Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

B AB I I I R AN C AN G A N K E R AN G K A E K O N O M I D A E R A H

3.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 Perkembangan perekonomian global yang cepat dan dinamis sangat

mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang memicu krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada perekonomian nasional sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara rata-rata selama periode 2005-2008 mencapai 5,9 persen, pencapaian tersebut dilalui dalam kondisi yang cukup berat. Lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional telah memaksa Pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa kali sehingga meningkatkan laju inflasi. Dengan tingginya inflasi, fundamental ekonomi tereduksi karena tidak saja membuat biaya produksi menjadi lebih mahal tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan dalam menopang perekonomian nasional selama ini. Dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh eksternal tersebut masih akan mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak perekonomian nasional yang resisten tersebut akan menjadi studi komparatif dalam rencana kerja pembangunan di daerah. Dengan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak akan berupaya melakukan kajian terhadap kondisi perekonomian pada tahun 2009 dan sebelumnya hingga rencana kinerja perekonomian 2010 sehingga diharapkan dapat mampu melakukan berbagai upaya

konstruktif

dalam

memperbaiki

kinerja

perekonomian

secara

berkesinambungan.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kinerja perekonomian Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2006 – 2009 masih menunjukan sisi yang dinamis. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2009 mengalami tekanan yang signifikan sebagai dampak resistennya sektor riil di Kabupaten Lebak terhadap gejolak perekonomian pada tahun berjalan. Munculnya tingkat persaingan pasar yang cepat dan kurang optimalnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011

40

lembaga keuangan membuat tekanan kepada sektor riil menjadi semakin berat. Seperti yang kita ketahui bersama, peranan permodalan dan kualitas sumberdaya manusia yang professional memberikan pengaruh yang nyata dalam peningkatan output secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap berupaya melakukan optimalisasi kinerja perekonomian daerah sebagai suatu usaha untuk mempertahankan produktivitas sektoral, konsumsi masyarakat dan investasi lokal secara substantif. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak berhasil melakukan upaya preventif terhadap kondisi eksternalitas negatif perekonomian global dan nasional yang mendorong peningkatan laju inflasi domestik.

Grafik III.a Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2006 - 2009 10

LPE

1 2006

2007

2008

2009

2010*

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2009 mencapai 4,02 persen atau mengalami perlambatan sebesar 0,04 persen dari Tahun 2008. Hal ini terjadi akibat dampak krisis global dan tekanan terhadap sisi permintaan. Pemerintah Kabupaten Lebak akan terus berupaya melakukan upaya recovery terhadap sector riil, mengingat sector ini masih akan terus dilanda gejolak pada 2 tahun mendatang. Dan Pemerintah Kabupaten Lebak akan menargetkan LPE Tahun 2010 pada kisaran 4,00 persen sebagai suatu langkah konstruktif terhadap kinerja perekonomian daerah dalam mengatasi dampak eksternalitas negative dalam krisis global.


41

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2005 – 2009

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (ADHK) 3,15 4,90 4,06 4,02 4,00

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010*

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Lebak, Keterangan: * = angka perkiraan

3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Optimisme pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak dapat dicapai melalui peranan produktivitas yang konsisten terhadap semangat kebangkitan perekonomian pasca krisis global. Berikut adalah perkembangan PDRB Kabupaten Lebak disertai target PDRB pada Tahun berjalan.

Grafik III.b Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2006 - 2010 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

ADHB ADHK

2006

2007

2008

2009

2010*

Kinerja perekonomian daerah pada Tahun 2009 mencapai nilai 3.852.322 rupiah atau meningkat sebesar 4,02 persen dari Tahun 2008 (ADHK). Melalui berbagai pertimbangan dan analisis perencanaan terhadap perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lebak mentargetkan untuk pencapaian nilai pertumbuhan PDRB sebesar 4.006.525 rupiah pada Tahun 2010 atau sebesar 4,00 persen.


42

Tabel 3.2 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2006 – 2010 Tahun

PDRB (Rp. Juta)

Pertumbuhan PDRB (%)

Berlaku

Konstan 2000

Berlaku

Konstan 2000

2006

5.437.900

3.392.776

11,68

3,15

2007

6.029.385

3.559.032

10,88

4,90

2008

6.749.934

3.703.665

11,93

4,06

2009

7.273.939

3,852,322

7.77

4,02

10,07

4,00

2010* 8.006.213 4.006.525 Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Lebak; Ket: *angka perkiraan

Desakan inflasi dan himpitan fiskal daerah tidak mengendurkan semangat percepatan pembangunan yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Lebak. Melalui semangat yang optimis, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya melakukan perbaikan kinerja perekonomian secara sektoral dan berupaya untuk meningkatkan produktivitas berbasis potensi lokal melalui target capaian PDRB Tahun 2010. Grafik III.c Distribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2006 dan 2009 (ADHK) Pertanian 40 Pertambangan&Penggalian 35 Industri&Pengolahan 30 Listrik,Gas&Air Bersih 25 Bangunan/Konstruksi 20 Perdagangan,Hotel&Restoran 15 Angkutan&Komunikasi 10 Keuangan,Persewaan&Jasa Perusahaan

5

Jasa-Jasa 0 2006

2009


43

Secara umum, kontribusi masing-masing sektor dalam struktur ekonomi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2009 memiliki pergerakan yang dinamis. Sektor Pertanian memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian produksi sebesar 38,00% secara parsial dan disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,35% kemudian sektor Jasa-jasa yang mampu memberikan kontribusi pilihan sebesar 12,84%.

