Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

B AB I I E V AL U A S I H AS I L K I N E R J A P E M B AN G U N A N D AE R A H

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Visi pembangunan Kabupaten Lebak merupakan landasan umum yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2011. Visi Pembangunan Kabupaten Lebak yang tertuang dalam RPJMD 2009-2014 adalah : “KABUPATEN LEBAK MENJADI DAERAH KONDUSIF UNTUK BERINVESTASI YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN PERDESAAN”. Penekanan fokus pembangunan pada wilayah perdesaan didasari atas fakta bahwa ketertinggalan dan kemiskinan masih banyak ditemukan di daerah perdesaan. Pada tahun 2009, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Lebak mencapai 126 desa dari total 340 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Lebak. Sementara jumlah KK miskin pada tahun 2009 mencapai 171.109 KK atau 52,75 % dari total KK di Kabupaten Lebak. Sebagian besar KK miskin tersebut bermukim di wilayah perdesaan. Fakta inilah yang menggiring pentingnya pembangunan yang gencar dilaksanakan di perdesaan. Manfaat pembangunan perdesaan akan mengalir hingga ke wilayah administrasi di atasnya. Hal ini karena keberhasilan pembangunan kabupaten dan pembangunan kecamatan akan bermula dari keberhasilan pembangunan perdesaan. Dengan demikian perkembangan pembangunan yang cukup pesat di perdesaan akan membawa dampak pada upaya untuk menjadikan Kabupaten Lebak sejajar dengan daerah otonom lain. Visi ini juga mengarah pada pencapaian tujuan perwujudan Kabupaten Lebak sebagai daerah investasi yang mengandalkan potensi sumber daya lokal yang tersebar di perdesaan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, tapi juga sumber daya manusia dan modal. Investasi merupakan salah satu kata kunci yang diusung guna menjawab keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan permodalan. Dengan demikian, investasi dimaksud bukan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011

6

hanya berorientasi ekonomi, namun mengarah juga pada pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Visi ini diharapkan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dan memiliki keunggulan untuk mewadahi kegiatan agribisnis, agroindustri, pertambangan, pariwisata dan lain sebagainya, dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta berorientasi sebagai daerah konservasi sumber daya air. Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing. Rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta masih rendahnya produktivitas tenaga kerja merupakan cerminan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten lebak. Hal tersebut berkontribusi pada rendahnya kompetensi kerja masyarakat Lebak dibandingkan sumber daya manusia dari daerah lain. Misi pertama ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Lebak melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan pelayanan sosial, kesetaraan gender, kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas kehidupan beragama.

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Kondisi perekonomian Lebak melalui beberapa indikator ekonomi seperti PDRB, PDRB perkapita, LPE dan laju inflasi masih berada pada nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional atau provinsi. Di lain pihak, Kabupaten Lebak diberkahi sumber daya alam yang kaya yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua ini ditujukan untuk meningkatnya pengembangan

daya

beli

aktivitas

dan

ketahanan

ekonomi

berbasis

pangan potensi

masyarakat lokal,

melalui

peningkatan

kesempatan dan penyediaan lapangan kerja, serta investasi dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.


7

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Adanya disparitas

kesejahteraan

antar

kawasan

juga

dapat

diidentifikasi

dari

kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Untuk itu pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah menjadi semakin penting untuk membuka keterisolasian dan mengurangi kesenjangan tersebut. Misi ketiga ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui penyediaan infrastruktur perdesaan, infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, dan infrastruktur sumber daya air, peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur energi serta sarana dan prasarana dasar pemukiman. 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran air, penurunan kondisi hutan, dan kerusakan pada daerah aliran sungai merupakan gambaran kondisi lingkungan yang terjadi saat ini. Upaya menciptakan pembangunan berbasis lingkungan akan menjadi bagian prioritas pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Misi keempat ini bertujuan untuk Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (keseimbangan ekologi – sosial – ekonomi) melalui peningkatan fungsi kawasan resapan air, serta kawasan penyangga, konservasi dan lindung, dan pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan. 5. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi. Dalam periode desentralisasi, demokrasi merupakan bagian dari pada upaya kita bersama dalam menciptakan pembangunan yang lebih baik. Kualitas demokrasi kerakyatan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan serta akan menjadikan upaya kita bersama dalam menciptakan reformasi birokrasi menjadi kenyataan. Misi kelima ini bertujuan untuk melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja aparatur, perwujudan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi

informasi;

peningkatan

pelayanan

publik,

pembangunan

dan

pembinaan hukum, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.


8

Komitmen dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dapat memberikan peluang bagi Kabupaten Lebak untuk berbenah diri dan bangkit dari ketertinggalan dengan membangun daerah sendiri secara lebih berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan kondisi potensi dan peluang yang dimiliki.

2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Proses pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro yang dievaluasi meliputi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, serta indikator penunjang yang terkait dengan masalah politik, hukum, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan publik, kelistrikan, persampahan dan sebagainya. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isuisu yang akan dihadapi pada Tahun 2011 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan beberapa indikator makro untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lebak. Indikator-indikator makro tersebut adalah PDRB, PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi,

Usia Harapan Hidup, Angka Partisipasi Murni pada

jenjang SD dan Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SLTP dan SLTA. Sebagai evaluasi indikator makro Pembangunan Kabupaten Lebak dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut :


9

Tabel 2.1 Gambaran Indikator Makro Pembangunan Lebak Tahun 2007, 2008, 2009 No

Urusan Wajib/Pilihan Pemerintahan Daerah

Indikator

Kondisi tahun 2007

Kondisi tahun 2008

Kondisi tahun 2009

1.

Indikator Makro Ekonomi Daerah

1. 2. 3. 4.

PDRB (adh B) PDRB Perkapita (adh B) LPE Laju Inflasi

6.029.385 4.982.349 4,90 5,70

6.749.934 5.467.929 4,07 7,58

7.273.939** 5.715.630* 4,15 5,88

2.

Urusan Pendidikan

1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata lama sekolah 3. Angka Patisipasi Murni SD/MI 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS 5. APK SMA/SMK/MA

94,10 6,2

94,10 6,2

94.10 6.2

93,52

94,86

94.89

83,49 24,13

94,89 27,63

94.86 30.63

264,98 43,92 63,11

246,00 42,27 63,12

217.6 34.67 63.20

1.219.030 571.638

1.233.905 607.414

1.272.640** 645.527

66,74

67,10

67,36

3.

Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Usia Harapan Hidup

4.

Indikator Sosial

1. Jumla Penduduk 2. Angkatan Kerja

5.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM

Keterangan : Maret 2009

*) **) ***)

Angka sementara khusus Kabupaten Lebak, BPS Pemerintah Kabupaten Lebak, Angka sangat sementara, penjumlahan angka publikasi triwulanan Tahun 2008 Angka sementara Juni tahun 2009

2.2.1. Indikator makro Ekonomi Daerah a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pemerintah Kabupaten Lebak memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Nilai PDRB Kabupaten Lebak atas dasar harga berlaku pada Tahun 2009 yang merupakan hasil kompilasi triwulanan mencapai Rp. 7.273.939.000.000 sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.

