PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PROFIL BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
Disusun oleh :
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmad,
taufiq
penyusunan Profil Bagian
serta
hidayahnya,
sehingga
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar tahun 2017 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Kegiatan Sekratariat
penyusunan
Profil
Bagian
Pemerintahan
Daerah Kabupaten Blitar ini secara garis besar
dimaksudkan untuk : 1. Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai keberadaan
Bagian
Pemerintahan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Blitar 2. Memberikan gambaran program-program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan. 3. Memberikan
gambaran
kondisi
personil
dan
sarana
prasarana yang dimiliki Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. 4. Memberikan gambaran system dan susunan organisasi pada Bagian Pembangunan. Sangat disadari bahwa penyusunan profil ini masih jauh dari sempurna seperti yang diharapkan, karena keterbatasan waktu
namun setidaknya dapat memberikan gambaran secara
singkat dan jelas bagi semua pihak dan dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya.
BAB I GAMBARAN UMUM BAGIAN PEMERINTAHAN A. Kondisi Kelembagaan Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik perlu didukung dengan adanya system Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih,
tertib dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal
tersebut dibutuhkan adanya system perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi maupun monitoring yang baik dan efektif.
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Pembangunan
didaerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
dan
Ketentuan-ketentuan
lain
seperti
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan Menteri yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan
di
Kabupaten
Blitar.
Agar
pelaksanaan pembangunan dapat direncanakan dan dikendalikan serta
hasil-hasilnya dapat dimonitor dan diinventarisir maka
dibutuhkan adanya laporan administrasi yang tertib dan efektif. Bagian
Pemerintahan
adalah
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah yang berada dilingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam Penjabaran Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar pasal tahun
2016
program
dan
pemberdayaan pembinaan
mempunyai
tugas
petunjuk
teknis
penyelenggaraan
perangkat
melaksanakan pembinaan tata
kecamatan,
7
penyusunan
dalam
rangka
pemerintahan
umum,
fasilitasi
pertanahan,
pengembangan dan penyelenggaraan otonomi daerah, kerjasama daerah dan pembinaan pemerintah desa. Dalam strukturnya Bagian Pemerintahan terdiri dari satu Kepala Bagian Pemerintahan dan tiga Kepala sub. Bagian yang meluputi : 1.Sub. Bagian Pemerintahan Umum 2.Sub. Bagian Pemerintahan Desa 3.Sub. Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah
Kepala Bagian Pemerintahan dan Ketiga Kepala Sub. Bagian tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi masing- masing sesuai dengan
Peraturan Bupati Blitar tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016. Adapun
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Kepala
Bagian
Pemerintahan adalah sebagai berikut : Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas :
Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan perangkat kecamatan, pengembangan
dan
penyelenggaraan
otonomi
daerah,
kerjasama daerah dan pembinaan pemerintah desa. Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Memimpin pengumpulan, pengolahan dan pensistematisan data pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
sebagai
bahan
pembinaan; b. Mengkoordinasikan perumusan
penyusunan
kebijakan
dalam
bahan
rangka
dan
data
serta
penyelenggaraan
dan
pengembangan otonomi daerah; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan
pemantauan
program
kerja
dan
pengevaluasian
pembangunan
di
bidang
pemerintahan umum; d. Memimpin
koordinasi
dan
penyusunan
bahan
data
serta
perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintah desa; e. Memimpin pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; dan f. Mengkoordinasikan
penyusunan
program
kerjasama
daerah
dalam rangka pengembangan otonomi daerah; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, melaksanakan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan.
