder Pemerintah

Tercapainya Hubungan Kerja Sama dengan

100%

Prov. Gtlo

250,000,000

Provinsi, Pusat dan Daerah.

Stakholder Pemerintah Provinsi, Pusat dan Daerah. KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS

XVIII. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4,775,000,000

Meningkatnya minat dan Budaya baca bagi Masyarakat serta Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan

1 2 3

4

2

Program Peningkatan sumber Daya Aparatur 5

3

Gerakan Gorontalo Gemar Membaca (GGGM) Pelayanan Perpustakaan Keliling Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Umum Daerah, Desa/kelurahan Bantuan Perpustakaan Desa/Kelurahan

6

Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan baik dalam bentuk manual maupun dalam sisntem Digitalisasi Rapat Kerja Perpustakaan

7

Bimbingan Teknis Pengelola Arsip

Program Penyelamatan Arsip dan Dokumen Daerah 8

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

3 jenis lomba dan 150 peserta workshop 15 Kec. IPM Rendah 6 Perpustakaan Umum Kab/Kt, 145 Perpustakaan Desa/Kel.

100%

Provinsi, Kab/Kota

1,000,000,000

100% 100%

Kab/Kota Kab/Kota dan Desa/Kelurahan

1,000,000,000 1,000,000,000

100 Desa/kelurahan

100%

Desa/Kelurahan

3,000,000,000

95 Pengelola perustakaan

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000,000

20 Penyelenggaran Perpustakaan Umum Kab/Kota 95 Sekretaris Desa Se Provinsi Gorontalo

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000,000

100%

Provinsi Gorontalo

1,000,000,000

100%

Provinsi dan kab/Kota

1,000,000,000

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengelolaa Kearsipan Daerah dalam bentuk peraturan daerah & surat-surat penting lainnya

47

INDIKATOR



OUTPUT (KEGIATAN) 3

I. DIKPORA (JRA) 9 Pengumpulan data Jadwal Retensi Arsip (JRA)


LOKASI

5

7

100%

Provinsi dan kab/Kota

TOTAL PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

PAGU 2013 6 1,000,000,000 11,000,000,000

XIX. DINAS KESEHATAN 1 Program Penyehatan Lingkungan 1

Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

- Meningkatnya cakupan kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan .

- Surveilans kesehatan lingkungan (kualitas air dan perumahan)

- Menigkatnya akses air bersih dan akses Jamban yang improve.

- Pelatihan CLTS / STBM kepada 30 petugas sanitasi Puskesmas .

100%

Prov/Kab/kota

300,000,000

100%

Prov/Kab/kota

80,000,000

- Pemicuan desa yang bermasalah lingkungan (air dan sanitasi) 12 desa bermasalah akses air dan sanitasi. 2

2

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

3

Inspeksi sanitasi lingkungan dan surveilans penyakit berbasis lingkungan.

4

Pengawasan & Pembinaan kesehatan lingkungan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- Meningaktnya pemahaman masyarakat tentang STBM.

- Tersosialisasinya penerapan STBM bagi 50 orang masyarakat ( Guru,PKK, LSM)

- Meningkatnya pengetahuan petugas sanitasi dlm pengawasan Tempat tempat Umum & Tempat pengolahan makanan yg memenuhi syarat kesehatan - Meningkatnya cakupan pembinaan rumah sehat, kesehatan lingkungan rumah sakit /puskesmas dan pasar sehat. Meningkatnya jumlah klinik sanitasi puskesmas.

Terlatihnya 30 orang petugas sanitasi puskesmas dalam melakukan pengawasan TTU dan TPM. - Terlaksanya Pemantuan kesehatan lingkungan 7 RS dan 86 puskesmas . Terlaksnanya Pembinaan & pengawasan pasar sehat. 6 pasar di kab/kota

100%

Prov/Kab/kota

100,000,000

Meningkatnya cakupan kabupaten / kota yg menyelenggarakan kabupaten kota sehat

- Terselnggaranya fasilitasi pembinaan forum kabupaten kota sehat 6 kabupaten

100%

Prov/Kab/kota

90,000,000

Meningkatnya kesadaran masyarakat

Tersebarnya informasi kesehatan Melalui

100%

Prov

185,000,000

tentang Informasi Perilaku Hidup Bersih dan

Media selama 12 Bulan 100%

Prov

50,000,000

100%

Prov

65,000,000

Sehat 6

Pengembangan Kampung Nelayan

7

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di Kampung Nelayan Meningkatnya Keaktifan Pelayanan Kesehatan di Poskesdes

Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri & Musyawarah Masyarakat Desa di 19 Kampung Nelayan Terlaksananya Lomba Poskesdes di 6 Poskesdes mewakili kab/kota

48

INDIKATOR


LOKASI

PAGU 2013 6

7 Kab/Kota

40,300,000

Terlaksananya Kampanye Kesehatan (Penyuluhan Massa) sebanyak 10 kali terlaksananya BIMTEK program promosi kesehatan di 7 rumah sakit kab/kota Terlaksananya monev program dan Pengumpulan Data di 6 Kab/Kota

100%

Prov

65,000,000

100%

Kab/Kota

30,000,000

100%

Kab/Kota

40,000,000

Meningkatnya Implementasi PHBS di Masyarakat Meningkatnya pemeratan dan akses pelayanan kefarmasian hingga kemasyarakat daerah terpencil

Terlatihnya Tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesmas Sebanyak 86 Orang terlaksananya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan di desa terpencil

100%

Prov

225,000,000

100%

Kab/ Kota

48,000,000

Meningkatnya ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan obat untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kefarmasian di Puskesmas guna peningkatan mutu pelayanan kefarmasian sesuai standar Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kefarmasian di Rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan sesuai standar Meningkatnya penggunaan obat secara rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan

100%

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat secara rasional

Terpenuhinya 30 % Kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dari Bufferstok Provinsi Terlatihnya 30 Orang Apoteker Puskesmas tentang Pelayanan Kefarmasian sesuai standar di Puskesmas Terlatihnya 20 Orang Apoteker Instalasi Farmasi Rumah sakit tentang Pellayanan Kefarmasian sesuai standar di Rumah sakit Terlatihnya 30 Orang Petugas Kesehatan (Dokter, Perawat dan Farmasis) dalam penggunaan obat secara rasional Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat secara rasional

Peningkatan Pengawasan Keamanan

Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan

Terlatihnya 30 orang petugas yang

Pangan dan bahan berbahaya :

petugas pengawas makanan tentang

memiliki pengetahuan ketrampilan dan

keamanan produk makanan yang beredar di

komitmen untuk mewujudkan makanan

masyarakat

yang bermutu aman dan layak untu

9

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

10

6. BIMTEK PKRS

11

Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

12

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan (Yansus)

Menigkatkan Koordinasi Dengan TP.PKK

Tersosialisasi Pelaksanaan Lomba Desa

kab/Kota dalam Penyelengaraan Lomba PHBS Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program-program kesehatan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas promkes di RS Meningkatnya pemahaman peningkatan kinerja petugas promosi kesehatan di puskesmas

PHBS di 6 Kabupaten / Kota

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Bufferstok Provinsi 15 Peningkatan mutu pelayanan Farmasi komunitas dan Rumah Sakit :

16 Peningkatan mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan :

4

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (OUTPUT) 5

Desa PHBS

3

OUTPUT (KEGIATAN) 3

100%

I. DIKPORA 8 Sosialisasi Penilaian Kegiatan Lomba

13


provinsi dan kab/kota

600,000,000

100%

provinsi

80,000,000

100%

provinsi

75,000,000

100%

Provinsi

75,000,000

100%

Kab/kota

120,000,000

100%

Provinsi

80,000,000

100%

kab/kota

50,000,000

Program Pengawasan Obat dan Makanan 17

dikonsumsi Meningkatnya sarana penyedia jajanan anak

Terpantaunya 30 sarana penyedia pangan

49


I. DIKPORA

18 Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat Dan Makanan :

5

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

Terpantaunya 100 sarana distribusi makanan dan minuman

100%

kab/kota

50,000,000

OUTPUT (KEGIATAN) 3

sekolah yang mampu menyediakan jajanan yang bergizi dan aman Meningkatnya sarana distribusi makanan yang mendistribusikan makanan yang aman dan layak dikonsumsi Terungkapnya penyalahgunaan NAPZA dikalangan pelajar dan mahasiswa Meningkatnya kesadaran pelajar dan Mahasiswa akan bahaya penyalahgunaan NAPZA

jajanan anak sekolah

Terlaksananya Test Napza pada 12 Sekolah Terlaksanaya penyuluhan NAPZA pada 12 Sekolah

100%

kab/kota

30,000,000

100%

kab/kota

34,000,000

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi

terlayaninya masy di 20 kel/desa dalam

100%

Kab/Kota

180,000,000

masyarakat korban bencana

pelayanan kesehatan dasar pasca bencana terlaksananya pelayanan & penanggulangan kesehatan di 5 kab di DBK Terlaksananya 30 kegiatan P3K disetiao upacara & kegiatan kemasyarakatan

100%

Kab

150,000,000

100%

Kab/Kota

50,000,000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (YANKES) Pelayanan Kesehatan bagi pengungsi 19 korban bencana

6


20

Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan

Meningkatnya pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan di DBK

21

Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan

Meningkatnya pelayanan & pemulihan kesehatan melalui P3K disetiap kegiatan upacara & kemasyarakatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya ketrampilan manajemmen puskesmas Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan

22

Revitalisasi Sistem kesehatan

23

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

24

Monitoring Evaluasi & Pelaporan Program

Terevaluasinya seluruh kegiatan program pelayanan kesehatan dasar & rujukan

Tersedianya obat-obatan Poliklinik Kantor Gubernur Terlatihnya 25 orang kepala Puskesmas Pengembangan Manajemen Puskesmas. Terpeliharanya 4 buah ambulance dan 1 unit mobil promkes untuk pelayanan P3K dan bencana Tersedianya 1 laporan pelaksanaan Program yankesdas & rujukan di 6 Kab/kota

100%

terlaksananya pembangunan RS Provinsi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat provinsi Gorontalo

Provinsi

100,000,000

100%

Provinsi

96,000,000

100%

Provinsi

86,000,000

100%

Prov/kab/kota

100,000,000

100%

provinsi

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata 25 Pengadaan sarana & Prasarana RS

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan

50,000,000,000

50


I. DIKPORA Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 7 26 Kemitraan alih teknologi kedokteran & kesehatan 27 Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis 8

Meningkatnya pelayanan dokter spesialis Dasar di RS Meningkatnya ketrampilan petugas kesehatan dalam pelksanaan PONEK

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

terlaksananya penempatan 10 dokter spesialis di RS yg tidak mempunyai dokter spesialis dasar terlatihnya 35 orang dokter ,perawat, bidan RS dalam pelaksanaan PONEK utk 5 RS

100%

Prov/ Kab

600,000,000

100%

Provinsi

150,000,000

Tersedianya bahan High Energy Milk (HEM) untuk 250 balita Gizi Buruk Tersedianya alat ukur Panjang Badan pada 86 PKM Tersedianya susu dan bahan makanan lokal yang bernilai gizi tinggi pada bumil KEK Meningkatnya Pengetahuan Siswa/Siswi disekolah tentang Mulok Ilmu Gizi

100%

Kab./Kota

500,000,000

100%

Kab./Kota

86,000,000

100%

Kab./Kota

250,000,000

100%

Provinsi

171,000,000

Terlatihnya tenaga pelaksana Gizi 86 PKM dan 7 RS

100%

Provinsi Kab/Kota

240,000,000

Terdeteksinya Kasus Gizi Buruk yang ada di 86 PKM Kab./Kota Terdeteksinya Status gizi dan konsumsi gizi di 86 PKM Tersosialisasinya pemberian ASI Eksluaif Bagi 60 orang Kader kesehatan dan PKK desa

100%

PKM Kab/ Kota

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Program Bina Gizi Masyarakat 28 Penyediaan bahan untuk TFC balita Gizi Buruk /Kurang 29 Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan Untuk Balita 30 Operasional TFC Bumil KEK

Meningkatnya status Gizi Balita melalui pemberian HEM Meningkatnya Deteksi Balita stunting DiKab/Kota Meningkatnya Status Gizi Ibu Hamil KEK/Anemia

31 Pelatihan Tenaga Pendidik muatan lokal ilmu gizi berbasis makanan khas daerah gorontalo 32 Peningkatan Pengetahuan Tatalaksana Gizi Buruk Bagi Petugas PKM dan RSUD

Terlatihnya 90 Orang tenaga pendidik mulok ilmu Gizi berbasis makanan Khas daerah Gorontalo Meningkatnya Pengetahuan Petugas Gizi Tentang Penanganan Gizi buruk di PKM dan RSUD Diperolehnya informasi ttg Gizi buruk dan gizi Kurang di Kab./Kota diperolehnya informasi ttg Status gizi di kab./kota Meningkatnya Pengetahuan Kader kesehatan dan PKK dalam Pemberian ASI Eksklusif