3.842.250.000.000

Kontribusi terbesar didominasi oleh sektor Pertanian pengolahan sebesar 33,59%, atau sebesar Rp. 2,4 Triliun dan perdagangan, 3.

hotel dan restoran sebesar 25,72%.


10

Tabel 2.2 PDRB Pemerintah Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Tiga Sektor Utama Tahun (Rp. Trilyun)

Sektor

2006

2007

2008**

2009***

Pertanian

2,0

2,1

2,3

2,4

Perdagangan, hotel & restoran

1,2

1,3

1,6

1,8

Jasa-Jasa

0,5

0,6

0,5

0,78

Sumber : 1 *** 2 **

Angka Sangat Sementara, Penjumlahan Angka Publikasi Triwulanan Tahun 2009 Angka Sementara, Publikasi BPS Kabupaten Lebak Tahun 2008

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009 dari besaran PDRB hasil kompilasi triwulanan tumbuh sebesar 4,15%, mengalami sedikit keianikan sebesar 0,09 % dibandingkan dengan Tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 4,06% melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,26%. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak pada Tahun 2009 masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% . Faktor kenaikan pertumbuhan terutama bersumber dari meningkatnya sektor perdagangan,hotel dan restoran sebesar 7,04%.

c. Laju Inflasi dan Nilai Investasi Laju inflasi, pada tahun 2009 adalah sebesar 5,88, jauh lebih kecil dari pada inflasi Tahun 2008 yang mencapai 7,58%. Selama Tahun 2009 inflasi di Kabupaten Lebak, peningkatan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 7,2%, disusul sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,26%. Jumlah Investasi Kabupaten Lebak berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama periode Tahun 2008 – 2009 terus mengalami pertumbuhan. Pada Tahun 2008 nilai investasi tercatat Rp. 145.538.892.000,- dan US $ 172.100.000,-. Peningkatan nilai investasi diharapkan terjadi sampai dengan tahun 2009 yang diproyeksikan mencapai angka Rp. 1.689.382.907,- dan US $ 403.940.000,- (angka sangat sementara). Gambaran ini menunjukkan


11

tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak, dan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d. Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap perekonomian regional Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Jumlah unit usaha UMKM Pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2009 sebanyak 48.219 unit UMKM, dengan rincian usaha mikro sebesar 47.465 unit, usaha kecil

745 unit dan usaha menengah 9

unit. dengan total tenaga kerja yang terserap di semua sektor UMKM sebanyak 97.703 orang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM, pada tahun 2009 jumlah koperasi aktif sebanyak 591 unit.

2.2.2 Urusan Pendidikan Indeks Pendidikan (IP), untuk melihat lebih jelas evaluasi terkait urusan pendidikan dapat kita lihat melalui perkembangan Angka Partisipasi kasar (APK), Angka Partisipasi murni (APM) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek hurup. Berikut ini adalah APK/APM berdasarkan jenjang Pendidikan daeri tahun 2008 sampai dengan 2009 :

Tabel 2.3 APK/APM (SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA)

NO. 1. 2. 3.

Jenjang Pendidikan SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA

TAHUN 2008 APK APM 108,89 96,28 86,54 66,18 27,63 20,51

TAHUN 2009 APK APM 109,52 94,89 94,89 64,19 30,63 24,56

Dapat kita lihat pada tahun 2009 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi meningkat sebesar 0,03 poin dari tahun 2008, yang pada tahun 2009 mencapai 94,89 dan 94,86 pada tahun 2008. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTS pada tahun 2008 mencapai angka 94,89, dan mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 94,86 Sedangkan untuk


12

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sebesar 27,63 pada tahun 2008 dan meningkat pada tahun 2009 mencapai 30,63, artinya ada kenaikan sebesar 3 poin. Angka Melek Hurup (AMH) Kabupaten Lebak pada tahun 2008 sebesar 94,10%, tidak mengalami peningkatan pada tahun

2009.

Sedangkan

Rata-rata

Lama

Sekolah

(RLS)

tidak

menunjukkan peningkatan, dari Tahun 2008 sampai pada tahun 2009 angka tidak berubah yaitu tetap 6,2.

2.2.3 Urusan Kesehatan Indeks Kesehatan (IK) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui Usia harapan hidup waktu lahir (UHH). UHH kabupaten Lebak dari tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami perubahan sebesar 0,08 yaitu dari 63,12 menjadi 63,20. Selain UHH Indeks Kesehatan di Kabupaten Lebak dapat di lihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI kabupaten Lebak pada tahun 2008 sebesar 246,00 mengalami penurunan sebesar 28,4 poin yaitu menjadi 217,6 pada tahun 2009. Sedangkan untuk AKB pada tahun 2008 sebesar 42,27, menurun 7,6 poin pada tahun 2009 menjadi 34,67.

Tabel Jumlah Kondisi Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008 NO

Kejadian

1

Angka Kematian Bayi (AKB)*

2 3

Tahun 2005

2006

2007

2008

47,24

45,58

43,92

42,27

Angka Kematian Ibu (AKI)**

299,96

281,07

264,98

246,00

Usia Harapan Hidup (UHH)

62,2

63

63,11

63,20

2009 34.67 217.6 63.20

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2008 *) per 1.000 kelahiran hidup **) per 100.000 kelahiran hidup

2.2.4 Indikator Sosial a. Jumlah penduduk dan Angkatan Kerja, Untuk Jumlah Penduduk pada Tahun 2009 sebesar 1.272.640 juta


13

jiwa, mengalami peningkatan jumlah yang secara berturut meningkat dari 2007 dan 2008 yaitu 1.233.905 dan 1.219.030, Sedangkan untuk Angkatan Kerja di kabupaten Lebak untuk tahun 2008 sebesar 607.414 meningkat pada tahun 2009 menjadi 645.527. b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun relatif menurun. Pada periode 2008-2009, LPP Kabupaten Lebak mencapai 1,72%. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Pemerintah Kabupaten Lebak relatif cukup baik.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak diarahkan untuk mencapai kategori maju pada skala yang telah ditetapkan RPJMD sebesar 68,84 pada Tahun 2014. Adapun pencapaian IPM pada Tahun 2009 sebesar 67,36 (angka sangat sementara, hasil perhitungan BPS Pemerintah Kabupaten Lebak, Maret 2009), meningkat sebesar 0,26 poin dibandingkan angka Tahun 2008 sebesar 67,10 Bila dibandingkan dengan target IPM Kabupaten Lebak Tahun 2014 yang sebesar 68,84, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka 0,3 poin.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Bidang Fisik Infrastruktur wilayah di kabupaten lebak berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan infrastruktur dasar bagi pelaksanaan kegiatan

masyarakat di segala bidang, baik ekonomi, sosial

maupun pertahanan dan keamanan pada suatu wilayah. Sistem transportasi yang baik akan membantu laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga penyelenggaraan sistem transportasi tidak dapat dilepaskan dari rencana pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan Sistem Transportasi

di

Kabupaten Lebak ditekankan pada pengembangan sistem transportasi darat. Sistem transportasi darat mencakup sarana dan prasarana jaringan jalan, terminal, angkutan umum dan kereta api.


