BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2008 merupakan pelaksanaan tahun ke lima Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004–2009. Penyusunan RKPD ini merupakan pelaksanaan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

bahwa

penyusunan

RKPD

merupakan penjabaran dari RPJMD/ Renstra Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009

dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD dan hasil forum

SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan RAPBD.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1. Visi dan Misi Daerah Kabupaten Lebak

salah satu daerah

otonom terluas di Propinsi

Banten memiliki luas wilayah sebesar 3.044,72 KM2 atau 304.472 hektar . Dilihat dari tata guna lahan sebagian besar lahan yang ada digunakan untuk areal

kehutanan

dan

pertanian,

sedangkan

berdasarkan

fungsinya

Kabupaten Lebak berfungsi sebagai wilayah konservasi / resapan air yang peranannya cukup strategis dalam mendukung ketersediaan sumber daya air bagi wilayah-wilayah lainnya di Propinsi Banten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-1

Berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa Kabupaten Lebak banyak memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan usaha di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata, namun sampai saat ini potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mengingat masih terbatasnya dukungan sarana prasarana transportasi, kemampuan fiskal daerah dan investasi swasta .

Untuk percepatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya daerah, Pemerintah Daerah menyadari sepenuhnya bahwa hal itu tidak mungkin bisa ditangani oleh Pemerintah Daerah saja, melainkan diperlukan juga peran sektor swasta atau dunia usaha lainnya untuk berpartisipasi aktif serta mau mengembangkan usaha dan investasinya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak tahun 2004–2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, telah ditetapkan Visi Kabupaten Lebak yaitu : “Lebak menjadi Daerah yang menarik untuk berinvestasi pada tahun 2009”

Visi tersebut penuh dengan tantangan serta membutuhkan konsistensi dari berbagai pihak karena kondusifnya iklim investasi membutuhkan upaya dan kerja keras, terutama dalam mempersiapkan segenap perangkat dan infrastruktur penunjangnya.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Lebak sebagai daerah yang kondusif dalam berinvestasi untuk percepatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan iman dan taqwa”

Makna misi tersebut cukup jelas bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan dalam mengejar ketertinggalan dengan memberdayakan keaneka ragaman potensi yang dimiliki tentunya sulit diwujudkan bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

Untuk mengatasi hal I-2

tersebut maka salah satu pilihan paling strategis adalah upaya mendorong dan mengembangkan investasi sehingga anggaran pemerintah daerah dapat diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang menunjang kelancaran perkembangan investasi di daerah.

Dengan konsisten melaksanakan visi dan misi tersebut diatas bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan peluang bagi Kabupaten Lebak untuk berbenah diri dan bangkit dari ketertinggalan dengan membangun daerah sendiri secara lebih berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan kondisi potensi dan peluang yang dimiliki.

1.1.2. Gambaran Kondisi Umum Terkini di Daerah Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105o 25`

-

106 o 30` BT dan 6o 18`- 7 o 00` LS dengan keadaan topografi yang cukup bervariasi berada pada ketinggian 0 - 200 m di atas permukaan laut pada wilayah sepanjang pantai selatan, ketinggian 201 – 500 meter di wilayah Lebak Tengah dan ketinggian 501 – 1000 m lebih di wilayah Lebak Timur dengan puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Penggunaan lahan sebagian besar diusahakan untuk pertanian. Oleh karena itu sebagian besar mata pencaharian penduduk ( + 68,45%) berada pada sektor pertanian.

Jumlah

Penduduk

Kabupaten

Lebak

sebagaimana

tertuang

dalam ”Lebak Dalam Angka” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 tercatat sebesar 1.176.350 jiwa dengan kepadatan 391 jiwa/Km2 dimana komposisi penduduk terdiri dari 608.900 jiwa laki–laki dan 567.450 jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari Kepala Keluarga sebanyak 275.969 KK sedangkan 103.330 KK adalah Keluarga Miskin.

Dilihat dari Laju Pertumbuhan Penduduknya pada akhir tahun 2003 angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebak sebesar 1,97% yang masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk rata-rata Nasional sebesar 2% dan rata-rata Propinsi Banten sebesar 3,55%.


