LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR:188.45/ /KEP/421.013/2015 TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan kerja. Salah satu dokumen perencanaan SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun sebelumnya. Penyusunan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 disesuaikan dengan arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016dan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musrenbang. Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan acuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.
1.2. LANDASAN HUKUM Sebagian landasan hukum disusunnya Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2 d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; f. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun 2005-2025; m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; o. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
3 p. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi
dan
Pencapaian
Visi
Misi
Kabupaten
Malang
”Madep Manteb” Paruh Waktu; q. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; r. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/699/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan
Renja Bagian Hukum Sekretariat
Daerah
Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015 dan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musrenbang; b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas pembangunan; c. Sebagai tolok ukur bagi pelaksanaan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten
Malang
dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya. Tujuan dari penyusunan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: a. Memberikan pedoman bagi pelaksanaan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten
Malang
dalam
mengelola,
melaksanakan
dan
mengembangkan program-program dan kegiatan yang ada; b. Sebagai pegangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai stakeholder dalam melihat peningkatan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Malang; c. Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; d. Menciptakan
efisiensi
dan
efektivitas
alokasi
sumber
daya
dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; e. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama. 1.4.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika penulisan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 LANDASAN HUKUM 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN 2015 DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUKUM 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2016 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAGIAN HUKUM BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Program-program yang dilaksanakan yang menjadi urusan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Malang,
penyediaan
Anggaran
Tahun 2015 sebesar 2.050.000.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Program pelayanan administrasi perkantoran: - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; - Penyediaan Makanan dan Minuman; - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur. 3) Program peningkatan sumber daya aparatur: - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan: - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6) Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH: - Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya. 7) Program penataan peraturan perundang-undangan: - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
6 - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; - Publikasi Peraturan Perundang-undangan; - Kajian
Peraturan
Perundang-undangan
Daerah
terhadap
Peraturan
Perundang-undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.
7 Tabel 2.1 Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2015 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Realisasi Target Kinerja Indikator Kinerja
Urusan/Bidang
Kode
Urusan/Program/Kegiatan
Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Hasil
Program
Program
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program
Capaian Target Renstra
dan Kegiatan Tahun 2012
Tahun 2015
Target Target
Program/
Realisasi
(Renstra Tahun 2011-
dan
Renja
Renja
Tingkat
2015)
Keluaran
Tahun
Tahun
Realisasi
Kegiatan
2014
2014
(%)
s/d Tahun
(n-2)
(n-2)
Kegiatan Tahun 2015
Realisasi
Tingkat
Capaian
Capaian
Program/
Realisasi
Kegiatan
Target
2015
Renstra (%)
2013 1
2
1
20
1203
01
1
20
1203
01
Program
3
4
5
6
7
8
9
10
11
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
Pelayanan
Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat
Terlaksananya administrasi perkantoran
sesuai
dengan kebutuhan 1
20
1203
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Terlaksananya
Sumber Daya Air dan Listrik+
administrasi perkantoran
sesuai
dengan kebutuhan 1
20
1203
01
07
Penyediaan Jasa Administrasi
Terlaksananya
Keuangan