33 Pelacakan Kasus Gizi Buruk 34 Pemantauan Status Gizi dan Konsumsi Gizi 35 Pemberdayaan Masyarakat terhadap pemberian ASI Eksklusif

9


6 Kab/ Kota 100%

75,000,000 263,400,000

Kab/Kota

50,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 36

37

39

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita melalui lomba balita sehat dan balita mantan gizi buruk Orientasi penggunaan dan pemanfaatan buku KIA bagi kader, PKK dan masyarakat

Meningkatkan Kesadaran orang tua dan masyarakat tentang kesehatan balita

Review Kematian Ibu dan Balita dalam Audit Maternal Perinatal

Dapat diketahuinya sebab kematian/kesakitan dari ibu dan balita dan

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan buku KIA sebagai satu-satunya alat pencatatan KIA

Terlaksananya Lomba Balita Sehat tingkat provinsi Gorontalo bagi 30 balita sehat mantan gizi buruk . Terlaksananya Orientasi penggunaan dan pemanfaatan buku KIA bagi 100 kader, PKK dan masyarakat yang ada di 5 kecamatan IPM rendah/daerah pesisr pantai Terlaksananya Pertemuan Review Kematian Ibu dan Balita di tingkat provinsi

100%

Prov

61,805,000.00

100%

6 Kab/kota

65,000,000.00

100%

Prov/ Kab/ Kota

138,710,000.00

51


I. DIKPORA

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 rencana tindak lanjut

40

Sosialisasi Program Integrasi Posyandu dan PAUD di Kab/kota

41

Orientasi Manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) bagi bidan

42

6. Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

43

Pendampingan kec. IPM rendah dalam penerapan program kesehatan anak dan Ibu (MTBS, DDTK, PKPR dll)

44

Supervisi dan pembinaan teknis akselerasi penurunan AKB dan AKABAL

Meningkatkan pemahaman stakeholder dalam integrasi program posyandu dan PAUD Meningkatkan ketrampilan bidan dalam melakukan perawatan dan penanganan bayi muda/neonatus dan balita sakit Meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal khususnya peserta didik yang duduk di bangku SD/MI Mengetahui permasalahan & solusi dalam upaya meningkatkan cakupan program kesehatan anak (MTBS, DDTK, PKPR dll) di Puskesmas Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita dgn pemantauan dan bimbingan teknis program

OUTPUT (KEGIATAN) 3 sebanyak 2 (dua) kali, Kab/ kota masing masing 2 (dua) kali Terlaksananya sosialisasi program integrasi posyandu dan PAUD di 6 (enam) kab/Kota Tersedianya 100 Orang bidan desa yang mampu melakukan Manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) Terlaksanany 1 (satu) kali kegiatan penjaringan anak sekolah bagi siswa kelas 1 SD/MI di 120 SD/MI yang ada di kab/kota Terlaksananya pendampingan di 12 kec. IPM rendah dalam penerapan program kesehatan anak (MTBS, DDTK, PKPR dll) di Kab/kota Terlaksananya Supervisi dan pembinaan teknis akselerasi penurunan AKB dan AKABAL di 6 Kab/Kota sebanyak 6 kali


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

100%

Kab/kota

50,000,000.00

100%

Kab/kota

120,000,000.00

100%

Kab/kota

72,000,000.00

100%

Kab/kota

100,000,000.00

80%

Kab/kota

105,160,000.00

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan 45 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu melalui kelas ibu hamil 46 Penguatan kemitraan bidan dan dukun melalui rumah tunggu persalinan di kec. IPM rendah/ priotritas Kab/Kota AKI dan AKB tinggi 47 Standarisasi Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi Petugas yang berada di Kab/Kota prioritas AKI dan AKB tinggi 48 Peningkatan Kemampuan Petugas dalam P4K di Kabupaten/kota Prioritas AKI dan AKB tinggi 49 Pertemuan Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan P4K yang berkualitas di Kecamatan Prioritas/ Kab/Kota prioritas

Bumil dan keluarga kurang mampu dapat mengetahui dan mampu menjalani masa kehamilan dan persalinan yang sehat, aman dan selamat. Meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan melalui proses kemitraan bidan dan dukun di rumah tunggu persalinan

Terlaksananya 30 Kelas Ibu di Kecamatan IPM Rendah/prioritas kab/kota AKI dan AKB tinggi

100%

Kab/kota

60,000,000

Terlaksananya program Kemitraan bidan dan dukun untuk 1101 persalinan melalui rumah tunggu persalinan

100%

Kab/kota

82,575,000

Meningkatkan Ketrampilan (Kompetensi) tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan persalinan normal yang sesuai dengan standar Terwujudnya bidan desa yang mampu melakukan Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi yang terintegrasi dalam desa siaga Terwujudnya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Bagi Bidan di Puskesmas dan Bidan di desa

Tersedia dan terlatihnya 50 orang tenaga bidan desa dalam standarisasi Asuhan Persalinan Normal

100%

Kab/kota

104,260,000

Terlatihnya 200 bidan desa siaga dalam melakukan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang terintegrasi Terlaksananya 1 (satu) kali Pertemuan Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan P4K di Kecamatan Prioritas yang

100%

Kab/kota

179,600,000.00

100%

Kab/kota

60,000,000.00

52

INDIKATOR


I. DIKPORA AKI dan AKB tinggi

50

51

52


OUTPUT (KEGIATAN) 3 melibatkan puskesmas,kecamatan dan lintas sektor yang terkait

Kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan KB

dalam rangka peningkatan derajat kesehatan ibu dan BBL yang terintegrasi dalam desa siaga Meningkatkan Peran serta masyarakat

Kesehatan

dalam gerakan Sayang Ibu dan Bayi dan KB

RS Sayang Ibu dan KB Kesehatan di 6

Kesehatan

kab/kota

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan

Remaja di Kecamatan IPM Rendah

kesehatan reproduksi yang sehat dan

Reproduksi Remaja di 7 Kecamatan IPM


LOKASI

5

7

Terlaksananya Penilaian Kecamatan dan

bertanggung jawab

Rendah

Pemantapan Koordinasi dalam upaya

Adanya kesamaan pemahaman dan

Terlaksananya kegiatan pemantapan

percepatan penurunan angka kematian ibu,

kesiapan dari masing-masing sektor terkait

Koordinasi dalam upaya percepatan

bayi dan balita di provinsi dan kab/kota

guna mewujudkan percepatan penurunan

penurunan angka kematian ibu, bayi dan

AKI dan AKB

balita di provinsi dan kab/kota sebanyak 1

PAGU 2013 6

100%

Kab/kota

80,800,000.00

100%

Kab/kota

64,300,000.00

100%

Kab/kota

47,600,000.00

(satu) kali setahun 11 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 53 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan desa nelayan. 54

55

56

Peningkatan kesehatan masyarakat - Pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa berat (skizophrenia) Peningkatan kesehatan masyarakat Operasional program kesehatan haji Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosialisasi program kesehatan kerja bagi petugas puskesmas di kawasan industri - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

57

Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Pelatihan Akupresur Bagi Tenaga Puskesmas - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

58

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Puskesmas Santun Lansia

Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di daerah terpencil, dan desa nelayan.

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di daerah terpencil, dan desa nelayan di 30 desa

100%

Desa

250,000,000

Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat pada penderita gangguan jiwa berat (bebas pasung) pada 80 penderita.

100%

Kab/Kota

150,000,000

Meningkatnya kondisi kesehatan jemaah haji sebelum pemberangkatan dan setelah kembali di tanah air.

Terselenggaranya pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan kepada seluruh jemaah haji sebelum keberangkatan dan setelah kembali tanah air.

100%

Kab/Kota

75,000,000

Meningkatnya kemampuan petugas puskemas dalam pembinaan dan

Terselenggaranya upaya kesehatan kerja di puskesmas wilayah industri.

100%

Kab/Kota

60,000,000

Meningkatnya cakupan kab/kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan

Terselenggaranya pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan

100%

Kab/Kota

100,000,000

kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

komplementer di 2 kabupaten/kota.

Meningkatnya pengetahuan petugas

Terlaksananya program puskesmas

100%

Kab/Kota

60,000,000

pengawasan upaya kesehatan kerja di wilayah kerjanya.

53


I. DIKPORA Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59

Peningkatan Pelayanan Laboratorium di sarana pelayanan kesehatan

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 puskesmas dalam pelaksanaan program puskesmas santun lansia meningkatnya mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan di puskesmas

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

100%

Balai Besar Laboratorium

100,000,000

Terlaksananya Kegiatan Pembekalan dan pembinaan teknis program kesehatan kepada 180 Orang dr/drg dan bidan PTT pusat Terbangunnya 1 Unit Bapelkesda Gorontalo sebagai UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di Prov. Gorontalo Terdidiknya 2 orang dokter umum PNS Provinsi Gorontalo di Prodi Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unhas dan Unsrat Terdidiknya 30 Orang Bidan pendidikan Diploma Satu ke Diploma Tiga Kebidanan di Poltekkes Gorontalo

100%

Provinsi

250,000,000

100%

Kab. Gorontalo

1,000,000,000

100%

Provinsi

1,301,400,000

100%

Provinsi

95,000,000

100%

Kab/Kota

72,000,000

100%

Provinsi

90,000,000

100%

Provinsi

312,663,544

100%

Provinsi

187,590,000

OUTPUT (KEGIATAN) 3 santun lansia di 2 kab/kota, di 4 puskesmas. Peningkatan mutu pelayanan oleh tenaga laboratorium di puskesmas

12 Program Sandarisasi Pelayanan Kesehatan 60

Pembekalan & Pembinaan Teknis program kesehatan Bagi dr/drg dan Bidan PTT Pusat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dr/drg dan Bidan PTT Pusat di daerah terpencil dan sangat terpencil

61

Pembangunan Bapelkesda Prov. Gorontalo

Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan skill tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi kesehatan

62

Pemberian Beasiswa PPDS

Terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar (Obgin, Anak, Bedah & Interna) di Rumah Sakit Provinsi, Kab/ Kota

63

Pemberian Beasiswa Program D3 Bidan

64

Penempatan Tenaga Honor Gizi didaerah rawan gizi Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Peningkatan Kompetensi Keilmuan dan keterampilan teknis Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil & menyusui, balita sebagai upaya dalam menurunkan AKI/ AKABA Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi di daerah rawan gizi Meningkatnya kemampuan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan dalam memberikan penilaian butir-butir kegiatan pejabat fungsional kesehatan.

65

66 67

Penyusunan Renja SKPD Bidang

terlaksananya penyusunan Renja SKPD

Tersedianya tenaga honor gizi di daerah rawan gizi sebanyak 20 Orang Terlatihnya 30 orang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang memiliki kemampuan menilai dan menetapkan angka kredit pejabat fungsional kesehatan di Prov. Gorontalo. Tersdianya Dokumen Perencanaan

Kesehatan

kesehatan 2013

Kesehatan 2013

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tahun 2013

Sinkronisasi Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Gorontalo

Tersedianya Dokumen Kesepakatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Gorontalo

Meningkatnya Manajemen Kesehatan yang Akuntabel, Transparan, Berdayaguna dan

Tersusunnya Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Terpadu

13 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 68

Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan

200,900,000

54


I. DIKPORA 69 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

70

Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Dinas Kesehatan.

14 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran 71 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

72


15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Berhasilguna Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Meningkatnya Manajemen Kesehatan yang Akuntabel, Transparan, Berdayaguna dan Berhasilguna

Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran meningkatnya pelayanan kesehatan di laboratorium

OUTPUT (KEGIATAN) 3 Tersedianya Informasi dan Data Akurat Masalah Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Melalui Penguatan Manajerial dan Sinkronisasi Perencanaan, Kebijakan, Program dan Anggaran.