I-3

Penyebaran penduduk di Kabupaten Lebak tidak merata, dimana hal tersebut terlihat dari persentase tingkat penyebaran penduduk per wilayah yaitu : Lebak Utara 32,90%, Lebak Timur 22,42%, Lebak Barat 12,53%, dan Lebak Selatan 32,15% dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 380 jiwa/Km2.

Berikut ini gambaran umum kondisi beberapa bidang pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, serta sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Lebak sampai dengan Tahun 2005 adalah:

1.1.2.1. Tanaman Pangan. Potensi lahan pengembangan tanaman pangan seluas 153.485 Ha , terdiri dari lahan sawah 44.242 Ha dan lahan kering untuk tanaman pangan lainnya seluas 109.243 Ha.

Produktivitas Padi Sawah pada Tahun 2006 rata-rata baru mencapai 5,1 Ton GKP /Ha, pada Tahun 2007

diharapkan mencapai 5,43

Ton

GKP/Ha.

1.1.2.2. Peternakan. Kabupaten Lebak merupakan Wilayah Pengembangan Ternak yang potensial karena memiliki kesesuaian lahan, klimatologi dan topografi yang memungkinkan bagi pengembangan ternak. Jenis ternak yang banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah kerbau, sapi, kambing, domba dan unggas.

Populasi ternak yang tercatat pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2006 adalah ternak besar sebanyak 57.409 ekor, ternak kecil sebanyak 351.494 ekor dan unggas sebanyak 2.859.020 ekor. Produksi telur per tahun yang dihasilkan dari jenis unggas ayam buras sebesar 1.409.765 kg, ayam ras petelur 36.780 kg dan dari ternak itik sebesar 156.763 kg. Dalam rangka meningkatkan produksi peternakan yang menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka telah dikembangkan pemeliharaan ternak sapi dengan pola usaha bagi hasil antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta Divisi Usaha Penggemukan Sapi pada Perusahaan Daerah Lebak Niaga. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-4

1.1.2.3. Perikanan. Produksi perikanan

pada Tahun 2006 secara keseluruhan telah

mencapai 13.311,10 Ton, yang meliputi produksi perikanan darat sebanyak 3.239,60 ton dan laut sebanyak 10.071,51 ton. Nilai Produksi tersebut masih perlu

ditingkatkan,

karena

didatangkan dari luar.

untuk

kebutuhan

lokalpun

masih

sering

Upaya untuk mendorong produksi perikanan darat

saat ini telah tersedia fasilitas prasarana Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Kecamatan Wanasalam, Cipanas dan Rangkasbitung, namun tidak hanya peran BBI saja yang perlu dioptimalkan, pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) pun perlu dioptimalkan.

1.1.2.4. Kehutanan dan Perkebunan Potensi Kawasan hutan di Kabupaten Lebak seluas 111.669,23 Ha atau 36,67 % dari luas wilayah keseluruhan. Terdiri dari hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun seluas 43.398.12 Ha, Hutan Titipan Baduy seluas 5.136.58 Ha, Hutan Produksi Perum Perhutani seluas 35.366,73 Ha, dan hutan produksi milik rakyat seluas 27.669,23 Ha.

Kegiatan pembinaan kehutanan yang perlu diintensifkan adalah pada kawasan yang berfungsi lindung tetapi dibebani hak milik yaitu pada kemiringan tanah lebih dari 40%, daerah kanan kiri sungai, areal hutan di sekitar mata air, sekitar waduk, serta di areal sempadan pantai.

Selain itu

perlu dilakukan pengawasan terpadu untuk mengantisipasi terjadinya penebangan kayu ilegal, yang akan mengakibatkan terjadinya banjir dan bencana longsor.

Berdasarkan

data

inventarisasi

luas

areal

perkebunan

yaitu

67.278,35 Ha atau sekitar 22,09% dari luas wilayah Kabupaten Lebak yang terdiri dari perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.

