BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pembentukan
Organisasi
Sekretariat
Daerah
dan
Sekretariat
DPRD
Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, bahwa Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; e. penyelenggaraan pembinaan administratif fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan ; f. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Bagian Pemerintahan Umum, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : (1)
Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian
Pemerintahan
Umum
dalam
merencanakan,
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan perencanaan teknis operasional pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga;
b.
penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah, pemerintah provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri;
c.
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
dalam
penyelenggaraan
pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga pemerintah
daerah dengan pemerintah daerah
lainnya,
pemerintah,
pemerintah provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri ; d.
pengkoordinasian persiapan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penyusunan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah;
e.
pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelantikan anggota DPRD antar waktu;
f.
pelaksanaan
fasilitasi
penyiapan
bahan
masukan
pembentukan,
penghapusan dan penggabungan daerah; g.
pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan masukan penetapan DAU dan DAK pada sidang DPOD;
h.
pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembentukan dan keikutsertaan dalam asosiasi daerah/ badan kerjasama daerah ;
i.
pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
j.
pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ Bupati;
k.
pelaksanaan fasilitasi kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga
l.
pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota;
m.
pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi;
n.
penyusunan
perumusan
kebijakan
penetapan
kebijakan
harmonisasi
hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi; o.
pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi bagian;
p.
pelaksanaan tugas kedinasan lain lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
q.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
r.
pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat
Daerah,
DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga (2)
Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Pertanahan menyelenggarakan fungsi : a.
penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah;
b.
Pengkoordinasian
pelayanan
izin
lokasi
pertanahan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; c.
pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
d.
fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
e.
fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai denga ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
f.
Pengkoordinasian penetapan subjek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
g.
Fasilitasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
h.
Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten;
i.
Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah;
j.
Pelaksanaan perubahan batas nama dan pemindahan ibukota daerah ;
k.
Perumusan kebijakan penetapan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan;
l.
Perumusan kebijakan penetapan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai topomini dan pemetaan wilayah;
m.
Pengelolaan topomini dan pemetaan skala kabupaten;
n.
Inventarisasi dan laporan topomini dan pemetaan skala kabupaten;
o.
Perumusan kebijakan penetapan pengembangan wilayah perbatasan;
p.
Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan;
q.
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan;
r.
Inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta;
s.
Pelaksanaan pemetaan luas wilayah sesuai pembentukanya;
t.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
u.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
v.
pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat
Daerah,
DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah
(3)
Sub Bagian Bina Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai
Pemerintahan
tugas
Umum
pokok dalam
melaksanakan
sebagian
merencanakan,
tugas
melaksanakan
Bagian dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang faslitasi dan pembinaan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi : A.
penyusunan perencanaan teknis operasional faslitasi dan pembinaan perangkat daerah;
B.
penyusunan rumusan kebijakan teknis failitasi dan pembinaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyakatan ;
C.
pelaksanaan pembinaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah;
D.
penyelenggaraan
pembinaan,
sosialisasi,
observasi
dan
pengkajian
penyelenggaraan penataan kecamatan dan kelurahan; E.
pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan dengan perangkat daerah;
F.
pengkoordinasian pelayanan umum lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
G.
pengkoordinasian penyusunan LPPD Pemerintah Daerah;
H.
pelaksanaan penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
I.
pelaksanaan publikasi LPPD kepada masyarakat;
J.
pelaksanaan pengolahan data base LPPD pemerintah daerah;
K.
pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyelesaian
konflik
antar
kecamatan/kelurahan. L.
Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum
M.
Perumusan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan/kelurahan yang meliputi pembinaan teknis fungsional aparatur dan
fasilitasi
dukungan
sarana
pemerintahan dikecamatan/kelurahan.