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

90%

96,900,000

100%

166,665,000

Terselenggaranya pelayanan Adm. Perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran pada UPTD Labkesda Provinsi Gorontalo

1 Paket

Provinsi

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tersedianya sarana dan prasarana di laboratorium

1 Paket

Terselenggaranya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlatihnya 4 orang tenaga kesehatan yang terampil di laboratorium kesehatan

1 Paket

Provinsi

185,050,000

100%

Provinsi

50,000,000

100%

1,156,420,000

Provinsi

Provinsi

100%

125,000,000

1,262,150,000

Provinsi

751,000,000

16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75 76

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (05.03) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (05.03)

17 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dikes) 77 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

78

Peningkatan pengetahuan apratur dalam Implementasi perturan perundang-undangan meningkatnya mutu pemeriksaan di laboratorium kesehatan

Tersedianya 1 dokumen Laporan Keuangan APBD Semester dan Tahunan

Rakor Pelaksanaan Anggaran

Adanya Sinkronisasi Pelaksanaan APBD &

Terlaksananya kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan APBD Semesteran & Tahunan berdasarkan SAK tahun 2011 Tersedianya Petunjuk Opersional Kegiatan

Pembangunan Kesehatan Tahun 2011

APBN antara Prov. dan Kab/Kota Tahun 2011

(POK) Pelaksanaan Anggaran

1 dokumen Laporan Keuangan APBD semester dan Tahunan

Provinsi

150,000,000

1 Dokumen POK & ROK

Provinsi

150,000,000

APBN dan 1 Dokumen POK

55

INDIKATOR



I. DIKPORA

OUTPUT (KEGIATAN) 3 Pembangunan Kesehatan Tahun 2011


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

& ROK APBD Tahun 2011

18 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 79

Pelayanan Pengobatan Massal

80

Pelayanan Sunatan massal

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Miskin Meningkatnya jumlah anak laki-laki yang dikhitan dari gakin

Terlayaninya masyarakat miskin sebanyak 10.000 orang Terlaksananya pelayanan sunatan massal pada anak laki-laki dari gakin sebanyak 1.000 orang

100%

100%

Provinsi

100%

Luar Daerah

100%

15 Kecamatan IPM Rendah 15 Kecamatan IPM Rendah

400,000,000 300,000,000

19 Proram Kemitraan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 81

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( JAMKESTA)

Meningatnya jumlah masyarakat yang belum memiliki jaminan Kesehatan

82

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

Meningkatnya pelayanan rujukan pasien dari

Tercapainya Kepesertaan Semesta Bagi Seluruh Masyarakat di Provinsi Gorontalo ( Universal Coverage) sebanyak 358000 jiwa Terlaksananya pelayanan rujukan pasien

rujukan

gakin keluar daerah

gakin keluar daerah

2

3

4

5

1,500,000,000 93,425,248,544

TOTAL DINAS KESEHATAN XX. DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Program Peningkatan Aparatur SDM 1 Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur

25,776,000,000

Meningkatnya SDM Aparatur yang Berkompoten

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Meningkatnya Prasana dan Sarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi

Tersusunya Tata Kelola Administrasi dengan

Perkantoran 3 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Baik

Aparatur yang handal dan berkompoten dalam bidangnya

90%

750,000,000

Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Memadai

90%

800,000,000

Pengelolaan Administrasi yang Terpadu

90%

1,500,000,000

90%

150,000,000

90%

400,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

Meningkatnya SDM Aparatur yang Berkompoten

Aparatur yang handal dan berkompoten dalam bidangnya

Program Peningkatan UPTD 5 Pengembangan Masyarakat Usaha Jasa Konstuksi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan UPTD Lab. Terhadap Pelayanan dan Pemahaman Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi

Terwujudnya pemahaman masyarakat usaha Jakon dalam regulasi manajemen pelaksanaan Konstruksi

56



I. DIKPORA 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD 6

Program Lingkungan Sehat Perumahan 7 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Peningkatan Jalan Masuk ke TPA Jembatan timbang

Meningkatnya Kualitas hidup di Lingkungan Permukiman

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

Tersedianya Fasilitas Penunjang Kerja

90%

Terwujudnya Lingkungan Sehat permukiman

90%

300,000,000

Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Rumah Pompa Rehab. Instalasi PDAM Green House Penambahan Daya dan Instalasi Listrik

2,000,000,000 50,000,000 25,000,000 200,000,000 75,000,000

Pelayanan dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito Program Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah

5,000,000,000

1,000,000,000 200,000,000

Rehab. Gedung Pemilah Sampah

7

PAGU 2013 6

500,000,000

Tersusunnya Rencana Kerja Program Infrastruktur PU TA 2012 yang sinergis dan terpadu

90%

8

Survey Pengukuran dan Pemetaan

Dokumen Hasil Survey

400,000,000

9


Tersusunya Laporan Evaluasi Program Kegiatan

350,000,000

10

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Ke PU-an

11

Peningkatan Kinerja Penyusunan Program

Dokumen Perencanaan dan Terkontrolnya Kualitas dan Kuantitas Pelaksanaan Konstruksi Dokumen Perencanaan 2012

12

Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur

CIPTA KARYA 8 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13 Peningkatan /Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo

3,000,000,000

180,000,000 480,000,000

Terkoordinsinya Program dan kegiatan Bidang PU antar Kab/Kota, Provinsi dengan Pemerintah Pusat

Tersedianya Prasarana & Sarana Bagi Masyarakat Terbangunnya Prasarana & Sarana Fasilitas Memadai Bagi Masyarakat

90%

20,000,000,000

57


I. DIKPORA 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah 14 Penyediaan prasarana & Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah Pembangunan jaringan Air bersih Pembangunan/Peningkatan Jaringan Air Bersih Kampung Nelayang Desa Katialada, Kec. Kwandang Desa Lemito, Kec. Lemito Desa Bajo, Kec. Tilamuta Desa Bangga, Kec . Paguyaman Desa Biluhu, Kec. Batudaa Pantai Desa Olele, Kec. Kabila Bone 10 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 15 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Pembangunan MCK


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

Tersedianya Sarana & Prasarana Air Minum / Air Limbah bagi Masyarakat Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat

90%

Kab. Gorut Kab. Pohuwato Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Bone Bolango

Pembangunan MCK Kampung Nelayan Desa Katialada, Kec. Kwandang Desa Lemito, Kec. Lemito Desa Bajo, Kec. Tilamuta Desa Bangga, Kec . Paguyaman Desa Biluhu, Kec. Batudaa Pantai Desa Olele, Kec. Kabila Bone

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Penyediaan Prasarana & Sarana Rumah Sederhana Sehat Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang memadai

Kab. Gorontalo Utara Biawu Anggrek Tomilito Sumalata Timur Tolinggula Pantai Kab. Gorontalo Tabumela Hutadaa Bone Bolango Waluhu Tubuh Mekar Taludaa Tombulilato

16

PAGU 2013 6

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 120,000,000 120,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

Mamongaa Bilolandunga

60,000,000 60,000,000


150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

58


I. DIKPORA 17 Pembangunan Jalan lingkungan

18

Pembangunan Jalan Lingkingan Kampung

19

Nelayan Desa Katialada, Kec. Kwandang Desa Lemito, Kec. Lemito Desa Bajo, Kec. Tilamuta Desa Bangga, Kec . Paguyaman Desa Biluhu, Kec. Batudaa Pantai Desa Olele, Kec. Kabila Bone Pembangunan saluran Lingkungan


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7 Kota Gorontalo Heledulaa Selatan Kab. Gorontalo Tihengo Boalemo Botumoito Mananggu Sari Tani Dusun Moliliulo Kab. Bone Bolango Moutong Inomata Kayudundu Barat

PAGU 2013 6 200,000,000 160,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 600,000,000 800,000,000 500,000,000

Kab. Pohuwato Marisa Utara Lemito Motilango

440,000,000 500,000,000 500,000,000

Sinduonge

500,000,000


400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

Kab. Gorut Ponelo Tihengo Moluo Tudi Bulontio timur Motilango Kab. Gorontalo Hutuo Hunggalua Dutulanaa Huidu Kab. Boalemo Karya Murni Tutulo

110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000 200,000,000 200,000,000

59



OUTPUT (KEGIATAN) 3

I. DIKPORA

7

pengelolaan Jaringan Irigasi di

Pengairan Lainnya 20 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan jaringan irigasi (tersebar) Rehab Jaringan Irigasi DI. Mebongo Rehab Bendung Tenilo Rehab Bendung DI. Leboto Rehab Bendung DI. Alata Karya Rehab Jaringan Irigasi DI. Tolongio Rehab Jaringan Irigasi DI.Koluwaka Rehab Jaringan DI. Tunggulo Rehab Jaringan DI. Kayu Merah Rehab Jaringan DI Alale I

Provinsi Gorontalo Terpeliharanya Sarana Pengairan Mendukung Kegiatan Pertanian

Rehab Bendung Ulanta Rehab Jaringan Irigasi Ulanta Rehab Jaringan DI Lomaya Rehab Jaringan DI. Tamaila Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Normalisasi dan perkuatan tebing sungai marisa kec. Limboto barat Pembangunan Tanggul Tanah dan Perkuatan Tebing Sungai Bulota kel. Hepuhulawa kec. Limboto Kab. Gorontalo

PAGU 2013 6 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 206,250,000 412,500,000 275,000,000 275,000,000 275,000,000 275,000,000

Terlaksananya pengembangan dan

Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan

22

5

LOKASI

Toayu Pentadu Barat Piloliyanga Dusun Moliliulo, Desa Tangga Jaya Bone Bolango Bone Daa Moutong Kab. Pohuwato Popaya Karangetan Padengo Marisa Selatan

BIDANG SUMBER DAYA AIR 11 Program Pengembangan & Pengelolaan

21


Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bonebolango

2,000,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 300,000,000

Kab. Bonebolango Kab. Bonebolango Kab. Bonebolango Kab. Gorontalo

500,000,000 500,000,000 300,000,000 500,000,000

Terpeliharanya Saluran sungai dan saluran lainnya Kab. Gorontalo

1,000,000,000

Kab. Gorontalo

1,000,000,000

60


I. DIKPORA 23 Normalisasi sungai bone 24 Rehab Bronjong Dusun Botuliodu, desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo 25 pembangunan Tanggul Tanah dan Perkuatan tebing desa pilolalenga kec. Bongomeme kab. Gorontalo 26 Normalisasi sungai pilomalula dan pembuatan tanggul banjir sepanjang 500 m 27 Normalisasi sungai bua, Pembuatan Cekdam dan perkuatan tebing 28 Pembuatan Bronjong desa luwohu Kec. Botupingge Panjang 1000m 29 Pembuatan Bronjong Desa Timbuolo timur dan Timbuolo tengah kec. Botupingge panjang 1000 m 30 Normalisasi ohulingo, odemito, Poluo dan Olungapembuatan tanggul banjir sungai ohulingo, odimito, poluo, dan olunga 31 Normalisasi saluran pembuang karangetan 32 Perkuatan tebing sungai lemito 33

Pekerjaan Lanjutan tanggul Banjir Sungai


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7 Kab. Bone Bolango Kab. Boalemo

PAGU 2013 6 2,000,000,000 500,000,000

Kab. Gorontalo

500,000,000

Kab. Gorontalo

1,000,000,000

Kab. Gorontalo

1,000,000,000

Kab. Bone Bolango

1,000,000,000

Kab. Bone Bolango

500,000,000

Kab. Boalemo

1,000,000,000

Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato

500,000,000 500,000,000

Kab. Bone Bolango

500,000,000

Bone Daa 34 35 36 37

Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo

1,000,000,000 300,000,000 500,000,000 1,000,000,000

38 39 40 41

Rehab Cek Dam Kel. Leato Selatan Rehabilitasi Sungai Sal.Primer Tanggidaa Rekonstruksi Saluran Sekunder Delo Rekonstruksi Saluran Sekunder Lodelombongo Rekonstruksi Saluran Sekunder Tanggilolipu Saluran Pembuang Kel. Heledulaa Selatan Konstruksi Cek Dam Kel. Talumolo Konstruksi Cek Dam Kel. Piloladaa


1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

42

Konstruksi Cek Dam Kel. Dembe I

Kota Gorontalo

500,000,000

43 44 45

Konstruksi Cek Dam Kel. Tenilo Konstruksi Cek Dam Kel. Dunggala Normalisasi Sungai Dan Perk. Tebing Sungai Pilolalenga Normalisasi Sungai Dan Perk. Tebing Sungai Bolango Normalisasi Sungai Dan Perk. Tebing Sungai Mohiolo Normalisasi Sungai Dan Perk. Tebing Sungai Bulota

Kota Gorontalo Kota Gorontalo

500,000,000 500,000,000 500,000,000

46 47 48

300,000,000 500,000,000 300,000,000

61



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

I. DIKPORA 49 Perkuatan Tebing Sungai Molowahu 50 Normalisasi dan Perk. Tebing Sungai Alo Desa Pangadaa 51 Normalisasi dan Perk. Tebing Sungai Monggelomo 52 Pembuatan tanggul Pas. Batu Sungai Paguyaman 53 Pembuatan tanggul Tanah Desa Rojonegoro 54 Perkuatan Tebing Sungai Popayato 55 Tanggul Randangan arah Kiri dan Kanan 56 Perkuatan Tebing Sungai Popayato 57 Penaggulangan Banjir Sungai Bolango 58 Pembuatan Tanggul Sungai Milangodaa 59 Normalisasi Sungai Pontolo 60 Pembuatan Bronjong Sungai Ginta Dambalo 61 Tanggul Sungai Ladapa 62 Perk. Tebing Sungai Bolango 63 Normalisasi Sungai Tumbulilato 64 Normalisasi Sungai Desa Tilangohula 65 Tanggul Pemecah Ombak Desa Tumbulilato 66 Normalisasi Sungai Bilungala

PAGU 2013 6 500,000,000 500,000,000 2,000,000,000 700,000,000 2,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 650,000,000 2,200,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 2,000,000,000