Komoditas yang dikembangkan berupa karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, cengkeh, kelapa, lada, pandan. Dibidang perkebunan ini masih terdapat lahan yang masih bisa dikembangkan terutama dari perkebunan yang sudah habis masa HGU-nya dan melalui pembinaan intensif terhadap pengembangan perkebunan rakyat.


I-5

1.1.2.5. Pertambangan Kabupaten Lebak mempunyai potensi pertambangan yang cukup besar, baik dari segi jenis maupun kandungannya. Jenis pertambangan yang ada adalah emas, batubara, batu pasir, opal, sirtu, batu belah, batu sempur, kalsit, batu gamping, pasir kuarsa, feldspar, zeolit, kaolin, lempung dan bentonit.

Mengingat potensi pertambangan yang cukup memadai, maka di wilayah Kabupaten Lebak akan dimulai kegiatan investasi pabrik semen di wilayah Lebak Selatan, yang diperkirakan akan selesai pembangunan tahap I pada tahun 2010.

Permasalahan pertambangan pada umumnya adalah masih belum terkendalinya kegiatan pertambangan liar yang dapat merusak lingkungan hidup dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat

1.1.2.6. Industri. Jenis industri yang ada di Kabupaten Lebak terdiri dari Industri Kecil, Industri Menengah dan Besar. Berdasarkan data tahun 2006, jumlah unit usaha Industri Kecil mencapai 14.246 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 32.365.238.000,- dan tenaga kerja yang terserap sebanyak orang.

28.921

Sedangkan untuk usaha Industri Menengah dan Besar jumlahnya

baru mencapai 19 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 82.882.093.000,dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.267 orang.

Adapun untuk pedagang formal yang ada di Kabupaten Lebak sampai saat ini berjumlah 8.576 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 25.728 orang. Sedangkan untuk pedagang non formal berjumlah 28.609 unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 85.827 orang.

Komoditas unggulan industri kecil yang dikembangkan pada umumnya adalah agro industri kecil pengolahan gula aren/gula semut, emping melinjo, sale pisang, anyaman pandan dan anyaman bambu. Selain dari pada itu cukup potensial pula pengembangan industri kecil bata dan genteng.


I-6

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengrajin kecil adalah keterbatasan modal dan ketrampilan serta jaringan pemasaran yang belum meluas.

Untuk pengembangan industri besar Pemerintah Daerah telah menyediakan lahan zona industri non polutan seluas 4.800 Ha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu di Desa Nameng, Sukamanah, Cimangeunteung dan Citeras Kecamatan Rangkasbitung serta Desa Binong, Sindangmulya, Padasuka, Cibeureum, Pasirkembang, Curugbadak, dan Mekarsari Kecamatan Maja. Saat ini pada kawasan tersebut baru termanfaatkan + seluas 120 Ha. Sedangkan kelembagaan koperasi di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2006 berjumlah 665 unit dengan klasifikasi A sebanyak 46 unit, klasifikasi B sebanyak 78 unit, klasifikasi C sebanyak 167 unit dan klasifikasi lainnya sebanyak 364 unit.

1.1.2.7. Pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan sampai awal tahun 2007 untuk tingkat SD sudah relatif memadai, dari jumlah gedung SD sebanyak 763 unit semuanya sudah layak untuk kegiatan belajar mengajar, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya meubeler untuk 732 ruang kelas, terutama bagi SD yang baru direhabilitasi. Pada

Tahun

2008

kegiatan

pembangunan

pendidikan

lebih

diarahkan kepada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Upaya yang akan dilaksanakan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, terutama pada tingka SLTP adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP, meningkatkan day7a tampung MTs, pembangunan SMP satu atap pada daerah terpencil dengan jumlah penduduk terpencar, dan memperbanyak KBM untuk paket B setara SMP, disamping itu perlu juga penambahan ruang kelas baru pada SMP yang masih melaksanakan double shift..