Tabel 3.3 Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2006 dan 2009 ADHB dan ADHK Sektor

2006

2009

ADHB

ADHK

ADHB

ADHK

Pertanian

35,29

37,88

34,45

38,00

Pertambangan & Penggalian

1,34

1,27

1,31

1,29

Industri & Pengolahan

9,55

9,57

9,26

9,35

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,57

0,41

0,56

0,41

Bangunan/Kontruksi

4,19

4,27

4,05

4,23

Perdagangan, Hotel & Restoran

24,16

23,11

25,35

23,35

Angkutan & Komunikasi

9,56

6,08

9,92

6,06

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

4,51

4,51

4,49

4,47

Jasa-jasa

10,84

12,90

10,60

12,84

PDRB

Jika kemudian kita membuat pemilahan struktural secara dominasi sektoralnya, maka: 1. sektor primer (primary sector) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 38%. 2. sektor sekunder (secondary sector) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,35%. 3. sektor tersier (services sector) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 51,9%.


44

Dengan ini dapat kita analisis bahwa, peranan sektor pertanian sebagai sektor basis masih mampu memberikan kontribusi yang potensial dalam perekonomian di Kabupaten Lebak secara sektoral.

Tabel 3.4 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Lebak Tahun 2005 – 2009 TAHUN

Adh. Berlaku

Adh. Konstan

2005

4.151.754

2.804.583

2006

4.543.320

2.834.636

2007

4.982.349

2.940.987

2009

5.778.044

3.060.087

2010*

6.368.010

3.107.692

Keterangan: * = angka perkiraan Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Lebak

Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Lebak yang dinamis dalam kurun waktu 2005 – 2009, menunjukan konsistensi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk

terus

melakukan

upaya

berkesinambungan

dalam

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat dimana kontribusi dan dukungan konsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Lebak.

3.1.3. Tingkat Investasi Tingkat investasi di Kabupaten selama kurun waktu 2006 – 2009 sangat dipengaruhi oleh gejolak tingkat suku bunga perbankan dan optimalisasi pelayanan investasi itu sendiri tanpa mengesampingkan kondisi peluang dunia usaha dan sumberdaya potensial di Kabupaten Lebak.


45

Tabel 3.5 Perkembangan Investasi Di Kabupaten Lebak Tahun 2006 – 2009 NO

Jenis

TAHUN

Investasi 1

PMDN

2

PMA

3

NON

JUMLAH

2006

2007

2008

2009

806.000.000.000

15.000.000.000

-

25.000.000.000

846.000.000.000

$ 222.590.000

$ 9.250.000

$ 172.100.000

$ 8.400.000

$ 412.340.000

2.400.000.000

3.625.001.000

6.025.001.000

450.181.015.000

122.663.000.000

143.138.892.000

303.320.172.000

1.019.303.079.000

1.256.181.015.000

137.663.000.000

145.538.892.000

331.945.173.000

1.871.328.080.000

222.590.000

9.250.000

172.100.000

8.400.000

412.340.000

FASILITATIF JUMLAH (Rp) JUMLAH (US$)

Sumber: KPPT Kab. Leb

3.1.4. Tingkat Inflasi

Grafik III.d Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lebak Tahun 2005 – 2010 14 12 10 8

Inflasi

6 4 2 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Tingkat inflasi di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2005-2009 bersifat fluktuatif. Acuan perbandingan inflasi di Kabupaten Lebak menggunakan indikator perbandingan antara PDRB Nominal dengan PDRB Riil (GDP Deflator) dalam tahun tertentu, dimana indikator lainnya menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada tataran seimbang dapat mencerminkan tingkat biaya hidup (cost of living).


46

Tabel 3.6 Tingkat Inflasi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2005-2010 Tahun

Inflasi (%)

2005

11,79

2006

8,27

2007

5,70

2008

7,58

2009

3,60

2010*

4,50

Keterangan: *= Angka Perkiraan Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Lebak Tingkat inflasi tahun 2009 berada pada 3,60 persen. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas perekonomian daerah pada sisi permintaan dan sisi penawaran bergerak secara responsive sebagai akibat tekanan krisis global yang mengakibatkan stabilitas perekonomian menjadi sangat terganggu terutama pada sector riil sebagai pilar perekonomian di Kabupaten Lebak.