dan
prasarana
penyelenggaraan
B. STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007
BUPATI
C. D. : H. DADANG M. NASER, SH. S.IP
WAKIL BUPATI : H. DEDEN RUKMAN RUMAJI, S.Sos
SEKRETARIS DAERAH Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19581229 198603 1 011 ASISTEN PEMERINTAHAN H. YUDHI HARYANTO, SH. S.P1 Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640112 199012 1 001
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM ASEP KUSUMAH, S.Sos.,M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19720105 199101 1 003
KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA & HAL
KEPALA SUB BAGIAN PERTANAHAN
KEPALA SUB BAGIAN BINA PERANGKAT DAERAH
GUGUM GUMILAR, S.STP, M.Si Penata (III/c) NIP. 19800110 199810 1 001
RAHMAT HIDAYAT, S.STP Penata (III/c) NIP. 19830117 200112 1 002
Hj. NENENG ZAENAR R, S.Sos, M.Si
Penata Tk.I (III/d) NIP. 19760121 199412 2 001
9. IMAS YENI HARTINI NIP. 19611231 198503 2 045 Penata Muda Tk. I (III/b)
5. DARYATI RATNA J. S.Sos NIP. 19750715 200701 2 013 Penata Muda Tk. I (III/b)
1. ONI HAERONI, S.IP NIP. 19820224 200901 1 003 Penata Muda (III/a)
10. RUDHIAWAN, S.IP NIP. 19781225 200901 1 004 Penata Muda (III/a)
6. DIMAS KUNCORO ADI, S.STP NIP. 19900519 201010 1 002 Penata Muda (III/a)
2. BENNY BUDIMAN, BA NIP. 19640424 198503 1 005 Penata Muda (III/a)
11. NENENG HERMAWATI NIP. 19730815 200701 2 012 Pengatur Muda Tk.I (II/b)
7. EUIS ISNAENI NIP. 19690224 200701 2 004 Pengatur Muda Tk.I (II/b)
3. SAMSI MUSLIM NIP. 19740410 200801 1 007 Pengatur Muda Tk.I (II/b)
12. DEDI ROHANDI NIP. 19730504 200701 1 013 Pengatur Muda Tk.I (II/b)
8. ASEP HIDAYAH NIP. 19750216 200801 1 007 Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4. DEFFI SETIADI, S.HUT NIPTK. 5060268 Tenaga Kontrak Kerja
13. WAWAN SOBARWAN NIP. 119730913 200901 1 002 Juru Muda Tk.I (I/b)
C. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA TAHUN 2013 Alokasi Biaya (Rp) No
1 1
2
3
4
Program / Kegiatan
2 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah/ Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanah
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah/ Penyuluhan Hukum Pertanahan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah/ Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Anggaran 3
Keluaran / Output Uraian
Target
Lokasi
Sasaran
5 Percepatan Penerbitan Keputusan Bupati mengenai persetujuan penetapan lokasi
6 Terfasilitasinya kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
7 Kabupaten Bandung
8 Terfasilitasinya kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
200,000,000
Terselenggaranya penyuluhan hukum pertanahan
terlaksananya bimbingan teknis bagi camat, lurah dan kepala desa se kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
meningkatnya pemahaman dan penguasaan hukum pertanahan
300,000,000
Tercapainya sinergitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
Tercapainya Sinergitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui rapat koordinasi muspida
Kabupaten Bandung
1. Fasilitasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung
Terkendalinya 3 (tiga) Sub Kegiatan
Kabupaten Bandung
Terselenggaranya Rapat-rapat Muspida sebagai Bahan Rumusan Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Terfasilitasinya Kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri .
82,426,235
800,000,000
terlaksananya koordinasi dan fasilitasi mengenai penyusunan rencana kerjasama Kabupaten Bandung
2. Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah
1. Terselenggaranya lomba kelurahan tingkat Kabupaten Bandung
3. Fasilitasi dan Sosialisasi Pemili/Pemilukada 2013
2.Terselenggaranya Bintek Pelayanan Publik bagi Camat, Sekcam, lurah dan Seklur se Kab. Bandung 3. Terselenggaranya lomba Kecamatan dan Kelurahan Se-Kab.Bandung
Kabupaten Bandung
Terselenggaranya Pembinaan bagi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Ket
9 adanya perubahan sistem pelaporan pertanggungjawaban yg masuk, karena sistem keuangan yg digunakan adalah UYHD, artinya pencairan menunggu sejumlah SPJ Izin Penetapan Lokasi sesuai dengan ajuan untuk penggunaan Lahan bagi Instansi Pemerintah Kegiatan Rapat Muspida bersifat insindental disesuaikan dengan kegiatan Muspida.
Menunggu Perubahan Anggaran, mengingat adanya perubahan digit anggaran pada kode rekening
5
6
7
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah/ Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik (LPPD, EPPD )
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru/ Kegiatan Fasilitasi, Percepatan, Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
JUMLAH
200,000,000
175,000,000
300,000,000
2,057,426,235
Terselesaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun dan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
1 Dokumen LPPD dan EPPD serta publikasi IPPD
Kabupaten Bandung
Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun sebagai bahan Penilaian/evaluasi Pemerintah Pusat,
Terselesaikannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati selama satu tahun
1 Dokumen LKPJ
Kabupaten Bandung
Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban selama 1 Tahun kepada DPRD
Tersedianya koordinat titik batas Kab. Bandung dengan Kab. Garut,dan evaluasi batas daerah dengan Kota Bandung
Terlaksananya koordinat titik batas Kab. Bandung dengan Kab. Garut,dan evaluasi batas daerah dengan Kota Bandung
Kabupaten Bandung
Tersedianya koordinat titik batas Kab. Bandung dengan Kab. Garut,dan evaluasi batas daerah dengan Kota Bandung
Menunggu Perubahan Anggaran, mengingat adanya perubahan digit anggaran pada kode rekening
Menunggu Perubahan Anggaran, mengingat adanya perubahan digit anggaran pada kode rekening