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Lebak sampai akhir tahun 2006 baik sekolan negeri maupun swasta adalah sebagai berikut ; Taman Kanak-kanak sebanyakl 61 unit, Raudhatul Atfal (RA) sebanyak 41 unit, PLB SD sebanyak 5 unit, SD/MI sebanyak 926 unit, PLB SMP sebanyak Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-7

2 unit, SMP sebanyak 76 unit, MTs. Sebanyak 91 unit, SMP Terbuka sebanyak 39 kelompok, SMP Satu Atap sebanyak 7 unit, PLB SMA sebanyak 1 unit, SMA sebanyak 35 unit, Madrasah A liyah sebanyak 38 unit dan SMK sebanyak 9 unit. Jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Lebak sebanyak 14.042 orang, yang terdiri dari 7.570 orang tenaga tetap dan 6.472 orang tenaga tidak tetap . Dari jumlah guru tersebut, belum mencukupi kebutuhan guru terutama pada tingkat SMP/MTs, sehingga dalam

upaya menuntaskan wajib belajar 9

Tahun secara bertahap perlu adanya penambahan guru. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Lebak Tahun 2006 sudah mencapai 108,76%. Untuk tingkat SLTP/MTs APK-nya telah mencapai 70,80%. Pada tingkat SLTA, APK 27% dan, dengan rata–rata sekolah selama 6,1 tahun. Sedangkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta aksara di Kabupaten Lebak sebesar 43.657 orang.

1.1.2.8. Kesehatan Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Lebak saat ini terdiri dari

36 Puskesmas termasuk didalamnya 11 Puskesmas DTP dan

25 Puskesmas dan 74 Puskesmas Pembantu dilengkapi dengan 35 Sarana Puskesmas Keliling roda empat dan 165 unit sarana Puskesmas Keliling roda dua (MANLING-Mantri Keliling). Secara bertahap pula dilakukan penambahan tenaga medis dan paramedis, di daerah yang rendah derajat kesehatannya, meliputi daerah yang Angka Kematian Ibu tinggi, Angka Kematian Bayi tinggi dan daerah gizi buruk serta ketersediaan obat dan pendukung lainnya. Selain itu dikembangkan pula upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui revitalisasi Pos Yandu dan pembentukan desa siaga.

1.1.2.9. Sarana dan Prasarana Jalan. Kondisi jalan di Kabupaten Lebak terdiri dari jalan Nasional sepanjang 140,00 Km, jalan Propinsi sepanjang 281,71Km dan jalan Kabupaten sepanjang 849,65 Km.

Panjang jalan Kabupaten 849,65 Km, terdiri dari ruas-ruas jalan dalam Kota Rangkasbitung sepanjang 57,80 Km dan ruas-ruas jalan luar kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-8

sepanjang 791,85 Km, kurang lebih 40% kondisi jalan Kabupaten tersebut dalam kondisi rusak. (setelah 114,05 Km jalan Kabupaten yang baik menjadi jalan Propinsi pada Tahun 2006 ).

Kemudian jalan desa yang telah didata sepanjang 5.647 Km, terdiri dari jalan tanah sepanjang 2.572 Km dan jalan beraspal/perkerasan sepanjang 2.950 Km dan hotmix 125 Km.

1.1.2.10. Sarana Irigasi. Potensi irigasi di Kabupaten Lebak terdiri dari 398 Daerah Irigasi (DI), dengan luas lahan persawahan sebesar 56.439 Ha, terdiri dari Daerah Irigasi Teknis, setengah Teknis, sederhana dan daerah irigasi pedesaan.

Kondisi Irigasi ini pada umumnya masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor kondisi lingkungan alam pada daerah tangkapan air yang mengalami kerusakan, menurunnya Fisik kualitas bangunan irigasi karena faktor gerusan air, terbatasnya biaya pemeliharaan dan partisipasi serta kepedulian petani dalam pendayagunaan air irigasi berikut perawatan salurannya.

1.1.2.11. Ketenaga Listrikan. Kondisi ketenaga listrikan di Kabupaten Lebak yang mendapat layanan PLN telah menjangkau 292 Desa/Kelurahan. Sedangkan jumlah desa yang belum memperoleh fasilitas energi listrik PLN tinggal 8 Desa di 4 Kecamatan. Namun demikian masih banyak kampung-kampung yang belum menikmati penerangan listrik.