3.1.4. Kependudukan Kependudukan dan beragam permasalahannya di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2005 – 2008 Tabel 3.7 Kependudukan di Kabupaten Lebak 2005 – 2008 Jumlah Tahun

Penduduk

Penganggur

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Kelangsungan

Pengetahuan

Daya

Pembangunan

Beli

Masyarakat

Hidup 2005

1.176.350

106.974

62,67

76,51

59,76

66,31

2006

1.202.909

126.158

63,33

76,51

60,12

66,65

2007

1.219.033

129.059

63,52

76,51

60,18

66,74

2008

1.234.459

132.027

63,60

76,51

61,30

67,10

Sumber: Bappeda Kab. Lebak


47

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Index) di Kabupaten Lebak mengakibatkan kualitas produktivitas perekonomian yang rendah dan menjadikan multi-persoalan yang berkepanjangan. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten

Lebak

tetap

berupaya

melakukan

pembenahan

terhadap

pembangunan perekonomian, kesehatan dan pendidikan melalui program jangka pendek dan jangka panjang yang terukur sehingga semangat melakukan percepatan pembangunan dan menghapuskan daerah tertinggal dapat segera terealisir secara komprehensif.

3.1.5. Rencana target ekonomi makro pada tahun Perencanaan 2011 Capaian kinerja perekonomian pada Tahun 2009 dan revitalisasi kebijakan ekonomi makro Tahun 2010 di Kabupaten Lebak menjadi tolak ukur target ekonomi makro pada Tahun 2011 secara evaluatif. Fokus pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat menjadi target dalam

RKP

Tahun

2011.

Kemudian

fokus

percepatan

pembangunan

infrastruktur, peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kapasitas pemerintahan menjadi target dalam RKPD Propinsi Banten Tahun 2011. Maka, dengan ini Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengambil fokus RKPD Tahun 2011 kepada pengembangan perekonomian rakyat dan penanganan desa tertinggal melalui sasaran 4 prioritas pembangunan kepada:  Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal.  Peningkatan

akses

dan

mutu

pelayanan

pendidikan,

kesehatan,

kependudukan dan ketenagakerjaan.  Pengembangan

wilayah

melalui

peningkatan

infrastruktur

dan

pengelolaan lingkungan hidup, serta  Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan tata kelola aset daerah. Strategi pengembangan perekonomian rakyat melalui pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas dan penanganan desa tertinggal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam melakukan kebijakan perekonomian secara ekspansif dalam percepatan pembangunan pada tahun 2011.


48

3.1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Berdasarkan analisis terhadap realisasi kinerja ekonomi daerah pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, disusul tekanan inflasi yang multi-dimensi membuat basis perekonomian di Kabupaten Lebak yang masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor basis menjadi paling beresiko terutama terhadap tingkat persaingan pasar dan kualitas infrastruktur yang dapat meningkatkan nilai tambah terhadap produktivitas lokal. Maka, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya optimis dalam mengambil kebijakan perbaikan perekonomian lokal melalui upaya

restrukturisasi terhadap

kualitas

infrasruktur yang

dapat

memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada Tahun 2011 ditargetkan untuk mencapai nilai 4,52 persen sebagai bentuk revolusi perekonomian daerah dalam percepatan pembangunan.

3.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berikut adalah target nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lebak pada Tahun 2011 sebagai terjemahan dalam capaian target pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2011. Tabel 3.7 Target Nilai PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2011 Sektor

ADHK (juta)

Pertanian Pertambangan & Penggalian

1.579.067 47.679

Industri & Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

379.167 18.650

Bangunan/Kontruksi

170.598

Perdagangan, Hotel & Restoran

979.756

Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

252.501 175.214

Jasa-jasa

582.878 4.185.510

PDRB Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak

Sektor perekonomian

Pertanian di

sebagai

Kabupaten

Lebak

sektor yang

basis,

masih

kemudian

mendominasi

diharapkan

dapat

memberikan nilai tambah secara sektoral dalam upaya pengembangan ekonomi


49

daerah

berbasis

komoditas

unggulan

sebagai langkah strategis

dalam

meningkatkan daya saing daerah terhadap pasar.

3.1.8. Inflasi Tantangan tingkat persaingan global melalui Asean China Free Trade Agreement 2010 (ACFTA 2010), disusul kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan memberikan dampak tersendiri terhadap inflasi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2011, maka Pemerintah Kabupaten Lebak berencana untuk melakukan upaya recovery terhadap sektor basis dengan melakukan pengendalian inflasi lokal dengan sasaran inflasi Tahun 2011 sebesar 4,80 persen.

3.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 Dan Tahun 2011 Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Lebak Tabel 3.8 Tabel Analisis SWOT Kondisi Internal Daerah

Kondisi Eksternal Daerah

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

Tersedianya Jumlah penduduk yang cukup besar

Rendahnya kualitas SDM terutama di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled). Terbatasnya kompetensi dan kapasitas Masyarakat Lokal

Berkembangnyalembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal

Meningkatnya migrasi Penduduk lintas sektoral. (Net Inmigration of Workers)

pembangunan Ekonomi masyarakat lokal berbasis Agroindustri

Terbatasnya kapasitas keuangan daerah serta rendahnya manajemen aset daerah

Tersedianya pengembangan struktur ruang kedalam 2 (dua) Wilayah Pengembangan yaitu Wilayah Pengembangan Utama dan Wilayah Pengembangan Penunjang Reformasi Birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik (good governmante governance)

Rendahnya tingkat akuntabilitas dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan selaku mitra Pemerintah Daerah, Adanya dampak negatif yang dapat mempengaruhi struktur lingkungan, sosial dan budaya

Tersedianya Sumberdaya Alam lokal (local resources) yang potensial Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik

Meningkatnya optimalisasi pelayanan publik dan transparasi

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Tersedianya sarana Rendahnya kuantitas dan dan prasarana kualitas atlit lokal yang penunjang berprestasi penyelenggaraan Porprop Keterangan: Angka dalam jutaan Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Lebak

Ditetapkannya Kabupaten Lebak sebagai Tuan Rumah pada Pekan Olahraga Provinsi Banten 2010


Adanya potensi hambatan arah kebijakan nasional

Meningkatnya daya saing regional

50

3.3.

