RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal : 30 Mei 2014

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Rencana

Penyusunan,

Pembangunan

Pengendalian Daerah.

dan

Dokumen

Evaluasi

Pelaksanaan

perencanaan

tersebut

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

dan

2008

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Pelaksanaan

Tatacara Rencana

Penyusunan, Pembangunan

Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam

melaksanakan

amanat

undang-undang,

peraturan

pemerintah, serta peraturan menteri dalam negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah

Nomor

9

Tahun

2010

dan

dokumen

RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kabupaten Pekalongan 2011-2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Sedangkan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 selain berpedoman pada tiga peraturan perundangan di atas dan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 di Tingkat Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Pembangunan merupakan

Daerah

tahapan

Kabupaten

ketiga

(tahap

Pekalongan

percepatan

Tahun

prioritas

2015

program

Kabupaten Pekalongan sejahtera) menuju tahapan keempat (tahap pemantapan

pencapaian

Kabupaten

Pekalongan

sejahtera)

dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis pada kearifan lokal. RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

serta

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, hal ini karena pembangunan

RKPD Tahun 2015 ini memuat

Kabupaten

Pekalongan

yang

arah kebijakan

merupakan

komitmen

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan

RKPD

Kabupaten

Pekalongan

tahun

2015

Pekalongan

tahun

2015

dilaksanakan melalui 6 tahapan yaitu : 1. Persiapan penyusunan RKPD; 2. penyusunan rancangan awal RKPD; 3. Penyusunan rancangan RKPD; 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD; 5. perumusan rancangan akhir RKPD dan; 6. penetapan RKPD Penyusunan

RKPD

Kabupaten

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan

kerja

yang

secara

fungsional

bertugas

untuk

Lampiran I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

menyusun

I. 2


perencanaan

pendapatan,

perencanaan

belanja

dan

perencanaan

pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses

partisipatif

dilakukan

dengan

mengikutsertakan

seluruh

pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottomup dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

dan

Nasional.

Sedangkan

proses

top-down

antara

lain

diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam perencanaan operasional dengan memuat arah kebijakan umum

pembangunan,

prioritas

pembangunan

daerah,

rancangan

kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, RKPD yang disusun diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. RKPD

Kabupaten

Pekalongan

Tahun

2015

disusun

dengan

menerapkan prinsip good governance, yaitu konsep-konsep perencanaan yang

partisipatif,

transparan,

akuntabel,

dan

didasarkan

pada

pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis,

serta

mampu

memberdayakan

semua

pelaku

utama

pembangunan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : 1. Disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016. 2. Disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. 3. Bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksananya. Seluruh Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Pekalongan.


I. 3


Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

tahun,

pembangunan

yang baik

memuat yang

kebijakan,

dilaksanakan

program, langsung

dan

oleh

kegiatan

pemerintah

Kabupaten Pekalongan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 didasarkan pada fungsi anggaran dan sebagai pedoman serta rencana operasional SKPD dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

B.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 adalah : 1.

Undang-Undang 1 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang 2 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang 3 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan . Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang 4 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan . Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


I. 4


5.

Undang–Undang 5 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang 6 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan . Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang 7

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

. Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 8.

Peraturan 8 Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan . Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

daerah

Kepada

Masyarakat

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 9.

Peraturan 9 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan . Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan 9 Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara . Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan 1 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 0 Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah . Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


I. 5


12. Peraturan 1 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan 1 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 2 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan 1 Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 3 dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan 1 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 4 Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan 1 Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 8 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah . Tahun 2013–2018; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15); 18. Peraturan 1 Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten . Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);


I. 6


19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

dan

Evaluasi

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

C.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Pekalongan

Tahun

2011-2016,

mengacu

pada

RPJPD

Kabupaten

Pekalongan 2005 – 2025, RPJMD Provinsi, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2015, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2031, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS), Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan


I. 7


2007 - 2027 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan, dan perencanaan sektoral lainnya. Gambar 1.1 Kedudukan RKPD Kabupaten Pekalongan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP

RTRW NASIONAL

RPJMN

PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT UMUM

RKP NASIONAL

RPJPD PROVINSI

RTRW PROVINSI

RKPD PROVINSI

RPJMD PROVINSI RTRW KAB. PKL RPJPD KAB.PKL RDTR KAWASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI YANG BERSIFAT UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG BERSIFAT UMUM

RDTR KAWASAN

RKPD KAB. PKL

RDTR KAWASAN

Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

D.

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Dasar Hukum Penyusunan

C.

Hubungan Antar Dokumen

D. Sistematika Dokumen RKPD E.

Maksud dan Tujuan


I. 8


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN DAERAH A.

Gambaran Umum Kondisi Daerah 1. Aspek Geografi dan Demografi a. Aspek Geografi 1) Karakteristik lokasi dan wilayah, a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi b) Letak dan Kondisi Geografis c) Topografi d) Geologi e) Hidrologi f) Klimatologi g) Penggunaan Lahan 2) Potensi Pengembangan Wilayah 3) Wilayah Rawan Bencana b. Aspek Demografi 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2) Pertumbuhan Ekonomi 3) Pendapatan Perkapita 4) Laju Inflasi 5) Indeks Williamson 6) Kemiskinan 7) Angka Kriminalitas yang Tertangani 8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) 4) Angka Partisipasi Murni (APM) 5) Angka Pendidikan yang ditamatkan 6) Angka Harapan Hidup (AHH) 7) Angka Kematian Ibu (AKI)


I. 9


8) Angka Kematian Bayi (AKB) 9) Indeks Pembangunan Gender (IPG) c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Analisis

kinerja

dilakukan

atas

terhadap

penyelenggaraan

layanan

urusan

indikator-indikator

urusan

wajib

wajib kinerja

pemerintahan

daerah, yaitu sebanyak 26 bidang urusan b. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Analisis

kinerja

dilakukan

atas

terhadap

penyelenggaraan

layanan

urusan

pilihan

indikator-indikator

kinerja

urusan

pilihan

pemerintahan

daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi

dan

sumberdaya

mineral,

pariwisata,

kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 4. Aspek Daya Saing Daerah a. Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) 2) Nilai Tukar Petani (NTP) 3) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan) 4) Produktivitas total daerah b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 1) Aksesibilitas Daerah 2) Penataan Wilayah 3) Ketersediaan Air Bersih 4) Fasilitas Listrik dan Telepon 5) Fasilitas Perdagangan dan Jasa c. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Keamanan dan Ketertiban 2) Kemudahan Perijinan 3) Pengenaan Pajak


I. 10


d. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) 2) Tingkat Ketergantungan B.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD 1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 2. Capaian Kinerja Program Masing-masing Urusan

C.

Permasalahan Pembangunan Daerah 1. Permasalahan

Daerah

yang

Berhubungan

dengan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2. Identifikasi

Permasalahan

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan Daerah BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

B.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah b. Arah Kebijakan Belanja Daerah c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

C.

Proyeksi

(Pagu

Indikatif)

Kerangka

Pendanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2015 BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V

A.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

B.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 A.

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah


I. 11


BAB VI

E.

B.

Program Penunjang Setiap SKPD

C.

Rencana Kerja Tahun 2015

PENUTUP

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 adalah untuk : 1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 dan mensinkronkan dengan sasaran/program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan RKP tahun 2015. 2. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2015; dan 3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.


I. 12

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Recommend Documents