14

Terminal Kondisi terminal-terminal yang ada di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2008 dapat digambarkan sebagai berikut :

1.

Terminal Kadu Agung (Mandala) a.

Luas Areal

: 10.200 M2

b.

Luas Bangunan

: 150 M2 (bertingkat)

c.

Jalur trayek yang dilayani sebanyak 23 Trayek yang terdiri dari 2 trayek angkutan kota, 10 trayek angkutan desa, 11 trayek AKDP dan AKAP.

d.

Permasalahan : - Keadaan implasmen agak rusak - Kondisi gedung kantor agak rusak - Kesadaran

para

pengemudi/pengusaha

terhadap

kewajiban-

kewajibannya masih sangat rendah - Keberadaan para pengurus jalur mengganggu kinerja terminal Kaduagung/Mandala - Jumlah kendaraan yang beroperasi baik angkot, angdes,AKAP maupun AKDP tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar, rata-rata kendaraan yang operasi hanya 60%.

2.

3.

Terminal Curug a.

Luas Areal

: 10.000 M2

b.

Luas Bangunan

: 109,725 M2 (bertingkat)

c.

Jalur trayek yang dilayani sebanyak 23 Trayek.

Terminal Aweh a.

Luas Areal

: 5.700 M2

b.

Luas Bangunan


c.

Jalur trayek yang dilayani sebanyak 8 Trayek yang terdiri dari 1 trayek angkutan kota, 7 trayek angkutan desa.

d.

Permasalahan : - Rendahnya bangkitan penumpang dari arah Ciboleger dan sekitarnya - Masyarakat pengguna jasa angkutan orang dari arah Ciboleger dan sekitarnya menuju ke Rangkasbitung tidak berkenan untuk berganti


15

kendaraan di Terminal Aweh karena merasa terbebani dengan penambahan ongkos untuk berganti kendaraan. 4.

Terminal Malingping a.

Luas Areal

: 10.000 M2

b.

Luas Bangunan


c.

Jalur trayek yang dilayani sebanyak 7 Trayek semuanya trayek angkutan desa.

d.

Permasalahan : - Rendahnya

bangkitan

penumpang

dari arah

Malingping

dan

sekitarnya ked an dari arah Bayah karena keberadaan terminal jauh dari pusat kota dan pasar sehingga menyebabkan kurangnya penghasilan para sopir angkutan. 5.

Terminal Bayah a.

Jalur trayek yang dilayani sebanyak 6 Trayek semuanya trayek angkutan desa.

b.

Permasalahan : - Sebagian penumpang memilih menunggu kendaraan di jalan dibandingkan

dengan

menunggu

di

terminal

karena

untuk

mempercepat waktu tempuh ke tujuan. - Banyak kendaraan yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan mahalnya suku cadang - Kurangnya

jumlah

angkutan

yang

menyebabkan

rendahnya

penghasilan para sopir angkutan

6.

Terminal Binuangeun a.

Luas areal 1.970 M2 yang kondsinya rusak berat

b.

Jalur trayek yang dilayani sebanyak 2 Trayek yang terdiri dari AKAP dan Angkot.

c.

Permasalahan : - Rendahnya bangkitan penumpang - Kondisi terminal rusak berat


16

Jalan Kondisi sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut : 

Panjang Jalan Propinsi di Kabupaten Lebak adalah 179,14 Km, jenis permukaan Jalan Propinsi terdiri dari Jalan Hotmix dan Lapen. Panjang jalan dengan permukaan hotmix sepanjang

115,72 Km dari panjang tersebut

34,49 km dengan kondisi baik, 63,69 km dengan kondisi sedang 17,54 dengan kondisi rusak. dan permukaan lapen 63,42 Km dengan kondisi baik 7,00 Km, kondisi sedang 21,20 Km, kondisi rusak ringan 35,22 Km. Apabila ditinjau dari kelas jalan, maka terdapat 5,42 Km jalan kelas IIIA dan 88,24 Km jalan kelas IIIB. 

Panjang Jalan Kabupaten adalah 856,21 Km, terdiri dari ruas-ruas jalan dalam Kota Rangkasbitung sepanjang 57,87 Km dan ruas-ruas jalan luar kota sepanjang 798,34 Km dengan jenis permukaan hotmix 542,61 Km, lapen 40,25 Km, batu 179,55 Km dan tanah 93,80 Km dengan kondisi jalan baik 477,61 Km (55,78%), kondisi sedang 124,75 Km (14,57%), kondisi rusak 134,00 Km (15,65%) dan rusak berat 119,85 Km (14%).



Panjang jalan desa di Kabupaten Lebak adalah 5.647,2 Km terdiri dari jalan tanah sepanjang 2.571,85 Km dan jalan desa dengan kontruksi beraspal 3.075,35 Km, dengan kondisi baik 75,50 Km (2,45%), kondisi sedang 812,40 Km (26,42%) dan kondisi rusak 2.187,45 Km (71,13%). Selain jalan nasional, Propinsi dan Kabupaten, Pemerintah Daerah juga

telah melakukan terobosan yang sangat signifikan dengan pencanangan dan penanganan Jalan Poros Desa melalui Program Hotmik Masuk Desa (HMD). Program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan tetap menentukan prioritas ruas jalan poros desa yang akan dibangun atau ditingkatkan berdasarkan criteria yang telah kita tetapkan. Adapun jumlah penanganan jumlah poros desa yang sudah ditangani dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sepanjang 488,84 Km yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman dan Perumahan Prasarana dan Sarana Utilitas permukiman dan perumahan di Kabupaten Lebak pada umumnya meliputi : penyediaan sarana air bersih, penanganan jalan


17

lingkungan, dan pembangunan serta rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan dan bangunan lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh tiga institusi, yaitu PDAM, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan. Penyediaan sarana tersebut selalu terus dianggarkan setiap tahunnya karena hal ini ditujukan untuk terus meningkatkan cakupan air bersih yang sampai dengan tahun ini baru mencapai 45,46% (perkotaan dan perdesaaan). Penyediaan air bersih oleh Pemerintah Daerah dipenuhi melalui pembangunan sarana MCK, sumur bor, sipas gravitasi dan sarana air bersih lainnya. Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, pada bidang keciptakaryaan Pemerintah daerah selalu meningkatkan dan menangani jalan pemukiman. Peningkatan jalan pemukiman dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sekarang ini baru mencapai 68,20 Km yang dialokasikan sebagian besar untuk di perkotaan dan di lokasi-lokasi penhyelenggaraan MTQ Kabupaten. Mengingat masih banyak kondisi jalan lingkungan yang rusak dan tidak memadai untuk aksesibilitas, Pemerintah Daerah perlu terus merencanakan pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan terutama di perdesaan. Sarana keciptakaryaan lainnya yang penting dalam pembangunan daerah, adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan dan gedung public lainnya seperti sport center,. Masih ada beberapa gedung perkantoran yang kurang memadai yang perlu dibangun atau ditingkatkan. Selain itu, bangunan sekolahan terutama untuk SLTP dan SLTA masih membutuhkan perhatian besar hal ini dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 tahun.