Kepala Sub Bagian Pemerintahan umum mempunyai fungsi : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta memberikan
pertimbangan
dalam
rangka
pembinaan,
pemeliharaan bahan pembinaan pemerintahan umum; c. Melaksanakan
pembinaan,
sosialisasi,
bimbingan,
konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; d. Melaksanakan Pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perumusan penyusunan
program dan petunjuk
teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum; e. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam pedoman dan petunjuk teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah; f. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi); g. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam pedoman dan petunjuk teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan; h. Melaksanakan pensistematisan
pengumpulan, data
pengolahan
tentang
dan
penyelenggaraan
pemerintahan; i. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan dan inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi; j. Melaksanakan Pengkoordinasian dan fasilitasi penegasan Batas Daerah; k. Melaksanakan Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa dan kelurahan. l.
Menginventarisasi
Arsip dan Dokumen Permasalahan
Penegasan Batas Daerah, batas Desa dan batas kelurahan; m. Menerima, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dari Kecamatan dan Kelurahan; n. Mengawasi kinerja Camat;
o. Memfasilitasi
pembinaan
administrasi
kecamatan
dan
kelurahan; p. Memfasilitasi pemekaran kecamatan dan kelurahan; q. Memfasilitasi pembinaan peningkatan SDM kecamatan dan kelurahan; r. Kelembagaan kelurahan; s. Melaksanakan
Fungsi
pengawasan
pelaksanaan
pemerintahan umum; dan t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas: Mengumpulkan mengolah data dalam rangka penyusunan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis bidang pengembangan dan kelembagaan desa, bidang perangkat dan administrasi desa, bidang pendapatan dan kekayaan desa dan bidang penataan desa. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah
desa b. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa c. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan
yang
mendukung
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa d. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kewenangan desa e. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis
Penataan
Desa
(Pembentukan
Desa,
Penghapusan Desa, Penggabungan Desa, Pemecahan Desa, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa) f. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan desa
g. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembentukan produk hukum desa h. Memfasilitasi Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian dan
Penggantian
Antar
Waktu
anggota
Badan
Permusyawaratan Desa i. Memfasilitasi kegiatan pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, pemecahan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan dan perubahan status kelurahan menjadi desa j. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pemerintahan desa k. Mengumpulkan
bahan
dalam
penyusunan
materi
pembinaan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan l. Memfasilitasi
pelaksanaan
Pemilihan,
Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa m. Memfasilitasi pemilihan kepala desa antar waktu n. Memfasilitasi
dan
supervisi
dalam
pengangkatan
dan
pemberhentian perangkat desa o. Mengumpulkan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa. p. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa q. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan peningkatan pendapatan dan kekayaan desa r. Memfasilitasi
penyelesaian
permasalahan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kepala
Sub
Bagian
Otonomi
dan
Kerjasama
Daerah
mempunyai tugas :
Mengumpulkan
dan
mengolah
data
dalam
rangka
perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis otonomi daerah;
Mengumpulkan
dan
mengolah
data
dalam
rangka
perumusan kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri di
bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya
serta
melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pengendalian kerjasama. Kepala Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi : a. Menyusun
program
kerja
Sub
Bagian
Otonomi
dan
Kerjasama untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan penataan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah; c. Mengumpulkan dan penganalisaan data dalam rangka perumusan penyusunan
program dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah; d. Mengumpulkan
bahan
dan
data
guna
inventarisasi
kewenangan, pengakuan dan pelaksanaan kewenangan; e. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi asosiasi daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPO) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL); f. Mengumpulkan penyusunan
dan
menganalisa
Laporan
data
sebagai
Penyelenggaraan
bahan
Pemerintahan
Daerah (LPPD); g. Memfasilitasi
pembentukan
Tim
fasilitasi
pelaksanaan
kunjungan
kerja/studi
urusan pemerintahan; h. Melaksanakan
penerimaan
banding/tamu dari luar daerah; i. Menyiapkan
segala
bahan
dalam
rangka
pencalonan,
pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; j. Melaksanakan penerbitan
dan
mempersiapkan
Keputusan
Pengangkatan/
Menteri
Pemberhentian
proses
Dalam Bupati/
pengusulan
Negeri
tentang
Wakil
Bupati
melalui Gubernur; k. Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; l. Memfasilitasi proses pengusulan penerbitan Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan/
Pemberhentian
Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah baik hasil Pemilihan Umum atau Pengganti Antar Waktu;
m. Melaksanakan
penyusunan
program
dan
petunjuk
pelaksanaan kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; n. Memfasilitasi
pelaksanaan
kerjasama
antar
lembaga
pemerintah dan lembaga lain, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; o. Melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga
lain
dalam
rangka
kerjasama
di
bidang
pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; p. Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan penyimpanan data
kerjasama
di
bidang
pemerintahan,
ekonomi,
pembangunan, sosial dan budaya; q. Menyiapkan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; r. Melaksanakan
pembinaan,
monitoring,
evaluasi
dan
pengendalian kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; dan s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan. Gambaran Umum Satuan Kerja Bagian Pemerintahan merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan kemasyarakatan.
