Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai
dokumen
rencana
tahunan
daerah,
RKPD
mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah, 2. RKPD memuat arahan operasional kegiatan
pembangunan
tahunan
pelaksanaan program dan
bagi
seluruh
satuan
kerja
perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), 3. RKPD
merupakan
acuan
Kepala
Daerah
dan
DPRD
dalam
menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 4. RKPD
merupakan
salah
satu
instrumen
evaluasi
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja
RPJMD
sebagai
wujud
dari
kinerja
pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
penyelenggaraan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
2
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain : 1. Disusun
berdasarkan
evaluasi
pelaksanaan
RKPD
tahun
sebelumnya, 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan, 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang, 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur, 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010,
tentang
Penyelarasan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
3
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama 3 Menteri tersebut dinyatakan bahwa bagi provinsi, kabupaten
dan
kota
yang
telah
menetapkan
RPJMD
sebelum
ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai
tahun
2011
dan
tahun-tahun
berikutnya
sampai
dengan
berakhirnya periode RPJMN 2010-2014. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka
harus
dilakukan
perubahan
sesuai
dengan
peraturan
perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014. Perubahan RKPD Tahun 2014 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2014
dapat
pelaksanaannya
dilakukan dalam
apabila tahun
berdasarkan
berjalan
hasil
menunjukkan
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
evaluasi adanya
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
4
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan
kerangka
pendanaan,
prioritas
dan
sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam
hal
peraturan
keadaan
darurat
sebagaimana
perundang-undangan,
pemerintah
ditetapkan
dalam
daerah
dapat
melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2014. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan sebagai landasan untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafond
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Perubahan
APBD
dalam
5
rangka
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Perencanaan
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor
59,
Nomor 4844);
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
5.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
6
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
Tahapan,
7
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2018. 18. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014.
1.3. Hubungan antar Dokumen Perubahan
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011. Selain itu juga, Perubahan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2014
ini disusun dengan mempertimbangkan asas kesinambungan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
8
program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 dan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 - 2028.
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 disusun dengan sistematika dokumen sebagai berikut :
Bab I
: Pendahuluan.
Bab II
: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II.
Bab III
: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD.
Bab IV
: Penutup.
1.5. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun Instansi/Kantor
tujuannya
adalah
untuk
Wilayah/Lembaga
acuan Teknis
bagi
seluruh
Daerah/Dinas
Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Kabupaten Murung Raya dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2014.