Arah Kebijakan Ekonomi daerah Arah kebijakan ekonomi diarahkan dengan memperkuat perekonomian

berbasis potensi lokal yang berorientasi dan berdaya saing secara global melalui peningkatan

kemampuan

ekonomi

masyarakat

yang

didukung

dengan

percepatan pembangunan serta membuka seluas-luasnya peluang usaha dan kemudahan pelayanan perijinan investasi dengan mengurangi dampak ekonomi biaya tinggi. Upaya ini diharapkan akan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam

kegiatan

ekonomi

yang

dapat

meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan masyarakat . Pengembangan ekonomi lokal sejalan pula dengan pemanfaatan peluang ekonomi regional dan nasional dengan melibatkan seluruh pelaku ekonomi baik masyarakat maupun dunia usaha yang didukung oleh pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasaran infrastruktur perekonomian. Dengan tergalinya potensi ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terutama dampaknya dapat menciptakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Berdasarkan

kebijakan

ekonomi

tersebut

perlu

pula

dilakukan

menciptakan suatu mekanisme yang lebih efektif dalam memberdayakan unsurunsur masyarakat dan dunia usaha kedalam suatu jaringan sehingga potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi riil. Melalui kebijakan ekonomi sebagaimana telah diuraikan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan menciptakan peningkatan kemampuan daya beli dan daya pikul masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

3.4. Analisis dan perkiraan Sumber-sumber Pendanaan daerah Sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan

pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan telah diatur sesuai dengan urusan dan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Sumber-sumber pendanaan daerah meliputi dana desentralisasi, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, hal ini diatur untuk mencegah


51

tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD yang diantaranya diperoleh dari dana desentralisasi sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN yang didekonsentrasikan kepada Pemerintah Provinsi ataupun tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembantuan.

3.4.1

Dana Desentralisasi Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan adanya sumber-sumber pendanaan daerah yang cukup. Pemerintahan

Daerah

dalam

melaksanakan

tugas

dan

tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagai daerah otonom memperoleh sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan dan kewenangan memungut serta mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 untuk Pajak Daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan diberlakukan mulai tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang masih dalam proses penyusunan serta penerbitan Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaannya sehingga untuk tahun 2011 masih terjadi transisi pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Sumber-sumber

pendanaan

daerah

diperoleh

diantaranya

dari

Pendapatan Daerah yang meliputi : 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.


52

Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan , Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan jenis pajak baru yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Retribusi Daerah diperoleh dari pengelompokkan yaitu : - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perijinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari : - Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mililk Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa dari Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendayagunaan Kekayaan Milik Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 2.

Dana Perimbangan terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak diperoleh dari : Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 dan Cukai hasil tembakau. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam diperoleh dari : Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap (Landrent), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi.

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : - Pendapatan Hibah - Dana Darurat - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.


53

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Kabupaten Lebak 2006-2010 No

Uraian

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan asli daerah

36.756.673.922

48.937.969.974

51.095.272.123

58.021.746.576

a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.146.506.642 17.930.560.504

5.965.022.206 26.050.298.044

7.418.832.719 29.630.839.568

7.111.016.717 38.134.320.720

1.290.076.394

1.119.391.930

1.921.883.509

2.277.986.593

12.389.530.382

15.803.257.794

12.123.716.327

10.498.422.546

558.384.447.337

637.383.925.205

662.722.279.645

688.615.574.665

35.299.204.373

40.725.142.939

42.438.918.645

44.359.050.665

458.050.000.000

507.639.000.000

554.305.361.000

576.180.524.000

30.410.000.000

51.176.000.000

65.978.000.000

68.076.000.000

14.625.242.964

17.843.782.266

0

0

20.000.000.000

20.000.000.000

0

0

0

2.000.000.000

90.540.403.458

35.208.745.857

0 0

2.000.000.000 0

4.000.000.000 0

0 0

0

0

19.038.604.058

20.208.745.857

0

0

47.501.799.400

37.250.779.000s

0

0

20.000.000.000

15.000.000.000

595.141.121.259

688.321.895.179

804.357.955.226

781.846.067.098

2

Dana perimbangan a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Bagi Hasil Pajak Propinsi e. Bantuan Keuangan dari Propinsi

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Propinsi TOTAL PENDAPATAN Sumber:

2010 0

0

0

0

DPPKD Kabupaten Lebak, 2006-2010

Keterangan : Realisasi tahun 2010 sampai dengan kuartal pertama

Tabel 3.10 Perkembangan Target PAD Kabupaten Lebak Tahun 2006-2010 No.

