RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 Pendahuluan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak tahun 2004 – 2009, ditetapkan bahwa visi Kabupaten Lebak yaitu “Lebak Menjadi Daerah Yang Menarik Untuk Berinvestasi Pada Tahun 2009”. Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan misi Kabupaten Lebak yakni “Mewujudkan Lebak Sebagai Daerah Yang Kondusif Dalam Berinvestasi Untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Iman Dan Taqwa” serta target – target yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemerintah Daerah. Sepanjang tahun 2002 – 2006, perkembangan indikator makro pembangunan Kabupaten Lebak, khususnya dalam Indeks Pembangunan Manusia terdapat peningkatan sebesar 0,9 poin pada tahun 2006 dibandingkan terhadap tahun 2004. Sementara pada sisi lain, jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran masih cukup tinggi, sedangkan laju pertumbuhan penduduk berada pada tingkat yang cukup stabil. Dilihat dari struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak pada tahun 2007 masih didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 52,95 %, selanjutnya di sektor perdagangan 15,02 %, sektor industri 6,31 %, sektor jasa 12,26 %, sektor angkutan dan komunikasi 7,44 %, sektor bangunan/konstruksi 2,61 % dan pertambangan dan penggalian 3 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, namun di sisi lain terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian, secara proporsional tampak adanya transformasi dari sektor pertanian ke sektor perdaganan dan jasa. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) periode tahun 2005 – 2007 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh sektor – sektor
pendukungnya. Sektor dominan yang mempengaruhi LPE
adalah sektor pertanian, dan naik turunnya LPE dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan pertanian pada tahun berjalan. LPE Kabupaten Lebak pada tahun 2005 sebesar 3,74 %, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 3,15 %, dan menjadi 4,94 % pada tahun 2007. Hal lain yang mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi yang mencapai 5,76 % pada tahun 2007 lebih rendah dari inflasi tahun 2006 sebesar 8,27 %. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2003 – 2007 meskipun fluktuatif namun menunjukkan pertumbuhan positif, terutama pada PDRB atas dasar harga berlaku yang umumnya mengalami pertumbuhan rata – rata di atas dua digit. Berdasarkan data tersebut, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2004 yaitu sebesar 9,51 % atau mencapai Rp. 4.198.603.000.000,- dari Rp. 3.833.968.000.000,- pada tahun 2003 dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 15,97 % atau mencapai Rp. 4.869.177.000.000,- dari Rp. 4.198.603.000.000,- pada tahun 2004. Sementara untuk nilai PDRB per kapita tahun 2006 sebesar Rp. 4.543.320.,- meningkat menjadi Rp. 4.987.323 pada tahun 2007. Bila dibandingkan dengan nasional maka PDRB per kapita Kabubaten Lebak masih berada dibawah rata-rata nasional. Jumlah Investasi Kabupaten Lebak berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama periode tahun 2003 – 2006 terus mengalami pertumbuhan dari Rp 168.743.155.378 pada tahun 2003, Rp 182.934.473.378 pada tahun 2005, dan Rp 1.838.006.637.378 pada tahun 2006. Gambaran ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan investasi di Kabupaten Lebak sebagai dampak membaiknya iklim investasi. Jumlah investasi yang terus berkembang ini, memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode 2004 – 2007 yang mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak. Berikut ini disajikan perkembangan indikator makro pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2002 – 2006.
1
NO
INDIKATOR
TAHUN 2002
2004
2006
1.
IPM
61,6
65,8
66,7
2.
Indeks Pendidikan
71,9
76,2
76,5
Angka Melek Huruf (%)
90,2
93,9
94,1
5,3
6,1
6,2
Indeks Kesehatan
61,5
62,2
63,3
Angka Harapan Hidup (tahun)
61,9
62,4
63,0
Indeks Daya Beli
51,3
59,0
60,1
581.900
615.400
620.100
1,72
1,72
1,72
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 3. 4.
Purchasing Power Parity (Rp) 5.
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) *
6.
Penduduk Miskin (%)
7.
Pengangguran (%)
8.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
9.
Jumlah Investasi (Trilyun Rp)
10.