Telekomunikasi dan Informasi Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh PT.Telkom Kandatel Rangkasbitung dengan wilayah cakupan pelayanan untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sarana telekomunikasi di Kabupaten Lebak berdasarkan data tahun 2006 telah mampu mencapai kapasitas 17.796 SST dengan kapasitas yang telah dimanfaatkan sebanyak 8.079 SST (45,40%) dan telah mampu menjangkau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Selain itu untuk memberikan


18

pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas, telah disediakan pula telepon umum dan warung telekomunikasi sebanyak 425 buah. Kabupaten Lebak juga dilayani oleh jasa Pos dan Giro melalui PT. Pos Indonesia sebanyak 50 unit dengan klasifikasi 1 unit Kantor Pos Cabang Rangkasbitung, 9 unit Kantor Pos Kecamatan dan 40 unit Kantor Pos Desa. Selain itu sarana telekomunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu melalui penyediaan layanan cellular oleh beberapa provider yang mengembangkan investasinya di Kabupaten Lebak. Hal ini dapat diketahui dengan terbangunnya Tower Cellular yang tersebar di 28 kecamatan sebanyak 139 Tower yang telah memiliki ijin pada akhir tahun 2007.

Sumber Daya Air/ Irigasian Kabupaten Lebak merupakan daerah penyangga stok pangan padi sawah di Propinsi Banten, mengingat kawasan Banten Utara yang meliputi Daerah Serang, Cilegon dan Tangerang yang sudah beralih fungsi penggunaan lahan pertaniannya menjadi lahan permukiman dan industri.

Oleh karenanya

pengembangan pertanian padi sawah diarahkan ke Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagai wilayah pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, konservasi lahan kritis sebagai fungsi kawasan tangkapan air baku sungai dan situ yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku Irigasi. Jaringan irigasi yang telah dibangun dan dikembangkan sejak PELITA I sampai dengan Tahun 2008 berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak adalah seluas 61.158 Ha yang meliputi : 1)

2)

Irigasi Pemerintah sebanyak 358 Unit (48.367 Ha) yang terdiri dari : a.

Irigasi Teknis 17 Unit, luas areal potensial 13.030 Ha (21,31%)

b.

Irigasi Semi Teknis 45 Unit, luas areal optensial 10.787 Ha (17,64%)

c.

Irigasi Sederhana 247 unit, luas areal potensial 24.550 Ha (40,14%)

Irigasi Pedesaan 123 Unit, luas areal potensial 12.791 Ha (20.91%)

Dari total luas areal potensial tersebut di atas (61.158 Ha), jaringan Irigasi yang berfungsi pada tahun 2003 adalah seluas 24.300 Ha. Adapun penanganan pembangunan baik pembangunan baru maupun rehabilitasi dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sebanyak 243 Daerah Irigasi dengan luas areal 26.591 Ha


19

sehingga total luas potensial sampai dengan tahun 2008 adalah 50.921 Ha. Sedangkan potensi sawah tadah hujan baik yang bisa dikembangkan dan yang tidak bias dikembangkan adalah seluas 14.132 Ha dengan rincian : a.

Sawah yang bisa dikembangkan seluas 4.386 Ha

b.

Sawah yang tidak bisa dikembangkan seluas 9.746 Ha

Ketenagalistrikan Pembangunan di Kabupaten Lebak tidak terlepas dari dukungan sarana dan

prasarana

energi

listrik

dalam

upaya

mendorong

pertumbuhan

perekonomiaan dan pembangunan lainnya. Energi listrik ini dipergunakan untuk keperluan domestik dan industri. Berdasarkan data yang diolah dari PT. PLN Cabang Rangkasbitung, rasio elektrifikasi di kabupaten Lebak baru mencapai 54,58%. Hal ini menggambarkan bahwa setengah dari penduduk Kabupaten Lebak belum tersentuh oleh tenaga listrik. Berdasarkan table di bawah, rasio elektrifikasi yang tertinggi adalah Kecamatan Maja dan rangkasbitung, sementara yang terendah terdapat di kecamatan Cigemblong dan kecamatan-kecamatan lain yang relative terisolir. Sedangkan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah terpasang dan masuk kontrak dengan pihak PT. PLN sebanyak 2092 titik, dengan mekanisme pengelolaan yang terpadu bersama Pemerintah Daerah. Sarana dan Prasasrana Dasar Desa Tertinggal Pada tahun 2005, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tertinggal dari 199 Kabupaten tertinggal yang ada di Indonesia. Dalam rangka menganalisa sejauh mana ketertinggalan daerah Kabupaten Lebak, Pemerintah Daerah melalui Bappeda bekerjasama dengan BPS Kabupaten lebak melaksanakan Identifikasi Desa Tertinggal. Kriteria yang digunakan dalam menentukan desa tertinggal difokuskan terhadap ketersediaan dan pelayanan infrastruktur perdesaan yang meliputi aksesibilitas jalan, sarana air bersih, jaringan listrik berikut Saluran sambungan Rumah (SSR), sarana kesehatan dan pendidikan. Hasil survey yang dilaksanakan pada tahun 2005 menggambarkan bahwa jumlah desa tertinggal di Kabupaten Lebak mencapai 148 Desa. Selanjutnya, hasil Identifikasi Desa Tertinggal tersebut senantiasa selalu


20

dijadikan pedoman oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka upaya percepatan pembangunan desa tertinggal selama 4 tahun terakhir (2006 – 2009). Upaya-upaya percepatan pembangunan tersebut diantaranya melalui Program Hotmik Masuk Desa, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, Listrik Masuk

Desa,

penuntasan

pembangunan

dan

rehabilitasi

gedung

SD,

penambahan puskesmas, puskesmas pembantu serta polindes dan pos yandu. Program-program tersebut dipadukan dalam konsep pembangunan kewilayahan dengan harapan agar pembangunan desa tertinggal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.2.7 Evaluasi Bidang Pemerintahan Penyelenggaraan pembangunan aspek pemerintahan dan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui implementasi pencapaian sasaran sebagaimana tercantum

dalam

RPJMD

Kabupaten

Lebak

Tahun

2009-2014,

yaitu

Meningkatnya kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan. Pencapaian sasaran tersebut ditempuh melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa serta pengembangan wilayah perdesaan.

2.

Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan.

3.

Pengembangan ekonomi perdesaan.

4.

Meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan,

pelaksanaan,

pengelolaan

dan

pemeliharaan

hasil

pembangunan. 5.