adminsitrasi perkantoran
sesuai
dengan kebutuhan 1
20
1203
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya administrasi perkantoran
sesuai
8 dengan kebutuhan 1
1
1
20
20
20
1203
1203
1203
01
01
01
1
20
1203
02
1
20
1203
02
1
1
1
20
20
20
1203
1203
1203
02
02
02
1
20
1203
02
1
20
1203
02
1
20
1203
11
15
18
09
24
26
28
05
05
Penyediaan Barang dan Penggandaan
Cetakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Kapasitas
Terlaksananya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan Terlaksananya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan Terlaksananya adminsitrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan
Terwujudnya peningkatan aparatur Terwujudnya peningkatan aparatur Terwujudnya peningkatan aparatur Terwujudnya peningkatan aparatur
Terwujudnya aparatur
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
kinerja
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
kinerja
20 unit
4 unit
4 unit
4 unit
100
4 unit
12 unit
60
kinerja
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
kinerja
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
20 perlengkapan
-
-
-
-
20 perlengka pan
12 bulan
60
20 kali
4 kali
4 kali
4 kali
100
4 kali
12 kali
60
12 kali
2 kali
2 kali
2 kali
100
2 kali
12 kali
100
disiplin
Peningkatan Sumber
Daya
Aparatur 1
20
1203
05
02
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-undangan
Terwujudnya peningkatan
sumber
daya aparatur 1
20
1203
05
03
Bimbingan Teknis Implementasi
Terwujudnya
Peraturan
peningkatan
Perundang-
sumber
9 undangan 1
20
1203
06
daya aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Kinerja
Capaian
dan Keuangan 1
1
20
20
1203
1203
06
06
01
02
Penyusunan Laporan Capaian
Terwujudnya
sistem
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
pelaporan
Kinerja SKPD
kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Terwujudnya
Semesteran
pelaporan
capaian
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
sistem capaian
kinerja dan keuangan 1
20
1203
06
04
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Terwujudnya pelaporan
sistem capaian
kinerja dan keuangan 1
20
1203
20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal
Pengendalian
dan
Pelaksanaan
Kebijakan KDH 1
20
1203
20
04
Penanganan Kasus Pengaduan
Terwujudnya
pada Wilayah Pemerintahan di
pengawasan
Bawahnya
dan
internal
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
KDH 1
20
1203
26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1
20
1203
26
02
Penyusunan
Rencana
Rancangan
Kerja
Peraturan
Perundang-undangan
Terwujudnya peraturan perundang-undangan sesuai
kebutuhan
daerah 1
20
1203
26
03
Legislasi Rancangan Peraturan
Terwujudnya peraturan
Perundang-undangan
perundang-undangan sesuai
kebutuhan
10 daerah 1
20
1203
26
04
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Terwujudnya peraturan
Perundang-undangan
perundang-undangan sesuai
kebutuhan
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
60
daerah 1
20
1203
26
05
Publikasi Peraturan Perundang-
Terwujudnya peraturan
undangan
perundang-undangan sesuai
kebutuhan
daerah 1
20
1203
26
06
Kajian
Peraturan
undangan
Perundang-
Terwujudnya peraturan perundang-undangan sesuai daerah
kebutuhan
11 2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUKUM
A. Kondisi Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari: 1. Pejabat Eselon III: Kepala Bagian; 2. Pejabat Eselon IV: sebanyak 3 (tiga) personil terdiri dari: a. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum; c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum; 3. Staf sebanyak 11 (sebelas) personil; 4. Tenaga Honorer sebanyak 5 (empat) personil. Sedangkan berdasarkan golongan/ruang dan tingkat pendidikan, maka keadaan
sumber
daya
manusia
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Malang dapat digambarkan sebagai berikut:
No.
Eselon
1.
Golongan/Ruang
Strata Pendidikan
IV
III
II
Kontrak
SMP
SMA
S1
S2
III
-
1
-
-
-
-
-
1
2.
IV
-
3
-
-
-
-
3
-
3.
STAF
-
8
3
5
-
6
10
-
-
12
3
5
-
6
13
1
JUMLAH
20
20
Berdasarkan tabel kepegawaian di atas, maka dilihat dari sisi sumber daya manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang masih dapat dikatakan cukup baik dalam tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun informal guna lebih meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah khususnya di bidang hukum. Bila ditinjau dari kuantitasnya, maka masih diperlukan penambahan staf. Kebutuhan staf sangat
diperlukan
dalam
rangka
menunjang kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Bagian
Hukum
12 B. Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yaitu penyediaan produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum dan HAM secara nyata berlandaskan keadilan dan kebenaran.
13 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
No.
1.
Indikator
SPM/ Standar Nasional
Rasio Penataan peraturan perundangundangan sesuai kebutuhan -
2.
