BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 2016
1
DASAR HU K U M UU 12 / 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG--UNDANGAN PERUNDANG UU 6 / 2014 DE SA
P P 43 / 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UU 6 / 2014 TENTANG D E S A
2
PERMENDAGRI 111 / 2014 PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
PERDA PER DA 3 / 2015 DESA
PERBUP 41/2015 PERBUP PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA
3
Asas Pembentukan Produk Hukum Desa • kejelasan tujuan • kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat • kesesuaian antara jenis dan materi muatan • dapat dilaksanakan • kedayagunaan dan kehasilgunaan • kejelasan rumusan • keterbukaan 4
Peraturan Desa
Produk hukum tertinggi di desa. Diprakarsai oleh Pemerintah Desa dapat berasal dari inisiatif BPD. Harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan BPD.
dan
bersama
Materi Muatan : o Penyelenggaraan pemerintahan desa o Pembangunan desa o Pemberdayaan masyarakat o Penjabaran ketentuan peraturan yang lebih tinggi
5
Contoh Peraturan Desa
RPJMDesa
Rencana Kerja Pemerintahan Desa
APBDesa
Perubahan APBDesa
Pungutan Desa
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 6
TATA CARA PENYUSUNAN PERDES
PERENCANAAN • Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
7
TATA CARA PENYUSUNAN PERDES
PENYUSUNAN • Kepala Desa menyusun Rancangan Perdes • Rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan • Rancangan Perdes disampaikan kepada BPD
8
TATA CARA PENYUSUNAN PERDES
• Rancangan Perdes dapat berasal dari BPD • Rancangan Perdes diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD
9
TATA CARA PENYUSUNAN PERDES PEMBAHASAN • BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes • Dalam hal rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahulukan rancangan Perdes usulan BPD rancangan Perdes usulan Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan 10
TATA CARA PENYUSUNAN PERDES PENETAPAN • Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan • Rancangan Perdes wajib ditetapkan Kepala Desa paling lambat 15 hari sejak diterima dari pimpinan BPD, kecuali untuk Rancangan Perdes yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
11
TATA CARA PENYUSUNAN PERDES
PENGUNDANGAN & PENYEBARLUASAN • Sekdes mengundangkan Lembaran Desa
Perdes
dalam
12
EVALUASI • Khusus Rancangan Perdes ttg APBDesa, Perubahan APBDesa, Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Pungutan Desa, Organisasi Pemerintah Desa dan Rencana Tata Ruang Desa sebelum ditandatangani Kades, rancangan Perdes yang telah disepakati bersama Kepala Desa & BPD, WAJIB dimintakan evaluasi kepada Bupati. • Kewenangan evaluasi didelegasikan kepada Camat Evaluasi meliputi : Kesesuaian dengan aturan yg lebih tinggi Kepentingan umum Bentuk, format dll 13
Hasil evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes Keputusan Camat Kepala Desa memperbaiki Rancangan Perdes sesuai dengan hasil evaluasi Camat paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi
14
NOMOR REGISTER • Kades wajib mengajukan nomor register Perdes kepada Camat sebelum Perdes ditetapkan • Nomor register Perdes dicantumkan pada bagian akhir Perdes setelah nomor pengundangan Lembaran Desa • Camat melaporkan pemberian nomor register Perdes kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Desa
15
KLARIFIKASI • Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Camat untuk diklarifikasi • Penyampaian Perdes paling lambat 7 hari kerja setelah Perdes diundangkan • Hasil klarifikasi dapat berupa : Perdes sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi Perdes bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi Apabila hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk MEMBATALKAN Perdes 16
CONTOH KERANGKA PERATURAN DESA
17
Peraturan Desa
KEPALA DESA……. KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DESA ………………… NOMOR ………. TAHUN …………… TENTANG (judul Peraturan Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ………….., Menimbang
:
a.
bahwa…..
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang……………... 18
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor ….. Tahun …… tentang …………. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …… Nomor ….., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….) ; 2. dst
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……………… dan KEPALA DESA ……………….. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ……………...
19
BAB I KETENTUAN UMUM
1. 2.
Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : ………. ……….
BAB II ……………….. Pasal 2 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAB …… (dan seterusnya) Pasal ……. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
20
BAB …. KETENTUAN PENUTUP Pasal …. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa…………. Ditetapkan di ……………… pada tanggal ………………. KEPALA DESA………, Diundangkan di …… pada tanggal ……..
(nama)
SEKRETARIS DESA ……. (nama) LEMBARAN DESA…….. TAHUN…… NOMOR …….. NOMOR REGISTER PERATURAN DESA…….. KECAMATAN ……….. KABUPATEN LAMONGAN : (nomor urut/nama desa/tahun) 21
2. Peraturan Kepala Desa
KEPALA DESA……. KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN KEPALA DESA ……………. NOMOR ………. TAHUN …………… TENTANG (judul Peraturan Kepala Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA …………………, Menimbang
:
a.
bahwa…..
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang……………... 22
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor ….. Tahun …… tentang …………. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ……Nomor ….., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….) ; 2. dst
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ……….
23
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1. ………. 2. ………. BAB II ……………….. Pasal 2 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAB …… (dan seterusnya) Pasal ……. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
24
BAB …. KETENTUAN PENUTUP Pasal .. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa………………
Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………….. KEPALA DESA ……, Diundangkan di …… pada tanggal ……..
(nama Kades)
SEKRETARIS DESA ……. (nama) BERITA DESA…….. TAHUN…… NOMOR …….. 25
3. Keputusan Kepala Desa
KEPALA DESA……… KABUPATEN LAMONGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………… NOMOR : 188/ ……… /Kep/413………/……… TENTANG (judul Keputusan Kepala Desa) KEPALA DESA…………………….., Menimbang
:
a.
bahwa…..
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ………………… 26
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor ….. Tahun …… tentang ………….(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ….. Nomor….., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ……); 2. dst MEMUTUSKAN :
Menetapkan, KESATU KEDUA KETIGA
: : :
………………………………. ……………………………….. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di …………………… pada tanggal ……………………. KEPALA DESA…………,
Tembusan/Salinan disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. ………. 2. Sdr ………. 3. Sdr. dst
(Nama Kades)
27
4. Peraturan Bersama Kepala Desa
KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ……………. DAN KEPALA DESA ………………… NOMOR ………. TAHUN ………. NOMOR ………. TAHUN ………. TENTANG (judul Peraturan Bersama Kepala Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ………….. dan KEPALA DESA …………………, 28
Menimbang : a. bahwa….. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang……………. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor ….. Tahun …… tentang …………. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ……Nomor ….., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….) ; 2. dst MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA…….. DAN KEPALA DESA ……. TENTANG ………... 29
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1. ………. 2. ………. BAB II ……………….. Pasal 2 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAB …… (dan seterusnya) Pasal ……. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
30
BAB …. KETENTUAN PENUTUP Pasal .. Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa……………… dan Berita Desa……………… Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………….. KEPALA DESA ……...,
KEPALA DESA ……,
(nama Kades)
(nama Kades)
Diundangkan di …… pada tanggal ……..
Diundangkan di …… pada tanggal ……..
SEKRETARIS DESA ……. (nama)
SEKRETARIS DESA ……. (nama)
BERITA DESA…….. TAHUN ……..NOMOR ……… BERITA DESA…….. TAHUN ……..NOMOR ……… 31