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Kinerja Pembangunan Aspek Pemerintahan dan Pembangunan Desa

selama periode 2008-2009, menunjukkan bahwa pada tahun 2008 telah dibentuk dan ditetapkan 25 Desa baru sebagai desa pemekaran di wilayah Kecamatan Panggarangan (Desa Cibarengkok), Kecamatan Cihara

(Desa Barunai),

Kecamatan Muncang (Desa Jagaraksa, Tanjungwangi, Mekarwangi, dan Giri Jagabaya), Kecamatan Bayah (Desa Sawarna Timur dan Pamubulan), Kecamatan

Banjarsari

(Desa

Kaduhauk,

Labanjaya,

Umbuljaya,

dan

Kertarahayu), Kecamatan Cirinten (Desa Cibarani), Kecamatan Bojongmanik


21

(Desa Pasir Bitung dan Mekar Rahayu), Kecamatan Cibadak (Desa Cimenteng Jaya, Mekar Agung, Asem Margaluyu, dan Kaduagung Tengah), Kecamatan Maja (Desa Buyut Mekar dan Maja Baru), Kecamatan Rangkasbitung (Desa Narimbang Mulia), Kecamatan Cibeber (Desa Citorek Sabrang dan Ciherang) dan Kecamatan Cimarga (Desa Mekarmulya). Dengan demikian, maka keadaan administrasi pemerintahan di Kabupaten Lebak pada tahun 2009 terbagi atas 28 Kecamatan, 340 Desa (semula 315 Desa) dan 5 Kelurahan. Selanjutnya, dalam rangka menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur Pemerintah Desa, telah dilaksanakan penguatan kapasitas aparatur melalui diklat yang diperuntukkan bagi Kepala Desa yang baru terpilih beserta Sekretaris Desa. Pada Tahun Anggaran 2008 diklat ini diikuti oleh 170 Kepala Desa dan 156 Sekretaris Desa. Sebagai tindak lanjut diklat yang telah dilaksanakan pada tahun 2008, maka pada tahun 2009 diselenggarakan pembinaan bagi seluruh Kepala Desa. Berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2008 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Lebak menyelenggarakan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Lomba Desa), dengan tujuan utama yaitu guna mengevaluasi kinerja pemerintahan desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat desa. Di samping itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memotivasi aparat pemerintah desa beserta masyarakatnya agar terpacu dan bahu membahu dalam meningkatkan kualitas serta kinerjanya, sehingga sejajar dengan desa lain yang telah maju. Pembangunan

Aspek

Aparatur

Pemerintah

Kabupaten

Lebak

dilaksanakan melalui pemenuhan formasi pegawai dengan merekrut CPNS dari pelamar umum serta pengangkatan dari Tenaga Honorer. Pada Tahun 2008 telah direkrut CPNS dengan komposisi dari pelamar umum sebanyak 471 orang dan pengangkatan Tenaga Honorer sejumlah 15 orang. Selanjutnya pada Tahun 2009

Pemerintah

Kabupaten

Lebak

menyelenggarakan

kembali

seleksi

penerimaan CPNS untuk memenuhi formasi pegawai yang dibutuhkan, dan telah direkrut sebanyak 541 orang dari pelamar umum dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sebanyak 25 orang. Dengan demikian dapat digambarkan


22

bahwa jumlah tenaga honorer yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai PP Nomor 43 Tahun 2007 periode 31 Desember 2009 mencapai 878 orang. Sehubungan dengan hal tersebut maka kondisi PNS di Kabupaten Lebak pada Tahun 2009 mencapai 11.613 orang, dengan klasifikasi berdasarkan stratifikasi pendidikan, terdiri dari pendidikan formal di tingkat SLTA ke bawah sebanyak 3.286 orang atau mencapai 28,29%, pada jenjang D1, D2 dan D3 sebanyak 4.693 orang atau mencapai 40,41%, Strata 1/ D IV sebanyak 3.405 orang atau mencapai 29,32%, Strata 2 sebanyak 228 orang atau mencapai 1,96% dan pada Strata 3 sebanyak 1 orang atau mencapai 0,009%. Sedangkan dari segi kepangkatan dan golongan, komposisinya meliputi golongan I sebanyak 108 orang atau 0,93%, golongan II sebanyak 3.673 orang atau 31,63%, golongan III sebanyak 4.189 orang atau 36,07% dan golongan IV sebanyak 3.643 orang atau 31,37%. Berdasarkan jabatan struktural, PNS di Kabupaten Lebak terdiri dari Esselon II. a sebanyak 1 orang, Esselon II.b sebanyak 33 orang, Esselon III.a sebanyak 71 orang, Esselon III.b sebanyak 105 orang, Esselon IV.a sebanyak 562 orang dan Esselon IV.b sebanyak 71 orang. Jumlah PNS berdasarkan jabatan fungsional dikelompokkan ke dalam Guru sebanyak 7.717 orang, Pengawas sebanyak 104 orang, Penilik sebanyak 42 orang, Tenaga Medis sebanyak 637 orang dan Penyuluh sebanyak 148 orang. Jumlah PNS sebagai staf sebanyak 2.122 orang. Jumlah PNS yang cukup besar merupakan faktor kekuatan yang dapat menjadi energi potensial dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak. Namun, hal tersebut hanya akan menjadi beban apabila Pemkab tidak mampu memanfaatkannya secara optimal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai selain ditempuh melalui penugasan pegawai guna mengikuti berbagai diklat teknis maupun fungsional di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, penguatan kapasitas pegawai dilaksanakan pula melalui


23

jalur pemberian ijin belajar serta tugas belajar yang diberikan oleh Pemkab. Peningkatan kapasitas PNS melalui jalur ijin belajar pada Tahun 2009 untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 sebanyak 129 orang, sedangkan melalui jalur tugas belajar untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 sebanyak 5 orang. Kinerja pelaksanaan Aspek Politik tahun 2008 yang difokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berlangsung dengan baik, aman dan terkendali serta dilaksanakan dengan asas luber dan jurdil. Jumlah pemilih yang secara sah terdaftar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakli Kepala Daerah Kabupaten Lebak periode 2008-2013 sebanyak 820.771 orang , dengan tingkat partisipasi pada Pemilu tersebut sebesar 70,15% atau sebanyak 575.809 orang menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Lebak mencatat bahwa sebanyak 827.782 orang terdaftar secara sah dalam Daftar Pemilih Tetap. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 630.808 orang dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu mencapai 76,20%. Selanjutnya, pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014, sebesar 75,20% pemilih telah berpartisipasi atau sebanyak 638.430 orang menggunakan hak pilihnya dari total 848.900 orang yang terdaftar dalam DPT. Penyelenggaraan pembangunan hukum dilaksanakan guna mencapai sasaran meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum, yang ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundangundangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundangundangan.

2.

Menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan.

3.

Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari


24

aparatur daerah dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. 4.

Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

5.

Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Bertitik

tolak

dari arah

kebijakan

pencapaian

sasaran

tersebut,

pembangunan Aspek Hukum pada periode 2008-2009 dititikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, pajak, ijin usaha, tata ruang, retribusi dan perencanaan pembangunan. Selanjutnya terkait dengan penyusunan produk hukum daerah, sepanjang tahun 2008-2009 telah diterbitkan 811 buah produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 29 buah, Peraturan Bupati sebanyak 83 buah, Keputusan Bupati sebanyak 736 buah dan Instruksi Bupati sebanyak 8 buah. Dalam aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sasaran yang jangka menengah yang akan dicapai adalah meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, arah kebijakannya adalah : 1.

Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional secara simultan dengan meningkatkan kerjasama dengan institusi keamanan.

2.

Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini.

3.

Mencegah dan menindak perilaku praktik usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

4.

Memberikan teladan praktik penegakan hukum non diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum.


25

5.