Rasio Kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia
-
IKK/IKU
Tahun 2014 (tahun n2)
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 (tahun (tahun n) n-1)
Realisasi Capaian Tahun 2017 (tahun n+1)
Tahun 2014 (tahun n-2)
Jan-Jun Tahun 2015 (tahun n-1)
Proyeksi Tahun 2016 (tahun n)
Tahun 2017 (tahun n+1)
1. Prosentase Penerbitan PeraturanDaerah 2. Prosentase Penerbitan Peraturan Bupati: 3. Prosentase Penerbitan Keputusan Bupati; 4. Prosentase Penerbitan Instruksi Bupati.
10 perda
10 perda
10 perda
10 perda
13 perda
2 perda
10 perda
10 perda
35 perbup
20 perbup
20 perbup
20 perbup
38 perbup
23 perbup
35 perbup
35 perbup
700 SK
700 SK
700 SK
700 SK
775 SK
441 SK
700 SK
700 SK
4 Inbup
2 Inbup
2 Inbup
2 Inbup
4 Inbup
1 Inbup
2 Inbup
2 Inbup
1. Prosentase Penanganan Perkara TUN dan Perdata; 2. Prosentase Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Hukum.
10 Kasus
15 Kasus
15 Kasus
15 Kasus
11 Kasus
11 Kasus
15 Kasus
15 Kasus
28 Penyuluhn
35 Penyuluhn
35 Penyuluhan
35 penyuluhan
28 Penyuluhan
28 Penyuluhan
35 Penyuluhan
35 Penyuluhan
Catatan Analisis
14 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 sebagai berikut: Bagian Hukum mempunyai tugas: a. melaksanakan
sebagian
tugas
Sekretaris
Daerah
dalam
koordinasi
penyusunan Peraturan Daerah, pelaksanaan kajian hukum dan kebijakan daerah
serta
penyelesaian
sengketa
hukum,
bantuan
hukum
dan
dokumentasi hukum; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. penelitian perumusan Peraturan perundang-undangan; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum; c. penelaahan
dan
pengevaluasian
pelaksanaan
Peraturan
perundang-
undangan; d. penghimpunan
peraturan
perundang-undangan,
pempublikasian
dan
pendokumentasian produk hukum. Bagian Hukum membawahi: a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Pelayanan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas: a. menyusun konsep program kerja Sub Bagian Peraturan Perundangundangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
15 b. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan yang menyangkut tugas-tugas Pemerintah Daerah pada khususnya; c. memproses rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. meneliti produk-produk hukum lainnya, penyusunan dan penerbitan produk hukum lokal serta penataan sistem informasi regulasi Peraturan Perundangan-undangan; e. menelaah dan mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f. mengumpulkan, meneliti dan mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah; g. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti produkproduk hukum lainnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas: a. menyusun konsep program kerja Sub Bagian Pelayanan Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas; b. melaksanakan
penyuluhan
hukum
terpadu,
penyelenggaraan
KADARKUM dan sosialisasi Peraturan Daerah kepada unsur aparatur dan masyarakat; c. memberikan bimbingan teknis kuasa hukum kepada unsur aparat di lingkungan Pemerintah Daerah; d. memberikan pelayanan hukum yang meliputi konsultasi, diskusi dan pendampingan
kepada
unsur aparatur di lingkungan
Pemerintah
Daerah; e. mengikuti sidang pengadilan baik PTUN maupun Pengadilan Negeri sebagai pembela maupun sebagai saksi yang berkaitan dengan kasus Pemerintah Daerah; f. melaksanakan
telaah
dan
evaluasi
penanganan
perkara
dan
inventarisasi penyelesaian kasus-kasus/sengketa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah; g. mengumpulkan
dan
mengolah bahan dalam rangka
penyelesaian
persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; h. memberikan
pelayanan
dan
perlindungan
hukum
kepada
unsur
Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan dan sengketa hukum; i. menyelenggarakan penyuluhan hukum;
16 j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas: a. menyusun konsep program kerja Sub Bagian Dokumentasi Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas; b. mengumpulkan dan mendokumentasikan produk-produk hukum; c. mengadakan penataan sistem hukum lokal sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah; d. mengumpulkan/mendokumentasikan menerbitkan
Lembaran
Daerah
produk-produk dan
hukum,
mempublikasikan
serta