pemerintahan, Bagian
Pemerintahan
pembangunan di
dan
Kabupaten
Blitar
didasarkan dan berlandaskan pada : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Peraturan
Bupati Blitar Nomor 44 tahun 2016
tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
3. Peraturan Penjabaran
Bupati Blitar Nomor 81 tahun 2016 tentang Pendapatan
Belanja
dan
Daerah
Tahun
Anggaran 2017.
Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk
teknis
pembinaan
dalam
rangka
pemberdayaan
penyelenggaraan tata pemerintahan umum, pembinaan perangkat kecamatan,
fasilitasi
pertanahan,
pengembangan
dan
penyelenggaraan otonomi daerah dan pembinaan pemerintah desa. Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Susunan organisasi Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. Kepala Bagian Pemerintahan b. Kepala Sub.bagian pemerintahan umum c. Kepala Sub.bagian otonomi dan kerja sama daerah d. Kepala Sub.bagian pemerintahan desa Gambar Struktur Bagian Pemerintahan
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
KEPALA SUB.BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
KEPALA SUB.BAGIAN OTONOMI DAN KERJASAMA DAERAH
KEPALA SUB.BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
STAF BAGIAN OTONOMI DAN KERJASAMA DAERAH
STAF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
VISI Pemerintahan Kabupaten Blitar dibawah kepemimpinan Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo, S Sos selama peroide 2016 – 2021 menetapkan visi : “ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”. Penjabaran Visi : Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik . Berdaya Saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. MISI Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ; Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilainilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ; Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
5.
6.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ; Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB II. POTRET UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A. Gambaran Umum Penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan publik beberapa dekade belakangan ini masih diwarnai oleh berbagai permasalahan antara lain maraknya korupsi, kolusi dan
nepotisme
serta
terhambatnya
saluran
aspirasi
dan
partisipasi masyarakat yang menunjukkan belum terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan
bergesernya
paradigma
government
menjadi
governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan
keseimbangan
antara
pemerintah,
sektor
swasta
dan
masyarakat madani guna mencapai kondisi pemerintahan yang efektif dan efisien. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas adalah merupakan salah satu ciri sebagai
tujuan
dari
kepemerintahan yang baik
pendayagunaan
aparatur
negara
dan
konskwensi logis bahwa terbentuknya pemerintah adalah untuk melayani masyarakatnya. Upaya peningkatan perbaikan kepemerintahan dari masa orde baru menuju ke pembenahan sistem kepemerintahan yang berpihak kepada masyarakat, hal ini terungkap dalam Undang – undang
Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan bergulirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-
undang Nomor 33 tahun 2004 dari
keinginan
pemerintah
adalah merupakan perwujudan
untuk
meningkatkan
pelayanan
Demokratisasi
Pelayanan
terhadap masyarakat. B.