67

Normalisasi Sungai Bone Desa Bulondala

2,000,000,000

68 69 70 71 72 73 74

Normalisasi Sungai & Perkuatan Sungai Olele Perkuatan Tebing Sungai Taludaa Normalisasi Sungai Ulanta Perkuatan tebing Desa Panggulo Tanggul Pengaman Sungai Lilomonu Perkuatan Tebing Sungai Taluduyunu Penanggulangan Banjir Desa Hutamoputi

Kab. Gorut Kab. Bonebolango Kab. Bonebolango

750,000,000 600,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 1,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000

75

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pengaman Abrasi Pantai Molotabu Pengaman Abrasi Pantai Moopiya

Kab. Bone bolango Kab. Bone bolango

2,000,000,000 1,500,000,000

Pengaman Abrasi Pantai Buladu

Kab. Gorontalo Utara

1,750,000,000

Pengaman Abrasi Pantai Pentadu Pengaman Abrasi Pantai Dudewulo Pengaman Abrasi Pantai Marisa Pengaman Abrasi Pantai Inogaluma Taludaa Pengaman Abrasi Pantai Mopuya Pengaman Abrasi Pantai Desa Popayato Pengaman Abrasi Pantai Desa Dumolodo

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato

700,000,000 1,400,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 2,000,000,000 750,000,000

Terbangunnya Prasarana Pengaman Pantai

62


I. DIKPORA Pengaman Abrasi Pantai Desa Bilolantunga Pengaman Abrasi Pantai Monano Pengaman Abrasi Pantai Desa Bilato Pengaman Abrasi Pantai Dan Desa Taulaa Pengaman Abrasi Pantai Desa Huongo Pengaman Abrasi Pantai Desa Lobuto Timur Pengaman Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Pengaman Abrasi Pantai Desa Lito Normalisasi Sungai Tilamuta Normalisasi dan Perkuatan SuNgai Lamu (Blkng Polres Boalemo) Normalisasi dan Perkuatan Tebing SuNgai Ohulingo Tanggul Pemecah Ombak Normalisasi Sungai Molosifat Pengaman Abarasi Pantai Desa Bulili Pengaman Abrasi Pantai Desa Milangodaa Pengaman Abrasi Pantai Pilolantunga


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI 7

PAGU 2013 6

Kab. Bone bolango Kab. Bone bolango

1,400,000,000 2,100,000,000

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bonebolango Kab. Bonebolango Kab. Bonebolango Kab. Bonebolango

500,000,000 500,000,000 500,000,000 200,000,000 1,000,000,000 600,000,000 1,000,000,000 800,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,500,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 900,000,000

76 Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan Irigasi yang telah di bangun (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bongo Tua Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mohiyolo

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo

500,000,000 500,000,000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tombiu

Kab. Gorontalo

500,000,000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bulia Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Poso Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tolinggula Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pulahenti Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Soklat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Didingga Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leboto Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Alo

Kab. Gorontalo Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorontalo

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kec. Bandungan Kab. Pohuwato Kec. Tabulo Kab. Pohuwato Kec. Taluduyunu Kab.

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pohu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Huludupitango Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Molosipat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tabulo Latula Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Karangetan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iloheluma Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bunuyo Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tabulo Latula Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Balayo Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Taluduyunu

500,000,000 500,000,000

63



OUTPUT (KEGIATAN) 3

I. DIKPORA

5

LOKASI 7 Pohuwato

PAGU 2013 6

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paguyaman Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Hunggaluwa Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mutiara Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Didingga

Kec. Paguyaman Kec. Mootilango Kec. Wonosari Kec. Tolinggula Kab. Gorut

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Buloila Kiri

Kec. Sumalata Kab.

500,000,000

Gorut Kec. Sumalata Kab. Gorut Kec. Atinggola Kab. Gorut

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Buloila Kanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Soklat

Kec. Tibawa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Molalahu

Kec.Limboto Barat DS. Suka Damai Kab. Bonbol

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pilohayanga

BIDANG BINA MARGA 12 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 77


500,000,000 500,000,000

Terbangunnya jalan akses dan jalan provinsi dengan bangunan pelengkap jalan

Gorontalo - Biluhu Biluhu Barat - Bilato Bilato - Tangkobu Tangkobu - Pentadu Duhiadaa - Imbodu Gorontalo - Suwawa - Tulabolo Batudaa - Gorontalo Isimu - Batudaa Dehualolo

Jl. Thayeb M. Gobel (Ex Jl. Bengawan Solo) - Motolohu - Marisa IV - Duhiyadaa - Imbodu - Jalan menuju Pelabuhan Paguat - Jl Moluo - Molingkapoto (By Pass) - Jl. Akses Perikanan Dambalo Pantai

500,000,000

Terbukanya aksesibilitas daerah-daerah potensi ekonomi, pertanian, perkebunan dan perikanan

Pembangunan Jalan

Satria Daenaa - Boalemo 78 Pembangunan Jalan Akses

500,000,000

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo

5,750,000,000 4,250,000,000 4,000,000,000

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo

27,500,000,000 5,000,000,000 25,000,000,000 2,000,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara

4,300,000,000 3,500,000,000

Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Gorut Kab. Gorut

9,000,000,000 5,000,000,000 7,200,000,000 9,000,000,000 10,000,000,000 6,000,000,000

Terbukanya Aksesibilitas daerah-daerah potensi ekonomi, pertanian, perkebunan dan perikanan

64



OUTPUT (KEGIATAN) 3


I. DIKPORA - Kota - Talango - Padengo - Kota Talango - Dutohe - Kota - Talango - Bube - Tulabolo - Pinogu 79 Pembangunan Jembatan Jembatan Biluhu Jembatan Bunto Jembatan Alopohu Jembatan Molinggotupo

Terbangunnya Jembatan penunjang aksesibilitas Jalan

Jembatan Bilato cs Jembatan Bogo - Bogo 13 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Jembatan sebagai Penunjang arus transportasi

78 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi

XXI. BADAN KOORDINASI PENYULUH 1 Pemantapan perencanaan dan monev program/kegiatan Penyuluhan PPK Provinsi Gorontalo 1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penyuluhan PPK dengan Instansi Terkait se-Provinsi Gorontalo 2 Pemantapan Koordinasi lintas Instansi Terkait Pusat dan Daerah 3 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Base Penyuluh serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 4 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 5

6

7

PAGU 2013 6

Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango

4,000,000,000 3,000,000,000 4,750,000,000

Kab. Bone Bolango

7,000,000,000

Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango

2,750,000,000 8,000,000,000 7,000,000,000 17,000,000,000

Kab. Gorontalo

25,000,000,000

Kab. Gorut

6,500,000,000

90%

Terpeliharanya Prasarana Jalan Penunjang arus transportasi

79 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

LOKASI

Terpeliharanya Prasarana Jembatan Sebagai Penghubung akses jalan TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM

2,000,000,000

1,500,000,000 392,538,750,000

Meningkatnya kualitas perencanaan program /kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Meningkatnya mutu perencanaan program/kegiatan Meningkatnya akurasi data penyuluh serta data pelaku utama dan pelaku usaha sebagai bahan perencaaan Penyelenggaraan program/kegiatan berjalan

Dokumen Program/Kegiatan yang disepakati antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Program/Kegiatan yang sinkron antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Dokumen database penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha

60,000,000

240,000,000

Dokumen hasil evaluasi dan monitoring

120,000,000

Penyuluhan PPK

sesuai perencanaan

program/kegiatan

Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Pemecahan masalah/percepatan pelaksanaan

Dokumen hasil rapat koordinasi dan

Penyelenggaraan Program/Kegiatan

program dan kegiatan penyuluhan PPK

evaluasi program

Penyuluhan PPK se-Provinsi Gorontalo Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/ Kegiatan Bakorluh PPK

Se Provinsi Gorontalo Pemecahan masalah/percepatan pelaksanaan program dan kegiatanh PPK intern Bakorluh

Dokumen hasil rapat koordinasi dan evaluasi program

120,000,000

120,000,000

16,000,000

65



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA 2 Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan PPK 7 Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan 8 Pemberdayaan Penyuluh melalui Kegiatan Demplot dan Denfarm 9 Temu Metodologi Penyuluhan 10

Forum Penyuluh PPK se-Prov. Gtlo

11

Gerakan Penyuluh Strategis

12

Temu Usaha dan Temu Kemitraan

13

Desiminasi Hasil Hasil Penyuluhan (Pameran) Apresiasi Audio Visual Media Cetak Materi Penyuluhan

14 15

Pertemuan jejaring Penyuluh PPK se-Prov.

Meningkatnya mutu penyuluhan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh Meningkatnya pengetahuan penyuluh ttg cara pembuatan metodologi penyuluhan Tersedianya bahan penyusunan program penyuluhan Meningkatnya pengetahuan penyuluh dsn PU&PUS Meningkatnya kemitraan antar sesama pelaku usaha Meningkatnya kreafitas penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha Meningkatnya mutu materi penyuluhan

Dokumen programa penyuluhan provinsi, kab,kota, kecamatan dan desa/kelurahan Demplot dan denfarm komoditi unggulan

140,000,000

Jumlah penyuluh yang terlatih pembuatan metodologi penyuluhan Dokumen programa penyuluhan provinsi, kab,kota, leaflet dan brosur penyuluhan

135,000,000

Dokumen kemitraan usaha Pameran hasil pertanian

360,000,000

135,000,000 120,000,000 50,000,000 100,000,000

Audio Visual dan Media cetak media penyuluhan

50,000,000

Meningkatnya mutu materi penyuluhan

Materi penyuluhan

75,000,000

Meningkatnya pemberdayaan organisasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Meningkatnya mutu BP3K

Dokumen Program kegiatan dan akselarasi KTNA BP3K yang difasilitasi dan menjadi contoh bagi BP3K lain 30 petani yang ditingkatkan keterampilan dan sikapnya BP3K Terbaik Seprovinsi

Gtlo 3

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan PPK 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fasilitasi kegiatan KTNA Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BP3K) Pemberdayaan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P 4 S ) Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian (BP3K) Terbaik Tingkat Provinsi Forum Komisi Penyuluhan Tingkat Provinsi Pembentukan Dan Pendampingan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam wana Lestari Pembinaan Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan) Penilaian Lomba (BP3K) di kabuapten/kota

Meningkatnya keberdayaan petani Meningkatnya kualitas BP3K

1,000,000,000 225,000,000 35,000,000 45,250,000

Meningkatnya peran organisasi penyuluhan thdp peningkatan mutu penyuluhan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan Meningkatnyaperan masyarakat untuk melestarikan lingkungan Meningkatnya efektifitas penyuluhan

Dokumen Renja Komisi Penyuluhan

50,000,000

30 orang yang ditingkatkan keterampilan dan sikapnya Pemenang lomba PKA Wana Lestari

85,000,000

Terbentuknya 50 POSLUHTAN

30,000,000

Meningkatnya mutu BP3K

BP3K Terbaik

12,000,000

60,000,000

66


I. DIKPORA 25 Pendampingan kegiatan kelembagaan penyuluhan 26 Penilaian Petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi 27 Musyawarah Hambur Tanam 28 29 30 31 32 33

4

Pengukuhan Kelompok Tani, Nelayan/Petani Hutan. Workshop/Mimbar Sarasehan Kelompok Tani ,Nelayan/Petani Hutan Pendampingan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP Identifikasi Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pembentukan/Pendampingan Kelompok Usaha Produktif KUP Pertemuan kelompok Tani /Nelayan/Tani Hutan

34

Kegiatan Pekan Daerah 2013

35

Kegiatan Pekan Nasional 2013


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kegiatan Meninkatnya kreafitas petani dan gapoktan

Dokumen pelaksanaan kegiatan Petani dan Gapoktan berprestasi

45,000,000

Mengurangi resiko gagal panen

Dokumen Hambur Tanam Gadu Dan Musim Tanam Rendengan Dokumen 50 kelompok tani yg terbagi dlm kelas Pemula, Lanjut, Madya Dan Utama Dokumen hasil pertemuan kelompok tani, nelayan Dokumen pendampingan bagi 50 Gapoktan PUAP Database Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Dokumen pendampingan bagi KUP

75,000,000

Meningkatnya keberdayaan kelompok tani/nelayan Meningkatnya efektitas kelompok tani/nelayan Meningkatnya keberdayaan Gapoktan PUAP Meningkatnya mutu admisnistrasi PU dan PUS Meningkatnya jumlah da mutu Kelompok Usaha Produktif Meningkatnya pemerataan pengetahuan dan pemecahan masalah yang terkait pengembangan PPK Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani nelayan & seleksi peserta Penas Meningkatnya pengettahuan dan keterampilan PU dan PUS pada jenjang nasional