menyebarluaskan produk-produk hukum serta mengelola dokumentasi hukum dan melaksanakan Bintek SJDIH; e. melaksanakan penerbitan manual penyusunan produk hukum, telaah dan evaluasi perumusan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lokal serta penyusunan Buletin Informasi Hukum; f. menerbitkan Lembaran Daerah; g. mempublikasikan serta menyebarluaskan produk-produk hukum; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan utama yang dihadapi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat diidentifikasi secara garis besar menjadi 2 (dua) yaitu internal berupa peningkatan pelayanan di bidang hukum dan eksternal berupa koordinasi dan sinergi dengan SKPD lain. Pernyataan visi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang periode Tahun 2011-2015 adalah terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran secara nyata sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Malang dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, Clean Governance (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang periode tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan hukum yang tepat dan pembentukan hukum yang taat asas; 2. Pelayanan dan bantuan hukum dalam rangka penerapan dan penegakkan hukum. Visi Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing (MADEB MANTEP). Misi Kabupaten Malang Tahun 2011–2015 adalah sebagai berikut:
17 Mewujudkan pemerintahan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), Clean Governance (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdapat beberapa isu penting, yaitu: a. Pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundangundangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas hukum dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Malang. Dengan adanya otonomi daerah,
daerah
mempunyai
kewenangan
yang
lebih
luas
untuk
melakukan/memprakarsai penataan peraturan perundang-undangan yang partisipatif serta peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu maka
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Malang
bisa
memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait. b. Peningkatan pastisipasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di Kabupaten Malang baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Malang, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas hukum yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang harus berorientasi pada
pelayanan
prima
dan
ini
dilakukan
terlebih
dahulu
dengan
berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. d. Keberadaan aparatur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan
unsur
penting
dalam
setiap
pengelolaan
pengambilan
keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur
dalam
ketatalaksanaan.
bidang
kelembagaan,
sumber
daya
aparatur
dan
18 2.4.
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2016 Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD Tahun 2016 RKPD
No. 1.
2.
3.
Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya Program penataan peraturan perundang-undangan - Penyusunan renja rancangan peraturan perundang-undangan - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan - Publikasi peraturan perundangundangan - Kajian peraturan perundangundangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi peraturan perundangundangan - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian 15 kasus
Pagu Indikatif (Rp. 000) 446.270.000
Program/Kegiatan
Kabupaten Malang
Jumlah bantuan hukum yang diberikan dalam upaya penyelesaian kasus hukum
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kabupaten Malang
Rasio penerbitan Produk Hukun
100 %
1.142.138.800
Program penataan peraturan perundangundangan
Kabupaten Malang
- Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti
100%
178.506.240
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Lokasi Kinerja Kabupaten Jumlah Malang bantuan hukum yang diberikan dalam upaya penyelesaian kasus hukum Kabupaten Rasio Malang penerbitan Produk Hukun
Kabupaten Malang
-Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan -Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti
Target Capaian 15 kasus
Pagu Indikatif (Rp. 000) 490.897.000
100 %
1.256.352.680
100%
196.356.864
Catatan Penting
19 2.5.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Tabel 2.4 Usulan Program Kegiatan Tahun 2016/Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015
No. 1.