Kawasan Lindung (%) -
Taman Nasional
-
Hutan Adat Baduy
25 10,49
10,85
13,46
3,50
4,06
3,15 182.934.473.378
16.380 Ha
16.380 Ha
16.380 Ha
5.101 Ha
5.101 Ha
5.101 Ha
Sumber : BPS Kabupaten Lebak dan Bapeda Kabupaten Lebak, Tahun 2007 (diolah) *) LPP berdasarkan hasil SP tahun 1990 dan SP tahun 2000 Isu Strategis Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa isu strategis yang mendapat perhatian khusus yakni : Pertama, Pendidikan dan Ketahanan Budaya. Angka Partisipasi Masyarakat untuk bersekolah serta persoalan daya tampung masih menjadi perhatian, selain persoalan jumlah dan distribusi guru serta tingkat kualifikasi dan kompetensi guru. Oleh karena itu upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni bagi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA terus ditingkatkan baik melalui upaya rehabilitasi sekolah,
penambahan lokal sekolah, Unit
Sekolah Baru bagi SMP dan SMA serta mengembangkan berbagai sekolah alternatif seperti SMP Terbuka dan Satu Atap, Kelas Jauh serta melalui pendidikan Non Formal. Selain itu upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pelaksanaan Kurikulum di Tingkat Satuan Pendidikan, peningkatan tata kelola pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah serta pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Sementara itu, berkaitan dengan semakin berkurang atau lunturnya nilai – nilai
agama, maka
dalam rangka meningkatkan
pemahaman keagamaan pada anak usia pendidikan dasar Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wajib Pendidikan Diniyah. Kedua, Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan. Pembangunan aspek kesehatan, aspek layanan kesehatan, budaya kesehatan, dan sarana layanan kesehatan, masih perlu terus mendapat perhatian yang seksama khususnya dalam hal pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM), prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat terutama penduduk miskin, tenaga kesehatan belum merata terutama di pedesaan, masih munculnya kasus-kasus penyakit seperti DBD, diare, filariasis, campak, gizi buruk dan peran serta masyarakat belum menunjukkan yang lebih baik, terutama dalam pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di samping itu juga, kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi perumahan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan – permasalahan tersebut di atas dapat dijadikan prioritas program dan kegiatan dalam tahun 2009.
2
Ketiga, Penduduk Miskin. Pada umumnya kondisi kesehatan keluarga miskin relatif lebih rendah bila dibandingkan kondisi kesehatan keluarga yang lebih sejahtera. Selain kecukupan pangan, masalah lain yang juga menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha – usaha pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 memperlihatkan bahwa terdapat 92 % kepala rumah tangga yang dikatagorikan miskin hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Oleh karenanya upaya – upaya
untuk menanggulanginya perlu segera dilaksanakan di antaranya dengan
mempertahankan program dan peningkatan pengelolaan beberapa kegiatan seperti revitalisasi program bantuan beras untuk keluarga miskin, program jaminan kesehatan keluarga miskin, menghapuskan biaya pendidikan dasar dan menengah dan memberikan bea siswa bagi keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi, program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan non formal dan keterampilan bagi masyarakat miskin terutama melalui kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Koperasi, serta program pembentukan modal melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan program peningkatan kemajuan pembangunan pedesaan. Keempat, Pengangguran. Tingkat pengangguran yang masih tinggi yang disebabkan oleh rendahnya daya serap pasar kerja yang disebabkan terbatasnya peluang kerja diperburuk oleh kondisi masih rendahnya kualitas atau kompetensi pencari kerja dan pekerja, sehingga mengakibatkan calon pekerja tidak dapat masuk ke dalam pasar kerja dan pekerja yang ada sulit untuk dipertahankan. Untuk mengatasi hal ini, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang diimbangi dengan peningkatan keterampilan kerja dan manajemen perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat, karena kelompok unit usaha tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber bagi penciptaan pendapatan. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha tersebut mengerjakan lebih banyak orang. Selain itu tingkat investasi, di mana iklim investasi nasional mempengaruhi iklim investasi regional, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran baik akibat PHK maupun tidak adanya lapangan kerja baru, serta tingginya migrasi masuk yang lebih memiliki potensi dan peluang untuk memperoleh pekerjaan. Berkaitan dengan itu, maka promosi peluang investasi dan upaya – upaya penyederhanaan perijinan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi perlu lebih ditingkatkan. Kelima, Ketahanan Pangan. Kondisi ketahanan pangan akhir – akhir ini dengan tingginya laju pertambahan penduduk dan gangguan yang disebabkan adanya bencana alam seperti banjir dan kekeringan, mengakibatkan terganggunya produksi, distribusi dan konsumsi bahan pangan yang berimplikasi pada penurunan ketersediaan pangan serta daya saing pertanian. Selain itu kasus kurang gizi/gizi buruk di beberapa daerah, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap nilai gizi makanan yang dikonsumsi sehingga kebutuhan gizi belum/kurang terpenuhi. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah maraknya flu burung yang menyerang unggas serta manusia, sampai saat ini penyebarannya telah mencapai seluruh kabupaten dan kota. Oleh karena itu, upaya – upaya untuk penyediaan stok pangan regional/ daerah perlu ditingkatkan. Keenam, Pelayanan Infrastruktur Wilayah, yang meliputi transportasi, sumber daya air dan irigasi, sumber daya energi listrik, telekomunikasi, layanan persampahan dan air limbah, serta permukiman. Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Lebak yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Ketujuh, Bencana, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan. Kejadian bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak baik
bencana banjir dan tanah longsor
berkaitan
langsung dengan terjadinya perusakan lingkungan yang berupa penggundulan hutan. Selain itu di bagian selatan Kabupaten Lebak banyak terdapat pusat-pusat gempa dangkal dan gempa – gempa
besar yang dapat menyebabkan timbulnya tsunami. Sementara itu pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang terjadi masih belum dapat ditangani secara tuntas. Penurunan daya
3
dukung lingkungan pada badan air di sungai Ciujung, Ciberang, Ciliman dan masih tingginya lahan kritis, menunjukan belum efektifnya penanganan lingkungan di Kabupaten Lebak. Masih buruknya