Dokumen pertemuan kelompok tani/nelayan

293,000,000

70,000,000 150,000,000 50,000,000 30,000,000 85,000,000 30,000,000

Dokumen hasil PEDA 2013

250,000,000

Dokumen PENAS 2013

750,000,000

Meningkatnya efektitas peserta diklat

Data base SDM penyuluh

630,000,000

Meningkatnya kualitas penyuluh

Penyuluh Teladan Prov. Gtlo

85,000,000

Meningkatnya keterampilan penyuluh membuat metodologi penyuluhan Meningkatnya keterampilan petani/nelayan ttg manajemen agribisnis PPK di WKPP Penyuluh terlatih Meningkatnya keterampilan nelayan ttg manajemen hasil perikanan di WKPP peny.terlatih Meningkatnya keterampilan petani ttg konservasi alam di WKPP penyuluh terlatih Meningkatnya SDM penyuluh

30 Penyuluh yg Meningkat Pengetahuan dalam Metodologi Penyuluhan 30 Penyuluh PPK terampil tentang agribisnis PPK

35,000,000

30 Penyuluh perikanan yang terampil dalam pengolahan hasil Perikanan 30 penyuluh kehutanan yang terampil konservasi alam 23 BP3K yang difasilitasi rapat rayon

35,000,000

Meningkatnya SDM penyuluh PNS

Data Jenis diklat yang prioritas bagi

Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pelaku Utama & Pelaku Usaha PPK 36 Penyusunan Data Base SDM Penyuluh serta SDM Pelaku Utama & Pelaku Usaha 37 Penilaian Penyuluh serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha teladan 38 Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Partisipatif 39 Pelatihan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 40

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

41

Pelatihan Konservasi Lahan

42

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh di BP3K Workshop Peningkatan Kompotensi

43

35,000,000

35,000,000 115,000,000 50,000,000

67


I. DIKPORA Penyuluh PNS 44 Workshop Peningkatan Kompotensi Penyuluh THL-TB PP dan Honor /PPTK 45 Identifikasi Kebutuhan Diklat Penyuluh serta Pelaku utama dan Pelaku Usaha 46 Pendampingan Program/kegiatan Peningkatan Kompetensi Penyuluh ,Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK 47 Pelatihan Penumbuhan Usaha Agribisnis Bagi Pelaku Usaha PPK 48 Pelatihan Agribisnis Pelaku Utama PPK

6

7

8

9

Meningkatnya SDM THL-TB PP Dan Honor se-Provinsi Gorontalo Penyuluh PPK se- Provinsi Gorontalo Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program/

OUTPUT (KEGIATAN) 3 penyuluh PNS Data Jenis diklat yang prioritas bagi penyuluh THL-TBPP Honorer dan PPTK Dokumen kebutuhan latihan penyuluh PPK Dokumen pendampingan program/kegiatan


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6 50,000,000 200,000,000 232,000,000

Meningkatnya ketrampilan beragribisnis bagi PUS terlatih Meningkatnya ketrampilan beragribisnis bagi PU terlatih Meningkatnya keterampilan pengeleolaan limbah Pertanian dan Pu[puk Organik bagi PU terlatih

30 org Pelaku Utama terampil menumbuhkan usaha agribisnisnya 30 PU yang terlatih tentang Agribisnis

35,000,000

30 PU yang terlatih pengelolaan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik

35,000,000

30 Kenderaan Operasional penyuluh Meublair di BP3K Kelengkapan penyuluh

30 Kenderaan Operasional penyuluh Meublair di BP3K 700 Penyuluh

Fasilitasi ketenagaan penyuluh PPK 51 Insentif dan Disinsentif Penyuluh

BOP, Honor dan Insentif penyuluh

BOP, honor dan Insentif penyuluh

Pelayanan Administrasi Perkantoran 52 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2 item kegiatan

2 item kegiatan

650,000,000

5 item barang/jasa

4 item barang/jasa

350,000,000

3 kegiatan bimtek

3 kegiatan bimtek

84,000,000

Dokumen RKA dan Laporan Keuangan

Dokumen RKA dan Laporan Keuangan

75,000,000

49

5


Pelatihan Pengelolaan Limbah Pertanian & Pupuk Organik bagi Pelaku Utama PPK

Fasilitasi Sarana & Prasarana Penyuluhan 50 Pengadaan kendaraan operasional penyuluh dan Meubelair Kantor kelengkapan penyuluh

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 55 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

35,000,000

600,000,000 360,000,000 297,500,000

4,103,900,000

68



I. DIKPORA

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2 Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan

Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2013 : 189.925 ton

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin

3

Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)

nelayan, pembudidaya,pengolah dan perempuan pesisir

4

Koordinasi Program KP3K

nelayan, pembudidaya,pengolah dan perempuan pesisir dan instansi terkait mengetahui program PDNT

5

LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan Masyarakat

nelayan, masyarakat pesisir, tokoh masyarkat,LSM, aparat pemerintah dan instansi terkait mengetahui perundang-undangan perikanan dan Pengelolaan P3K

Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN)

nelayan, masyarakat pesisir

13,338,650,000

Terlaksananya Polyculture Budidaya Air Payau Terlaksananya bantuan Saprodi budidaya air payau Tersedianya sarana produksi budidaya air tawar Tersedianya sarana produksi budidaya laut

250,000,000

Tercapainya jumlah produksi benih bermutu 70.448 ekor, dan bibit rumput laut 26.471 ton Tercapainya jumlah UPR dan HSRT yang beroperasional sebanyak 60 unit Tercapainya jumlah unit pembenihan bersertifkat dan menerapkan sebanyak 2 unit tersedinya Sarana dan prasarana Pendukung kegiatan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan, dan Minawisata terlaksananya sosialisasi, dan koordinasi serta sinkronisasi program Pesisir

1,250,000,000

dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi, dan koordinasi serta sinkronisasi program Pesisir terlaksananya perundang-undangan perikanan dan Pengelolaan P3K

dokumen/laporan hasil pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan perikanan dan Pengelolaan P3K 6


TOTAL BADAN KOORDINASI PENYULUH

XXII. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya

2

OUTPUT (KEGIATAN) 3

terlaksananya pembangunan 2 unit SPBBN

600,000,000 400,000,000 500,000,000

300,000,000 50,000,000

10 Paket

10 desa di 6 kabupaten/kota

10 pertemuan/ 50 orang 10 dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi, dan koordinasi serta sinkronisasi program Pesisir

10 desa di 6 kabupaten/kota

6 pertemuan/60 orang 6 dokumen hasil pelaksanaan sosialisasiperundang-undangan perikanan dan Pengelolaan P3K

6 kabupaten/kota

2 unit SPBN

5,000,000,000

150,000,000 -

200,000,000

500,000,000

69

INDIKATOR


I. DIKPORA 7 Rehabilitasi Mangrove

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 8 Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan Provinsi Gorontalo 9

4

Operasi P2SDKP Menggunakan Kapal Pengawas


OUTPUT (KEGIATAN) 3

LOKASI

5

7

Terhabilitasi hutan mangrove

terehabilitasinya 20 Ha hutan mangrove

20 Ha

Kab. Pohuwato

ABK Kapal Singaru 01 dan 02, Kapal Pengawas Perikanan

Terpeliharanya sarana dan prasarana penggawas

Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo Utara

wilayah perairan yang bebas illegal fishing

Penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Tersedianya Kenderaan Dinas Operasiona (dalam rangka operasi pengawasan)

terlaksananya pembayaran honor ABK, Pemeliharaan Kapal Pengawas Terlaksananya Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

tersedianya sarana pengawasan Pengadaan Alat Selam Pengadaan HT Pengadaan Teropong Pengadaan SENPI Pengawas Perikanan Berdasarkan UU Perikanan No 54 Tahun 2009 Terlaksana Pendampingan Identifikasi & Monev Pelaksanaan Program Pada Kelompok POKMASWAS Terlaksanannya sinkronisasi dan monev program pengawasan dan pengendalian SDKP

10

Pendampingan Kelompok Masyarakat pengawas

Kelompok Pokmaswas yang aktif dan terprogram

11

Sinkronisasi dan Monev program pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

Dinas Kab/Kota

12

Koordinasi Pengawasan SDKP

Dinas Kab/Kota

Koordinasi pengawasan dan pengendalian SDKP

13

BIMTEK PPNS

PNSD

Pengembangan SDM dlm Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tersedianya Perahu Katinting 5,5 PK Tersedianya rumpon laut dalam Pengadaan Tramel Net Tersedianya mesin katinting

20 unit 10 paket 6 paket 50 unit

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 14 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap


Kab/Kota

Prov. Gorontalo

PAGU 2013 6 250,000,000

90,000,000

858,550,000

72,000,000

32,500,000 37,500,000 18,750,000 7,500,000 13,000,000

Terprogramnya Kegiatan kelompok POKMASWAS

Kab/Kota

32,000,000

sinergitas pengawasan antara pusat, daerah dan instansi terkait laiinya dalam penanganan pelanggaran dan penegakan hukum Terkoordinasinya Pengawasan Ke Tingkat Kab/Kota berkembangnya SDM dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kab/Kota

35,100,000

Kab/Kota

23,400,000

Prov. Gorontalo

200,000,000

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

200,000,000 700,000,000 300,000,000 250,000,000

70


I. DIKPORA

15

5

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 16 Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Tersedianya Dana Pendamping DAK TA. 2013 Review DED PPI Tenda Studi Kelayakan PPI Paguat Tersedianya sarana perikanan tangkap di Danau Liboto

Penguatan kelembagaan nelayan Fasilitasi KUB Koordinasi, perencanaan dan monev Mendukung peningkatan volume ekspor dan antar pulau hasil perikanan Pencetakan visualisasi profil perikan. untuk bahan pameran Penggandaan materi dan bahan pameran perikanan Pembangunan gudang penyimpanan dan lantai jemur rumput laut Biaya pulsa telepon seluler petugas informasi pasar di kab/kota Penyiaran/peliputan melalui media cetak dan elektronik

17

Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Promosi Gemarikan Sewa KDO Identifikasi pelaksanaan program dan monev pelaksanaan progam Pengadaan Sarana CCS

OUTPUT (KEGIATAN) 3


PAGU 2013 6

LOKASI

5

7

1 Paket

Provinsi Gorontalo

450,000,000

1 paket 1 paket 25 unit

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Kabupaten/Kota

300,000,000 300,000,000 125,000,000

1 paket

Kab/Kota

250,000,000 -

Tersedianya 1 Paket profil perikanan untuk bahan pameran Tersedianya 1 paket dan bahan pameran perikanan terlaksananya Pembangunan gudang penyimpanan dan lantai jemur rumput laut Tersedianya 320 paket pulsa telepon seluler petugas informasi pasar di kab/kota Terlaksananya 10 Bulan penerbitan informasi harga komoditi perikanan di media cetak atau elektronik Terlaksanaya promosi Gemarikan di Provinsi Gorontalo 12 Bulan sewa sarana mobilitas darat Terlaksananya Identifikasi pelaksanaan program dan monev pelaksanaan progam Tersedianya 13 unit cool box 120 L, 13 unit cool box 280 L, 2 Unit SPG roda 3 berinsulasi

Provinsi

50,000,000

-

Provinsi

30,000,000

-

Kab Gorontalo

150,000,000

-

Provinsi, Kab/Kota

8,000,000

-

Provinsi

20,000,000

-

Kab/Kota

125,000,000

-

Provinsi

72,000,000

-

Kab/Kota

54,000,000

-

Kab/Kota

199,000,000

18

Operasional Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Gorontalo

Terlaksananya operasional LPPMHP

12 bulan

LPPMHP Gorontalo

220,000,000

19

Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Tersedianya media dan reagensia yg sesuai dengan standar Tersosialisasinya sistem jaminan mutu hasil

1 paket

LPPMHP Gorontalo

40,000,000

40 pelaku usaha perikanan

Provinsi Gorontalo

50,000,000

71



OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

I. DIKPORA

perikanan kepada pelaku usaha perikanan Termonitornya mutu ikan 6 lokasi (kab/kota) Terlaksannya uji profisiensi dan uji banding 5 parameter uji terhadap Laboratorium terakreditasi TOTAL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN XXIII. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1 Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa 1

Peningkatan akses informasi (internet dan intranet)

2

Peningkatan infrastruktur jaringan TIK antar SKPD Provinsi, SKPD kabupaten/Kota dan Kecamatan Pengembangan sistem informasi dan pusat data

Meningkatnya proses management kerja pengolahan data dan informasi secara elektronik Meningkatnya kualitas data dan informasi secara terpusat Meningkatnya kualitas layanan

Provinsi Gorontalo Laboratorium terakreditasi

70,000,000 20,000,000 14,853,300,000

1,500,000,000

350,000,000

350,000,000

3 pada publik berbasis TI 2

3

Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan 4 Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 5 Penetapan kelas air sungai Bone dan rencana umum pemulihan kualitas lingkungan sungai 6 Pengawasan kegiatan Petambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) secara terpadu 7 8 9