Kebijakan
Deregulasi
dan
Publik Dalam rangka
memberikan pelayanan pelayanan sebaik-
baikya kepada masyarakat
Bagian Pemerintahan menetapkan
beberapa kebijakan dan langkah dalam upaya mendukung efisiensi
dan
produktivitas
kinerja
aparatur
pelayanan
dilaksanakan dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat antara lain : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Peraturan
Bupati Blitar Nomor 44 tahun 2016
tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
3. Peraturan
Bupati Blitar Nomor 81 tahun 2016 tentang
Penjabaran
Pendapatan
Belanja
dan
Daerah
Tahun
Anggaran 2017.
c. Pembinaan Teknis Terhadap Unit Pelayanan Publik Dalam Bagian
upaya peningkatan pelayanan publik di wilayah,
Pemerintahan
pembinaan aparatur
melaksanakan
program
dan
kegiatan
Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta
evaluasi dan monotoring pembuatan Peraturan Desa
secara
berkala. D. Kebijakan Peningkatan Profesionalitas Pegawai Dalam upaya peningkatan profesionalisme pegawai dalam rangka melaksanakan tugas di bidang penyusunan program dan petunjuk
teknis
pembinaan
dalam
rangka
pemberdayaan
penyelenggaraan tata pemerintahan umum, pembinaan perangkat kecamatan,
fasilitasi
penyelenggaraan pembinaan
pertanahan,
otonomi
pemerintah
daerah,
desa
pengembangan kerjasama
tentunya
daerah
mengalami
dan dan
berbagai
kendala terkait dengan keterbatasan personil yang ada di Bagian Pemerintahan.
Namun permasalahan
pengembangan
sumber daya
manusia selalu dan terus diupayakan melalui berbagai cara dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) baik secara formal maupun non formal. Dari berbagai kendala seperti tersebut diatas maka beberapa hal yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan tersedianya personil yang mencukupi dan memenuhi kapasitas. 2. Mengirim personil untuk mengikuti Diklat dan Pelatihan baik di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat. 3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait. 4. Melalui pembinaan oleh atasan langsung/Kepala Bagian Pemerintahan. 5. Adanya kewajiban untuk gemar membaca/mempelajari aturan
perundang-undangan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya. 6. Pembinaan disiplin pegawai melalui waskat oleh atasan langsung. 7. Adanya program rapat staf secara rutin setiap 2 (dua) minggu sekali. E. Kebijakan Tehnis Terhadap Unit Pelayanan publik Ada beberapa strategi yang ditempuh untuk melaksanakan program dan kegiatan Bagian Pemerintahan antara lain : 1. Meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia di Bagian Pemerintahan sebagai Pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi. 2. Mensosialisasikan
Aturan-aturan
yang
menjadi
dasar
hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan. 3. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan 4. Meningkatkan
capaian
program
dan
kegiatan
tertib
administrsi pelaporan pembangunan. 5. Meningkatkan tertib Pengendalian dengan mengadakan koordinasi secara periodic antara bagian Pembangunan dengan SKPD, dan pelaksana kegiatan.