Meningkatkan profesionalisme Satpol PP melalui pembinaan kinerja Satpol PP

dengan

meningkatkan

kompetensi

pelayanan

inti,

manajemen

operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku. 6.

Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol

lembaga

penegak Peraturan Daerah terutama Satpol PP. Pembangunan Aspek Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Lebak diselenggarakan secara fungsional oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak. Upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2008-2009 dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu Patroli Siang, Patroli Malam, Operasi Penertiban PKL dan Gerobak, Operasi Penertiban PKL dan Gerobak, Operasi Penertiban Becak, Operasi Penertiban Galian A, B, dan C, Operasi Penertiban Spanduk/ Reklame, Operasi Penertiban Miras, Operasi Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila, Operasi Penertiban WTS, Operasi Penertiban Perusahaan dan Industri, Operasi Penertiban Gubug Liar, Operasi Penertiban Sarang Burung Walet serta Pengaman pada saat terjadinya demonstrasi dan Kunjungan Tamu Negara. Dalam

kaitannya

dengan

fungsi

perlindungan

masyarakat

dan

penanganan bencana, serta dalam kapasitasnya selaku Sekretaris SATLAK –PB, Kantor Kesbang Linmas sepanjang tahun 2009 telah melaksanakan penanganan bencana sebagai berikut :

No

KECAMATAN

JUMLAH BANTUAN

JENIS BENCANA

1.

Rangkasbitung

Kebakaran, Banjir, Puting beliung

2.

Kalanganyar

Kebakaran, Banjir

3.

Cibadak

Kebakaran, Puting beliung

4. 5.

Warunggunung Cikulur

Kebakaran, Puting beliung Kebakaran, Puting beliung

-

KET.

Uang Rp. 11.500.000,2,5 Ton Beras 40 dus Mie Instan Uang Rp. 3.000.000,2 ton Beras Uang Rp. 6.500.000,100 kg Beras Uang Rp. 3.500.000,Uang Rp. 4.000.000,-


26

6.

Cimarga

Kebakaran, Banjir

7. 8.

Maja Curugbitung

Kebakaran, Banjir Kebakaran

9.

Cipanas

Kebakaran, Longsor

10.

Lebakgedong

Kebakaran

11.

Muncang

Kebakaran

12. 13.

Sobang Leuwidamar

Longsor Kebakaran, Longsor, Banjir, Puting beliung

14. 15. 16.

Bojongmanik Cirinten Cileles

Kebakaran Kebakaran, Longsor Kebakaran, Banjir

17.

Gunungkencana

Kebakaran

18.

Banjarsari

Kebakaran, Banjir

19.

Cijaku

Kebakaran, Banjir

20.

Malingping

Kebakaran, Longsor, Banjir

21.

Wanasalam

Kebakaran, Banjir

22.

Cihara

Gempa Bumi

23. 24.

Bayah Cilograng

Longsor Kebakaran, Longsor

25. 26.

Cibeber Sumbangan untuk Korban Gempa Sumatera Barat

Kebakaran, Longsor

Jumlah

Pada

tahun

-

Uang Rp. 5.000.000,500 kg Beras Uang Rp. 3.500.000,Uang Rp. 7.000.000,110 kg Beras Uang Rp. 11.000.000,150 kg Beras Uang Rp. 4.000.000,-

-

Uang Rp. 3.000.000,90 kg Beras Uang Rp. 1.500.000,Uang Rp. 81.200.000,1,5 ton Beras 50 dus Mie instan 120 kaleng Sarden Uang Rp. 1.000.000,Uang Rp. 7.500.000,Uang Rp. 12.500.000,650 kg Beras Uang Rp. 1.000.000,150 kg beras Uang Rp. 8.000.000,3,5 ton Beras 50 dus mie instan Uang Rp. 2.000.000,405 kg Beras Uang Rp. 4.500.000,750 kg Beras Uang Rp. 31.750.000,600 kg Beras Uang Rp. 5.000.000,100 kg Beras 5 dus mie instan Uang Rp. 16.000.000,Uang Rp. 53.750.000,500 kg Beras Uang Rp. 44.250.000,Uang Rp. 29.000.000,-

Rp. 360.450.000,-

2009

tercatat

bahwa

jumlah

anggota

perlindungan

masyarakat (Linmas) di Kabupaten Lebak sebanyak 3.777 orang yang mendapatkan pembinaan tentang kewaspadaan, kesiapan, dalam rangka membina dan memelihara stabilitas sosial politik dan pengembangan Linmas.

2.3 Isu Strategis Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010, juga melihat permasalahan dan tantangan pada tahun 2011, maka ditetapkan isu strategis : 1.

Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi layanan Pendidikan, Pembinaaan kepemudaan dan olahraga;


27

2.

Aksebilitas, dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

3.

Ketahanan Pangan Masyarakat;

4.

Investasi dan Daya Saing Usaha; kep

5.

Kemiskinan, Pengangguran dan ketenagakerjaan;

6.

Kualitas pelayanan publik;

7.

Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;

8.

Pengelolaan Lingkungan hidup dan mitigasi bencana

9.

Pembangunan desa dan pengentasan desa tertinggal;

Penjelasan dari isu strategis adalah sebagai berikut:

1.

Ketersediaan,

keterjangkauan,

kualitas

dan

relevansi

layanan

Pendidikan, Pembinaan kepemudaan dan olahraga Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak dilakukan dengan 5 (lima) Pilar Pendidikan sesuai dengan misi Kementrian Pendidikan Nasional yang terdiri dari aspek yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan serta kepastian memperoleh layanan pendidikan . Aspek ketersediaan dan keterjangkauan meliputi : a. penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan persiapan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana danprasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biayapendidikan khususnya pendidikan dasar. b. Dalam rangka peningkatan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, strateginya adalah melalui pengembangan dan pengelolaan Sekolah Rintisan Berstandar Nasional (RSBN) serta peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan

kependidikan. Disamping itu dalam upaya memantapkan

tata kelola pendidikan di tingkat satuan pendidkan terus diupayakan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan

Permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak adalah : 1.

Minat dan motivasi belajar penduduk 15 th keatas masih rendah


28

2.

Masih terdapat siswa yang drop out ditingkat SD, SMP, dan SMA

3.

Belum meratanya infrastruktur olahraga disemua satuan pendidikan

Selain permasalahan di atas, terdapat fenomena dalam penyelenggaraan pendidikan , yaitu adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan menurunnya prestasi olahraga tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Pada masa mendatang terdapat pula tantangan aktual , yaitu: 1.

Masuknya pengelola pendidikan global

2.

Angka kemiskinan dan pengangguran tinggi

3.

Kompetisi prestasi olahraga yang tinggi

Ancaman yang akan ditemui dalam penyelengaraan pendidikan di Kabupaten Lebak adalah : 1.

Sarana pendidikan yang masih kurang

2.

Tenaga pendidik terbatas baik dari jumlah maupun kualitasnya

3.

sarana olahraga yang belum memadai

Selain tantangan dan ancaman tersebut, terdapat pula peluang peluang yang akan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, yaitu : 1.

Kebijakan Pemerintah yang mendukung dengan anggaran pendidikan sebesar 20 persen

2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Lebak masih terdapat permasalahan permasalahan yaitu : 1.

