LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran
dari
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 yang disusun melalui proses
inventarisasi,
program/kegiatan
klarifikasi,
yang
terpadu
sinkronisasi dalam
dan
seleksi
musyawarah
usulan
perencanaan
pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. RKPD
Kabupaten
Sleman
Tahun
2016
merupakan
pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan penyusunan RKA SKPD Tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 1
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Guna
menjamin
penganggaran,
konsistensi
perlu
dilakukan
antara
perubahan
perencanaan RKPD
Tahun
dan 2016
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2016 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2016. 1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2016 a.
menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
b.
memberikan dasar hukum penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2016;
c.
memberikan
dasar
hukum
penambahan
kegiatan
baru,
perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. 1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 a.
adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
b.
adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
c.
adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2016 meliputi: a.
perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
b.
perubahan
proyeksi
keuangan
daerah
dan
kerangka
pendanaan, terdiri dari: 1)
perubahan
realisasi
dan
proyeksi/target
pendapatan
tahun 2016; 2)
perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2016; dan
3)
perubahan
realisasi
dan
proyeksi/target
pembiayaan
tahun 2016.
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 2
c.
perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2016 serta prakiraan maju tahun 2017 untuk semua SKPD di lingkungan Kabupaten Sleman.
1.4. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2015 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2016-2017 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 1.4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2015 terbesar
disumbangkan
dari
sektor
industri
pengolahan
yang
memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 12,73%, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Penyerapan tenaga kerja yang terbesar ada pada sektor pertanian yaitu sebanyak 123.073 orang sedangkan penyerapan tenaga kerja yang paling rendah ada pada sektor pertambangan/penggalian yaitu sebanyak 9.913 orang. Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan yang masih akan dihadapi maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan
pertumbuhan
berkelanjutan sektor
primer
dengan untuk
menitikberatkan
memperkecil
pada
ketimpangan.
Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan
dampak
signifikan,
luas
dan
merata
bagi
semua
stakeholder dan lingkungan. Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 3
Penerapan
kebijakan
tersebut
dalam
konsep
yang
lebih
implementatif adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional Program dan kegiatan diarahkan pada: a.
Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
b.
Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
c.
Peningkatan peran BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.
Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
e.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi;
f.
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;
g.
Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
h.
Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
i.
Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan.
2.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor ekonomi lokal potensial dan strategis. Program dan kegiatan diarahkan pada: a.
Menuju kemandirian pangan;
b.
Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal potensial dan strategis;
c.
Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal potensial dan strategis dari hulu sampai dengan hilir.
1.4.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi
makro
serta
perkembangan
perekonomian
daerah.
Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 4
seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 (ADHB 2010) Kabupaten Sleman sebesar Rp30,812 trilyun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp33,136 trilyun pada tahun 2015, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp35,495 trilyun pada tahun 2016. PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK 2010) Kabupaten Sleman sebesar Rp26,740 trilyun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp28,168 trilyun pada tahun 2015, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp29.524
trilyun pada
tahun 2016. Struktur
perekonomian
daerah
selama
lima
tahun
terakhir
cenderung tidak berubah. Pada tahun 2015 sektor terbesar disumbangkan dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi
terhadap
pembentukan
PDRB
sebesar
12,73%,
sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap
pembentukan
PDRB
adalah
sektor
Pengadaan
Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Lima sektor pendukung utama perekonomian Kabupaten Sleman adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2014 mencapai 5,41%, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi sebesar 5,34%. Sedangkan pada tahun 2016 target pertumbuhan ekonomi ditngkatkan lagi menjadi sebesar 5,40% (tahun dasar 2010). b.
Inflasi Pada tahun 2015 inflasi sebesar 4,21%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 9,12% dan inflasi terendah pada kelompok Sandang, sebesar 0,01%. Sedangkan inflasi pada tahun 2016 diperkirakan 5,00%.
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 5
d.
Investasi Investasi
merupakan
mengakselerasi
salah
satu
pembangunan
kekuatan
daerah.
penting
Disamping
untuk untuk
mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nilai investasi PMA pada tahun 2015 sebesar US$233.545.997,32 sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp250.782.467,82 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.350 orang. Nilai
investasi
PMDN
pada
tahun
2015
sebesar
Rp3.159.444.380.915,95 sedangkan nilai investasi PMDN pada tahun 2016
Rp3.254.227.712.342 dengan tenaga kerja yang
terserap sejumlah 10.083 orang. Nilai investasi non fasilitas tahun 2014 sebesar Rp3.895.422.000 dengan tenaga kerja 268.779 orang dan tahun 2015 naik menjadi Rp4.756.616.000,- dengan menyerap tenaga kerja 282.872 orang. Pada tahun 2016 masih dibutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kebutuhan investasi tersebut lebih diarahkan kepada investasi yang mengakomodir sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia serta yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Diharapkan investasi itu dapat dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. e.