4

Pilot Project penanganan limbah PETI Peningkatan Kinerja Kab/kota & Masyarakat dlm Pengelolaan SDA dan LH Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian sumberdaya laut dan pesisir

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10 Peningkatan Konservasi Daerah

Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 di 3 industri

75,000,000

Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai

150,000,000

Terjadinya peningkatan upaya pengelolaan lingkungan pada kegiatan PETI di 6 lokasi PETI di Provinsi Gorontalo Tersedianya model penangaan limbah PETI sebanyak 1 unit Terjadinya Peningkatan Kinerja Kab/kota & Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH Tersedianya 2 (dua) model pengelolaan wilayah pesisir

175,000,000

Meningkatnya konservasi daerah tangkapan

250,000,000

100,000,000 150,000,000 150,000,000

72


I. DIKPORA Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air DAS Limboto 11 Kajian Keanekaragaman Fauna Khas di kab. Bone Bolango dan Boalemo 12 Pengembangan Desa Mandiri Energi & sekolah mandiri energi 5

6

7

8

Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 13 Pemantauan kualitas lingkungan (Air Sungai, Air Danau, Air Laut, udara ambient, limbah cair industri dan emisi kendaraan) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 14 Peningkatan layanan media informasi publik di Provinsi Gorontalo Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 15 Evaluasi Kebijakan Wira Usaha Baru (WUB) terhadap UMKM di Kabupaten Gorontalo 16

Evaluasi kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Camat/Lurah/Kepala Desa di Provinsi Gorontalo

17

Kajian Strategis Pemberdayaan Nelayan Tangguh di Kabupaten Pohuwato

Program Pengembangan Kerjasama Penelitian 18 Optimalisasi fungsi dan peran DRD 19 20

Pengembangan kreativitas ilmiah dan kerjasama penelitian Optimalisasi Peran dan Fungsi Jarlitbang pendidikan Prov. Gtlo

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 air dan sumber-sumber air diwilayah DAS Limboto Tersedianya Data sebaran kuantitas dan performance fauna yg sudah langka Tersedianya 1 (satu) unit digester dan 1 (satu) sekolah mandiri energi

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

110,000,000 135,000,000

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan

450,000,000

Terpublikasikannya kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo ke publik

400,000,000

Meningkatnya pengelolaan Wira Usaha Baru (WUB) bagi pengembangan UMKM di kab. Gorontalo Peningkatan kinerja Camat/Lurah/Kepala Desa dan Produktivitas di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan LH di Provinsi Gorontalo Terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat Nelayan diwilayah pesisir di Kabupaten Pohuwato

115,000,000

Meningkatnya peran DRD dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan pembangunan kepada pemerintah Penguatan kerjasama dengan lembaga litbang baik daerah maupun pusat Meningkatnya Peran dan Fungsi Jarlitbang dalam pengembangan pendidikan di Provinsi Gorontalo

175,000,000

250,000,000

150,000,000

150,000,000 250,000,000

73


I. DIKPORA 9 Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan 21 Peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

10 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 22 Pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto

11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup 23 Pelatihan bagi aparatur dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan 24

Pembinaan model sekolah adiwiyata

25

Kursus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

12 Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi 26 Bimbingan teknis bagi masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi

27 28

Peningkatan kualitas sandiman di Provinsi Gorontalo Bimbingan teknis bagi aparatur dalam pemanfaatan Teknologi Informasi


Terjadinya peningkatan kapasitas bagi pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan sebanyak 50 orang

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

50,000,000

Terkendalinya populasi eceng gondok pada 4 titik lokasi di Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo Meningkatnya pengetahuan & keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan tangan, kompos dan biogas sebanyak 150 orang

375,000,000

Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan sebanyak 60 orang Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sebanyak 18 sekolah Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan bagi Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 30 orang

350,000,000

Masyarakat (50 kelompok wirausaha) terampil memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Meningkat kualitas sandiman Kab/Kota se Provinsi Gorontalo Tersedianya tenaga admin, tenaga ahli jaringan, analis sistem, programer dan operator di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 150 orang

150,000,000

150,000,000 275,000,000

175,000,000 350,000,000

74


I. DIKPORA 13 Program Pengembangan kualitas sumber Daya Manusia 29 Studi kelayakan pelaksanaan jaminan kesehatan sbg implementasi kesehatan gratis di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo 30 Dampak program sekolah gratis terhadap akses dan mutu pendidikan di Kabupaten gorontalo Utara dan kabupaten Boalemo 31 Evaluasi kompetensi guru pasca sertifikasi guru di Kabupaten Pohuwato

XXIV. BADAN INVESTASI DAERAH 1 Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

1 2 3 4 5 6

2


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

150,000,000

Meningkatnya kualitas pendidikan di Kab. Gorontalo Utara dan kab. Boalemo

110,000,000

Meningkatnya kompetensi guru MIPA tingkat SD/SMP/ SMA pasca sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pohuwato TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI

130,000,000

7,700,000,000

Peningkatan Minat Investasi sebanyak 5 investor, 1 (satu) kesepakatan kerjasama investasi dan Promosi potensi investasi melalui website

Gelar Potensi Investasi Daerah Fasilitasi Kerjasama Pengusaha Besar dan UMKM Promosi Potensi Investasi Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Pengembangan Potensi Wisata Olele Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Nasional dan Internasional

1,020,000,000 680,000,000 510,000,000 475,000,000

Data dan Informasi tentang potensi investasi

Daya Investasi

dan kawasan investasi di Provinsi Gorontalo

Pengembangan investasi masyarakat Identifikasi Potensi Investasi Status Investasi Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi swasta, pertambangan, perikanan dan pertanian

Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo

Program Penyiapan Sumber 7 8 9 10

3


561,000,000 458,150,000 408,000,000

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengendalian & Realisasi Investasi di Provinsi Gorontalo

75


I. DIKPORA 11 12 13 14

4

6


LOKASI

5

7

Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efisien dan efektif

Pelayanan Jasa administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

350,000,000 Penyediaan Sarana & prasarana utk mencapai efektifitas & efisiensi program & kegiatan

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

PAGU 2013 6 595,000,000 153,000,000 247,139,200

Perkantoran

16

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Penyelenggaraan PTSP Pengendalian Penanaman Modal Perumusan Kebijakan Investasi Fasilitasi dan Koodinasi Kerjasama Investasi Nasional dan Internasional

Program Pelayanan Jasa Administrasi 15

5


500,000,000 Laporan Keuangan yang akurat & akuntabel

Keuangan 17

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

150,000,000 TOTAL BADAN INVESTASI DAERAH

XXV. INSPEKTORAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2


3

Tersedianya Dokumen, Bahan, Peralatan, Jasa dan SDM penunjang Pelayanan Kantor

5 Paket Bahan & Peralatan 12 Paket Jasa

-

-

Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor

5 Dokumen Pengadaan 1 Dokumen Kepegawaian 1 Dokumen Asset 1 Dokumen Lainnya 3 Orang

Jumlah Paket Penataan Kantor Jumlah Kenderaan Roda 2 Penunjang Operasional Kantor Jumlah Peralatan Kantor Penunjang Operasional Kantor

1 Paket Penataan Kantor 5 Unit Kenderaan Roda 2 (dua) 3 Unit AC 2 PK dan 2 Unit AC 1.5 PK

-

500,000,000.00

-

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Jumlah Paket Bahan dan Peralatan. Tersedianya Jasa Listrik, Telephone, Air, Internet, Kebersihan, Peliputan dan Sewa KDO Serta Jasa Lainnya. Jlh Dokumen pengadaan, Kepegawaian, Asset dan Dokumen Lainnya yang dibuat

6,107,289,200

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian

600,000,000.00

-

76


I. DIKPORA Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 3 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD


OUTPUT (KEGIATAN) 3

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4

5

6

Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi

Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Kerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan

Frekwensi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Jumlah Sarana Pendukung Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4


1 Dokumen Penganggaran yaitu RKA, ROK, DPA SKPD 1 Dokumen Laporan Semesteran Keuangan SKPD 1 Dokumen Laporan Keuangan SKPD 2 Kali Pelatihan

-

1 Unit KDO

-

29 LHP Aspek Tupoksi SDM dan Aset 30 LHP Aspek Pengelolaan Keuangan 29 LHP Aspek Pengadaan Barang dan Jasa 5 LHP Aspek Pendapatan 12 LHP Dana Hibah 29 LHE LAKIP 1 LHR Lap Keuangan 29 LHIA 29 BAP Kas

-

1 Unit KDO

-

34 LHP

-

3 kali Koordinasi

-

1 Unit KDO

-

5 Dokumen Pemutakhiran Data TLHP Bukti Setoran TLHP Rp. 5.000.000.000,6 Kali Sidang

-

250,000,000.00

-

Meningkatnya pengawasan internal dan akuntabilitas pelaksanaan APBD serta upaya pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang dibuat Jumlah Laporan Hasil Review yang dibuat Laporan Hasil Inventarisasi yang dibuat Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Kas yang dibuat Jumlah Sarana Pendukung Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani dan dibuatkan laporan Frekwensi Kegiatan Koordinasi Dengan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Pengawasan yang dilaksanakan Jumlah Sarana Pendukung Dalam Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data TLHP yang dibuat Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Frekwensi Pelaksanaan Sidang MP-TP/TGR

1,100,000,000.00

-

500,000,000.00

450,000,000.00

-

77



I. DIKPORA 7 Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional

8

Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota

10

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH

11

Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo

12

5

Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

13

Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD

14

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 15 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

24 Kali Pelaksanaan Koordinasi 10 Lembaga

-

6 Kali Evaluasi

-

6 Laporan Hasil Evaluasi

-

5 LHP

-

420,000,000.00

1 LHP

-

70,000,000.00

20 SKPD

-

250,000,000.00

20 SKPD

-

5 LH Diagnostic Asessment

-

6 LHE

-

1 Unit KDO

-

1 Laporan

-

300,000,000.00

1 Buku Pintar SPJ 1 PKPT

-

100,000,000.00

Jumlah Dokumen Peta Pengawasan Inspektorat Prov dan Kab/Kota yang disusun Jumlah LAKIP Inspektorat yang dibuat

7 Peta Pengawasan

-

1 LAKIP

-

Pemeriksa yang kompoten dalam Teknis Pemeriksaan

10 orang

-

Calon Pejabat Fungsional Auditor yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan Calon Pejabat Fungsional Auditor yang mengikuti Ujian Sertifikasi

10 orang

-

35 Pegawai Peserta Ujian Sertifikasi

-

Jumlah Lembaga Pengawasan dan APH Yang Melakukan Koordinasi Secara Intensif dan Berkelanjutan Frekwensi pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan yang dibuat Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota yang dibuat Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan akhir masa jabatan yang dibuat Jumlah SKPD Yang Akan Disosialisasikan Tentang SPIP Jumlah SKPD Yang Telah Membentuk Satgas SPIP Jumlah Laporan Hasil Diagnostic Asessment SPIP pada SKPD Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota dan Evaluasi Draft LPPD Provinsi Jumlah Sarana Pendukung Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Awal Tahun Anggaran Buku Pintar SPJ yang dibuat Jumlah Dokumen PKPT yang disusun

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

9

OUTPUT (KEGIATAN) 3

300,000,000.00

-

120,000,000.00

350,000,000.00

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 500,000,000.00

78



I. DIKPORA

16

6

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 17

7

Pembinaan SDM Aparatur Pengawasan Inspektorat Kab/Kota

18

2

3

4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Pengembangan Data / Informasi 5 Penyusunan Profile Daerah, Gorontalo Dalam Angka dan Buku Saku

5

7

PAGU 2013 6

Calon Pejabat Fungsional P2UPD yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan Aparatur Pengawas Inspektorat di Kab/Kota yang kompeten di Bidang Pengawasan

5 Pegawai untuk Diklat Jafung P2UPD

-

150 Pegawai Aoaratur Pengawasan

-

150,000,000.00

Jumlah SOP Pengawasan yang dibuat dan dilaksanakan

2 SOP

-

100,000,000.00

Up Grade 1 Media Website 2 Buletin Media Pengawasan

-

150,000,000.00

Media Informasi Pengawasan Untuk Publik yang dapat diakses TOTAL INSPEKTORAT

6,210,000,000

Tercapainya tertib administrasi perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran

1 Kegiatan

BAPPEDA Prov. Gorontalo

500,000,000

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

1 Kegiatan


1,500,000,000

Tersedianya aparatur perencana yang berkualitas dan handal

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

500,000,000

Lancarnya pengelolaan keuangan lingkup Bappeda Provinsi Gorontalo

Tersusunnya laporan keuangan berupa laporan bulanan, laporn triwulan dan laporan tahunan

1 Kegiatan


150,000,000

Tersusunnya dokumen data/informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi Gorontalo dan Kab./Kota sebagai dasar penyusunan

- Penyusunan Gorontalo Dalam Angka 2012 - Penyusunan Profil Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 - Penyusunan Buku Saku Provinsi Gorontalo