Tingginya sebaran penyakit menular

2.

Sarana prasarana dan tenaga pelayan kesehatan yang belum memadai

3.

Angka kesakitan penyakit degeneratif tinggi

4.

Penyalahgunaan NAPZA

5.

Penyandang Gizi Buruk pada Balita masih tinggi

Sedangkan fenomena yang terjadi dalam pembangunan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah :


29

1.

Sebaran penyakit berkorelasi dengan kualitas lingkungan

2.

Penanganan kesehatan bersifat parsial

Adapun tantangan aktual kedepan yang dihadapi adalah : 1.

Pelayanan kesehatan global

2.

Membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta

3.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri kesehatan

Selain tantangan, terdapat pula ancaman di masa mendatang , yaitu : 1.

Perubahan Iklim (Climate change) sehingga terjadi pemanasan global

2.

Mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah

3.

Kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat

Namun

demikian

ada

peluang

untuk

memajukan

pembangunan

kesehatan , yaitu: 1.

Kemajuan iptek dalam kesehatan.

2.

Komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat miskin.

3. Ketahanan Pangan Masyarakat Permasalahan yang muncul dalam pembangunan ketahan pangan masyarakat adalah : 1.

Belum meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian dan kondisi infrastruktur jalan

2.

Belum meningkatnya produksi dan stok bahan pangan pokok

Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah :


30

1.

Masih tingginya kekurangan pangan diperdesaan pada musim paceklik

2.

Fluktuasi harga pangan

3.

Produksi padi, palawija, daging dan telur masih rendah

4.

Impor bahan pangan masih tinggi Sedangkan tantangan kedepannya adalah :

1.

Asumsi Konsumsi Pangan Masyarakat meningkat

2.

Peningkatan Jumlah Penduduk

3.

Produktivitas lahan yang terus menurun

4. Investasi dan Daya Saing Usaha Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha kerakyatan yang potensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian masih terdapat permasalah-permasalahan yaitu : 1.

Rendahnya pemanfaatan peluang usaha oleh pelaku ekonomi

2.

Rendahnya efektifitas dan nilai tambah usaha

3.

Rendahnya akses berinvestasi Fenomena-fenomena yang muncul yang dapat berakibat buruk terhadap

perekonomian masyarakat adalah: 1.

Penyediaan lapangan kerja terbatas

2.

Pengangguran tinggi

3.

Peningkatan daya beli rendah Beberapa tantangan aktual yang harus dijawab dalam pengembangan

UMKM adalah : 1.

Keterbatasan

pembiayaan

dan

kemampuan

berwirausaha

pelaku

KUMKM Sedangkan ancaman pada tahun depan dengan diberlakukannya ACFTA diperkirakan sebagai berikut : 1.

Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai

2.

Harga produk impor berdaya saing tinggi Peluang yang diharapkan akan memberikan dukungan positif terhadap

perkembangan UMKM diperkirakan adalah : 1.

Makin terbukanya pasar ekspor

2.

Pemerintah Pusat terus mendorong pengembangan KUMKM


31

5. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2009 masih sebesar 52,75%. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidak mampuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, tidak mampu untuk berobat, daya beli yang rendah. Permasalahan yang ada dalam upaya penanganan orang miskin dan pengangguran di Kabupaten Lebak adalah : 1.

Lemahnya daya beli masyarakat di perdesaan

2.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat dengan adanya

kemiskinan dan pengangguran antara lain : 1.

PHK besar2an

2.

Maraknya anak jalanan dan gelandangan pengemis

3.

Insiden kelaparan

4.

Maraknya Trafficking Tantangan aktual

dalam

upaya mengurangi kemiskinan

dan

pengangguran yaitu : 1.

Angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yg tersedia

2.

Kesesuain kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja yang tidak memadai. Sedangkan ancaman yang dihadapi untuk penanggulangan kemiskinan,

pengangguran dan ketenagakerjaan antara lain : 1. Pemberlakuan ACFTA 2. Perubahan Iklim (Climate change) yang akan berpengaruh kepada masyarakat yang bekerja dibidang pertanian 3. Tingginya drop out sekolah

Peluang yang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam mengurangi 1. kemiskinan dan pengangguran adalah : 2. Program penanggulangan kemiskinan yang selalu digulirkan baik oleh 3. pemerintah dan pemerintah daerah 4. Bantuan lembaga donor 5. Program bantuan lembaga swasta dan dunia usaha


32

6. Kualitas Pelayanan Publik Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

merupakan

prioritas

utama.

Terpenuhinya

kepentingan

masyarakat menjadi tujuan utama tanpa melanggar kaidah atau aturan yang berlaku. Permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain : 1.

Jumlah dan kualitas PNS belum sesuai

2.

Kelembagaan yang gemuk

3.

Penataan asset yang kurang Fenomena yang terjadi dalam pelayanan publik adalah :

1.

Penyederhanaan perijinan melalui KPPT

2.

Keterbatasan dan ketergantungan pada APBD Untuk mencapai pelayanan publik yang diharapkan maka terdapat

tantangan aktual , yaitu : 1.

Diperlukannya aparat birokrasi yang bersih

2.

Diperlukannya birokasi yang produktif Adapun ancaman yang muncul terhadap upaya peningkatan kualitas

pelayanan publik adalah politisasi birokrasi yang akan menghambat dan merusak kinerja birokrasi. Peluang - peluang yang ada yang menjadi jalan untuk menuju kebaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah : 1.

Dukungan Pemerintah untuk menciptakan good governance

2.

Supporting kebijakan dan dana APBN

3.

Dukungan masyarakat untuk menciptakan clean government

7. Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana Bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan, merupakan kejadian yang rutin terjadi di Kabupaten Lebak. Demikian pula bencana angin ribut yang dapat terjadi secara insidentil. Permasalahan yang menyebabkan bencana tersebut terjadi serta pasca kejadian bencana adalah : 1.

Kurangnya koordinasi penanganan bencana

2.

Pembangunan hanya berorientasi ekonomi

3.

Lambatnya penanganan bencana


33

4.

Fenomena yang mengikuti dengan kejadian bencana adalah :

5.

Perubahan Iklim (climate change) dengan adanya pemanasan global

6.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali

7.

Lemahnya penegakan hukum Tantangan aktual yang mesti dilakukan untuk pengendalian bencana

adalah dengan mendorong masyarakat ke arah perilaku yang ramah lingkungan. Sedangkan ancaman yang diperkirakan akan muncul adalah : 1.

Climate Change (Perubahan cuaca)

2.

Penggundulan hutan yang tidak terkendali Peluang yang ada yang harus tetap ditumbuhkan didalam kehidupan

bermasyarakat

adalah masih tumbuhnya kesadaran hidup serasi dengan

alam di masyarakat.

8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Kebutuhan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pembangunan wilayah sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Permasalahan yang masih ada dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah adalah : 1.

Tingkat kerusakan jalan yang tinggi

2.

Kurangnya koordinasii lintas sektor/wilayah

3.

SDM dan pendanaan yang belum sesuai kebutuhan Fenomena yang muncul adalah :

1.