Tahun

1

2006

PAD (Rp.) 33.479.668.750

28,56

APBD (Rp.) 669.904.187.962

Proporsi (%) 5,00

2

2007

51.461.107.636

34,94

771.371.952.548

6,67

3

2008

76.942.599.000

33,12

870.702.263.146

8,84

4 5

2009

74.268.196.396

-3,48

884.755.439.332

8,39

2010

69.769.837.320

-6,06

886.482.112.355

7,87

Pertumbuhan (%)

Rata-Rata per tahun Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, 2006-2010


54

Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama tahun 2006 - 2010, rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 24,25%. Bila melihat kemampuan keuangan Kabupaten Lebak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata per tahun kontribusi terhadap APBD 6,93% berarti bahwa secara kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih masuk dalam kategori rendah, karena pendapatan di luar PAD mencapai 84,35%, yaitu dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tabel 3.11 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun 2006-2010

No.

Tahun

1

2006

Dana Perimbangan (Rp.) 546.541.575.000

2

2007

3

Pertumbuhan (%)

APBD (Rp.)

Proporsi (%)

35,08

669.904.187.962

81,59

588.601.000.000

7,15

771.371.952.548

76,31

2008

661.417.629.000

11,01

870.702.263.146

75,96

4

2009

682.574.430.825

3,20

884.755.439.332

77,15

5

2010

789.207.931.825 Rata-rata per tahun

15,62

886.482.112.355

89,03

Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, 2006-2010

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah, dimana DAU ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dengan penekanan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun formula dan perhitungan DAU ditetapkan sesuai undang-undang, dengan harapan akan tercapai kemandirian fiskal daerah, yang diindikasikan oleh penurunan alokasi DAU yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih rendah, karena masih tergantung dari kontribusi pemerintah pusat.


55

Untuk perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 14,65%, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama sebesar 79,30%.

Tabel 3.12 Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lebak Tahun 2006-2010 No.

Tahun

1

2006

Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp.) 6.500.000.000

2

2007

3

2008

4 5

Pertumbuhan (%)

APBD (Rp.)

Proporsi (%)

-87,40

669.904.187.962

0,97

36.370.000.000

82,13

771.371.952.548

4,71

87.639.304.000

58,50

870.702.263.146

10,07

2009

57.566.156.210

-34,31

884.755.439.332

6,51

2010

27.504.343.210

-52,22

886.482.112.355

3,10

Rata-rata per tahun Sumber:


Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara kumulatif selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar Rp. 43.115.960.684 sementara kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama baru sebesar 5,07%. Tabel 3.13 Tax Ratio di Kabupaten Lebak Tahun 2006 – 2010 Pajak Daerah (Rp)

PDRB ADHK (Rp)

Tax Ratio (%)

No.

Tahun

1

2006

4.787.300.000

3.289.215.000.000

0,14

2

2007

5.202.300.000

3.392.777.000.000

0,15

3

2008

6.275.000.000

3.559.032.000.000

0,17

4

2009

7.531.500.000

3.842.250.000.000

0,20

5

2010

7.781.950.000

4.006.525.000.000

0,20

Sumber: Diolah dari Data BPS dan DPPKD

Tax ratio adalah prosentase penerimaan pajak terhadap PDRB tahun berkenan yang perbandingannya relatif masih rendah. Rendahnya tax ratio dimaksud dikarenakan sumber-sumber pungutan pajak daerah hanya sebagian kecil dari kegiatan produktivitas masyarakat. Sebagai gambaran, tax ratio di Kabupaten Lebak pada tahun 2006 sebesar 0,14%, dan pada tahun 2009 sebesar 0,20% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya sebesar 0,16%.


56

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak untuk kurun waktu tahun 2009–2014 diproyeksikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi dengan asumsi rata-rata per tahun sebesar 7-11%. Hasil proyeksi seperti yang tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Ribu Rupiah) Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

81.596.680

85.630.212

89.864.262

94.308.829

98.974.407

103.872.018

7.311.500

7.677.075

8.060.929

8.463.975

8.887.174

9.331.533

45.501.831

47.776.923

50.165.769

52.674.057

55.307.760

58.073.148

1.852.099

1.898.401

1.945.862

1.994.508

2.044.371

2.095.480

26.931.250

28.277.813

29.691.703

31.176.288

32.735.103

34.371.858

685.229.878

716.765.405

749.809.559

784.436.067

820.722.302

858.749.459

40.962.688

41.986.755

43.036.424

44.112.335

45.215.143

46.345.522

Dana Alokasi Umum

576.191.190

605.000.750

635.250.787

667.013.326

700.363.993

735.382.192

Dana Alokasi Khusus

68.076.000

69.777.900

71.522.348

73.310.406

75.143.166

77.021.746

Lain-lain Pendapatan yang Sah

65.550.000

57.037.500

58.088.438

59.165.648

60.269.790

61.401.534

0

-

-

-

-

-

Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Penyeimbang dari Pemerintah Dana Darurat