Program/Kegiatan Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
Lokasi Desa
undangan
Kecamatan
- Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan
Sumberpucung
Ternyang
Indikator Kinerja 1) Tersusunnya
dokumen
penataan
Volume peraturan
perundang-undangan; 2) Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 3) Terlaksananya
legislasi
rancangan
peraturan
sosialisasi
peraturan
perundang-undangan; 4) Terlaksananya
fasilitasi
perundang-undangan; 5) Terlaksananya
publikasi
peraturan
perundang-
undangan; 6) Tersosialisasikanya pedoman Tata Naskah Dinas; 7) Terlaksananya undangan.
kajian
peraturan
perundang-
200 Orang
Catatan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL A. Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pembangunan hukum diarahkan pada: 1. Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; 2. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. B. Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sedangkan strategi dalam pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAGIAN HUKUM Tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Mengantisipasi
kebutuhan
kepastian
hukum
masyarakat
melalui
peningkatan kualitas perencanaan produk-produk hukum daerah yang responsif dan akomodatif; b. Meningkatkan kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum, pelayanan hukum serta optimalisasi kemampuan etos kerja aparat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan progam dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
21 Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran
dimaksud,
serta
mengacu
pada
arahan
tujuan
yang
telah
ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam mengemban misi organiasi adalah sebagai berikut: a. Tersedianya produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan, sesuai aspirasi masyarakat; b. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia.
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Secara umum kebutuhan Program dan Kegiatan pada Tahun 2016 relatif sama dengan Tahun 2015, yaitu: 1) Program pelayanan administrasi perkantoran: - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; - Penyediaan Makanan dan Minuman; - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur. 3) Program peningkatan sumber daya aparatur: - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan: - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6) Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH: - Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya. 7) Program penataan peraturan perundang-undangan: - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan; - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; - Publikasi Peraturan Perundang-undangan; - Kajian
Peraturan
Perundang-undangan
Daerah
terhadap
Peraturan
Perundang-undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan
Perundang-undangan
Daerah.
23
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Kode
1
20
1 20
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
1 1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
01
01
01
01
01
01
01
01
02
07
08
10
11
Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Outcomes: Tingkat terpenuhinya ketepatan waktu untuk administrasi perkantoran sesuai kebutuhan Output: Jumlah surat yang keluar sesuai kebutuhan yang dapat menunjang kelancaran administrasi perkantoran Output: Jumlah kwitansi pembayaran telepon, air dan listrik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi 4
Rencana Tahun 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja 5 6 100%
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana 7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
100%
Bagian Hukum
500 surat
13.050.000
PAD
14.355.000 500 surat
Bagian Hukum
12 kwitansi
5.280.000
PAD
5.808.000 12 kwitansi
Output: Jumlah jasa adminsitrasi keuangan sesuai dengan kebutuhan Output: Jumlah jasa kebersihan kantor
Bagian Hukum
Output: Jumlah alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan Output: Jumlah barang cetakan dan penggandaan buku sesuai dengan kebutuhan
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Hukum
12 kegiatan
99.946.000
12 kegiatan
6.752.460
12 kegiatan
66.629.750
15.000 buku
26.618.350
PAD
109.940.600 12 kegiatan
PAD
7.427.706 12 kegiatan
PAD
73.292.725 12 kegiatan
PAD
15.000 buku
29.280.185
24
1
20
1203
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output: Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan
Bagian Hukum
12 kali
9.680.000
PAD
12 kali
10.648.000
1
20
1203
01
17
Output: Jumlah makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan Output: Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan diikuti
Bagian Hukum
12 kegiatan
6.341.500
PAD
12 kegiatan
6.975.650
1
20
1203
01
18
Bagian Hukum
12 kali
74.030.000
PAD
12 kali
81.433.000
1
20
1203
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcomes: kualitas dan sarana dan aparatur
1
20
1203
02
09
Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