Untuk

menanggulangi

Desa-desa

yang

belum

mendapatkan

pelayanan listrik PLN, secara bertahap Pemerintah Daerah bersama PLN membangun jaringan listrik ke Desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik tersebut.

1.1.2.12. Sarana Telekomunikasi. Sarana telekomunikasi di Kabupaten Lebak telah mampu mencapai kapasitas 17.696 SST, sedangkan kapasitas yang telah dimanfaatkan baru Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-9

8.079. SST (45%), jaringan telekomunikasi ini relatif sudah mampu menjangkau seluruh Kecamatan.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas telah tersedia fasilitas telepon umum dan wartel sebanyak 425 buah, dan di beberapa tempat Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan menara telepon seluler.

1.1.2.13. Pemerintahan. Secara administratif, Kabupaten Lebak terbagi dalam 28 Kecamatan, 315 Desa dan 5 Kelurahan.

Pada tahun 2008 diharapkan desa sudah

bertambah menjadi 335 Desa dan Kecamatan menjadi 29 Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 Tanggal 7 Februari 2005, Kabupaten Lebak termasuk salah satu dari 199 Kabupaten yang berkategori sebagai daerah tertinggal. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi desa tertinggal oleh BPS dan Pemerintah Daerah, maka jumlah desa tertinggal di Kabupaten Lebak sebanyak 138 desa.

Jumlah Aparatur PNS saat ini sebanyak 9.252 orang yang terdiri dari PNS golongan IV 2.636 orang, golongan III 4.310 orang, golongan II 2.217 orang dan golongan I 89 orang.

Dari jumlah PNS tersebut di atas di Kabupaten Lebak masih kekurangan tenaga fungsional terutama tenaga guru dan kesehatan, yang secara

bertahap

setiap

tahun

dalam

penyusunan

formasi

pegawai

diprioritaskan alokasi pengadaannya secara seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

1.1.3. Isu dan Masalah Mendesak. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2006 dan mencermati perkembangan 2007 mencatat beberapa kemajuan penting meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat antara lain bencana alam serta kekhawatiran terhadap wabah penyakit.


I-10

Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat mendorong kembali kepercayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif masih lambat namun mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 3,69% menjadi 3,80% pada tahun 2006, perekonomian tumbuh sebesar 3,84%. Dalam tahun 2006, sektor pertanian tumbuh 3,0 persen, lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya

Membaiknya pertumbuhan sektor pertanian secara luas didukung oleh terjaganya ketersediaan pangan. Produksi padi yang pada tahun 2005 mencapai 380.677 ton, pada tahun 2006 mencapai 384.359 ton. Produksi komoditas perkebunan sebagai sumber devisa ekspor dan bahan baku industri pangan juga meningkat. PDRB tanaman bahan makanan tumbuh sebesar 9,77% pada tahun 2006. Demikian pula, PDRB perikanan pada tahun 2006 tumbuh 28,15%.

Langkah-langkah penguatan sistem kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan produk daging dan telur terus dilakukan. PDRB peternakan yang pada tahun 2005 tumbuh sekitar 2,1 persen, pada tahun 2006 mencapai 10,87%. Langkah-langkah peningkatan produksi, mutu dan keamanan produk pertanian yang telah dilakukan terus dipertahankan dan akan ditingkatkan pada tahun 2007 agar pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan dapat meningkat.

Kondisi perekonomian yang membaik juga tidak dapat dilepaskan dari peran

penting

infrastruktur.

Kegiatan

pembangunan,

rehabilitasi,

pemeliharaan serta stimulan infrastruktur telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan kepada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian,

perdagangan, dan

pembangunan daerah. Pada tahun 2007 berbagai program dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur terhadap aktivitas perekonomian terus dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada.