0

-

-

-

-

-

4.000.000

-

-

-

-

-

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

22.050.000

22.050.000

22.601.250

23.166.281

23.745.438

24.339.074

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

19.500.000

19.987.500

20.487.188

20.999.367

21.524.351

22.062.460

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

20.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

832.376.558

859.433.117

897.762.258

937.910.544

979.966.499

1.024.023.012

Pendapatan Hibah

Jumlah PAD

Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004 - 2007

Untuk memprediksi pendapatan daerah tahun 2009–2014 diperlukan suatu data pendukung yang salah satunya adalah data PDRB. Proyeksi pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Lebak dilakukan dengan menggunakan rumus geometri dengan asumsi bahwa kondisi di masa depan sama dengan kondisi yang terjadi saat ini dan saat sebelumnya.


57

Tabel 3.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Lebak Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4


5

Bangunan dan Kontruksi

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

9

Jasa-jasa

Jumlah Sumber

2005

2006

2007

1.291.646

1.294.831

1.351.926

40.868

41.332

45.711

316.631

332.460

346.840

12.299

14.177

14.733

127.911

135.931

154.346

753.459

778.392

818.916

185.885

203.623

214.826

154.291

158.608

164.335

406.225 3.289.215

433.423 3.392.777

447.399 3.559.032

2008

2009*

1.416.893

1.411.440

46.955

48.768

354.578

360.131

15.119

15.763

158.214

160.721

856.074

916.339

225.103

236.259

166.959

171.072

477.170

494.187

3.703.665

3.842.250

: PDRB Kabupaten Lebak 2003-2008 (BPS Kab. Lebak)

* : Angka sementara

Tabel 3.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

4


5


6


7


8


9

Jasa-jasa Jumlah Sumber

2005

2006

2007

1.869.235

2.001.375

2.192.697

66.442

73.140

86.121

460.063

522.676

589.329

26.969

32.755

35.671

188.336

217.252

253.696

1.105.975

1.239.495

1.398.841

397.987

505.813

546.891

227.499

252.721

280.442

526.671 4.869.177

592.672 5.437.899

645.698 6.029.386

2008* 2.381.827 93.149 644.493 38.811

2009* 2.443.103 95.169 662.544 41.179

282.803

289.259

1.630.522

1.870.963

645.434

719.825

309.388

320.063

732.109

781.835

6.848.009

7.273.939

: PDRB Kabupaten Lebak 2003-2008 (BPS Kab. Lebak)

* : Angka sementara


58

Tabel 3.20 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

4


5

2009

2010

2011

2012

2014

2013

1.473.145

1.537.943

1.609.340

1.687.787

1.772.996

46.589

47.037

47.513

48.019

48.548

1.867.651 49.114

361.104

368.468

376.399

384.905

393.914

403.664

17.709

19.419

21.398

23.688

26.313

29.398


161.492

165.199

169.201

173.504

178.075

183.036

6


888.154

925.027

965.560

1.009.984

1.058.111

1.111.430

7


232.093

241.262

251.321

262.324

274.218

287.366

8


164.568

164.688

164.815

164.949

165.087

165.234

9

Jasa-jasa Jumlah

508.123

541.579

579.214

3.852.976

4.010.622

4.184.760

621.476 4.376.635

668.442

721.860

4.585.705

4.818.753

Sumber : Hasil analisis menggunakan asumsi inflasi dan LPE rata-rata per-tahun (data dasar 2004-2007)

Tabel 3.10 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha

2009

2010

2013

2014

2011

2012

2.731.774

2.999.488

3.215.451

3.418.024

3.664.122


103.016

113.112

121.256

128.895

138.176

147.157

Industri Pengolahan

713.454

783.372

839.775

892.681

956.954

1.019.156

1

Pertanian

2 3 4


44.071

48.390

51.874

55.142

59.112

62.954

5


313.063

343.743

368.493

391.708

419.911

447.205

6


1.804.988

1.981.877

2.124.572

2.258.420

2.421.026

2.578.393

7


714.495

784.516

841.001

893.984

958.351

1.020.644

8


342.493

376.057

403.133

428.530

459.384

489.244

9

Jasa-jasa

893.515

957.848

1.018.192

8.324.069

8.923.402

9.485.576

1.091.502 10.168.537

1.162.450 10.829.492

Jumlah

813.766 7.581.119

3.902.290

Sumber : Hasil analisis menggunakan asumsi inflasi dan LPE rata-rata per-tahun (data dasar 2004-2007)

3.4.2 Dana Dekonsentrasi Dana dekonsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya

pelimpahan

urusan

dan

wewenang

dari

pemerintah

(Kementrian/Lembaga) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah sehingga analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi.


59

3.4.3 Dana Tugas Pembantuan Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah (Kementrian/Lembaga) kepada Pemerintah Daerah dan atau Desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Kementrian/ Lembaga yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan dari Kementrian/Lembaga kepada Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan seringkali pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran pendamping (cost sharing) terutama untuk kegiatan non fisik.