Ekspor Nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$44,840,906.73 dari target sebesar US$41,000,000.00 dan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar US$42,000,000.00 Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi tekstil dan produk tekstil, dengan asumsi kondisi perekonomian Indonesia membaik. Perkembangan indikator makro ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 6
Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi NO A
B C 1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
REALISASI 2015
PROYEKSI 2016
%
5,34*)
5,40
%
4,21
5,00
Rp.
3.159.444.380.915,95
3.254.227.712.342,00
US$
233.545.997,32
250.782.467,82
Rp.
4.756.616.758.844
5.009.128.407.000
Orang
11.913
12.151
Orang
8.479
8.649
Orang
282.872
288.529
6,12
6,00
Pertumbuhan Ekonomi* Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Investasi Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA Nilai investasi Non fasilitas Penyerapan TK. Investasi PMDN Penyerapan TK Investasi PMA Penyerapan TK Investasi Non fasilitas Tingkat Pengangguran Terbuka
%
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sleman, 2016 (tahun dasar 2010) *)angka sementara
1.4.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah
tetap
diarahkan
dan
diupayakan
dengan
cara-cara:
(1)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut : a.
Tantangan Diperkirakan
perekonomian
Kabupaten
Sleman
masih
akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 7
dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: 1)
Menurunkan angka kemiskinan;
2)
Menurunkan angka pengangguran;
3)
Memperkecil Ketimpangan.
4)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
5)
Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
6)
Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
7)
Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
8)
Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global; dan
9)
Meningkatkan
peran
pemerintah,
lembaga
pendidikan,
dunia
usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. b.
Prospek Perekonomian Daerah Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan
pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada
kondisi perekonomian tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018
serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah: 1)
Menyediakan
infrastruktur
perekonomian
yang
memadai
dan
berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah; 2)
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
3)
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis; dan
4)
Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah.
5)
Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik SDA maupun SDM dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan
kondisi
perekonomian
daerah
tahun
2015
dan
perkiraan tahun 2016, maka prospek perekonomian pada Tahun 20172018 sebagai berikut :
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 8
1)
Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,40% dan pada tahun 2017 mampu tumbuh 5,46%. Target tahun 2018 sebesar 5,50%.
2)
Inflasi pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,00%, target pada tahun 2017 sebesar 5,00% dan tahun 2018 sebesar 5,00%.
3)
Nilai ekspor daerah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar US$42,000,000.00
dan
US$42,500,000.00
tahun
dan
2017
target
diperkirakan
tahun
2018
sebesar sebesar
US$43,000,000.00 1.4.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2006-2025 di tahun keduabelas, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumbersumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah
dan
pembiayaan
daerah
(penerimaan
dan
pengeluaran
pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis,
efektif,
memperhatikan
transparan
rasa
keadilan,
dan
bertanggung
kepatutan,
dan
jawab
dengan
manfaat
untuk
masyarakat. 1.4.5. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan,
pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi
tanggungjawab
Pemerintah
dibiayai
dari
APBN,
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
baik
I - 9
kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah,
selanjutnya dirumuskan kebijakan
di bidang
keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Kebijakan-kebijakan
tersebut
dimaksudkan
untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. 1.4.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2)
Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 7,1% dari tahun 2016 khusunya kenaikan dari komponen PAD;
3)
Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU dan
Dana
Desa
mempertimbangkan
dari
APBN
kebutuhan
diasumsikan
gaji
pegawai
naik
dan
dengan
pemenuhan
prosentase Dana Desa. Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2016. 4)
Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 10
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)
Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
2)
Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3)
Pendayagunaan asset daerah;
4)
Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5)
Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan
Daerah
perkembangan
yang
zaman
sudah dan
tidak
sesuai
memperumit
lagi
dengan
biokrasi
guna
mempermudah investasi. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.2 Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 No
Uraian
Anggaran Tahun 2016
Perubahan Anggaran Tahun 2016
Bertambah/ (Berkurang)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.1
Pendapatan asli daerah
614.410.593.300,00
651.525.543.001,55
4.1.1
Pajak daerah
4.1.2
367.200.000.000,00
383.400.000.000,00
16.200.000.000,00
Retribusi daerah
42.383.974.100,00
42.247.049.940,00
(136.924.160,00)
4.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)
36.647.000.000,00
41.793.366.161,55
5.146.366.161,55
4.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
168.179.619.200,00
184.085.126.900,00
15.905.507.700,00
4.2
Dana perimbangan
1.519.169.465.200,00
1.501.469.465.200,00
(17.700.000.000,00)
4.2.1
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
61.833.117.000,00
51.833.117.000,00
(10.000.000.000,00)
4.2.2
Dana alokasi umum
1.014.310.630.000,00
1.014.310.630.000,00
-
1.2.3
Dana alokasi khusus
380.011.001.200,00
372.311.001.200,00
(7.700.000.000,00)
1.2.4
Alokasi Dana Desa dari APBN
63.014.717.000,00
63.014.717.000,00
-
4.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
222.713.782.955,73
221.995.036.955,73
(718.746.000,00)
4.3.1
Pendapatan Hibah
6.654.102.299,00
6.654.102.299,00
-
4.3.2
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
199.811.080.656,73
199.092.334.656,73
(718.746.000,00)
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
37.114.949.701,55
I - 11
No
Uraian
Anggaran Tahun 2016
Perubahan Anggaran Tahun 2016
Bertambah/ (Berkurang)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4.3.3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
11.248.600.000,00
11.248.600.000,00
-
2.356.293.841.455,73
2.374.990.045.157,28
18.696.203.701,55
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sleman, 2016
1.4.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 8,00% dari tahun 2016;
2)
Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2016 dengan acress 1,5%. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di
atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut : a.
Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b.
Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,
akuntabel,
mempertimbangkan
transparan kemampuan
dan
berkeadilan
keuangan
daerah
dengan serta
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c.
Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d.
Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 12
e.
Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
f.
Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
g.
Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan
untuk
kehidupan
masyarakat
peningkatan
dan
melindungi yang
pemulihan
dan
meningkatkan
diwujudkan pelayanan
kualitas
dalam
dasar
bentuk
pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) prioritas pembangunan Tahun 2017. h.
Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi
dan
nasional,
dengan
tetap
memprioritaskan
pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional. Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.3 Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 No (1)
Uraian (2)
Anggaran Tahun 2016
Perubahan Anggaran Tahun 2016
Bertambah/ (Berkurang)
(3)
(4)
1.424.237.048.523,02
1.594.930.508.976,30
170.693.460.453,28
1.127.683.120.739,22
1.291.436.836.011,67
163.753.715.272,45
4.106.423.611,00
2.600.000.000,00
(1.506.423.611,00)
Belanja hibah
43.620.363.928,00
42.857.388.500,00
(762.975.428,00)
Belanja bantuan sosial
29.939.898.455,80
32.879.939.508,80
2.940.041.053,00
5.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa
41.128.397.410,00
45.669.174.497,76
4.540.777.087,76
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Daerah
172.681.974.274,00
172.978.261.001,00
296.286.727,00
5.1.8
Belanja tidak terduga
5.076.870.105,00
6.508.909.457,07
1.432.039.352,07
5.2
Belanja Langsung
1.074.533.180.278,20
1.231.444.766.880,00
156.911.586.601,80
5.2.1
Belanja pegawai
163.421.284.231,20
5.2.2
Belanja barang dan jasa
562.908.882.816,00
5.2.3
Belanja modal
348.203.013.231,00 2.826.375.275.856,30
327.605.047.055,08
5.1
Belanja Tidak Langsung
5.1.1
Belanja pegawai
5.1.2
Belanja bunga
5.1.3
Belanja subsidi
5.1.4 5.1.5
TOTAL JUMLAH BELANJA
2.498.770.228.801,22
(5)
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 13
1.4.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Perencanaan pembiayaan daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)
Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2017 diasumsikan naik sebesar 62,85% dari tahun 2016.
2)
Proyeksi penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan tetap dikarenakan penyertaan modal ke BPD DIY dan PD Bank Sleman sudah memenuhi target dan belum dikeluarkannya perda lebih lanjut tentang penyertaan modal, sehingga hanya investasi ke PDAM dan menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk investasi (bussines plan). Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua
bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2016, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu
untuk
penyertaan
modal
pada
perusahaan
daerah
serta
penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2017 di Kabupaten Sleman antara lain diarahkan untuk : a.
Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
b.
Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential). Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten
Sleman tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 14
Tabel 1.4 Kondisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 No
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran Tahun 2016
Perubahan Anggaran Tahun 2016
Bertambah/ (Berkurang)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
154.476.387.345,49
478.521.631.855,02
324.045.244.509,53
154.476.387.345,49
478.521.631.855,02
324.045.244.509,53
6.1
Penerimaan pembiayaan
6.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
6.1.2
Penerimaan pinjaman daerah
-
-
-
6.1.3
Penerimaan piutang daerah
-
-
-
6.2
Pengeluaran pembiayaan
12.000.000.000,00
27.136.401.156,00
15.136.401.156,00
6.2.1
Penyertaan modal (Investasi) daerah
5.000.000.000,00
8.578.900.000,00
3.578.900.000,00
6.2.2
Pembayaran pokok utang
7.000.000.000,00
7.020.000.000,00
20.000.000,00
6.2.3
Dana Penguatan Modal
-
11.537.501.156,00
11.537.501.156,00
142.476.387.345,49
451.385.230.699,02
308.908.843.353,53
PEMBIAYAAN NETTO
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
I - 15