Rendahnya tingkat pelayanan terutama di perkotaan dan desa

2.

Kerusakan lebih cepat daripada umur rencana

3.

Pendanaan sebagian besar masih dari APBD Kabupaten Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dan dapat diantisipasi

adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

2.

Pencarian sumber-sumber pendanaan Selain itu terdapat pula ancaman yang harus diwaspadai, dan diantisipasi yaitu ketidakpastian pendanaan secara multi years (terutama ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi)


34

Adapun peluang yang ada untuk dijadikan nilai positif adalah : 1.

Terbukanya

peluang

sumber

pendanaan

baru

untuk

pengembangan infrastruktur wilayah 2.

Kebijakan

pemerintah

untuk

mendorong

percepatan

pembangunan infrastruktur

9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan Kebutuhan energi meningkat seiring pertumbuhan penduduk,namun tidak diimbangi

dengan

peningkatan

penyediaannya

yang

pada

akhirnya

dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Permasalahan yang masih terjadi dalam kebutuhan energi adalah terbatasnya cadangan sumber energi tidak terbarukan. Fenomena yang muncul yaitu adanya penggunaan energi yang tidak efisien Sedangkan tantangan aktual yang diperlukan jalan keluarnya yaitu melalui pemanfaatan energi alternatif. Ancaman dengan penggunaan energi yang terus menerus tanpa pengendalian dan pengembangan energi alternaif adalah : 1.

Pemanfaatan energi semakin meningkat

2.

Ketergantungan terhadap energi minyak (konvensional) Selain ancaman, masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

1.

Tingginya potensi sumber energi alternatif terbarukan

2.

Penganekaragaman penggunaan berbagai jenis energi

10. Peningkatan pembangunan desa dalam upaya pengentasan desa tertinggal; Dalam Peningkatan pembangunan desa dalam upaya pengentasan desa tertinggal filosofinya adalah masyarakat desa menjadi subyek pembangunan dan bukan menjadi obyek pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang masih terjadi dalam Peningkatan pembangunan desa dalam upaya pengentasan desa tertinggal adalah : 1.

Tingkat pendidikan masyarakat desa masih rendah


35

2.

Kemampuan aparatur desa terbatas

3.

Fasilitas sosial dan fasilitas umum masih sangat terbatas

4.

Aksesibilitas pelayanan kesehatan masih kurang Ada fenomena dalam masyarakat perdesaan , yaitu :

1.

Bantuan pembangunan desa

2.

Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS

3.

Kesenjangan kota-desa Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa adalah bagaimana

mewujudkan desa dimana perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga akan menumbuhkembangkan desa, dan masyarakat desa bukan hanya sebagai objek saja tapi sekaligus menjadi subjek dalam pembangunan. Ancaman yang akan dihadapi dalam desa membangun yaitu semakin merebaknya budaya konsumtif di masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya perkotaan. Peluang untuk meningkatkan Peningkatan pembangunan desa dalam upaya pengentasan desa tertinggal adalah : 1.

Membangun pasar pertanian

2.

Masih terdapatnya lahan subur dan luas

3.

Masih dipertahankan nilai – nilai gotong royong di masyarakat desa

2.4 Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 Arah

Kebijakan

pembangunan

bidang

Rencana

Kerja Pemerintah

ekonomi ditujukan

Tahun 2011 pada

untuk menjawab

berbagai

permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pembangunan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan rakyat, dalam RPJM 2010-2014 kondisi utama yang harus diciptakan adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2. Penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; serta 3. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.


36

Dengan mengacu kepada 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan nasional serta 3 (tiga) prioritas lainnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, dan memperhatikan isu strategis, maka prioritas pembangunan yang menjadi agenda pokok Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

melalui

Pemberdayaan

Masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berbasis sumber daya local 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 3. Pengembangan

Wilayah

melalui

peningkatan

Infrastruktur

dan

pengelolaan lingkungan hidup 4. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Tata Kelola Aset Daerah. Dari empat prioritas pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2001, dijabarkan dalam bentuk arah dan kebijakan pembangunan sebagai berikut : 1. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 pada pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk: a. Penyelenggaraan pendidikan pra sekolah b. Penuntasan pendidikan dasar 9 tahun dan perintisan bebas putus jenjang sekolah pendidikan menengah 12 tahun; c. d.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah berstandar nasional ; Peningkatan kompetensi tenaga pendidik

2. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 pada pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk: a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesehatan; b. Penanganan kesehatan melalui peran multi sektor; c. Meningkatkan akses dan mutu kesehatan 3. Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat , arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 adalah : a. b.

Ketersediaan dan aksesibilitasterhadap pangan serta penyediaan lapangan kerja ; Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat ;


37

c.

Agribisnis berbasis potensi lokal.

4. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 iklim usaha dan jaminan investasi untuk meningkatkan perekonomian adalah: a. b.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif, jaminan keamanan dan kepastian hukum; Fasilitasi percepatan proses perijinan dan penanaman modal;

5. Permodalan dan daya saing UMKM , kebijakannya di arahkan kepada: a. Peningkatan kelembagaan dan Permodalan bagi KUMKM; b.

Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Mengenai kemiskinan , pengangguran dan ketenagakerjaan arah kebijakannya : a. Peningkatan keterampilan pencari kerja; b. Pengembangan Desa Membangun; c. Sinergitas penanganan kemiskinan kerjasama Pemerintah dan Swasta 7. Arah kebijakan untuk peningkatan kualitas layanan publik diarahkan kepada: a. peningkatan budaya kerja aparatur; b. c. d. e. f.

Membentuk pusat pengadaan terpadu; peningkatan efektivitas pengawasan oleh inspektorat ; Pelayanan publik yang bemanfaat bai masyarakat; Membuat Sistem informasi kependudukan yang terintegrasi; Pengelolaan barang daerah;

g. h. i. j. k.

Produk hukum; Sistem kearsipan; Peningkatan Kualitas aparatur; Kerjasama daerah dalam pembangunan; Menciptakan Ketentramandan ketertiban masyarakat.

8. Arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka menigkatkan kualitas lingkungan dan penanganan bencana adalah: a. Mitigasi bencana bidang kesehatan dan sosial; b. Meningkatkan kualitas penanganan korban bencana pada saat terjadi dan pasca bencana; c. d.

Peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana; Penataan ruang yang berkelanjutan

9. Arah kebijakan pembangunan untuk infrastruktur wilayah diarahkan kepada :

ketersediaan


dan

kualitas

38

a. b.

Pembangunan infrastruktur transportasi; Pembangunan infrastruktur SDA dan irigasi;

c.

Pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; Pembangunan prasarana dasar permukiman.

(4)

10. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan, maka arah kebijakan daerahnya melalui peningkatan pemanfaatan energy alternatif dan terbarukan . 11. Arah kebijakan pembangunan desa dalam upaya pengentasan desa tertinggal adalah : a. b. c. d.

Peningkatan ekonomi; Jaminan memperoleh pendidikan dan kesehatan; Penciptaan Keamanan dan ketertiban; Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

e.

peningkatan peran serta Lembaga kemasyarakatan dan Kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; Peningkatan kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil alam.

f.


39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

Recommend Documents