6. Meningkatkan
Pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
pembangunan. F. Program/Kegiatan Sejalan dengan
arah
kebijakan
dan
prioritas
pembangunan nasional, maka apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan memiliki kesamaan tujuan dan
arah
yaitu
:
melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijaksanaan,koordinasi,pembinaan,pengendalian
dan
pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah disusun serangkaian program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan dibidang pemerintahan dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Mengingat secara umum tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan hanya sebagai koordinator dalam kegiatan pemerintahan, maka program dan kegiatan yang ada hanya sebatas pemenuhan sarana dan prasarana
kantor
beserta
pemeliharaannya
dalam
rangka
memberikan pelayanan yang baik. Pada tahun 2017 ini telah disusun serangkaian rencana kerja yang diwujudkan dalam 11 kegiatan, Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Program Kegiatan di Bagian Pemerintahan, dijabarkan dalam kegiatan : a. Kegiatan penyusunan LPPD Kabupaten Blitar, dengan indikator kinerja, dengan indikator kinerja : Output Outcomes Kelompok Sasaran
: Tersusunnya LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 : Buku LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 : Seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
b. Kegiatan penyusunan Peraturan Bupati terkait Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja : Output : Presentase Fasilitasi perumusan kebijakan Pemerintahan Desa Outcomes : Jumlah penyusunan Peraturan Bupati terkait Pemerintahan Desa yang akan diterbitkan Kelompok : Pemerintahan Desa dan BPD Sasaran c. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja :
Output Outcomes
Kelompok Sasaran
: Presentase Fasilitasi perumusan kebijakan Pemerintahan Desa : -Jumlah Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa -Jumlah Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan terkait Pemerintahan Desa : Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan Unsur terkait lainnya
d. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja : Output : Jumlah peserta Sosialisasi peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Desa Outcomes : Presentase Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pemerintahan Desa Kelompok : Pemerintahan Desa, Lembaga Sasaran Desa dan unsur terkait e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelantikan Kepala Desa,dengan indikator kinerja : Output : Jumlah Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blitar yang dilantik Outcomes : Presentase fasilitasi perumusan kebijakan pemerintah desa Kelompok : Kepala Desa dan unsur terkait Sasaran lainnya f. Kegiatan Fasilitasi dan Penegasan Batas Desa dengan indikator kinerja : Output : Jumlah Desa yang di fasilitasi penegasan batas desa dan batas antar desa Outcomes : Presentase Fasilitasi perumusan kebijakan pemerintah desa Kelompok : Desa-desa di Kabupaten Blitar Sasaran g. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja: Output : - Dokumen Kerjasama Daerah - Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah yang terfasilitasi dalam Rangka Penjajakan kerjasama daerah Outcomes : Presentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang mencapai sasaran Kelompok : Seluruh SKPD se-Kabupaten Sasaran Blitar h. Kegiatan Fasilitasi Percapatan Penyelesaian Masalah Perbatasan, dengan indikator kinerja : Output : Tahapan Penegasan batas daerah
Kab.Blitar dengan Kota Blitar; Kab. Tulungagung, Pemkab Malang dan Kab.Kediri : Presentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang mencapai sasaran : Batas-batas Kabupaten Blitar
Outcomes Kelompok Sasaran
i. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Urusan Umum Pemerintahan, dengan indikator kinerja :: Output : Jumlah urusan umum pemerintahan yang terfasilitasi Outcomes : Presentase kerjasama antar pemerintah daerah yang mencapai sasaran Kelompok : Urusan Pemerintahan Sasaran j. Kegiatan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, dengan indikator kinerja : Output : Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan di evaluasi Outcomes : Presentase pelaksanaan kegiatan Kecamatan yang sesuai ketentuan Kelompok : Kinerja Kecamatan Sasaran BAB III PENUTUP Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada harmonisasi dengan pihak terkait. Harmonisasi semua pihak akan membawa dampak positif terhadap hasil kinerja Bagian Pemerintahan khususnya Pemerintah Kabupaten Blitar secara menyeluruh, sehingga
transparansi,
akuntabilitas
dan
efektifitas
dalam
pengelolaan program akan dapat terwujud. Apabila kaidah dengan prinsip saling bertanggung jawab terhadap Pemerintahan
di
Kabupaten Blitar ini dapat diwujudkan maka apa yang menjadi visi dan misi Kabupaten Blitar dapat terwujud. Dengan
terbitnya
berbagai
aturan
perundang
–
undangan yang semakin berpihak kepada Pemerintah Daerah khususnya
kepada
masyarakat
maka
pemerintahan
dan
pembangunan di Kabupaten Blitar berjalan semakin terarah dan
peran serta masyarakat dan
semua lembaga di pemerintahan
menjadi semakin jelas dan penting. Semoga penyusunan Profil Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan ini semakin memperjelas dan memperkuat eksistensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang kita harapkan bersama untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, kepemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