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan

keuangan

daerah

diarahkan

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan

pendapatan

dan

kesejahteraan

masyarakat

dapat

memperkuat pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah atas penyediaan sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber pungutan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan melalui optimalisasi pungutan pendapatan daerah dan pendayagunaan piutang daerah serta peningkatan

efektifitas

dan

efesiensi

dalam

belanja

daerah

dengan

memperhatikan prioritas-prioritas kebutuhan daerah. 3.5.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta koordinasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengelolaan pendapatan asli daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan azas efektifitas dan efesiensi serta


60

tidak membebani masyarakat sebagai akibat kebijakan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kelestarian alam dalam kegiatan masyarakat dibidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain dari pada itu pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan atas kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana infrastrukutur yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah atas penggunaan fasilitas tersebut (cost recovery) Dalam pengelolaan pendapatan daerah, peranan pemerintah pusat masih cukup besar dalam bentuk dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Dengan demikian ketergantungan sumber pendapatan daerah pada pemerintah masih dominan sepanjang belum adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan atau perkembangan perekonomian di daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Beberapa

langkah

positif

yang

dapat

mengoptimalkan

potensi

pendapatan daerah serta lebih mengefektifkan cara pemungutannya perlu membangun mekanisme pengelolaan pendapatan yang berkelanjutan untuk menekan potensi kebocoran dan manipulasi sumber-sumber pendapatan daerah secara bertahap dan konsisten perlu diterapkan sistem yang mendukung adanya transparansi dan akuntabel yang meliputi data obyek dan subyek serta mekanisme pemungutan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah.

3.5.2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada azas umum pengelolaan keuangan daerah,

kebijakan belanja daerah diarahkan melalui kajian berdasarkan anggaran berbasis kinerja melalui pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan berorientasi tidak hanya terhadap

hasil juga dengan mempertimbangkan

manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang dibiayai dari belanja daerah. Selain dari pada itu kebijakan belanja daerah tetap memperhatikan azas akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas, efisiensi, logis dan realistis dalam penggunaan anggaran. Kebijakan

dimaksud

merupakan

implikasi

dan

keterpaduan

dari

kemampuan pendapatan daerah, kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah


61

Pusat serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 dengan memperhatikan kebijakan prioritas. Beberapa

pertimbangan

yang

digunakan

dalam

penentuan

program/kegiatan prioritas dimaksud adalah : 1. Pelaksanaan program/kegiatan pada RPJMD yang targetnya belum tercapai; 2. Program/kegiatan yang mendesak sebagai respon atas dinamika kondisi sosial ekonomi daerah dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat serta ketentuan perundang-undangan. 3. Program/kegiatan yang menunjang peningkatan pelayanan pada masyarakat dan memiliki nilai keberpihakan yang tinggi pada masyarakat. 4. Program/kegiatan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 5. Program/kegiatan yang merupakan lanjutan dan atau penyelesaian tahap sebelumnya. Berkaitan

dengan

kondisi

pendapatan

sebagaimana

diuraikan

sebelumnya serta dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a. Belanja diarahkan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan. b. Membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu, urusan wajib

dan pilihan

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. c. Dalam

rangka penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban

daerah

dalam

peningkatan

pelayanan

dasar

pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat d. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. e. Melakukan efisiensi terhadap plafon anggaran belanja langsung SKPD dan mengalihkannya pada belanja langsung program yang terkait dengan


62

pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM. f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM. Tabel 3.11 Pengelolaan Alokasi Belanja Kabupaten Lebak Tahun 2005-2009 (Ribu Rupiah) No 1

Belanja Daerah

2005

2007

2009

2008

260.534.778.834

314.757.838.103

332.392.571.559

444.448.276.430

a. Belanja pegawai

217.673.305.703

265.112.787.965

294.471.115.559

392.200.295.000

437.059.433.554

b. Belanja Barang dan Jasa

17.598.546.195

22.295.937.979

0

0

0

c. Belanja Perjalanan Dinas

4.568.252.650

6.859.523.000

0

0

0

d. Belanja Pemeliharaan

478.938.500.782

0

4.345.601.401

5.594.017.720

0

0

e. Belanja Modal

0

0

0

0

0

f. Belanja Bunga

0

0

500.000.000

4.934.000

331.600.667

g. Belanja subsidi

0

0

0

0

0

h. Belanja Hibah

0

0

3.640.000.000

21.386.113.000

15.905.000.000

i. Belanja Bantuan sosial

0

0

22.881.456.000

16.940.000.000

11.905.000.000

14.048.483.000

14.517.275.000

9.000.000.000

12.000.000.000

13.180.000.000

0

0

0

0

2.300.589.885

378.296.439

1.900.000.000

1.916.934.430

557.466.561

Belanja Langsung

152.504.180.365

335.551.349.859

430.585.880.989

420.565.946.716

405.641.438.550

a. Belanja Pegawai

7.258.278.380

6.717.378.500

44.229.054.300

41.722.339.685

40.140.767.006

b. Belanja Barang dan Jasa

26.314.196.844

42.857.170.057

90.890.547.549

107.312.246.795

110.555.789.550

c. Belanja Perjalanan Dinas

3.245.549.000

6.361.534.500

65.646.610.665

158.692.990.299

50.039.545.476

120.922.276.503

295.396.279.140

271.531.360.236

254.944.881.994

413.038.959.199

650.309.187.962

762.978.452.548

865.014.223.146

884.755.439.332

j. Belanja Bagi hasil k. Belanja Bantuan Keuangan l. Belanja tidak terduga 2

2006

Belanja Tidak Langsung

d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja Modal Total Belanja Daerah Sumber:

0


Keterangan : Kepmendagri 29/2002 untuk TA. 2004–2006 ; Permendagri 13/2006 untuk TA. 2007 dst.