1 Dokumen 1 Dokumen

Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo

375,000,000

1 Dokumen

Prov. Gorontalo

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 3 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Meningkatnya kompetensi aparat dalam penyusunan rencana pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

LOKASI

Meningkatnya Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

XXVI. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran


Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang efektif

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

OUTPUT (KEGIATAN) 3

79


I. DIKPORA 6

7

8

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

6 Kerjasama

Prov. Gorontalo

300,000,000

Fasilitasi, Implementasi MP3EI Provinsi Gorontalo (Koridor IV Sulawesi)

Peningkatan efektivitas kinerja kerjasama Internasional di Provinsi Gorontalo

Kerjasama pembangunan daerah dengan Donor Asing (CIDA, JICA, WB, UNDP, SOfEI, DSF)

Tersedianya informasi dengan mitra ekonomi serta meningkatnya kerjasama mitra ekonomi

Matriks MP3EI Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

150,000,000

Koordinasi, Konsultasi Program AMPL, PAMSIMAS, SANIMAS dan PPSP

1 Kegiatan

Kab./Kota

175,000,000

- Pelaksanaan Musrenbangda Provinsi Gorontalo Tahun 2013 - Pelaksanaan Musrenbang Regional Sulawesi

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

1 Kegiatan

Jakarta

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jakarta Jakarta Jakarta

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen

Kab./Kota Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo Prov. Gorontalo

1 Dokumen

Prov. Gorontalo

1 Dokumen

Prov. Gorontalo

300,000,000

- Penyusunan Dokumen review dan analisis prospek ekonomi Provinsi Gorontalo 2012

1 Dokumen

Prov. Gorontalo

100,000,000

Koordinasi program/proyek Tata Ruang,

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

400,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 8 Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum & Pengelolaan Sinkronisasi Program AMPL, PANSIMAS, Lingkungan SANIMAS dan PPSP di Prov. Gorontalo Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2014

10

OUTPUT (KEGIATAN) 3

program/kegiatan pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan 6 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/Lembaga

7


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

11

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis

12

Workshop Strategis Perencanaan Ekonomi Provinsi Gorontalo

13

Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan & Lingkungan Hidup

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD

Terpublikasinya evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kerjasama dengan mitra ekonomi serta tersedianya informasi dengan mitra ekonomi Review dan analisis kondisi serta prospek pengembangan ekonomi Gorontalo sebagai dasar perencanaan ekonomi 2012 Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Tata Ruang, Infrastruktur

Tahun 2013 - Pelaksanaan Pasca Musrenbangnas Tahun 2013 - Pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2013 - Pelaksanaan Rakorpus Tahun 2013 - Pelaksanaan Konsolidasi Lintas Departemen/ KL tahun 2012 - Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD - Analisis Program 2013 - Penyusunan Renja SKPD Tahun 2014 - Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2012 - Dokumen evaluasi Kinerja SKPD dan evaluasi RKPD Tahun 2011 s/d 2012 - Dokumen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Gorontalo

1,500,000,000

350,000,000

Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan

80


I. DIKPORA 14 Optimalisasi BKPRD

15 16

9

Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 17 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Ekonomi 18

Ministrial Meeting Kerjasama Luar Negeri dalam Peningkatan Ketahanan Pangan

10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Program dengan Departemen / Lembaga Bidang Sosbud

20

21


OUTPUT (KEGIATAN) 3

LOKASI

5

7

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

375,000,000

dan Lingkungan hidup Optimalisasi peran BKPRD dalam menunjang kegiatan Percepatan RTRW Daerah dan Sosialisasi Perda RTRW Tersedianya dokumen rencana detail Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo Tersebar luasnya program-program Inovasi pembangunan ke seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo

Hidup Koordinasi, fasilitasi Bimtek dan Rapat-rapat BKPRD serta Sosialisasi Perda RTRW Dokumen rencana detail Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo - Buletin Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo - Forum Bappeda - Pameran Perencanaan

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

375,000,000

1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kali

Prov. Gorontalo

500,000,000

Tersedianya data untuk penyusunan perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi Kesepakatan konsep pengembangan dan perdagangan jagung regional dan global

Dokumen perencanaan bidang Ekonomi

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

400,000,000

G to G agreement dan deklarasi Gorontalo mengenai konsep pengembangan dan perdagangan jagung regional dan global

1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

400,000,000

- Terlaksananya korodinasi Perencanaan Bidang

- Koordinasi Program Pemerintah Daerah

1 Kegiatan

18 SKPD dan

575,000,000

Sosbud & SDM, antara lintas SKPD Provinsi, Kab./Kota, Regional dan Pusat

dengan Pusat - Koordinasi program-program Pro Rakyat (PKH, Jamkesmas, BOS, Raskin, PNPM, KAT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM)

Sosialisasi Sinkronisasi & Koordinasi Perencanaan

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di

Laporan hasil Sosialisasi Perencanaan

Pembangunan berbasis IPM Tahun 2012

Provinsi Gorontalo

Pembangunan berbasis capaian IPM

Implementasi RAD MDGs Provinsi Gorontalo Tahun Terlaksananya koordinasi terhadap implementasi 2013 RAD MDGs Provinsi Gorontalo tahun 2013 serta pencapaian target MDGs (8 Goals)

- Laporan pencapaian target MDGs Provinsi

Gorontalo tahun 2013 - Rapat Focus Group Discussion (FGD) - Keikutsertaan pada rapat koordinasi dan evaluasi MDGs dengan K/L terkait TOTAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

XXVII. KANTOR PERWAKILAN 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

PAGU 2013 6


Tersedianya Administrasi Perkantoran Yang Memadai Terpenuhinya adm dan pelayanan yang Prima perkantoran

13 Instansi Vertikal 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Prov. Gorontalo

375,000,000

1 Dokumen

Prov. Gorontalo

350,000,000

3 kali rapat 3 kali

Prov. Gorontalo Jakarta 9,650,000,000 90%

Jakarta

575,000,000

- Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur guna

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

menunjang Kegiatan Perkantoran

Perkantoran prasarana

81

INDIKATOR


I. DIKPORA

4


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Terlaksananya Penyusunan Anggaran & Laporan

Keuangan

Keuangan SKPD anggaran dan laporan SKPD

Meningkatnya keselarasan dan aksebilitas kantor perwakilan dgn prog prov maupun nasional

Rapat-rapat koordinasi dan pertemuan konsultasi serta evaluasi

100%

Jakarta & Prov lainnya

meningkatnya sarana dan prasarana

- Belanja Jasa Kantor - Belanja Sewa - Belanja Modal

100% 100% 100%

Jakarta Jakarta Jakarta

- Protokoler Pejabat daerah - Fasilitasi & koordinasi

100%


500,000,000

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat & Pemerintah daerah lainnya

Meningkatnya efektifitas pelayan Pejabat Daerah di Jakarta dan sekitarnya Optimalisasi fasilitasi, koordinasi dan pelayanan Pejabat daerah Fasilitasi & koordinasi urusan pemerintahan di Jakarta dan provinsi lainnya

- Fasilitasi dan koordinasi

100%


400,000,000

Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah

Terinformasinya kegiatan pembangunan daerah

- Jasa Penyiaran dan peliputan kegiatan strategis - Dokumentasi dan kehumasan

100% 100%

Jakarta & Prov lainnya Jakarta & Prov lainnya

225,000,000

Fasilitasi promosi dan pemasaran Parawisata di dalam dan luar negeri

- Operasional Anjungan TMII

100%

Jakarta

250,000,000

100%


Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur - Sarana dan Prasarana Aparatur

3

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Terlaksananya Sistem Pelaporan capaian Kinerja & - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2


Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Pelayanan Keprotokoleran

200,000,000

100,000,000 250,000,000 1,250,000,000

Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Pengembangan pemasaran Parawisata

- Fasilitasi promosi pariwisata TOTAL KANTOR PERWAKILAN XXVIII. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja/Pengangguran

Terciptanya tenaga kerja terampil di sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan jasa lainnya

200,000,000 3,950,000,000

1,500,000,000

bagi masyarakat miskin di desa/kecamatan IPM rendah sebanyak 15 Paket untuk 300 Orang pencari 2

Desa Produktif

kerja Terlaksananya bimbingan desa produktif sebanyak 12

1,200,000,000

desa produktif dengan tujuan pemanfaatan secara

3

Pengembangan motivasi berprestasi

optimal potensi desa melalui kelompok-kelompok usaha pedesaan dengan sasaran 200 orang. Terlaksananya bimbingan motivasi berprestasi bagi

300,000,000

82


I. DIKPORA



LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

80 orang wirausaha baru dalam rangka perluasan

5

Penyusunan Data Base Pelatihan Rapat Koordinasi

kesempatan kerja Tersusunnya Data Base Pelatihan dan Produktivitas. Terlaksananya rapat koordinasi bidang pelatihan dan

6

Pengembangan Desa Produktif.

produktivitas. Terlaksananya Bimbingan Desa produktif sebanyak 6

4

OUTPUT (KEGIATAN) 3

-

Desa produktif dengan tujuan memanfaatkan secara optimal potensi desa melalui kelompok-kelompok Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing. Bimbingan Gugus Kendali Mutu

usaha pedesaan dengan sasaran 120 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi 20 orang Instruktur / Kader Produktivitas. Terlaksananya Bimbingan Teknis Gugus Kendali

9

Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK/LLK

Mutu untuk 20 orang Instruktur Produktivitas. Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi dan

10

Pelatihan Ketransmigrasian di Balatrans

Terlaksananya Pelatihan dasar transmigrasi bagi

-

Administrasi Kegiatan

warga trans setempat. Terlaksananya Administrasi Kegiatan selama 12 bulan.

-

7 8

-

Berbasis Masyarakat untuk 480 orang pencari kerja.

11

2

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 12 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

13

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Terselenggaranya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja khusus

120,000,000

Terlaksananya pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS) Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja mandiri

620,000,000

melalui kegiatan ekonomi produktif Terlaksananya pemberdayaan pendampingan kapasitas petugas pemandu wirausaha Tersedianya kesempatan kerja bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan usaha ekonomi produktif sistem padat karya 14

Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

690,000,000

382,500,000 150,000,000 694,500,000

Terselenggaranya pelayanan informasi pasar kerja (IPK) melalui pengembangan sistem online(consultant)

123,000,000

Tersedianya fasilitas pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan peningkatan informasi penyelenggaraan bursa kerja (job fair)

215,500,000

83

INDIKATOR


I. DIKPORA 3 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 15 Pengelolaan Kelembagaan dan Pemsyarakatan Hubungan Industrial


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Jumlah Tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek (DHK 350 Orang ) Jumlah Tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek (LHK 300 Orang ) Presentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator (80%) Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (10 Lembaga) Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (60 PP) Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan

16

Fasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Intensitas Pencegahan PHK

17

Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan

(5 PKB) Jumlah Tenaga Penyuluh Hubungan Industrial (30

100,000,000

Orang) Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dibidang Hubungan Industrial (90 orang) Penanganan kasus Hubungan Industrial (10 kasus) Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2014

30,000,000 200,000,000

Diperolehnya Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

150,000,000

75,000,000

dan Jamsostek

18

4

5

6

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap Keselamatan dan

Provinsi Gorontalo Diperolehnya Data Jumlah Perusahaan marjinal di provinsi Gorontalo Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma K3 & Norma Kerja di 100 Perusahaan serta Norma kerja

Kesehatan Kerja.

Perempuan dan Anak

150,000,000 300,000,000

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 19 Peningkatan Peran serta lembaga-lembaga, personil Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem dan penegakan hukum dalam penerapan norma

manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

ketenagakerjaan

(SMK3)

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 20 Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Masyarakat Transmigran dilokasi Transmigrasi

6,000,000,000

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 21

Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

Jumlah penduduk yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di daerah tertinggal

84


I. DIKPORA 22 Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 23 Penyediaan Tanah Transmigrasi 24 Partisipasi Masyarakat

7

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 25 Pengembangan Usaha di kawasan Transmigrasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan


OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

Jumlah Sarana yang dibangun di kawasan transmigrasi / daerah tertinggal Lahan yang tersedia di daerah tertinggal Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal

Jumlah luas lahan produktif dan Kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi Jumlah transmigran yang mendapat bantuan

26 Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Penyerasian lingkungan di Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P2MKT

pendampingan / pemberdayaan di permukiman transmigrasi Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri Pelayanan Teknis dan Administrasi TOTAL DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

XXIX. BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESRA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelayanan Jasa administrasi Perkantoran 2

3

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 3 Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo 4 Pemetaan Permasalahan KDRT DiProvinsi Gorontalo 5 Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 6 Advokasi Desa Prima Dan PPEP 7 Capacity Bulding Organisasi Perempuan 8 Penyusunan Data Terpilah 9 Penunjang P2WKSS Penunjang Kegiatan Hari Ibu 10 Penguatan PUG Dan Fokal Point

13,000,500,000

Aparatur Pemerintah

287,250,000

Aparatur Pemerintah

72,500,000

Perempuan dan Anak yang mengalami masaalah Hukum Masyarakat

330,000,000

Anggota Forum Anak / Organisasi Anak diKab/Kota

287,000,000

Kelompok Pengrajin Wanita dan Masyarakat Aparatur dan Organisasi Perempuan Masyarakat dan Perempuan Kelompok P2WKSS Desa/Kel, Masyarakat Perempuan di Provinsi Gorontalo

161,200,000 150,000,000 150,000,000 210,000,000 48,800,000

163,000,000

85

INDIKATOR


I. DIKPORA 5 Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan,Adat Dan Budaya 11 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi,TC danPengembangan Keikutsertaan Kafilah Provinsi 12 MTQ Fasilitasi Kegiatan LPTQGorontalo Provinsi Di GorontaloPenyelenggaraan Kegiatan embarkasi Haji 13 Fasilitas Provinsi Gorontalo 1433 H/2012 14 Kegiatan Bulan SuciTahun Ramadhan 1433 HM 15 16

Kegiatan Adat Dan Budaya Serta Pelaksanaan Workshop Bagi Pemangku /Evaluwasi Adat Provinsi Gorontalo Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Kesra.