Dalam tahun 2007, penguatan kemampuan kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi dan menangani bencana serta mengurangi risiko bencana akan terus ditingkatkan ke dalam berbagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-11

rencana aksi di tingkat daerah agar dapat menjadi pedoman tata laksana tanggap darurat yang lebih praktis di tingkat masyarakat. Dalam pengurangan risiko bencana, pada tahun 2007 akan ditingkatkan dayaguna penataan ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi risiko bencana secara optimal. Kualitas rencana tata ruang yang berbasis pada pengurangan risiko bencana yang masih rendah akan ditingkatkan dengan dukungan informasi, data, peta wilayah rawan bencana yang cukup memadai bagi analisa pola pemanfaatan kelembagaan

di

tingkat

ruang,

Pemerintah

serta sekaligus menguatkan Daerah

dalam

pengendalian

pemanfaatan rencana tata ruang wilayah.

Penanganan bencana yang telah dilakukan di atas, secara seimbang didukung dengan upaya pencegahan terjadinya bencana alam yang diakibatkan ulah manusia (man made disaster). Upaya ini ditempuh melalui pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Peningkatan produksi hasil hutan dioptimalkan dari hutan yang ada dan dengan meningkatkan cara pengelolaan hutan lestari.

Langkah lain yang telah dan terus dilakukan adalah rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan kawasan konservasi, dan pembangunan hutan rakyat sehingga degradasi hutan dan lahan di sekitar hutan, terutama pada lahanlahan yang menjadi sumber dan resapan air dapat diamankan. Melalui langkah-langkah ini, pengelolaan hutan dapat menghasilkan sumberdaya ekonomi dengan tetap menjaga pasokan air untuk keperluan pertanian, air bersih, sumber pembangkit tenaga listrik; serta menurunkan bahaya terjadinya tanah longsor, banjir pada waktu musim hujan, dan kekeringan panjang di musim kemarau.

Pencegahan dan pengendalian terhadap flu burung, yang saat ini telah menjadi isu global dan nasional ditingkatkan, dengan jumlah kematian ternak unggas akibat flu burung yang cukup tinggi di beberapa wilayah di luar Kabupaten Lebak. Proses serangan flu burung pada manusia terus diwaspadai karena berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Terjadinya kasus flu burung pada manusia menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (confirmed cases) maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial ekonomi dan terjadinya korban manusia yang terus meningkat. Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan lebih Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-12

ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tatalaksana kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Dalam rangka itu, Rencana Pemerintah Daerah telah menjajaki kerja sama dengan UNICEF untuk melaksanakan penyuluhan dan workshop penanganan flu burung baik bagi aparat pemerintah maupun pada masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus didorong melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2006 memberikan hasil yang baik. Di bidang pendidikan, pada tahun 2006 Pemerintah Daerah telah menyelesaikan rehabilitasi gedung SD yang rusak sebanyak 1.800 ruang kelas, sehinggga memasuki tahun pelajaran 2007/2008 sudah tidak ada lagi gedung SD yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Langkah strategis berikutnya adalah memenuhi kebutuhan meubelair di setiap sekolah secara bertahap.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 108,76 persen dan 93,38 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C masing-masing baru mencapai 70,80 persen dan 27 persen.

Di bidang kesehatan, status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan tercermin dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Usia Harapan Hidup (UHH), dan prevalensi gizi kurang yang membaik. Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 36,22 (2005) menjadi 35,62 per 1.000 kelahiran hidup (2006). Angka Kematian Ibu melahirkan menurun dari 163,35 (2005) menjadi 159,49 per 100.000 kelahiran hidup (2006). Usia Harapan Hidup meningkat dari 66,75 tahun (2005) menjadi 66,82 tahun (2006). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 13,57persen (2006). Di bidang infrastruktur, upaya peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimum sampai dengan tahun 2006 telah diwujudkan melalui pembangunan jalan baru, peningkatan jalan antar kecamatan dan pada tahun 2007 ditingkatkan jalan poros desa melalui program Hot Mix Masuk Desa (HMD) sepanjang 125 KM.


I-13

Dalam upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya air telah dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta tahun 2007 akan dibangun dua unit bendung yang akan mampu mengairi areal sawah seluas 2.556 Ha.

1.1.4. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2008 Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan perkiraan pada tahun 2007, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut.

