SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BAGIAN KOORDINASI SOSIAL Sekretariat : Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 589 1168 Soreang
A.
Profil Bagian Koordinasi Sosial 1. Kedudukan Bagian Koordinasi Sosial adalah salah satu unsur staf di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah Koordinasi Asissten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, kedudukan Bagian Koordinasi Sosial didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Bagian Koordinasi Sosial membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian yang meliputi : a. Sub. Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan; b. Sub. Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana; c. Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial. 2. Tugas Pokok dan Fungsi 2.1. Tugas Pokok Bagian Koordinasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
dalam
merencanakan
teknis
operasional,
merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial. 2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bagian Koordinasi Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan
rumusan
kebijakan
perencanaan
teknis
operasional
koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; b. Pelaksanaan
rumusan
kebijakan
koordinasi
teknis
pelayanan
pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
c.
Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
d. Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; f.
Penetapan rumusan kebijakan Kesejahteraan Sosial, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; h. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Bagian
Koordinasi
Sosial,
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : (1) Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibidang koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan;
b.
Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan;
c.
Penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan dari Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi dan
Instansi lainnya; d.
Pelaksanaan koodinasi tugas pembantuan di bidang pelayanan dan pengelolaan urusan keagamaan;
e.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bantuan pendidikan dan sarana keagamaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
f.
Pelaksanaan pembinaan administrasi bidang pendidikan dan agama pada Perangkat Daerah;
g.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i.
Pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat
Daerah,
DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan.
(2) Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam
merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pembinaan dan fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan perencanaan teknis operasional pembinaan dan fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana;
b.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan,
koordinasi
dan
fasilitasi
koordinasi
dan
fasilitasi
koordinasi
dan
fasilitasi
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan kawasan sumber daya alam; c.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
pengelolaan kawasan sumber daya buatan; d.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
pengelolaan kawasan kepentingan umum; e.
Penyusunan
rumusan
penetapan
pengelolaan kawasan kedirgantaraan;
kebijakan
f.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana; g.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
penetapan
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
penanganan bencana; h.
Penyusunan
rumusan
penanganan pasca bencana; i.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kelembagaan penanganan bencana; j.
Penyusunan
rumusan
penetapan
penanganan kebakaran; k.
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan dan penanggulangan bencana dan pasca bencana yang dilaksanakan oleh SKPD terkait;
l.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
m.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n.
Pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat
Daerah,
DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana. (3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam
merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan perencanaan teknis operasional pengkoordinasian pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial;
b.
Penyusunan bahan rumusan kebijakan kesejahteraan sosial yang meliputi penanganan
masalah-masalah
kesejahteraan
sosial
bidang
kesehatan,
kesejahteraan sosial, kependudukan dan KB serta ketenagakerjaan; c.
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan masalah ~ masalah kesejahteraan sosial yang meliputi petunjuk teknis pemberian bantuan kesejahteraan
sosial,
penanganan
permasalahan
sosial
lainnya
dilaksanakan oleh SKPD terkait; d.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial;
yang
e.
Pelaksanaan pembinaan administratif bidang kesejahteraan sosial
pada
Perangkat Daerah; f.
Pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;
g.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i.
Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial.
B.
Struktur Organisasi Bagian Koordinasi Sosial
KEPALA BAGIAN DADE RESNA, SH NIP. 19621121 199202 1 002
SUBAG KOORD PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN
SUBAG FPB DAN PASCA BENCANA
SUBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dra. Hj. LILIS SURYANI, M.Si NIP. 19670304 199703 2 004
H.D. WASMANA, S.Sos NIP. 19631107 198902 1 001
Drs. R. EPPY A. ROFIKIN NIP. 19630501 199603 1 001
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Program Kegiatan
C.
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 3. Program Kemitraan Pengembangan Kebangsaan. Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Koordinasi Sosial direncanakan 3 Program , terdiri dari 5 kegiatan langsung yang dilaksanakan, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, sebesar Rp. 1.450.000.000,-
(Satu Milyar
Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terealisasi sebesar
Rp.
1.081.980.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau pencapaian 74,62 % dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1).
Kegiatan
Dialog/Audiensi
dengan
Organisasi Sosial dan Masyarakat.
Tokoh
Masyarakat,
Pimpinan/Anggota
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp.
150.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.150.000.000,-, Atau 100 % Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan di bawah ini :
Tabel 1
No
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH MASYARAKAT, PIMPINANAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT Kinerja Narasi Tolok Ukur Target Realisasi
1
Masukan
Dana
Rp.150.000.000,-
Rp.150.000.000,-
2
Keluaran
Terlaksananya Dialog/Audiensi antara Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat.