Output: Jumlah peralatan gedung/kantor yang di pelihara
Bagian Hukum
1 unit
47.467.200
PAD
1 unit
52.213.920
1
20
1203
02
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Output: Jumlah ruang kantor yang di pelihara
Bagian Hukum
1 kali
33.000.000
PAD
1 kali
36.300.000
1
20
1203
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Output: Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaaran Dinas operasional
Bagian Hukum
4 unit
16.390.000
PAD
4 unit
18.029.000
1
20
1203
02
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
Output: Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala
Bagian Hukum
22 unit
26.493.500
PAD
22 unit
29.142.850
1
20
1203
02
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Output: pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
Bagian Hukum
1 unit
770.000
PAD
1 unit
847.000
Cakupan kuantitas prasarana
Jumlah peralatan
100%
100%
25
1
20
1203
02
1
20
1203
02
1
20
1203
05
1
20
1203
05
1
20
1203
05
1
20
1203
06
1
20
1203
06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Outcomes: Cakupan terpenuhinya persediaan guna peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Output: Jumlah pakaian khusus untuk hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Outcome: kapasitas aparatur
02
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Output: Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Malang
4 kali
162.501.240
PAD
4 kali
178.751.364
03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Output: Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti
Kabupaten Malang
3 kali
16.005.000
PAD
4 kali
17.605.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Outcome: Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
05
01
100%
Bagian Hukum
Cakupan sumber daya
20 orang
100%
31.020.000
PAD
100%
1 kali
34.122.000
100%
100%
Bagian Hukum
20 orang
100%
1.518.000
PAD
1 kali
1.669.800
26
1
20
1203
06
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output: Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Bagian Hukum
2 kali
3.313.200
PAD
2 kali
3.644.520
1
20
1203
06
04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Output: Jumlah laporan keuangan keuangan akhir tahun yang disusun
Bagian Hukum
1 kali
3.313.200
PAD
1 kali
3.644.520
1
20
1203
20
Program Peningkatan
Outcome: Cakupan kepastian hukum melalui
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
bantuan hukum pelayanan hukum tersedia
Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
Output: Jumlah kasus yang mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan
Program Penataan
Outcome: Rasio penataan peraturan perundang-
Peraturan Perundangundangan
undangan kebutuhan daerah
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Output: Jumlah rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun
1
20
1203
20
1
20
1203
26
1
20
1203
26
04
02
100%
dan yang
Kabupaten Malang
20
1203
26
03
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
15 kasus
446.270.000
PAD
100%
15 kasus
490.897.000
100%
sesuai
Bagian Hukum
Perundangundangan 1
100%
800 Rancangan Peraturan Perundang-
58.562.900
PAD
800 Rancangan Peraturan Perundangundangan
64.419.190
173.030.000
PAD
12 kali
190.333.000
undangan Output: Jumlah peraturan rancangan peraturan perundang-undangan yang yang di legislasi
Bagian Hukum
15 prolegda
27
undangan 1
20
1203
26
04
1
20
1203
26
05
1
20
1203
26
06
Fasilitasi
Output:
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
penyuluhan hukum yang dilakukan sesuai kebutuhan daerah
Malang
Publikasi Peraturan Perundang-
Output: Jumlah buku peraturan perundangundangan yang di
undangan
publikasikan
Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar antar Peraturan Perundang-
Output: Jumlah peraturan perundang-undangan yang di kaji
undangan Daerah
Jumlah
Kabupaten
35 kali
396.577.500
PAD
12 kali
436.235.250
Kabupaten Malang
2000 eksemplar
346.823.400
PAD
2000 eksemplar
381.505.740
Bagian Hukum
15 kajian
181.500.000
PAD
15 kajian
199.650.000
BAB V PENUTUP Dengan
Renja
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Malang
diharapkan semua pihak selaku stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dan dapat menjadikan sebagai acuan perencanaan. Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini menjadi acuan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Pengawasan merupakan salah satu bagian dari fungsi-fungsi pengendalian, sangat berperan dalam mengamankan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang
guna
pelaksanaannya
dapat
berjalan
dengan
lancar,
memberikan dampak positif yang maksimal dan dapat mencegah atau memperkecil terjadinya penyimpangan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien apabila tercipta sinkronisasi, sinergi dan kesamaan persepsi antara aparat di Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta stakeholder. Dengan demikian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat tercapai. Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUBUR HUTAGALUNG