Peserta MTQ Kab/Kota se Prov Gtlo,Pelatih dan Official LPTQ Provinsi dan LPTQ Kab/ Kota Calon Jemaah Haji dan Panitia PPIH Thn 1433 H/ 2012 M Masyarakat, TOGA,TOMA Provinsi Gorontalo Kelompok Pemangku Adat,Tamu Negara Aparatur Pemerintah TOTAL BIRO PP KESRA

XXX. BIRO PEMERINTAHAN 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Konsultasi dan Koordinasi dengan pemerintah pusat terciptanya keserasian dan korelasi kerja antara pem dan pemda lainnya 2

3

4

2

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

prov dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya - terselenggaranya pemerintahan daerah di provinsi gorontalo yang transparan dan akuntabel - terwujudnya perda Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah

Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah

daerah dan pemerintah daerah Kab./Kota Optimalisasinya pemberian pelayanan kunjungan

Pusat/ Study Banding Daerah Lainnya

kerja/studi banding kepada pejabat pemerintah pusat

Lomba Kecamatan

dan pemda lainnya ke Prov. Gorontalo Terciptanya kinerja penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

PAGU 2013 6

370,000,000 100,000,000 450,000,000 325,250,000 229,200,000 215,800,000 3,550,000,000

300,000,000

300,000,000

175,000,000

200,000,000

Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pengembangan Aparatur 5

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Pemda Provinsi, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota

6

Forum PIKA

7

Fasiltasi Peningkatan Kualitas Kerja Sama Antar

- Terciptanya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan antara pemda provinsi dengan instansi vertikal dan pemda Kab./Kota se Prov. Gorontalo Meningkatnya koordinasi antara pemda Provinsi dengan pemda Kab./Kota Terciptanya pemahaman yang sama tentang tata

Daerah

carapelaksanaan kerja sama antar daerah dan pihak

200,000,000

350,000,000 100,000,000

ketiga 3

Program Penataan Administrasi Kependudukan 8

Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan

Terciptanya sinergitas program Pengelolaan adminisrtrasi kependudukan dan catatan sipil

175,000,000

86


I. DIKPORA catatan sipil 9 Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparat Kependudukan dan Capil * Diklat ADB * Bimtek Catatan Sipil * Sosialisasi Kependudukan 10 Penunjang Operasional SIAK Online

4

5

Program Optimalisasi Administrasi Kependudukan Bagi Keluarga Miskin 11 Penyediaan Blanko Administrasi Kependudukan

Pelayanan Adm Perkantoran 12 Pelayanan Jasa Admistrasi Perkantoran Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 13 Pendidikan, Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi

6

Program Penyelesaian Konflik Komplik Pertanahan 14 Pengukuran, Pemetaan bidang-bidang tanah dan pensertifikatan tanah milik pemprov 15 Pemasangan dan pematokan papan plan atas 16

7

OUTPUT (KEGIATAN) 3


LOKASI

5

7

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pada Biro Pemerintahan

18

Pengadaan tanah untuk pusat perkantoran

19

Pengadaan tanah untuk jalan by pass baru

20

Pengadaan tanah untuk perpanjangan dan perluasan Bandara Jalaludin Pengadaan tanah untuk asrama Gorontalo di Jakarta

PAGU 2013 6 560,000,000

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Tersedianya Data Kependudukan yang akurat

150,000,000

Tersedianya blanko administrasi kependudukan untuk keluarga miskin

677,500,000

Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran

200,000,000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pada Biro Pemerintahan

50,000,000

Adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik Pemprov

tanah-tanah milik Pemprov Pemagaran atas tanah milik Pemprov

Program Pembebasan Tanah 17 Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum

21


Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum dan instansi sarana prasarana milik pemerintah

Melaksanakan inventarisasi tanah untuk kepentingan umum

1 Paket

Brigif Kab Gtlo Utara

214,000,000

Kota Gorontalo

160,000,000

Kota Gorontalo

200,000,000

Provinsi Gorontalo Desa Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango Kab Gtlo- Kab Bone Bolango Kota Gorontalo Isimu Kab Gtlo

6,000,000,000 10,000,000,000

Jakarta

2,000,000,000

3,000,000,000

87



OUTPUT (KEGIATAN) 3


I. DIKPORA 22 Pengadaan tanah untuk asrama Gorontalo di Manado 23 Pengadaan tanah untuk Politeknik 24 Pengadaan tanah untuk pembangunan kanal 8

Program Administrasi Wilayah 25 Fasilitasi Perselisihan Batas Wilayah antar daerah

26

27

28

Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas Wilayah antar Daerah Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan TP

LOKASI 7 Manado Kab. BonBol Kab. BonBol

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi sengketa batas wilayah antar daerah

Adanya kepastian hukum dan batas wilayah yg jelas.

Melaksanakan pertemuan/rapat pemba hasan masalah batas antar daerah Melaksanakan peninjauan lapangan/lokasi sengketa Menentukan titik batas antar daerah Pemasangan pilar batas daerah sengketa

Provinsi Gorontalo

2

Bimtek Penyusunan LAKIP

7 8

Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Ketatausahaan Biro

Penataan Produk Hukum Daerah 9 Penyusunan dan Pengkajian Ranperda 10 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah 11 Evaluasi Perda Kabupaten/Kota

1,200,000,000 900,000,000

240,000,000

150,000,000

200,000,000 TOTAL BIRO PEMERINTAHAN

6

500,000,000

265,000,000

Pendataan dan Pembakuan nama Rupabumi (Toponimi)

XXXI. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1 Penataan Organisasi Perangkat Daerah 2 Fasilitasi dan Evaluasi Penataan OPD Pemda Kabupaten/Kota 3 Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelayanan 4 Fasilitasi Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelayanan 5 Evaluasi Penerapan Sistem & Prosedur Pelayanan

PAGU 2013 6

Terbentuknya OPD sesuai tata aturan per-uu-an Terbentuknya OPD Kab/Kota sesuai tata aturan per-uu-an Meningkatnya kapasitas SDM Tersusunnya Sistem dan prosedur pelayanan Meningkatnya pelayanan di SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP Pemerintah Prov. Gorontalo Tersedianya Dokumen IKU Pemerintah Prov. Gtlo Meningkatnya kualitas pelayanan Biro

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Terwujudnya produk hukum sesuai tata aturan perundang undangan

28,466,500,000

Jumlah OPD yang sesuai tata aturan per-uu-an Jumlah OPD yang sesuai tata aturan per-uu-an

3 5 OPD

Kota Gorontalo Kab/Kota

215,000,000 45,000,000

Jumlah Aparatur yang memaaturan per-uu-an penyusunan sistem & Prosedur Pelayanan Jumlah SKPD yang memiliki Sistem dan Prosedur Pelayanan Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem dan Prosedur Pelayanan Secara Baik Dokumen LAKIP Pemerintah Provinsi Gorontalo

30 Org

Kota Gorontalo

37,500,000

6 SKPD

Kota Gorontalo

47,500,000

2

Kota Gorontalo

27,600,000

1

Kota Gorontalo

37,500,000

1 12 Bulan


37,500,000 150,000,000

10 300

Kota Kota Gorontalo

200,000,000 115,000,000

10

Kota Gorontalo

85,000,000

Dokumen IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo

Jumlah Ranperda yg diajukan Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan Jumlah Perda yang dievaluasi

88


I. DIKPORA 12 Rapat Koordinasi Bidang Hukum 13 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 14 3

Publikasi Produk Hukum Daerah

Penanganan Sengketa Hukum 15 Bimbingan Teknis PPNS 16 Pemutakhiran Data PPNS 17 Pendampingan Advokasi Hukum 18 Bimbingan Teknis Penyusunan MoU dan PKS

INDIKATOR SASARAN/HASIL (PROG) 2 Terwujudnya hasil rakor Meningkatnya pengetahuan aparatur/masyarakat Tersebarluasnya Produk Hukum Daerah

Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Tersusunnya Data PPNS Terselesainya sengketa hukum Tersedianya Aparatur Penyusun MoU dan PKS

OUTPUT (KEGIATAN) 3 Hasil Rakor yang ditindaklanjuti Jumlah Aparatur / Masyarakat yang mengetahui Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan

Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Dokumen Data PPNS Jumlah Kasus yang terselesaikan Jumlah aparatur yg memahami Teknis Penyusunan MoU & PKS


LOKASI

5

7

4 50


76,000,000 23,700,000

310

Kota Gorontalo

25,000,000

50 Orang 1 Dokumen 3 kasus 30 Orang


35,750,000 45,600,000 210,000,000 35,000,000

TOTAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI XXXII. BIRO UMUM DAN HUMAS 1 Program Pelayanan Adminiustrasi Perkantoran

PAGU 2013 6

1,448,650,000

Tercapainya Pendistribusian penunjang administrasi perkantoran pada unit-unit kerja (Biro-Biro)

1

2

Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 3

Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pemlhraan Rutin/berkala gdng Kantor

4

Pemlhraan Rutin/berkala Kndraan dinas/operasional Pengadan Perlatan Rumah jabatan / Dinas

5 3

4


Tersedianya sarana penjang administrasi kantor pada setiap unit-unit kerja

100%

Gorontalo

750,000.000

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya pemeliharaan secara berkala prlgkpan dan gdng kantor Terlaksananya pemeliharaan secara berkala rutinitas kndran dinas/oprasional Terwujudnya Sarana Penunjang Operasional

100% 100%

Gorontalo Gorontalo

6,600,000.000 1,231,000.000

100%

Gorontalo

700,000.000

100%

Gorontalo

Adanya pengkatan plynan utk Kpl/Wkl Kpl Daerah Terpublikasinya kegiatan2 keprotokolan Kpl/Wkl Kpl Daerah dan Sekda utk menjadi bahan informasi bg masyarkat

100% 100%

dalam daerah/luar daerah Makasar

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kntr

Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Tercapainya plyanan dlm rangka

Kpl Daerah/Wkl Kpl Daerah 6 Kunker/inspeksi kpl/wkl kpl Daerah Pelayanan Umum Keprotokolan

kunjungan kerja Kpl/Wkl Kpl Daerah

Program Kerjasama Informasi dgn Mass Media

Optimalisasi penyebaran informasi bersama mass

-

250,000.000 750,000.000

media tentang penyelenggaraan pemda 7

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

meningkatnya penyebaran informasi melalui mass media tetang penyelenggaraan pemda

100%

Gorontalo

8

Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pemda dan bertambahnya

100%

dalam daerah

3,000,000.000 25,000.000

89



I. DIKPORA 5

PAGU 2013 6


LOKASI

5

7

100%

dalam daerah/luar daerah

500,000.000

100%


200,000.000

100%


175,000.000

media baca untuk perpustakaan desa

Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9

OUTPUT (KEGIATAN) 3

Tersedianya Tenaga Profesional sesuai tupoksi

Peningkatan Kapasitas SDA (DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI)

Meningkatnya pemahaman/penguasaan thdp TUPOKSI pd masing2 pegawai baik pejabat struktural maupun staf dgn mengikutkan dlm kegiatan DIKLAT Teknis maupun fungsional

6

Prog. Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Peningktan profesionalisme plyanan kedinasan

Pemprov. Gorontalo 10 Koordinasi dgn pemerintah pusat & pemda lainnya

kpl/wkl kpl drh

11

Monitoring Aset

Terwujudnya koordinasi dgn pemerintah pusat dan pemda lainnya Terpantaunya kondisi aset Pemprov. Gorontalo TOTAL BIRO UMUM DAN HUMAS

14,181,000.000

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

90 %

90 %

146

90 %

90 %

90 %

147

90 %

-

90 %

-

148

149

90

%

150

151

152

153

90 %

154

-

155

156

157

158

-

-

-

159

-

-

-

-

-

-

-

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

986,765.63

177

178

179

180

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

Recommend Documents