Tabel 3.12 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung 2005-2009 Tahun Anggaran 2005

Belanja Tdk Langsung (Rp.) 260.534.778.834

Pertumbuhan (%) 7,11

2006

314.757.838.103

17,23

2007

332.392.571.559

2008 2009

Belanja APBD (Rp.)

Proporsi (%)

413.038.959.199

63,08

650.309.187.962

48,40

5,31

762.978.452.548

43,57

444.448.276.430

25,21

870.702.263.146

51,04

479.114.000.782

7,80

884.755.439.332

54,15

Rata-rata per tahun 12,5 Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, 2005-2009


52,04

63

Belanja tidak langsung Kabupaten Lebak pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari belanja tidak langsung tahun 2005 dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 12,5 % sedangkan proporsi terhadap belanja APBD rata-rata pertahun sebesar 52,04 %.

Tabel 3.13 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2005-2009 Tahun Anggaran 2005

Belanja Langsung (Rp.) 152.504.180.365

Pertumbuhan (%) 29,34

413.038.959.199

Proporsi (%) 36,92

2006

335.551.349.859

54,55

650.309.187.962

51,60

2007

430.585.880.989

22,07

762.978.452.548

56,43

2008

420.565.946.716

-2,38

870.702.263.146

48,30

2009

405.641.438.550

-3,55

884.755.439.332

45,85

Belanja APBD (Rp.)

Rata-rata per tahun 20,006 Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, 20054-209

47,82

Belanja Langsung Kabupaten Lebak dua tahun terakhir mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase proporsi terhadap belanja APBD secara keseluruhan. Tabel 3.14 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Ribu Rupiah) No 1

Belanja

2009

2010

2011

2012

2013

Belanja Tidak Langsung

462.265.644

480.751.139

498.731.929

517.939.806

538.657.398

560.203.694

a. Belanja pegawai

419.232.218

438.001.507

455.521.567

473.742.430

492.692.127

512.399.812

4.934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.535.000

18.356.400

18.535.000

18.535.000

19.276.400

20.047.456

8.500.000

8.840.000

8.500.000

8.840.000

9.193.600

9.561.344

13.500.000

14.040.000

14.601.600

15.185.664

15.793.091

16.424.814

0

0

0

0

0

0

493.492

1.513.232

1.573.761

1.636.712

1.702.180

1.770.267

389.297.459

404.869.357

421.064.132

437.906.697

455.422.965

473.639.883

42.691.413

44.399.070

46.175.032

48.022.034

49.942.915

51.940.632

b. Belanja Bunga c.

Belanja subsidi

d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan sosial f. Belanja Bagi hasil g. Belanja Bantuan Keuangan h. Belanja tidak terduga

2

Belanja Langsung

2014

a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang dan Jasa

104.912.671

109.109.178

113.473.545

118.012.487

122.732.986

127.642.306

d.

Belanja Modal

241.693.375

251.361.110

261.415.554

271.872.177

282.747.064

294.056.946

Total Belanja 851.563.103 885.620.496 919.796.060 Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, asumsi dari data 2009-2011

955.846.503

994.080.363

1.033.843.577


64

Tabel 3.15 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Ribu Rupiah) Tahun

Uraian

2009

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Netto

2010

2011

2012

2013

2014

25.419.588

32.948.043

28.929.615

25.004.167

21.358.777

17.246.602

21.919.588

29.150.193

24.941.873

20.817.037

16.962.291

12.630.292

3.500.000

3.797.850

3.987.743

4.187.130

4.396.486

4.616.310

6.233.040

6.760.660

6.895.811

7.068.206

7.244.911

7.426.034

2.000.000

2.170.200

2.224.455

2.280.066

2.337.068

2.395.495

33.040 4.200.000

33.040 4.557.420

4.671.356

4.788.139

4.907.843

5.030.539

19.186.548

26.187.383

22.033.805

17.935.961

14.113.866

9.820.568

Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, proyeksi menggunakan asumsi dari data dasar tahun 2009-2014

3.5.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari struktur

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

sebagai

penyeimbang adanya surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam pembiayaan daerah apabila terjadi surplus anggaran dapat dianggarkan untuk penyediaan pengeluaran pembiayaan yang dapat diterima kembali pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dan untuk penyediaan anggaran penyertaan modal dan investasi daerah serta penyediaan dana cadangan. Pembiayaan daerah disediakan pula untuk penyediaan apabila terjadi defisit anggaran baik bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) atau penerimaan dari pengembalian pinjaman (piutang) dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.


65

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

Recommend Documents