1. MENURUNKAN JUMLAH DESA TERTINGGAL. Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah desa tertinggal

antara lain kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau

pelayanan masih terbatas dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta transportasi masih terbatas. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Keseluruhan masalah ini akan ditangani secara sungguhsungguh dalam tahun 2008 dengan program-program pembangunan yang lebih terintegrasi.

Dalam kaitan itu, percepatan pengurangan jumlah desa tertinggal dititikberatkan

pada

pembangunan

infrastruktur

pedesaan

melalui

pembangunan jalan poros desa, penyediaan air bersih dan penataan sanitasi pedesaan serta perluasan jaringan listrik terutama bagi desa yang belum teraliri jaringan listrik PLN.

2. MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS.

Produksi padi tahun 2006 meningkat 0,5 persen dibanding tahun 2005 dan pada tahun 2007 dan 2008 masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-14

kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Demikian juga akses pangan bagi rumah tangga miskin masih perlu ditingkatkan agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Dengan permasalahan pokok tersebut, penguatan kemampuan produksi pangan; perbaikan sistem distribusi serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan tantangan utama yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah. Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan akan ditingkatkan. Meskipun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar. Produksi hasil hutan kayu dan non kayu perlu ditingkatkan untuk mendukung berkembangnya industri hasil hutan. Masalahmasalah ini akan diatasi guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif; meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.

3. MENINGKATKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PEMBANGUNAN. Dukungan infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2008 masih menghadapi masalah dan tantangan antara lain: masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Pembangunan bidang transportasi masih menghadapi permasalahan: masih rendahnya

akses

terhadap

pelayanan

transportasi

khususnya

untuk

masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil; terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di kawasan yang terpencil menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan tertinggal; Pembangunan infrastruktur energi menghadapi masalah pokok antara lain terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi;


I-15

khususnya bagi masyarakat yang tinggal pada daerah terpencil sehingga belum menikmati pelayanan listrik dari PLN. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah, senantiasa secara bertahap telah menyesuaikan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara teknis telah dijabarkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ Tanggal 12 Januari 2007 Perihal : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut di atas, proses penjaringan aspirasi

masyarakat,

telah

dilakukan

melalui

Musyawarah

Rencana

Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2006 s/d

25 Pebruari

2007 dan dilanjutkan dengan

Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari s/d 12 Maret 2007. Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan kondisi umum daerah sebagaimana tersebut di atas, serta ditindaklanjuti dengan Forum Lintas SKPD dan dipadukan dengan kebijakan Pemerintah Daerah pada Musrenbangda Kabupaten Lebak, serta diselaraskan dengan hasil masa reses DPRD Kabupaten Lebak, maka dapat dirangkum dan disimpulkan beberapa isu dan masalah mendesak sebagai berikut : 1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta masih banyaknya desa tertinggal. 2. Masih rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas. 3. Belum optimalnya daya dukung infrastruktur daerah. 4. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Masih rendahnya aksesibilitas bidang pendidikan, kesehatan dan KB. 6. Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan daerah dan mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. 7. Belum optimalnya penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, serta pemberantasan penyakit menular.


I-16

4. MENINGKATKAN INVESTASI DAN PRODUKTIFITAS. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berarti pada semester II/2006, dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu diperkokoh. Realisasi Izin Usaha Tetap bagi kegiatan penanaman modal pada tahun 2006 masih relatif rendah.

Dalam tahun 2008, upaya untuk meningkatkan investasi, adalah dengan perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing daerah dan menarik investor

akan ditangani dengan mengurangi hambatan perijinan

serta meningkatkan kepastian hukum.

5. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. Di bidang pendidikan, masalah utama yang dihadapi adalah diperlukannya peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, tetapi masih ada sebagian anak yang tidak bersekolah terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Masalah penting lain yang dihadapi bidang pendidikan adalah berkaitan dengan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan pendidik. Sebaran pendidik tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar pendidik masih belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Demikian pula, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk mendukung kesejahteraan pendidik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik penting dilakukan agar mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-17

satuan-satuan pendidikan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu. Memasuki era global yang sangat kompetitif diperlukan tenaga-tenaga berpendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas secara memadai.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan antara lain: disparitas status kesehatan dan gizi antar tingkat sosial ekonomi dan antara perkotaan dan perdesaan; akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil; jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata terutama di daerah terpencil, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kesakitan seperti penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan infeksi saluran pernafasan.

masalah kesehatan lain yang masih dihadapi adalah gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya; belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan.