perilaku
dan
kurangnya
peran
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan
memperparah penurunan kualitas lingkungan. Berdasarkan fakta – fakta tersebut, kesiagaan terhadap bencana alam perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan unsur – unsur lain yang terkait perlu mengadakan bimbingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan tersebut. Kedelapan, Jumlah Penduduk. Adanya peningkatan proporsi rata – rata usia kawin pertama wanita pada usia kurang di bawah 21 tahun perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendalian LPP melalui upaya pendewasaan usia perkawinan pertama wanita. Kesembilan, Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah. Optimalisasi Peningkatan kinerja pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, baik melalui penataan ulang kelembagaan maupun sumber daya manusia, peningkatkan sinergitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar tingkat pemerintahan, peningkatan kinerja pelayanan publik malalui pembentukan Kantor Pelayanan Periijinan
Terpadu
(KPPT)
serta
memfasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan di Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan dan kerja sama daerah dengan pihak swasta, dengan daerah lain, khususnya daerah yang berbatasan serta pemerintah pusat. Kesepuluh, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Persiapan Pemilu 2009. Selain Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2009, Kabupaten Lebak akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2008. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan kesiapan dalam sosialisasi dan fasilitasi peraturan – peraturan pemilu untuk mendukung pelaksanaannya. Persiapan pemilu secara langsung harus didukung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban, karena merupakan proses yang krusial untuk suksesnya pesta demokrasi. Prioritas Pembangunan Untuk menjawab Isu dan permasalahan strategis tersebut, RKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, Musrenbang Desa dan Kecamatan, Renja SKPD Tahun 2009, hasil reses DPRD serta kondisi umum daerah saat ini, menetapkan prioritas pembangunan yang menjadi agenda pokok Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2009 yaitu : Pertama, Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana dengan fokus Optimalisasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan penuntasan buta aksara; Peningkatan pemerataan akses, sarana prasarana dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta keluarga berencana terutama bagi keluarga miskin di desa tertinggal ; Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat; Peningkatan cakupan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit; Peningkatan peran dan kualitas pendidikan non formal dan pra sekolah; Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; Peningkatan kualitas dan kesejahteraaan pendidik dan tenaga kependidikan; Penyediaan sumber daya kesehatan terutama untuk daerah perbatasan dan desa tertinggal; Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular terutama daerah perbatasan dan desa tertinggal; Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Kedua, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan desa tertinggal dengan fokus Peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin; Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman bagi penduduk miskin terutama di desa tertinggal; Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan padat karya; Pemanfaatan potensi masyarakat terdidik melalui program sarjana penggerak pembangunan perdesaan; Peningkatan peluang berusaha bagi penduduk miskin.
4
Ketiga, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan fokus Peningkatan ketahanan pangan dan akses rumah tangga terhadap pangan; Peningkatkan produktivitas dan akses koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kepada sumber daya produktif; Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan; Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam,
lahan produktif serta pengembangan potensi pariwisata; Peningkatan upaya
pengelolaan pertambangan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi daerah. Keempat, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dengan fokus
Peningkatan pelayanan infrastruktur; Pengembangan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta sarana irigasi; Peningkatan akses infrastruktur trasportasi dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan pusat – pusat kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan (pertanian, peternakan, agribisnis, agroindusti, dan pariwisata); Pengembangan dan penataan sarana lingkungan permukiman (jalan lingkungan, saluran drainase dan pengelolaan persampahan); Pengembangan sumber energi listrik perdesaan. Kelima, Peningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan fokus Peningkatan keterampilan dan peluang wirausaha masyarakat; Peningkatan kualitas mekanisme, pelayanan dan pengendalian investasi; Peningkatan akses pelayanan ketenagakerjaan dan pemerataan kesempatan kerja; Peningkatan sarana dan kualitas lembaga pengembangan ketenagakerjaan; Peningkatan keterampilan masyarakat yang berbasis kebutuhan pasar; Optimalisasi upaya promosi, pembinaan dan pengendalian ketenagakerjaan. Keenam, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dengan fokus Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan mitigasi bencana alam; Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup; Peningkatan upaya konservasi sumber daya alam; Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan rawan bencana; Peningkatan koordinasi penataan ruang. Ketujuh, Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pemantapan Demokrasi dengan fokus Peningkatan pemahaman dan implementasi tugas pokok, peran dan fungsi perangkat daerah; Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab; Penataan dan pentaatan hukum serta terlaksananya bantuan hukum; Peningkatan sistem manajemen keuangan daerah; Peningkatan kualitas dan dan profesionalisme kinerja aparatur deerah; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kinerja pemerintah desa dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; Pemantapan pemanfaatan bantuan sosial; Fasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu 2009 dengan target terlaksananya koordinasi setiap tahapan dan jadual kegiatan pemilu 2009. Penutup Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Lebak Tahun 2009 dengan rumusan pengelompokan ke dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah beserta seluruh SKPD akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2009. Untuk itu, DPRD beserta seluruh lapisan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan pelaksanaan RPKD Tahun 2009 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya.
5