100 %
100 %
3
Hasil
Terwujudnya pemahaman tentang program Pemerintah dan Masyarakat
100 %
100 %
4
Manfaat
Terbinanya hubungan yang harmonis antara Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat.
100 %
100 %
5
Dampak
Terciptanya program kerja yang sinergis, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.
!00 %
100 %
2). Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp
800.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 593.980.000,- Atau 74,25 %. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan di bawah ini :
Tabel 2
No
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Kinerja Narasi Tolok Ukur Target Realisasi
1
Masukan
Dana
Rp.800.000.000,- Rp.593.980.000,-
2
Keluaran
Terlaksananya Penyusunan Administrasi Pemberian Bantuan Dana Stimulan kepada Masyarakat.
100%
74, 25 %
3
Hasil
Meningkatnya wawasan/pemahaman baik aparatur maupun masyarakat penerima bantuan dana stimulan.
100 %
74, 25 %
4
Manfaat
Pelaksanaan penyaluran bantuan dana stimulan dapat dilayani dengan lancar.
100 %
74, 25 %
5
Dampak
Tersedianya Standarisasi mekanisme penyaluran bantuan dana stimulan sosial kemasyarakatan.
100 %
74, 25 %
3). Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Kholaqoh dan Berbagai Forum Kebangsaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (FKUU) . Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.88.000.000,- Atau 88 % Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan di bawah ini :
Tabel 3 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN FASILITASI PENCAPAIAN KHOLAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEBANGSAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN (FORUM KOMUNIKASI ULAMA DAN UMARO) Kinerja No Narasi Tolok Ukur Target Realisasi 1
Masukan
Dana
Rp.100.000.000,- Rp.88.000.000,-
2
Keluaran
Terselenggaranya FKUU (Forum Komunikasi Ulama Umaro) dan Kader Bimbingan Hidup Beragama.
100 %
88 %
3
Hasil
Tersosialisasinya program dan kegiatan pembinaan, terbinanya kader hidup beragama
100 %
88 %
4
Manfaat
Meningkatnya kehidupan beragama melalui bimbingan dan komunikasi terhadap kader dan fórum ulama umaro.
100 %
88 %
5
Dampak
Terciptanya komunikasi yang harmonis antara para ulama dan umaro serta masyarakat yang aman dan kondusif
100 %
88 %
4). Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Kholaqoh dan Berbagai Forum Kebangsaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Pendataan Sarana Keagamaan). Kegiatan
ini
dibiayai
dari
biaya
langsung
dengan
anggaran
sebesar
Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.250.000.000,- Atau 100 % Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan di bawah ini :
Tabel 4 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN FASILITASI PENCAPAIAN KHOLAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEBANGSAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN (PENDATAAN SARANA KEAGAMAAN) Kinerja No Narasi Tolok Ukur Target Realisasi 1
Masukan
Dana
Rp.250.000.000,- Rp.250.000.000,-
2
Keluaran
Terhimpunnya Data mengenai urgensi data base bagi perencanaan pembangunan
100 %
100 %
3
Hasil
Tercapainya bantuan yang diberikan kepada lembaga/sarana keagamaan tepat sasaran
100 %
100 %
4
Manfaat
Tercapainya data base secara objektif berkaitan dengan lembaga agama dan keagamaan
100 %
100 %
5
Dampak
Terakomondir dan tertibnya bantuan kepada lembaga/sarana keagamaan
100 %
100 %
5). Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Kholaqoh dan Berbagai Forum Kebangsaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Pospeda). Kegiatan ini direncanakan dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-, namun kegiatan ini tidak dapat di laksanakan , karena diusulkan dalam perubahan anggaran sedangkan perencanaan kebutuhan waktu dan jadwal pelaksanaan Pospeda tidak selaras dengan penetapan anggaran perubahan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel Rencana dan Realisasi Kinerja Pemerintahan di bawah ini :
Tabel 5 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN FASILITASI PENCAPAIAN KHOLAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEBANGSAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN (POSPEDA) Kinerja No Narasi Tolok Ukur Target Realisasi 1
Masukan
Dana
Rp.150.000.000
-
2
Keluaran
Terwujudnya Santriwan/Santriwati berprestasi dan berkreasi dalam olah raga dan seni.
-
-
3
Hasil
Meningkatkan Santriwan/Santriwati yang sehat jasmani dan rohani, berkualitas, unggul, sportif dan berdaya saing dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
-
-
4
Manfaat
Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani para santriwan/santriwati
-
-
5
Dampak
Meningkatkan kecerdasan, kebugaran dan aktivitas para santriwan/santriwati dalam menuntut ilmu di pondok pesantren
-
-
Soreang, 25 Februari 2013 KEPALA BAGIAN KOORDINASI SOSIAL
DADE RESNA, SH Pembina Tk. I Nip. 19621121 199202 1 002