Di

bidang

keluarga

berencana,

pertumbuhan

penduduk

yang

diperkirakan terus meningkat; angka total fertility rate (TFR) cenderung meningkat; dan jaminan penyediaan alat/obat KB serta pelayanan KB bagi penduduk miskin merupakan masalah dan tantangan pokok yang tetap harus dihadapi dalam tahun 2008.

6. MENDORONG PERAN

MASYARAKAT LUAS DALAM PENEGAKKAN HUKUM UNTUK

MEMBERANTAS KORUPSI SERTA MEMPERCEPAT REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT.

Meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan selama ini, namun hal tersebut dinilai masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pada tahun 2008 akan terus ditingkatkan dengan mendorong peran serta masyarakat luas dalam ikut serta melakukan pengawasan secara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008

I-18

konsisten

dan

berkelanjutan

terhadap

penyelenggaraan

negara

dan

pemerintahan.

Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan komitmen dan dukungan dari para penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Belum terbangunnya penerapan manajemen di berbagai SKPD yang dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai, belum sinerginya pelaksanaan pengawasan antar berbagai instansi terkait yang ditandai dengan tumpang tindihnya pelaksanaan pengawasan dan lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan.

7. MENINGKATKAN

PENANGANAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA ,

SERTA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.

Dalam kaitannya dengan penanganan bencana, yang selama ini masih berorientasi pada penanganan kedaruratan pasca bencana masih sering terjadi keterlambatan penanganan korban bencana dalam tahapan tanggap darurat, serta belum efektifnya penanganan pasca bencana dalam jangka menengah dan panjang secara terprogram melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana. Sehubungan dengan itu, upaya pemulihan pasca bencana yang lebih terencana dan terprogram akan ditingkatkan, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan penanganan bencana yang lebih profesional dan dukungan pendanaan penanganan bencana yang lebih memadai.

1.2.

Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Tujuan Penyusunan

RKPD

bertujuan

untuk

mewujudkan

sinergitas

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.


I-19

Sasaran Menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Lebak, baikyang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber lain yang sah.

Fungsi RKPD Kabupaten Lebak berfungsi sebagai : 1. Acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Lebak Tahun 2008; 2. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

1.3.

Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2008

dapat dikategorikan dalam tahapan perencanaan jangka pendek yang proses penyusunannya merupakan formulasi hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Forum Lintas SKPD serta Musrenbang Kabupaten, yang selanjutnya dipadukan dengan rencana capaian kinerja sesuai target tahun ke lima Renstra Tahun 2004-2009. Ruang lingkup penyusunan dokumen ini bersubstansikan berbagai data

mengenai

capaian

kinerja

yang

telah

dapat

diwujudkan

dan

perkembangan kemampuan anggaran daerah yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berangkat dari data tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa asumsi dan proyeksi mengenai tingkat pencapaian sasaran beserta capaian kinerja pelayanan yang diinginkan untuk satu tahun anggaran yang akan datang. Setelah memahami berbagai uraian tersebut diatas dan dalam rangka

mempermudah

pemahaman

segenap

lintas

pelaku,

maka

penyusunan RKPD ini disajikan dengan tata urutan sebagai berikut :


I-20

BAB I. PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang. 1.1.1. Visi dan Misi Daerah 1.1.2. Gambaran Kondisi Umum Daerah 1.1.3. Isu dan Masalah Mendesak 1.2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi 1.3. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD BAB II. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 2.1. Kondisi perekonomian daerah sampai dengan tahun 2006 dan perkiraan ekonomi tahun 2007. 2.2. Prospek perekonomian daerah tahun 2008. BAB III. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1 Rencana Kerja 4.2 Pendanaan BAB V. PENUTUP


I-21

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 I-1

Recommend Documents